:
RISALAH RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR-RI DENGAN KEMENTERIAN SOSIAL RI
Tahun Sidang
: 2014-2015
Masa Persidangan
: IIII
Sifat Rapat
: Rapat Terbuka : Menteri Sosial RI
Rapat dengan Hari, Tanggal Waktu Tempat Ketua Rapat Sekretaris Rapat
: Kamis, 23 April 2015 : 19.51 WIB – 22.49 WIB : R. Rapat Komisi VIII DPR RI : DR. H. Saleh Partaonan Daulay M.Ag., M.Hum
Acara
: Yanto Supriyanto, SH : Membahas tentang RPJM Kementerian Sosial RI dalam rangka memahami pembahasan APBN Tahun 2016
Hadir
: 29 Anggota
JALANNYA RAPAT : KETUA RAPAT (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, S.Ag, M.HUM, MA.): Kita mulai saja? Silakan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Menteri Sosial Republik Indonesia beserta seluruh jajaran, Yang terhormat Saudara-saudara Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, Dan hadirin yang berbahagia. Pertama sekali mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, dimana karena pada hari ini kita masih diberi waktu serta kesempatan untuk dapat mengadakan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Republik Indonesia. Sebagaimana lazimnya dilakukan di rapat-rapat Komisi VIII DPR RI, sebelum acara rapat dilanjutkan marilah sama-sama kita berdoa dengan membaca Ummul kitab dan kepada Saudarasaudara kita yang memiliki keyakinan agama yang berbeda kami harapkan untuk ikut menyesuaikan. Berdo'a dimulai. Selesai. Sesuai dengan acara Rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2014-2015 yang telah diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 16 Februari 2015 dan sesuai pula dengan keputusan rapat internal Komisi VIII DPR RI 24 Maret 2015 maka pada hari ini Kamis, 23 April 2015 Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Sosial Republiki Indonesia dengan agenda membahas rencana program jangka menengah Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam rangka memahami pembahasan anggaran perbelanjaan negara tahun 2016. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VIII DPR RI telah hadir saat ini dan telah menandatangani daftar hadir 20 Anggota Komisi VIII dari 8 fraksi dan ada 5 Anggota yang menyatakan izin. Berdasarkan Pasal 245 ayat (1) maka berdasarkan jumlah tersebut maka rapat kita sudah mencapai kuorum. Maka atas persetujuan Saudara Menteri Sosial dan rekan-rekan Anggota Komisi VII DPR RI rapat ini kami buka dan kami nyatakan terbuka untuk umum. (RAPAT DIBUKA PUKUL 19.51 WIB) Adapun acara rapat pada hari ini adalah sebagai berikut: yang pertama adalah pengantar dari Ketua Rapat, yang kedua penjelasan Menteri Sosial RI, ketiga tanya jawab, yang keempat kesimpulan, dan yang terakhir nanti penutup. Apakah jadwal acara atau agenda acara rapat kita dapat disetujui? Jangan terlambat Pak Fauzan. Selanjutnya rapat ini kita akan akhiri, kami minta persetujuan dari Saudara-saudara, mungkin paling lama 21.30 Wib setuju? Setuju ya? Nanti bisa diperpanjang.
1
Saudara Menteri Sosial Republik Indonesia yang kami hormati, Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Saudara Menteri Sosial RI serta seluruh jajarannya dan juga Pimpinan beserta Anggota Komisi VIII DPR RI untuk hadir pada rapat kita malam hari ini. Kami tahu bahwa Ibu Menteri sangat sibuk sekali dengan seluruh jajaran kabinet yang lain dalam rangka menyambut para tamu undangan kita dari seluruh Negara Asia Afrika, Dan kami berharap bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah kita pada saat ini dalam konteks mengangkat martabat bangsa Indonesia konteks percaturan politik global dapat semakin berjaya dan dapat mungkin In Sya Allah mengantarkan kita sebagai negara yang diperhitungkan khususnya di kawasan Asia Afrika. Rapat pada hari ini Bu Menteri, memiliki nilai yang sangat strategis karena merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan Komisi VIII DPR RI baik melalui hasil kunjungan kerja maupun rapatrapat dengan pemangku kepentingan serta aspirasi masyarakat terkait berbagai kebijakan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu pada kesempatan ini sebelum melakukan pembahasan sesuai agenda rapat perlu saya tegaskan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan juga pada ayat (2) dijelaskan bahwa tugas komisi di bidang pengawasan itu antara lain, satu mengadakan rapat dan pembahasan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan APBN, kedua membahas dan menindaklanjuti hasil kunjungan kerja berkaitan dengan ruang lingkup tugas komisi. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka untuk menyamakan persepsi berbagai kebijakan selama 5 tahun ke depan Komisi VIII DPR RI memandang perlu melakukan pembahasan tentang RPJM Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah serta rencana strategis dalam periode 2014-2019. Kemarin kita sudah mengesahkan APBN-P dan saya kira Kementerian Ssosial adalah salah satu kementerian di jajaran kabinet yang ada saat ini yang cukup beruntung karena mendapat alokasi tambahan yang luar biasa banyaknya menurut saya dan tentu itu diperuntukan sebagian besar bagi rakyat miskin. Dan karena itu tentu kementerian ini semestinya itu sudah menjadi kementerian yang betul-betul diperhitungkan di tengah-tengah kementerian yang lainnya. Karena program-programnya In Sya Allah tentu sangat menyentuh kepada kepentingan masyarakat luas. Tetapi Ibu Menteri pada saat yang sama kita juga masih menerima kritikan masukan saran dari masyarakat, tentang pola distribusi pembagian bantuan yang diiberikan oleh pemerintah khususnya yang baru-baru dilakukan oleh Kementerian Sosial yaitu PSKS. Dan kelihatannya persoalan utamanya itu adalah tentang verifikasi dan validasi data yang setiap waktu dan setiap saat selalu menjadi permasalahan. Dan bila validaasi dan verifikasi data itu tidak benar dan lagi-lagi yang paling sayangkan selalu mata dari para publik ketika itu tertuju pada Kementerian Sosial. Padahal kita tahu selama ini pendataan, verifikasi, dan validasi data tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Sosial tetapi juga diakukan oleh lembaga-lembaga dan kementerian-kementerian yang lainnya. Oleh karena itu tentu dalam konteks ini kami juga nanti ingin mendengarkan bagaimana persoalan seperti itu di lapangan, dan apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Kementrian Sosial untuk mengantisipasi berbagai macam keluhan yang sampaikan oleh masyarakat. Ibu Menteri dan seluruh hadirin yang saya hormati, Pada Rapat Kerja hari ini secara khusus Komisi VIII DPR RI ingin mengetahui beberapa hal. Yang pertama sejauh manakah rencana strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah dan RPJMN 2014-2019, yang kedua bagaimana terobosan baru dan program percepatan yang menjadi kebijakan Menteri Sosial RI dalam menyusun kebijakan dan program, serta dukungan anggaran untuk melaksanakan program sasaran dan target yang akan dicapai dikaitkan dengan baseline besaran anggaran untuk capaian program setiap tahunnya. Ketiga, bagaimana deskripsi target dan sasaran serta nilai manfaat dari realisasi berbagai kebijakan dan
2
program Kementerian Sosiaal RI tahun anggaran 2016 sehingga dapat diketahui proporsionalitas program serta arah kebijakan Kementerian Sosial RI 2016-2019. Yang keempat sejauhmana kebijakan Menteri Sosial RI tahun 2016 mampu merespons kondisi objektif masalah aktual kesejahteraan sosial yang dinamis dalam kehidupan kesosialan kita sehari-hari. Berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas dan mengacu pada tugas dan fungsi Dewan maka Komisi VIII DPR RI sebagai mitra Kementerian Sosial RI hendak mengetahui secara komprehensif sehingga dapat dicapai kinerja yang optimal dan maksimal. Dan karena itu mungkin nanti Ibu Menteri bisa dibantu oleh seluruh jajaran yang ada kami persilakan, sehingga kami juga bisa bersama-sama nanti menyusun bagaimana program dan utamanya penganggaran pada tahun 2016 ini dan kita tidak mulai lagi nanti dari awal karena sudah punya data yang jelas penyampaian paparan yang jelas dari Menteri. Dan selanjutnya nanti mungkin minggu depan seluruh kawan-kawan Komisi VIII akan melakukan reses ke daerahnya masing-masing dan paparan Ibu ini akan menjadi modal utama yang akan disampaikan oleh kawan-kawan Komisi VIII ke seluruh masyarakat dan tentu nanti kita juga akan mendengarkan tanggapan-tanggapan masukan-masukan dari masyarakat sehingga program Kementerian Sosial ini bisa menjadi semakin baik di masa yang akan datang. Hadirin yang kami hormati dan kami muliakan, Demikianlah pengantar yang dapat kami sampaikan, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Selanjutnya sesuai dengan agenda dan acara rapat yang telah kita sepakati tadi marilah kita beri kesempatan kepada Ibu Menteri untuk memberikan paparan dan penjelasan tentang beberapa pertanyaan yang telah kita sampaikan tadi. Kepada Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia kami persilakan. MENTERI SOSIAL RI (KHOFIFAH INDAR PARAWANSA): Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi VIII DPR RI, Yang terhormat para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Yang terhormat para Anggota Komisi VIII DPR RI, Hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah syukur keharibaan Allah SWT bahwa malam hari ini kami Kementerian Sosial Republik Indonesia dapat menghadiri undangan Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI. Perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih atas seluruh kemitraan kerjasama, support, dan dukungan yang selama ini terbangun dengan sangat baik antara Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Sosial RI. Tentu harapan kami melalui Raker kali ini kita kembali akan memperoleh sinergi dan kesepahaman antara seluruh program-program strategis dan support anggaran terutama jika dikaitkan dengan renstra, RPJMN, dan RKP 2016 serta beberapa upaya terobosan atau percepatan yang kami sampaikan di dalam naskah bahan Raker ini dalam bentuk quickwin mudahmudahan Kementerian Sosial akan mendapatkan masukan-masukan strategis tidak hanya pada Raker malam hari ini tetapi keberlanjutan dari seluruh kemitraan antara Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Sosial RI.
3
Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati, Izinkan kami akan menyampaikan ralat jadi di dalam naskah dengan cover kuning di halaman 10 paragraf satu yang kita lihat di sini tertulis adapun alokasi anggaran untuk program dukungan manejemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Sosial tahun 2015 adalah 243,03 miliar ini maksudnya adalah APBN sebelum APBN-P. Maka izinkan kami menyampaikan ralat seharusnya adalah 234,03 karena include dengan APBN-P. Begitu juga pada halaman 12, halaman 12 paragraf satu tertulis 1.220,9 miliar itu adalah posisi APBN murni sementara ditambah dengan APBN-P menjadi 1.164,89 miliar. Pada halaman 13 paragraf terakhir adapun alakasi anggaran untuk program rehabilitasi sosial tahun 2015 sebesar 1.976,67 miliar itu adalah APBN murninya setelah APBN-P menjadi 1.731,68 miliar. Begitu juga pada halaman 15 yang tertulis di paragraf satu ini adalah APBN murninya, sementara di APBN-P nya 17.665,54 miliar. Pada halaman 16 yang tertulis pada paragraf pertama ini juga APBN murninya. Sementara APBN-P nya 1.596,31 miliar. Begitu juga Bapak Ketua, para Wakil Ketua, Bapak/Ibu Komisi VIII yang kami hormati di dalam materi powerpoint juga demikian pada halaman 25, halaman 27, dan halaman 29 yang semula di dalam diagram ini tercatat APBN murni maka angkanya menyesuaikan dengan ralat yang tadi kami sampaikan. Demikian Bapak Ketua. Berikutnya kami ingin menjelaskan sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Pimpinan rapat ini sebetulnya di luar dari pertanyaan Komisi VIII, secara tertulis yang disampaikan kepada kami di Kementerian Sosial, tapi karena fungsi DPR juga melakukan pengawasan maka sekilas kami ingin menyampaikan ini adalah realisasi anggaran Kementerian Sosial tahun 2015 berdasarkan jenis belanja sampai dengan 20 April 3 hari yang lalu realisasi keseluruhan mencapai 45,56 persen. Di buku powerpoint ini ada. Baik, berikutnya adalah ini sebarannya realisasi anggaran Kementrian Sosial tahun 2015. Dari pagu anggaran 22.421.764.535 maka realisasi total 10.215.360.507.614 ini adalah arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial 2015-2019. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati, RPJMN 2015-2019 sesuai dengan visi pembangunan nasional disepakati bahwa tidak ada visi kementerian dan lembaga visi pembangunan nasional 2015-2019 adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Maka Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam 5 tahun ke depan menyesuaikan dengan visi pembangunan nasional 20152019. Misinya ada 7, dari 7 misi pembangunan 2015-2019 maka yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Sosial terutama pada misi yang keempat yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Dari visi dan misi ini maka kita mengenal Nawacita yaitu 9 agenda prioritas pembangunan 2015-2019 dari 9 agenda prioritas itu yang memiliki keterkaitan dengan Kementerian Sosial antara lain adalah pada Nawacita ketiga, kelima, kedelapan, dan kesembilan. Pada Nawacita ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan maka arah kebijakan bagi Kementerian Sosial dalam mem-breakdown Nawacita ketiga ini adalah... KETUA RAPAT: Ibu Menteri ini terlalu banyak bicara berbahasa Inggris kelihatannya kemarin itu, jadi agak sedikit kurang anu. MENTERI SOSIAL RI : Mohon maaf.
4
Arah kebijakan Kementerian Sosial untuk breakdown Nawacita ketiga adalah penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif. Yang kedua adalah perluasan dan peningkatan pelayanan dasar, dari arah kebijakan yang dibreakdown dari Nawacita ketiga ini maka ada 8 strategi, yang pertama penataan asistensi sosial, pemenuhan hak dasar dan inklusifitas penyandang disabilitas, lansia dan masyarakat marginal, perluasan cakupan sistem jaminan sosial nasional bagi penduduk miskin dan rentan, serta pekerja sektor informal, penguatan kelembagaan dan kordinasi melalui penguatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial, realisasi kelembagaan kesos, serta pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu. Yang kelima peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan. Enam, penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan, Tujuh, penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut kriteria standardisasi dan pengelolaan data terpadu. Delapan, penguatan peran kelembagaan sosial dalam mengembangkan sistem layanan rujukan terpadu tingkat kabupaten kota hingga desa dan kelurahan. Untuk Nawacita kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia maka arah kebijakan bagi Kementerian Sosial adalah pengembangan penghidupan berkelanjutan/ peningkatan kesejahteraan keluarga. Strateginya ada 2,l pertama adalah peningkatan kapasitas dan keterampilan penduduk miskin dan rentan melalui peningkatan kualitas pendampingan usaha ekonomi produktif, yang kedua terbentuknya masyarakat sejahtera mandiri dalam pengembangan potensi lokal dan pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan. Berikutnya adalah Nawacita kedelapan dan sembilan, melakukan revolusi karakter bangsa dan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Arah kebijakannya adalah penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial. Strateginya ada 7, pengembangan kapasitas keluarga dan peran pendamping dalam pemberdayaan pelayanan sosial, pengembangan dan peningkatan kualitas berbasis institusi masyarakat dan keluarga, penguatan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, lima penyelenggaraan penyuluhan sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengembangan kesetiakawanan sosial, enam penguatan peran pemerintah pusat daerah dan berbagai unsur masyarakat dalam penyelenggaraan keserasian sosial dan kesetiakawanan sosial, dan ketujuh peningkatan jejaring kerja keserasian sosial dan kesetiakawanan sosial. Tujuan Kementerian Sosial tahun 2015-2019, satu meningkatnya kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar, terpenuhinya hak dasar dan inklusifitas bagi penduduk miskin dan rentan, penyandang disabilitas, serta kelompok marginal lainnya, tiga meningkatkan kualitas manajemen dan pengelolaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Mungkin yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua apa yang dilakukan oleh Kementerian Sosial terobosan atau percepatan pada poin pertama meningkatkan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar, pada saat ini kita sedang merumuskan apakah nanti jadinya perpres ataukan SKB antara Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM, tentang posisi anak negara. Sangat banyak anak-anak yang terlahir tidak diinginkan karena kehamilan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu kita sedang menyiapkan konsep anak negara dan untuk terpenuhinya hak dasar dan inklusifitas bagi penduduk miskin dan rentan penyandang disabilitas serta kelompok marginal lainnya, kami sekarang sedang mengintegrasikan berbagai layanan intervensi penanganan fakir miskin antar Kementerian Sosial sendiri dan Kementerian Sosial dengan kementerian lembaga lainnya. Sehingga kita sedang menghitung bahwa penanganan fakir miskin dalam waktu 5 tahun mestinya sudah siap mandiri. Intervensi pertama adalah melalui PKH berikutnya tahun ke-3 diharapkan intervensi melalui rumah tinggal layak huni, tahun keempat intervensi melalui usaha ekonomi produktif, tahun kelima adalah persiapan kemandirian mereka, dan tahun ke-6 diharapkan mereka sudah bisa diwisuda sebagai keluarga mandiri. Dengan demikian keluarga-keluarga lain yang belum tersasar oleh program ini diharapakan akan mendapatkan layanan perlindungan sosial yang sama dengan yang sebelumnya. Kemudian meningkatkan kualitas manajemen dan pengelolaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5
Kami sedang menghitung dengan relatif detail bahwa kebutuhan-kebutuhan untuk peningkatan pengelolaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial antara lain kita membutuhkan konsoler dan kita membutuhkan pekerja sosial yang selama ini belum terukur berapa luasan layanan yang harus kita lakukan, berapa consuler yang harus kita siapkan, dan berapa pekerja sosial yang harus kita siapkan. Untuk tahun ini Bapak Ketua, Pimpinan, dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati, untuk mensasar 10.000 rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkoba dari 100.000 yang dilauching oleh Presiden maka Kementerian Sosial menghitung bahwa untuk 10.000 penyalahgunaa narkotika kita sekarang ini sudah melakukan training untuk 500 konselor adiksi dan 700 pekerja sosial adiksi. Kita sekarang sedang merencanakan untuk menyiapkan konselor dan pekerja sosial yang terkait dengan anti pornografi karena persoalan pornografi, incest, kejahatan seksual, kekerasan seksual, mungkin ada saatnya kita bisa mendiskusikan lebih detail karena tidak lebih ringan bahayanya dari persoalan penyalahgunaan narkoba. Ini quickwin Bapak Ketua, Pimpinan, dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati, quickwin ini adalah percepatan yang kita harapkan bisa kita lakukan di 2015-2019 pertama adalah penyelarasan dan penguatan koordinasi program kemiskinan. Kami mendapatkan persetujuan dari kementeriankementerian yang lain yang memiliki program pengentasan kemiskinan, jadi penerima Kartu Keluarga Sejahtera jadi izin Pak Pimpinan, penerima Kartu Keluarga Sejahtera ini jika dia nelayan maka kartu ini memiliki benefit untuk bisa membeli solar bersubsidi. Jika yang menerima ini adalah petani mereka bisa membeli pupuk bersubsidi di lini keempat. Jika masyarakat umum penerima kartu ini mereka bisa mendapatkan Elpiji 3 kg yang dilakukan operasi secara tertutup oleh Pertamina. Dan jika penerima kartu ini rumahnya belum bersertifikat maka dia bisa mendapatkan sertifikat gratis melalui BPN setempat. Ini yang sedang kami lakukan termasuk di dalamnya adalah program BBR dari Kementerian PU. Sekarang kita sedang menyiapkan format finger print bagi masyarakat yang tidak teregister. Bagi unregistered typle kita mendapatkan kesepakatan dari Kementerian Dalam Negeri dengan finger print maka mereka bisa mendapatkan NIK meskipun belum tentu mendapatkan KTP. Dengan NIK mereka sudah bisa mendapatkan program ini. Karena ini akan sangat terkait dengan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, karena ini berinduk pada KKS. Itu yang kami sampaikan bahwa koordinasi program kemiskinan karena memang sangat banyak kementerian lembaga terkait yang juga memiliki keserupaan program dalam rangka pengintegrasian intervensi penanganan kemiskinan. Berikutnya adalah asistensi sosial dan stimulan usaha ekonomi produktif bagi penerima program keluarga produktif dan sejahtera di wilayah perdesaan. Pada saat ini secara nasional sedang disiapkan 5.000 desa tertinggal untuk mendapatkan intervensi program secara integratif, 2.000 desa disiapkan sebagai desa mandiri, desa tertinggal dan desa mandiri ini dikoordinasikan antar kementerian lembaga oleh Menko PMK tahun 2015 ini Kementerian Sosial akan masuk pada 10 desa mandiri. Jadi total 5.000 desa tertinggal dan 2.000 desa mandiri, Kementerian Sosial akan masuk pada 10 desa mandiri. Semua di dalam koordinasi Menko PMK. Penerapan e- payment dalam penyaluran bantuan bagi penduduk miskin yang rentan e-payment kalau yang dulu Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati, dulu kartunya ini Kartu Perlindungan Sosial, maka kalau tidak diambil hangus. Sesungguhnya ketika berganti dengan kartu izin, Kartu Keluarga Sejahtera ini sebetulnya sudah simpanan sehingga kalau tidak diambil tidak hangus. Electric payment ini sesungguhnya bisa menghindarkan kemungkinan terjadinya kesepakatan dalam tanda petik antara aparatur setempat karena alasan pemerataan dan sebagainya mungkin Bapak Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VIII sempat mendengar ada yang kemudian bersepakat dengan Pimpinan setempat karena atas nama pemerataan. Kalau e-payment maka mereka akan mendapatkan langsung karena ini mekanismenya layanan keuangan digital. Berikutnya adalah keberlanjutan program perlindungan sosial keluarga miskin dan rentan melalui kegiatan keluarga produktif dan sejahtera pada posisi seperti ini kami berharap bahwa kami bisa bersinergi lebih riil, lebih konkret dengan Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI karena dari TKI bermasalah dan mereka yang over stayer sesungguhnya kebutuhan mereka untuk bisa mendapatkan program-program usaha ekonomi produktif tidak cukup hanya dengan dana UEP, tidak cukup hanya dengan modal, tetapi mereka juga seyogyanya
6
mendapatkan pelatihan baru mereka mendapatkan permodalan. Pelatihan ada di Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI, sementara UEP (Usaha Ekonomi Produktif) bisa melalui Kementerian Sosial. Jadi ini yang sekarang kami sedang sinkronkan supaya ada pelatihan di Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI berikutnya UEP nya dari Kementerian Sosial. Berikutnya adalah program pendampingan desa bagi penduduk miskin dan rentan melalui sistem layanan dan rujukan terpadu, lalu penyempurnaan data kemiskinan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi VIII yang terhormat bahwa persoalan verifikasi dan validasi data seperti yang kami sampaikan pada saat raker yang dulu terima kasih bahwa kami mendapatkan support di dalam APBN-P untuk verifikasi dan validasi data. Setelah DIPA keluar akhir Maret maka minggu kedua 14 April yang lalu kami melakukan rapat koordinasi verifikasi dan validasi data kemiskinan itu Bapak Ketua, Pimpinan, dan Anggota Komisi VIII yang terhormat, baru pertama kalinya Kementerian Sosial mengundang Ketua TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) baru pertama kalinya Bapeda, baru pertama kalinya lalu bersama dinas sosial Tingkat II dan Tingkat I. Jadi support dari Komisi VIII sehingga kami mendapatkan APBN-P untuk verifikasi dan validasi data untuk pertama kalinya ini menjadi pintu masuk untuk bisa berbenah bagaimana pentingnya verifikasi dan validasi data. Berikutnya adalah pagu indikatif Kementerian Sosial 2016. Ini anggaran Kementerian Sosial tahun 2016 kami berharap ini ada RPJMN nya, ada renstranya, lalu usulan RKP nya, kalau di dalam RPJMN kita sebetulnya totalnya ini kita bisa melihat bahwa ada perbedaan-perbedaan angka kalau dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis laiinya kemudian di Diklit total selama 5 tahun 61 triliun, lalu renstra 2016 dari 61 triliun sebetulnya di renstra 2016 adalah 13,162 triliun, dan di dalam usulan RKP 2016 13.279 triliun. Ini renstra lalu RKP nya. Berikutnya adalah Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati, ini pagu indikatifnya. Jikalau tadi ini adalah renstra dan usulan RKP maka pagu indikatif berdasarkan surat Menteri PPN Kepala Bappenas yang sudah disampaikan kepada kami dari 13 triliun ini pagu anggaran sesuai surat Menteri Bappenas adalah 10,575 triliun. Berikutnya adalah sandingan alokasi pendanaan renstra pagu indikatif dan usulan RKP 2016. Kalau renstranya 13,16 usulan RKP nya 13,27 triliun, dan pagu indikatifnya 10,57 triliun. Apakah renstra atau usulan RKP maupun pagu indikatif di sini Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati, ini belum termasuk anggaran untuk program perlindungan sosial seperti PSKS. Berikutnya ini adalah ini anggaran Kementerian Sosial 2015-2019 berdasarkan RPJMN kemudian alokasi anggaran Kementerian Sosial 2016, ini kalau berdasarkan renstra yang tadi kami sampaikan 13,162 triliun, berikutnya adalah usulan RKP 13,279 triliun, dan ini program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Kementerian Sosial. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati, Pada posisi seperti ini kita bisa melihat bahwa di anggaran 2015 234 miliar, kemudian renstranya 242,6 miliar, dan usulan RKP nya 243 miliar. Berikutnya adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis ini renstra total 242,66 miliar dan usulan RKPnya 243,18 miliar. Berikutnya adalah program pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial total renstranya 33,17 miliar dan usulan RKP nya 33,17 miliar juga. Berikutnya adalah program pendidikan pelatihan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial perbandingan pendanaan 2015 renstra dan RKP ini anggaran 2015 mohon maaf yang tadi kami sampaikan di dalam APBN nya 1.220,9 tapi di dalam APBN-P nya 1.164,89. Berikutnya masih program pendidikan pelatihan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial untuk 2016 renstranya 961,68 miliar, dan usulan RKP nya 1.178,09 miliar. Berikutnya adalah program rehabilitasi sosial, program rehabilitasi sosial anggaran 2015 976,67 setelah ditambah APBN-P menjadi 1.731,68 miliar. Renstranya 1.133,5 miiar, RKP nya 1.133,5 miliar. Berikutnya adalah program rehabilitasi sosial total renstra 2016 1.133,50 miliar, usulan RKP nya 1.133,50 miliar. Berikutnya program perlindungan dan jaminan sosial, perbandingan pendanaan tahun 2015 renstra dan RKP 2016 anggaran 2015 5.725,42 miliar setelah mendapat tambahan dari APBN-P menjadi 17.665,54. Renstranya 9.707,01 miliar dan usulan RKP nya 9.413,74 miliar. Program perlindungan dan jaminan sosial renstra 2016 9.707,1 miliar, dan usulan RKP nya 9.413,74 miliar.
7
Program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan perbandingan pendanaan 2015 renstra dan RKP tahun 2016 anggaran 2015 APBN nya 851,3 miliar, APBN-P nya 1.596,31 miliar. Sementara untuk renstra 2016 1.084,42 miliar, usulan RKPnya 1.278,12 miliar. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati, Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada rapat kerja di malam hari ini. Kami mohon masukan mohon pengayaan dan support dari Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Ibu Menteri Sosial. Ini kelihatannya ada yang absen Eselon I, saya liatin absennya jadi kita ini walaupun depan sini agak paham sedikit Bu. MENTERI SOSIAL RI: Boleh kami menyampaikan izin Bapak Dirjen Rehabilitasi Sosial karena rumahnya kebanjiran, jadi tadi sore izin pulang ke Solo. Mohon maaf. KETUA RAPAT: Mohon Pak Andi mungkin prioritaskan untuk perlindungan. Kan ada perlindungan dan jaminan sosial itu. Termasuk korban bencana alam, jadi semuanya tempat Pak Andi itu. Kalau di tingkat Eselon I tidak ada koordinasi, bagaimana koordinasi dengan masyarakat biasa. Itu masalahnya Bu. Baik, Ibu Menteri terima kasih kami ucapkan atas penjelasan yang saya kira secara umum sudah disebutkan. Dan saya kira kawan-kawan Komisi VIII juga sudah bisa menangkap beberapa point-point penting dan karena itu mungkin kita akan ada pendalaman, tapi In Sya Allah tidak seperti pendalaman ketika kami melakukan pembahasan BPIH. Jadi kalau Menteri Sosial memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk PSKS dan lain-lainnya, dari Komisi VIII kemarin Alhamdulillah memberikan kurang lebih 6,5 juta bagi calon jamaah haji kita. Jadi sehingga menurun ongkos hajinya dan itu kerja keras dan tentu pendalamannya tidak seperti itu di sini, In Sya Allah tidak. Tapi yang jelas tentu fungi pengawasan dan penganggaran yang serta legislasi yang kita miliki di Komisi VIII tetap harus kita teguhkan konteksnya adalah untuk memperkuat dan memperkokoh eksistensi Kementerian Sosial sebagai leading sektor untuk perlindungan sosial dan jaminan sosial. Baik, sudah ada di tangan saya sekarang ini sudah ada 6 lembar pengajuan bertanya dan mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Karena mungkin sudah bisa merepresentasikan seperti mana biasanya kita kasih batas waktu 3 menit. Baik yang pertama Pak Maman Imanul Haq dari Fraksi PKB. Selanjutnya nanti Ibu Endang Maria. F-PKB (KH. MAMAN IMANUL HAQ): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Terima kasih Pimpinan.
8
Kawan-kawan Komisi VIII, Ibu Menteri dan seluruh jajarannya, Ada 2 hal yang pertama ketika kita mendengarkan visi misi saya melihat visi misi itu tidak lebih, kurang optimal ketika di-breakdown sehingga kurang operasional. Kalau saya ingin mengatakan bahwa intinya adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Kita ini mengacu kepada karakter manusia Indonesia Muchtar Lubis, ada 12 ciri manusia Indonesia, saya dampingi Jokowi waktu simposium di Yogyakarta 18 Agustus 2014, dia menyetir karakter manusia Indonesia Muchtar Lubis itu. Jokowi mengatakan satu munafik, orang Indonesia itu. Yang kedua enggan dan segan bertanggung jawab. Yang ketiga bersikap dan berperilaku feodal. Yang keempat percaya tahayul dan selanjutnya adalah lemah karakternya. Inilah sebenarnya tugas Kementerian Sosial bagaimana merubah mindset pola hidup dan lain sebagainya itu yang kemarin kita diskusikan dengan Pak Dirjen Andi oleh sebab itu saya ingin menekankan bahwa yang disampaikan barusan oleh Ibu Menteri itu harus mengacu kembali bagaimana memanusiakan manusia Indonesia. Mengacu kepada novelnya Pramoedya Anantatur dalam bumi manusia maka bagaimana manusia Indonesia itu bisa paling tidak seperti Nyai Ontosoroh. Dia gundik dari orang Belanda tapi dia tidak peduli label gundiknya yang penting dia bekerja keras membesarkan anak dan lain sebagainya. Saya ingin mengutip kata-kata Nyi Ontorsoroh dalam novel itu berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersukalah karena usahanya sendiri dan maju karena pengalamannya sendiri. Itu akan di-breakdown menjadi sebuah program yang sesungguhnya membuat orang tidak betah dengan kemiskinan, tidak juga memanfaatkan orang miskin jadi komoditas. Ini yang harus dipahami oleh kita karena dari berangkat seperti itu. Yang terakhir yang ke-2, saya rasa ada beberapa yang overlapping dengan Kementerian Desa dan sebagainya. Saya setuju ada beberapa point di mana optimalisasi dan komunikasi dengan beberapa kemenetrian ini menjadi saat penting. Dan validasi data dan sebagainya seperti yang kita amanatkan di anggaran APBN-P kemarin itu. Jadi saya ingin menekankan kembali bagaimana agar realisasoi dana ini betulbetul optimal tidak hanya sekedar 56,5 persen lalu bagaimana perubahan mindset dari programprogram Kemensos ini merubah orang jangan sampai betah dalam kemiskinan dan jangan menjadikan orang-orang miskin itu sebagai komoditas. Terima kasih Ketua. KETUA RAPAT: Terima kasih Kyai Maman. Kyai yang sangat senang membaca karya sastra khususnya sastra yang dihasilkan pada tahun sekitar 1965 kira-kira. Ditulis orang-orangnya, tokoh-tokoh 65, sastra 65 ini Pak Maman ini jangan langsung bilang salahi, nanti itu bisa kita review lagi. Tapi Bu Menteri, Pak Kyai Maman ini memang begitu. Tapi ini petarung. Jadi kemarin itu waktu kita Rapat Panja BPN jam 3.30 pagi kita tutup rapat. Jadi tadi barusan Pak Sodik bisikan ke saya, Pak Ketua sampaikan juga ke Bu Menteri kalau kira-kira memang diperlukan kita juga membahas sampai pagi sudah siap ini. Jadi supaya lebih lama lagi ada waktu membaca karya sastra yang lain Kyai Maman itu. Baik, berikutnya Ibu Endang Maria, selanjutnya Ibu Tri. F-PG (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Sg, S.H.): Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Nama, Endang Maria Astuti, dari Dapil Jateng IV Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen. Bu Menteri, sebetulnya kalau Pimpinan, maaf sebetulnya kalau 3 menit itu memang sangat terbatas jadi
9
apa-apa yang akan kita sampaikan kadang jadi terburu-buru dan akhirnya banyak yang terlupakan. Mungkin karena itu. KETUA RAPAT: Nanti dilanjutkan Bu, nanti kalau ada yang lupa boleh lagi. F-PG (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Sg, S.H.): Makanya karena ini Tatib sebisa mungkin saya mentaatinya walaupun ngomong pun harus dengan cepat. Jadi Ibu Menteri, jadi setelah mendengarkan sedikit apa yang disampaikan namun tadi sedikit sudah sempat membaca buku yang disampaikan Bu Menteri dari paparan tadi yaitu mengenai visi misi yang sudah disampaikan di antaranya ada beberapa yang saya catat, intisarinya adalah persoalan kita ini belum bisa terselesaikan dengan baik mengenai persoalan kesenjangan sosial. Meskipun PSKS sudah diluncurkan tetapi persoalan itu belum bisa langsung terselesaikan. Belum lagi karena ini nanti menginjak ke RPJM tentu harus lebih detail lagi harus lebih jeli lagi jangan sampai persoalan kemarin itu kemudian timbul kembali. Beberapa hal yang harus kita ingat mestinya Indonesia ini tahun 2015 ya kalau tidak salah, pencapaian MDG's itu sudah selesai mestinya. Tetapi kenyataannya dengan peluncuran PMKS yang ternyata masih menjadi masalah ini mengindikasikan bahwa ini belum selesai. Oleh karena itu harapan kita program Bu Menteri nanti untuk penanganan apakah itu rehab, rekon, dan sebagainya termasuk di antaranya satu yang kemarin di share kan juga ke teman-teman ada persoalan kube. Kube ini jangan sampai berhenti pada persoalan karena masalah makronya saja. Apalagi kita menghadapi MEA kan begitu. Kalau masyarakat kita hanya diberi kube sebagai pancingan saja, tidak diberi pelatihan, tidak diberi tindak lanjut, upaya untuk mengakseskan mereka tentu ini selesai di situ saja. Kita harapkan nanti Bu Menteri ke depan mampu memberikan program yang lebih baik lagi dari kube. Dan yang kedua mengenai peluncuran kube. Nanti harapan saya tentu jangan sampai ini oleh dinas di Kabupaten, provinsi kabupaten/kota itu dalam bentuk barang, sekali lagi harapan saya tidak diberikan dalam bentuk barang. Karena apa ini kaku sekali, masyarakatnya diberi bantuan ketika diberikan wujud barang mereka tidak bisa mencarikan solusi lain akhirnya harapan kita untuk mengangkat taraf hidup mereka pun tidak akan bisa terselesaikan. Karena apa, karena mestinya kalau belum lagi kalau misalnya barang itu mestinya 10 tinggal 7 ini menjadi persoalan juga bagaimana mereka nanti mau, ini harapannya saja. Kemudian untuk karena ini MDG's kita belum selesai, harapan untuk mengurangi angka kemiskinan, kelaparan, tentu ini menjadi prioritas dari Kementerian Sosial karena ini persoalan soaial. Jadi angka kematian ibu (AKi) ini sangat tinggi, kemudian gizi juga masih meskipun ini mungkin beririsan juga dengan Komisi IX, tetapi ini konsentrasi dari Kementerian Sosial saya kira tidak kecil. Jadi harapan kita MDG's ini mampu dieliminir oleh program Kementerian Sosial. Sebetulnya masih banyak Pimpinan, tapi kalau nanti masih bisa nambah sangat berterima kasih sekali, baru satu point yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Ibu Maria. Nanti kita kasih tambahan lagi. Sebetulnya Ibu sudah pakai waktu 5 menit, tapi 2 menit pertama menjelaskan singkatnya waktu tadi itu saja sudah 2 menit, makanya saya kasih toleransi waktu 5 menit. Jadi tidak ada masalah.
10
Baik, yang berikutnya Ibu Tri Murny dari Fraksi Nasdem. F-P.NASDEM (Hj. TRI MURNY, S.H.): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII beserta rekan-rekan Komisi VIII, Yang saya hormati Ibu Menteri Sosial beserta jajarannya, Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tahun 2016 pengajuan pendanaan jaminan kesehatan sosial atau program keluarga harapan berdasarkan renstra sebesar 8,7 trilun, dan berdasarkan usulan rencana kerja pemerintah atau PKP sebesar 8,5 triliun pertanyaan saya apakah pertimbangan yang paling mendasar untuk menaikkan pagu anggaran kesejahteraan sosial atau bantuan tunai bersyarat atau PKH pada tahun anggaran 2016. Pertanyaan kedua, dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana tahun 2016 Kemensos mengajukan anggaran pembentukan kampung siaga bencana sebanyak 135 lokasi. Penguatan kapasitas masyarakat menghadapi bencana memang sangat penting, pertanyaan saya pertama, masing-masing kampung siaga bencana memeroleh alokasi anggaran negara berapa kemudian sudahkah pembentukan kampung siaga bencana yang dilaksanakan selama ini dinilai efektif sehingga benar-benar terjadi penguatan kapasitas masyarakat. Selanjutnya indikator apa saja yang digunakan untuk mengukur dampak pembentukan kampung siaga bencana terhadap penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Ibu Tri murny. Berikutnya Pak Abdul Fikri dari fraksi PKS nanti dilanjutkan Pak Choirul Muna. F-PKS (Drs. ABDUL FIKRI, M.M.): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Fikri dari PKS. Jateng IX, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Yang pertama, meskipun saya sudah menyampaikan ke Pak Andi kemarin tapi karena bukan didesain itu, jadi saya tanyakan di sini lebih lengkap. Saya dari Dapil dan kemudian ketemu dengan beberapa kepala desa tepatnya karena berbatasan dengan Jawa Barat jadi sebutannya juga bukan kepala desa tapi Pak kuwu karena mereka tidak berbahasa Jawa. Bahasanya Sunda. Tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Jawa, jadi bahasanya Sunda saja. Banjarharjo Pak. Banjarharjo, Salem, itu semuanya pakai bahasa Sunda tidak ada pakai bahasa Indonesia. Terutama tadi yang program KKS itu sampai sekarang ini memang tadi mungkin karena belum sampai atau mungkin targetnya. Kita minta informasi targetnya kapan, karena sebentar lagi kita akan balik lagi ke sana. Sebentar lagi kan setelah tanggal 24 kita kan akan ke Dapil lagi, jadi tentu akan ditanyakan lagi. Jadi masih jadi momok buat mereka, mereka selalu dipojokan, disalahkan, karena konon katanya beberapa di antaranya memang tidak sesuai sasaran artinya yang mestinya berhak menerima tidak menerima, tidak ada daftarnya, tetapi yang pokoknya sebaliknya. Yang mestinya menerima tidak ada daftarnya, yang ada daftarnya padahal tidak layak untuk menerima, begitu kira-kira menurut penilaian mereka. Itu yang pertama, kemudian yang kedua ini kalau sudah sampai pagu indikatif kalau menurut
11
Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional itu kan mestinya kelihatan hasil musrenbang. RKP inikan hasil akhir dari musrenbang. Kita tidak melihat bahwa ini adalah hasil serapan dari bawah. Kita tidak tahu mana program yang muncul ini sesungguhnya dari bawah. Sistem perencanaan pembangunan nasional kan ada bottom up, ada top down, ada politik, partisipasi dan teknokratik. Ini sepertinya top down dan teknokratik saja. Jadi semuanya seperti apalagi visinya tidak ada visi Kementerian Sosial sekarang. Visinya adalah visi presiden. Sehingga seolah-olah ini semua dari atas. Jadi ini apa betul, ini tentu perlu penjelasan. Kemudian yang terakhir sejauhmana ini tadi konsep anak negara karena memang banyak diskusi tentang anak yang apa ya, tidak jelas ini. Karena inikan nanti kalau sesuai dengan definisinya anak negara kan anak yang dipelihara oleh negara berdasarkan putusan pengadilan, saya tidak tahu ini nanti juga karena tadi dibuka oleh Bu Menteri juga sampai mana. Sejauhmana, kemudian Kementerian. KETUA RAPAT: Sebentar Pak Fikri, itu definisi dimana dapatnya? F-PKS (Drs. ABDUL FIKRI, M.M.): Dari bukan apa namanya, namanya apa? Kamus Pak Dari Kamus. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Jadi Pak Fikri ini tadi batuk-batuk Bu. Jadi mulai pembicaraan batuk-batuk, kalau Ibu tadi karena terlalu banyak bahasa Inggris. Kalau Pak Fikri ini karena terlalu banyak menyebut kaspia dan musta'zir. Itu pembahasan BPIH, jadi akibatnya batuk. Baik Bu Menteri tadi waktu Ibu menunjuknunjukan kartu tadi itu, saya lalu teringast memori saya pada saat Presiden Jokowi kampanye kan. Persis itu oh kartu ini untuk ini, kartu ini untuk ini. Persis ya kan, ada iklannya itu kalau tidak salah. Tapi Bu Menteri, ini kita ini memang serius ini walaupun kelihatan agak senang-senang tapi kita selalu serius soal kartu-kartu dan lain sebagainya. Kemarin saya minta Pak Andi menjelaskan itu apa hubungan kartu A, kartu B, kartu C, tadi saya diwawancari wartawan soal BPJS. Ternyata pemerintah tak sanggup Bu untuk menanggulangi kebutuhan anggaran BPJS itu karena minatnya ternyata besar dan sementara alokasi anggaran subsidi silang yang diharapkan oleh pemerintah itu tidak berjalan seperti yang biasanya. Sementara kita di sini kan ada KIS juga. Sebetulnya yang tadi saya ingin tekankan itu juga mungkin selagi saya masih ingat itu korelasi antara semua kartu-kartu itu. Dengan program kementerian lembaga yang lain yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa di banyak kementerian lembaga juga ada program-program itu. Ini penting supaya kawan-kawan Komisi VIII ini juga bisa membantu Kementerian Sosial menjelaskan ke masyarakat langsung kepada konstituennya masing-masing, karena kalau tidak nanti ditanya, Pak saya ilegible tidak saya menerima KKS atau PSKS itu. Kemudian persyaratannya dan lain sebagainya itu kan mesti harus obyektif sehingga bisa kita jelaskan. Dan korelasinya kalau tidak selesaikan secara singkat setiap orang yang mendapat PSKS bisa mendapat KIS, bisa mendapat KIP. Lalu pertanyaannya apakah bisa BPJS, apakah kaitan KIS dengan BPJS, apa dan segala macam dengan programnya menteri pendidikan, dan program kerja mungkin di Kementerian Wira Usaha dan lain sebagainya itu. Nah ini mungkin yang pertanyaan sisipan dari saya Bu Menteri. Berikutnya Pak Choirul Muna. Nanti bersiap-siap Pak Purnamasidi.
12
F-P.NASDEM (Drs. KH. CHOIRUL MUNA): Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh: Pimpinan beserta rekan-rekan semuanya Komisi VIII yang terhormat, Ibu Menteri serta jajarannya yang kami hormati, Perkenalkan nama saya Choirul Muna Dapil VI Jawa Tengah, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, dari Partai Nasdem. Melihat dari perkembangan-perkembangan anggaran dan juga masalah renstra yang berhubungan dengan masalah-masalah perlindungan dan jaminan sosial, kami melihat di sini memang di sini ada suatu peningkatan yang signifikan dan saya terus terang sangat bangga untuk persoalan-persoalan masalah PKH sebetulnya. Karena terus terang peningkatan kualitas dan indeks bantuan PKH ini akan menambah sampai SMA. Di sini mohon maaf karena sekarang ini di Kementerian Agama itu akun 57 itu dihapus, sehingga yang namanya bantuan BOS itu tidak ada yang berwujud uang. Maka ini banyak pemiskinan-pemiskinan untuk madrasah-madrasah mulai dari RA, MI, MTSNM SMA. Oleh karenanya program-program masalahmasalah yang berhubungan dengan ba ntuan rakyat miskin yang ada di sini, itu sangat dibutukan. Betul ini, hanya saja persoalannya satu. Seperti apa yang kemarin Pak Andi paparkan bahwa kami ini belum melihat berapa, sejauhmana, sebaran-sebaran masalah yang berhubungan dengan masalah PKH ini. Kami sejak awal Komisi VIII sejak awal minta untuk data-data sebaran untuk PKH khususnya di dapil-dapil Anggota DPR Komisi VIII ini sampai sekarang ini kami tidak diberi data-datanya, sehingga kami tidak tahu bahwa siapa yang mendapatkan dan seberapa jauh dia akan mengangkat dari kemiskinan-kemiskinan itu kami tidak tahu terus terang. Oleh karenanya betul Bu Menteri kami mohon dengan hormat bahwa Komisi VIII ini masalah data seberannya mohon diberi. Sehingga kami bisa memantau mengawasi juga membimbing mereka bagaimana bisa lebih ada suatu peningkatan. Kemudian yang berhubungan dengan masalah program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan terus terang kami ini mengatakan bahwa di sana itu ada RTLH yang sekarang ini namanya rutilahu. Begitu ada rutilahu itu sangat seksi dan sangat hebat yang namanya Komisi VIII, hanya saja apa yang saya beri dengan apa yang dia minta itu saat jomplang. Jadi sebuah ... yang sangat jomplang oleh karenanya saya mohon betul persoalan masalah RTLH rutilahu anggarannya untuk dinaikkan. Ya, maksudnya jatah, ya kedua-duanya kan. Jadi akan sangat merasa begitu luar biasa dia menyatakan terima kasih karena rumah ini yang begitu reyotnya kita bisa membangun, mereka sangat membutuhkan itu. Manakala kita bisa membangun dia menangis sujud syukur kepada Allah SWT ini adalah pengangkatan kepada rakyat yang miskin. Oleh karenanya kami mohon persoalan-persoalan masalah peningkatan kesejahteraan kemudian juga masalah rehabilitasi rumah yang tidak layak huni ini untuk bagaimana bisa lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih. Wallahulmuwafiq Ila Aqwamithariq. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh . KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Kyai Muna. Yang berikutnya Pak Purnamasidi dan setelah itu dilanjutkan Pak Bisri Romli.
13
F-PG (H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI): Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Pimpinan Komisi VIII dan Bu Menteri beserta jajarannya yang saya hormati, Saya H. Muhammad Nur Purnamasidi dari Dapil Jawa Timur IV, Jember, Lumajang dari Fraksi Partai Golongan Karya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah sekedar mengingatkan saja pada Bu Menteri dan jajarannya, bahwa posisi Kementerian Sosial hari ini menurut saya itu tugas dan kewajibannya sangat luar biasa dibanding sebelum-sebelumnya. Tentu ini berdampak pada kesiapan lembaga dan sumber daya manusia di setiap jajaran mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Ini yang ingin saya ingatkan. Kenapa, karena misalnya saja saya membayangkan di Lumajang itu untuk mengatur banyak kegiatan misalnya apalagi di situ ada 11.000 PKH, dinas sosialnya hanya kantor sosial Bu, Eselon IV atau Eselon III itu, Eselon III ya. Ini yang saya maksud jangan sampai ini menurut saya sangat ideal tapi kesiapan dalam hal kelembagaan karena itu, mohon ini diperhatikan menyangkut misalnya juga evaluasi atas beberapa tenaga pendamping di PKH atau PKSK. Temuan saya di lapangan misalnya ada banyak tenaga pendamping PKH yang mulai 2007 sampai sekarang itu masih jadi pendamping. Tanpa ada saya lihat tanpa ada proses evaluasi yang cukup baik karena beberapa saya temukan ya sebatas mendampingi tapi kemudian bagaimana seperti target Ibu tadi misalnya 3 tahun kemudian menjadi dia dibantu untuk pengembangan rumahnya sampai kemudian tahun keempat kemudian diberikan ekonomi produktif itu, ini yang hampir di beberapa tempat yang saya dapatkan di Jember dan Lumajang di Dapil saya itu belum. Mungkin harus dilakukan evaluasi terhadap para pendamping. Termasuk mungkin juga perlu dipertimbangkan kesenjangan honor antara pendamping PKH dengan PKSK Pak. Bayangkan ini menurut saya problem secara psikologis ini berpengaruh. Bayangankan dengan cakupan kerja yang sangat luar biasanya PKSK ini dihonor dengan 200.000, -, sisi lain PKH ini, pendamping PKH 2.250.000,- ini secara psikologis menurut saya ini cukup mengganggu. Tolong ini dipertimbangkan. Yang terakhir menurut saya ini saya hanya ingin melihat masalah postur anggaran. Saya tadi bacabaca tentang postur anggaran Kementerian sosial ini, sejak awal di rapat-rapat pertama memang saya sudah ingin sekali ada postur ideal menyangkut anggaran di Kementerian Sosial. Misalnya anggaran Kementerian Sosial untuk 2015-2016 ataupun untuk yang 2016 menurut saya posturnya masih sangat timpang ini. Misalnya untuk Linjamsos 80 persen, untuk rehabilitasi sosial 7,8 persen, pemberdayaan sosial 8,5 persen, pengawasan 0,3 persen, menurut saya ini belum ideal Pak. Jadi kalau memang ini menjadi bagian yang saling melengkapi melakuan penguatan-penguatan, menurut saya ini belum ideal. Seharusnya tidak terlalu jauh ketimbangan antara misalnya antara direktoratlah. Saya pikir ini perlu dipertimbangkan lagi, apalagi kemudian anggaran pengawasannya saja hanya 0 koma sekian persen, saya pikir itu yang menjadi beberapa catatan saya terkait dengan beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Ibu. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Belum Pak, belum saya persilakan Pak Bisri.
14
Baik, Berikutnya Pak Bisri Romli cuma begitu saya melihat dan menatap ke sana kok muka saya agak sedikit bercahaya di sebelah situ. Ya kan, Pak Bisri kelihatannya lebih muda 20 tahun itu malam ini. Makanya jangan terlalu panjang Pak. Silakan Pak Bisri. F-PKB (Drs. H. BISRI ROMLY, M.M.) Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh . Ketua dan Wakil Ketua, dan teman-teman Komisi VIII, Bu Menteri dan jajarannya yang kami hormati, Saya menyimak di halaman 3 bahwa penyandang disabilitas dan lanjut usia, saya tertari Bu, ada penyandang disabilitas itu ada dua. Yang pertama cacat sejak lahir, yang kedua cacat di kemudian. Tadi Ibu menunjukkan ada Kartu Sehat, Kartu Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera. Nah ini yang kaya yang tidak dikehendaki lahir kalau menurut saya beda, ada orang yang lahir karena idiot, idiot itu setiap daerah ada dan itu tidak terlalu banyak. Kalau mungkin idiot itu apa ya, ya orang umur 15 seperti umur 5 tahun. Keterbelakangan mental, kalau ini definisi ini Bu Menteri sepakat dengan Komisi VIII ada kartu khusus yang itu saya pikir itu luar biasa. Ada tambahan kartu khusus yang idiot. Ini saya pikir di setiap daerah ada. Bahkan kalau orangtuanya agak lumayan kaya, mampu menyekolahkan di SLB. Kalau tidak ya dibiarkan dan ini menurut semua masyarakat inilah yang sebetulnya tidak dikehendaki kelahirannya. Mas Fikri, bukannya barangkali itu. Bahkan ini kita wajib menyantuni Bu karena itu dianggap kikir. Kikir itu kalau dalam Yusuf Al Qordhowi fikuzakat adalah seseorang yang cacat yang tidak mampu bekerja dan harus disantuni oleh kita. Oleh karena itu saya mintakan kepada Bu Menteri mampu menciptakan kartu khusus. Yang kedua ada pelatihan untuk meningkatkan kualitas fakir miskin ya, itu ada pelatihannya di tenaga kerja, Kementerian Tenaga Kerja. Permodalannya sebagian dari Kementerian Sosial, ini pernah ada. Ya apa namanya ya, ini pelatihan ini nanti modalnya ini. Ini pelatihan ini modalnya ini, ini nelayan nanti dari itu beli kapal. Ini pedagang pakai ... Pernah ada sinergi antara Kementerian Tenaga Kerja dengan Kementerian Sosial. Barangkali itu saja. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh . KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Kyai Bisri. Ini kartu apa tadi namanya itu? Rencananya apakah setiap orang punya PSKS pasti dapat kartu Bapak itu? Kan tidak bisa itu kan. Tadi kan yang setiap PSKS pasti kena semua, nanti kalau ditambah satu lagi kena lagi semua itu bisa dan itu ditaruh dimana Pak. Kalau orang dia tidak tahu itu kartunya gunanya apa kok, kan mau dikasih ke dia maksudnya kan Pak. Itu mau dia bawa-bawa sendiri? Atau digantung F-PKB (Drs. H. BISRI ROMLY, M.M.) Ini ada walinya. KETUA RAPAT: Tidak, ini maksudnya supaya jelas ini maksudnya apa.
15
F-PKB (Drs. H. BISRI ROMLY, M.M.) Jadi ada walinya yang mengantarkan SLJ ini ada kartunya. Karena banyak anak-anak tersebut sering orang tuanya tidak mampu walau agak kaya. Itu yang menurut saya tidak dikehendaki kelahirannya. Dan setiap daerah itu mungkin 5 atau 10, tapi kalau ini bisa tercipta alangkah luar biasa barangkali. KETUA RAPAT: Saya kira bagus juga, cuma memang bukan dia yang pegang kartunya. Mungkin keluarganya kan, keluarganya kalau mau ambil benefit dari pemerintah itu. Baik, berikutnya Pak Kusdiyanto. Bersiap-siap nanti setelah ini Pak Iqbal Ramzi. Mohon lebih arif sedikit waktunya sudah hampir pada titik terakhir. F-PAN (Drs. H. KUSWIYANTO, M.Si.): Ya mudah-mudahan 10 menit. Pimpinan Rapat dan seluruh Pimpinan Komisi yang saya hormati, Seluruh Anggota Komisi VIII, Ibu Menteri Sosial dan seluruh pejabat Kementerian Sosial yang saya hormati, Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama bertanya yang disampaikan mulai dari visi negara visi pembangunan nasional visi strategi dan lain-lain saya yakin di pemerintah sudah dikaji dan saya yakin sudah punya tenaga ahli. Tetapi tentu saya sangat berbahagia kalau secara teori bisa dijelaskan kepada kita tentang visi pembangunan nasional yang sekaligus hanya diturunkan begitu saja di seluruh kementerian di Indonesia ini. Karena setahu saya kan biasanya itu dibreakdown lebih kecil di masing-masing kementerian karena tupoksinya memang berbeda-beda. Saya tidak tahu secara teoritis apa sudah benar. Setahu saya begitu, ini mohon maaf. Saya belum profesor sehingga tidak tahu. Kemudian yang kedua saya mohon dengan hormat barangkali saya membayangkan setelah ada visi misi ini kita minta peta masalah yang dihadapi Kementerian Sosial ini di Indonesia, syukur kalau itu diangkakan. Sehingga kira-kira kalau kuantitatif ini mohon maaf memang sulit kan untuk diukur. Tetapi kalau itu dijelaskan secara kuantitatif kira-kira selama 5 tahun ini penurunan dari sentuhan program-program Kementerian Sosial itu kira-kira targetnya berapa Target kemiskinan, target segala macam, lalu berbagai macam sentuhan itu. Karena kan sudah ada Badiklit, Badiklit itu menurut saya tugasnya memberikan gambaran secara utuh. Kalau gambaran secara utuh ini betul-betul dipetakan lalu setelah itu dirinci saya yakin ini lebih gampang ke depan untuk diukur. Tapi ini agak susah untuk diukur keberhasilannya. DPR pun agak susah untuk menilai ukuran-ukuran keberhasilan. Yang berikutnya mulai dari visi kemudian misi, kemudian kumpulan 9 agenda priroritas yang Kementerian Sosial menjadi diambil 4, setelah itu dijabarkan arah kebijakan dan strategi. Saya membayangkan arah kebijakan strategi itu kemudian setelah itu apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Dirjen. Kira-kira kan semuanya bisa dijabarkan. Setelah dijabarkan selalu diorientasikan pada program, baru setelah itu uang. Saya melihat di beberapa ini ada kira-kira yang Badiklit itu saya buka-buka, kira-kira nyantolnya dimana, ini belum nyantol. Kira-kira apa ini masih bisa diubah. Kalau bisa diubah tentu kan menjadi sesuatu yang dikaji, toh inikan masih akan dilaksanakan tahun 2016. Selanjutnya saya setuju dengan Kyai Maman, memang ada beberapa hal yang sepertinya ada yang tumpang tindih. Barangkali nanti perlu di revisi. Katakanlah Nawacita ketiga mulai satu sampai delapan. Itu ada beberapa yang tumpang tindih tentu kalau itu lebih rijid lagi, menurut saya sesuatu yang luar
16
biasa. Berikutnya Nawacita 8 dan 9 itu ada arah penguatan kelembagaan SDM, penyelenggara kesejahteraan sosial, penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial, tapi yang di bawahnya ini bukan penyelenggara tetapi langsung kepada sasarannya. Barangkali statement yang arah kebijakan itu perlu diubah. Saya tidak tahu cara ngubahnya bagaimana, karena di situ jelas penguatan kelembagaan SDM dan penyelenggara karena penyelenggara menurut saya ini isinya kan tidak seperti yang di bawahnya itu. Barangkali itukan perlu dikoreksi. Baru saya ingin penjelasan lagi tentu antara usulan RKP, renstra dan usulan Kementerian Sosial yang itu ada perbedaan dan ternyata perbedaan itu setelah itu menimbulkan beda triliun atau miliar, 2 koma berapa itu, perbedaan yang menjadi selisih 2,7 triliun. Menurut saya itukan sangat tinggi. Saya yakin renstra, usulan RKP, dan Kementerian Sosial itu kan pasti ada koordinasi. Yang kedua, tentu kalau perbedaannya sangat tinggi ini kan mesti ada asumsi-asumsi mengapa yang terjadi berbeda. Saya sampai melihat membandingkan satu-satu ada yang suatu saat itu renstranya lebih besar, ada yang suatu saat RKP nya lebih besr dan lain-lain. Tentu saya ingin penjelasan biar kami tambah ada pengayaan mengapa ada asumsi-asumsi seperti itu. Yang terakhir Kyai Maman tadi menyitir beberapa, tapi saya mencoba untuk membikin sendiri. Saya setuju bahwa ke depan ini kemandirian terutama yang miskin menjadi tidak miskin dan lain-lain itu kita setuju. Tapi tentu kita ingatkan program mulai zamannya Pak Harto kemudian Menteri pemerintah berikutnya sampai SBY berkaitan dengan penguatan kemiskinan itu hampir di semua lini itukan ada. Termasuk dulu Pak Adi Sasono yang menggulirkan segala macam itu kan banyak setelah itu uangnya hilang di tengah jalan. Tentu ini menjadi perhatian yang serius. Teman saya ini membuat mencoba karakter, ini merubah revolusi karakter bangsa ini kan terus terang saya belum bisa menangkap apa sebetulnya yang bisa diubah dari apa menjadi apa. Ini hampir di semua kementerian saya lihat saya belum menangkap itu sesungguhnya. Keluhannya tiba-tiba kan hanya muncul nilai-nilai kepahlawanan begitu kira-kira. Saya khawatir ini hanya mencari-cari apa pasnya, apa pasnya, tapi tidak jelas. Apa sesungguhnya yang mau direvolusi, karakter apa yang belum pas dan lain-lain, tentu ini ada penjabaran mumpung kita masih membahas. Dan tentu kalau saya dengar kan kemarin ada Menteri Pemberdayaan Perempuan, dan lain-lain, kok beda-beda. Menangkap tentang revolusi karekter ini kok beda-beda. Padahal rujukannya sama dari visi nasional. Mestinya di semua kementerian berkaitan dengan revolusi karakter bangsa itu kan mestinya sama. Kok ada tafsir sendirisendiri antara Kementerian Sosial, antara kementerian ini, kok tafsirnya beda-beda. Barangkali ini juga ada penjelasan karena kalau beda-beda saya yakin susah untuk diukur. Tentang revolusi karekter ini. Ini betul-betul butuh penjelasan. Saya hanya bisa membayangkan begini, karakter inikan ada karaktetr pengemis berarti kan peminta. Yang kedua adalah karakter perampok, inikan lebih luar biasa. Ada karater-karakter karyawan, karyawan itu kan nrimo and fandum. Berapa yang diberikan gajinya seperti itu. Harapan kita kan ke depan itu karater pengusaha. Pengusaha itu seorang yang punya mental luar biasa, dia gigih, dan lain-lain. Arahnya ketika mandiri kira-kira seperti itu. Kelima menurut saya adalah karakter orang yang sakit hati. Dan di Indonesia banyak yang karakter sakit hati. Saya kira pas 3 menit. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh . KETUA RAPAT: Saya cuma khawatir saja Pak Kus, bukan saya tidak kasih waktu. Nanti dikira orang mentangmentang satu fraksi dikasih lebih lama, itu tidak betul. Baik, berikutnya Pak Iqbal Romzi, tapi sebelumnya saya ingin punya permintaan Pak. Bisa tidak malam ini tidak usah baca pantun dulu. Kalaupun mesti harus baca pantun, coba pantunnya
17
berkenaan dengan Ibu Menteri. Nah ini pesanannya. Silakan Pak. Bersiap-siap nanti setelah ini Ibu Rustadi. F-PKS (Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang saya hormati, Kemudian Ibu Menteri dan seluruh jajaran dirjen yang hadir pada malam hari ini Kementerian Sosial yang saya hormati, Saya Muhammad Iqbal Romzi Dapil Sumatera Selatan II, 11 Kabupaten/kota dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Salah satu hak pemimpin itu untuk ditaati. Maka saya juga akan menunaikan kewajiban saya mentaati Pimpinan Komisi VIII bikin pantun untuk Bu Menteri. Pas sekali, memang yang dikarang itu. Kalau saya tahu itu jangan soal Ibu Menteri. Buah Delima dicampur jambu. Pinang dibelah dioleskan madu. Sudah lama kita tidak bertemu senang berjumpa lepaslah rindu. Kalau tidak RDP ini tidak ketemu kita Bu. Maksud kita ini kapankapan kita juga bareng turun ke bawah sama Bu Menteri, begitu kan. Ibu Menteri salah satu hak daripada setiap Anggota DPR ini dan disumpah adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat, aspirasi di daerah. Pertanyaan kami, masih memungkinkan tidak kami ini menyampaikan usulan program yang terkait Kementerian Sosial ini. Dan ini disampaikan disumpah kita untuk itu. Pertanyaan yang kedua adalah saya sangat tergugah dengan visi membangun negara ini dari pinggiran dari desa. Saya melihat kegiatan atau program pendidikan pelatihan dan pengembangan ini Kementerian Sosial itu ada penelitian kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial bidang penanganan fakir dan miskin perlindungan dan jaminan sosial. Angkanya sama 42,5 di renstra 2015 dan juga usulan RKP juga sama 42,51. Saya rasa ini satu penelitian yang berulang-ulang, apakah semakin banyak diteliti semakin banyak pula masalahnya itu. Kemudian sejauhmana hasil penelitian Ibu memberikan manfaat dalam bentuk program aksi dari ragam-ragam permasalahan yang diteliti itu. Kalaulah tidak barangkali apa gunanya ini, atau manfaatnya ya cukup besar juga ini. Kami pernah kota Makassar betapa hebatnya di kota Makassar itu walikotanya sayau singkat ya Pak Wali saya bilang saya namai kartu anda itu sebagai Krisna, kartu ringkas serba guna. Dengan satu kartu bisa digunakan banyak manfaatnya begitu. Saya rasa mungkin kita berpikir itu pula. Mungkin satu kartu saja nanti ke depan itu kan yang serbaguna tadi. Supaya memudahkan masyarakat untuk menggunakannya. Jadi kita mohon barangkali bagus juga ke kita hasil-hasil penelitian itu. Apalagi saya ini cukup konsisten bahwa fakir dan miskin ditanggung oleh negara. Fukuqoro wal masakin, salah satu ansaf dari asnaf yang wajib diberikan zakat kepadanya. Kemudian saya bertanya juga bagaimana dengan nasib para anak yatim dan piatu yang tidak mampu untuknya. Seperti apa juga kepedulian kita kepada mereka. Masih berapa lagi waktu Pak? KETUA RAPAT: 30 detik Pak. F-PKS (Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI): Selanjutnya saya juga kaget terkait dengan penanggulangan kemiskinan perkotaan. Dan juga angkanya 2,3 ya dan juga kemudian 203. Ini cukup besar juga. Pikiran saya mungkin apakah orangorang desa saja yang sangat miskin, bagaimana dengan orang-orang kota yang barangkali peluangnya lebih besar. Ini bagaimana kaitannya dengan hasil penelitian tadi kira-kira, kok di kota
18
masih besar angkanya. Apakah geliat perekonomian di kota tidak berimbas kepada mereka dan sebagainya. Sudah barang tentu semuanya ada hikmahnya, tapi kita juga tidak boleh membiarkan miskin dan itu berjalan terus ya ada upaya-upaya untuk menyantuni itu juga barangkali perintah agama terkait dengan asnaf bagian yang wajib diberikan zakat kepadanya. Kalau ingin berpikir jernih bacalah basmallah pahala berwudhu. Kalau bukan takdir Illahi tidak akan rela menjadi fakir. Ya memang itu takdir. Tapi kita harus ada kewajiban kepada mereka. Kira-kira apa program-program yang lebih menggigit lagi, yang betul-betul terasa dan dirasakan oleh masyarakat. Kemarin sudah dilaporkan kepada kita bahwa ternyata program PHK itu dari sekian program yang berada di mana-mana justru lebih efektif, lebih efisien. Kita salut untuk itu. Oleh karena itu sekali lagi perlu barangkali peningkatan penguatan apalagi terkait dengan sekarang ini kita mulai dari desa, satu desa 1 miliar, ini juga barangkali numpuk dana itu. Tapi penting juga pendampingan. Tapi ingat pendampingan jangan berubah menjadi sebaliknya penjampingnya, oleh karena itu evaluasi sangat penting apakah mereka sudah berbuat sesuai dengan ... yang ada dan mungkin kita fokus mereka karena pendampingan sangat menentukan. Ya petunjuk istilahnya kan. Karena itu masyarakat sangat-sangat menginginkan, karena apa karena kalau mereka tidak diadvokasi sudah, mereka tidak bisa memanfaatkan kube sekedar kube tapi sekedar terlaksana, outcomenya tidak terlihat jelas karena mereka ingin sesuatu yang sangat segar dan habis hari itu juga kalau perlu. Oleh karena itu mindset ini terkait dengan revolusi mental. Nah terkait dengan revolusi mental yang konkret seperti apa kita membangun apa istilahnya itu di kalangan orang-orang miskin ini tapi yang paling bagi kita pendidikan karakter atau revolusi mental. Revolusi itukan ada kesan itu cepat ya, untuk cepat berbeda dengan evaluasi. Demikian saja Ketua, atas anggukannya saya paham juga. Orang cerdas paham isyarat. Demikian saja. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh . KETUA RAPAT: Jadi pas tahalul kemarin itukan kita Umrohnya tengah malam Bu. Karena kita juga tidak mau orang melihat kalau Anggota DPR ini ke sana seolah-olah mau ibadah. Kita tugas, maka karena itu di luar jam kerja yaitu tengah malam. Jadi Pak Iqbal Romzi ini tahalulnya itu bayarnya kan janjianya 10 Real, begitu sudah selesai diminta orang Arab 20 real, ya sudahlah sekalian berinfaq kepada orang Arab. Jadi luar biasa. Itu menaikan citra bangsa Indonesia juga itu sebenarnya. Mampu memberi sesuatu tambahan kepada orang Arab, kan begitu. Baik, Ibu Menteri, berikutnya kita persilakan kepada Ibu Ruskati dari Partai Gerindra, Setelah itu terakhir Pak Fauzan Harun. Silakan Pak. F-P.GERINDRA (Dra. Hj. ANDI RUSKATI ALI BAAL): Terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati Pimpinan beserta Bapak/Ibu Anggota Komisi VIII, Ibu Menteri beserta jajarannya, Tadi telah dipaparkan oleh Ibu Menteri tentang tujuan Kementerian Sosial untuk tahun 2015, dan tahun 2019. Lupa memperkenalkan diri. Nama saya Rustati dari Dapil Sulawesi Barat dari Partai Gerindra. Tujuan Kementerian Sosial tadi sudah dijelaskan bahwa salah satunya adalah meningkatkan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kalau saya kaitkan dengan data BPS bulan September 2014 jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 27,72 juta jiwa atau 10,96 persen. Mengingat tadi sudah dijelaskan oleh kawan saya bahwa dalam Pasal 34 34 Undang-
19
Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pertanyaan saya Bu Menteri, bagaimana kebijakan dan strategi Kementerian Sosial dalam melihat RPJM Tahun 2015-2019 dalam mengatasi kemiskinan yang tersebar di seluruh provinsi, yang tersebar di seluruh Kabupaten/kota terutama pemerataan program yang ada mengingat sering terjadinya keberpihakan program yang tidak merata. Itu yang dalam pengentasan kemiskinan, karena kita tahu bahwa tidak terlalu paham bagaimana standar penilaian yang mana sangat miskin, yang mana kurang miskin, dan mana yang miskin sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bagaimana kebijakan atau mensinkronisasikan program pengentasan kemiskinan yang ada di Kementerian, kemudian yang ada di Provinsi dan pemerintah kabupaten, sehingga program kemiskinan ini akan efektif dan dapat mengurangi jumlah penduduk yang miskini yang ada yang sekarang. Itu saja dua, Bu Menteri mohon penjelasannya karena memang yang diperlukan ini adalah bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial untuk di daerah-daerah yang sangat miskin. Hanya itu yang saya sampaikan Pak Ketua. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Bu Ruskati. Berikutnya yang terakhir dari Anggota Pak penurunan mohon .. dan sekali ini pertanyaannya jangan sampai 10 pertanyaan seperti waktu dengan menteri negara mohon dipersingkat. Silakan Pak Fauzan. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN H, SH, M.Kom. I): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh . Pimpinan dan kawan-kawan Anggota Komisi VIII, Ibu Menteri Sosial dan jajarannya, Nama saya H. Ahmad Fauzan Harun dari dapil DKI I Jakarta Timur, Partai Persatuan Pembangunan. Yang ingin saya sampaikan Pak Ketua, sedikit saja karena terakhir ya. Ternyata memang lembar pertanyaan saya itu terselip di Choirul Muna. Mestinya saya awal-awal makanya ketawa saja ini dan yang paling beda di antara kami di sini ada yang lebih ganteng hari ini yaitu yang tadi disebutkan Pak Bisri Romly, ada lagi yaitu Pak Pak Fikri hari ini berpenampilan pakai peci, mudahmudahan seterusnya. Supaya saya ada kawannya. Ibu Menteri, program Kementerian Sosial itu sangat mulia sekali dan program yang Ibu emban itu ada di kementerian-kementerian lain seperti Kementerian Agama, adanya zakat, ada wakaf, adanya Bansos, tentu di Kementerian Agama, ada lagi di bantuan energi yaitu subsidi bbm. Ibu Menteri ini programnya banyak sekali, ada KIS, ada KIP, ada KKS, ada rutilahu, ada PKH, ada kube, semua sangat mulia dalam rangka menjalankan di dalam Hadist Nabi yang menyatakan Hadzal Fakru Hayatunal kufro Jadi mudah-mudahan orang-orang fakir yang ada di Indonesia ini jangan sampai mendekati kekufuran maka pemerintah terpanggil dengan mendirikan Kementerian Sosial. Pertanyaannya apakah ada pengaruhnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kementerian lain seperti menaikan bbm, kemudian menguatnya dolar, dan naiknya bahan pokok makanan di Indonesia. Menurut penelitian ini menambah kefakiran, menambah kemiskinan. Ini ada kaitannya tidak program-program yang dilaksanakan oleh Ibu Mensos ini. Begitu ya. Yang kedua di dalam paparan ini saya cari-cari usul tahun 2016 tidak kelihatan nominalnya dari rekapitulasinya. Perprogram ada, tapi rekapitulasinya tidak. Sehingga tidak kelihatan jumlah yang akan diusulkan itu nol. Itu pendapat saya.
20
KETUA RAPAT: Lanjut Pak. Saya kira masih ada waktu sekitar 50 detiklah ya. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN H, SH, M.Kom. I): Satu lagi, satu lagi Pak. Saya mencermati dari realisasi anggaran Kementerian Sosial tahun 2015 Pak, ini dalam belanja pegawai sudah 24,8 persen, belanja barang 6,43 persen, belanja modal 0,74 persen, bantuan sosial 56,5 persen, total rata-rata 45,65 persen. Nah kita baru Januari Februari Maret, nah April belum habis ini. Berarti kementerian Ibu ini perlu mendapatkan reward dari pemerintah. Mudah-mudahan anggarannya besar. Ketika saya di Kementerian Agama karena terealisasinya lancar, kita dapat ... Itu yang kok tanya terus Pak. Karena Ibu tidak memaparkan di dalam paparannya. Apakah ada hambatan di dalam melaksanakan program-program Kementerian Sosial ini. Dan upaya apa saja dalam menyelesaikan hambatan itu. Barangkali itu Pak kalau sudah melihat. Wallahul Muwafiq Ila Aqwamithariq. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh . KETUA RAPAT: Sebelum kita lanjutkan, inikan sebetulnya kesepakatan tadi jam 09.30, ini sudah jam 09.40. Jadi kalau saya usul nanti setelah selesai semua buat respon dan masukan dan saran kepada Bu Menteri nanti dijawab oleh Bu Menteri. Begitu kita selesai jadi akan kita tutup. Jadi batas waktunya mungkin sekitar jam 10.05. Setuju kan? Baik sebelum Pimpinan yang lain saya kira ada, Ibu Ledia mau bicara? Pak Sodik In Sya Allah bicara. Sebelum itu saya tanggapi sedikit Bu Menteri tadi itu Menarik ya ada beberapa seperti Pak Kusianto, kemudian tadi Pak Maman itu bicara soal program visi nasional itu tadi, kemudian ada Nawacita. Saya ingin bertanya sedikit saja ini soal Nawacita ini. Ada tidak kira-kira program kementerian/lembaga di negeri ini dari sekian banyak kementerian lembaga yang programnya tidak mengacu kepada Nawacita itu. Jawabannya saya kira dalam musrenbang-musrebang yang dilakukan pasti mengacu pada itu. Dugaan saya jawabannya itu karena saya nanti akan klarifikasi. Karena itu kalau betul marwah itu mengacu kepada Nawacita yang terjadi adalah dalam teori hermenetika itu yang dilakukan oleh kabinet-kabinet yang sekarang itu adalah teori eklektisisme namanya Bu. Eklektisisme itu artinya mencoba-coba menyesuaikan saja, nah itu tadi mencari-cari keserasian saja sebetulnya. Contoh kasus tadi Pak Kus bagus itu contohnya, apa tadi itu yang soal okelah rehabilitasi sosial itukan tadi ada di situ misalnya paparan, karakter bangsa, kemudian kemandirian dan lain sebagainya. Itukan sebetulnya mencoba menyesuaikan-menyesuaikan padahal sebetulnya program ini tetap program yang lama. Ya sama saja cuma kita cari dailnya, jadi sepertinya Nawacita inikan kitab suci yang tidak bisa diganggu gugat, ini harus dikritisi menurut saya Bu. Jadi ini penting karena kita ini membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu memang harus betulbetul kita lihat secara holistik maka saya katakan metode elektisisme seperti ini nanti itu justru malam memberatkan Ibu Menteri. Kenapa, kan mencoba cari-cari saja, begitu ada ketemu sedikti nah ini kalau kita lihat coba nanti butir-butir yang ada di sini eklektisisme semua menurut saya, menurut saya subyektif jadi bisa dijelaskan juga soal itu mungkin. Nawacita nomor 3, Nawacita nomor 5, begitu dibumikan menurut saya itu ya agak menyesuaikan-menyesuaikan saja itu, kalau dicoba disosialisasikan seperti itu ya tidak ada yang berkaitan dengan semua itu, Nawacita itu. Sama seperti
21
kalau memahami kitab suci katanya Ummul kitab itu Al Fatihah, jadi mau ayat mana saja kita baca pasti ke situ. Kalau dalam tafsir itu bisa. Induk daripada Ummul kitab apa, bismillahi ya kan. Jadi apapun nanti masih bisa, tapi ya itu tadi. Ini yang menurut saya penting Bu, karena dinamika persoalan sosial itu berbeda dengan dinamika di kementerian/lembaga yang lain. Dinamika sosial untuk selalu berubah sedangkan hukum Islam saja itu ada metodenya faqhoirul ahkam bithoiril adzmana wal amkina. Perubahan hukum itu itu selalu disesuaikan dengan perubahan zaman dan konteks di mana sebuah hukum itu diberlakukan. Masa persoalan pembangunan negeri ini yang selalu dinamis itu tidak ada perubahan dan harus merujuk pada Nawacita, bagi saya ini pertanyaan besar. Hampir semua kementerian lembaga yang datang ke sini selalu merujuk ke Nawacita-nawacita ini. Dan itu oke sajalah itu oke tapi kalau misalnya dengan Nawacita itu justru membuat kementerian lembaga itu jadi kaku, tidak bisa bergerak lebih maju ini saya terus terang agak keberatan, mengapa karena kita menginginkan kementerian lembaga ini semakin hari semakin baik. Jadi tidak hanya stagnat, statis, dan kalau nanti pada 5 tahun ke depan, inikan baru 6 bulan ya kurang lebih sementara itu masih ada 4,5 tahun lagi berarti masa periode ini dan kau selalu mengerucut pada itu saya khawatir tidak ada peningkatan yang signifikan. Ini mungkin Ibu coba dijelaskan bagaimana bisa menjelaskan. Baik, Pak Ustadz Sodik silakan. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.): Terima kasih Pimpinan. Dan sebelumnya saya mohon izin kepada Pimpinan dan teman-teman jika lebih dari 3 menit karena ada beberapa hal pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Bu Menteri dan jajarannya, Saya sudah kaji ada 4 item arah kebijakan, ada 17 strategi, dan itu kemudian tertuang dalam 3 poin tujuan Kementerian Sosial. Mungkin kalau dalam bahasa Sumatera Utara itu agak dangkal, kalau dalam basa saya orang Jawa Barat,mungkin itu agak terlalu simple. Dari 4 point ... menjadi 3 point tujuan kementerian saya berharap kita masih punya ruang untuk diskusi ini dan saya kira Litbang Ibu bisa mengembangkan, mengkaji, apakah itu representatif tidak dari penjabaran 3 poin Nawacita dari 4 kebijakan dari 17 stategi dan saya kira kita punya waktu untuk diskusi. Karena kalau tujuannya tidak representatif dari strategi dari arah kebijakan untuk Nawacita itu maka tentu tidak akan tercapai. Yang kedua Bu Menteri, saya tahu sekali Ibu adalah aktivis berbasis dari akar masyarakat, masyarakat umat, kita tahu efisiensi anggaran jangan berulang-ulang. Saya ingin mendapat penjelasan dari Bu Menteri, 3 tujuan kementerian itu sebetulnya. Jika ada RPJP Zaman Pak Harto 20 tahun ya sebetulnya itu kedudukannya dimana Bu Menteri? Jangan sampai misalnya nomor 2, nomor 2 kita targetkan 2015-2019 tapi sebetulnya kita tidak tahu akan berujung di mana. Jangan-jangan 2019-2024 pun itu masih terulang ya kan. Karena memang kita tidak punya seperti zaman Pak Harto rencana pembangunan jangka panjang yang 25 tahun itu. Itulah sebabnya saya agak mengandalkan, agak sedikit terhibur dalam program pengawasan mudah-mudahan bisa di halaman 22 di buku tebal ini, mudah-mudahan. Dan saya minta dengan sangat program evaluasi dan pengawasan itu sedemikian bermutunya sehingga nanti 3 tujuan kemudian tidak terulang lagi. Kan Bu Menteri terbayang ya Bu uang kita berulang, berulang, berulang, kita punya target yang tidak berujung, kenapa karena kita tidak tahu kedudukan sebuah program dalam sebuah perjalanan jangka panjang ditambah dengan lemahnya mutu evaluasi kita. Yang ketiga, Ibu dan teman-teman tadi sudah singgung sedikit dengan background saya pendidik ada konsen soal peran Kementerian Sosial dalam karakter tadi disinggung juga Pak Maman dan teman-teman saya melihat ada karakter kesetiakawanan, karakter kepahlawanan, karakter
22
keperintisan, dan karakter kebhinekaan yang ingin Ibu sumbangsihkan dari Kementerian Sosial bagi Nawacita. Tapi saya melihat program-programnya, konten-kontennya, tidak begitu dalam untuk proses internalisasi revolusi mental dengan 4 point yang saya tangkap dari penjelasan Ibu. Kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan kebhinekaan. Yang kedua yang berikutnya adalah mohon dijelaskan kepada kami metode koordinasi dengan lembaga-lembaga yang lain ini adalah kelemahan kita semua. Ibu akan dengan kesehatan, dengan tenaga kerja, dengan Kementerian UKM, dengan BKKBN, mohon dijelaskan Bu program aksi, motode, cara, bagaimana kita berkoordinasi tentang kegiatan-kegiatan itu ketenagakerjaan, tentang usaha ekonomi produktif, ya itukan kelamaan kita bersama ya Bu. Kenapa saya minta agar mendalam karena saya tahu Ibu, saya percaya Ibu, mudah-mudahan Ibu beda dengan yang lain, punya komitmen kepada efisiensi anggaran antara lain dengan koordinasi. Termasuk dengan ini Bu, termasuk dalam konteks ini mohon juga penjelasan kepada kami bagaimana cara Ibu melakukan verifikasi dan koordinasi data. Saya sudah baca Ibu sebagian di koran Ibu minta katanya semua kepala daerah agar terlibat di dalam updating dan verifikasi data, saya baca itu bagus sekali. Mohon di dalam forum ini diberikan penjelasan yang lebih detail bagaimana langkah-langkah koordinasi termasuk bagaimana langkah-langkah updating ya dan verifikasi data itu. Yang terakhir Ibu, kami punya tugas untuk pengawasan dan mohon program-program yang lebih detail dari tiap dirjen mohon dapat mami terima kalau malam ini bisa alangkah lebih baik tetapi paling tidak jangan kami terima ketika sama-sama kita akan bahas APBN, dengan sudah angkaangkanya. Kemudian sebelumnyalah kita sudah punya data-data itu, sehingga ketika ada angkaangkanya kita sebelumnya sudah paham. Program detail dari kegiatan-kegiatan ini yang tertuang misalnya dalam dirjenlah misalnya. Itu Pak Pimpinan. Kurang dari 3 menit ya. KETUA RAPAT: 7 menit setengah. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.): Mohon maaf kalau berlebihan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh . KETUA RAPAT: Sebentar Pak Deding ini. Berapa lagi ini, waktu kita kan cuma 5 menit ini. Ibu Menteri, yang berikutnya Pak Deding Ishak. F-PG (Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M.): Terima kasih Ketua. Yang terhormat Ibu Menteri beserta seluruh jajaran Kementerian Sosial, Rekan-rekan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII, Pertama, tentu saya juga mengapresiasi paparan dan penjelasan dari Bu Menteri. Saya ada beberapa hal, yang pertama tentu menyarankan saja terkait dengan kelembagaan Bu. Jadi memang dengan otonomi daerah ini juga pada status itu memberikan semacam peluang bagi daerah untuk
23
semakin berdaya dan mandiri untuk melaksanakan kebijakan dan program pembangunan tentu kita harapkan ada pendekatan, ada titik temu antara kebijakan top down dan bottom up begitu. Yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan dan program ini sinergis. Ini catatan penting yang tadi juga dikritisi oleh teman-teman yang lain. Oleh karenanya pertanyaan kepada Ibu pertama bagaimana Ibu bisa menjelaskannya bahwa koordinasi antara direktorat jenderal dengan fungsi-fungsi yang diamanahi undang-undang dan peraturan organik jabarannya, sehingga sasaran atau renstra kebijakan strategi ini bisa dicapai. Jadi kita harus ada parameter atau indikator pencapaian dari kinerja sebuah direktorat jenderal yang nantinya menjadi suatu kesatuan dari pelaksanaan tupoksi dari Kementerian Sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi kita ingin menarik benang merah dari Nawacita. Nawacita bukan Al Quran tapi katanlah karena kita sekarang tidak punya garis-garis besar haluan negara tentu ini isi presiden ini menjadi acuan dasar utama begitu. Kita ingin melihat justru program dan kebijkan kementerian ini lebih pengembangan maknanya. Tidak justru menyesuaikan-menyesuaikan, kata Pak Ketua begitu. Tapi lebih bagaimana lebih kreatif lebih inovatif sehingga itu lebih memberikan pencerahan dan pengembangan bagi pencapaian Nawacita yang menjadi acuan utama dari premerintahan sekarang ini begitu Oleh karenanya tentu pertanyaan adalah sejauhmana koordinasi antar kementerian dan lembaga non pemerintah di kabinet pemerintah sekarang ini terkait dengan perwujudan dari Nawacita. Umpamanya bisa dijelaskan tadi kan Ibu membangun desa juga, apakah ini pilot project begitu. Karena juga ada dari Kementerian Desa. Kemudian nanti pelatihan, jadi juga dijelaskan mana yang jadi satu poksi dan pencapaian dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan yang mana Kementerian Sosial. Sehingga kami Komisi VIII bisa melihat tentu kita tidak masuk ke wilayah yang tidak menjadi mitra kami tapi kita himbau. Tapi tingkat koordinasi dan sinerginya seperti apa. Kemudian juga saya baca di running text saya mengapresiasi jadi Ibu Menteri ini sangat peka terhadap masalah-masalah yang muncul, aktual, termasuk masalah prostitusi. Saya dengar tadi soal pornografi tapi soalnya apakah pornografi ini menjadi domain dari Kemnterian Sosial begitu atau justru ini di Kementerian PP dan PA begitu. Atau infokom atau Kementerian Agama begitu ya. Kementerian Agama apakah tidak lebih baik, karena prostitusinya justru kalau menurut saya di situ. Jadi big picturenya apa, apakah pornografinya atau prostitusinya. Sehingga kita meletakan program ini saya khawatir ini masuk ke, kalau bahasa Kyai Maman ini tumpang tindihnya dimana Bu? Biar bisa dijelaskan, sehingga saya yakin bahwa garapan yang sudah jelas ini dia akan menjadi sebuah kontribusi yang maksimal begitu kalau memang ini bisa dijalankan dengan efektif untuk masyarakat kemudian bangsa kita, tetapi kalau juga kita melampaui yang menjadi kewenangan dan tugas kita, saya khawatir juga saya juga inginl menyarankan juga dan Ibu bisa membantu mendorong untuk kalau saya di Kementerian Sosial ini justru multifungsi dan banyak program-program terobosan kalau menurut saya yang cukup kreatif, inovatif, begitu termasuk juga bisa menjangkau yang sebetulnya menjadi tugas kewenangan lain, tetapi ini memang tidak jalan begitu. Umpamanya Kementerian PPA begitu, Ibu masuk di situ nah barangkali kita bisa dorong kementerian itu dengan program apa seperti Ibu dengan Kementerian Transmigrasi soal pelatihannya dengan tenaga pelatihannya kemudian Ibu memberikan bantuan usaha ekonomi produktif. Kira-kira seperti itu. Itukan lebih baik ketimbang Ibu masuk kepada hal-hal yang sebetulnya menjadi bagian mereka. Mereka harus bekerja dululah Bu. Yang terakhir ini dari aspirasi tenaga kerja TKSK dan kepala desa jadi soal verifikasi dan validasi data saya menyarankan agar dilibatkan kepala desa dan tenaga kerja sukarela itu. Karena ini penting, karena awalnya data ini dari desa. Ada perasaan mereka bahwa selama ini mereka tidak dilibatkan. Itu catatan pertama. Yang kedua, ini soal Tagana dan TKSK ya. Itu yang honornya sangat minim sekali, Tagana itu sampai 100 ribu dan sebagainya. Jadi mohon ada perhatian dari Kementerian Sosial. Terima kasih Ketua. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
24
KETUA RAPAT: Ibu Ledia malam ini kelihatannya tidak mau tanya ya? Oh ya silakan Ibu Ledia. F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T.): Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Saya Ledia Hanifa dari Fraksi PKS, daerah pemilihan Jawa Barat I, Kota Bandung, Kota Cimahi. Saya tidak akan bertanya Pak, tetapi saya ingin memberikan beberapa catatan. Pertama saya berterima kasih Bu Menterii telah memberikan banyak penjelasan terkait dengan RPJM, hanya sebetulnya saya tadi berharap nunggu-nunggu renstranya Kementerian Sosial ini yang mana, tidak kelihatan betul dimana sebetulnya renstranya. Karena sebenarnya justru sebagai situlah kita akan berpijak. Kalau ada orang bertanya tentang Kementerian Sosial sebenarnya kita tinggal jawab saja Kementerian Sosial apa sih, Linjamsos, 72,16% dari Kementerian Sosial itu adanya di Linjamsos, tapi kita melihat bahwa ada banyak hal yang harusnya bisa diselesaikan dari direktorat jenderal yang harusnya diselesaikan. Sejak lama saya memandang bahwa belum ada perhatian yang khusus terhadap internal audit yang harusnya bisa dilakukan. Pernah ada lompatan anggaran yang dimiliki oleh Kementerian Sosial dari 2014, 2015, 2016 itu juga harusnya di internal, dilakukan internal audit yang lebih spesifik karena hanya 0,3 persen anggaran dari Irjen Jadi memang ini menurut saya jomplang. Karena ini saya akan memberikan catatan yang menurut saya layak didiskusikan di internal Kementerian Sosial, pertama ketika kita bicara tentang kemandirian dan itukan berkali-kali disebutkan oleh Pak Presiden Joko Widodo berkaitan dengan stimulan kemandirian masyarakat dan terus terusnya. Tapi saya tidak memandang bahwa di sini cukup memadai ketika kita bicara tentang usaha ekonomi produktif dan tidak tercermin di dalam program. Bisa dikatakan bahwa usaha ekonomi produktif disebutkan di dalam program Linjamsos tapi kalau kita lihat bahwa dari Nawacitanya bukan hanya yang miskin tapi yang rentan, semestinya di pemberdayaan sosial dengan kelompok usaha bersama itu menjadi satu perhatian yang khusus. Ada kube PKH, ada kube masyarakat rentan, ditambah ketika kita belum menemukan definisi keluarga miskin seharusnya juga kita memperhatikan bahwa yang memperoleh kube itu bukan semata-mata kepala keluarga yang miskin, saya tidak akan mengatakan bahwa yang menerima itu adalah perempuan kepala keluarga atau tidak, tapi kita tahu bahwa di masyarakat kondisi riilnya banyak perempuan yang akhirnya dia dengan otomatis atau tidak sengaja dia menjadi kepala keluarga sementara itu tidak tercatat sebagai orang yang layak menerima, karena definisinya di dalam kartu keluarganya. Bisa saja suaminya masih hidup bukan suaminya meninggal tapi dia tidak bisa mencari nafkah karena sakit dan seterusnya atau dalam kondisi yang sekarang ini adalah orang tuanya tidak bisa mencari nafkah mungkin karena orang tuanya sakit tetapi anaknya yang bisa dikategorikan mungkin umur 20 tahun dialah pencari nafkah utama di keluarga, tentu akhirnya ini memaksa Kementerian Sosial untuk melakukan verifikasi data sampai sedetail itu. Jadi menurut saya ini menjadi satu hal yang penting. Kedua tadi Bu Menteri banyak menyampaikan problematika sosial sampai kemudian akan memikirkan tentang anak negara. Saya memberikan saran jangan sampai ke anak negara duu Bu, karena ada beberapa problematika yang belum terintegrasi penyelesaiannya. Contoh misalnya ketika kita bicara tentang pornografi saja mungkin cara tadi dipertanyakan oleh Pak Deding terkait dengan bagian mana akan diambi. Saya memandangnya bagian adiksi. Ketika bicara tentang adiksi dia perlu rehabilitasi, tapi ketika rehabilitasi saya memandang belum secara detail sebutkan tentang rehabilitasi sosial pada kasus-kasus yang seperti ini. Kita tidak punya pekerja sosial yang memadai yang punya spesifikasi khusus untuk mendampingi itu, kita juga tidak punya rumah
25
rehabilitasinya dan pembina sosial kita memang di daerah-daerah banyak yang belum siap untuk itu. Apalagi ketika kita bicara tentang kemiskinan ini pornografi yang kemudian mendorong pada proses incest, rumah tidak layak huni itu harusnya menjadi sebuah program yang masif karena kebanyakan kasus-kasus incest di perkotaan diakibatkan karena rumah yang dihuni oleh beberapa keluarga ada orang dewasa yang melakukannya terhadap anak-anaknya. Saya pikir ini menjadi satu hal yang patut kita cermati bersama. Seperti di Bandung, di Jakarta, ada rumah petak yang diisi oleh 3 keluarga yang tidur keluarganya harus bershift. Dan saya pikir itu tidak sehat begitu kan. Kemudian yang ketiga catatan saya, pada implementasi PKH, kalau kita berharap graduasi bisa di tahun ke-6 selama inikan hanya 60-70 persen yang bisa graduasi. Saya mengusulkan untuk kemudian ditarik program familly development session nya di tahun ke-2 jangan di tahun ke-3 agar mereka sudah memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap kemiskinan yang mereka miliki, jadi lebih cepat kubenya ditarik ke tahun ke-3 dan mereka mendapatkan pendampingan yang implementatif selama 2 atau 3 tahun sehingga diharapkan dia lebih sustain. Lebih berterusan sehingga di tahun ke-6 betul-betul mereka bisa graduasi. Yang keempat kita melihat bahwa yang diharapkan oleh Pak Jokowi adalah bagaimana kemudian melakukan pendataan pengukuran kemiskinan menyangkut kriteria standarisasi dan pengelolaan data terpadu. Semestinya Badiklit diberikan keleluasaan untuk lebih mengembangkan basis data terpadu ini karena ada beberapa hal yang juga kemudian perlu direvisi saya mencatat bahwa berkaitan dengan definisi kemiskinan, selama ini kemiskinan itu basisnya pedesaan. Padahal kita tahu kemiskinan di perkotaan itu luar biasa karenanya memang perlu diusulkan untuk termasuk menghitung kemiskinan di perkotaan. Terakhir saya belum melihat adanya upaya yang cukup keras untuk menjalankan implementasi dari sejumlah amanah undang-undang seperti PKDRT, sistem peradilan pidana anak dan perlindungan anak, yang ini menuntut Kementerian Sosial disukai atau tidak, menuntut kerja Kementerian Sosial yang luar biasa yang bisa dibilang kelimpahan begitu. Kelimpahan dari akibat dari akibat undang-undang. Saya pikir mudah-mudahan dengan catatan ini nanti bisa didiskusikan lagi lebih dalam di internal Kementerian Sosial. Terima kasih Pimpinan. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Ibu Ledia. Ibu Menteri, demikian tadi respon, tanggapan, saran, dan masukan dari Komisi VIII terhadap paparan yang telah Ibu berikan. Tadi ada satu yang belum ditanggapi sebetulnya yang Pak Romy Sujadi. Jadi kalau ke daerah itu Ibu jangan sendiri terus. Ya kan mesti harus didampingi kan kata Pak Romy tadi. Komisi VIII In Sya Allah siap mendamping, supaya nanti kita kelihatan. Program Ibukan pasti kalau ke daerah launching program. Meihat bagaimana program itu berjalan dan sebagainya. Jadi pertanyaanpertanyaan yang banyak tadi yang particular saya katakan seperti itu tidak muncul lagi di sini karena sudah kelihatan langsung di lapangan. Lagian kan Pak Romzi kalau Ibu pas ke Palembang misalnya tinggal kasih tahu In Sya Allah beliau siap. Atau yang lain-lain pada kecuali sedang rapat BPIH, In Sya Allah sudah tidak ada BPIH. Kalau itu kita tidak akan pergi kemana-mana. Ya kalau ke Bandung, kemana begitu Bu. Apalagi ke Dapil II Sumatera Utara yang Ibu saya yakin tidak akan pernah mau. Tidak, tadikan kawan-kawan memperkenalkan nama saya Saleh Partohonan Daulay dari Dapil II Sumatera Utara, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu. Labuhan Batu Selatan, Tapanulia Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Padang Sidempuan, Tapanuli Tengah, Sibolga, kemudian Nias Barat, Nias selatan, capek Pak 19. Nama kabupaten Pak. Pasti Ibu agak sungkan untuk ke situ, tapi Ibu akan merasa sangat dihormati kalau datang ke dapil II itu Bu. Percaya dengan saya karena orang itu jarang-jarang lihat menteri. Jadi begitu datang In Sya Allah betul-betul akan terasa. Ini saran juga saya kira dari
26
kawan-kawan. Karena BNPB misalnya kalau ada bencana pasti nelepon kita Komisi VIII. Ini ada bencana di tempat Bapak, ayo kita sama-sama kesana. Kan begitu. Jadi kawan-kawan yang pas ada waktu pergi ke sana. Jadi dengan demikian ini kelihatan ada sinergitas itu. Jadi saya yakin di Kementerian Sosial bisa. ……..: Termasuk apa itu peresmian early warning system pun ngundang kita. KETUA RAPAT: Ya saya barusan tadi dari Sumatera Barat dari Padang bersama Pak Syamsul Ma'arif tapi meresmikan kan kita kasih anggarannya, begitu kita datang ini peresmian tentang ini Pak Ketua, anggaran yang kemarin diberikan oleh Komisi VIII ini buktinya. Jadi sekaligus mau lihat oh ini ternyata program yang disampaikan ke kita itu memang terealisasi. Jadi ini masukan yang terakhir yang penting juga. ……..: Interupsi Pak Ketua. Tambah sedikit, ini penting sekali, 1 menit boleh Pak Ketua? KETUA RAPAT: Ya silakan. ……..: Mohon maaf, jadi yang lalu saya kan trauma banyak angka-angka yang apa namanya waktu itu kurang cermat dan sempat ada evaluasi dari Kementerian Sosial. Ini saya lihat tadi sudah saya bekuk-bekuk, saya lipat, tapi lupa saya ada 4 ada program dukungan manajemen dan lain-lain. Ini di atasnya inikan ada ralat, ya karena nanti tentu akan kita jadikan pedoman ketika kita membahas tahun 2016. Jadi yang benar ini pertanyaannya yang ralat yang di atas apa yang di bawah kan begitu, karena mohon maaf ini seperti program perlindungan jaminan sosial. Masa tahun 2016 itu lebih kecil dari tahun 2015, menurut saya tidak karena anggaran PKH inikan ada pemekaran SMP, SMA, dan lain-lain itu. Kemudian yang kedua ini penting karena menyangkut angka. Program rehabilitasi sosial 2015 itu di dalam ralatnya itu lebih besar daripada 2016, tapi yang tidak diralat justru 2015 nya lebih kecil. Kemudian program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan. Yang tidak diralat itu oh sama ini sama-sama lebih besar. Oleh karena itu saya ingin tanya yang benar itu yang ralat atasnya ini atau ini. Jangan-jangan sampai sama-sama salahnya. Mohon maaf. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Bu Menteri. Tadikan ini sudah banyak masukan, jadi menurut saya supaya lebih sistematis karena waktu kita yang terbatas, kalau yang sifatnya masukan dan Ibu setuju itu dicatat kan dan nanti perbaikannya masukan saja. Tapi kalau ada masukan yang Ibu mungkin masih bisa memberikan argumen, silakan dijawab. Dan yang sifatnya pertanyaan tentu harus dijawab. Saya kira itu Bu. Terima kasih.
27
Kami persilakan kepada Bu Menteri untuk memberikan jawaban dan respon terhadap tanggapan Komisi VIII. MENTERI SOSIAL RI: Baik, terima kasih. Bapak Ketua. Pimpinan, seluruh Anggota Komisi VIII yang saya hormati, Sebagian besar ada kesamaan formatnya. Jika diizinkan kami tidak menyebut satu persatu. Pertama adalah terkait dengan Nawacita, jadi memang visi di kementrian lembaga tidak dibenarkan. Kalau dibreakdown di situ kementerian/lembaga kecenderungannya setiap direktorat jenderal punya visi misi sendiri, direktur punya visi misi sendiri maka yang terjadi adalah kesulitan mengintegrasikan karena egoisme sektoral, egoisme kementerian lembaga inilah yang ingin direduksi. Sehingga kalau ada Nawacita yang terkait dengan Kementerian Sosial itu Nawacita ke-3, 5, 8, dan 9 ini sebetulnya sudah breakdown dari RPJMN dan diskusi dengan Bappenas. Posisinya seperti itu. Ketika ada revolusi karakter terus saya ingin sampaikan Bapak/Ibu yang saya hormati ini baru draf yang kita akan launching In Sya Allah 20 Mei ini draf masih sangat kasar, bagaimana sesungguhnya revolusi karakter bagi upaya membangun kesetiakawanan sosial nasional. Yang pertama adalah inilah tangan orang Indonesia yang memberikan kepedulian pertama adalah peduli sesama, yang kedua adalah tulus dalam memberi, yang ketiga adalah menjalin silaturahim, yang keempat adalah menyayangi sesama, dan yang kelima adalah ringan menolong. Bagaimana kita breakdown revolusi karakter inilah mulut orang Indonesia yang menyebarkan kepedulian. Yang pertama adalah mohon maaf, tidak ada yang mirip saya rasa karena bukan foto. Yang pertama adalah tulus mendoakan, yang kedua adalah lembut dalam menasehati, yang ketiga adalah empati, yang keempat selalu tersenyum, yang kelima ramah menyapa, dan yang keenam berkata jujur. Ini breakdown revolusi karakter di Kementerian Sosial tapi kami ingin menyampaikan bahwa ini draf kasar, kami akan terus melakukan penyempurnaan sampai In Sya Allah 20 Mei kami akan launching. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati, Sekarang renstra baru kemarin pagi kami mendengar Perpres Kementerian Sosial itu baru turun dalam waktu 1-2 hari besok itu akan ke luar dari Kementerian Hukum dan HAM karena prosesnya dari presiden ke sekab, sekab ke Menteri Hukum dan HAM dulu. Karena kami mengajukan untuk penambahan satu direktorat jenderal, direktorat jenderal penanganan fakir dan miskin. Jikalau Bapak Ibu berkenan renstra yang belum final kami sudah bawa. Tapi namanya juga belum final. Jika kemudian banyak yang mempernyatakan kenapa kurang detail karena ini baru pagu indikatif belum berbicara RAPBN. Sehingga kalau nanti kita berbicara RAPBN pasti akan masuk pada target-target kuantitatif, akan ada angka-angka dimana Peksos tadi disampaikan Bu Ledia kanselir adiksi berapa, peksos adiksi berapa, tahun inilah anggarannya tetapi konseler pornografi dan Peksos pornografi baru 2016 kita usulkan. Apa hubungannyaKkementerian Sosial dengan desa, kami punya Direktur Kemiskinan Desa. Dan di dalam Raker Menko PMK ada 5.000 desa tertinggal dan 2.000 ribu desa mandiri itu memang dikoordinasikan tidak cukup hanya Kementerian Desa. PU di sana, pertanian di sana, kesehatan di sana, dan kita memetakan kementerian A siap berapa desa, kementerian B siap berapa desa dan seterusnya karena memang saling terintegrasi sehingga In Sya Allah tidak ada gesekan, yang ada adalah siapa komandan dari berapa desa dan dimana. Kemudian soal pornografi, apa kaitannya ada Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, ada Direktorat Tuna Susila, ini yang terkait dengan persoalan prostitusi. Tetapi terkait dengan Direktur Kesejahteraan Anak, Bapak/Ibu yang kami hormati, Kementerian Agama sebagai komandan satgas pornografi Kementerian Sosial menjadi bagian di dalamnya. Kejaksaan Agung, kepolisian menjadi bagian di dalamnya. Kalau ada anak kemudian mengalami keterlantaran atau anak mengalami incest atau anak mengalami seksual abuse, maka semua mengirimnya ke Kementerian Sosial. Jadi memang
28
saling berkoordinasi,saling berintegrasi. Kalau ada di KPAI anak-anak yang tidak dikehendaki kelahirannya, itu juga kirimnya ke Kementerian Sosial. Dari kepolisian ada drug trificker usia anakanak itu juga ke Kementerian Sosial. Jadi memang proses rehabilitasinya di Kementerian Sosial bagaimana kaitan dengan TKI bermasalah kalau tadi yang kami sampaikan UEB itu untuk TKI bermasalah. Pelatihannya adalah oleh Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI setelah dilatih jika mereka ingin memanfaatkan skillnya tidak punya modal maka UEB nya dari Kementerian Sosial. Jadi posisinya seperti itu. Bagaimana dengan kartu-kartu ini jikalau dia memiliki kartu keluarga sejahtera maka anaknya 6 sampai 21 tahun mendapat kartu Indonesia pintar. Kenapa 6 sampai 21 tahun sesungguhnya ini sekaligus menjawab pertanyaan yang terhormat Pak H. Bisri bahwa anak-anak penyandang disabilitas 21 tahun bisa saja dia baru SMP kelas 2. Bahkan tidak harus menyandang disabilitas, anak-anak kita di Papua bisa saja umur 21 tahun baru masuk SMA. Maka sampai umur 21 tahun. Kemudian bagaimana soal kartu In Sya Allah akan menjadi Prolegnas waktu Raker yang lalu RUU Penyandang Disabilitas, kalau RUU Penyandang Disabilitas kita bahas maka di dalamnya yang menjadi mandat dari Komvensi Hak Penyandang Disabilitas juga adalah kartu penanda bahwa dia adalah penyandang disabilitas. Sehingga kalau nanti pembahasan RUU itu berjalan In Sya Allah mohon saling menguatkan bahwa kartu penyandang disabilitas itu menjadi penting. Bagaimana kemudian dengan kartu Indonesia sehat. BPJS adalah penyelenggaranya, anggarannya di Kementerian Kesehatan, tetapi penentuan PBI siapa penerima bantuan iuran itu adalah Kementerian Sosial, jadi sebetulnya bukan overlap. Di dalam PP 101 disebutkan bahwa hak kalau anggarannya itu di Kementerian Kesehatan. Penyelenggaranya oleh BPJS, penentuan siapa penerima bantuan iuran adalah Kementerian Sosial. Jadi posisinya seperti itu. Bapak/Ibu yang kami hormati, Berikutnya adalah koordinasi dengan daerah bagaimana program penanganan fakir miskin dengan daerah. Tadi kami menyampaikan bahwa barupertama kalinya Kementerian Sosial melaksanakan rakor verifikasi dan validasi data Taskin. Memang APBN-P nya baru ada selama Kementerian Sosial. Jadi ini sebetulnya sejarah bagi Komisi VIII yang sudah memberikan support kepada pemerintah khususnya Kementerian Sosial sehingga Kementerian Sosial bisa menyelenggarakan kegiatan itu. Di dalam Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin Undang-Undang 13 Tahun 2011 memang kades itu harus berani mengexclude kalau memang ini mampu ya mestinya dia sudah harus dikeluarkan dari penerima manfaat. Pak kadesnya harusnya melihat kembali tidak hanya undang-undangnya tapi surat edaran Kemendagri. Surat Kemendagri itu sebetulnya detail sekali dari mulai Pak Gamawan Fauzi dilanjutkan oleh Pak Tjahjo Kumolo. Bahwa validasi data ini menurut undang-Undangnya dan menurut surat edaran Mendagri itu adalah dalam Musdes dan Muskil yang 6 bulan sekali dilaksanakan oleh kades atau lurah. Selanjutnya diteruskan ke camat, camat ke bupati walikota, baru ke gubernur baru ke Kementerian Sosial. Mekanisme yang bottom up seperti ini ternyata tidak jalan karena Pak Kades rata-rata tidak berani mengeluarkan mereka dari data, meskipun mereka tahu bahwa mestinya ini sudah harus dikeluarkan darii data penerima manfaat. Yang sekarang kita sedang konsolidasikan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati bahwa pendekatan kami kalau tadi dari penjelasan kami tidak ada penyebutan rumah tangga sudah dalam proses perencanaan pendekatannya adalah keluarga. Bedanya adalah kalau keluarga itu adalah rumpun atap, rumpun buildingnya. Di dalam satu rumah seperti yang disampaikan Ibu Ledia itu bisa saja berapa keluarga di dalamnya. Tetapi intervensinya selama ini hanya satu keluarga di dalam satu rumah, padahal satu rumah bisa beberapa keluarga. Maka pendekatan verifikasi dan validasi data yang kita lakukan sekarang ini adalah pendekatan keluarga, tidak lagi pendekataan rumah tangga, ini sudah kami koordinaikan apakah dengan BPS atau TNP2K.
29
……..: Sebentar Bu, sampai di situ dulu Bu. Inikan penting ya, sebentar ini karena menurut saya penting soal validasi dan verikasi ini. Karena keberhasilan program-program tergantung itu. Saya mau melihat lagi kemarin waktu kita rakor itu di dalam rakor tegas saya katakan kepada seluruh peserta itu bahwa kelemahan kita selama ini koordinasi tadi itu. Jadi dulukan ada BKKBN, ada Bappenas, kemudian TNPSK, kemudian melibatkan BPS, dan menurut saya BPS itu tidak efektif dan tidak efisien bahkan mubazir juga karena angaran dua kali lipat. Ada pembayaran pendataan di sini di sana dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaan saya sejauhmana koordinasi itu sudah berjalan apakah kementerian lembaga yang lain itu menerima ketentuan perundang-undangan yang mengatakan bahwa verifikasi dan validasi data itu berada di bawah Kementerian Sosial. Untuk mempertegas saja, Ibu Menteri. ……..: Pak Ketua, izin karena berkaitan dengan data. Ibu, keterangan Ibu Menteri tadi rasanya beda dengan apa yang sampai ke saya. Saya keliling ke daerah-daerah bertemu dengan RT RW justru bagi mereka persoalannya adalah, kalau tadi Ibu mengatakan mereka takut peng-update ya karena sudah ada data dari atas justru yang sampai ke saya justru kepala desa atau RT RW itu punya data-data tapi mereka tidak punya ruang untuk memasukan. Terima kasih. MENTERI SOSIAL RI: Baik, terima kasih. Jadi pada saat rapat di Menko PMK mereka sudah bisa memahami itu sehingga yang dikoordinasikan misalnya BKKPN tidak lagi melakukan pendataan fakir miskin. BKKBN lebih kepada pendataan kependudukan. Kami sudah rapat dengan BKKBN kemudian Bappenas juga tidak lagi melakukan itu BPS memang akan turun melakukan pendataan di bawah verifikasi validasi tetap dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan kriteria dan indikator fakir miskin yang sudah disepakati. Jadi indikator dan citra fakir miskin... ……..: Tidak, yang disepakati oleh siapa ini? MENTERI SOSIAL RI: Oleh seluruh kementerian lembaga di dalam koordinasi PMK. ……..: Jadi ke depan ini dipastikan ada 2 atau 3 indikator bahkan kemarin sampai 5 indikator ya. Artinya sudah sama, seragam berarti kan. Memastikan itu saja Bu bahwa kemarin itu jujur saja ini persoalan kita validasi data termasuk masalah indikator itu. Jadi yang mau dipastikan oleh Komisi VIII bahwa indikatornya satu. Yang dikeluarkan oleh pemerintah, lembaga apapun namanya kalau misalnya data Ibu itu mau dipakai oleh BKKBN, Bappenas, berarti indikatornya sudah seragam. Itu untuk memastikan lagi.
30
MENTERI SOSIAL RI: Siap, sama Pak Ketua. Jadi indikator kriteria fakir miskin itu ditetapkan melalui Permensos. Kita sudah, mohon maaf teknis sekali ... sudah kita lakukan 4 kali, kemudian sudah sampai kepada rakor Menko PMK. Baik, terima kasih. Berikutnya kembali ini adalah soal validasi data, jadi mekanisme di bawah itu dari Kades pada saat musdes muskil kembali saya mohon maaf karena ini memang undang-undangnya, berikutnya adalah surat edaran Mendagri. Jadi dari desa mestinya ke camat, camat ke bupati, jalurnya begitu. bottom up itu 6 bulan sekali, top down itu 2 tahun sekali. Tapi kami berharap nanti mohon dukungan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati kalau rakor seperti kemarin Pak Ketua bisa kita lakukan, itu akan membuka ruang kemungkinan sekat-sekat ini tersumbatnya dimana. Karena di dalam surat edaran Mendagri seyogyanya itu ada tempat pengaduan itu ada dtingkat kecamatan. Sehingga kalau ada yang inklusen atau esklusen error bisa segera dilakukan verifikasinya di tingkat kecamatan. Bapak/Ibu yang kami hormati, Berikutnya ada kaitannya dengan kampung siaga bencana. Jadi kampung siaga bencana itu petanya dari BNPB. Setelah dari BNPB kemudian pemetaannya BNPB bagian yang mana, Kementerian Sosial bagian yang mana. Jadi PNPB punya desa siaga bencana Kemsos punya kampung siaga bencana. Kampung ini bisa sub desa, bisa antar desa. Kesepakatan mereka, jadi mereka punya tempat dimana mereka dilatih kemudian mereka punya gudang, mereka punya stok, mereka punya buffer stok di kampung itu, mereka punya lumbung di kampung itu sehingga setiap saat kemungkinan terjadi bencana sebetulnya mereka sudah punya stok awal di kampung itu. Jadi sebetulnya petanya tetap terintegrasi dengan BNPB. Sekarang memang kita sedang finalisasi untuk renstra. Atau BNPB selalu menyebut renas rencana aksi nasional penanggulangan bencana ini yang sedang kami sampaikan karena di dalam Renas itu kita tidak menemukan trauma healing dan trauma conseling. Sementara ada cluster-cluster dimana Kementerian Sosial menjadi ketua cluster yang terkait dengan tanggap darurat yang wakil clusternya adalah Kapolri. Posisi-posisi seperti ini mungkin bagi Bapak/Ibu yang kami hormati kok kelihatan ada irisan tapi sebetulnya perasaan saya In Sya Allah koordinasinya sementara ini berjalan relatif baik. Saya rasa itu. Jika ada hal-hal yang barangkali akan dilakukan penajaman kami siap, kalau tertulis kami juga siap. Terima kasih. KETUA RAPAT Baik, karena ini masih pembicaraan awal sebetulnya supaya untuk membuat membuka mata kita semua karena rata-rata di sini baru Bu di Komisi VIII ini dan perlu kami jelaskan kenapa kami membuat rapat ini sebetulnya dalam konteks untuk membaca peta ke depan program-program Kementerian Sosial sehingga dukungan apa yang kami bisa lakukan termasuk diantaranya membuat regulasi apa yang diperlukan sehingga dapat menunjang Kementerian Sosial dan tentu tadi catatancatatan dari kawan-kawan sudah disampaikan dan mungkin sudah dicatat oleh Kementerian Sosial. Dan mudah-mudahan nanti ke depan pada rapat berikutnya rapat kerja berikutnya ini yang apabila berkaitan dengan RPJMN itu sudah bisa diperbaiki sesuai dengan catatan-catatan yang tadi itu. Baik, Saudara-saudara Anggota Komisi VIII dan F-PAN (Drs. H. KUSWIYANTO, M.Si.): Ketua. KETUA RAPAT Ada lagi?
31
F-PAN (Drs. H. KUSWIYANTO, M.Si.): Ya ada. KETUA RAPAT: Silakan Mas Kus. F-PAN (Drs. H. KUSWIYANTO, M.Si.): Mohon maaf. Ini kecil tapi menurut saya mendasar jadi mohon maaf. Ini bukan mencari salah-salah tapi ini semua kan dalam rangka kebaikan bersama. Tentu kita punya kontribusi dalam pembangunan Kementerian Sosial. Soal penjelasan Bu Menteri bahwa visi sama kemudian diturunkan menjadi macam tadi dan alasannya kan biar tidak overlap antara direktur satu dengan direktur yang lainnya, mohon maaf. Barangkali nanti kan dicek juga sama profesor-profesor yang di belakang. Ini ada Prof. Nur Said inikan teman saya itu. Yang ada di belakang itu. Saya mau ambil analog dulu, jadi katakanlah di tujuan pendidikan nasional. Karena saya guru saya ambil contoh dari sana. Tujuan pendidikan nasional itu, kalau itukan diturunkan menjadi tujuan institusional. Tentu tujuan antara SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi berbeda-beda. Kemudian dari situ diturunkan lagi kurikuler. Kurikuler itu setiap mata pelajaran, setiap bidang studi. Dari situ diturunkan lagi menjadi TIU dan diturunkan lagi jadi TIK. Jadi mohon maaf Ini ada Direktur Perlindungan Jaminan Lidjamsos misalnya, kemudian ada rehabiliti sosial, lalu ada Badiklit. Saya membayangkan kalau visi misinya itu sama mesti tidak nyambung. Ya kalau ini dimiliki oleh seluruhnya ini pasti tidak nyambung. Karena mohon maaf dari situ nanti kan diturunkan jadi program, setelah diturunkan dari program baru secara rijit menjadi angkaangka. Ngapunten, barangkali ini kajian saja tentu tidak harus dijawab sekarang tapi perlu secara teoritis inikan harus dijawab. Tapi hemat saya, kalau ini sama ini bidangnya saja berbeda Badiklit tugas itu kalau nanti disamakan dengan rehabilitasi kan jadi repot. Jawabannya bagaimana, supaya tidak terjadi tumpang tindih tentu jawabannya adalah manajemen. Dalam manajemen ini yang terakhir kan ada manajemen modern yaitu management by networking. Sekarang kan sudah sampai generasi kelima. Mulai dari management by power, by instruksi, by process, by knowlegde, sekarang sudah management by networking. Saya kira ini teori kajian yang sangat mendasar, karena ini nanti turunannya jadi program. Kalau ini sampai kepalanya salah, programnya salah, tentu ke belakangnya salah semua. Mohon maaf, maksud saya jangan di gatuk-gatukne gitu, kalau digatuk-gantukne menurut saya agak berbahaya. Ngapunten ini barangkali nanti Profesor-profesor yang di belakang itu yang secara teori sekolahnya lebih lama mungkin lebih canggih lagi. Terima kasih Pak Ketua. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Kus. Saya kira itu catatan juga Bu, sebetulnya pertanyaannya mirip dengan yang saya tadi. Dan ide gagasan tentang Nawacita dan segala macam itu, itu sebetulnya kritik. Yang sekaligus memang perlu untuk diterjemahkan lebih luas menurut saya supaya ini tidak kaku. Termasuk pembentukan program seperti yang disampaikan Pak Kus. Saya kira kalau Ibu masih menanggapi silakan tapi kalau dianggap sekedar masukan menjadi catatan saya kira, mau dijawab Bu? Cukup? Jadi itu masukan yang cukup baik. Baik, Bapak/Ibu Saudara peserta rapat yang saya hormati, Setelah kita mendengar jawaban dari Menteri Sosial kemudian sekarang kita akan menyusun
32
kesimpulan rapat mohon ditayangkan untuk memimpin kesimpulan rapatnya saya minta kesediaan Ibu Ledia supaya agak lebih cepat. F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T.): Baik Pak. Terima kasih Pimpinan. Bapak/Ibu sekalian, Saya akan membacakan draf kesimpulan rapat. Nanti akan ditanggapi oleh Anggota dan kemudian dimintakan tanggapan dari Pemerintah. Draf kesimpulan rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2014-2015 Kami, 23 April 2015. Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI dengan agenda rencana strategis RPJM Kementerian Sosial dalam rangka memahami pembahasan APBN 2016 maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1.
2.
3.
Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Menteri Sosial RI terkait dengan rencana strategis Kementerian Sosial RI yang telah mencerminkan arah kebijakan dalam RPJMN 20152019 dan rencana kerja pemerintah (RKP) Tahun 2016. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Soial RI dalam menyusun kebijakan dan program tahun 2016, memperhatikan dengan sungguh-sungguh saran dan pandangan Anggota sebagai berikut: A. Memperluas daerah atau wilayah jangkauan yang menjadi sasaran program dan target kinerja berdasarkan data yang akurat, sehingga realisasi setiap kegiatan tepat sasaran dan dapat dicapai hasil yang optimal. B. Meningkatkan kordinasi dengan Kementerian dan lembaga terkait terhadap programprogram yang miliki kemiripan jenis dan sasaran sehingga dapat dicegah terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan serta anggaran. C. Penguatan kualitas dan kuantitas potensi sumber kesejahteraan sosial sebagai pendamping terhadap pelaksanaan program unggulan Kementerian Sosial. D. Meningkatkan sosialisasi kebijakan prioritas dan program unggulan serta berbagai hasil-hasil secara masif agar dapat diketahui masyarakat, publik, atau publik dalam hasil kinerja Kementerian Sosial RI. E. Melakukan perbaikan rencana strategis atau renstra 2015-2019 dengan melakukan penajaman arah kebijakan dan program sesuai dengan RPJM dan RKP Tahun 2016 serta melengkapi dengan data pemetaan permasalahan sosial tahun 2016 yang hendak ditangani oleh Kementerian Sosial sehingga dapat diketahui berbagai kebijakan kesejahteraan sosial yang dinamis melalui program baru inovasi dan kreasi terobosan-terobosan program dan strategi percepatan program yang sifatnya multiyears atau berkelanjutan. Komisi VII DPR RI mengapresiasi penjelasan Menteri Sosial RI atas realisasi anggaran Kementerian Sosial Tahun 2015 per 20 April 2015 mencapai 10.215.360. 570. 614,- atau 45,56% . Selanjutnya Komisi VIII DPR RI mendorong agar dalam merealisasikan anggaran tahun 2015 sebesar 12. 206.404.027.386.000,- dapat dilaksanakan secara optimal hingga akhir tahun anggaran 2015. Komisi VIII DPR RI mendukung kebijakan Menteri Sosial yang menyampaikan secara tertulis atas usulan kegiatan prioritas pada setiap 6 jenis program tahun 2016. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI juga menyampaikan beberapa usulan yang perlu dijadikan prioritas antara lain: A. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sebaran penerima program dengan menambah tingkat kecamatan dan Kabupaten kota
33
B. Menyusun rencana aksi nasional yang menjadi program unggulan Kementerian Sosial RI. C. Melakukan penataan kelembagaan internal Kementerian Sosial RI untuk meningkatkan kinerja dan menjalankan tugas dan fungsi serta mengefektifkan dalam menjalankan fungsi koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. D. Melakukan sinkronisasi data yang memiliki kemiripan atau kesamaan kegiatan dan sasaran yang dilakukan anta satuan kerja sehingga dapat dapat dicapai target yang optimal. E. Menindaklanjuti berbagai kegiatan dan program yang diamanatkan dalam berbagai perundang-undangan yang terkait. Bapak/Ibu sekalian dari Anggota ada yang ingin menanggapi? Silakan Pak Deding. F-PG (Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M.): Terima kasih Bu Ketua. Ketua Sementara. Sementara Pak Ketua tidak bisa meninggalkan arus bawah soalnya. Jadi ini soal kelembagaan Bu. Jadi harus didorong Bu meskipun ini bukan kewenangan dari Kementerian Sosial Ibu Menteri yaitu soal pelaksanaan program di daerah yang terkendala karena memang status kelembagaan dari dinas di daerah ini masih tidak fokus Bu jadi ada dinas sosial, tenaga kerja, transmigrasi, disatukan dengan BKKBN, sehingga dari sisi kelembagaan tentu gradasinya kurang kuat begitu ya. Jadi mohon didorong Kementerian Dalam Negeri barangkali untuk didorong agar pemda, atau bupati walikota dan gubernur ini memposisikan pelaksanaan tugas fungsi sosial, kerjaan sosial ini lebih kuat lagi. Yang kedua juga nanti catatan saja tapi dari sini di kesimpulan ini soal peningkatanlah honororium terhadap tadi Tagana dan semua itu yang sesungguhnya sangat efektif sekali itu. Mohon diperhatikan. Itu Ibu Ketua. Jadi saya menyarankan yang B jawaban point 3 ya. Melakukan penataan kelembagaan internal Kementerian Sosial untuk mengangkat kinerja dan menjalankan tugas fungsi serta ... dalam menjalankan fungsi koordinasian antara kementerian dan lembaga terkait termasuk dengan pemerintah daerah ya. Barangkali bisa ditambahkan. F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T.): Terima kasih Pak Deding. Kalau saya mengusulkan dia menjadi point tersendiri karena kita ingin menitikberatkan untuk mempermudah kerja dari Kementerian Sosial dengan usulan sebagai berikut. Point 4, Komisi VIII DPR R mendorong Kementerian Sosial RI untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat kelembagaan daerah yang bertugas untuk menjalankan tugas dan fungsi kesejahteraan sosial. Begitu kira-kira. ……..: Pimpinan, Nomor 1D F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T.): Sebentar Pak, kita tulis dulu ini untuk melihat dulu. Komisi VIII DPR RI mendorong Kementerian Sosial RI melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong pemerintah daerah memperkuat kelembagaan yang menjalankan tugas dan fungsi pembangunan kesejahteraan sosial.
34
……..: Satu lagi Bu Ledia. F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T.): Sebentar Pak, ini diselesaikan dulu sebentar. Mendorong pemerintah daerah memperkuat kelembagaan daerahnya dicoret, dalam menjalankan tugas dan fungsi kesejahteraan sosial. Karean kita punya problem contohnya misalnya di Cimahi itu dinasnya Bu itu Dinsosnakertrans wassalam gitu kan, dan ternyata kepala bagiannya itu kan cuma satu, Cianjur juga demikian dan beberapa daerah padahal ini juga daerah-daerah yang punya problematika. Sebetulnya maksudnya arahnya ke situ. Selanjutnya Pak Maman. F-PKB (KH. MAMAN IMANUL HAQ): Terima kasih Pimpinan. Ini sekedar perbaikan redaksional saja. 1D saya usul kalimat serta berbagai hasil-hasil itukan terlalu tak jelas, usulan saya itu dihapus jadi meningkatkan sosialisasi kebijakan prioritas dan program unggulan secara masif dan sistematis agar dapat diketahui masyarakat atau publik hasil agar hasil kerja Kementerian Sosial dapat diketahui masyarakat atau publik. Point ini menjadi penting karena ada berbagai sukses story misalnya beberapa program Kementerian Sosial di tempat saya rumah singgah dan lain sebagainya itu harus bisa diketahui oleh berbagai pihak di wilayah lain di Indonesia. Jadi usulan saya itu "serta berbagai hasil-hasil" dibuang. Lalu kalimatnya jadi begini, meningkatkan sosialisasi kebijakan prioritas dan program unggulan secara masif dan sistematis agar hasil kerja Kementerian Sosial dapat diketahui masyarakat atau publik. Itu saja redaksionalnya. Agar dapat diketahui masyarakat. F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T.): Ya, terima kasih Pak Maman. Selanjutnya Bapak/Ibu masih ada? Pak Sodik silakan. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.): Dari 5 pertanyaan tadi secara global 4 sudah terjawab, ada 1 lagi Bu Menteri yang mungkin juga mewakili teman-teman. Sebelum nanti pembahasan APBN kami mohon bisa mendapatkan draf RKP nya ya. Walaupun tanpa angka-angka tidak apa. Sehingga nanti ketika Ibu datang lagi untuk pembahasan APBN dan angka-angka, kontennya sudah kami pelajari terlebih dahulu. Terima kasih. F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T.): Ya baik, terima kasih Pak Sodik. Rasanya tidak perlu masuk ke kesimpulan ya itu sudah bisa kita pastikan bahwa ini menjadi kesepakatan bersama.
35
Bapak/Ibu, jika Bapak/Ibu Anggota, Ya silakan. KETUA RAPAT: Sebentar Bu, supaya lebih jelas walaupun tidak masuk dalam Kesimpulan yang dimaksud Pak Sodik ini kira-kira begini Bu, inikan sekarang sudah ada program pemerintah yang berjalan kan biasanya ada kelanjutan ada program yang baru, biasanya untuk yang berikutnya. Sebetulnya yang diminta Pak Sodik itu program yang sedang berjalan sekarang ini. Tanpa menyebut angka, supaya tidak menyalahi hal lain. Jadi di Direktorat Pemberdayaan Sosial misalnya apa sih yang dikerjakan, bagaimana kita mau mengawasi wong kita tidak tahu apa yang dikerjakan. Tanpa menyebut angka kan kita tidak mau masuk ke situ. Jadi intinya tujuan adalah supaya memudahkan Komisi VIII melihat dan mengukur sejauhmana keberhasilan program itu di lapangan. Nanti pada pembahasan berikutnya tentu akan lebih memudahkan kita mana yang harus kita pertahankan, apa kritik kita, bagaimana menyempurnakan programnya dan kegiatan yang ada di lapangan. Saya kira itu, itu Bu yang kita minta. Jadi sekali lagi tidak perlu ada angkanya. Tidak perlu, sama sekali tidak perlu. Saya kira itu. F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T.): Pada dasarnya sebetulnya ada angkapun tidak ada larangan yang dilanggar karena ini bagian implementasi dari program itu dan sejauhmana kebijakan kementerian pada prioritas memberikan arahan sebagaimana saya sampaikan 72% di Linjamsos lainnya itu sangat minim. Oleh karena itu sebetulnya tidak ada masalah jika kemudian disampaikan, karena kita sedang bukan membahas anggarannya. Pak Fikri ada yang mau disampaikan? F-PKS (Drs. ABDUL FIKRI, M.M.): Tidak, saya ingin menegaskan saja selanjutnya sebelum RAPBN itu masih ada kewajiban untuk menyampaikan RKA, rencana kerja anggaran. Itu tidak dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi mohon supaya disiapkan, karena yang lalu tidak demikian. Karena ada rencana kerja dan anggaran. KETUA RAPAT: RKA itu sampai satuan berapa Pak? F-PKS (Drs. ABDUL FIKRI, M.M.): Bagaimana? F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T.): Yang Bapak maksud RKA itu sampai satuan ke berapa? F-PKS (Drs. ABDUL FIKRI, M.M.): Satuan tiga itukan pembahasan tadi dokumen RKA itukan ada yang selalu ditanya oleh, kan ada formatnya. Itu ada angkanya dan bisa saja ada locusnya tetapi kita tidak membahas detail. Kita akan membahas programnya saja. Jadi kita tidak akan bahas, tapi RKA nya sampai ke kita. Terima kasih.
36
F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T.): Terima kasih. Bapak/Ibu bisa dipahami ya? ……..: Bisa Bu Menteri ya? Maksud saya ini supaya ada kesepakatan walaupun tidak dimasukan itu, karena nanti DPR jadi buta ini. Jadi nanti jadi penyandang masalah kesejahteraan sosial juga lamalama DPR, karena tidak jelas petanya mau kemana kan, mau ke arah mana kita. Tidak tahu kita apa yang mau diperiksa. Apa tolak ukurnya keberhasilannya, lalu tiba-tiba datang laporan sudah berhasil, sudah berhasil. Ya repot itu. Itu maksudnya di situ Bu. F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T.): Terima kasih. Selanjutnya kita akan meminta tanggapan dari pemerintah terkait dengan draf kesimpulan ini. Dipersilakan Ibu Menteri. MENTERI SOSIAL RI: Baik, terima kasih. Untuk butir 1D mungkin yang dimaksud program prioritas di sini jadi bukan kebijakan meningkatkan sosialisasi program prioritas. Berikutnya D kami usul multiyears itu dihapuskan sehingga menjadi strategi program yang berkelanjutan. Berikutnya yang tadi point 4 terkait dengan pernataan kelembagaan kami setuju sebelum titik kesejahteraan sosial, paling akhir ya tugas dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan yang tidak tertulis di dalam kesimpulan itu kami setuju untkk bisa memberikan gambaran darii program Kementerian Sosial karena hari yang akan datang itu baru musrenbank. Ya musrenbangnya baru tanggal 29 ini belum, belum musrenbang memang. adi memang kami baru mendapatkan pagu indikatif dari Bappenas tapi Musrenbangnya baru tanggal 29 nanti sehingga setelah itu breakdown seperti apa yang tadi disampaikan Bapak Ibu termasuk Pak Ketua In Sya Allah kami siap termasuk kemitraan untuk ke daerah. Jadi mohon Pak Sekjen yang nanti bisa mengingatkan setiap proses kunjungan ke daerah supaya saling bisa memaksimalkan seluruh ikhtiar kita. Terima kasih. KETUA RAPAT: Untuk Pak Sekjen catatannya itu. Biasanya kan Bu Menteri keluar kotanya Sabtu Minggu kan. Pasti sesuai dengan jadwal kawan-kawan Komisi VIII, jadi tidak ada alasan mereka tidak bisa mendampingi. Jadi program pendampingan ini menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kesuksesan Kementerian Sosial. ……..: Izin Pak Ketua. Untuk Jawa Tengah ini Anggota Komisi VIII ini ada 10 jadi luar biasa semua. F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T.): Pak Fikri berkaitan dengan kesimpulan ya. Kita belum menyelesaikan kesimpulan.
37
F-PKS (Drs. ABDUL FIKRI, M.M.): Itu maksudnya karena ada tanggapan dari Bu Menteri, sesungguhnya RKP itukan hasil dari Musrenbang. Dokumen terakhir dari Musrenbang adalah RKP. Itukan sesuai dengan SPPN 2004 kalau sekarang keluar RKP padahal musrenbangnya sesunggunya juga aneh lompat. Nah itukan rencana, rencana RKP nya nanti seperti itu. Rencana kegiatan pemerintah kira-kira begitu. Baik, Bapak/Ibu tadi kesimpulan tadi sudah disampaikan, juga sudah ada koreksi dari pemerintah ada yang tidak dimasukkan dalam catatan yaitu berkaitan dengan RKP dan RKA yang kita minta karena itu sebenarnya adalah bagian dari kewajiban pemerintah untuk menyerahkan kepada DPR. Baiklah, saya kembalikan kepada Pak Ketua. KETUA RAPAT: Baik, demikian tadi kita telah menetapkan draf kesimpulan rapat kita, maka saya meminta persetujuan kita apakah draf kesimpulan rapat tadi bisa kita setujui untuk menjadi kesimpulan rapat? (RAPAT: SETUJU) Baik, demikian Bapak/Ibu Saudara Anggota dan Ibu Menteri, Kita telah menyelesaikan rapat kita pada malam hari ini dan kita juga sudah mendengar semua paparan yang disampaikan oleh Bu Menteri dan juga tanggapan dan respon dari Komisi VIII, harapan kami adalah bahwa apa yang kita simpulkan pada malam hari ini itu bisa bisa kita tindak lanjuti, sehingga dengan demikian tugas-tugas dari kita dalam mengawal seluruh program yang ada di seluruh program yang ada di Kementerian Sosial itu bisa makin maksimal. Untuk mengakhiri rapat ini kami minta kata akhir dari Menteri Sosial. Kepada Ibu Menteri kami persilakan. MENTERI SOSIAL RI: Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Bapak Ketua, Pimpinan, dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati, Atas nama Kementerian Sosial Republik Indonesia kami menyampaikan terima kasih atas seluruh proses pengawalan, masukan, support, yang diberikan oleh Komisi VIII DPR RI kepada kami Kementerian Sosial Republik Indonesia. Catatan-catatan yang di sampaikan kepada kami saya dan seluruh jajaran Eselon I, Eselon II, dan beberapa Eselon III yang hadir kami mencatat Pak Ketua, ini akan menjadi penguatan bagi peningkatan kinerja kementerian sosial pada masa-masa yang akan datang dan mudah-mudahan upaya-upaya kita untuk bisa menyelenggararakan kesejahteraan sosial dengan perluasan jangkauan untuk lebih besar dan kualitas lebih baik seperti kesimpulan rapat kita pada malam hari ini dan bisa kita capai. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh .
38
KETUA RAPAT: Terima kasih kepada Ibu Menteri yang telah menyampaikan kata akhirnya. Dan dengan demikian maka berakhir sudah rapat kita pada malam hari ini, atas persetujuan seluruh Anggota Komisi VIII dan Ibu Menteri maka dengan ini dengan mengucapkan alhamdulillah rrabbilalamin rapat ini saya nyatakan ditutup. Karena Ibu Menteri sudah mau berdampingan dengan kita maka kita akhiri. Wallahulmuwafiq Ila Aqwamithariq. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. (RAPAT DITUTUP PUKUL 22.29 WIB)
39
