Dr. Harry Azhar Azis, MA. WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI

Dr. Harry Azhar Azis, MA. WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI Seminar Nasional dan Expo UMKM Perbarindo. "Modernisasi BPR Dalam Upaya Mendorong Pertumbuhan & Kemudahan Akses Bagi UMKM Dalam Menghadapi Persaingan Global”. Manado Convention Center, 17 Oktober 2013

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)



Landasan Hukum BPR adalah UU No.7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10/1998



Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR sebagai satu jenis bank yang kegiatan usahanya terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya BPR dapat menjalankan usahanya secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah

Seminar Nasional dan Expo UMKM Perbarindo. Manado Convention Center, 17 Oktober 2013

Penguatan Struktur BPR Dalam RUU Perbankan

Perluasan fungsi dan peran BPR akan diatur dalam RUU Perbankan, BPR tidak hanya berfungsi menyimpan dan meminjamkan dana, namun diperluas sbb:     

Memindahkan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPR yang ada di Bank Umum Menerbitkan kartu ATM/debet yang bersumber dari tabungan Melakukan kegiatan penukaran uang asing Menyelenggarakan kegiatan pusat pelayanan pembayaran dan/atau Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha perbankan lainnya yang diatur dengan Peraturan OJK


Lembaga Keuangan Bank Umum : Jumlah Bank Jumlah Kantor Total Aset (Triliun Rp) BPR :

Jumlah Bank Jumlah Kantor Total Aset (Triliun Rp)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Jun-13

130 9.680 1.986,5

124 10.868 2.310,6

121 12.837 2.534,1

122 13.837 3.008,9

120 14.797 3.652,8

120 16.625 4.262,6

120 17.504 4.461,8

1.817 3.250 27,74

1.772 3.367 32,5

1.733 3.644 37,5

1.706 3.910 45,7

1.669 4.172 55,8

1.653 4.425 67,4

1.640 4.568 71,9

Source: Statistik Perbankan Indonesia, BI Juni 2013

•

Sekalipun terjadi penurunan jumlah BPR dari 1.817 pada tahun 2007 menjadi 1.640 pada bulan Juni 2013, jumlah kantor BPR pada kurun waktu yang sama mengalami peningkatan dari 3.250 menjadi 4.568, menunjukkan penurunan jumlah BPR tidak mengurangi jangkauan pelayanan BPR kepada masyarakat sekaligus menunjukkan bahwa BPR memiliki daya tahan tangguh menghadapi krisis ekonomi

•

Dari 2007 hingga Juni 2013, pertumbuhan total aset BPR rata-rata mencapai 17,3%, lebih tinggi dibanding pertumbuhan total aset bank umum sebesar 14,6% , menunjukkan kemampuan BPR yang semakin meningkat dalam melayani nasabahnya serta semakin diakuinya keberadaan BPR oleh masyarakat



•

Terdapat kecenderungan pergeseran kelompok BPR yang memiliki total aset kecil (< Rp1 miliar) yang jumlahnya cenderung menurun, yaitu dari 85 BPR pada 2007 menjadi 10 BPR pada Juni 2013. Sedangkan kelompok BPR dengan total aset besar (> Rp10 miliar), jumlahnya cenderung meningkat, dari 554 BPR pada 2007 menjadi 1.110 BPR pada Juni 2013

•

Meningkatnya jumlah BPR bertotal aset besar, perlu mendapat perhatian yang lebih besar, mengingat kegagalan operasional BPR tersebut akan berdampak sangat besar terhadap kepercayaan masyarakat kepada BPR Seminar Nasional dan Expo UMKM Perbarindo. Manado Convention Center, 17 Oktober 2013

Kinerja BPR

2007

2008

2009

2010

2011

2012

LDR

80.03

82.54

79.61

79.02

78.54

78.63

ROA

2.39

2.61

3.08

3.16

3.32

3.46

NPL

7.98

9.88

6.9

6.12

5.22

4.75


•

Fungsi intermediasi BPR relatif sudah mendekati optimal terlihat dari aspek keuangan LDR (Loan to Deposit Ratio) selama 6 tahun terakhir, rata-rata LDR BPR sebesar 79,73% . Hal ini juga menunjukkan BPR lebih mampu menyalurkan dana yang dimilikinya.

•

Dari sisi Return on Asset (ROA) selama 6 tahun terakhir, rata-rata ROA BPR mencapai 3 % lebih baik dibandingkan dengan Bank Umum yang mencapai 2,7%

•

Potensi kredit macet di BPR relatif tinggi dibandingkan bank umum, dapat dilihat dari nilai Non Performing Loan (NPL), Rata-rata NPL BPR tahun 2012 lebih tinggi dibandingkan Bank Umum yaitu 4,75% berbanding 2,2 %


•

Dilihat dari sebaran kredit per jenis penggunaannya, sebagian besar kredit yang disalurkan BPR per Juni 2013 adalah konsumsi, yang mencapai 48 % dari total kredit. Posisi kedua ditempati oleh kredit modal kerja yang mencapai 46 %, dan sisanya kredit investasi yang hanya mencapai 6%

•

Per Juni 2013, kredit yang disalurkan BPR untuk konsumsi, Modal Kerja &Investasi, berturut-turut sebesar Rp 27,22 T , Rp 25,76 T , & Rp 3,26 T




•

Berdasarkan sektor ekonomi-nya, sebagian besar kredit BPR tersalur ke sektor lain-lain (52,6%); serta sektor perdagangan (27%)

•

Sektor lain-lain mencakup pula kredit kepada rumah tangga seperti sekolah, pengobatan, pembelian kendaraan yang sering digunakan untuk memperoleh tambahan penghasilan sehingga sektor lain-lain tidak murni hanya untuk kebutuhan konsumtif, namun juga digunakan untuk kebutuhan produktif

•

Komposisi kredit tersebut sejalan dengan karakteristik nasabah BPR yang terkonsentrasi di kawasan pusat aktivitas ekonomi masyarakat, seperti pertokoan dan pasar. Di wilayah tersebut, sebagian besar nasabah BPR merupakan UMK yang bergerak di sektor perdagangan, rumah makan, dan penginapan, serta sektor jasa, sehingga sebagian besar kredit yang dibutuhkan merupakan jenis kredit modal kerja

Persentase

40 30 20

10 0

Modal Kerja

2008 34.43

2009 34.83

2010 33.21

2011 32.05

2012 30.91

Jun-13 30.24

Investasi

27.67

30.37

29.01

28.23

26.62

26.31

Konsumsi

29.57

29.14

27.81

27

25.97

25.01

Walaupun dalam kurun waktu 2008 sampai juni 2013 suku bunga kredit BPR menurun, namun suku bunga kredit BPR masih jauh lebih tinggi dibanding bank umum. Berdasarkan jenis penggunaan kredit, per juni 2013 BPR menawarkan kredit modal kerja dengan suku bunga kredit sebesar 30,24%, lalu kredit investasi 26,31%, dan kredit konsumesi 25,01% Anjuran Bank Indonesia yang mewajibkan BPR mengumumkan suku bunga dasar kredit mikro diharapkan dapat meningkatkan transparansi suku bunga kredit yang diimbangi dengan persaingan bank perkreditan rakyat (BPR) dalam memberikan kredit mikro


• Pada Triwulan I 2013, net ekspansi kredit UMKM mencapai Rp 3,4 triliun atau 2,35% dari RBB ( Rp 145 triliun). Realisasi ini lebih rendah dibanding realisasi total kredit perbankan yang mencapai Rp 63,8 triliun Source: Bank Indonesia, 2013


Kredit UMKM Menurut Kelompok Bank, Triwulan I 2013 Bank

Partisipasi

Bank Persero

Bank Swasta Nasional Devisa

Bank Swasta Nasional Non Devisa

BPD

BPR-BPRS

Bank Campuran

46%

35%

4%

8%

5%

2%

• Menurut Kelompok Bank, kredit UMKM sebagian besar disalurkan oleh kelompok bank Persero sebanyak Rp 254,3 triliun (45,8%) diikuti kelompok bank swasta nasional Devisa sebesar Rp 196,7 triliun (35,4%) , BPD Rp 43,1 triliun (7,8%) dan paling kecil disalurkan oleh bank swasta nasional non devisa Rp 25,1 triliun (4,5%) • Porsi penyaluran kredit UMKM oleh BPR terhitung kecil, Rp 26,2 triliun atau 4,7% dari total keseluruhan kredit UMKM


Rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masih tinggi. Bank Indonesia mencatat, Pada Maret 2013, NPL UMKM secara keseluruhan tercatat sebesar 4%

Perbankan, termasuk BPR perlu aktif menekan NPL kredit UMKM dengan cara melakukan mitigasi resiko debitur melalui evaluasi dini kelayakan bisnis, aspek bisnis debitur dalam menjalankan usaha dan komitmen debitur untuk berwirausaha


 Porsi BPR yang kecil dalam penyeluran kredit UMKM akan terancam oleh bank-bank asing yang bergerak cepat



Kapitalisasi sumberdaya BPR untuk memenuhi tingkat permintaan kualitas pelayanan maksimum tidak akan tercapai selama masih dalam skala kecil.



Usulan menjadikan BPR sebagai “bank komunitas” perlu dikaji, khususnya untuk kelas bawah.

 Program KUR berpotensi tumpang tindih dengan pelayanan sektor keuangan mikro tanpa memperhatikan risikonya


 Perluasan layanan BPR yang termuat dalam RUU Perbankan diharapkan dapat memfasilitasi dinamika kebutuhan dari bank mikro dalam melayani kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang, tentunya tanpa mengesampingkan prinsip prudent dan good corporate governance (GCG) di industri BPR  Perluasan layanan BPR juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bank mikro dalam bersaing dengan bank umum  OJK sebagai lembaga Pengawas Lembaga Keuangan diharapkan dapat memberikan pengawasan dan pembinaan industri BPR secara lebih intensif


 Adanya kewajiban bank umum untuk mengucurkan kredit UMKM paling rendah 20% dari kredit produktif (kredit modal kerja dan kredit investasi), menuntut BPR untuk mampu bersaing. Modal adalah kunci untuk bersaing, sehingga BPR wajib menambah modal. Modal merupakan benteng kokoh untuk mengantisipasi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional yang melekat pada produk, jasa dan aktivitas bank  Merespon anjuran BI untuk menipiskan margin bunga bersih (net interest margin/NIM), kedepannya, BPR wajib menipiskan suku bunga kredit, dengan menaikkan tingkat efisiensi dan transparansi. BPR masih menikmati NIM sekitar 18 % jauh lebih tinggi daripada NIM rata-rata industri bank umum 5,48%  BPR harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan training agar mampu bersaing sehat Seminar Nasional dan Expo UMKM Perbarindo. Manado Convention Center, 17 Oktober 2013

Dr. Harry Azhar Azis, MA. WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI

Recommend Documents