14 April 2015
VERIFIKASI DAN PENDATAAN KEMISKINAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA Ketua Komisi VIII DPR-RI
• Penanggulangan kemiskinan dalam perspektif tuntutan global: telah menjadi isu dan perhatian masyarakat internasional dan telah menjadi komitmen global yang tertuang dalam Millennium Development Goals (MDGs) sebagai bentuk Deklarasi Milenium yang merupakan hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015.
• Permasalahan utama penanggulangan kemiskinan adalah: (1) perbedaan definisi dan indikator kemiskinan, dan (2) masalah pendataan. Masalah Definisi Dan Indikator Kemiskinan Yang Berbeda-beda PENANGGULA NGAN KEMISKINAN
Pendataan
PERBEDAAN INDIKATOR KEMISKINAN: • BPS: Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan BukanMakanan (GKBM).. • SUSENAS: pendekatan kebutuhan dasar makanan (setara 2100 kalori per kapita per hari) dan bukan makanan (variabel kuantitatif), penentuan rumah tangga didasarkan pada pendekatan karakteristik rumah tangga dengan menggunakan 14 variabel kualitatif penjelas kemiskinan. •
•
BAPPENAS: (1) Tidak dapat melaksanakan ibadah menurut, keyakinannya (2) Tidak mampu makan dua kali sehari. (3) Tidak memiliki pakaian berbeda untuk dirumah, bekerja atau sekolah dan berpergian, (4) Tidak bagian terluas dari rumahnya berlantai tanah, dan (5) Tidak Mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan. KEMENSOS: 11 indikator yang tertuang dalam Surat Kepmensos RI No 146/HUK/2013.
Kebijakan
Legislasi PENDATAAN DAN VERIFIKASI DATA
SDM Anggaran Program dan Kegiatan Politik
• Kebijakan: Sumber data kemiskinan tahun 2011 sudah banyak mengalami perubahan, selain karena faktor keberhasilan dalam program pemberdayaan sosial melalui program dan kegiatan pemberdayaan kemiskinan di perkotaan maupun di pedesaan, dan program pemerintah yang lainnya, maupun karena faktor alamiah yaitu meninggal dunia. • Legislasi: sesuai amanah ketentuan Undang-Undang No 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin sesuai ketentuan Pasal 8 Kementerian Sosial memiliki wewenang melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan. • Sumber Daya Manusia: Kementerian Sosial RI dalam melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan sudah memiliki sumberdaya kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa. Hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan sumber daya kesejahteraan sosial tersebut dilaporkan kepada bupati/walikota yang selanjutnya hasil verifikasi dan validasi tersebut disampaikan kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Sosial.
• Anggaran: antara Kementerian Sosial RI dan Komisi VIII DPR RI telah menyepakati dukungan anggaran tahun 2015 yang cukup untuk melakukanverifikasi dan validasai data kemiskinan. Alokasi anggaran tahunh 2015 tersebut dapat dimanfaatkan untuk penyediaan sarana dan prasana, penguatan potensi sumberdaya tenaga kesejahteraan sosial melalui pelatihan dan bimbingan teknis (Bintek) sebagai tenaga verifikasi dan validasi data kemiskinan tahun 2015. • Program dan Kegiatan: Kementerian Sosial secara periodik dan terus menerus setiap tahunnya memiliki program unggulangan yang fokus dalam penanggulangan kemiskian perkotaan dan pedesaan, sehingga Kementerian Sosial sebagai pelakdsana teknis program dan kegiatan mengetahui kondisi faktual aktgual setiap saat jumlah kemiskinan.melalui program dan kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).
TERIMA KASIH
