Penentuan Kebijakan Pembiayaan Kesehatan di Indonesia (Pusat dan Daerah) Oleh; Dr. Sumarjati Arjoso, SKM Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Disampaikan pada Simposium Nasional ISMKMI 1 Kaltim. 20 Mei 2010
Amanat Konstitusi
Pembukaan UUD 1945 “…kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
UUD 1945 - Pasal 27; 2 “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. - Pasal 28 H;1 ”...setiap penduduk berhak atas pelayanan kesehatan”.
- Pasal 34; @1 “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. @2 “Negara mengembangkan sistem jam sos bagi seluruh rakyat…”. @3 “ Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayan kesehatan dan pelayanan umum yang layak”
ANALISIS SITUASI PEMBIAYAAN KESEHATAN DI INDONESIA
Pembiayaan Kesehatan (UU No.36/2009) TUJUAN : Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.
SUMBER PEMBIAYAAN: • Pemerintah Pusat: min. 5% APBN di luar gaji.
• Pemerintah Daerah (Provinsi & Kab./Kota): min. 10% APBD di luar gaji. Sumber pembiayaan dari Pemerintah & Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik min. 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam APBN dan APBD, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar.
• Swasta: dimobilisasi melalui sistem jaminan sosial nasional dan/atau asuransi kesehatan komersial.
4
Anggaran Kesehatan di Indonesia
ANGGARAN PROMOTIF & PREVENTIF >< KURATIF & REHABILITATIF 1 >< 3 (SOEHADI, 2008)
Proses/ Mekanisme Penyusunan Anggaran di Indonesia Dipengaruhi oleh: 1. Proses Politik Rancangan rencana pembangunan pembangunan hasil proses politik (janji-janji saat pemilu) 2. Proses Teknokratik Rencana dilakukan oleh perencana profesional 3. Proses Partisipatif melibatkan masyarakat (Musrenbang) 4. Proses Bottom-up dan Top-down Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas kebawah atau sebaliknya
Alur APBN ke Daerah Pemerintah Pusat PENDAPATAN
Daerah Mendanai kewenangan 6 Urusan
Melalui Angg K/L
Belanja Pemerintah Pusat
APBN
BELANJA Transfer ke Daerah
• Dana Dekonsentrasi • Dana Tugas Pembantuan Mendanai kewenangan di luar 6 Urusan
Melalui Angg Non K/L
Dana Vertikal di Daerah
• DUB PNPM, BOS, Jamkesmas
Subsidi dan BLT
APBD
• Dana Perimbangan • Dana Otsus & Penyesuaian • Hibah
7
SITUASI PEMBIAYAN KES. DAERAH ANGGARAN PUSAT Provinsi DANA DEKONSENTR ASI DBH Anggaran Perimbangan
Kabupaten/ Kota
DAU DAK PAD TP BANSOS
APBD
MASALAH PEMBIAYAAN KESEHATAN
Masalah KlasikPembiayaan kesehatan di Indonesia Anggarannya Kecil Disalokasi dana operasional kecil, lebih untuk
kuratif Terlambat turun/ sampai ke daerah. Bocor mark up dan korupsi Tidak terserap sepenuhnya
Ini Faktanya…
Pembiayaan Kes yg non-prioritas & konstan kecil terus
Anggaran Kes meningkat tapi kecil
Bagaimana dengan masalah pembiayaan kesehatan di daerah??
PERBANDINGAN OPINI LKPD (WTP & TMP) TAHUN 2004 & 2007 (Mendagri, Juli 2009) 70 58
60
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN; 40 PELAKSANAN DAN MASALAH ASET ada 7 Disclaimer pada 2004 KEMAMPUAN PENATAUSAHAAN; DALAM NEGERI 30KEBIJAKAN DEPARTEMEN adaSALAH 17 daerah. Tahun TUJUAN MENINGKATKAN SATU KEBIJAKAN PRASYARAT KETERBATASAN KUALITAS PENYERAPAN LKPD SDM KETERLAMBATAN KESEJAHTERAAN DAN NERACA PERBANDINGAN OPINI LKPD daerah, meningkat PENGELOLAA PELAPORAN DAN INDONESIA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK KETERLAMBATAN PERAN PROVINSI 4 1BIDANG 2 5 PENETAPAN DAN KINERJA PNS (TERUTAMA 2007 2004 WTP TMP 10 20 30 40 50 60 70 17 58 0 7 3 APARATUR SEMAKIN APBD YANG DESENTRALISASI KEMAMPUAN KESEJAHTERAAN DAN 2007 menjadi 3 • WTP pada tahun 2004 DALAM MEWUJUDKAN PENINGKATAN PENYUSUNAN LKPD BELUM OPTIMAL 17 PERTANGGUNGJAKARTA, 22 JULI 2009 N KEUANGAN 20 menjadi 58 laporan pada APBD RENDAH DAERAH (WTP & TMP) TAHUN 2004 KEUANGAN MENURUN RENDAH DAERAH & 2007 PEMERINTAH OTONOMI MASYARAKAT DAERAH DAERAH daerah. KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMEKARAN) tahunPERTANGGUNG2007. 7 DAERAH 10 JAWABAN; 3 PENGENDALIAN DAN 0 PENGAWASAN. TMP WTP 50
TEMA SEMINAR NASIONAL: PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN SYMPTOM PERMASALAHAN TOPIK: AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tahun 2004 ada 17 daerah. Tahun 2007 menjadi 3 daerah
2004 2007
Disclaimer / TMP (Tidak Memberikan Pandangan) pada 2004 ada 7daerah, meningkat menjadi 58 laporan pada tahun 2007.
Masalah pembiayaan kesehatan secara umum sebagai berikut : Dana dekonsentrasi meningkat tinggi (problem sering
terlambat) DAK terbatas pemakaiannya Daerah kekurangan anggaran operasional Rendahnya pengeluaran kesehatan oleh APBD, dan bertumpu pada APBN (dana dekonsentrasi) menunjukkan adanya gejala tidak adanya ownership pemerintah daerah tentang program kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan sebagai sumber PAD Kabupaten miskin dan kabupaten kaya masih dianggap sama.
DAU
MASALAH DLM DESENTRALISASI FISKAL
* 60% - 80% utk bayar gaji * Juga utk dana pendamping DAK DAK * Hanya utk fisik * Atas dasar usulan daerah * Tapi dlm praktek ditentukan pusat * pengaruhi pemanfaatan DAU BANSOS * Dialokasikan utk Jamkesmas/Jamkesda * Bukan premi DANA DEKON * Dana pusat & propinsi, bukan daerah * Dikelola oleh pusat & propinsi * Utk pelatihan, kordinasi, kdng2 belanja fisik * Mempengaruhi kegiatan rutin daerah TP * Untuk belanja fisik
PAD * Pajak daerah & pendapatan lain * Jmlnya kecil disebagian besar daerah * 2 – 10% dari total APBA * Komplementer DAU Kekurangan anggaran operasional Ineffective, slow progress in Tb, malaria, dhf, malnutrition & re-emerging diseases, etc Kecenderungan utk belanja fisik, Heavy spending for hospital Inefisiensi teknis Mengancam pencapaitan target pemb. Kes.nasional/MDGs
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Kes di Suatu Daerah
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Kes di Suatu Daerah (Harmana, 2006)
Kemampuan perencanaan, terdiri dari:
- Komitmen daerah - Kemampuan advokasi - Keseimbangan alokasi antara mata anggaran - Skala prioritas masalah kesehatan - Intervensi program Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Perimbangan Lain-lain pendapatan yang sah Informasi alur pembiayaan
Perlunya Restorasi Pembiayaan Kesehatan
Perlunya restorasi pembiayaan kesehatan Menjalankan amanat UUD 45 Anggaran Kesehatan harus di tingkatkan sesuai
dengan amanah UU Kes no 36 th 2009, yaitu 5 % APBN dan 10% APBD. Alokasi anggaran kesehatan harus tepat sasaran dan ketepatan waktu hrs mnjadi aspek yg diperhatikan. Monitoring anggaran sehingga tdk bocor/korupsi Alokasi pemerintah pusat perlu memperhatikan situasi fiskal daerah
Diperlukan restorasi pembiayaan kesehatan Pemerintah pusat perlu mendukung berbagai daerah
yang terbukti tidak mampu atau sulit mencapai standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh bangsa. Daerah yang mempunyai kekuatan fiscal tinggi dan masyarakatnya mampu, diharapkan lebih mendanai sektor kesehatan. pemerintah pusat diharapkan lebih membantu dalam hal pembinaan teknis atau dukungan peraturan yang dibutuhkan.
Peran Legislatif
Peran legislatif Fungsi Legislasi Fungsi Pengawasan Fungsi Anggaran - Setiap tahun Komisi IX DPR RI berkoordinasi dengan Kementrian Kesehatan untuk menyusun anggaran kesehatan. - Kesepakatan di Komisi IX diperjuangkan oleh Panitia anggaran komisi IX ke Badan Anggaran DPR RI.
Kebijakan Kesehatan Termasuk Alokasi Anggaran Harus Berbasis Data (evidence based policy making)
Kebijakan Kesehatan Kebijakan Kesehatan sangat penting, karena : Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia Keputusan kebijakan kesehatan melibatkan hidup dan matinya manusia Kebijakan kesehatan merupakan bagian dari aspek institusi , kekuasaan dan politik yang mempengaruhi masyarakat lokal, nasional, dan internasional.
Evidence for policy making Any information that helps turn a department’s strategic priorities and other objectives into something concrete, manageable and achievable. Evidence refers to more than just hard facts and figures:it includes judgments, opinions and beliefs, research, data generation, and analysis. Good evidence-based policy making: policies derived from robust evidence used well. Shaxson (2005)
Data Riset Bahan untuk evidence based policy making
JENIS DATA RISET/SURVAI DI INDONESIA DENGAN SKALA NASIONAL : SUSENAS: NASIONAL, PROVINSI, KABUPATEN SDKI: NASIONAL SKRT:NASIONAL SURKESNAS:NASIONAL PODES:NASIONAL, PROVINSI, KABUPATEN RISKESDAS: NASIONAL, PROVINSI, KABUPATEN
Data Riset Bahan untuk evidence based policy making
1. 2. 3.
4.
Data riset untuk advokasi kebijakan kesehatan Saat ini sudah banyak data kesehatan yang tersebar (termasuk data di website tentang Kebijakan Kesehatan) data – data tersebut perlu di kumpulkan, di olah, dan di jadikan bahan advokasi kepada : Pengambil Keputusan Eksekutif. DPR/ DPRD. Media Massa untuk mendapatkan public opinion agar mendapat perhatian para pengambil keputusan. NGO termasuk profesi kesehatan
Lembaga pemerintahan harus mulai melihat dampak sebuah kebijakan terhadap masyarakat, bukan sekedar laporan akhir… Bahan refleksi: Catatan Akhir Direktorat di Kementrian Kesehatan program sudah berjalan baik, namun realitanya AKI & AKB masih tinggi Artinya ada persoalan serius mengenai kebijakan kesehatan yang dibuat.
Implementasi SJSN sebagai sebuah solusi pembiayaan kesehatan!
Logo Jaminan Sosial di Bidang Kesehatan
Jaminan sosial adalah Program Negara untuk memberikan perlindungan dasar kepada seluruh rakyat Indonesia(Amanat Pasal 28-H dan Pasal 34 UUD 1945 )
Diwujudkan melalui Undang - Undang No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN.
www.themegallery.com
Company Logo
Logo SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial (Pasal 1 butir 2)
www.themegallery.com
Perpaduan antara program asuransi sosial dan bantuan sosial (Pasal 13 & 14)
Pendekatan dalam penyelenggaraan SJSN mengacu pada asuransi sosial (Pasal 19, 29, 35, 39 , 43)
Company Logo
Perkembangan SJSN • SJSN telah diundangkan lima tahun yang lalu melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 • SJSN belum bisa dijalankan tanpa adanya Badan Pelaksana Jaminan Sosial yang disahkan oleh undang-undang • 4 BUMN yang kini menyelenggarakan asuransi sosial, yaitu PT Jamsostek, PT Askes, PT Asabri, dan PT Taspen belum bisa mengemban fungsi sebagai BPJS tidak sesuai dengan SJSN karena merupakan BUMN berbentuk persero.
Permasalahannya Adalah: Apakah sudah siap BPJS-BPJS bermutasi memenuhi prinsip2 SJSN?? ASKES, JAMSOSTEK, ASABRI dan TASPEN wajib menyesuaikan diri (karena saat ini masih dalam UU BUMN). Khusus Bidang Kesehatan sudah siapkah fasilitas-fasilitas kesehatan memberikan pelayanan sesuai SPM atau standar pelayanan medis yang berkualitas (masalah SDM dll) Ex; Nirlabakonsekuensi: 1. Ada Wali Amanah 2. Bersedia menjadikan sisa dana/surplus dimanfaatkan untuk pengembangan program dan kepuasan peserta
Esensi SJSN Di Bidang Kesehatan Semua penduduk RI mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai ketika sakit, kapanpun, dimanapun, diseluruh tanah air. Mari kita dukung upaya implementasinya, Demi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat!!! Prinsip Universal Coverage Cross Subsisdi: - Yang lebih mampu membayar iuran membantu yang kurang mampu. - Yang miskin atau kurang mampu iuran dibayar pemerintah
TERIMA KASIH Atas Perhatian Anda…
