: DR. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum.,MA. : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

RISALAH RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR-RI DENGAN KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI

Masa Persidangan

: IV

Tahun Sidang

: 2014-2015

Jenis Rapat

: Rapat Kerja

Rapat Dengan

: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Sifat Rapat

: Terbuka

Hari/tanggal

: Selasa, 9 Juni 2015

Waktu

: 11.20 WIB s/d 13.45 WIB

Ketua Rapat

: DR. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum.,MA

Sekretaris Rapat

: Yanto Supriyanto, SH

Tempat

: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

Acara

: 1. Evaluasi pelaksanaan APBN THUN 2015. 2. Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2016. 3. Membicarakan Implementasi terhadap UU No.35 Tahun 2014 ttg Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 ttg Perlindungan Anak

Hadir

: 31 Anggota

JALANNYA RAPAT : KETUA RAPAT (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA/F-PAN): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI yang hadir pada kesempatan rapat pagi yang berbahagia ini. Mengawali rapat kita pada pagi hari ini marilah sama-sama kita memajatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan waktu serta kesempatan kepada kita semua untuk menghadiri rapat kita pada pagi hari ini dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2015. Pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2016 serta implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana lazimnya kita lakukan di dalam rapat-rapat yang ada di Komisi VIII, sebelum kita melanjutkan acara rapat kita, marilah kita sama-sama berdoa dengan membacakan ummul kitab dan bagi yang memiliki agama yang keyakinan yang berberbeda, kami persilakan untuk menyesuaikan. Berdoa dimulai. (MEMBACA AL- FATIHAH) Selesai. Atas nama Komisi VIII DPR RI, kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta seluruh jajarannya dan sesuai dengan acara rapat-rapat DPR RI masa persidangan ke IV tahun sidang 2014-2015 yang telah disahkan dalam rapat konsultasi pengganti Rapat Bamus DPR RI Tanggal 21 April 2015 dan sesuai keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI tanggal 19 Mei 2015 maka pada hari ini, Selasa, 9 Juni 2015, Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan laporan dari Sekretariat Komisi VIII DPR RI, pada rapat kerja hari ini telah hadir 23 Anggota yang menandatangani daftar hadir dari 10 fraksi dan ada 3 orang yang menyatakan izin. Hal ini berarti bahwa rapat ini telah dihadiri lebih dari separuh jumlah Anggota Komisi VIII DPR RI. Sesuai dengan tata tertib DPR RI Pasal 251 ayat (1) maka kuorum telah tercapai. Atas persetujuan Saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI maka rapat kerja ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. (RAPAT DIBUKA PUKUL 11.20 WIB) Adapun agenda dan acara rapat kita pada hari ini: 1. Pengantar dari Ketua rapat. 2. Penjelasan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3. Tanya jawab. 4. Kesimpulan rapat, dan 5. Penutup.

1

Apakah agenda disepakati? Agenda dulu, sepakat? (RAPAT: SETUJU) Baik, waktunya mungkin kita akan selesaikan paling lama jam 13.15 WIB. 13.30 WIB? Baik, setuju? Paling lama karena itu nanti saya minta pertanyaannya langsung to the point karena bagaimana? Setuju? Baik. (RAPAT: SETUJU) Saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang kami hormati. Agenda rapat kerja pada hari ini mempunya nilai yang sangat strategis karena membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2015 dan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2016. Saya sampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MD3 Pasal 96 Undang ayat (2), tugas komisi di bidang penganggaran di antaranya mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah. Selain itu membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, program dan kegiatan kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi VIII. Berdasarkan hal itu ada beberapa hal pokok yang mungkin perlu dilakukan terutama dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran DPR, dalam konteks itu maka Komisi VIII DPR RI hendak mengetahui beberapa hal yang menjadi pokok yang akan kita diskusikan dalam rapat ini. Yang pertama, sejauhmanakah perkembangan mengenai realisasi dan daya serap anggaran APBN tahun 2015 serta apa saja kendala dan permasalahan yang menghambat pelaksanaannya. Yang kedua, apa saja program yang telah dilaksanakan dan bagaimana kaitannya dengan merespons kondisi objektif permasalahan perempuan dan perlindungan anak akhir-akhir di Indonesia. Yang ketiga, sejauh mana RKA-K/L tahun 2015 dapat meningkatkan kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Yang keempat, apa saja program dan kegiatan yang telah direalisasikan terkait implementasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Baik. Bapak/ibu, Saudara serta rapat yang saya hormati. Kita selama ini mengetahui bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah salah satu kementrian yang menjadi tumpuan harapan dari masyarakat Indonesia khususnya perempuan dan anak-anak Indonesia. Tetapi pada kenyataannya kita mengetahui bahwa belakangan ini banyak sekali persoalan-persoalan perempuan dan juga masalah-masalah anak-anak yang terjadi di sekitar kita dan setiap waktu dan setiap saat selalu menghiasi media-media yang ada di Indonesia. Karena itu tentu Anggota Komisi VIII dan seluruh pimpinan yang ada di Komisi VIII sudah seringkali mendengar keluhan, pertanyaan, masukan dari masyarakat terkait bagaimana kita akan mengarahkan program-program pemerintah agar selalu hadir bersama-sama dengan masyarakat dalam rangka menuntaskan berbagai macam persoalan yang ada itu dan tentu dalam konteks itu ada isu-isu aktual yang mungkin belakangan juga nanti kami harapkan bisa dijelaskan bagaimana partisipasi konkrit dari kementerian ini dalam rangka menyahuti berbagai macam persoalan yang muncul.

2

Terakhir, kemarin saya diminta diwawancara oleh media terkait adanya orkes dangdut di dalam pelepasan siswa sekolah dasar di salah satu sekolah dasar negeri di Jawa Timur kalau tidak salah dan tentu itu adalah merupakan problem tersendiri karena orkes dangdut yang diundang dalam pelepasan sekolah dasar itu menampilkan hal-hal yang tidak sepantasnya dipertontonkan untuk anakanak. Secara langsung atau tidak langsung sadar atau tidak sadar ternyata lembaga-lembaga pendidikan kita juga melakukan kekerasan kepada anak-anak dimana kekerasan itu sepertinya dibalut dengan nuansa entertainment, nuansa hiburan yang tentu hal ini banyak mendatangkan protes dan kritik dari masyarakat. Karena itu tentu koordinasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dengan Kementerian khususnya Kementerian Pendidikan Nasional menjadi suatu keharusan yang betul-betul tidak boleh kita lupakan dan kemarin sebelumnya kita mendengar adanya kasus video yang melibatkan anak-anak yang sama sekali sangat-sangat memiris hati kita bahwa ternyata di tengah-tengah kita ada eksploitasi yang dilakukan secara tidak langsung kepada anak-anak kita. Anak-anak yang tidak berdosa menjadi korban dan kelihatannya anak-anak tersebut nanti kalau mereka sudah sadar maka mereka juga akan memiliki masa depan yang saya kira akan menjadi persoalan tersendiri bagi anak-anak itu secara psikologis. Dalam konteks itulah maka tidak ada cerita lain selain daripada bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini harus betul-betul berdiri sebagai tonggak utama di dalam pelaksanaan program-program koordinasi, perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Hadirin yang saya hormati. Demikian pengantar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini dalam rapat hari ini dengan harapan bahwa rapat ini nanti menghasilkan suatu kesimpulan dan kesimpulan yang bisa kita manfaatkan dalam rangka untuk memperbaiki kualitas pelayanan kita kepada masyarakat dan rakyat Indonesia. Selanjutnya sesuai dengan acara dan agenda yang telah kita sepakati tadi maka marilah kita berikan kesempatan kepada Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan penjelasan. Kalau bisa nanti Ibu, mohon maaf agak difokus karena yang ini kalau tidak salah sudah beberapa kali ini disampaikan di rapat ini, yang termasuk RPJMN kemarin kan ini juga intinya. Kalau bisa fokus pada pelaksanaan programnya bu, apa yang sudah dilakukan dalam setengah tahun terakhir ini Ibu memimpin Kementerian ini kurang lebih sekitar 7 bulan yang lalu atau 8 bulan sekarang ini. Apa yang sudah dikerjakan, apa kendalanya. Nanti baru fokus kita bicara pada isuisu aktual dan saya mohon maaf Ibu, ini kebetulan memang pagi ini Ibu sangat semangat saya lihat, datang duluan kesini jam 10 kurang sudah sampai disini, tentu kita mengapresiasi itu. Ada pada sementara kawan-kawan lain masih ada yang tertinggal. Yang terakhir datang terlambat itu adalah salah seorang teman kita dari sisi kiri, jadi saya tahu ternyata saya duluan sampai daripada dia padahal sebetulnya dia duluan sampai disini. Bukan keinginan kita terlambat bu, biasanya kami ontime disini bu tetapi karena ada kendala memang Jakarta ini mesti harus diomongkan juga dengan gubernur nanti, Bu sampaikan salam saya pada beliau supaya Jakarta diatur lebih rapih lagi supaya tidak macet. Karena itu kami mohon maaf, karena ibu menunggu agak lumayan lama juga itu atas keterlambatan itu. Kami persilakan bu. MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI (YOHANA YEMBISE): Baik. Terima kasih. Yang terhormat pimpinan sidang, Yang terhormat Pimpinan Komisi VIII DPR RI.

3

Yang terhormat para anggota Komisi VIII DPR RI, Hadirin yang berbahagia. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Selamat siang Syaloom, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu di tempat ini di dalam keadaan sehat wal'afiat. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh jajaran Komisi VIII DPR RI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan agenda kami sebagai berikut: Pertama, evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2015. Yang kedua pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2016 dan yang ketiga implementasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Agenda pertama, evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2015. Total APBN tahun 2015 adalah sebesar Rp217.700.000.000,- yang terdiri dari program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebesar Rp67.500.000.000,-. Realisasi sampai Mei sebesar 9% namun prakiraan realisasi sampai Juni sebesar 29%. Jadi sebenarnya pekerjaan tugas kegiatan kita sudah laksanakan cuma belum direalisasi. Jadi sampai Juni nanti 29%. Yang kedua, program perlindungan anak sebesar Rp57.900.000.000,-. Realisasi sampai Mei sebesar 11% namun prakiraan realisasi sampai Juni sebesar 25%. Program dukungan manjemen sebesar Rp92.300.000.000,-, realisasi sampai Mei sebesar 29% namun prakiraan realiasi sampai Juni sebesar 39%. Adapun capaian program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sampai dengan bulan Mei tahun 2015 sebagai berikut: Pertama, fasilitasi K/L dan Pemda dalam pelaksanaan PUG bidang ekonomi, target pelaksanaannya di 17 K/L dan 17 provinsi. Fasilitasi K/L dan Pemda dalam pelaksanaan PUG bidang politik, sosial, hukum, itu sekitar 20 K/L dan 17 provinsi dan draft modul pelatihan SDM data terpilah Jakarta targetnya dan pengumpulan dan pengeolahan data korban kekerasan 2 provinsi, Aceh dan Kaltara (Kalimantan Utara). Koordinasi pelaksanaan kegiatan PTPPO 34 provinsi, rapat koordinasi nasional perlindungan perempuan dan anak di 34 Kepala Badan PP Provinsi dan ada sampai 8, 9, 10 yang bisa dilihat langsung di dalam fotokopi. Yang terutama kita buat juga adalah konsolidasi percepatan pembangunan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah Indonesia Timur yang dilaksanakan di Ambon dengan peserta seluruh Badan PP, Bapeda, P2TP2A dan organisasi perempuan provinsi, kabupaten/kota di 12 provinsi wilayah Timur. Yang berikut pelatihan calon tenaga kerja perempuan ada sekitar 5.000 orang per tahun, kita akan mulai tahun ini. Tahap pertama di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, NTB dan Maluku untuk menjawab masalah trafficking dan moratorium dari presiden untuk menghentikan pembantu rumah tangga ke luar negeri. 10. Kerjasama dengan universitas, one student save one family. Menurut rencana kami akan bekerjasama dengan Menristek untuk memberdayakan mahasiswa-mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia untuk turun ke desa-desa menyelamatkan satu keluarga satu mahasiswa. Yang berikut, penyusunan Peraturan Menteri PPPA tentang penyediaan sarana kerja responsif gender, sudah dibuat peraturan menteri dan sudah diumumkan ke seluruh Indonesia tanggal 15 kemarin. Tanggal 5 ya? Tanggal 5, sudah diadakan konferensi pers untuk penyediaan sarana ruang laktasi, penitipan bayi, day care center di semua pemerintah baik pemerintah maupun swasta. Yang berikut penyusunan Peraturan Menteri PPPA tentang sistem perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Telah diterbitkannya Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistim Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sementara capaian program perlindungan anak sampai dengan bulan Mei tahun 2015 sebagai berikut: Pertama, pelatihan KHA bagi gugus tugas KLA di Jakara dan 27 K/L. Koordinasi percepatan pelaksanaan KLA 34 provinsi dan 250 kabupaten/kota. Draft Perpres Sekolah Ramah Anak, Jakarta dan 12 K/L pengembangan model

4

sekolah ramah anak, Jakarta dan Bandung. Draft peraturan bersama 3 menteri tentang puskesmas rama anak Jakarta dan 3 K/L Pengembangan model puskesmas ramah anak. Jakarta, Gianyar, Denpasar. Draft peraturan bersama 3 menteri tentang partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan Jakarta dan tidak 3 K/L. Fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas forum anak provinsi dan kabupaten/kota. Jakarta dan 5 provinsi, 15 kabupaten/kota. Draft peraturan bersama 4 menteri tentang rute aman dan selamat dari dan ke sekolah, .Jakarta 4 K/L . Draft Peraturan Menteri tentang ruang bermain anak, Jakarta 4 K/L dan 11. Pengembangan model ruang bermain ramah anak, Universitas Trisakti, UI, ITS, Binus, Atmajaya, Udayana, Brawijaya dan lain-lain. 12. Intensifikasi penanggulangan kekerasan terhadap anak di Jakarta tahun. 13. Fasilitasi daerah dan penyusunan Perda tentang perlindungan anak di 5 provinsi, 8 kabupaten/kota. Percepatan kepemilikan akta kelahiran Jakarta telah diadakannya MoU dengan 7 kementerian. Untuk program dukungan manejemen, serapan anggaran diperuntukan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja bagi pegawai serta operasional lainnya. Adapun tantangan yang dihadapi adalah perubahan alokasi anggaran refocusing yaitu mengurangi efisiensi mata anggaran perjalanan sehingga pencairan anggaran mengalami keterlambatan yaitu bulan April 2015. Kedua, penyesuaian program kegiatan sesuai dengan amanah RPJMN 2015-2019. Adanya perubahan prioritas kegiatan yang disesuaikan dengan pengembangan mutakhir termasuk realokasi dana dekonsentrasi dari 28 menjadi 34 provinsi. Reschedul kegiatan revisi anggaran oleh kuasa pengguna anggaran. Agenda dua, pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2016. Saya akan muncul agak cepat-cepat. Hasil kesepakatan trilateral meeting adalah: 1. Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebesar Rp97.400.000.000,-, sekitar 36%. 36,16%. 2. Program perlindungan anak sebesar RP77.600.000.000,- sekitar 28,83%. 3. Program dukungan manejemen sebesar Rp94.300.000.000,-, sekitar 35,01% termasuk belanja pegawai dan tunjangan kinerja pegawai. Usulan kebutuhan tambahan pendanaan hasil trilateral meeting sebesar Rp103,7 miliar. 1. Digunakan untuk belanja operasional itu sekitar Rp26 miliar. 2. Antisipasi perubahan struktur dan fungsi sebesar Rp25,2 miliar. 3. Penambahan mandat KPAI berdasarkan Undang-Undang Nomor 35/2014 sekitar Rp6,2 miliar. 4. Penguatan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak sebesar Rp40,5 miliar. 5. Pemetaan urusan PP dan PA dalam rangka pembentukan kelembagaan PP dan PA provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp8,5 miliar. Untuk mempercepat pelaksamana pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak maka KP PPA akan fokus pada beberapa rencana kegiatan serta target yang akan dicapai sebagai berikut: Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. 1. 2.

Penyusunanan kebijakan. a. PUG bidang ekonomi industri rumahan ada 13 kebijakan. PUG bidang Polsoskum ada 9 kebijakan. Perlindungan perempuan, trafficking, kekerasan ada 6 kebijakan. Fasilitasi bagi K/L dan Pemda, advokasi, sosialisasi, pendampingan dan K/L.

PUG Bidang ekonomi kerjasama dalam pengembangan industri rumahan 23 K/L, 34 provinsi. PUG Bidang Polsoskum, identifikasi perempuan potensial. Pelatihan pendidikan politik, kerjasama dengan perguruan tinggi, 17 K/L, 34 provinsi. Perlindungan perempuan, 15 K/L dan 10 provinsi. Peningkatan kapasitas SDM, TOT, pelatihan dan minat PUG Bidang ekonomi, SDM di KL di Pemda 10 provinsi, SDM di organisasi masyarakat 13 organisasi. PUG Bidang Polsoskum, organisasi

5

perempuan 15 provinsi. Perempuan calon legislatif 25 organisasi termasuk perempuan kader politik. Perlindungan perempuan, calon TKI 10 provinsi. Perempuan dengan disabiltas, Perempuan di daerah konflik dan bencana, perempuan korban kerasan dan trafficking itu dalam 11 K/L, 10 provinsi dan 41 organisasi. Pengembangan data gender. Bidang ekonomi data based, ketenaga kerjaan dan industri rumahan 23 K/L, 34 provinsi. Bidang Polsoskum 10 K/L, 14 provinsi. Perlindungan perempuan 9 K/L dan 9 provinsi. Program perlindungan anak. Rencana kegiatan: 1. Penyusunan kebijakan. a. Bidang perlindungan khusus. ABK (Anak Berkebutuhan Khusus), anak berhadapan hukum, hak sipil anak, 8 kebijakan. b. Bidang tumbuh kembang anak. Sekolah ramah anak, juknis, modul, TOT dan modul pelatihan. Puskesmas ramah anak, juknis pengasuhan anak, instrumen pemantauan lembaga pengasuhan 20 kebijakan. 2. Fasilitas bagi K/L dan Pemda, advokasi, sosialisasi, pendampingan dan QE. a. Bidang perlindungan khusus. Percepatan kepemilikan akta kelahiran, perlindungan khusus anak berbasis masyarakat, 6 K/L, 22 provinsi. Bidang tumbuh kembang anak. Sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, PAUD holistik integratif, roke aman dan selamat ke dari sekolah, forum anak, ruang bermain ramah anak, gugus tugas KLA, 27 K/L, 34 provinsi, 30 kabupaten/kota, 20 organisasi. Peningkatan kapasitas SDM, TOT, pelatihan dan bimtek bidang perlindungan khusus, aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim 33 K/L, 25 provinsi, 33 organisasi. Bidang tumbuh kembang anak, lembaga penyedia layanan pendidikan, kepala sekolah dan guru, tenaga kesehatan, pekerja sosial, gugus tugas KLA kota layak anak, 25 K/L, 24 provinsi, 33 organisasi. Pengembangan data anak bidang perlindungan khusus di 6 K/L, 24 provinsi. Bidang tumbuh kembang anak. Evaluasi KLA, instrumen pemantauan pelaksanaan konvensi hak anak atau rapid assessment, profil data tumbuh kembang anak, 27 K/L, 34 provinsi, 180 kabupaten/kota. Untuk menjawab hasil rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI tanggal 16 tahun 2015, kami sampaikan usulan program dan kegiatan terobosan terkait percepatan pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak 2016 sebagai berikut: Usulan program kegiatan: Pengembangan sistem perlindungan perempuan dan anak.  Penguatan peran strategis KPPPA jumlah sekitar Rp750 miliar.  Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai berikut: o Peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang kesehatan Rp75 miliar. o Peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi Rp75 miliar. o Peningkatan keterwakilan perempuan di politik dan pengambilan keputusan Rp50 miliar. Berikut peningkatan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak.  Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan Rp100 miliar.  Peningkatan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak Rp350 miliar, dan. Terakhir pengembangan konsep ketahanan keluarga sebagai strategi pembangunan. Pengembangan konsep model pengembangan ketahanan keluarga sekitar Rp75 miliar. Jumlah Rp1,475 triliun. Penguatan peran strategis KPPA. Kita lihat ini usulan kegiatan revitalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A). B. 34 provinsi dan 524 kabupaten.

6

Yang berikut usulan berikut: Kegiatan pembentukan tim cepat tanggap isu perempuan dan anak. Pengembangan strategi publikasi dan promosi program Kemen PP&PA, role model pengaduan masyarakat berbasis masyarakat, sosialisasi peraturan perundangan terkait PP dan PA, Undang-Undang PA, KDRT, TPPO, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peningkatan masih di peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang kesehatan. Usulan kegiatan: Peningkatan pemahaman ibu, pemahaman tentang HIV AIDS di kalangan ibu rumah tangga dan keluarga, kerjasama dengan Pemda, KPAN dan BNN di beberapa tempat, Papua, Papua Barat, DKI dan lain-lain. Yang berikut di bidang ekonomi. Usulan kegiatan. Pengembangan industri rumahan melalui pemberdayaan perempuan dalam sistem ekonomi rumah tangga. Peningkatan akses modal, pelatihan dan permasalahan produk bagi perempuan pelaku usaha. Penguatan kerjasama antara dunia usaha dan pendidikan, pemagangan, khususnya bagi perempuan pelaku usaha. Di bidang politik dan pengambilan keputusan. Usulan kegiatan pemetaan perempuan potensial, pendidikan politik bagi perempuan dan pemilih. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak di berbagai tindak kekerasan. Usulan kegiatan bina keluarga TKI, peningkatan kapasitas calon TKI perempuan. Yang berikut usulan lanjutannya adalah pertama, terutama untuk peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dari kekerasan secara komprehensif berbasis masyarakat. Yang kedua, pengembangan kelembagaan desa untuk pencegahan dan deteksi dini kekerasan terhadap anak. Yang berikut tentang kelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak terutama dalam hal peningkatan kapasitas. Usulan kegiatannya adalah pendidikan parenting bagi calon dan orangtua dan pendidikan kepengasuhan. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak usulan dibiarkan di daratan daratan nasional forum makanan dan anti narkoba. Pengembangan konsep pengembangan ketahanan keluarga sebagai strategi pembangunan. Usulan kegiatan model keluarga peduli gender, HAM, hak perempuan, hak anak, anti diskriminasi dan anti kekerasan. Kerjasama dengan Universitas One Student Save One Family. Terobosan ini kami buat dengan pertimbangan agar fungsi KPPPA dapat diubah dari cluster 3 menjadi cluster 2 dengan justifikasi sebagai berikut: 1. berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, 2. Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 3. Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 4. Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, 6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, 7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 20114 tentang Desa, 8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 9. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Menjadi fungsi pencegahan, pelayanan, pemberdayaan bagi perempuan dan anak agar semua perempuan dan anak terpenuhi hak-haknya dan terlindungi dari berbagai tindak kekerasan diskriminasi dan eksploitasi. Disamping usulan program terobosan sebagaimana yang kami sampaikan di atas kami juga telah melakukan sinergitas pelaksanaan percepatan pelaksanaan PP dan PA tahun 2016 dengan dunia usaha melalui CSR dan hibah luar negeri, KPPA hanya sebagai penerima manfaat dari percepatan pelaksanaan PP dan PA sebagai berikut: Dukungan CSR, Taher Foundation, Asosiasi Perusahaan Sahabat Indonesia (APSAI) dan dukungan hibah luar negeri, UNICEF, UNDP, UNFPA dan UN Women. Agenda terakhir adalah

7

implementasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yaitu: Pertama, penyusunan peraturan presiden tentang kebijakan kabupaten/kota layak anak. Amanat Pasal 21 ayat (6). Kedua, penyusunan peraturan pemerintah tentang syarat dan tata cara penunjukan wali, amanat Pasal 33 Ayat (5) bekerjasama dengan Kementerian Sosial. Tiga, penyusunan peraturan pemerintah tentang pengasuhan anak, amanat Pasal 38A berkerjasama dengan Kementerian Sosial. Keempat, penyusunan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak, amanat Pasal 41A bekerjasama dengan Kementerian Sosial. Berikut penyusunan peraturan pemerintah tentang perlindungan khusus, amanat Pasal 71C. Penyusunan peraturan pemerintah tentang restitusi bagi anak korban, amanat 71 ayat (2) dalam pelaksanaannya sudah dilakukan: a. Pembentukan panitia antar K/L melalui Permen PP dan PA. Rancangan draft PP, pembahasan rancangan PP dengan tim pakar. 7. Penyusunan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan koordinasi perlindungan anak amanat Pasal 73A ayat (3) dalam proses pembentukan panitia antar K/L. 8. Penyusunan peraturan presiden tentang kelengkapan organisasi, mekanisme kerja dan pembiayaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia amanat 75 ayat (4) dalam pelaksanaannya sudah dilakukan: a. Pembentukan panitia antar K/L melalui Permen PP dan PA. b. Rancangan draft Perpres. 9. Sosialisasi Undang-Undang 35/2014 kepada 27 K/L dan Kepala Badan PP dan PA dari 34 provinsi dan 250 kabupaten/kota. 10. Substansi Undang-Undang 35/2014 telah diintegrasikan ke dalam indikator kabupaten layak anak versi 2015 yang digunakan untuk evaluasi kabupaten/kota layak anak tahun 2015. 11. Peningkatan kapasitas forum anak sebagai agen perubahan. 12. Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak sudah diintegrasikan ke dalam indikator KLA. 13. Pembuatan moving cartoon video untuk pembekalan anak dalam pencegahan adanya kekerasan. 14. Pembuatan KIE, pencegahan kekerasan terhadap anak untuk anak, orang tua, keluarga dan guru. 15. KLA (Kota Layak Anak) sudah mulai diarahkan ke tingkat kecamatan, desa dan kelurahan. 16. Telah dicetak buku Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masing-masing 1000 buku dan sudah didistribusikan keseluruh provinsi kabupaten/kota dan kelurahan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Ibu Menteri. Tadi sudah kita dengarkan paparan terhadap 4 pertanyaan pokok yang diajukan Komisi VIII dalam sidang kali ini. Terus terang saja saya lihat ada kemajuan sedikit Bu Menteri, kemajuan sedikit ini sekarang sudah berani menganggarkan Rp1,475 triliun tetapi apakah ini cita-cita atau imajinasi

8

saya belum mendapat penjelasan karena kemarin ini dari tahun lalu kan Rp217 miliar, itu ada loncatan Rp1,2 triliun lebih. Tapi sebetulnya kita senang kalau memang itu betul-betul, jadi perlu misalnya penjelasan. Tadi kan ibu menjelaskan landasan hukumnya banyak sekali mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 dan seterusnya ke bawah sampai Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya kira ini landasan pokok yang bisa dijadikan rujukan tetapi sekarang yang perlu kita ketahui disini bersama menurut saya yang pertama adalah Apakah yang Ibu sampaikan ini betul-betul sudah dibicarakan dengan Bappenas, Kementerian Keuangan atau juga sudah langsung bicara dengan presiden supaya hal ini betul-betul nanti kalau kita merumuskan, ini bukan sekedar cita-cita, kita rapat disini terbatas waktunya. Jadi nanti kalau kawan-kawan mengajukan usulan program, tidak bolak balik lagi ke sana kemari. Sebelum Anggota Komisi VIII yang lain memberikan tanggapan, ada beberapa hal pokok mungkin yang ingin saya sampaikan bu, yang pertama tentang serapan. Serapannya ini kalau saya lihat dari tadi itu, itu sebetulnya uangnya sedikit tapi serapannya rendah. Ada dari 9% kemudian 14%, ada yang paling tinggii berapa tadi? 27%, 29%. Jadi ini serapannya rendah padahal ini sudah pertengahan tahun dan mestinya serapannya itu sudah lebih dari separuh karena apa? Karena ini sudah pertengahan tahun dan setahu saya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu anggaran APBNP-nya sedikit, berarti dia hanya melanjutkan APBN yang ditetapkan pada masa sidang sebelum Anggota DPR yang baru masuk. Kemudian yang kedua Bu, apakah usulan program tadi yang banyak ini, saya lihat ada lumayan bagus mungkin akan dirapikan sedikit sistimatisinya ini, sebetulnya ada yang bagus ini saya lihat. Jujur saja saya lihat ada perubahan-perubahan tetapi apakah ini sesuai dengan RPJMN yang Ibu sampaikan pada rapat sebelumnya disini. Kalau misalnya ada perbedaan, kira-kira penekanannya dimana supaya kita bisa mengevaluasi lagi pada usulan Ibu yang sebelumnya. Kemudian terus terang saja, saya lihat memang ada program-program yang saya dari awal itui tidak begitu gembira yaitu tentang program-program yang pertama ada pendampingan ini. Ini sebetulnya bentuk pendampingan ini apa karena faktanya di lapangan kalau ada korban kekerasan pada perempuan dan korban kekerasan pada anak, itu yang muncul malah justru lembaga-lembaga swasta, organisasi-organisasi non government organization. Nah ini mungkin yang dimaksud itu seperti apa pendampingannya itu? Kemudian yang kedua, ada program-program lain yang menurut saya hampir tiap tahun dikerjakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kalau saya lihat dari arsip yang ada di Komisi VIII ini yaitu tentang membujuk juknis. Ini juknis kok tidak selesai-selesai. Petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Itu kan belum selesai-selesai itu, kok tiap tahun. Mestinya kalau sudah ada dasarnya pada periode yang lalu, kalaupun ada perubahan ya tinggal sedikit lagi atau kalau tidak kan cetak ulang. Buku saja itu bisa sampai 12 sampai 13 bahkan 30 kali edisi cetak ulang. Karena apa? Kalau juknis ini tidak selesaiselesai, uang kementrian ini habis disitu saja. Mengumpulkan pakar anak, pakar anak dan yang pakarnya yang itu-itu terus iya kan? Tidak ada perubahan, ini juga perlu dijelaskan dan yang terakhir Bu, soal pemberdayaan ekonomi perempuan. Tadi sekitar Rp75 miliar usulannya. Tidak yakin saya, 60% dari 245 juta rakyat Indonesia ini, pemberdayaan ekonomi perempuan yang 60% diantaranya itu hanya Rp75 miliar, tidak yakin saya. Apa yang bisa kita lakukan dengan ibu-ibu yang petani-petani bu, petani yang tidak punya tanah, itu ibu-ibu buruh-buruh kasar yang ada di pasar-pasar, iya kan? Yang gendong-gendong, kemudian bahkan ada yang buruh kasar yang pukul-pukul batu untuk cari makan keluarganya dan lain sebagainya dan Rp70 miliar itu saya kira merupakan suatu hal yang sangat ironis kita bicarakan di rapat forum yang berbahagia ini. Jadi karena itu mungkin perlu ada strategi baru dari kementerian ini khusus berbicara dengan kementrian lain seperti Kementerian Koperasi, kalau perlu perempuan itu dapat 60% dana dari dana koperasi itu, itukan masuk akal itu. Jadi kalau yang melamar itu ada koperasinya perempuan, itu harus utamakan. Alasannya sederhana Bu menurut saya, perempuan itu biasanya kerjaannya lebih rapih dan lebih amanah, jadi tidak ada kredit macet biasanya kalau perempuan. Ibu-ibu lebih rajin, lebih bertanggungjawab. Kalu ibu-ibu dikasih uang sedikit di rumah

9

biasanya bisa cukup untuk keluarga, dikasih banyak alhamdulillah, dikasih sedikit insha Allah cukup. Nah itu alasan anda saya kira bisa dilihat performance-nya bu, nah ini mungkin nanti bisa di diskusikan di Kementerian Ibu termasuk dengan bank-bank perkreditan yang saya kira selama ini juga tidak adil. Pada periode yang lalu itu ada program-program yang bisa mengambil bantuan dana sekitar Rp20 juta tanpa agunan misalnya, KUR ya, itu yang model seperti itu mungkin bisa dilakukan untuk ibu-ibu, yang penting kan verifikasinya orangnya jelas, jadi saya kira itu perlu dipikirkan supaya program ini saya setuju yang pemberdayaan penguatan ekonomi perempuan ini menjadi satu fokus yang betul-betul harus dipertimbangkan. Saya kira itu sebagai pengantar dari saya bu untuk melihat apa yang Ibu paparkan disini dan lebih detailnya lagi, di tangan saya ini hampir semua Anggota Komisi VIII sudah mengajukan lembar pertanyaan. Saya khawatir nanti ini malah waktunya tidak cukup untuk ibu menjawab karena itu pada kawan-kawan yang bertanya, kalau bisa itu dalam bahasa arabnya itu "ma qala wama dallah", stright to the point, jadi langsung pada pokoknya saja. Yang pertama di tangan saya ini ada Ibu Dessy Ratnasari. Silakan Ibu Desy, nanti setelah ini Pak Maman Imanul Haq. F-PAN (Hj. DESY RATNASARI, M.Si., M.Psi): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Terima kasih Pimpinan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sudah hadir beserta jajarannya dan rekan-rekan Komisi VIII yang Insha Allah pada hari ini kita bersemangat untuk berpikir pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Saya Desy Ratnasari, Dapil Jabar IV, Fraksi Partai Amanat Nasional, A-472. Saya sangat mengapresisi sekali atas kinerja ibu yang sudah mengeluarkan beberapa Permen dan saya sempat baca juga di situs Kementerian PP dan Pa yang sudah mengeluarkan beberapa press release terkait beberapa kebijakan maupun pernyataan-pernyataan ibu tentang pemberdayaan perempuan badan dan perlindungan anak. Yang ingin saya tanyakan adalah di beberapa capaian kinerja di bulan Mei 2015, kalau pimpinan sempat menyatakan kepada saya pada Kementerian PP dan PA ini memang adalah kementrian koordinator sehingga tugasnya atau tupoksinya lebih kepada koordinasi dengan beberapa K/L lain untuk melaksanakan apapun yang menjadi capaian program daripada Kementerian PP dan PA. Yang ingin saya tanyakan ada beberapa hal yaitu disini terdapat kegiatan rapat koordinasi nasional perlindungan perempuan dan anak. Kemudian ada juga pelatihan calon tenaga kerja perempuan yang 5.000 orang per tahun lalu kemudian konsolidasi percepatan pembangunan PP dan PA di wilayah Indonesia Timur. Inti daripada pertanyaan saya adalah sejauhmana sih hasil daripada rapat koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian PP dan PA dengan kementerian atau lembaga lain terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut di atas karena saya belum lihat penjabarannya. Kendala seperti apa yang dihadapi lalu kemudian capaian operasional apa sebetulnya yang sudah dilakukan terkait dengan koordinasi tersebut dan evaluasi seperti apa yang sudah dilakukan oleh kementrian yang kemudian nantinya di tahun 2016 akan diperbaiki. Yang kedua, ada tulisan tentang draft profil gender, perempuan dan anak. Disitu hanya ditulis tentang draft. Di nomor 4 halaman 5. Target pelaksanaan dan lokus dikosongkan, saya ingin bertanya. Hasilnya seperti apa ya draft profil gender perempuan dan anak ini karena di press release yang tadi saya sampaikan di awal, Ibu sempat menyatakan, Ibu Menteri sempat menyatakan bahwa data gender dan anak itu merupakan unsur dasar perencanaan pembangunan yang responsif gender dan peduli

10

anak. Saya ingin tahu draftnya seperti? Apakah masih belum jelas dan belum jadi. Lalu kemudian nanti kegiatan selanjutnya, targetnya masih belum jelas juga. Lalu kemudian saya ingin mengetahui banyak sekali kasus-kasus yang di lapangan terjadi tentang perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan seksual. Sejauhmana Kementerian PP dan PA ikut terlibat berkoordinasi dengan kementerian lain untuk bisa menanggulangi dan mengurangi atau meminimalisasi terjadinya kekerasan perempuan disabilitas ini, khususnya kekerasan seksual ataupun eksploitasi lain. Itu saja barangkali karena banyaknya dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Ibu Desy. Berikutnya Pak Maman Imanul Haq. Setelah ini Ibu Tri Murni. F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Terima kasih Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII. Ibu Meneg PP dan seluruh jajaran. Saya hanya ingin menguatkan apa yang dikatakan Ibu Desy saja tentang penguatan koordinasi dengan lembaga dan kementerian lain. Disini kita melihat bahwa inisiatif termasuk respon dari Meneg PP ini terkesan kalah dengan beberapa lembaga swasta dan media yang lain. Oleh sebab itu saya minta penguatan ini menjadi penting, jangan sampai banyak program itu hanya mengacu kepada program-program yang seolah-olah itu menjadi proyek. Nah usulan saya sederhana sebenarnya untuk masuk itu misalnya program disini sudah ada, pusat informasi, pusat pelayanan dan lain sebagainya. Itu harus betul-betul bersifat integralistik dan holistik sehingga kalau kita menemukan berapa sih kasus kekerasan terhadap anak termasuk bagaimana respon pornografi anak yang terjadi di Jawa Timur termasuk juga bagaimana koordinasi Ibu misalnya di beberapa youtube saya lihat, ada anak-anak kecil menyaksikan goyang-goyang yang pornografi dan lain sebagainya. Saya ingin mendengarkan bagaimana koordinasi itu sehingga Ibu tidak hanya menjadi, kementrian ini tidak hanya koordinator tapi juga melakukan terobosan yang bersifat teknis dan men-drive kementrian yang lain. Nah yang kedua, program-program itu sebaiknya lebih melibatkan partisipasi masyarakat juga bersifat buttom up. Misalnya kalau kita ingin melihat sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak dan lain sebagainya, sebaiknya dicari mana sekolah yang sudah melakukan itu. Jadi jangan hanya misalnya oh ya sudah kita di Bandung, nanti sekolah anu, sehingga seolah-olah dari no lagi padahal banyak sekolah yang sudah melakukan itu, tinggal itu menjadi pilot project untuk Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini. Sekali lagi, mohon libatkan partisipasi masyarakat secara emansipatoris dan juga semua yang ditulis disini tidak hanya sekedar program tetapi lebih membangkitkan kembali partisipasi masyarakat. Terima kasih pimpinan. Saya Maman Imanul Haq. Dapil Jabar. Sumedang, Subang, Majalengka. Fraksi Kebangkitan Bangsa. Assalamu'alaikum.

11

KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam. Berikutnya Ibu Tri Murni dan setelah ini Ibu Endang Maria. F-P. NASDEM (Hj. TRI MURNI, SH): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII beserta rekan-rekan Komisi VIII. Yang saya hormati Ibu Menteri PP dan PA beserta jajarannya. Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama, Kementerian PP dan PA mengajukan anggaran Rp750 miliar untuk tahun anggaran 2016 dan untuk penguatan peran strategis KPPPA. Pertanyaan saya, apa yang bisa dilakukan dengan penambahan anggaran tersebut. Yang kedua, mohon dijelaskan hasil evaluasi penggunaan anggaran tahun 2015 untuk pemetaan masalah kekerasan terhadap anak dan pemetaaan anak bermasalah hukum. Yang ketiga, banyak yang belum memahami Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu masih sangat perlu untuk dilakukan sosialisasi. Pertanyaan saya, seberapa besar KPPPA mengalokasikan anggaran sosialisasi Undang-Undang tersebut. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Ibu Tri Murni. Ini yang bertanya begini inikan dikasih tiga menit, selesai satu menit kan begitu. Nanti mohon dicontoh. Ibu Maria ini mohon dicontohkan iya Ibu Tri Murni. Saya kasih kesempatan, ini serius ini karena silakan bu. Langsung bertanya saja atau penjelasannya nanti langsung ke Ibu Menteri. Berikutnya nanti Pak Samsu Niang. F-PG (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Sg., SH): Terima kasih Pimpinan. Apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Menteri saya sepakat sebagaimana yang diutarakan Pak Ketua bahwa suatu kemajuan yang luar biasa bahkan di hasil kesepakatan pertemuan dengan tiga pihak ini menghasilkan rencana program itu sangat luar biasa jika dibandingkan dengan kemarin. Jadi pertama, saya ingin tahu Bu Menteri, program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan itu nantinya akan dianggarkan Rp97,4, ini kira-kira apa? Jadi kita juga bisa mengerti tetapi harapan saya ini nanti bisa terealisir dengan baik. Karena apa? Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mestinya adalah di garda paling depan dalam kementrian. Kemudian persoalan anak yang tidak sedikit bu menteri, kalau kemarin sudah sempat mengeluarkan statement bagus agar supaya jam sekolah ini diperhatikan, jika perlu ini jam sekolah dikomunikasikan dengan baik kepada Kementerian Pendidikan yaitu bukan saja jamnya tetapi kurikulumnya. Jadi untuk anak-anak SD, kurikulumnya mohon untuk diperbaiki agar supaya benar benar itu bisa mengerti untuk tumbuh kembang anak. Saat ini anak TK, PAUD bahkan anak SD itu

12

habis tersita waktunya tidak ada waktu untuk sekedar bermain tetapi betul-betul dibebani. Harapannya kognitif saja yang di-pressure. Ini supaya agar tumbuh kembang anak-anak Indonesia ini bisa seimbang ke depan, mohon itu menjadi perhatian serius untuk Kementerian Pendidikan. Termasuk diantaranya sekolah ramah anak. Jika perlu role model ini tidak hanya di satu, dua, tiga kota tetapi kalau perlu instruksi presiden seluruh sekolah untuk SD ke bawah adalah harus ramah anak. Tentu saja konsekuensinya adalah tentang anggaran tetapi untuk masa depan bangsa ini sangat diperlukan. Nah oleh karena itu, saya berharap Kementerian PP & PA ini mampu membuat terobosan yang ini bisa dilaksanakan seluruh kabupaten/kota termasuk bagaimana info ke Menkominfo ini agar supaya bisa mengurangi situs-situs yang bisa diakses oleh anak-anak karena ini sudah sangat darurat seksual bagi anak-anak kita yang masih kecil-kecil bahkan yang sedang marak saat ini adalah game online. Saya tidak berharap anak didik kita yang masih kecil pikirannya malas berpikir karena sudah terpengaruh baik video porno maupun game online. Jadi ini harapan saya kepada Ibu Menteri termasuk yang Puskesmas kalau perlu sama seperti sekolah seluruh Indonesia adalah ramah anak. Terima kasih Ketua. Assalamu'alaikum Warahmatulllahi Wabarakaatuh. Saya Endang Maria Astuti dari Fraksi Partai Golkar, Dapil Jateng IV, Wonogiri, Karang Anyar, Sragen. KETUA RAPAT: Terima kasih Ibu Endang Maria. Berikutnya Pak Samsu Niang kami mohon untuk dipersingkat agar supaya kita cukup waktu. Silakan. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Iya, terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Yang sama hormati Pimpinan Komisi dan rekan-rekan Anggota Komisi VIII. Dan tentunya yang saya muliakan adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak berserta jajarannya. Nama saya Samsu Niang. Daerah pemilihan Sulawesi Selatan II, Fraksi PDI perjuangan. Pertama-tama saya berikan apresiasi kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, style-nya itu sudah berubah. Style sudah berubah, sudah mendekati Menteri Kelautan, Susi. Sudah sedikit. Sedikit lagi grade-nya dinaikkan sudah bagus sekali karena dibutuhkan sebenarnya Menteri Pemberdayaan Perempuan itu dibutuhkan greget yang begitu bagus sehingga mampu mengatasi persoalan-persoalan perempuan dan anak. Sedikit lagi Ibu Menteri, harus lebih agresif dan lebih profesional dalam rangka untuk mengentaskan semua persoalan-persoalan tentang anak dan perempuan itu. Kemudian yang kedua, kenapa tadi saya katakan agresif karena anggarannya sudah mulai dinaikkan dari Rp275 miliar menjadi Rp1 triliun lebih. Ini kalau regulasinya tidak di buat, saya kira impossible kalau kita bisa melakukan seperti ini karena kementerian ini adalah hanya koordinasi bukan kementerian teknis. Jadi dibutuhkan suatu regulasi dalam rangka untuk menaikkan anggaran ini. Kalau tidak ada regulasi, saya kira apa yang disampaikan disini adalah PHP (Pemberian Harapan Palsu). Jadi harus ada regulasi, makanya harus gregert ini. Jadi kalau tidak ada regulasinya saya kira apakah Kepres, apakah Inpres dan lain sebagainya dalam rangka untuk mendukung anggaran yang lebih besar ini. Itu saya kira itu penting ini, karena yang kalau saya mau detail pembahasannya tadi

13

itu, kami sudah tahu persis tentang kelembagaannya, anggarannya, pengawasannya, regulasinya, sudah berkali-kali kita berhadapan ini sudah diluar kepala saya ini tahu semua itu anggarannya tadi. Cuma yang perlu ditekankan adalah bagaimana Pak Jokowi mengeluarkan regulasi untuk Keppres tentang Pemberdayaan Perempuan ini. Kalau ini tidak, PHP saja ini menurut saya. Sekian, terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatu. KETUA RAPAT: Mudah-mudahan Pak Samsu Niang juga tidak PHP dengan saya. Ini saya ingatkan ini Pak Samsu Niang. Warning, iya tidak? Tadi sudah mau kasih PHP juga. Tanya Pak Samsu Niang ini. Berikutnya Ibu Sarah. Agak dipersingkat juga Ibu Sarah agar supaya ini waktunya cukup. Silakan bu. F-P.GERINDRA (RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO): Pimpian, baru saja mau minta waktu lebih tapi saya akan usahakan. Terima kasih. Assalamu'alikum Warahmtullahi Wabarakaatuh. Syaloom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan yang saya hormati beserta juga rekan-rekan Komisi VIII, dan tentunya Menteri dari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta juga jajaran yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dari Fraksi Partai Gerindra, Dapil Jawa Tengah IV. Sragen, Karang Anyar, Wonogiri. Langsung saja yang pertama, ini karena kami baru dapatkan file-nya, baru tadi pagi, jadi diusahakan untuk mencerna semua infomasi. Memang kami sebenarnya sudah menyampaikan melalui di sekretariat dan seterusnya diusahakan kalau bisa mendapatkan bahan pembicaraan sehari sebelum atau setidaknya dua hari sebelumnya supaya bisa kami bisa mencernanya. Yang pertama langsung ke Inpres Nomor 5 tahun 2014 mengenai gerakan nasional anti kekerasan seksual terhadap anak yang dimana di dalamnya Kementerian Koordinator waktu itu Kemenko Kesra, sekarang mungkin sudah menjadi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI seharusnya melakukan penyampaian laporan kepada presiden setiap 3 bulan sekali tentang gerakan tersebut yang saya rasa pun juga sebenarnya sesuai dengan salah satu di Nawa cinta yang sesuai yaitu tentang perlindungan anak, jadi saya rasa ini patut untuk dilanjutan tetapi mungkin kami bisa disampaikan sejauhmana pelaksanaan Inpres tersebut. Dalam hal laporan-laporannya dan seterusnya itu bagaimana. Lalu yang kedua tentang balik lagi tadi ada pertanyaan oleh rekan saya tentang rapat koordinasi perlindungan perempuan dan anak, apa hasilnya dan kapan itu dilkaukan. Kenapa saya menanyakan kapan? Karena salah satu hasil dari kunjungan kerja Komisi VIII ke salah satu wilayah menunjukkan bahwa masih terlalu banyak Kepala Badan dan mohon maaf ini sebenarnya rupanya bukan P2TP2A tetapi banyak itu yang dijadikan Badan Pemberdayaan Perempuan Anak KB. Jadi dan banyak dari mereka yang masih tidak mengerti persoalan, permasalahan bahkan mohon maaf ada kata-kata yang terlontarkan waktu itu yang membuat kami cukup marah bahwa pemikiran kepala badan yang seharusnya melindungi perempuan adalah kalau misalkan ada perempuan yang diperkosa, yang menjadi korban pemerkosaan, malah dia yang kotor dan harus dijauhkan dari mereka yang suci. Tolong ditindaklanjuti. Jadi saya mau tahu ini kapan dilakukannya karena sepertinya harus

14

ada pemikiran lagi dan apa sanksi yang akan diberikan kalau memang mungkin pemikirannya harus mulai kepada sanksi, kepada pemerintah daerah yang sama sekali tidak ada pemikiran perlindungan terhadap perempuan dan anak karena anggaran pun juga masih sangat sedikit di daerah-daerah dan tidak diprioritaskan. Yang berikutnya yang berhubunganan child sextuarism atau child pornography karena ini banyak sekali. Sekali lagi saya tidak akan capai untuk mengangkat hal ini karena sampai sekarang masih sangat sedikit. Kalau saya lihat pun juga di program-programnya juga banyak ini sekolah ramah anak, partisipasi anak dan seterusnya tetapi pemikiran terhadap perlindungan anak yang sekarang sudah sangat kental di cyber world, itu masih sangat sedikit dan sekali lagi saya tekankan di salah satu situs sosial media, sudah ada laporan di 2012 bahwa Indonesia sekarang nomor satu di Asia untuk child pornography atau child abuse material dengan 70.000 kasus yang dilaporkan dibandingkan dengan Bangladesh yang 3.000 kasus, nomor dua di Asia. Jadi ini pemikirannya satu, pertanyaannya cyber crime unit ini koordinasinya seperti apa karena mereka sebenarnya sangat mampu tetapi SDM masih sangat rendah atau bukan rendah, SDM masih sangat sedikit, mereka hanya bisa untuk menuntaskan beberapa kasus per tahunnya. By letteral agreement seperti apa yang akan dilanjutkan karena sekali lagi walaupun sudah ada gugus tugas TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) tetapi kita masih sangat kalah dengan Thailand, contohnya yang saat ini sudah sangat maju dengan mendapatkan informasi tentang daftar dari sex offenders dari negara-negara lain yang mereka masuk ke Indonesia sebagai turis. Lalu yang berhubungan dengan itu juga tentang child pornography. Sekali lagi saya tekankan bahwa TPPO ini mengenal dan ini sudah disetujui oleh Indonesia bahwa di bawah 18 tahun itu pasti anak dan artinya prostitusi dimana anak-anak dibawah 18 tahun terlibat, itu sebenarnya pelakunya jelas adalah pelaku tindak pidana perdagangan orang, penguna jasanya dan oleh karena itu koordinasi seperti apa yang sudah dilakukan juga dengan pihak Kepolisian, Interpol, sosial media dan seterusnya tentang child pornography seperti kasus yang sudah diungkapkan oleh pimpinan. Sekolah ramah anak saya rasa juga harus bukan hanya ramah anak tapi aman terhadap anak karena kita sudah melihat banyak sekali sekolah-sekolah, kasus-kasus yang terungkap, abuse yang terjadi di dalam sekolah-sekolah, seperti apa standarisasi yang harus dilakukan. Saya tidak bermaksud di desa-desa juga harus ada CCTV dan seterusnya, tidak tetapi setidaknya misalnya petunjuk tentang kalau misalkan ada sampai, ini sayangnya sekali di Indonesia tidak ada yang namanya police data based atau report yang bisa diakses oleh masyarakat karena kalau misalkan di Amerika contohnya dengan sex offenders itu, list-nya itu sudah ada. Mereka gampang kalau sampai ada mereka punya police record, itu tidak boleh di hired, tidak boleh menjadi apakah itu namanya janitor atau apa di dalam sekolah. Jadi itu seperti itu bagaimana untuk masukan tolong ini ke depannya mungkin bisa lebih dari ramah anak tapi aman untuk anak. Mohon maaf pimpinan, ada beberapa lagi tetapi saya harus tekankan. Data kekerasan sudah sampai mana? Data kekerasan dalam arti seperti ini, mungkin tadi ada beberapa kata-kata data dan seterusnya tetapi yang saya maksud adalah siapa pelakunya? Itu dilakukan kapan? Kenapa dilakukannya dan seterusnya itu pentig sekali database itu ada, jadi bukan hanya dari kepolisian yang "Oh, kami sudah melakukan menindaklanjuti sekian banyak kasus tapi ada juga yang seperti ini", informasinya itu harus jelas, datanya sudah sampai mana. Kalau memang belum dilakukan, saya harapkan itu bisa dilakukan di 2016 kalau bukan tahun ini. Lalu tentang akta kelahiran, kemarin kami sudah bertemu dengan BNPB ini sempat kami tanyakan. Tindaklanjutnya bagaimana ini berhubungan dengan misalnya karena sekarang kasus para dari Rohingya misalnya yang sekarang datang tapi sekarang kita masih ada masalah masyarakat dampak konflik sosial seperti Ahmadiyah yang sampai sekarang 9 tahun masih tinggalnya di tendatenda. Artinya apa? Anak-anaknya masih melihat hal-hal yang mereka tidak seharusnya melihat dengan orang tuanya dan seterusnya dan disitu masih banyak laporan dimana mereka masih kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran sekalipun. Itu sudah melanggar Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

15

KETUA RAPAT: Sudah 8 menit bu. F-P.GERINDRA (RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO): Penting, maaf. KETUA RAPAT: Saya kasih 30 detik lagi. Silakan. F-P.GERINDRA (RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO): Siap. Untuk semua penyusunan peraturan pemerintah ini bagus, saya sangat setuju tetapi ini untuk tahun 2016 atau 2015? Dan juga pagu indikatif tadi 269 mau dijadikan Rp1,4 triliun, ini langkah apa yang sudah diambil dan apa yang harus diambil untuk dijadikan dari kluster 3 menjadi kluster 2. Yang terakhir tolong dikirim representatif ke konferensi di Bangkok yang diadakan oleh Microsoft tanggal 22 Juni ini karena itu tentang cyber crime tadi yang berhubungan dengan child pornography. Baik, sekian terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Ibu Sarah. Sudah bisa ditangkap semua tidak bu yang pertanyaan Ibu Sarah ini? Itu masih separuh bu, nanti separuh lagi tulisannya diserahkan ke Ibu Menteri saja Bu Sarah karena soal Ahmadiyah tadi. Ibu tahu tidak itu Ahmadiyah bu? Kasusnya? Belum tahu kan bu? Nanti Pak Sekjen dibisikan, harus tahu juga itu. Baik. Yang berikutnya Pak Choirul Muna, setelah ini Pak Djalal. F-P.NASDEM (DRS. KH. CHOIRUL MUNA): Terima kasih Pimpinan. Pimpinan, Anggota Komisi VIII yang terhormat. Ibu Menteri beserta jajarannya yang kami hormati. Saya melihat begitu ada suatu usulan kebutuhan tambahan pendanaan yang sangat fantastis dan saya pun support dengan masalah itu. Hanya saja menurut saya, iya lupa, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Choirul Muna dari Partai Nasdem, Dapil Jawa Tengah VI, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo. Dari yang saya lihat apa yang telah dikatakan oleh ketua tadi, memang betul terus terang hati saya masih pesimis bu. Moga-moga kepesimisan saya ini menjadikan suatu kebangkitan untuk ibu. Kalau kita lihat total APBN 2015 itu Rp217,7 miliar, secara rasio, realisasi per Mei 2015 itu baru 9% padahal realisasi untuk bulan Juni 29%, 20% itu hanya dalam jangka waktu satu bulan dari sekian yang banyak ini, ini dalam pemikiran saya ini tidak realistis. Kemudian soal masalah perlindungan anak yang realisasi per Mei itu baru capaiannya 11%, perkiraan realisasi untuk bulan Juni 2015, itu

16

tambahnya 14% lebih jauh, lebih tinggi daripada sebelum Mei kesana. Oleh karenanya saya berpikir disini ini secara rasional ini kok terlalu jauh sekali padahal anggarannya hanya Rp217,7 miliar. Nah, kemudian dari saya ingin tanya, selama ini kalau saya yang saya ketahui, Kementerian PP dan PA ini hanya sebagai programmer bukan eksekutor padahal ini sudah jadi kementerian negara. Saya sangat mengharap betul Ibu bisa mensiasati, bicara dengan presiden pada Menko juga supaya ini jadi kementrian eksekutor betul. Kalau namanya ini jadi kementerian eksekutor, saya yakin anggaran yang sejumlah Rp1,3 Rp1,40 triliun, ini sangat kecil tapi kalau namanya ini tidak jadi eksekutor, saya yakin penyerapan sampai kesana itu tidak bisa karena hanya program-program saja. Kemudian saya ini terus terang kemarin ke Mimika Bu, beserta ketua, beserta rekan-rekan. Saya itu melihat setelah dari Freeport disana, kita melihat itu ada suatu yang janggal. Di Kota Mimika, disana ada baliho besar, pinggirnya ada gambar bupati, tulisan besar, jangan takut dengan HIV. Ini berarti konotasinya itu bupati menganjurkan kalau berhubungan dengan orang HIV saja tidak apa-apa artinya. Lah, apakah ini masalah HIV itu disana itu dianggapnya. KETUA RAPAT: Bentar-bentar, ini harus diklarifikasi. Dibawahnya ada tulisan lain tidak? Jangan-jangan dibawahnya ada sambungannya begitu atau sebelumnya. Cuma itu saja? Ini perlu ini ibu menteri, jangan sampai salah itu. F-P.NASDEM (DRS. KH. CHOIRUL MUNA): Itu persoalannya kayak begitu lho bu. Kemudian mohon maaf, ini persoalan-persoalan masalah HIV di kalangan ibu rumah tangga kemudian lokus nya di Papua. Saya melihat dan Papua Barat, disana saya pada saat itu di Freeport, di hotel ada yang membisiki pada saya, "Pak, yang disini ini banyak importir Gang Dolly yang dimasukkan di sini". Ini berarti eksploitasi tentang seksual dari Surabaya yang dibawa ke Papua. Lah, oleh karenanya saya mohonkan persoalan-persoalna ini juga karena itu lokusnya itu di Papua disini, saya mohon untuk Ibu bisa mengetahui disana ini ada eksploitasi tentang seksual yang dibawa dari Gang Dolly pada Papua disana. Kemudian berhubungan dengan masalah-masalah CSR. Kalau kita lihat yang ada CSR itu ternyata di Freeport itu luar biasa. Kalau kemarin itu rekan kami ini Pak Mustaqim itu CSR itu sekarang itu dalam 8 tahun ini, itu US$180 juta, tidak kecil. Kemudian kalau kita lihat jumlah keseluruhan yang ada sampai detik ini, itu sudah US$1.150 miliar, CSR, itu dari Freeport tapi apa yang terjadi? Implementasi di bawah itu hanya boarding school kecil-kecil, kemudian training-training kecil, ini terus terang tidak implementatif di dana itu bahkan sampai sekarang inipun masih nunggak US$ 200 juta. KETUA RAPAT: Kaitannya dengan perempuan anak bagaimana ini CSR nya? F-P.NASDEM (DRS. KH. CHOIRUL MUNA): Nah, oleh karenanya ini lokusnya CSR, yang ada di Papua, saya mohonkan ini bisa diberdayakan untuk pengembangan orang-orang Papua disana bu. Saya sedih melihat yang namanya GOR, gedung olahraga yang baru dibangun di Mimika, tidak ada satupun orang ketua yang mau berkerja disana. Semuanya orang bukan orang Papua. Saya tanya, bahwa disini orang Papua tidak mau kalau namanya berkerja-berkerja semacam itu Pak. Yang maunya hanya bos saja. Nah oleh karenanya ini saya monon betul persoalan lokusnya karena Ibu disini bicara tentang Papua.

17

KETUA RAPAT: Belum jelas ini hubungannya dengan perempuan dan anak tadi ini, soal CSR ini. F-P.NASDEM (DRS. KH. CHOIRUL MUNA): Soal CSR yang berhubungan dengan perempuan dan anak yang disini, ini tidak ada pemberdayaan terhadap perempuan disana. Penggunaan dari CSR disana tidak ada yang berhubungan dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Jadi kalau kita lihat PT2, TP2A, itu hanya dia menggantungkan bagaimana ini ada pemberdayaan dari gubernur, ini dari bupati, tidak ada hubungan vertikal kesana padahal disini ada P2TP2A. Saya melihat di Pekanbaru, saya melihat di Maluku Utara, ternyata sama kasusnya bahwa P2TP2A itu hanya orang Jawa mengatakan "nyadom", minta, kalau namanya ada dana-dana dari kabupaten atau. KETUA RAPAT: Pak Kyai, 8 menit 45 detik. F-P.NASDEM (DRS. KH. CHOIRUL MUNA): Terima kasih, sekian saja. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Choirul Muna. F-PDIP (DR. JALALUDIN RAKHMAT, M.Sc): Langsung saja Pak Ketua. Pimpinan yang terhormat, Ibu Menteri dan kalau saya ikuti ketua, Saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Izinkan pertama-tama saya memberikan apresiasi kepada kementerian buat saya, diantara seluruh mitra kerja Komisi VIII, favorit saya ialah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Maksud saya, kementeriannya Pak. ...... : Bukan tanpa awalan "ke" dan akhiran "an". F-PDIP (DR. JALALUDIN RAKHMAT, M.Sc): Oh tadi menterinya? Maksud saya kementerian bu. Pertama karena ini misi hidup saya sebagai seorang muslim, saya teringat ucapan Nabi SAW, "makroman nisa ila kareem wa ma hanahunna ila laiim". Tidak pernah memuliakan perempuan kecuali lelaki mulia. Tanpa melanjutkan khotbah saya, saya ingin menyebutkan dua alasan yang kedua karena kementrian ini saya kira

18

menyangkut masa depan bangsa Indonesia dan yang paling penting tadi sudah disebutkan oleh Pak Muna, ini menteri koordinator karena memang kementerian ini menyangkut semua kementrian. Masalah perlindungan pendidikan anak misalnya, itu tentu berhubungan dengan Kementerian Pendidikan. Wabil khusus diantara kementrian yang paling dekat dengan Kementerian dibawah ibu itu ialah Kementerian Sosial. Banyak program-progam disini ini yang batasnya tipis sekali dengan Kementerian Sosial. Nah, jadi karena ia bersangkutan dengan kementerian-kementerian yang begitu banyak maka fokus perhatian Ibu mungkin sepatutnya diarahkan kepada sinergitas dengan berbagai kementrian itu tapi sebenarnya saya tidak enak menggunakan tapi karena dalam ilmu mempengaruhi kita tidak boleh menggunakan tapi, dan saja, dan berkaitan dengan itu adalah program peningkatan penguatan dan bahkan revitalisasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan. Tadi saya berbisik kepada Pak Kyai di samping saya, sebetulnya yang memerlukan revitalisasi itu bukan perempuan tetapi lelaki. Maksudnya dalam memberdayakan perempuan, ada peranan lelaki disitu. Untuk menyingkatkan pembicaraan, setelah apresiasi ini saya ada beberapa usulan, insha Allah kita akan berjuang bersama ya untuk meningkatkan anggaran sampai setinggi-tingginya karena itu menyangkut kepentingan kita semua tetapi yang menjadi concern saya ialah pengukuran ini. Mestinya program itu measurable sehingga kita pada pertemuan berikutnya bisa menentukan apakah Ibu mencapai sasaran atau tidak. Tidak dalam bentuk kalimat-kalimat yang abstrak, maksud saya misalnya hanya sebagai contoh, menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dibentuklah Komisi Anak Perlindungan Anak Indonesia. Anak dan Ibu, kalau dalam kalimat ini, dalam rangka, Pasal 74, Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kemudian ada KPAI. Maksud saya, dan disini ada program-program ibu untuk pengembangan KPAI ini. Tolong diberikan kepada saya ukurannya, misalnya kita ingin memenuhi. Saya malah heran ada peningkatan dan penguatan. Bagaimana kita mengukur ada sekian persen peningkatan, ada sekian persen penguatan, ada sekian persen revitalisasi tanpa melihat ukuran sebelumnya. Maksud saya gunakanlah ukuran-ukuran yang kuantitatif. Sebagai contoh KPAI sudah terbentuk di sekian daerah dan target kita sejumlah anggaran disalurkan ke KPAI sejumlah sekian dan sudah membentuk KPAI di sejumlah daerah dihitung secara kuantitatif. Maksudnya nanti kita bisa melihat apakah target itu tercapai atau tidak. Saya biasa di perguruan tinggi, kalau mengukur research itu ialah dari measurability-nya, dari keterukurannya, jadi kalau sudah tidak terukur ya kita tidak bisa mengetahui apakah itu efektif atau tidak. Kalau itu dianggap rada berat atau terlalu spesifik, tadi saya Ibu sudah menggunakan ukuran. Misalnya untuk pencetakan buku apa tadi itu Pak? Jadi dengan itu kita bisa mengukur sekian biaya bisa dikeluarkan untuk itu. Jadi secara singkat tolong untuk program-program yang disebutkan disini diberikanlah ukuran yang ingin Ibu capai dengan jumlah anggaran tertentu yang ingin Ibu capai. Kalau anggaran saya kira sudah ada disini ini. Sudah kita ketahui tetapi bentuknya yang konkrit, program yang kongkritnya dan jumlah misalnya institusi yang dibentuk di berbagai tempat itu berapa? Terima kasih Ibu dan sekali lagi terima kasih bahwa ibu mewakili kementrian yang melindungi hampir saja saya menyebutkan istri-istri kita, bukan istri-istri saya, dan anak-anak dan itu menyangkut masa depan kita. Terima kasih sekali lagi Pak Pimpinan. Oh saya lupa menyebutkan. Saya Jalaludin Rakhmat dari Fraksi PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan II Jawa Barat. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Jalal. Perlu saya luruskan sedikit Pak, jadi perempuan itu tidak mesti harus istri. Yang belum istri juga tetap perempuan Pak, jadi kalau disebut tadi perlindungan istri-istri kan tidak betul apalagi tadi Komisi Perlindungan Anak dan Ibu, itu tidak tepat. Anak dan Anak Indonesia. Berikutnya ini Pak Muslih. Setelah ini Pak Fauzan.

19

F-PPP (K.H. MUSCLICH, ZA : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Kepada Bapak Pimpinan, dan rekan-rekan Komisi VIII Rahimatullah. Ibu Menteri dan jajarannya yang kita hormati. Singkat saja bu, langkah konkrit apa Bu yang sudah dilakukan oleh Ibu Menteri beserta jajarannya untuk melindungi baik terutama kenakalan remaja, banyak terjadi di daerah baik itu orangtua, seorang laki-laki tua memperkosa anak. Kemudian anak antar anak yang kebanyakan karena banyak melihat video porno itu bu, walaupun itu bukan urusan ibu tapi langkah konkrit apa termasuk di daerah saya pernah barusan belum lama terjadi yaitu pelajar setingkat SMP 3 itu memperkosa anak wanita satu, yang ketika itu juga ada laporan ke saya ketika itu kemudian kita tindak, laporkan kepada kepolisian yang sampai saat ini belum ada kejelasannya. Yang saya tanyakan, ini langkah konkrit apa untuk mengantisipasi agar hal itu tidak akan terjadi lagi. Terima kasih Bu. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Muschlih. Jadi Pak Musclih tadi menyebut Rahimatullah, paham tidak bu? Rahimatullah, semoga diberkati Tuhan. Paham, didoakan, iya pasti. Paham ya? Disayangi. Baik, berikutnya Pak Fauzan. Silakan Pak. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH., M.Kom,I): Terima kasih Pimpinan. Yang kami hormati kawan-kawan Komisi VIII. Kemudian Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Yohana Yembise. Saya tidak tahu titelnya ibu, Profesor Doktor beserta jajarannya. Nama saya Achmad Fauzan Harun dari Dapil DKI I Jakarta Timur, Nomor anggota 512. Jangan mancing-mancing. Yang ingin saya sampaikan kepada ibu. Sebelum ingin saya sampaikan beberapa hal, saya merasa optimis sekarang dengan penampilan ibu, dengan penyampaian ibu, tadinya saya sebelum rapat berpikir, saya tanya apa ya? Anggarannya kecil, Rp217 miliar, kira-kira tahun 2016 itu usulnya apa kalau hanya sama saja wah inilah tapi ternyata Ibu bisa meyakinkan Komisi VIII sehingga Komisi VIII banyak yang benarbenar dengan serius mendengarkan penyampaian ibu, sehingga betul-betul yakin dan mudahmudahan bukan hanya sampai disini tapi betul-betul dibuktikan dengan anggaran yang turun, betulbetul besar begitu. Begitu Pak ketua. KETUA RAPAT: Yang ketiga apa Pak?

20

F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH., M.Kom,I): Pertanyaan yang kedua, Pak. Seperti apa yang disebutkan Pak, kawan saya Pak Jalaludin Rakhmat bahwa sabda nabi kita sebagai kaum laki-laki itu harus menempatkan perempuan pada tempatnya dan harus memuliakan, ini salah satu UUD 45 yang menyatakan pemerintah membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nah, tugas Ibu berat sekali karena kalau dibandingkan lakilaki dengan perempuan, banyak perempuan bu dan perempuan itu banyak masalah ketimbang lakilaki. Nah, oleh karena itu Ibu jangan menganggap ringan tugas kementerian itu, terus berjuang dan dengan anggaran-anggaran yang ada. Yang kedua, pertanyaan yang kedua ya Pak ya, Yang kedua, realisasi anggaran yang rendah ini, saya lihat dari 3 macam ini anggaran yang paling rendah adalah anggaran kesetaraan gender. Apa betul ini masalahnya? Apa masalahnya sehingga dari Rp67,5 miliar, baru 9%. Apakah ini merupakan pemborongan pengadaan barang sehingga pencairannya memang sangat sedikit. Nanti begitu menjelang akhir Pak, kalau rekanan itu menjelang akhir nagih, karena tidak mau menagih termin I, termin II, termin III, sekaligus menagihnya, termin 4. Biasa, karena apa? Kalau nagih termin I mejanya banyak harus bayar lagi, kedua bayar lagi, ya kesono. Jadi biasanya rekanan itu, ya sudah sekaligus saja nagihnya terakhir begitu, ini. Apakah itu yang dimaksudkan? Kemudian perlindungan anak juga masih rendah, 11%. Mohon dapat dijelaskan sehingga kami bisa yakin tentang realisasi anggaran ibu, ya Bu ya? Saya sudah. KETUA RAPAT: Sudah 8 menit Pak. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH., M.Kom,I): Menaruh harapan besar kepada ibu. Dan yang terakhir ini Pak, walaupun ada 10 ini pertanyaan, tapi saya cukup 3 saja. Terakhir, tolong jelaskan ibu ya tentang paparan ibu tentang hasil trilateral meeting. Disini ada angka Rp103,7 miliar. Kemudian penyusunan RKP tahun 2016 Rp269,3 miliar. Kemudian usulan program percepatan pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak Indonesia, Rp1,475 triliun. Nah, ini tolong dijelaskan satu-satu dan sebetulnya usulnya berapa dari ketiga yang saya sebutkan tadi padahal tahun 2015 hanya 2000, Rp217,7 miliar. Harapan kami betul-betul terwujud ini bu sehingga Kementerian yang dipegang Ibu betul-betul bisa mengayomi perempuan dan perlindungan anak. Sekian Pak Ketua. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Fauzan. Bu Menteri, Pak Fauzan ini adalah salah seorang Kapoksi di Komisi VIII ini. Salah seorang ya, ada orang lain juga. Baik, yang berikutnya Pak Asli Chaidir. Silakan Pak. F-PAN (H. MHD. ASLI CHAIDIR, SH): Assalamu'alaikum Warahmatulllahi Wabarakaatuh. Pertama, Asli Chaidir, Dapil Sumatera Barat I, Fraksi Partai Amanat Nasional. Nomor anggota 462. Yang saya hormati, tidak boleh lebih dari 3 menit Pak Ketua.

21

Pimpinan Komisi VIII beserta anggota Komisi VIII. Yang saya hormati Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan Seluruh jajarannya yang hadir. Saya mungkin tidak banyak lagi banyak pertanyaan, karena memang semua pertanyaan hampir sama. Saya cuma sedikit menekankan saja kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan bahwa perempuan ini pasti dan sudah jelas kita lahir dari perempuan. Nah melahirkan anak ini kan sesuatu yang sangat besar. Kalau tidak ada perempuan, kalau tidak anak, nah negara ini tidak ada apaapanya. Makanya disini saya melihat daripada yang telah berjalan diskusi. Pertama tentang anggaran. Anggaran cuma yang dari 217 saja, itu terserapnya sangat sedikit sekali dan juga semacam laporan, perkiraan realisasi per Juni 29 dari 9%, itukan lompatnya hanya 20% langsung itu. Apa iya apa tidak bisa tercapai, makanya ini apakah memungkinkan akan bisa ditambah dan merealisasikan. Saya memang agak khawatir. Pertanyaannya saya pada kesempatan ini, satu, pertanyaannya tentu harus ada kejelasan karena pembagian-pembagian ke daerah-daerah itu tidak adil, tidak semuanya yang mendapat realisasi bantuan-bantuan tentang seluruh kegiatankegiatan tersebut. Mungkin Kementerian Pemberdayaan Perempuan lihat di kota besar saja, kalau kita lihat di daerah-daerah, itu perempuan ini lebih berat kerjanya dari laki-laki. Ada di satu daerah yang bapak-bapaknya cuma kerjanya di warung tapi yang ibunya ke sawah, bertani dan segala macam. Ini kasihan kita melihat, mungkin inilah salah satu program bagaimana mungkin tadi ada bantuan-bantuan KUR atau yang lain-lain itu dan pembinaannya. Jadi itu salah satu fenomena yang ada di negara kita ini. Dan selanjutnya, saya juga disini melihat ada kejadian-kejadian terhadap kekerasan terhadap perempuan. Saya belum melihat atau saya yang tidak baca berapa orang jumlah di seluruh negara Indonesia ini yang terjadi kasus dan berapa ibu atau pemberdayaan perempuan yang ikut, mengikuti dan men-support dan membantu terhadap perempuan ini dan juga sekalian terhadap kekerasan anak. Saya tidak melihat laporannya atau mungkin saya yang belum baca, pertanyaan saya itu. Berapa yang dapat Ibu bantu, menteri bantu terhadap terjadinya kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak tersebut sebab ini sangat perlu data yang akurat supaya juga akan lebih menekan kejadian-kejadian yang sering kita dengar tersebut. Dan langkah konkrit, apa yang dikatakan oleh kyai yang sebelah saya, kira-kira supaya tidak terjadi lagi, terjadi pasti terjadi tapi akan mengurangi kasus-kasus kekerasan perempuan dan kepada anak-anak tersebut. Apa langkah konkritnya untuk menekan dari kejadian-kejadian tersebut. Sementara demikian dulu ketua, terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Asli. Berikutnya Pak Bisri Ramli. F-PKB (DRS. H. BISRI ROMLI, MM): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

22

Pimpinan dan teman-teman Komisi VIII yang kami hormati. Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan jajarannya yang kami hormati. Saya Bisri Romli, dari Dapil X Pekalongan, Batang, Pemalang dan Kota Pekalongan. Partai Kebangkitan Bangsa. Nomor Anggota 60. Saya mengapresiasi ini ada program, dan program ini juga sebetulnya tidak begitu paham sekali tapi program ekonomi yang di nomor 14 , yang di nomor 14 ini, bidang ekonomi kerjasama dalam pengembangan industri rumahan, ini sangat menarik. Di nomor 14 itu juga ada, kemudian ada lagi 16 yang data based dan ketenagakerjaan dan industri rumahan itu juga ada. Ini tapi ya apa yang di sampaikan ketua kok cuma rencananya cuma Rp75 miliar. Mohon dijelaskan bu, inikan 34 provinsi, saya kan kepingin program ibu itu, program Kementerian ini andaikan kami dari Dapil X bisa mengusulkan wanita-wanita untuk bisa ada kerja sama ekonomi itu masih mungkin tidak bu? Terus caranya bagaimana? Saya pikir Rp75 miliar, Komisi kita itu hampir 50. Kalau satu orang usulkan satu itu dapatnya berapa? Bahkan disini 34 provinsi. Hal-hal lain yang berkaitan dan dengan apa yang disampaikan Pak Chaidir hampir sama. Rp270 miliar itu rencanya ibu sampai Juni itu ... 30% apalagi ini Rp1,450 triliun. Mohon bisa dijelaskan dengan baik, kalau mungkin caranya bagaimana? Pengusulannya bagaimana? Karena daerah kami kan memang rata-rata Pekalongan itu pengusaha dan pengusaha itu rata-rata yang pegang role itu perempuan bu. Jadi laki-laki itu cuma manut saja. Barangkali itu saja. Assalamu'alaikum Warahmatulllahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh. Yang terakhir Ibu Ruskati. F-P.GERINDRA (DRA. Hj. RUSKATI ALI BAAL): Terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi VIII, teman-teman, Ibu Menteri dengan berserta jajarannya. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya yang terakhir memberi pertanyaan kepada Ibu Menteri dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Tadi beberapa paparan yang telah dijelaskan oleh Ibu Menteri, saya mau menayakan bahwa dalam rangka realiasai ingin anggaran tahun 2014 dan juga realisasi anggaran yang baru 6 ulan ini berjalan di ta tentunya ada temuan-temuan dari pemeriksa atau (BPK) Apakah temuan ini sudah ditindaklanjuti atau ada perbaikan karena mengingat rencana anggaran tahun 2016 haruslah dituntaskan daripada temuan-temuan agar hambatan tidak ada hambatan untuk memberi atau persetujuan anggaran untuk diproses pada tahun 2016 nantinya karena kita anggarannya 2015 dari Rp2 miliar menjadi Rp1,475 triliun yang akan datang, Insha Allah karena kami juga dari komisi ini ditempatkan di Banggar akan memperjuangkan anggaran pembedayaan perempuan ini, mudah-mudahan. Jadi saya minta kepada Ibu Menteri, temuan-temuan ini agar dituntaskan terlebih dahulu sebelum menganggarkan anggaran daripada anggaran untuk tahun 2016, itu yang pertama Bu Menteri. Yang kedua, dalam pemaparan Ibu Menteri ada beberapa tantangan antara lain ada perubahan alokasi anggaran yaitu mengurangi efisiensi mata anggaran perjalanan sehingga pencairan anggaran mengalami keterlambatan untuk bulan April 2015. Kalau saya, saya kira bukan hambatan,

23

bukan tantangan tetapi ini merupakan penghematan untuk pencapaian dengan program-program prioritas. Tentunya banyak masalah yang telah dihadapi pada semua daerah yang ada di Indonesia ini. Ada kekerasan, ada anak terlantar, ada macam-macam. Kita harus pikirkan untuk bagaimana caranya supaya meminimalkan persoalan-persoalan yang ada. Jadi bagaimana untuk menyikapi permasalahan-permasalahan untuk tahun 2015 agar persoalan-persoalan ini tidak banyak yang kita temukan untuk pada tahun 2016 pada masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, sejauhmana peningkatan sosialisasi pemberdayaan perempuan ini untuk program keseteraan gender yang akan berubah dari kluster III menjadi kluster II. Itu saja Pak Ketua, pertanyaan saya yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih. Saudara-saudara Anggota Komisi VIII dan Ibu Menteri beserta seluruh jajarannya. Tadi sudah kita dengar tanggapan, respon, masukan, saran dari Komisi VIII terhadap paparan yang telah Ibu sampaikan. Kita punya waktu 20 menit saya kira, Ibu bisa memanfaatkan waktu sekitar 15 menit untuk menanggapi seluruh masukan, saran dan pertanyaan dari Komisi VIII. Usul saya supaya lebih singkat, yang berupa rekomendasi itu dicatatkan saja kecuali ibu keberatan terhadap catatan atau rekomendasi itu. Jadi yang paling utama dijawab adalah saya kria pertanyaan-pertanyaan yang memang langsung menyangkut program-program yang ibu sampaikan tadi itu. Saya persilakan bu, silakan. MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Pertama dari pimpinan siding sekitar berapa pertanyaan. Ini pertama mengenai serapan rendah ini. Jadi sebenarnya dana-dana kita, kita sudah pakai sebenarnya cuma belum secara administrasi kita pertanggungjawabkan, sedang dalam persiapan itu, sudah banyak yang terpakai Pak. Jadi mungkin itu untuk menjawab ini, mungkin pertemuan berikut kami bisa laporkan yang sudah kita capai. Dari setiap deputi sudah gunakan lumayan banyak. Yang berikut tentang apakah ini semua kegiatan yang kita buat, rencanakan ini sudah sesuai dengan RPJMN? Sudah, sudah sesuaikan. Jadi kita yang poin-poinnya main ininya kita jabarkan itu dalam setiap main sentence itu, kalimat utamanya itu. Jadi kita sudah jabarkan itu dan bentuk pendampingan apa yang kita sudah laksanakan di lapangan? Itu pendampingan kita itu melalui KPAI karena KPAI itu kita yang biayai mereka. Jadi seperti 5 anak terlantar yang baru itu adalah KPAI yang temukan dan itu adalah di bawah kami. Fungsi mereka untuk mengawasi kemana-mana, apa saja yang terjadi di lapangan dan juga mengevaluasi dan juga P2TP2A, itu pendampingan kami. Jadi bukan saya langsung ke lapangan namun sudah ada setiap ada kasus dimana itu sudah ada P2TP2A yang kami koordinir langsung dari sini. Jadi seperti di Bali terjadi anak hilang, itu tinggal menelepon saja ke P2TP2A, Kepala ini langsung turun. Jadi saya turun ke sana, semua sudah siap menjemput saya, itu namanya pendampingan Pak. Dan masalah-masalah juknis-juknis ini, juknis ini memang kita buat setiap saat sesuai dengan program. Jadi kalau sekolah ramah ada juknisnya Pak, ada juga kalau Puskesmas ramah anak, ada juknisnya. Jadi setiap ada hal-hal baru yang kita buat ada juknisnya Pak, itu yang saya mau sampaikan. Oleh karena itu kita program itu dan pemberdayaan perempuan ekonomi yang Rp70 miliar ini kita buat begitu karena sudah ada sinergitas dengan Kementerian lain seperti Kementerian Sosial, membantu dana-dana untuk perempuan itu baik individu dan kolektif dan saya sudah sebarkan ke seluruh Indonesia, sudah banyak data-data yang masuk sekaligus dengan proposal ke Mensos. Dari

24

Aceh, dari Papua, dari Papua Barat, dari Sulawesi Selatan sampai NTT sudah mulai memasukkan data-data ini sekaligus dengan proposal. Oleh karena itu kami anggarkan Rp75 miliar untuk sementara 2016, nanti akan dinaikkan sesuai dengan situasi nanti. Dan itu saja yang memang belum kami buat itu dengan Bank Perkreditan itu yang belum. Kami belum coba mendekati bank-bank namun menurut beberapa laporan dari kepala badan yang ada di Indonesia ini sekitar beberapa provinsi sudah mendekati CSR dari bank. Seperti contoh di Sulawesi Selatan di Makassar, kemarin di rumah Ambon saya pergi meresmikan, itu Bank Mandiri yang sponsor Rp500 juta untuk untuk bangunan gedung dan ada beberapa lagi rumah edukasi di Indramayu, itu adalah Bank BNI untuk anak-anak TKI. Jadi sudah mulai kita masuk tapi belum sepenuhnya kita mendekati bank-bank yang ada. Itu dari Pak Pimpinan. Yang berikut. KETUA RAPAT: Betul bu, sebelum dilanjutkan. Itu yang Rp1,475 triliun itu apa tadi ibu? Cita-cita atau apa? MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Itu cita-cita Pak, terobosan. Kita punya road map yang baru saja dibuat untuk 2016. KETUA RAPAT: Berarti 2016 tidak mungkin direalisasikan. Yang mungkin yang 103 kan? MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Iya, jadi kami itu dibuat untuk 2016. Kami sangat pesimis kalau bisa 2015 ini Pak. Tapi terobosan. KETUA RAPAT: Bu, 2016. Kita ini bicarakan 2016. Nah pertanyaan saya, tadi ada Rp1,475 triliun. Itu disebutkan dan banyak programnya itu, itu yang dipuja puji oleh kawan-kawan ini. Sekarang pertanyaannya apakah 2016 ini, itu akan diajukan. Apakah itu sudah dibicarakan trilateral di tingkat pemerintah. MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Jadi ini bagian road map kita, kita sudah buat terobosan, itu mimpi kita ke sana tapi kita akan ketemu presiden dalam waktu dekat Pak. Kami dari kami kalau bisa Komisi VIII dengan kami bersama-sama, audiensi atau ketemu langsung dengan presiden tentang ini maksudnya ini adalah komitmen kita bersama Pak. KETUA RAPAT: Oke, kalau begitu nanti dimasukkan ke kesimpulan rapat bukan seperti ini, Isinya disebutkan saja ini road mapnya seperti ini dan nanti Komisi VIII bisa mendukung, mensupportnya itu, jadi gantian. Bu, silakan bu, lanjut. Jadi sudah jelas ya, itu yang Rp1,475 triliun itu masih apalah, bukan mimpi, semacam keinginan. Jadi kalau dibuat mimpi kan kasihan juga, masa mimpi. Jadi keinginan yang terukur mestinya ya. Silakan bu, lanjut bu.

25

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Ya, jad itu usulan kita, mungkin bisa dapat tambahan lagi dari presiden untuk Rp1,4 triliun itu. Mudah-mudahan kita harapkan ke depan dan juga sekaligus menjawab bahwa pada saat kita bertemu presiden, langsung kita ngomong tentang tadi nomenklatur itu ya, yang dari kluster 3 kalau bisa ke kluster 2, yang menjadi kementerian eksekutor tadi ya. Itu mungkin bagian dari agenda kita nanti bertemu dengan Bapak Presiden. Jadi penambahan anggaran dan masalah statuta dari kementerian ini mungkin akan dibicarakan langsung dengan Pak presiden. Ibu Desy, terima kaish telah apresiasi tapi Bu Desy mungkin tidak ada di tempat. KETUA RAPAT: Bu, Ibu Desy permisi tadi bu ke saya ada masalah penyandang disabilitas yang harus ditemui. MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Jadi Ibu Desy tanyakan tentang koordinasi. Kementerian kita sudah buat banyak dan dalam laporan tadi kami sudah sampaikan koordinasi begitu banyak dengan kementerian. Nah sekarang kami sudah mendekati Kementerian Sosial, Kesehatan juga sudah dan juga kami akan mendekati Kementerian Pendidikan dalam hal masalah sekolah ramah anak karena Menteri Pendidikan mengurus proses belajar mengajar dan manajemen pendidikan. Tapi yang berhubungan dengan perlindungan dan tumbuh kembang anak itu tidak ditangani oleh Menteri Pendidikan. Oleh karena itu kami akan menemani mendekati beliau termasuk dengan penggunaan jam anak. Penggunaan jam anak itu kalau dilihat dari teori pendidikan, itu ada kognitif, domain, ada afektif dan psiko motor. Nah, ini kelihatannya sekolah dominasi semua kognitif domain-nya. Afektif yang berhubungan dengan pendekatan kasih sayang terhadap dari orangtua terhadap anak, komunikasi dengan anak sangat kurang termasuk psiko motorik dimana anak itu harus berkembang terus di dalam keluarga maupun lingkungan. Jadi itu mungkin akan kita bicarakan termasuk wacana saya untuk kalau bisa di SD tidak perlu pakai Hp, SMP-SMA sepanjang seolah harus Hp-HP mereka dikumpulkan di wali kelas sampai sekolah selesai baru. Jadi jam anak yang cukup panjang itu kalau bisa paling 6-7 jam saja di sekolah. Jangan mulai jam 7 selesainya sampai jam 4 atau jam 5, kadang jam 6 baru anak itu pulang sekolah, tidak punya waktu dengan orang tua. Malam dan dibalik itu juga pekerjaan rumah cukup padat, banyak ibu-ibu yang mengeluh kepada saya bahwa anak-anak ini sudah capai, ranselnya cukup penuh, pulang lagi dengan pekerjaan rumah. Jadi hubungan mereka terhadap orangtua sangat susah. Nanti saya akan bicarakan dengan Menteri Pendidikan termasuk kurikulum. Kurikulum yang tidak sesuai dengan needs dan wants daripada anak-anak itu. Harus disesuaikan dengan kondisi atau keadaan sosial budaya atau konteks dari pada anak-anak. Nah itu tentang yang tadi Ibu sampaikan sudah termasuk pendidikan saya sudah jawab dan juga Menristek, ini termasuk langkah-langkah konkrit langsung saya masukan. Menristek saya minta untuk memberikan hibah untuk kajian-kajian ilmiah perempuan dan anak di semua pusat studi perguruan tinggi negeri, swasta seluruh Indonesia dan juga beasiswa untuk perempuan-perempuan sesuai kita lagi pemetaan kira-kira yang mana yang lebih utama. Saya baru dapat masukan beasiswa untuk ahli-ahli kandungan, dokter-dokter ini kalau bisa diberikan supaya bisa membantu menurunkan angka kematian Ibu dan anak. Termasuk dengan “one student save one family”, supaya bisa membantu angka kematian ibu dan anak. Saya sudah sampaikan ke Menristek untuk memberikan izin kepada universitas-universitas karena dalam universitas ada 3 fungsi, pengajaran, penelitian dan community development, pengabdian masyarakat. Mahasiswa kita arahkan ke pengabdian masyarakat dimana mereka ditugaskan ke desa-desa, menyelamatkan satu keluarga. Ini merupakan kajian essay

26

dari anak-anak. Jadi sebanyak mungkin mereka bisa melihat situasi sosial, konflik yang ada. Mulai dari keluarga-keluarga kecil dimana mungkin ibu dengan susah payahnya memperjuangkan kepentingan keluarga. Sekarang banyak ibu yang menjabat, ia posisinya sebagai kepala keluarga, sudah cukup banyak. Jadi bukan laki-laki. . Laki-laki kelihatannya agak ini, Jadi kita lagi mempelajari keadaankeadaan itu dengan melibatkan mahasiswa dan perempuan disabilitas ini sedang kita bangun dengan berapa LSM-LSM disabilitas yang datang. Kita sudah adakan Rakor dan dan juga dengan mereka di kantor untuk ia melihat ke depan bagaimana kita menangani masalah disabilitas. Profil gender, data pilah 2015 ini termasuk salah satu tugas kita dan kita baru saja menandatangani kerja sama dengan BPS, badan statistik untuk secara serius menangani profil dan data-data yang terjadi di lapangan termasuk data-data kekerasan-kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sudah dibuat beberapa minggu yang lalu, itu Bu Desy. Pak Maman, tentang koordinasi dengan K/L. Saya sudah sampaikan tadi tentang pusat informasi pelayanan ini. Itu sebenarnya sudah ada di P2TP2A itu. Kita sudah menempatkan P2TP2A. Dengan adanya pertemuan kami di Ambon kemarin untuk perempuan-perempuan seluruh Indonesia Timur maka sekarang sudah asosiasi, mereka saling mengisi bilamana yang masih tertinggal mempelajari dan dari tempat-tempat yang sudah maju sehingga data-data dan kami tugaskan mereka untuk membuat data-data pilah sesuai dengan provinsi, kabupaten, kota. Jadi akan menunjang kami di kementerian tentang data yang ada di lapangan dan juga sekolah ramah anak tadi saya sudah jelaskan bagian dari kabupaten layak anak. Sudah ada sekitar 200, sekitar itu kabupaten layak anak yang sudah inisiasi menuju kabupaten/kota layak anak dari 500 sekian kabupaten/kota. Jadi sekolah ramah anak, rumah sakit ramah anak sudah berada di dalam dan sudah kita programkan jadi perhatian serius kita ke depan dan akan ada keputusan presiden, ini sedang dalam proses untuk sekolah ramah anak dan kabupaten/kota layak anak. Kalau sudah keputusannya itu keluar dalam minggu-minggu depan maka akan kita pakai jadi dasar untuk sekolah ramah anak dan yang lain-lain. Yang berikut dari Ibu Tri Murni tentang penggunaan Rp750 miliar, saja yang kita buat. Nah ini adalah mimpi-mimpi kita ke depan. Rp760 miliar itu untuk ini tambahan. 750 atau 700? Rp75 miliar. Itu dianggap rendahan, tadi yang sudah saya katakan bahwa karena kita kerjasama dengan kementerian lain, oleh karena itu tidak terlalu besar. Terus terobosan apa yang kita sudah buat? Itu salah satunya itu P2TP2A yang sekarang kita lagi angkat ini karena banyak provinsi, kabupaten/kota yang belum mempunyai P2TP2A. Jadi capacity building, SDM dan lain-lain sedang kita gerakkan untuk dana dekonsentrasi. Hasil evaluasi kita ke depan tentang ABH dan ABK dan disini menurut Ibu Tri ini belum banyak yang memahami tentang halhal seperti ini. Ini kami tadi sudah sampaikan bahwa kami sedang menggalang satu kekuatan besar dengan semua badan PP seluruh provinsi, kabupaten sampai kota. Jadi Ambon untuk Indonesia Timur sudah kita buat. Nanti 2 minggu ke depan kita akan buat pertemuan di Kalimantan. Semua Kalimantan di satu tempat dan juga Sumatera. Dengan adanya satu pertemuan besar yang sudah kita bentuk ini maka akan ada banyak kita mendapat beberapa masukan tentang data-data, apakah itu kekerasan maupun program-program yang dilaksanakan yang dibuat di seluruh Indonesia dan pada tanggal 15, 16, 17, akan ada pertemuan nasional di Jayapura-Papua yang akan dihadiri oleh semua kepala badan dan semua LSM, aktivis perempuan di Jayapura. Itu sudah ditentukan dan setelah pertemuan ini kita akan mendapat semua masukan di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan data-data kita akan bertambah banyak dan penanganan kita terhadap kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak akan muncul karena sudah akan ada komitmen bersama untuk saling membuka atau melaporkan kekerasan-kekerasan dan juga bagaimana menangani kasus-kasus seperti itu. Ibu Endang, terima kasih sudah menghargai kita karena apresiasi atas perkembangan kita dan tadi sudah pada pertanyaan tujuh koma berapa miliar itu direncanakan untuk apa? Jadi kita memang ini namanya mimpi-mimpi ke depan ini kira-kira apa yang mau dibuat kesetaraan gender namun kita lagi dipikirkan, 2030 ini adalah planet 50:50, jadi bukan 30:70 lagi dan Indonesia termasuk dalam 10

27

negara yang dicanangkan untuk maju ke planet 50:50. Presiden sudah mendaftarkan diri, tinggal dari UN Women di PBB sedang menunggu komitmen atau statement dari presiden. Kalau itu sudah ada maka kita sudah harus mempersiapkan diri 15 tahun ke depan untuk planet 50:50. Oleh karena itu mimpi kita ke depan kesitu ada, dengan adanya anggaran yang disiapkan. Persoalan anak, tadi sudah saya sampaikan mungkin sudah agak jelas. Yang berikut tentang situs-situs pornografi, game online ini. Kami dalam waktu dekat akan mengadakan Rakornas untuk mengundang Menkoinfokom, Kepolisian dan yang lain-lain yang berhubungan dengan ini termasuk LSM-LSM, aktivis-aktivis perempuan untuk membicarakan masalah situs pornografi. Jadi sudah kita buat itu, banyak yang sudah datang berbicara dengan kita dan akan kita bicarakan khusus termasuk prostitusi online dan sekarang ini kampus-kampus juga banyak perempuan yang sudah termasuk dalam prostitusi online ini. Itu jadi perhatian kita termasuk videovideo yang disampaikan akan kita tindaklanjuti secepatnya. Mungkin ada peraturan-peraturan yang akan muncul, peraturan menteri yang bisa mengikat kebebasan daripada anak-anak kita yang sering menikmati game online lainnya. Yang Pak Samsu Nan, sorry, Pak Samsu Niang. Terima kasih apresiasinya, regulasi untuk menaikkan anggaran ini. Ya itu mimpi kami kedepan, mudah-mudahan terjawab. Kami harapkan Pak Presiden bisa memberikan Keppres khusus untuk kita. Oleh karena itu saya mohon doa kita bersama untuk persiapan kami nanti berhadapan dengan Pak Presiden. Ibu Sarah, Inpres Nomor 2 tentang perlindungan anak. Sejauhmana pelaksanaannya? Kita sudah mulai membuat itu Rakornas-Rakornas untuk membicarakan tentang perlindungan anak dan ini kita buat ini dengan beberapa LSM dan juga beberapa aktivis untuk melihat bagaimana menangani kasus-kasus ini termasuk tadi situs-situs pornografi ini. Rapat koordinasi tadi kapan? Saya katakan Ambon ini baru kita bulan lalu, akhir bulan lalu. Nanti beberapa minggu, dua minggu kedepan kita akan buat satu di Kalimantan dan juga Sumatera. Itu langkah konkrit kita untuk menyatukan visi dan misi daripada semua Kaban PP dari seluruh Indonesia sehingga kita saling bersinergi. F-P.GERINDRA (RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO): Maaf Pimpinan. Boleh saya dalami sebentar. KETUA RAPAT: Apa bu? Terkait penjelasan yang sekarang sedang. F-P.GERINDRA (RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO): Yang tadi dikatakan bahwa karena ini saya bacanya ini capaian program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sampai dengan bulan Mei tahun 2015. Kami tentunya berpikir kalau misalkan membaca disini bahwa sudah di target pelaksanaan itu sudah dengan 34 Kepala Badan PP dan provinsi , PP Provinsi, bahwa sudah dilakukan tetapi ini saya mendengarnya bahwa baru dilakukan satu di Ambon dan akan dilakukan lagi dua atau mungkin kita missed komunikasi disini jadi mungkin pertanyaannya lebih pada rapat kordinasi nasional perlindungan perempuan dan anak ini. Terima kasih. MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Jadi Rakornas ini kita baru bikin ya tapi kita koordinasi terus dengan kepala badan seluruh Indonesia. Mereka datang bertemu kita disini dan kita juga mengirim staf-staf kita ke semua provinsi untuk melihat progres. Ini kebetulan pertemuan ini adalah wacana saya yang tiba-tiba muncul. Setelah saya jadi menteri, lihatnya seperti kasus dimana-mana muncul banyak. Oleh karena itu saya sendiri ini

28

yang meminta kepada staf untuk kita buat pertemuan dulu Indonesia Timur. Mengapa? Karena pemetaan saya, Indonesia Timur KDRT cukup tinggi sekali disana. Trafficking kita Indonesia Timur kurang. Trafficking itu ada di bagian barat paling banyak. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, NTT, NTB itu banyak trafficking, jadi ceritanya lain bagian barat ini. Nah, oleh karena itu saya sengaja kita buat pertemuan hanya untuk mengumpulkan perempuan-perempuan ini bersama termasuk aktivis LSM, termasuk Komisi VIII saya undang juga pada saat itu, mungkin tidak hadir juga pada saat itu ya Pak Pimpinan. Namun itulah kesempatan kita memberikan pemahaman kepada perempuan karena banyak yang tidak tau. Hal-hal yang terjadi di pusat, di daerah-daerah lain dan sudah saatnya perhatian kita larinya ke Indonesia Timur atau ke daerah-daerah yang masih tertinggal. Nah tinggal Kalimantan dengan Sumatera. Itu yang nanti pertemuan berikut dan terakhir nasionalnya September kita buat di Jayapura. Jayapura sudah siap, Komisi VIII akan hadir, kami undang juga kesana untuk mengikuti perkembangan seluruh Indonesia di Jayapura. Itu adalah langkah konkrit yang saya buat memang mendadak yang diluar daripada rencana-rencana kita dalam kegaitan kita. Kalau tidak demikian akan sangat tidak mungkin kita melihat semua seluruh Indonesia. Nah itu yang sudah dibuat dan yang nasional pernah ini tapi yang sudah tidak usah kita bicarakan. Yang data-data kekerasan sudah, kita sedang dalami ini, ini program priotas dan masalah keluarga tadi disampaikan, ini sudah ada mulai muncul Perda Pertahanan Keluarga di beberapa kabupaten. Provinsi Jawa Barat sudah ini dan kita pakai Provinsi Jawa Barat sebagai pilot project termasuk Kabupaten Bogor yang dimana disitu adalah bupatinya adalah perempuan. Kalau dilihat legislatif, eksekutif dan yudikatif di Kabupaten Bogor sudah kelihatan sekali dan saya pakai Kabupaten Bogor itu jadi pilot project untuk semua termasuk sistem peradilan pidana anak, “one student save one family” dan yang lain-lain yang sudah disampaikan. Jadi kita pakai jadi pilot project. Mengapa? Karena Jawa Barat adalah penduduk paling terbesar, 46 juta sekarang dan kalau sampai Jawa Barat kita turunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak maka akan menjadi satu indikator penurunan semua angka kekerasan baik perempuan dan anak di seluruh Indonesia. Setelah itu provinsi lain tinggal replikasi saja apa yang dibuat oleh Provinsi Jawa Barat. Nah, yang Pak Choirul. Apresiasi, terima kasih Pak atas dukungannya pada kami. Bapak masih pesimis, saya mohon Pak, optimis Pak biar kami juga semangat untuk bisa maju terus. Mengenai anggaran kita, dan realisasi serapan tadi sudah disampaikan, sudah sebenarnya kita pakai tapi belum diselesaikan secara administrasi dan mengapa sampai belum jadi ini Kementerian, saya tadi sudah sampaikan juga cuma saya juga apresiasi kepada Bapak karena bisa punya hati terhadap Papua karena Papua ini termasuk memang yang harus kita perhatikanl Pak. Banyak masalah disana dan Freeport itu bisa dipakai jadi satu indikator Pak bilamana semua menurun di Freeport, di Timika, Mimika maka akan menjadi ukuran untuk kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Papua. Saya akan pergi. Mudah-mudahan dari Komisi VIII bisa sama-sama saya kesana sampai nanti di Tembaga Pura, ... dan ada perkampungan di sekitar Tembaga Pura itu bisa kita kunjungi bersama, sedang dirancang sekarang cuma sementara ini tidak kondusif karena katanya ada Kantor KPU dibakar. Mungkin karena legislatif belum dilantik jadi kami masih undur nanti. Namun kita bisa pakai ini jadi pilot untuk salah satu kota atau kabupaten yang ada di provinsi, artinya di tanah Papua. Bilamana Timika sudah itu, termasuk perdagangan perempuan dari Sulawesi Utara, ManadoManado, anak perempuan yang masih muda-muda, anak sekolah, dikirim ke Timika dan di apa, begitulah. Kerja kafe-kafe termasuk melayani karyawan-karyawan dalam segala hal. Nah, itu perlu nanti saya. Jadi rencana ke Menado nanti tapi saya ke Timika untuk pastikan ada data ini betul atau tidak baru saya ke Manado nanti untuk berbicara bagaimana mereka harus stop perdagangan perempuan muda. Termasuk nanti KDRT dan juga KTI, banyak karyawan-karyawan, bapak-bapak yang menikah tanpa izin. Ini KTI ini Kawan Tanpa Izin Pak, istilah baru menikah tanpa izin isteri-isteri, jadi simpanan cukup banyak dan itu merupakan permasalahan dan juga kami.

29

KETUA RAPAT: Bu Menteri mohon dipersingkat, pertanyaan saja. Kebetulan waktu kita sudah lewat. MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Saya pikir penjelasan saya mungkin sudah bisa ya? Sudah bisa mencakup semua yang tadi ditanyakan. F-PKB (DRS. H. BISRI ROMLI, MM): Pertanyaan saya Bu. Kemungkinan Dapil saya mengusulkan untuk Industri perempuan itu. MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Oh, anggaran ini. Anggaran perubahan ini Pak. F-PKB (DRS. H. BISRI ROMLI, MM): Tidak, maksud kami kan inikan ada program ibu untuk bisnis gender. Kan begitu kan? Mungkin kita bisa mengusulkan tidak? KETUA RAPAT: Begini Bu, konkritnya. Ibu tadi kan menyebut Rp75 miliar untuk pemberdayaan ekonomi perempuan. Nah ini Pak Bisri ini pengusaha Bu dan calon bupati disana, jadi bisa disinkronkan program itu dengan pembinaan Dapilnya beliau, begitu. Itu yang dia tanya, bisa tidak beliau dapat begitu untuk mengusulkan. Mengusulkan program itu di tempatnya. Aspirasi Dapil ini istilah ini istilahnya ini kalau di bahasa DPR ini. MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Saya pikir bagaimana? Bisa kah? Iya Pak, kalau uangnya ada bisa Pak mungkin. KETUA RAPAT: Uangnya kan Rp75 miliar. MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Karena kita belum, belum punya uangnya. KETUA RAPAT: Itu masih cita-cita Pak Bisri. MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Ini kita masih cita-cita Pak, masih belum pasti ini.

30

F-PKB (DRS. H. BISRI ROMLI, MM): Begini, nuwun sewu, maaf. Inikan program itukan kalau uangnya cair, maksud kami ikut program itu, Ibu sudah di semuanya ke 34 provinsi sudah beres semua atau belum? Apa bisa kita mengusulkan, begitu kan? MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Jadi Pekalongan Pak kita pakai jadi model, sudah dibuat industri rumahan, dari kementrian kita sudah bikin beberapa model-model termasuk desa-desa primanya kerjasama dengan beberapa donatur. Jadi sudah ada Pak. Jadi kami maunya itu model itu bisa dipakai jadi daerah-daerah lain bisa replikasi Pak dari model-model itu. Oleh karena itu kita kasih anggarannya sekitar Rp75 miliar itu Pak. F-PKB (DRS. H. BISRI ROMLI, MM): Masyarakat sudah tidak bisa mengusulkan lagi? Itu top down itu? Apa tidak? KETUA RAPAT: Begini Pak Bisri, ini waktunya mepet ya. Usul saya, ini nanti. Inikan sudah spesifik case ya, kasus. Nanti usul saya, itu pihak Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak ini nanti diskusi dengan Komisi VIII secara khusus untuk soal implementasi program ini karena kalau ini diperdebatkan bisa jadi waktunya tidak cukup Pak. Ini Menteri Agama sudah menunggu di sebelah. MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Saya pikir nanti kita bicarakan selanjutnya Pak, ini karena ini sudah. KETUA RAPAT: Yang jelas Ibu Menteri Meneg PP & PA ini sangat kooperatif dengan Komisi VIII, bisa ditanyakan. Jadi Insya Allah kalau ada usulan-usulan seperti itu tentu akan jadi bahan pertimbangan utama dari kementerian, betul tidak bu? Setuju bu ya? Iya kan? Betul kan bu? Nah, betul. MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Kami siap Pak untuk kerja sama. Saya pikir itu Pak yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang belum ini juga nanti bisa ditanyakan kemudian. Terima kasih Pak. KETUA RAPAT: Baik, terima kasih Ibu Menteri. Tentu kami mengapresiasi walaupun masih banyak yang belum terjawab secara utuh pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan karena keterbatasan waktu. Nanti saya usul kawan-kawan yang merasa pertanyaannya belum dijawab atau ada usulan konkrit terhadap program-program ini nanti langsung saja dengan Ibu Menteri. Saya pikir Ibu open contact saja dengan seluruh anggota. Jadi jujur saja disini hampir 60% aktivis perempuan Bu, walaupun laki-laki tetapi rata-rata aktivis perempuan. Jadi sangat penting terutama soal informasi-informasi terbaru tentang permberdayaan

31

perempuan dan perlindungan anak. Saya kira itu nanti boleh karena tadi ada beberapa masukan ke saya secara langsung disampaikan melalui telepon bahwa, SMS, banyak pertanyaan yang belum terjawab secara proporsional. Jadi saya minta kawan-kawan yang merasa belum terjawab itu minta waktu, bisa saja di telepon melalui Pak Sekjen atau melalui para deputi yang ada untuk ditindaklanjuti. Saya kira inikan bukti konkrit kalau kita serius untuk membantu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini. Baik saudara-saudara, karena waktu kita juga sangat-sangat terbatas. Kita masuk pada agenda berikutnya yaitu pembacaan draft kesimpulan rapat kita pada pagi menjelang siang hari ini. Baik, saya bacakan. Dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2015, pembicaraan pendahuluan APBN 2015 dan implementasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI mengenai realisasi anggaran tahun 2012, rata-rata sebesar 16,33%. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tahun 2015 Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperhatikan pendapat dan pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang antara lain: a. Meningkatkan serapan anggaran sesuai dengan program yang dibahas bersama Komisi VIII DPR RI. b. Memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga lain dan pemerintah daerah terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. c. Meningkatkan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang telah direaliasikan. d. Menyusun perencanaan program dan anggaran perlindungan anak dalam menangani human trafficking dan kekerasan terhadap anak di dunia maya. Itu bukan menyusun perencanaan, menyusun rencana. Coba diganti. 2.

Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI mengenai pagu indikatif dan RKP tahun 2016 sebesar Rp269.332.000.000,- yang diperuntukan: a. Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebesar Rp97,4 miliar. b. Program perlindungan anak sebesar Rp77.643.000.000,c. Program dukungan manajemen sebesar Rp94.289.000.000,-

3.

Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI mengenai usulan tambahan anggaran tahun 2016 hasil trilateral meeting sebesar Rp103.700.000.000,- dengan rincian: a. Belanja operasional sebesar Rp26 mililar. b. Antisipasi perubahan struktur dan fungsi sebesar Rp22,5 miliar. c. Penambahan mandat Komisi Perlindungan Anak sebesar Rp6,2 miliar. d. Program penguatan P2TP2A sebesar Rp40,5 miliar. e. Program pemetaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka pembentukan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi dan kabupaten kota sebesar Rp8,5 miliar.

32

4.

Komisi VIII DPR RI mendukung upaya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk mengusulkan program percepatan pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia tahun 2016 sebesar Rp1,475 tiriliun dan mengkomunikasikannya kepada Presiden RI dengan rincian sebagai berikut: a. Pengembangan sistim perlindungan perlindungan perempuan dan anak sebesar Rp750 miliar. b. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebesar Rp200 miliar. c. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak sebesar Rp450 miliar. d. Pengembangan konsep ketahanan keluarga sebagai strategi pembangunan sebesar Rp75 miliar. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI akan melakukan pembahasan bersama para pejabat Eselon I Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dalam tahapan pembahasan APBN tahun 2016. Bagaimana kira-kira? Komisi VIII cukup ya? Cukup. Kita minta pandangan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk draft kesimpulan yang saya bacakan tadi. Silakan bu. MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Setuju, mungkin di bagian keempat itu setelah dalam kurung Rp1,475 trililun, mungkin ditambahkan dengan "yang didukung dengan penambahan tugas kepada". Eh "tugas operasional kepada KPPA dan mengkomunikasikannya kepada Presiden RI". KETUA RAPAT: Iya, itu bagus itu. Jadi ditambahkan saja. Jadi disamping menambah anggaran tentu penambahan tugas. Sekali lagi bu dibacakan redaksinya seperti apa. MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Jadi setelah dalam kurung itu, Rp1,475 triliun Tutup kurung "yang didukung dengan penambahan tugas operasional kepada KPPA dan mengkomunikasikannya kepada Presiden RI" "Yang didukung dengan penambahan tugas operasional kepada KPPA dan mengkomunikasikannya. Oke, jadi saya setuju Pak. KETUA RAPAT: Sudah oke bu? MENTERI PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Sudah oke Pak ya. KETUA RAPAT: Ibu-ibu ini kalau kurang "t" nya satu itu bahaya makanya harus lengkap. Sudah?

33

MENTERI PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Sudah Pak. Terima kasih. KETUA RAPAT: Iya, mestinya ibu sangat setuju dengan kesimpulan ini karena Komisi VIII memahami. Banyak yang kita pahami ini. Coba kalau Komisi VIII tidak memahami, ini perkara kita bu. MENTERI PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Iya Pak. Saya sangat setuju apresiasi Pak, penghargaan saya sebesar-besarnya kepada Pimpinan. KETUA RAPAT: Dan Anggota Komisi VIII. MENTERI PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Dan para Anggota Komisi VIII. Thank you so much. KETUA RAPAT: Itu bahasa inggris bu. Saya tahu itu bahasa inggris, benar tidak? Baik. Saudara-saudara Anggota Komisi VIII yang saya hormati, dan Ibu Menteri beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan rapat kali ini. Demikian tadi kita telah mengikuti seluruh agenda rapat yang telah kita sepakati bersama sejak dari pagi tadi sampai siang hari yang berbahagia ini. Kita berharap bahwa apa yang menjadi kesimpulan rapat yang telah kita sepakati juga tadi itu bisa dilaksanakan secepatnya oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan saya berharap bahwa keputusan rapat seperti ini bukanlah kesimpulan rapat yang formalistis tetapi kita berharap nanti kesimpulan rapat ini setelah di tanda tangani, di bawa kepada presiden secara langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena saya dengar memang ada rencana untuk bertemu langsung dengan presiden, khusus membicarakan bagaimana penguatan kelembagaan dan kegiatan yang ada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi kalau sudah ada tanda tanan dari kita anggota DPR, Komisi VIII, itu artinya rakyat Indonesia memberikan kepercayaan pada Ibu untuk mengkomunikasikan ini kepada presiden. Jadi ini adalah keinginan dari rakyat Indonesia sehingga dengan demikian ini keputusan adalah keputusan bersama yang Insha Allah diinginkan oleh rakyat Indonesia yang betul-betul menjadi tumpuan dan harapan mereka untuk bagaimana kita bisa memberdayakan perempuan dan melindungi anak-anak dan masa depan Indonesia. Baik Ibu Menteri sebelum kita menutup rapat ini, saya berikan kesempatan untuk memberikan kata akhir kalau masih ada.

34

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Saya Hanya bisa sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan para Anggota Komisi VIII atas kesediaannya dan pendampingannya kepada kami dari kementerian untuk bisa membuat satu perubahan yang besar dalam kementerian kami ke depan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Harapan saya kedepan kita tetap bersinergi dan kami siap untuk berkerja sama. Terima kasih Pak. KETUA RAPAT: Baik, terima kasih. Ibu Menteri, dengan demikian maka berakhir sudah rapat kita pada hari ini maka marilah sama-sama kita menutup acara rapat kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabil'alamiin. Dengan demikian rapat ini saya nyatakan ditutup. Demikian. Nasruminallah wa fatrun kharib wa basshirin mu'minin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh . (RAPAT DITUTUP PUKUL 13.45 WIB)

35