BAB 16 PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan lintas sektor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Sampai saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia masih besar. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2005 sebesar 35,1 juta jiwa atau 15,97 persen. Kondisi ini memburuk, pada tahun 2006, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 39,3 juta jiwa atau 17,75 persen. Salah satu penyebab meningkatnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2006 adalah tingginya tingkat inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, berangsurangsur kondisi ini terus membaik. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta atau 15,42 persen. Jumlah penduduk miskin tersebut sudah berkurang sebesar 2,21 juta dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2007 yang berjumlah 37,17 juta atau 16,58 persen. Meskipun secara persentase telah terjadi penurunan, jumlah penduduk miskin yang ada masih harus terus diturunkan. Sehubungan dengan itu, diperlukan kerja keras untuk menanggulangi kemiskinan yang
menjadi tanggung jawab bersama, baik instansi pemerintah pusat dan daerah, instansi swasta maupun masyarakat pada umumnya. I.
Permasalahan yang Dihadapi
Jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar dan permasalahan kemiskinan yang kompleks dan luas menuntut penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Faktor lain yang masih memperlambat pencapaian penurunan kemiskinan sebagai berikut: 1.
Belum meratanya program pembangunan, khususnya di perdesaan, luar Pulau Jawa, daerah terpencil, dan daerah perbatasan. Sekitar 63,5 persen penduduk miskin hidup di daerah perdesaan. Secara persentase terhadap jumlah penduduk di daerah tersebut, kemiskinan di luar Pulau Jawa termasuk Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua juga lebih tinggi dibandingkan di Pulau Jawa. Oleh karena itu, upaya penanganan kemiskinan seharusnya lebih difokuskan di daerah-daerah tersebut.
2.
Masih terbatasnya pelayanan dasar.
3.
Masih besarnya jumlah penduduk yang rentan untuk jatuh miskin, baik karena guncangan ekonomi, bencana alam, dan juga akibat kurangnya akses terhadap pelayanan dasar dan sosial. Hal ini menjadi permasalahan krusial yang harus dihadapi dalam penanganan kemiskinan. Pada saat ini masih terdapat 3,8 juta jiwa korban bencana alam, 2,5 juta jiwa orang cacat, 2,8 juta anak terlantar, 145 ribu anak jalanan, 1,5 juta penduduk lanjut usia, 64 ribu gelandangan dan pengemis, serta 66 ribu tuna susila yang membutuhkan bantuan dan jaminan sosial.
4.
Kondisi kemiskinan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga kebutuhan pokok. Fluktuasi ini berdampak besar pada daya beli masyarakat miskin. Sehubungan dengan itu, upaya penanggulangan kemiskinan melalui stabilisasi harga kebutuhan pokok harus dilakukan secara komprehensif dan
16 - 2
akses
masyarakat
miskin
terhadap
terpadu. Hal ini bertujuan agar penanggulangan kemiskinan, baik di perdesaan maupun perkotaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berbagai kebijakan dan upaya penanggulangan kemiskinan sejak tahun 2005 hingga tahun 2008 senantiasa disempurnakan agar pengurangan angka kemiskinan dapat tercapai secara efektif. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dari tahun 2005—2008 adalah sebagai berikut: 1.
Tingginya inflasi pada tahun 2005 yang mencapai 17 persen menyebabkan garis kemiskinan pada tahun 2006 naik secara signifikan sehingga meningkatkan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada tahun tersebut.
2.
Naiknya harga minyak dunia yang cukup besar telah mempersempit ruang gerak fiskal untuk melakukan ekspansi program pengentasan kemiskinan.
3.
Rangkaian bencana alam di beberapa daerah mengakibatkan beralihnya fokus pelaksanaan program pembangunan dan pertumbuhan. Akibatnya, pelaksanaan program pengentasan kemiskinan menjadi tidak optimal.
4.
Banyaknya program multisektor dan regional yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan, ternyata masih sangat sektoral dan kurang terintegrasi sehingga mengakibatkan rendahnya efektivitas dan efisiensi program tersebut.
5.
Pemahaman dan kemampuan pemda untuk melakukan sinergi terhadap program masih beragam dan belum optimal sehingga penurunan kemiskinan belum signifikan.
6.
Terbatasnya akses sumber pendanaan bagi masyarakat miskin dan masih rendahnya kapasitas serta produktivitas usaha untuk memperluas kesempatan kerja dan terciptanya kegiatan ekonomi bagi masyarakat/keluarga miskin.
Dari berbagai permasalahan tersebut, upaya penurunan tingkat kemiskinan sangat bergantung pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan di berbagai bidang. Oleh karena itu, agar pengurangan 16 - 3
angka kemiskinan dapat tercapai, dibutuhkan sinergi dan koordinasi program-program pembangunan di berbagai sektor, terutama program yang menyumbang langsung pada penurunan kemiskinan. II.
Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai
Berbagai kebijakan pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan diarahkan ke dalam bentuk peningkatan kesejahteraan penduduk miskin. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin didorong oleh berbagai kebijakan lintas sektor mengarah pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Keempat fokus kebijakan pembangunan untuk menanggulangi kemiskinan tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2005—2007. Untuk tahun 2008 fokus kebijakan disempurnakan menjadi 5 fokus meliputi (1) menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok; (2) mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin; (3) menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat; (4) meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan (5) membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. A.
Peningkatan Akses Masyarakat Miskin atas Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Dasar)
1.
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan
Pemerintah terus melanjutkan upaya perluasan akses dan pemerataan pendidikan melalui berbagai kegiatan pembangunan dengan memberikan perhatian lebih besar bagi masyarakat yang kurang beruntung. Sejak tahun 2005 pemerintah menyediakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan sejumlah beasiswa untuk mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Alokasi dana BOS sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 terus meningkat, yaitu Rp 5,1 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 11,9 triliun pada tahun 2008.
16 - 4
Pada tahun 2008 pemerintah menyediakan BOS bagi 41,9 juta siswa pada jenjang pendidikan dasar, yang mencakup SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, dan Pesantren Salafiyah, serta satuan pendidikan keagamaan lainnya yang menyelenggarakan pendidikan dasar sembilan tahun, dengan total anggaran Rp 11,9 triliun. Jumlah siswa penerima BOS pada tahun 2008 mengalami peningkatan dari 41,3 juta siswa dengan total anggaran sebesar Rp 11,6 trilun pada tahun 2007. Penyediaan BOS ini ditujukan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Untuk membantu siswa miskin dalam mengakses pendidikan, pada tahun 2008 disediakan beasiswa bagi siswa miskin dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Penyediaan beasiswa ini dimaksudkan agar anak-anak yang berasal dari keluarga miskin tetap dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang yang paling tinggi. Jumlah beasiswa yang disediakan pada tahun 2008 diperuntukkan bagi 1,06 juta siswa untuk jenjang SD/MI, 679,3 ribu siswa untuk jenjang SMP/MTs, 930,8 ribu siswa jenjang SMA/SMK/MA, dan 214,0 ribu mahasiswa PT/PTA. Pemerintah juga terus menyediakan BOS buku yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dengan memberikan bantuan kepada sekolah untuk pengadaan buku teks pelajaran bagi seluruh siswa dan membantu masyarakat dengan meringankan beban biaya pendidikan. Pada tahun 2008 Pemerintah juga membeli hak cipta 116 naskah buku mata pelajaran dari para penulis buku pelajaran. Naskah ini sebagian telah di-up-load di website Depdiknas dalam bentuk buku elektronik (e-book) yang bebas diunduh dan dicetak oleh siapa pun. Ketersediaan buku elektronik ini diharapkan dapat pula membantu siswa dalam mengakses buku pelajaran secara gratis. Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan juga dilakukan dengan melanjutkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang diprioritaskan untuk wilayah perdesaan dan wilayah terpencil, yang dilakukan dengan pembangunan SD-SMP Satu Atap dan pembangunan unit sekolah baru. Pembangunan SD-SMP Satu Atap 16 - 5
ini penting, terutama bagi penduduk yang tinggal di daerah terpencil, yang selama ini mengalami hambatan untuk memperoleh akses ke pelayanan pendidikan. Dengan adanya SD-SMP yang terintegrasi, siswa-siswi yang telah menamatkan jenjang SD/MI tidak perlu mencari SMP/MTs yang kemungkinan berada di daerah yang jauh dari tempat tinggal mereka sehingga biaya pendidikan yang harus dikeluarkan orang tua juga dapat berkurang. Pembangunan sekolah baru jenjang SMA/SMK/MA juga terus dilanjutkan dan diprioritaskan untuk wilayah perdesaan. Pembangunan sekolah SMK dalam jumlah yang cukup banyak (215 sekolah) diharapkan dapat meningkatkan partisipasi peduduk miskin untuk bersekolah karena melalui SMK siswa dibekali pendidikan keterampilan kerja. Di samping dilakukan melalui jalur formal, peningkatan akses dan pemerataan pendidikan juga dilakukan melalui jalur nonformal berupa menyelengarakan pendidikan kesetaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA. Penyelenggaraan pendidikan jalur nonformal ditujukan untuk melayani masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal karena berbagai keterbatasan yang pada umumnya adalah penduduk miskin. Jumlah peserta program paket A pada tahun 2005 sebanyak 82,9 ribu peserta didik, tahun 2006 sebanyak 100 ribu peserta didik, pada tahun 2007 sebanyak 102,3 ribu peserta didik dan pada tahun 2008 sebanyak 108,7 ribu peserta didik. Peserta program Paket B lebih banyak lagi, yaitu 416,6 ribu, 503,9 ribu, 569,7 ribu, dan 499,9 ribu peserta didik pada periode yang sama. Sementara itu, peserta didik Paket C pada tahun 2008 adalah 34,2 ribu orang. 2.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dilakukan melalui (1) pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya, serta rawat inap kelas III di rumah sakit; (2) peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar terutama di daerah perbatasan, terpencil, tertinggal, dan kepulauan; (3) pelatihan teknis bidan dan tenaga kesehatan untuk menunjang percepatan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs). Upaya pemerintah untuk meningkatkan tingkat kesehatan penduduk miskin adalah dengan memberikan kartu asuransi 16 - 6
kesehatan bagi masyarakat miskin (askeskin). Kartu askeskin dapat digunakan penduduk miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan rawat inap kelas III di RS. Pembiayaan untuk askeskin pada 2006 dan 2007 sebesar Rp3,6 triliun dan Rp4,6 triliun. Pada saat yang sama, jumlah penduduk miskin yang mendapatkan fasilitas kartu askeskin meningkat dari 60 juta menjadi 76,4 juta orang. Dengan adanya askeskin, diharapkan akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan, meningkatkan produktivitas dan mutu SDM, serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Pada tahun 2008, upaya yang dilakukan untuk memberikan kemudahan masyarakat miskin dalam mengakses kesehatan adalah program jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (jamkesmas) yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Anggaran yang dialokasikan untuk program jamkesmas tahun 2008 adalah sebesar Rp4,6 triliun dengan rincian untuk pelayanan RS Kelas III sebesar Rp3,6 triliun dan untuk pelayanan di puskesmas sebesar Rp1 triliun. Program pelayanan jamkesmas tersebut diperuntukan bagi 76,4 juta jiwa masyarakat miskin yang terdiri atas penduduk yang tergolong miskin dan mendekati miskin. 3.
Peningkatan Infrastruktur Dasar bagi Masyarakat Miskin
Kebijakan yang telah diambil untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap perumahan, antara lain dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau. Pemenuhan kebutuhan ini diutamakan pada masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah. Dalam upaya penguatan kelembagaan di tingkat komunitas yang menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan, telah dilaksanakan pula kegiatan perbaikan lingkungan kumuh di perkotaan. Untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap air minum, telah disusun kebijakan penyediaan air minum berbasis masyarakat. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi masyarakat, termasuk masyarakat miskin, untuk berpartisipasi dalam pengelolaan air bersih.
16 - 7
Subsidi KPR untuk perumahan rakyat sampai tahun 2007 sebanyak 243.767 unit dan KPRS/KPRS Mikro sebanyak 20.931 unit. Selanjutnya, sampai tahun 2007 telah dibangun rusunawa sebanyak 19.475 unit yang dilaksanakan oleh Kemenpera, Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, dan Pemda DKI. Pembangunan perumahan swadaya hingga tahun 2007 sebanyak 1.852.485 unit, dilaksanakan oleh berbagai komponen pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR), masyarakat, lembaga keuangan mikro/lembaga keuangan nonbank, maupun oleh LSM dan Donor. Selama kurun waktu 2005—2007 telah terealisasi fasilitasi pengembangan kawasan sebanyak 5.700 ha di 41 kawasan. Pada periode tersebut, juga telah dibangun PSU untuk RSH sebanyak 9.841 unit di 45 lokasi dan PSU untuk rusunawa sebanyak 1.248 unit di 13 lokasi. Selain itu, juga telah terealisasi sebanyak 396.891 unit rumah untuk masyarakat yang terkena bencana di NAD dan Nias, bencana di DIY dan Jateng, dan rumah khusus. Kegiatan lain adalah peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh nelayan di 153 kawasan; serta penyediaan prasarana dan sarana air minum di kota kecil/IKK rawan air/belum ada sistem air di 110 kawasan. B.
Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin
1.
Peningkatan Perlindungan Keluarga Miskin, Termasuk Perempuan dan Anak
Dalam mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak kenaikan BBM pada bulan Oktober 2005, Pemerintah melaksanakan program bantuan langsung tunai (BLT) dan program ini berakhir pada bulan September 2006. Namun, pada tahun 2008 pemerintah telah meluncurkan kembali BLT kepada 19,1 juta rumah tangga sasaran (RTS). Pemberian BLT itu dilakukan dengan tujuan menjaga daya beli RTS yang terdiri dari rumah tangga sangat miskin (RTSM), rumah tangga miskin (RTM) dan rumah tangga hampir miskin (RTHM) akibat kenaikan harga BBM. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada keluarga miskin termasuk perempuan dan anak, pada tahun 2007 Pemerintah melakukan uji coba program keluarga harapan (PKH) yang 16 - 8
dipersiapkan sebagai cikal bakal sistem penjaminan sosial pada masa depan. PKH adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada RTSM. RTSM mempunyai kewajiban untuk memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas SDM, yaitu pendidikan dan kesehatan. Penerima bantuan PKH adalah RTSM yang memiliki anggota keluarga yang terdiri atas anak usia 0–15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Peserta PKH akan menerima bantuan maksimal selama 6 tahun. Pada tahun 2007, Pemerintah melaksanakan PKH di 7 provinsi (Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Utara) kepada 387.947 rumah tangga dengan total nilai bantuan sebesar Rp495,6 miliar. Pada tahun 2008, uji coba PKH akan berlanjut dengan tambahan 6 provinsi (Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Banten, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimanatan Selatan) dan 22 kabupaten/kota, dengan sasaran tambahan sebesar 244.941 RTSM. Dengan rencana anggaran sebesar Rp1,1 triliun, perluasan uji coba PKH masih akan dilakukan secara terbatas. Pemerintah juga mengupayakan penurunan jumlah pekerja anak dalam rangka mendukung PKH. Pekerja anak yang putus sekolah dari RTSM peserta PHK akan ditarik dari pekerjaannya dan dikembalikan ke dunia pendidikan. Urutan prioritas pekerja anak yang ditarik adalah pekerja anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, pekerja anak yang berusia di bawah 13 tahun, dan pekerja anak 13—18 tahun yang bekerja pada jenis pekerjaan ringan. Target jumlah pekerja anak yang ditarik sebanyak 4.945 orang dan tersebar di 7 provinsi PKH yang mencakup 48 kabupaten/kota dan 337 kecamatan. Sampai pertengahan 2008, pekerja anak yang menjadi target penarikan telah diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan urutan prioritas. Peningkatan peran dan kualitas hidup perempuan dilakukan melalui penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan afirmasi (affirmative actions) di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang merupakan komponen gender-related development index (GDI). Hasil yang telah dicapai antara lain terlaksananya pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok usaha 16 - 9
peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS), yang sampai dengan bulan April 2008 beranggotakan 1,13 juta keluarga miskin dan 1,07 juta di antaranya mempunyai usaha. Pada tahun 2007, Pemerintah juga telah melakukan penguatan jaringan kerja dan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan anak (PUA) di 33 provinsi dan 150 kabupaten/kota. Sampai dengan Juli 2008 telah dibentuk pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan/anak (P2TP2/A) di 18 provinsi. Sementara itu, anak-anak telantar dan anak jalanan pun tidak luput mendapat perhatian dari Pemerintah melalui pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi 62.200 anak telantar dan 21.700 anak jalanan pada tahun 2007. 2.
Peningkatan Perlindungan Komunitas Miskin, Penyandang Masalah Sosial, dan Korban Bencana
Berbagai upaya perlindungan sosial terhadap komunitas miskin terus dilakukan pemerintah melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas fakir miskin. Pada tahun 2007 pemberdayaan fakir miskin telah dilaksanakan melalui mekanisme bantuan langsung pemberdayaan sosial bagi 24.532 kepala keluarga (KK) atau 2.444 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di 33 provinsi, 100 kab/kota dengan dana Rp147 Miliar. Hal ini dilanjutkan pada tahun 2008, dengan target sasaran 39.430 KK atau 3.943 KUBE di 31 provinsi dengan dana Rp118 Miliar. Pada tahun 2006, pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi kelompok adat terpencil (KAT) dilaksanakan secara bertahap, yaitu tahap I sebanyak 3.837 KK; tahap II sebanyak 4.126 KK; dan tahap III sebanyak 3.800 KK. Pemberdayaan KAT tahun 2006 diharapkan dapat memberdayakan warga KAT sebanyak 64.365 KK dengan kenaikan 5,19 persen dari tahun 2005 sebesar 61.188 KK dari jumlah 195.185 KK warga KAT yang belum diberdayakan di 28 provinsi. Pada tahun 2007 pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi KAT dilaksanakan dengan sasaran kepada 12.300 KK. Sementara itu, bagi penyandang cacat, Pemerintah memberikan layanan dan rehabilitasi sosial kepada 30.960 orang melalui kegiatan rehabilitasi berbasis masyarakat, sedangkan bantuan 16 - 10
dalam bentuk jaminan kesejahteraan sosial diberikan kepada 3.750 orang di 5 provinsi dengan nilai sebesar Rp300.000,00 per bulan pada tahun 2006. Untuk tahun 2007, Pemerintah memberikan layanan dan rehabilitasi sosial kepada 66.580 orang melalui kegiatan rehabilitasi berbasis masyarakat, sedangkan bantuan bagi masyarakat rentan melalui asuransi ksejahteraan sosial (askesos) diberikan kepada sebanyak 63.000 KK dan melalui bantuan kesejahteraan sosial permanen (BKSP) sebanyak 160 jiwa. Sementara itu, bantuan yang diberikan terhadap penanggulangan bencana alam dilakukan melalui penyiapan bantuan fisik penanganan dan antisipasi/kesiapsiagaan bencana berupa: bantuan tanggap darurat, rehabiltasi sosial serta resosialisasi dan rujukan dengan mengikutsertakan unsur masyarakat, termasuk dunia usaha dan LSM. Kegiatan lain adalah pendidikan dan pelatihan masyarakat dalam rangka mempersiapkan dan mendayagunakan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana alam di daerah. Pelatihan tersebut dilakukan terhadap 26.686 orang taruna siaga bencana (tagana) yang tersebar di 33 provinsi. C.
Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Rawan Pangan
1.
Perbaikan Gizi Masyarakat
Program peningkatan gizi masyarakat dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia di antaranya melalui kegiatan penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan zat gizi mikro lainnya pada rumah tangga miskin. Kegiatan revitalisasi posyandu juga dilaksanakan sebagai salah satu sarana dalam rangka meningkatkan status gizi masyarakat khususnya anak balita. Kegiatan posyandu dilakukan di antaranya melalui kegiatan penimbangan anak balita, pemberian makanan tambahan (PMT) dan pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI). Kegiatan lain yang dikelola oleh masyarakat juga terus difasilitasi seperti gerakan PKK, gerakan keluarga sadar gizi (Kadarzi) dan gerakan air susu ibu eksklusif (ASI Eksklusif). Penanggulangan GAKY telah dilaksanakan di 272 kecamatan endemik berat (20 kabupaten) dan 197 kecamatan endemik sedang 16 - 11
(36 kabupaten/kota). Penanggulangan GAKY diintegrasikan ke dalam penanggulangan kemiskinan secara nasional yang diarahkan pada peningkatan perbaikan wilayah untuk membuka isolasi daerah disertai dengan peningkatan pendapatan sehingga masyarakat tersebut mampu mengonsumsi bahan pangan dari luar daerah endemik GAKY. 2.
Peningkatan Ketahanan Pangan
Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Namun, masih banyak penduduk yang belum dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin, pemerintah melaksanakan program beras untuk keluarga miskin (raskin). Tujuan program raskin adalah mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin melalui pemberian bantuan sebagian kebutuhan pangan dalam bentuk beras. Pada tahun 2005 dan 2006 jumlah subsidi raskin berturut-turut adalah sebesar Rp4,68 triliun dan Rp5,32 triliun. Anggaran subsidi untuk raskin tahun 2007 dialokasikan sebesar Rp6,97 triliun dengan jumlah sasaran penerima manfaat mencapai 15,8 juta KK. Jumlah itu lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang dialokasikan sebesar Rp5,32 triliun dengan jumlah sasaran penerima sebanyak 10,8 juta KK. Sasaran program raskin untuk tahun 2008 sebanyak 19,1 juta RTS dengan total subsidi sebesar 7,8 triliun. D.
Perluasan Kesempatan Berusaha yang Memihak Rakyat Miskin
Untuk meningkatkan kesempatan berusaha yang memihak rakyat miskin, pemerintah menerbitkan kebijakan pengembangan UMKM melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, akses kepada sumber daya produktif, dan mendorong jiwa kewirausahaan. Guna menciptakan iklim yang kompetitif, pemerintah juga melakukan peninjauan ulang kebijakan dan peraturan yang menghambat atau menimbulkan ekonomi biaya tinggi di berbagai daerah. Hasil yang telah dicapai dalam pemberdayaan usaha mikro adalah (a) bantuan perkuatan dana bergulir pola syariah dan konvensional yang pada tahun 2005 dan 2006 telah disalurkan 16 - 12
melalui 300 koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) atau unit jasa keuangan syariah (UJKS) dan 180 koperasi simpan pinjam (KSP) atau unit simpan pinjam (USP); (b) dukungan perkuatan melalui penyediaan dana modal awal padanan (MAP) dan pendampingan oleh lembaga pelayanan bisnis (Business Development Services BDS) terhadap 1.056 sentra/klaster yang tersebar di seluruh Indonesia; (c) dukungan perkuatan dana bergulir kepada koperasi di daerah miskin berupa pengadaan bahan baku dan sarana produksi; (d) peningkatan akses ke perbankan melalui bantuan sertifikasi hak atas tanah terhadap 40.000 usaha mikro dan kecil di 30 provinsi pada tahun 2005; dan (e) peningkatan kapasitas dan produktivitas usaha melalui pendidikan keterampilan teknis, bimbingan/pemanfaatan teknologi tepat guna, sertifikasi label halal dan merek, standardisasi bagi produk UKM, dan pengembangan desain produk. Pada tahun 2007, jumlah UMKM di Indonesia mencapai kurang lebih 49,7 juta unit. Jumlah ini mengalami peningkatan dari sebanyak 48,6 juta unit pada tahun 2006. Dari jumlah ini, sampai triwulan I 2008 yang mendapat bantuan modal dari kredit bank hanya sekitar 20,5 juta UMKM. Oleh karena itu, pada tahun 2007 dan 2008, Pemerintah meluncurkan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM, yang salah satunya adalah dengan cara memberikan kemudahan akses yang lebih besar bagi para pelaku usaha yang sudah feasible, tetapi belum bankable melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Adapun realisasi program KUR sampai dengan 31 Mei 2008 untuk seluruh bank pelaksana senilai Rp6.873,1 triliun untuk 672.860 debitur dengan rata-rata kredit senilai Rp10,2 juta. Selain itu, pada tahun 2007, kredit kelautan dan perikanan skala kecil yang disalurkan melalui perbankan dengan bantuan konsultan keuangan mitra bank (KKMB) mencapai Rp52,54 miliar. Sementara itu, dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas usaha masyarakat kelautan dan perikanan sampai tahun 2007 telah dilakukan pengembangan 281 unit koperasi perikanan di kab/kota pesisir, 277 unit lembaga keuangan mikro (LKM), 324 unit lembaga ekonomi pengembangan pesisir-mikro mitra mina (LEPPM3), 3.155 unit kelompok usaha bersama (KUB), 841 KKMB, 314 unit pelayanan pengembangan (UPP), 307 orang tenaga pendamping 16 - 13
teknologi (TPT), 1.610 orang tenaga penyuluh daerah (TPD) dan 2.916 orang penyuluh perikanan. Di samping itu, untuk menekan biaya produksi nelayan sampai dengan Juni 2008 telah dibangun sebanyak 225 titik lokasi stasiun pompa bahan bakar nelayan (SPBN) dan 196 unit kedai pesisir.
E.
Penyempurnaan dan Perluasan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan
Program
Pemerintah telah mengonsolidasikan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga ke dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. PNPM juga merupakan instrumen program untuk percepatan pencapaian MDGs sampai tahun 2015. Tujuan umum PNPM adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan meningkatkan kesempatan kerja. Pemanfaat langsung PNPM adalah (1) kelompok masyarakat miskin di perdesaan dan perkotaan; (2) kelompok penganggur dan pencari kerja di perdesaan dan perkotaan; (3) kelembagaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan; dan (4) kelembagaan pemerintahan lokal. Pada tahun 2007 pelaksanaan PNPM inti menggunakan mekanisme Program Pengembangan Kecamatan (PPK) untuk daerah perdesaan dan mekanisme Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) untuk daerah perkotaan dengan jumlah lokasi sebanyak 1993 kecamatan di perdesaan dan 838 kecamatan di perkotaan. Total bantuan yang disalurkan untuk kegiatan PNPM tahun 2007 sebesar Rp3,8 triliun. Pada tahun 2008, PNPM Mandiri diprioritaskan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di daerah tertinggal. Untuk itu, PNPM inti diperluas melibatkan Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), serta diperkuat oleh berbagai program pemberdayaan masyarakat lainnya yang dilaksanakan oleh departemen sektor. Pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kebijakan PNPM 16 - 14
Mandiri tersebut akan memperluas cakupan pembangunan hingga ke daerah-daerah tertinggal dan terpencil. Dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp6,7 triliun, PNPM inti ditargetkan akan mencakup 4.768 kecamatan pada tahun 2008. F.
Stabilisasi Harga Bahan Pokok
Pemerintah terus melakukan kebijakan dan program pengendalian harga bahan pokok di tingkat konsumen melalui operasi pasar apabila terjadi gejolak harga. Program ini dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok khususnya beras. Sampai dengan pertengahan tahun 2008, pengadaan beras di Bulog telah mencapai 1,8 juta ton beras dan cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 354,7 ribu ton. Namun, untuk tetap dapat menjaga stabilitas harga beras, cadangan beras diusulkan dapat ditambah 650 ribu ton sehingga cadangan beras tahun 2008 diharapkan dapat menjadi satu juta ton. Harga komoditas pangan hingga pertengahan tahun 2008 menunjukkan kecenderungan yang meningkat, tetapi untuk beras sebagai komoditas pangan utama masyarakat Indonesia harganya relatif stabil. Pada pertengahan tahun 2008, harga beras umum berada pada kisaran Rp6.411 dan harga beras termurah Rp5.132 per kilogram. Untuk harga minyak goreng secara rata-rata naik 21 persen dan tepung terigu naik 14,7 persen. Harga gula pasir dan daging sapi relatif stabil, yaitu pada kisaran Rp6.500 dan Rp50.600 per kilogram. III.
Tindak Lanjut yang Diperlukan
Penanggulangan kemiskinan adalah suatu proses panjang yang memerlukan penanganan berkelanjutan. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mempercepat pencapaian sasaran program penanggulangan kemiskinan adalah dengan meningkatkan elemen pemberdayaan di tingkat masyarakat miskin. Hal ini bertujuan agar masyarakat miskin mampu mengidentifikasi kebutuhan mereka sehingga secara swadaya memiliki kemampuan mengentaskan dirinya dari kemiskinan. Keberdayaan masyarakat miskin juga 16 - 15
ditujukan agar mereka mampu memanfaatkan sumber daya produktif yang tersedia, baik yang sudah ada di masyarakat maupun yang disediakan Pemerintah melalui berbagai program. Pemerintah terus melakukan sinergi dan mengintegrasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dari berbagai sektor dalam wadah PNPM Mandiri. Hal ini sudah mulai dilakukan sejak 2007. Dengan demikian, program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat diharapkan dapat diarahkan secara harmonis guna menciptakan modal sosial. Pada tahun 2009, program PNPM Mandiri akan terus dibiakkan agar mencakup seluruh kecamatan, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Tidak kalah penting, akan ditingkatkan pula harmonisasi program PNPM Penguatan ke dalam PNPM Mandiri. Berbagai langkah pengendalian harga bahan pokok juga terus dilakukan. Dukungan agar masyarakat miskin dapat menjangkau sumber daya produktif dan berusaha, baik dalam skala informal maupun mikro, juga diupayakan. Dengan cara ini, lambat-laun mereka akan terhubungkan dan mampu menghubungkan diri dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi lain. Pada masa yang akan datang mereka diharapkan tidak terisolasi dari perkembangan dan pertumbuhan kegiatan ekonomi di wilayah mereka. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan dialami oleh semua kelompok masyarakat, mulai dari yang miskin, menengah, dan kaya, dan pada suatu saat peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi semakin berkualitas dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam kaitan itu, rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2009 telah menetapkan arah kebijakan pengurangan kemiskinan atas tiga kelompok, yaitu (1) pembangunan dan penyempurnaan sistem perlindungan sosial dan keberpihakan terhadap rakyat miskin; (2) penyempurnaan dan perluasan cakupan program pembangunan berbasis masyarakat; dan (3) peningkatan usaha rakyat.
16 - 16
