RISALAH RAPAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VIII DENGAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
Tahun Sidang Masa Persidangan Jenis Rapat Rapat Dengan Hari, Tanggal
: : : : :
2014-2015 II Rapat Dengar Pendapat Sekretaris Menteri PP & PA RI Kamis, 29 Januari 2015
Waktu Tempat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Acara
: : : : :
Hadir
:
14.30 WIB s.d. 18.49 WIB. R. Rapat Komisi VIII H. Ledia Hanifa Amalia, S.Si, M.Psi., T. Yanto Supriyanto, SH 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2014. 2. Paparan Program Kerja Tahun 2015 3. Isu-isu aktual 38 Anggota 7 izin
JALANNYA RAPAT : KETUA RAPAT (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T. / F-PKS): Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua.
1
Yang sama-sama kita hormati Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia beserta seluruh jajaran, Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI. Alhamdulillahi berkat izin dari Allah SWT, hari ini kita bisa menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Mudahmudahan rapat pada hari ini bisa berlangsung dengan baik dan sebagaimana kebiasaan di Komisi VIII marilah kita sama-sama mengawali niat baik kita dengan berdoa memohon kepada Yang Maha Kuasa agar apa yang kita bicara pada hari ini bernilai kebaikan. Kepada yang beragama Islam kita akan memulai dengan membaca ummul kitab dan kepada yang beragama lain dan berkeyakinan lain dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian, Sesuai dengan acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014-2015 yang telah disahkan dalam Badan Musyawarah DPR RI, juga dengan kesepakatan dalam Rapat Internal Komisi, maka pada hari ini kita akan menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan agenda pokok evaluasi APBN 2014, tindak lanjut hasil pemeriksaan semester I BPK RI Tahun 2014, paparan program kerja Tahun 2015 dan isu-isu aktual. Bapak Ibu sekalian, Menurut laporan dari Sekretariat Komisi, daftar hadir telah ditandatangani oleh 25 Anggota dari 8 fraksi, izin 4 Anggota. Sebagian ada yang di Badan Legislasi sudah selesai Badan Legislasi ya? Sudah, alhamdulillaah yang dari Badan Legislasi sudah selesai. Dari 45 Anggota Komisi VIII DPR RI, maka dengan demikian rapat ini dapat kita lanjutkan. Sesuai dengan Tata Tertib DPR RI, rapat ini telah mencapai kourum fraksinya, oleh karenanya maka kita akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan rapat ini kami bukan dan dinyatakan terbuka untuk umum. (RAPAT DIBUKA PUKUL 14.30 WIB)
1. 2. 3. 4. 5.
Adapun acara rapat pada hari ini adalah sebagai berikut: Pengantar Ketua Rapat; Penjelasan Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia; Tanya jawab; Kesimpulan; Penutup. Apakah acara tersebut bisa disetujui? Setuju.
2
Dan selanjutnya kita akan mengakhiri rapat pada pukul 18.00 ya? atau 17.00? 17.30 baiklah, 17.30 dengan fleksibilitas jika ternyata sebelum 17.30 kita sudah menyelesaikan, maka kita akan menyelesaikan. Jika sesudah 17.30 masih ada hal yang perlu dibahas, kita akan menambahnya. (RAPAT: SETUJU) Ibu Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sama-sama kita hormati, Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran beserta seluruh jajarna dalam Rapat Dengar Pendapat pada hari ini. Ada beberapa hal yang kita lihat bahwa dalam Rapat Kerja kemarin ada beberapa yang perlu disimpulkan. 1. Realisasi APBN 2014 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp.184.782.226.125,2. Hasil pemeriksaan semester I BPK RI Tahun 2014 terhadap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 3. Berbagai masukan dan saran dari Pimpinan dan Anggota Komisi VIII berdasarkan evaluasi realisasi anggaran Tahun 2014 untuk perbaikan program kerja Tahun 2015 antara lain: - Penguatan aspek kelembagaan regulasi dan anggaran untuk mendukung Tupoksi kementerian; - Desakan untuk merumuskan program terobosan baru yang lebih strategis dibandingkan dengan tahun sebelumnya; - Peningkatan sosialisasi dan implementasi pengarusutamaan gender di seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah; - Peningkatan efektivitas koordinasi dan kerja sama dengan kementerian lembaga, pemerintah daerah dan komunitas masyarakat dalam upaya meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak; - Meningkatkan alokasi anggaran untuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia; - Perlu rancangan undang-undang baru dalam penguatan perempuan yang berdasarkan nilai-nilai budaya dan agama; - Peningkatan efektivitas gugus tugas pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan beberapa kesepakatan tersebut dalam rangka menjalankan fungsi dewan, Komisi VIII DPR RI hendak fokus kepada beberapa hal pokok. Pertama, berdasarkan paparan evaluasi APBN 2014, ada 3 hal penting yang perlu dilakukan pendalamannya di dalam rapat ini. 1. Penjelasan rincian realisasi anggaran Tahun 2014, baik besaran alokasi untuk belanja pegawai, belanja operasional, belanja non operasional serta belanja modal; 2. Penyerapan realisasi anggaran Tahun 2014 beserta besaran capaian program prioritas Kementerian PP dan PA Tahun 2014; 3. Hambatan, tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Kedua, beberapa isu aktual yang perlu direspon Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI antara lain terkait dengan meningkatnya permasalahan perempuan dan anak 3
dalam sektor publik, di mana terdapat permasalahan kekerasan, trafiking, anak berhadapan dengan hukum, baik dia korban maupun pelaku tindak pidana, penyandang disabilitas, serta berbagai permasalahan aktual lainnya. Berkaitan dengan ini apa saja yang dapat dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk merespon kondisi objektif yang terjadi. Ketiga, terkait dengan penjelasan atas paparan program kerja Tahun 2015, apakah ini karena kami hanya mendapatkan program secara umum, belum sampai pada tahapan penjelasan tentang kegiatannya. Tentu setiap program perlu diperjelas bentuk kegiatannya agar kita bisa melihat apakah kegiatan yang dilakukan benar-benar mendukung program dan kemudian mencapai target-target prioritas yang ditetapkan. Bapak Ibu sekalian, Bu Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Demikian pengantar yang disampaikan. Selanjutnya kita minta penjelasan kepada Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia terkait sejumlah persoalan yang tadi telah disampaikan. Dipersilakan. SEKRETARIS MENTERI PP DAN PA RI: Terima kasih Ibu Pimpinan. Yang terhormat Pimpinan Sidang, Yang terhormat Pimpinan Komisi VIII DPR RI, Para Anggota Komisi VIII DPR RI, Hadirin yang berbahagia. Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. Sebelum kami menyampaikan paparan kami, izinkan saya juga ingin memperkenalkan temanteman yang ada di kanan kiri saya, mengingat bahwa nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih teknis lagi tentu ini bisa ditujukan juga nanti jawabannya lewat para deputi ya yang ada di kiri dan kanan saya. Untuk itu saya persilakan masing-masing memperkenalkan diri. Dari Bu Leni. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Terima kasih Bu Sesmen. Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. Nama saya Leni Rosalin. Saya Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak. Terima kasih. 4
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. Saya Eko Novi Aryanti. Mewakili Ibu Deputi Bidang BUG bidang Ekonomi yang sedang mendampingi Bu Menteri ke Papua. Jabatan saya adalah Asisten Deputi Gender dalam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan. Terima kasih. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. Nama saya Mujiati. Deputi Perlindungan Perempuan. Demikian. Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Saya Heru Gasidi. Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Terima kasih. Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. Nama saya Hasan. Saya mewakili dari Deputi Perlindungan Anak. Terima kasih. SEKRETARIS MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Terima kasih. Saya lanjutkan.
5
Pertama-tama, tentu kita menyampaikan puji dan syukur kekhadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir dengan para Pimpinan maupun juga Anggota Komisi VIII DPR RI untuk membahas mengenai beberapa hal. 1. Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2014; 2. Program kerja Tahun 2015; dan 3. Isu-isu aktual. Ibi-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, Mengingat bahwa bahan juga sudah kami bagikan, jadi kami akan memaparkannya memakai powerpoint, sehingga tidak memakan waktu yang banyak untuk kami bacakan. Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, Kami mulai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan Perpres Nomor 24 Tahun 2010 dan juga Perpres Nomor 165 Tahun 2014, tugas dan fungsi Kementerian PP dan PA: 1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 3. Pengelolaan barang milik negara; 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas. Jadi pada Peraturan Presiden Nomor 165 tetap mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tugas dan Fungsi Eselon I yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi Kementerian PP dan PA Bapak dan Ibu sekalian memang kementerian ini bukan kementerian teknis, tapi kami sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, kementerian ini mempunyai tugas untuk penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program. Fokus tugas dari Kementerian PP dan PA antara lain: 1. Penyusunan kebijakan berupa perundang-undangan, peraturan Presiden, Permen dan pedoman teknis lainnya; 2. Advokasi kepada para pengambil keputusan, baik di pusat dan daerah serta legislatif terkait isu perempuan dan anak; 3. Sosialisasi kepada masyarakat luas tentang kesetaraan gender, hak perempuan dan anak; 4. Penguatan kapasitas kepada perencana, pelaksanaan dan tenaga operasional di kementerian lembaga dan daerah; 5. Pendampingan kepada perencana di kementerian, lembaga dan daerah dalam keterampilan menganalisis gender, isu gender dan anak; 6. Pengembangan model-model untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, Untuk melaksanakan tugas pokok dan mandat tersebut, maka program Kementerian PP dan PA itu dibagi tiga: 1. Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Fokus realitasnya adalah: - Pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang perekonomian; - Pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang sosial, politik dan hukum; - Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan.
6
2. Program perlindungan anak. Fokus prioritasnya adalah: - Pelaksanaan kebijakan perlindungan anak; - Pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak; 3. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Fokus prioritasnya adalah: - Perencanaan program dan anggaran serta evaluasi kinerja organisasi; - Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi tentang gender dan anak; - Peningkatan SDM yang kompeten sesuai kebutuhan. Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, Berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2014, dapat kami sampaikan bahwa alokasi anggaran Tahun 2014 adalah sejumlah Rp.192.494.559.000,-. Pembagiannya adalah: 1. Program kesetaraan gender sejumlah Rp.17.628.063.000,2. Program perlindungan anak sejumlah Rp.12.000.000.000,- kurang lebih. 3. Program dukungan manajemen sejumlah Rp.162.797.000,-. 1. 2. 3. 4.
Kemudian dari program dukungan manajemen ini dibagi lagi penyerapannya untuk: Belanja pegawai sejumlah Rp.32.990.452.000,- atau 17,14% dari total anggaran. Belanja operasional sejumlah Rp.7.074.370.000,- atau 3,68%. Belanja non operasional sejumlah Rp.49.940.230.000,- atau 21,79%. Belanja modal sejumlah Rp.80.786.139.000,- atau sejumlah 41,97%.
Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S.760 MK.02 2013 tentang Penyampaian Kebijakan Belanja dan Alokasi Anggaran Kementerian Negara, tadi sudah kami sampaikan bahwa anggaran Kementerian PP dan PA itu Rp.192.494.559.000,- yang sudah kami sampaikan tadi alokasinya per Satker. Adapun realisasi penyerapan dan realisasi capaian pelaksanaan program bidang PP dan PA Tahun 2014 adalah sebagai berikut: Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2014 sejumlah Rp.184.782.226.125,- atau 95,99%. Yang terdiri dari: 1. Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebesar Rp.15.784.235.518,- atau sebesar 89,54%. 2. Program perlindungan anak sebesar Rp.10.585.785.717,- atau sebesar 87,66%. 3. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp.158.412.204.890,- atau sebesar 97,31%. Bapak Ibu sekalian, Dari realisasi anggaran yang sebagaimana tersebut di atas, Kementerian PP dan PA sesuai dengan tugas dan fungsinya yakni fokus pada penyusunan kebijakan, advokasi, sosialisasi, penguatan kapasitas, pendampingan, dan pembuatan kajian serta pengembangan model dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada kementerian lembaga dan daerah, maka capaian yang dihasilkan pada Tahun 2014 antara lain sebagai berikut: Di sini mungkin apa perlu dibacakan satu per satu Bu Pimpinan?
7
KETUA RAPAT: Dibaca saja Bu supaya jelas. SEKRETARIS MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI:
1. 2. 3. 4.
Ya. Yang pertama adalah penyusunan kebijakan, misalnya: Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan, Perencanaan, Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah; Pedoman PPRG di Kepolisian RI; Pedoman PPRG di bidang penempatan perlindungan tenaga kerja Indonesia di BNP2TKI; Penyusunan grand design pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang pengembangan kawasan dan perumahan swadaya bekerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat dan lain sebagainya.
Yang kedua, kami melakukan advokasi dan sosialisasi ke kementerian lembaga dan Pemda dengan hasil antara lain terbitnya: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran kesetaraan gender dengan mengacu pada strategi percepatan pelaksanaan POG melalui PPRG. 2. Ada pendampingan bagi 15 kementerian lembaga dalam menerapkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. 3. Ada kesepakatan bersama antara Kementerian PP dan PA dengan KPU dan Bawaslu guna mengawal 30% bakal calon legislatif di pusat dan daerah dan lain sebagainya. Penguatan kapasitas bagi kementerian lembaga dan Pemda dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain: 1. Peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum yang sensitif gender; 2. Pelatihan bagi pendampingan korban tindak pidana perdagangan orang; 3. Evaluasi penegakkan hukum kasus tindak pidana perdagangan orang; 4. Evaluasi kelembagaan tindak pidana perdagangan orang, baik di daerah pengirim, transit maupun tujuan; 5. Penyusunan upaya hukum bagi tugas-tugas tindak pidana perdagangan orang; 6. Kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan UNDP melalui project stand tanning wee man participation in government untuk meningkatkan kapasitas dan kapabiltas perempuan calon legislatif baik di pusat maupun di daerah. Untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka Kementerian PP dan PA telah melakukan kajian diantaranya: 1. Bekerja sama dengan Pusat Kajian Gender dan Anak IPB melakukan kajian tentang pengujian indikator ketahanan keluarga atas kerja sama sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga; 8
2. 3.
Bekerja sama dengan Pusat Dakwah Pendidikan Ahlak Bangsa MUI, melakukan kajian tentang perkawinan usia anak dari sudut pandang Islam; Bekerja sama dengan Yayasan Melati melakukan kajian tentang kebijakan dan program dalam rangka upaya pengurangan perkawinan sirih di Jabodetabek.
Kementerian PP dan PA bersama kementerian lembaga terkait dan Pemda telah mengembangkan model-model, diantaranya: 1. Pengembangan model-model pengintegrasian gender ke dalam aktivitas kementerian lembaga dan pemerintah daerah; 2. Pengembangan model pengelolaan hutan yang responsif gender; 3. Pengembangan model ketahanan pangan melalui desa lestari; 4. Pengembangan model pemanfaatan hutan oleh masyarakat; 5. Pengembangan model-model peningkatan partisipasi perempuan melalui ekonomi lokal; 6. Pengembangan model peningkatan produktivitas ekonomi perempuan melalui model desa perempuan independen maju mandiri (Prima). Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian,
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Berkaitan dengan penyusunan kebijakan, antara lain di 2014 telah disusun: Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah; Pedoman PPRG di Kepolisian RI; Pedoman PPRG bidang penempatan perlindungan tenaga kerja Indonesia di BNP2TKI; Penyusunan Grand Design Pelaksanaan PUG bidang Pengembangan Kawasan dan Perumahan Swadaya bekerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat; Dibangun situs internet serempak bekerja sama dengan Kominfo; Perpres Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak; Dikeluarkannya Peraturan Menteri PP dan PA tentang Perlindungan Perempuan Lanjut Usia yang Responsif Gender. Dikeluarkan juga Peraturan Menteri PP dan PA tentang Panduan Umum Bina Keluarga TKI; Panduan pembentukkan dan penguatan gugus tugas pencegahan penanganan tindak pidana perdagangan orang; Disusun juga pedoman revitalisasi Pusat Layanan Terpadu Perempuan dan Anak. Permen PP dan PA tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak; Merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak bekerja sama dengan Komisi VIII yang lalu.
Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, Terkait dengan kegiatan advokasi, sosialisasi dan pendampingan, antara lain telah dihasilkan: 1. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender dengan 9
2. 3. 4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. 13.
14.
mengacu pada strategi percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan penganggaran yang responsif gender; Pendampingan bagi 15 kementerian lembaga dalam menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender; Ada kesepakatan bersama antara Kementerian PP dan PA dengan KPU dan Bawaslu guna mengawal 30% bakal calon legislatif di pusat dan daerah; Ada penandatanganan nota kesepahaman dengan 3 menteri yaitu Menteri PP dan PA, Menteri Tenaga Kerja, Menteri KUKM tentang perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan; Ada penandatanganan nota kesepahaman dengan Menaker, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN Kepala Bappenas tentang optimalisasi penerapan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam pekerjaan; Selanjutnya juga dalam kaitan dengan ini advokasi dan sosialisasi telah juga disosialisasi Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak melalui Forum Organisasi Keagamaan; Ada juga nota kesepahaman antara Kementerian PP dan PA dan 13 Pimpinanan Organisasi Keagamaan, meliputi 6 agama di Indonesia tentang percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan hak anak; Nota kesepahaman dengan Tim Penggerak PKK, Bhayangkari, Darma Pertiwi, Kowani dan Darma Wanita sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Anak; Mengembangkan KLA sebagai bentuk komitmen provinsi dan kabupaten kota dalam upaya terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan anak yang holistik, integrated dan berkelanjutan serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak; Pengembangan wadah partisipasi anak melalui Forum Anak sebagai bentuk dalam mengakomodir suara anak beberapa kabupaten kota di wilayah Kota Layak Anak telah melibatkan anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan mulai tingkat desa, kelurahan sampai dengan kabupaten kota; Selain itu terkait dengan anak, Kementerian PP dan PA juga telah menghasilkan sebanyak 33 anak yang menjadi tunas muda pemimpin Indonesia. Kemudian bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional dalam penyediaan informasi yang layak anak melalui Perpustakaan Keliling, Rumah Cerdas yang berbasis masyarakat dan sebagian atas inisiatif komunitas anak; Ada Rapat Koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk penyusunan pedoman penyelenggaraan Puskesmas Ramah Anak; Rapat Koordinasi dengan pemangku kepentingan di bidang pemenuhan hak anak atas pendidikan di tingkat nasional dan sampai dengan saat ini inisiasi Sekolah Ramah Anak telah terbentuk di 67 kabupaten kota dan 20 provinsi. Rapat Koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk menyusun rancangan pedoman ruang bermain ramah anak dan bersama 26 asosiasi perusahaan sahabat anak Indonesia yang berkomitmen dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Jadi ini bekerja sama dengan APSAI.
10
Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, Terkait dengan kegiatan penguatan kapasitas bagi kementerian lembaga dan Pemda, maka beberapa kegiatan telah dilakukan antara lain: 1. Peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum yang sensitif gender melalui fasilitasi pemanfaatan parameter kesetaraan gender dalam proses hukum penanganan korban kekerasan; 2. Pelatihan bagi pendampingan korban TPPO; 3. Ada juga kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan UNDP untuk meningkatkan kapasitas kapabilitas perempuan calon legislatif; 4. Ada pelatihan calon legislatif perempuan parlemen dan bekerja sama dengan UNDP melakukan penguatan kapasitas perempuan Anggota Legislatif terpilih pada Pemilu 2014 di 9 provinsi dan melalui dana dekonsentrasi di 8 provinsi yaitu di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, NTT, Kalimantan Tengah, Riau, Maluku Utara, Sulawesi Utara dan Aceh. 5. Ada juga penguatan kapasitas sekretariat kaukus perempuan parlemen. 6. Penguatan jaringan perempuan parlemen. Kemudian terkait dengan kajian, beberapa kajian yaitu: 1. Bekerja sama dengan Pusat Kesetaraan Gender anak IPB melakukan kajian tentang pengujian indikator ketahanan keluarga. 2. Bekerja sama dengan Pusat Dakwah Pendidikan Ahlak Bangsa MUI melakukan kajian tentang perkawinan usia anak dari sudut pandang Islam. 3. Bekerja sama dengan Yayasan Melati melakukan kajian tentang Kebijakan dan program dalam rangka upaya pengurangan perkawinan sirih di Indonesia.
Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, Terkait dengan pengembangan model, ada beberapa model yang dikembangkan di Tahun 2014 dan juga akan dilanjutkan nanti di 2015, yaitu pengembangan model-model: 1. Pengintegrasian gender ke dalam aktivitas kementerian dan lembaga dan Pemda, seperti pengembangan model industri rumahan di Kabupaten Kendal Jawa Tengah. 2. Pengembangan model pengolahan hutan yang responsif gender di Kabupaten Agam Sumatera Barat dan Kabupaten Sumba Timur Nusa Tenggara Timur. 3. Pengembangan model ketahanan pangan melalui desa lestari yang dilaksanakan bersama Kementerian Pertanian. 4. Pengembangan model pemanfaatan hutan oleh masyarakat bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Sumba Timur NTT dan Kabupaten Agam Sumatera Barat. 5. Pengembangan model-model untuk peningkatan partisipasi perempuan melalui ekonomi lokal. 6. Pengembangan model peningkatan produktivitas ekonomi perempuan melalui model desa prima.
11
Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian,
1. 2. 3. 4. 5.
1.
2.
3.
4.
5.
6. 7.
8.
Beberapa permasalahan yang dihadapi di Tahun 2014 antara lain: Belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, ini yang terkait dengan permasalah bidang pemberdayaan perempuan. Tenaga kerja perempuan terutama di sektor informal belum mendapat perhatian serius. Masih rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis. Produktivitas ekonomi perempuan belum optimal, masih banyak perempuan Indonesia termasuk dalam kategori pekerja keluarga yang tidak dibayar. Belum optimalnya penerapan peranti hukum dan... dukungan politik terhadap program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai prioritas pembangunan. Adapun beberapa permasalahan bidang perlindungan anak: Kekerasan yang dialami anak merupakan fenomena gunung es, jumlah tindak kekerasan yang terjadi lebih tinggi dari pada jumlah yang dilaporkan, serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang layanan menjadi salah satu penyebab kasus kekerasan terhadap anak tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya. Belum ditanganinya dengan baik anak berkebutuhan khusus, kemudian pengetahuan yang terbatas dari keluarga atau orang tua yang memiliki ABK, terbatasnya jumlah guru di sekolah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan menangani ABK. Masih tingginya jumlah anak yang mengalami eksploitasi ekonomi atau pekerja anak, kemudian anak korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif, anak dalam keadaan darurat atau konflik bencana pengungsian, anak terlantar, anak dengan HIV Aids, dan perkawinan usia anak. Masih ada aparat penegak hukum memperlakukan anak penegakkan hukum seperti orang dewasa. Diproses tanpa didampingi oleh orang tua atau wali, pengacara dan petugas dari Bapas. Tuntutan jaksa juga sangat jarang mempertimbangkan kondisi anak. Kemudian masalah lainnya belum semua program dan kegiatan pembangunan baik di kementerian lembaga dan Pemda selaras dengan mandat konvensi hak anak, masih bersifat parsial, belum holistik dan terintegratif. Masih tingginya angka drop out sekolah, masih rendahnya angka partisipasi sekolah dan belum optimalnya kualitas pendidikan baik dilihat dari sisi pendidik dan tenaga pendidikan. Masih tingginya kekerasan terhadap anak di sekolah dan masih sedikitnya sekolah yang menuju sekolah ramah anak, belum tersedianya rute aman dan selamat ke dan dari sekolah dan terbatasnya ruang kreativitas anak di luar sekolah, terbatasnya ruang bermain ramah anak. Masih sedikitnya jumlah Puskesmas yang menginisiasi menuju Puskesmas ramah anak dan belum semua provinsi dan kabupaten kota memfasilitasi partisipasi anak dalam bentuk forum anak dan belum semua kabupaten kota menginisiasi menuju kota layak anak.
12
Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, Terkait dengan program kerja Tahun 2015, maka dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan Dipa Tahun Anggaran 2016, tanggal 14 November, maka alokasi pagu Tahun Anggaran 2015 Kementerian PP dan PA adalah sebesar Rp.217.719.899.000,- yang terdiri dari: 1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp.92.360.499.000,2. Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebesar Rp.67.466.600.000,3. Program perlindungan anak sebesar Rp.57.885.800.000,-. Dari total pagu tersebut alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp.20.000.000.000,- yang akan diberikan kepada 28 provinsi. Adapun dana dekonsentrasi tersebut dialokasikan untuk: 1. Dana dekon untuk program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebesar Rp.10.000.000.000,2. Dana dekon perlindungan anak sebesar Rp.10.000.000.000,Untuk jelasnya kami lampirkan anggaran per satuan kerja pada lampiran 1. Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian,
1.
2. 3. 4.
1. 2. 3. 4. 5.
Adapun rincian prioritas kegiatan Tahun 2015 antara lain adalah sebagai berikut: Untuk program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, beberapa program prioritas kegiatan prioritas adalah bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian KUKM akan melakukan pengembangan model pengintegrasian gender dalam ketenagakerjaan untuk mendukung industri rumahan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia yang terlatih tentang gender dan SDM penggiat atau champion dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender. Untuk mengembangkan konsep peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang kesetaraan gender melalui perguruan tinggi-perguruan tinggi Islam. Bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menyusun pedoman penyusunan bahan ajar yang berbasik gender. Kemudian antara lain untuk program perlindangan anak, akan digunakan untuk: Peningkatan sosialisasi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak melalui penarikan pekerja anak sekolah. Meningkatkan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Menyusun rancangan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan koordinasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan sistem peradilan pidana anak; Menyusun rancangan peraturan Presiden tentang kelengkapan organisasi mekanisme dan pembiayaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Menyusun rancangan peraturan Presiden tentang percepatan pelaksanaan kabupaten kota layak anak dan lain sebagainya.
13
Khusus untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, pada umumnya tujuannya adalah untuk meningkatkan dan menguatkan tata kelola organisasi Kementerian PP dan PA agar lebih baik dan akuntabel lagi atau reformasi birokrasi dengan fokus prioritas antara lain: 1. Pembuatan sistem informasi perencanaan dan penganggaran atau SIPA. 2. Pengembangan aplikasi monitoring kinerja program dan anggaran atau SIMONA. 3. Pengembangan instrumen evaluasi pelaksanaan PP dan PA atau Anugerah Parahita Ekapraya. 4. Penyusunan Juknis dan SOP terkait perencanaan program dan anggaran. 5. Perencanaan program atau kegiatan dan anggaran bekerja sama dengan Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Bappenas dan lain sebagainya. Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, Beberapa isu-isu aktual yang terkait dengan Rapat Kerja yang lalu juga. 1. Terkait dengan isu kekerasan dalam rumah tangga. Dalam upaya pencegahan Kementerian PP dan PA telah menyusun berbagai kebijakan seperti: - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga. - Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan. - Modul Pelatihan Pencegahan Kekerasan melalui Pendidikan Keluarga. - Petunjuk Teknis Pemulihan Korban KDRT yang sensitif gender dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dan unit layanan penyelenggara pemulihan korban kekerasan guna membantu dalam melakukan pendampingan. - Panduan konseling bagi konseler BP4. - Kebijakan pemberdayaan Polisi wanita di Kepolisian RI. - Mendorong terbentuknya lembaga layanan korban kekerasan, baik yang berbasis pemerintah, rumah sakit, masyarakat maupun swasta. Yang saat ini kita telah memiliki P2TP2A atau pusat layanan terpadu bagi perempuan dan anak di 33 provinsi dan 246 kabupaten kota ada 123 lembaga layanan korban kekerasan berbasis rumah sakit, unit perlindungan perempuan dan anak di 500 Polres serta... center, 5 perlindungan rumah center dan rumah aman yang tersebar di Indonesia. Mohon maaf ini 510 Mapolres. 2. Terkait dengan isu aktual kekerasan seksual anak. Beberapa yang sudah dilakukan antara lain: - Memperkuat Pusat Layanan Terpadu sebagai salah satu lembaga layanan yang sudah terbentuk di 3 provinsi. - Sebagai prioritas ke depan kami akan mengembangkan strategi untuk melakukan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak melalui perlindungan anak berbasis masyarakat yaitu melalui kerja sama dengan lembaga masyarakat dan lembaga mitra kerja atau lembaga donor dan pada Tahun 2015 kami juga akan menyusun rencana aksi nasional perlindungan anak yang merupakan salah satu misi yang tercantum pada Nawa Cita dan merupakan agenda prioritas untuk melindungi anak perempuan dan kelompok marginal. 14
3. Terkait dengan isu aktual pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, beberapa upaya yang telah dilakukan: - Memperkuat koordinasi gugus tugas di pusat dengan gugus tugas daerah. - Meningkatkan kapasitas penegakkan hukum untuk memahami Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan menuntaskan kasus-kasus TPPO. - Melakukan pencegahan lewat penguatan komunikasi, informasi, edukasi seperti lewat brosur, kampanye migrasi sehat. - Menyusun rencana aksi nasional Tahun 2015-2019. - Penguatan pengumpulan data kasus-kasus TPO untuk basis data. 4. Terkait dengan hak perempuan dalam bidang politik. Beberapa hal yang sudah dilakukan dan akan dilakukan kembali: - Pembangunan pemahaman yang benar tentang politik. - Mendorong perempuan untuk ikut dalam organisasi. - Mendorong perempuan untuk masuk ke dalam partai politik. - Mendorong perempuan menjadi pengurus partai. - Mendorong perempuan menjadi Caleg dan melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas perempuan, khususnya dalam bidang politik melalui mandat yang ada di Kementerian PP dan PA. Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat sore. Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam warrahmatullaahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sesmen. Bapak Ibu sekalian, Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kita tadi menyepakati sampai pukul 17.30, jadi kita punya waktu 55 menit untuk mengajukan pertanyaan dan jawaban. Tentu ketika kita bicara tentang program di 2015, meskipun ada kabar pembahasan APBNP, namun sebagai bagian dari tanggung jawab tugas pengawasan kita, maka kita sebetulnya bisa juga menggali lebih dalam tentang kegiatankegiatan apa yang dilakukan agar kemudian bisa menjadi bagian dari tugas pengawasan kita.
15
Bapak Ibu sekalian, Di meja Pimpinan ada 9 yang sudah mendaftar dan nanti saya yakin pasti akan banyak yang menyusul sebagaimana kesepakatan kita dan di dalam Tata Tertib itu waktunya adalah 3 menit. Ibu Bapak silakan memperkenalkan diri sesuai dengan Tatib dan kemudian menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Pertama, kami persilakan Ibu Itet Tridjajati, bersiap-siap Ibu Ruskati. Ibu Itet silakan. F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA.): Terima kasih. Ibu Pimpinan yang saya cintai, Para Wakil Ketua, Pimpinan yang saya hormati, Teman-teman di Komisi VIII, Yang saya hormati Ibu Sesmen dan seluruh jajarannya. Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. Saya kira saya tidak usah kenalkan Dapil-nya ya kan sudah, kita lanjut saja. Begini Bu, mungkin ada baiknya kalau paparan Ibu yang dalam bentuk powerpoint sama dengan yang dibagikan, dilengkapi dengan penjelasan... itu kelihatannya jadi tidak mendalami betul gitu. Nah kalau saya melihat paparan Ibu tentang anggaran, kelihatannya yang non operasional itu lebih besar dari yang operasional. Nah ini bagaimana Bu minta penjelasannya saja, kalau operasional kan tentunya harus lebih besar dari yang non operasional? itu pertama. Kemudian dengan adanya kegiatan-kegiatan yang Ibu ada prioritas dan sebagainya, kalau saya membaca dengan aturan, aturan di sini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kementerian Negara ya di bagian ke empat itu masuk pemberdayaan perempuan ya, Tupoksi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Itu memang sudah dikunci Bu, jadi memang tidak bisa kita melakukan dengan yang sifatnya teknis, tapi kalau melihat yang Ibu ajukan ada gitu apa namanya dimensi-dimensi teknis itu apakah Ibu tidak kekurangan anggaran untuk ada program-program yang sifatnya dimensi teknis tadi? Jadi itu nanti tidak jalan Bu kalau anggarannya kecil sekali gitu, memalukan sekali loh kalau saya baca itu cuma 217, itu habis buat gaji barangkali ya. Nah sementara Ibu memang terkunci hanya membuat perumusan kebijakan dan sebagainya. Nah ini tentu tidak berkembang Bu, mungkin Ibu bisa bagaimana menurut kalau saya usul perlu adanya revisi ya Pimpinan supaya pemberdayaan perempuan ini memang perlu diperhatikan, karena kalau kita ingat perempuan dan anak itu soko gurunya bangsa dan negara loh Bu, generasi ke depan dan sebagainya sangat tergantung dari perempuan dan anak-anak. Kalau kita dengan anggaran yang demikian, kita tidak bisa bergerak. Nah tapi ada satu hal yang menurut saya agak ironis di sini, karena di dalam Tupoksinya untuk dari kementerian itu tidak ada aturan tentang tugsa-tugas lain. Sementara di tiap Satker, selain tugas 16
tadi perumusan dan sebagainya, ada tugas yang namanya tugas lain. Nah Ibu bisa masuk di situ tugas lain itu, masuk ke dimensi operasional, dimensi teknis tadi Bu. Nah sementara tapi di Tupoksi-nya Ibu kementerian sendiri itu tidak tertulis secara eksplisit, sementara di tiap Satker ada ininya tugas dari tiap-tiap Satker dan melakukan tugas-tugas lain. Nah ini Bu. Jadi saya tidak banyak bisa mengatakan hal, tapi di sini mungkin Ibu kalau boleh saya usul kepada Pimpinan kita untuk memperjelas kegiatan Ibu itu apa saja, karena saya juga baru, kemudian banyak yang baru di sini, itu lebih kita bisa mendalami lagi. Jadi kita bisa mengusulkan usul pendalaman anggaran. Ada forum itu yang saya tahu Bu Lidia, kita melakukan pendalaman anggaran. Kalau di sini tidak mungkin kita menjelaskan begitu banyaknya, ada prioritas, ada ini, ada itu. Jadi ya itu saja yang bisa saya lakukan, karena Ibu perlu melakukan penelitian di sini, banyak sekali terkait dengan lintas sektoralnya banyak sekali Bu, tapi dengan anggaran itu tidak mungkin gitu loh dan ini juga dibahas di kaukus perempuan. Ada kaukus perempuan tapi kita juga tidak bisa bergerak Bu di kaukus perempuan, karena kita tidak diberikan dukungan politik dari DPR untuk melakukan pertemuan secara rutin yang khusus. Jadi tidak bisa dicampuradukan dengan sidang-sidang Komisi. Harusnya ada, kalau tidak, ya mereka lebih berat oh saya ada sidang Komisi, jadi tidak pernah kourum di sini yang datang juga sedikit. Jadi seolah-olah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini hanya pelengkap penderita kalau menurut saya loh Bu. Jadi kalau boleh usul, usul kita adalah pendalaman anggaran, ada untuk ini Bu Lidia Pimpinan. Saya kira sekian dari saya. Terima kasih. Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Bu Itet. Jutibu Ruskati, Ibu Ruskati ini juga Anggota Badan Anggaran mungkin nanti bisa juga menangkap persoalan-persoalan yang harusnya bisa disampaikan dipaparkan secara jelas oleh Kementerian PP dan PA. Setelah Bu Ruskati nanti akan dilanjutkan bersiap Pak Maman Imanul Haq. Kepada Bu Ruskati dipersilakan. F-GERINDRA (Dra. Hj. RUSKATI ALI BAAL): Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. Ibu Pimpinan Komisi VIII yang saya hormati beserta semua teman-teman Anggota Komisi VIII, Yang saya hormati Ibu Sesmen beserta jajarannya yang sempat hadir. Alhamdulillaah hari ini kita bisa bertemu dengan Bu Sesmen bersama dengan semua yang hadir. Tadi sudah dipaparkan untuk anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.217.719.899.000,- yang meliputi 17
3 program. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis. Kemudian program kesetaraan gender. Kemudian yang ketiga program perlindungan anak. Program dukungan manajemen dananya Rp.92.367.000.000,-. Kemudian program kesetaraan gender Rp.67.466.600.000,-. Kemudian yang program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebesar Rp.57.000.000.000,-. Tadi Pimpinan menyampaikan bahwa saya juga sebagai Anggota Badan Anggaran, saya mau sampaikan bahwa nama saya adalah hampir lupa saya menyampaikan, nama saya Ruskati Ali Baal, dari Fraksi Gerindra, dan juga saya adalah Dapil Sulawesi Barat. Karena kami sebagai Anggota Badan Anggaran, mohon barangkali minta rinciannya dari pada program-program yang seperti ini, karena menurut hemat saya terlalu irit atau terlalu sedikit dari pada anggaran pemberdayaan perempuan ini kalau kita kaitkan dengan permasalahan-permasalahan mengenai perempuan yang sangat luar biasa. Jadi mohon bagaimana upaya untuk menjawab persoalan-persoalan perempuan dan anak sebagai prioritas serta pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan, itu yang pertama saya sampaikan kepada Ibu-Ibu yang mewakili Ibu Menteri. Kemudian yang kedua saya sampaikan kita ini adalah perempuan mau pintar, mau bermoral, kemudian juga mau berwawasan yang bagus. Banyak perempuan pintar tetapi ada di desa, ada di kecamatan, dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan PR kita bagaimana caranya perempuan kita dorong sehingga bisa pintar, bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Jadi bagaimana upaya pemerintah dalam hal ini Pemberdayaan Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk mencapai cita-cita kita sebagai kaum perempuan, karena kita tahu bahwa yang duduk di DPR dulu 2009-2014 sebanyak 100 lebih 109, sekarang sudah menurun, nah bagaimana upaya kita supaya ada peningkatan kaum perempuan bisa bermanfaat, bisa pintar, bisa segala-galanya berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi itu adalah tugas-tugas kita tugas pemberdayaan perempuan Kementerian Perempuan dalam hal ini untuk bisa mencapai perempuan yang berwawasan dan juga pintar. Saya kira hanya itu saya sampaikan kepada kita. Terima kasih. Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam warrahmatullaahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruskati. Waktunya 4 menit 5 detik Bu. Selanjutnya kita akan meminta Pak Maman Imanul Haq, bersiap Ibu Endang Srikarti. Pak Maman dipersilakan. F-PKB (KH. MAMAN IMANUL HAQ): Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.
18
Terima kasih Bu Pimpinan. Saya Maman Imanul Haq dari Jawa Barat IX, Subang, Sumedang, Majalengka dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Yang pertama tentu saya mendorong agar anggaran di Meneg PP ini ditingkatkan. Malah kita berusaha untuk meningkatkan, ini tidak sekedar di kementerian tapi sudah menjadi satu badan institusi menteri, karena persoalan perempuan terutama di Dapil saya banyak tenaga kerja yang ke luar negeri yang betul-betul tidak dibekali oleh skill kemampuan juga perlindungan. Nah poin pertama itu tentu saya menginginkan ada koordinasi antara Menneg PP dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kesehatan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, pengarusutamaan gender ini menjadi sangat penting dengan anggaran yang begitu kecil menurut saya cuma 217 miliar yang jadi, ini menjadi sangat pesimis bagi saya, tetapi itu artinya kesadaran untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan istilah perempuan ini pun seharusnya menjadi patokan bagi dewan Ibu Ketua, agar jangan ada yang menyebut wanita tapi perempuan itu mpu yang mempunyai pemilik kehidupan itu. Nah intinya saya mendorong dari Fraksi Kebangkita Bangsa, tetapi yang terakhir ini agak sedikit subjektif sebenarnya. Saya adalah majelis nasional aliansi Bhineka Tunggal Ika yang menyelenggarakan acara toleransi kemarin dengan sebenarnya dengan Mba Puan, dengan Khofifah lalu dengan Ibu. Nah ada hal yang menarik, ini kritik saja bahwa ada salah satu Aspri dari Menteri di kementerian ini itu menghalang-halangi, melakukan birokratisasi yang sangat rumit. Saya sempat ngobrol sama Pak Jokowi soal ini, tapi mohon disampaikan bahwa Ibu Menteri tidak perlu ada Aspri yang menghalang-halangi kami, termasuk Pendeta Erari dari Papua dan sebagainya, karena kami dari awal berjuang untuk pemberdayaan perempuan, untuk hak-hak perempuan dan termasuk antisipasi kekerasan terhadap perempuan. Saya tidak bisa menyebut nama, tetapi ini menjadi peringatan jangan sampai era Jokowi yang terbuka, menyapa dan sebagainya, tiba-tiba dihalangi oleh orang-orang yang sok terkejut diberi kekuasaan seperti ini. Terima kasih Ibu Pimpinan. Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam warrahmatullaahi wabarakatuh. Terima kasih atas wakaf waktunya. Selanjutnya Ibu Endang Srikarti Handayani, dari Fraksi Partai Golkar dan bersiap Pak Kuswiyanto. Kepada Bu Endang dipersilakan. F-PG (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, SH, MHUM): Terima kasih Pimpinan dan kawan-kawan Komisi VIII. Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.
19
Yang saya banggakan Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Saya membaca dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini anggarannya adalah 190 sekian yang APBN 2014 dan realisasi 180 sekian. Terus sekarang ada yang katakan 200 milyar sekian. Kenapa ya saya sampai gatal gitu rasanya ya, yang lain saja untuk membangun jiwa dan raga ini penting sekali gitu. Yang lain saja yang hanya untuk membangun yang tidak penting itu triliunan gitu loh. Nah ini kan kita membangun tunas bangsa sebetulnya. Itu kan untuk generasi penerus bangsa kita, negara kita supaya kita kuat dan sebagainya. Kenapa mesti hanya sekian? Tadi sudah dikatakan dengan kawan-kawan terlalu kecil sekali gitu. Nah kalau saya mau ngomong apa ya mengenai anggaran ini, kok rasanya ingin saya sebagai perempuan ya tahu dapur. Dapurnya itu ada hanya di tempat perempuan, daringannya itu tempat perempuan yang bisa mengelola baik dan buruk itu di tempat perempuan. Perempuan ini sebagai motivatornya penegak kemandirian perempuan dan perlindungan anak. Kalau hanya dananya sekian itu apa cukup gitu loh? Jadi saya harapkan betul, ini serius Bapak-Bapak. Saya harapkan Pimpinan Ibu Lidia yang saya hormati dan saya banggakan, ya ini sangat memprihatinkan dengan anggaran sekian. Jadi kalau perlu ya kita dorong dan kalau perlu kita gebrak ya Presiden kita supaya peka terhadap kebutuhan bukan keinginan ya. Ini kebutuhan gitu. Pantas saja ya untuk 2014 ini yang perempuan yang sangat baik dan pintar itu menjadi legislatifnya cuma sedikit sekali gitu loh, karena ya dari pemberdayaan perempuan sendiri mungkin tidak ada dana untuk mendorong perempuan-perempuan yang wajibnya untuk menjadikan panglima di depan tidak hanya menjadi teman... saja karena tidak ada dunia teman... itu tidak ada. Jadi harus di depan, panglima di depan itu perempuan. Jadi sangat prihatin sekali dengan legislatif yang 2014 ini, ini ternyata saya baru baca-baca ini oh ternyata tidak ada dana untuk mendorong perempuan yang pintar, perempuan yang betul-betul membutuhkan ya menjadikan perempuan mandiri yang menjadikan perempuan yang bisa melindungi tunas bangsa ya karena ya kalau tidak ada dana yang bisa mendorong kan tidak akan bisa, semuanya itu adanya di dana. Kalau ada dana tersebut gagah. Itu satu. Yang kedua adalah ini sangat penting sekali untuk kita. Saya lihat di LP-LP anak ya di Indonesia ini kan hanya ada 18 Lapas kalau tidak salah ya. Ini juga sangat penting sekali justru kalau sudah anak dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan ini justru bukan dia akan menjadi baik, justru sekolah yang tidak baik. Kalau perlu ya, kalau perlu kita Sidak-Sidak ke LP-LP Bu bersama-sama dengan kami juga mau gitu, karena kita untuk menyelamatkan anak-anak yang sebetulnya dia menjadi korban betul itu. Saya sedih misalnya di Tangerang pada saat itu ya saya lihat, ini anak tidak harus di tempat seperti ini gitu, dibersamakan dengan yang dewasa. Otomatis kan yang dewasa lebih berkuasa di sana, menjadi dia disuruh-suruh, terus didoktrin menjadi yang negatif, itu yang kita khawatirkan gitu. Semoga Bapak-Bapak juga akan peka, akan bisa berkolaborasi dengan Ibu-Ibu ini supaya ya untuk mencarikan jalan yang terbaik bagaimana caranya ini. Terus yang selanjutnya adalah dengan isu-isu di daerah saya kebetulan saya daerah Dapil V Jawa Tengah ya Boyolali, Solo dan Sukoharjo, yang notabene di sana adalah ada Pak Presiden Pak Jokowi asal dari sana, tetap saja ada banyak anak-anak yang jadi korban mati di Rumah Sakit Kostati dan saya bacakan ini isu yang masih baru di Solo Pos juga isu-isu di secara umum kalau pas kemarin saya kebetulan reses ya. Itu paling tertinggi sekali adalah Jawa Tengah, paling tinggi sekali Jawa Tengah. Kemarin saya juga bacakan dengan yang lain-lain. 20
Boyolali sebanyak 62 kasus, disusul dengan Klaten, Sukoharjo 17 kasus, dan 58 perempuan di Solo Klaten 58 kasus, itu anak-anak semua. Bahkan di Boyolali belum lama ini 2 hari yang lalu ya, itu dianiaya itu masih bayi karena kemiskinan juga. Jadi ini siapa yang bertanggungjawab? Ya perempuan lagi. Jadi saya harapkan betul ini sangat penting sekali kita harus konsentrasi untuk memikirkan dampak dari kemiskinan dan untuk kita melindungi anak-anak yang belum bisa apa-apa. Ya tentunya ujug-ujug ya dana tadi anggaran tadi. Saya harapkan dari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, dayakan saya sebagai Anggota DPR ya untuk pada saat reses ya nanti saya buat surat juga untuk bersama-sama ya saling mengisi dan saling berdampingan karena kita mitra ya, untuk mensosialisasikan mengenai perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Apa saja yang harus kita lakukan ya. Teknik bagaimana dan mengenai anggaran itu juga kita harus sampaikan juga karena tanpa itu kita juga tidak mungkin akan jalan dan untuk kegiatan perempuan itu sendiri ya toh itu wajib dan perlu karena yang tahu adalah perempuan itu kebutuhan di dalam rumah tangganya, jangan sampai karena kemiskinan, jangan sampai karena dia tidak bisa mandiri mendapatkan income dalam rumah tangga, tidak ada kegiatan, sehingga ya anak yang jadi korban lagi menjadi KDRT. Pimpinan terima kasih, saya jadi menggebu-gebu. Kalau sudah namanya perempuan dan perlindungan anak, saya kan perempuan juga, Bu Lidia perempuan, rasanya ingin seperti aduh ya. Terima kasih Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih. Wa'alaikumsalam warrahmatullaahi wabarakatuh. Soalnya sudah dengan Bu Nus tadi wakaf waktu dari Pak Maman jadi sudah 7 menit Ibu masalahnya. Selanjutnya Pak Kuswiyanto, bersiap Pak Samsu. Pak Kus dipersilakan. F-PAN (Drs. H. KUSWIYANTO, M.Si): Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Lidia, Pimpinan Komisi VIII, Anggota Komisi VIII, Sesmen dan seluruh pejabat yang hadir pada kesempatan ini. Saya Kuswiyanto, dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Dapil Jawa Timur IX Brojonegoro, Tuban.
21
Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin tahu catatan dari BPK terhadap APBN 2014, karena ini kan menyangkut evaluasi dan saya kira dari temuan-temuan itu sampai sejauh mana anda semua sudah menindaklanjuti? Saya belum mendapatkan laporan di sini. Yang kedua, saya tentu memahami Tupoksi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan yang sifatnya fasilitasi, koordinasi dan lain-lain, tentu tugas perempuan yang lain kan banyak melekat di berbagai macam kementerian. Oleh karena itu kalau dananya kecil menurut saya wajar-wajar saja. Kecil itu pun saya melihat kan ada dua yang tidak habis yang serapannya menurut saya sangat kecil. Yang pertama adalah kesetaraan gender, yang kedua perlindungan anak itu tidak mencapai 90%. Barangkali ini kan perlu penjelasan. Kemudian yang berikutnya, saya melihat kan banyak sekali penyusunan perjanjian, nota kesepahaman, koordinasi dan lain-lain. Kira-kira yang bisa dilaporkan kepada Komisi VIII dari berbagai macam koordinasi itu, kalau kita ingin mengukur keberhasilan itu kira-kira bagaimana, karena seluruh program itu tentu kan harus ada ukurannya keberhasilan dan saya mohon maaf apa membangun nota kesepahaman itu dengan berbagai macam kementerian itu perlu dilakukan setiap saat? Kalau rapat koordinasi mungkin ya saya sepakat, tetapi kalau membangun kesepahaman itu apa setiap tahun kesepahaman itu diperbaharui? Ini saya lihat yang kemarin ada, sekarang ada, ini kan membangun kesepahaman. Memahamkan itu kok sulit sekali gitu loh, sehingga perlu dibangun terus kesepahaman-kesepahaman. Saya lihat kok susahnya menteri-menteri yang lain itu loh kok tidak paham-paham ya tentang perempuan itu sehingga perlu dibangun banyak kesepahaman-kesepahaman. Yang berikutnya regulasi anda itu menyangkut peraturan menteri, standar, segala macam dan lain-lain itu sangat banyak dan nanti saya lihat yang mau dihasilkan lagi yang belakang itu juga banyak. Kira-kira yang mau dihasilkan lagi berkaitan dengan standar-standar itu berapat aturan lagi? Karena kan banyak. Termasuk kira-kira kalau saya tanya ukuran keberhasilannya itu banyaknya aturan itu apa kira-kira keberhasilan untuk melakukan implementasi. Setahu saya di dalam teori itu yang baik kan kebijakan itu harus good policy dan good implementation itu kan yang betul-betul bagus. Di dalam pernyataan anda di poin berapa itu di Halaman 20, ini kan berbagai macam kebijakan ini sudah bagus, hanya implementasinya yang masih kurang bagus. Nah kira-kira kalau menyangkut implementasi berbagai hal itu pemberdayaan perempuan, Menteri Pemberdayaan Perempuan itu posisinya ada di mana? Ini tentu kan harus jelas, karena kan Tupoksi-nya saya lihat kan koordinasi dan lain-lain. Artinya kalau nanti berbagai hal yang berkaitan dengan perempuan, kira-kira kan tinggal gampang Menteri Pemberdayaan Perempuan bahwa itu bukan Tupoksi saya, kira-kira begitu, karena di sini ada pernyataan 20 itu implementasinya masih kurang. Berikutnya ada 20 milyar, itu dana pagunya digunakan untuk dana dekon, tapi ini hanya untuk 28 provinsi. Sementara seingat sayap provinsi kita kan tidak hanya 28, 33 atau 34 sekarang, berarti yang lain ini kan tidak kebagian. Barangkali apa perlu dijelaskan kenapa kok hanya 28. KETUA RAPAT: Ada lagi Pak Kus? Sudah?
22
F-PAN (Drs. H. KUSWIYANTO, M.Si): Terakhir, satu lagi. Ini ada sekolah ramah anak, jumlahnya cuma 67 kabupaten, kok cuma sedikit ya? berarti kirakira sekolah-sekolah yang lain itu tidak ramah anak kira-kira apa gitu penjelasannya? Kemudian baru ada 26 perusahaan sahabat anak, ini kira-kira kan kita berharap kampanyenya luar biasa, karena di Indonesia ini kan perusahaannya seluruh Indonesia kan sangat banyak. Ini yang bermitra ini kok hanya 26. Barangkali kalau kita bisa mendapatkan dananya, kita diberi dananya. 26 itu di mana saja berada? Terakhir Bu Lidia, mohon maaf. Kita ingin karena ini baru pertemuan pertama dengan beliau, kalau kemarin kan dengan Bu Menteri. Kita perlu ingin peta tentang perempuan dan anak secara menyeluruh, tentu disajikan di dalam bentuk data, karena di dalam ini sedikit pun saya tidak menjumpai penyajian di dalam bentuk data-data, sehingga kita agak susah untuk mengukur ini berhasil atau tidak. Yang dipaparkan sebagian besar kan berbagai macam bentuk regulasi apapun, tapi tentang data-data segala macam kita tidak hanya ada statement banyak persoalan-persoalan ini, persoalan itu disebutkan pada halaman berapa itu, sehingga kalau ada persoalan yang banyak ini menjadi tugas siapa? Karena kalau koordinasi saja ini kan bukan tugas Pemberdayaan Perempuan, ini kan tugas di tempat yang lain. Nah tentu saya ingin peta Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Terima kasih Bu Lidia, mohon maaf pas 3 menit. KETUA RAPAT: Ya Pak, pas 3 menit, plus 3 menit. Terima kasih Pak Kus, tidak apa-apa, 3 menit plus 3 menit, karena tadi banyak membukabuka... baiklah. Kemudian selanjutnya Pak Samsu Niang, bersiap Pak Fauzan Harun. Kepada Pak Samsu dipersilakan, 3 menit. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd): Ya, terima kasih Ibu Ketua. Hari ini cukup bahagia kita ini, karena yang memimpin rapat juga perempuan. Yang dibahas juga Kementerian Perempuan. Jadi masalahnya juga perempuan. Jadi terima kasih. Nama saya Samsu Niang, dari Dapil Sulawesi Selatan II, Partai PDI Perjuangan. Baik, langsung saja. Yang pertama yang harus saya sampaikan, tadi saya sambung Pak Kus tentang realisasi anggaran untuk 2014 itu persoalan gender itu 89%, kemudian untuk perlindungan anak itu 87%, kemudian untuk manajemen 97%. Ini kira-kira apa masalahnya ini? Sehingga dua Tupoksi dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak justru kecil realisasi anggarannya persentasenya. Mungkin tolong digambarkan seperti itu, apa kira-kira penyebabnya seperti itu. Justru kalau di manajemennya ini justru tinggi sekali 97%, ini mungkin kira-kira apa persoalannya di situ sehingga persentasenya agak kurang. Kemudian yang kedua, dari kegiatan-kegiatan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini, saya melihat memang masih dari sisi normatifnya, parsial ya masih parsial. Saya belum melihat 23
jelas tentang solusi terkait dengan persoalan-persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan, perdagangan perempuan, terus TKI, saya belum melihat solusi yang konkrit terhadap persoalan ini. Mestinya Kementerian Perempuan ini sudah berapa banyak mafia-mafia yang seperti itu yang ditangkap oleh pemerintah, itu belum ada ini saya lihat ini. Sudah berapa banyak pengusahapengusaha yang seperti itu terkait perdagangan anak apa dan lain sebagainya yang ditangkap dan diberi hukuman, ini tidak ada saya lihat di sini datanya ini, belum ada data yang saya dapatkan di sini. Jadi wajar kalau kecil sekali anggarannya. Memang tadi waktu dijelaskan untuk anggaran 2015 Rp.217 milyar lebih kecil sekali ini menurut saya. Kalau saya perempuan saya marah ini kalau begini ini anggarannya sedikit sekali. Menurut saya yang idealnya dan kalau bisa ini menjadi ini usul dari saya kalau perlu untuk persoalan pemberdayaan perempuan itu minimal harus Rp.1 triliun dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pemberdayaan perempuan. Kemudian untuk perlindungan anak minimal Rp.1 triliun juga dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan anak di Indonesia ini. Ini kalau tidak seperti itu, saya kira apa yang kita lakukan sekarang ini tidak akan ada solusinya dalam rangka untuk perbaikan generasi kita di masa yang akan datang. Apa lagi program-programnya itu kelihatan tidak menyentuh, parsial saja, itu seperti tadi Pak Kus, hanya seminar, MoU, apa dan lain sebagainya itu sudah tidak inovatif kalau menurut saya itu yang seperti itu. Mestinya sekarang kita langsung tindak lanjut ya, itu yang perlu yang harus tangkap itu mafia-mafia itu. Ini yang perlu ini, ini yang tidak ada ini. Ini kan dibiarkan begitu saja, tangkap itu, itu yang perlu kita, ini tidak ada, mestinya itu harus ada yang seperti itu. Saya usulkan dan mudah-mudahan menjadi keputusan ini Ibu kebetulan, karena yang memimpin rapat ini perempuan, Rp.1 triliun untuk pemberdayaan perempuan, Rp.1 triliun untuk perlindungan anak dan Rp.500 milyar untuk manajemen administrasinya. Saya kira ini penting ini, ini solusi ini dalam rangka untuk memperbaiki kehidupan bangsa kita ini. Siapa lagi yang mau dihargai kalau bukan perempuan. Yang melahirkan kita ini kan perempuan ya. Anak-anak kita ke depan ini harus tumbuh cerdas dalam rangka untuk menggantikan kita sebagai pemimpin bangsa. Makanya Rp.1 triliun untuk perlindungan anak. Terima kasih. Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam warrahmatullaahi wabarakatuh. KETUA KOMISI VIII DPR-RI (DR. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, MA/F-PAN): Pimpinan. KETUA RAPAT: Ya.
24
KETUA KOMISI VIII DPR-RI (DR. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, MA/F-PAN): Sebelah kanan Pimpinan. Kalau menanggapi soal Pak Samsu dengan Ibu ini nadanya kelihatannya sama. Pak Samsu dengan Ibu Endang tadi ingin ditambahkan, nanti saya takut masukkin kesimpulan, maka saya interupsi sedikit, bahwa saya tidak setuju kalau ada penambahan anggaran untuk kementerian ini. Alasannya sederhana orang urang yang sedikit itu saja tidak bisa dihabiskan dan kita kan minta kemarin pertemuan dengan Menterinya langsung kita minta supaya ada kreasi-kreasi dan inovasi program. Nah Kalau tadi itu Pak Kus sudah ngomong kalau itu melulu yang di-copy paste setiap tahun, lalu apa yang kontribusi untuk bangsa ini dengan kelahiran kementerian ini? Maka mohon maaf Bu Endang ya, Ibu saya lihat terlalu semangat tadi itu untuk meminta tambahan anggaran itu. Apalagi tadi didukung oleh Pak Samsu. Jadi saya kira itu tolong dipikirkan lagi, kecuali kalau misalnya kementerian ini bisa menunjukkan program-program yang betul-betul meyakinkan kita bahwa lembaga ini akan lebih besar gitu. Saya kira itu Bu. Mohon maaf. Terima kasih. Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd): Interupsi sedikit. Saya kira itu yang paling bagus sekali itu tadi yang terakhir bahasanya Pak Ketua bahwa menunjukkan program-programnya yang inovatif saya kira nanti Ibu Lidia dengan Kementerian Perempuan ini bisa memberikan yang terbaik untuk kita ini. KETUA RAPAT: Pak, saya bukan Menteri-nya Pak, jadi mintanya ke sebelah sana Pak program yang terbaik. Baiklah, saya hanya ingin mengingatkan kali ini giliran Pak Fauzan, masih ada 7 lagi, sementara kita tinggal 20 menit waktunya. Pak Fauzan dipersilakan, bersiap Bu Tri Murni. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH, M.Kom. I): Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dan Bapak Pimpinan Komisi VIII, Rekan-rekan Anggota Komisi VIII, Ibu Sesmen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta para pejabat-pejabat yang lainnya. 25
Nama saya H. Achmad Fauzan Harun, dari Dapil DKI I Jakarta Timur, dari Fraksi Persatuan Pembangun (PPP). Saya ingin menyampaikan sebetulnya pertanyaannya hampir semua sudah disampaikan, karena ini karena sudah dapat giliran jadi harus saya sampaikan. KETUA RAPAT: Pak, saya tidak maksa Pak kalau tidak mau nanya juga boleh Pak. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH, M.Kom. I): Ya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Memang Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini memang salah satu kementerian yang baru. Jadi jangan sampai disudutkan oleh para kawan-kawan kita dari Komisi VIII, maklum kalau baru. Melihat anggaran yang disampaikan sangat kecil sekali hanya Rp.217 milyar, kalau dibandingkan dengan kementerian lain, Kementerian Agama Rp.56 triliun, kemudian Kementerian Sosial Rp.28 triliun. Jadi sebetulnya saya tidak usah bicara karena kecil ya, tapi tidak apa-apa, mendengar dari paparan Ibu Sesmen tadi kebanyakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya koordinasi membuat pengembangan model, kemudian membuat nota kesepahaman. Nah yang saya tanyakan usaha apa saja ketika dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini ketika ada kasus KDRT secara konkrit? Contoh di Kementerian Agama punya BP4, ketika ada keluarga bersengketa berselisih, maka BP4 itu memanggil kedua orang yaitu suami dan istri, dinasihati agar kembali lagi menjadi pasangan yang serasi, keluarga sakinah, mawadah, warrahmah. Nah saya belum mendengar yang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, contoh konkrit itu. Kemudian kita melihat juga anak-anak sekolah yang di Banten sono dan Jawa. Anak-anak yang masih Sekolah Dasar, ketika mau menuju ke sekolah itu melewati jurang, melewati jembatan yang begitu menakutkan. Nah ini upaya apa yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak? Contoh lagi kejadian seksual anak-anak yang di JIS itu, saya belum melihat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak peranannya yang jelas. Kalau masalah anggaran, ya dengan sendirinya nanti kalau Bapak selalu berusaha programnya banyak, insha Allah. Yang terakhir, upaya apa saja untuk mendorong perempuan bisa mencapai 30% di semua jabatan? Apakah di legislatif yang sebagaimana laporan Ibu bahwa keterwakilan di DPR RI baru mencapai 17,3%, di DPD RI mencapai 23%, DPRD Provinsi 14,6%, DPRD Kabupaten Kota 16,3% dan di pejabat eksekutif 14%. Ini masih jauh, masih 50% lagi. Demikian, saya tidak akan menyulitkan Ibu untuk menjawab. Terima kasih. Wabillaahittaufik walhidayah, Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. 26
KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam warrahmatullaahi wabarakatuh. F-NASDEM (Drs. KH. CHOIRUL MUNA): Interupsi, mohon waktu sudah begitu hampir mendekati, sedangkan yang dipermasalahkan terkutat hanya itu-itu saja. Aapalagi kalau kita lihat program ini mau menambah dipa dari 184 menjadi 217, bagi saya keberatan. Persoalannya apa, Bu Endang tidak melihat ini. KETUA RAPAT: Maaf Pak? F-NASDEM (Drs. KH. CHOIRUL MUNA): Ya sebentar, bahwa JawaTengah tidak ada. Oleh karenanya mohon maaf ya. KETUA RAPAT: Ya makanya nanti biar kita detilkan dulu Pak, jadi kalau sudah didetilkan nanti akan mendapatkan jawaban. Terima kasih Pak Muna. Selanjutnya Ibu Tri Murni, bersiap Pak Fikri. Bu Tri Murni dipersilakan. F-NASDEM (Hj. TRI MURNI, SH): Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VIII, Yang saya hormati Sesmen PP dan PA dan jajarannya. Nama saya Tri Murni dari Dapil Banten I dan dari Fraksi Nasdem. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Dengan terbatasnya anggaran Kementerian PP dan PA dan belum optimalnya penyerapan, maka salah satu jalan keluarnya ad koordinasi dan jika perlu lakukan mobilisasi seluruh potensi yang dimiliki bangsa ini agar tanggung jawab melindungi hakhak perempuan dan anak tepat dilaksanakan dengan baik, dalam hal ini termasuk koordinasi dan mobilisasi potensi pemerintah daerah. Pertanyaan saya, seberapa jauh Kementerian PP dan PA memantau dan mampu memobilisasi Pemerintah Daerah dalam menjalankan Permendagri Nomor 27 Tahun 2014 dan juga berikan gambaran seberapa jauh Pemerintah Daerah menyusun perencanaan dan pelaksanaan program mereka yang responsif gender dan melakukan pengarusutamaan gender. 27
Selanjutnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI sebagai lembaga independen menyoroti kecenderungan eksploitasi anak untuk kepentingan politik, ekonomi. Khusus untuk kepentingan politik, KPAI menyoroti sedikitnya ada 15 macam eksploitasi, eksploitasi anak yang memerlukan perhatian. Pada aspek politik eksploitasi anak untuk tujuan demonstrasi, pada aspek ekonomi banyak pekerja anak yang dieksploitasi dengan gaji murah. Sedangkan pada aspek sosial budaya dijadikan objek eskploitasi seksual. Keseluruhannya merusak masa depan anak yang bersangkutan. Pertanyaan, bagaimana upaya strategis Kementerian PP dan PA dalam memecahkan masalah itu dan bagaimana pula hubungan kemitraan strategis dengan Kementerian terkait dalam membangun kerja sama sinergis dalam penanggulangannya? Sekian, terima kasih. Wabillaahittaufik walhidayah, Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam warrahmatullaahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tri Murni. Selanjutnya Pak Fikri, bersiap Ibu Arzetty. Pak Fikri dipersilakan. F-PKS (Drs. ABDUL FIKRI, MM): Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pimpinan dan dari Sesmen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya Fikri dari Fraksi PKS, Dapil Jawa Tengah IX, Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kabupaten Brebes. Pertanyaannya sudah disampaikan, karena ini sebagai ini banyak orang Jawa Tengah, tapi tidak tertulis di sini. Pertanyaannya sesungguhnya kriteria atau parameter yang menentukan dapat atau tidak kemudian besarnya, karena kalau DAU misalnya itu kan ada rumusnya, ini pakai rumus apa tidak? Saya kira itu. Kemudian yang kedua, ini perempuan dan anak. Ini kan perempuan membedakan dengan lakilaki, padahal ada juga fenomena yang sudah mulai banyak juga, kebetulan di Dapil saya kemarin ketika reses juga ada, orang yang mau menentukan pilihan, ini masuk dalam kementerian ini atau tidak? Pilihan misalnya satu keluarga 6 orang, 4 anaknya itu berkelamin ganda misalnya begitu. Ini kalau provinsi kabupaten kota dan Kementerian Kesehatan itu sudah turun. Saya tidak tahu ini keberadaan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi Kementerian Kesehatan, kemudian Pemda Kabupaten Kota dan Provinsi sudah turun, jadi mereka karena tidak mampu. Jadi untuk 28
menentukan apakah ini mau ke laki-laki atau mau ke perempuan, karena harus operasi dan apa. Jadi 6 anak, 2 yang normal, 4 itu harus menentukan, pokoknya nanti setelah cukup umur kemudian dia ditentukan apa laki-laki apa perempuan, dua-duanya sudah siap karena berkelamin ganda jadi bisa ke perempuan bisa ke laki-laki. Seperti itu misalnya ini kan faktanya ada gitu, nah apakah kemudian juga Pemberdayaan Perempuan ini kalau Kementerian Kesehatan sudah turun. Jadi Pemda juga Kabupaten Kota dan Provinsi sudah. Nah saya ingin tanya ini apakah bidangnya bisa masuk ke situ? Karena ini kan juga nasib ini. Terima kasih. Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam warrahmatullaahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fikri. Selanjutnya Ibu Arzetty, bersiap Ibu Maria. Bu Arzetty silakan. F-PKB (ARZETTY BILBINA SETYAWAN, SE) Baik, terima kasih Ibu Ketua. Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. Ibu Ketua dan sahabat-sahabat Komisi VIII yang sangat saya cintai dan juga tentunya Ibu Sesmen PP dan PA Republik Indonesia beserta jajaran. Tadi saya melihat di data Ibu bahwa dikatakan belum terpenuhinya pekerjaan yang layak untuk kaum perempuan. Bicara mengenai pekerjaan perempuan untuk masuk ke dalam satu lembaga pendidikan, itu ada yang namanya tes keperawanan, nun sewu ya Bapak-Bapak kita bicara agak sensitif, nanti saya bicara V juga. Kalau kita melihat di Dapil saya khususnya anak daerah yang mereka itu diajarkan oleh orang tuanya untuk yang namanya menjaga alat vitalnya sehingga kemudian tidak akan bisa tersentuh oleh siapapun, tapi pada saat mereka masuk ke dalam lembaga pendidikan, di situ ada yang namanya tes keperawanan, sehingga tes keperawanan itu bukan hanya dilihat saja, tapi dibuka dan kemudian dimasukkan dua jari ke dalam V perempuan itu tersebut. Tentunya ini membuat trauma bagi si anak perempuan kita. Tapi bagaimana pun tes itu harus dilakukan untuk kelulusan masuk sekolah tersebut. Harapan kami dari kaum perempuan menginginkan untuk yang namanya tes keperawanan ini untuk dihilangkan saja, karena bagi kami sangat sulit untuk melihat apakah selaput yang sangat sensitif itu bisa terlihat hanya dengan memasukkan dua jari sehingga kemudian dikatakan dia perawan atau tidak.
29
Dan juga bicara kembali lagi bahwa pemberdayaan perempuan itu perlu diperhatikan karena kembali lagi pendalaman anggaran. Kami sebagai perempuan memiliki satu keistimewaan dibandingkan sahabat-sahabat Bapak-Bapak yang ada di sini yaitu kami ada yang namanya hamil kemudian melahirkan. Pada saat proses melahirkan itu kami perempuan pun kalau disuruh memilih apakah kami akan jadi orang yang memiliki banyak uang, tentunya kami ingin memiliki banyak uang, tapi banyak faktor kami hamil itu adalah satu keistimewaan, sehingga harus ada proses yang namanya persalinan. Jika kami berada di satu kepulauan yang sulit untuk penjangkauan yang namanya tempat untuk melahirkan, proses perjalanan panjang, sehingga kemudian karena di pulau terpencil untuk ke tempat melahirkan itu jaraknya sangat jauh sehingga untuk pembukaan kehamilan ini sehingga kemudian terjadi pendarahan, sampai di tempat kami yang mau melahirkan akhirnya meninggal karena bleeding tadi. Bisa dikatakan bahwa kami tidak mau kami sebagai perempuan harus istilahnya mati konyol dikarenakan keterbatasan anggaran. Jadi kami berharap untuk penambahan anggaran untuk memperhatikan yang namanya kesejahteraan kami pada saat kami melahirkan, walaupun kami berada di kepulauan yang sulit untuk terjangkau, alangkah lebih baiknya jika anggaran untuk perempuan melahirkan, karena di sini angka kematian Ibu di NTB sendiri 137 naik turun per 1.000 kelahiran. Dan juga bicara mengenai kepulauan ini juga, ada undang-undang yang seharusnya tidak boleh disamarkan dengan yang adanya di daratan, karena perbedaan itu tadi, karena seorang perempuan memiliki banyak permasalahan dalam hal proses persalinan, pendidikan dan lain-lainnya itu, mestinya undang-undang yang dibuat berbeda dengan daratan. Kalau kita melihat di kepulauan sendiri, anak-anak usia masih sangat kecil, itu biasanya mereka dinikahkan, sehingga kemudian yang namanya pendidikan usia di sini mereka tidak bisa dapat, karena mereka sudah menikah dan kemudian melahirkan, sehingga pendidikan mereka tidak mendapatkan. Saya juga ingin kembali lagi ke permasalahan disabilitas ini. Dahulu di Menteri Pemberdayaan Perempuan ada anggaran untuk yang namanya perlindungan hukum, karena kami perempuanperempuan yang mengalami disabilitas untuk pelecehan seksual atau kekerasan untuk perempuan disabilitas ini kurang diperhatikan. Sehingga kami perempuan sangat menginginkan yang namanya penambahan anggaran Pak Ketua. Nun sewu Pak Ketua tadi bilang tidak perlu ditambahkan anggaran, tapi bagi kami perempuan sangat harus ditambahkan dan juga banyak sekali undang-undang yang sangat melecehkan kami sebagai perempuan untuk bisa dihilangkan. Terima kasih. Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq, Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam warrahmatullaahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Arzetty. Selanjutnya Ibu Maria, bersiap Ibu Rahayu. 30
F-PG (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Sg, SH): Terima kasih Pimpinan. Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. Bu Sesmen beserta seluruh jajarannya yang saya hormati. Jadi kalau sebetulnya ini bukan karena Pimpinan tidak setuju anggaran tidak dinaikkan, kecuali tadi ada kecuali Mba, nah ada kecuali, tapi begini saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua ya, mengapa, karena kalau kita lihat ini kan memang kata kunci mengapa sih programnya tidak bisa berkembang gitu di PP PA ini kenapa sih anggaran bisa berkembang. Jadi programnya juga tidak bisa yang bisa menyentuh secara langsung, karena kata kuncinya di sini ya PP PA singkatnya adalah mandat Kementerian PP dan PA bukan pada implementasi langsung ke masyarakat. Oleh karena itu Pimpinan, saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh tadi Ibu Itet dan Mba Arzetty, kita perlu mengadakan pendalaman agar supaya PP PA ini bisa kita push untuk pendalaman anggaran maksudnya, agar supaya programnya itu nanti ya memang bukan sekedar kajian-kajian saja gitu. Jadi kalau selama ini kajian-kajian saja kan tidak akan pernah bisa menyentuh implementasinya kepada perempuan dan anak itu sendiri. Kita lihat di beberapa kabupaten kota, perempuan menjadi garda depan bangsa kita, termasuk anak, anak ini menjadi aset dan tunas bangsa, minimal 25 tahun ke depan loh kalau ini tidak kita coba dorong oleh Komisi, kapan akan berhasil? sementara mohon maaf ini Bu Sesmen, kalau kita melihat karena ini hanya kajian dan akhirnya anggaran habis kepada seperti yang dikatakan Ketua tadi hanya copy paste, ternyata materinya pun tidak jauh beda, bahkan hampir sama persis hanya dibolak balik saja susunannya. Ini kan sayang sekali gitu, mubazir kalau menurut saya. Oleh karena itu perlu pendalaman itu mungkin perlu disepakati untuk mendorong prioritas program kerja dari PP PA agar supaya ini ke depanlah minimal 5 tahun itu Komisi VIII punya kenang-kenangan yang baik gitu, manfaatnya. Nah kemudian Bu Sesmen, mengenai program di daerah, di Satker kenapa ini tadi karena anggarannya juga terbatas itu, sehingga dari 33 provinsi ya hanya 28, termasuk mohon maaf, Jawa Tengah saja tidak masuk. Loh yang menjadi bahan pertimbangan kenapa itu tidak masuk gitu dan kenapa hanya 28 pertimbangan yang akhirnya mengakomodir itu alasan atau mungkin ada parameter tertentu yang mungkin kita juga harus tahu gitu. Dan juga satu hal itu mengenai program P2TP2A, kita menyambut bahkan waktu saya masih menjadi waktu itu LSM Ibu sebelum menjadi Anggota DPR RI, kemudian kita mendorong di Kabupaten Kota agar supaya penanganan anak tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan itu bisa terpadu itu bagaimana? Terus terang di Jawa Tengah kita selalu mendorong bergandengan tangan dengan KK dengan YAPI, itu kita bergandengan tangan dengan LBH-LBH, akhirnya bisa setelah saya di provinsi ini bisa lahir P2TP2A, namun fakta realita di lapangan ini mohon untuk dievaluasi bukan untuk dihilangkan, tetapi ini bisa untuk perbaikan ke depan, karena P2TP2A itu berjalannya tetap saja sendirisendiri gitu. Masing-masing nanti ketika diminta data untuk data ke atas saling minta juga. Ini kan juga sayang gitu uangnya. Jadi ada penghematan di sana dan kerjanya baik, harapannya ini mendorong kasus itu biar bisa tertangani dengan baik dan terpadu dengan tambahan push anggaran dari baik 31
pemerintah daerah, perlindungannya juga masuk, tapi faktanya seperti itu, itu mohon dievaluasi untuk diperbaiki, bukan untuk dihilangkan. Programnya sudah bagus, tetapi kalau hanya berjalan di tempat apalah gunanya kalau uang itu akhirnya sia-sia gitu. KETUA RAPAT: Ya, masih ada? F-PG (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Sg, SH): Itu saja. Terima kasih. Oh tinggal satu yaitu Kota Layak Anak Mba, jadi Kota Layak Anak apa sih yang menjadi parameter Kota Layak Anak dari kementerian, karena semua mencerminkan ini saya daerah KLA, kabupaten KLA tapi fakta realita infrastruktur tidak. INTERUPSI ANGGOTA KOMISI VIII: Interupsi Ketua. F-PG (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Sg, SH): Ya sedikit cuma ini satu infrastruktur untuk Kota Layak Anak itu belum mendukung, jadi bagaimana dikatakan kota itu layak anak atau ramah anak. Nah ini kita benahi bersama maksudnya seperti itu. Terima kasih Pimpinan. Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam warrahmatullaahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, Kita masih ada 2 Anggota yang akan menyampaikan dan dari meja Pimpinan masih ada yang menyampaikan dan kita juga harus membuat kesimpulan. Kita perlu menambah waktu sampai pukul 18.00? F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA.): Pimpinan. Mohon izin, ini soal waktu saja. Artinya kan kita bicara perempuan, jadi kalau memang harus agak lama kita tidak apa-apa. 32
Terima kasih. KETUA RAPAT: Ya makanya kan kita harus perpanjang 18.00, karena nanti kemudian sholat Maghrib atau ada yang buka puasa karenanya kita tambah dulu waktunya sampai pukul 18.00. (RAPAT: SETUJU)
Selanjutnya Ibu Rahayu, bersiap Pak Iqbal. Bu Rahayu dipersilakan. F-GERINDRA (RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO): Terima kasih Pimpinan. Pimpinan Komisi VIII dan juga rekan-rekan Komisi VIII yang saya hormati, Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta jajarannya yang saya hormati, Sekali lagi nama saya Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, dari Fraksi Partai Gerindra, Dapil Jawa Tengah IV, Sragen, Karang Anyar dan Wonogiri, sama dengan Bu Maria tadi wilayahnya. Mungkin hanya ada beberapa hal. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas jawaban pertanyaan dari Menteri PP PA yang telah diberikan kepada kami, yang sebenarnya sudah banyak membahas apa yang menjadi pertanyaan hari ini. Terutama tentang anggaran. Kita semua selalu menanyakan kenapa sangat sedikit, rupanya di Nomor 14 sudah diberikan jawabannya kepada kami, terima kasih. Di Nomor 14 pertanyaan mengapa anggaran Kementerian PP dan PA tergolong kecil jika dibandingkan dengan kementerian lembaga lainnya. Jawabannya di sini yang diberikan kepada kami adalah keterbatasan anggaran dikarenakan oleh tugas dan fungsi Kementerian PP dan PA. Lalu juga di bagian jawaban yang diberikan oleh PP dan PA di Nomor 17 apakah cukup Kementerian PP dan PA ini dengan bentuk Kementerian Negara terkait masalah yang cukup banyak. Tidak cukup, jadi sepertinya kita semua di sini sama berpendapat sama bahwa memang satu anggaran tidak cukup, tapi yang kedua bahwa anggaran itu tidak bisa dinaikkan karena tugas dan fungsinya yang memang dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Ini sejauh ini sudah betul ya Bu. Baik, berarti kita semua ini sebenarnya PR untuk rekan-rekan saya sekalian yang kita semua dari tadi menginginkan untuk adanya peningkatan, mohon maaf Pak Ketua. Sebenarnya saya setuju kalau misalkan memang ada permasalahan dengan penyerapan dana selama ini, saya setuju, tapi saya rasa kalau programnya dan situasi yang sudah sangat darurat terhadap kekerasan terhadap anak maupun juga perlindungan atau pemberdayaan perempuan yang sebenarnya masih sangat menumpuk, sangat dibutuhkan sebenarnya kita semua untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor
33
39 Tahun 2008 kalau memang itu ditemukan oleh Kementerian PP dan PA merupakan alasan hukum kenapa mereka tidak bisa meminta anggaran yang lebih tinggi. Maka dari itu, ini hanya akan saya berikan beberapa masukan atau pendapat selain dari masalah anggaran. Baik, pertama saya rasa penting untuk adanya training atau pendidikan kepada mohon maaf gubernur maupun bupati atau walikota, karena kalau saya melihat di sini, apalagi dengan halaman lampiran daftar pagu yang diberikan kepada kami di akhir penjelasan Sekretaris Kementerian saya melihat memang betul apa yang saya temukan di Dapil saya kalau saya datang misalnya ke BP3AKB waktu itu di Karang Anyar, dananya memang hanya ke level provinsi, tidak sampai ke level kabupaten. Nah berarti mereka harus bersandar kepada kepentingan dari pemerintah daerahnya untuk mengalokasikan dana kepada badan-badan yang terkait. Saya rasa ini salah satu hal yang harus cukup giat dilakukan, karena di Jawa pun sudah seperti ini, bagaimana dengan pulau-pulau yang jauh lebih jauh gitu, karena di daerah saya yang di Jawa Tengah pun juga mungkin banyak bupati maupun pemerintah daerahnya yang masih tidak memikirkan kepentingan untuk harus adanya misalnya P2TP2A atau BPPKB dan seterusnya, itu masih sangat minim. Lalu yang kedua, saya rasa program-program yang sudah dijelaskan oleh Sekretaris Kementerian tentang apa saja yang sudah dilakukan di 2014, itu cukup baik dengan limitasi anggaran yang sampai sekarang menjadi masalah, tetapi mungkin sosialisasinya itu harus juga dimasukkan ke dalam indeks pencapaian, karena apa, karena kalau misalkan ini semua dilakukan, misalnya ini saya membaca di halaman 5 adanya situs internet serempak seputar perempuan dan anak yang tadi dipaparkan, tetapi saya rasa masih sangat minim pengetahuan masyarakat tentang adanya programprogram yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian PP PA. Jadi masyarakat masih banyak yang berpikir ini Kementerian PP PA tidak kerja apa-apa, padahal ini juga sudah cukup banyak. Nah sosialisasi penting. Yang ketiga, ini saya akan coba untuk mempercepat, mengingat bahwa. KETUA RAPAT: Masih banyak? F-GERINDRA (RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO): 3 poin lagi. Oke, tapi saya coba cepat. Mengingat ada model perlindungan perempuan lanjut usia, saya waktu itu sudah menyatakan bahwa model-model tersebut akan sangat membantu kami kalau itu dibagikan, karena ada juga persiapan untuk Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas itu tadi di halaman 6 Nomor 7. Lalu tentang perlindungan anak, ini yang saya dapatkan waktu saya ke APEC tu women economic forum, Bu... mungkin ingat, waktu itu cukup luar biasa dari Taiwan mereka rupanya sudah sangat maju untuk perlindungan anak, karena apa, yang diberikan cuti untuk hamil atau cuti untuk lahiran bukan hanya ibunya, tapi bapaknya juga. Artinya Bapak-Bapak pun juga bertanggungjawab untuk perkembangan masa depan Indonesia, artinya tunas-tunas bangsa.
34
Berikutnya saya juga tekankan sama seperti rekan saya dari PKS tentang mohon pertimbangan tentang anak yang berkelahiran dengan berkelamin ganda, lalu kembali lagi mohon untuk laporan sekali lagi tentang JIS, kasus JIS sekali lagi mohon untuk laporannya. Lalu yang terakhir saya setuju kalau ada data yang diperbaharui, terutama saya mendukung usulan dari KPAI yang mau mendata semua kejadian kekerasan tindak pidana dan seterusnya yang misalnya bahkan sampai datanya itu sampai mengatakan pelakunya telah melakukan ini yang kasus yang ketiga atau bagaimana, karena kalau di Amerika itu, itu ada yang namanya third strike di beberapa stage. Kalau sudah sampai third strike itu artinya sudah tidak bisa keluar lagi, sudah pasti akan dikenakan sanksi yang paling berat. Ini mungkin bisa jadi pembelajaran untuk kita bersama. Terima kasih. Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Bu Saras. Selanjutnya Pak Iqbal Romzi, Ustad didiscount ya pantunnya, silakan. F-PKS (Drs. H. MOHAMMAD. IQBAL ROMZI): Terima kasih. Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. Bu Sesmen Kementerian PP dan PA yang kami hormati. Ini pertemuan kedua, kami... sempat ke kementerian. Saya bilang beliau ini mirip Desy Anwar sama. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati. Tadi saya waktu mau keluar, berpapasan dengan Endang. Kenapa katanya Pak Iqbal tidak menyenggol saya, rupanya minta senggol beliau ini ya. Rupanya minta senggol dengan pantun, nah ini ada pantunnya. Ibu Endang berbusana ungu, kemarin berkerudung sekarang dilepas. Walau bicara menggebu-gebu, tetap sabar dan tahan nafas. Ibu, kami memahami bahwa secara kuantitatif baik terkait dengan serapan anggaran maupun capaian-capaian program cukup menggembirakan output-nya, tetapi outcome-nya manfaat dan faedahnya tidak terungkap dalam laporan atau paparan yang disampaikan kepada kami, sehingga kita berbicara apakah program-program itu perlu dipertahankan atau mungkin ada program-program terobosan baru di Tahun 2015 ini. Jadi melihat outcome itu menjadi penting juga bagi kita, sehingga tidak ada kesan yang penting terlaksana, soal dampaknya tidak kita pikirkan. Nah ini kesan yang kami lihat dari baik yang tertulis maupun yang disampaikan oleh Ibu tadi. Yang kedua, di lembar 3 lembar terakhir itu kami belum melihat apa saja kegiatan-kegiatannya, hanya programnya dan angka-angkanya yang disebut-sebutkan ke daerah. Sehingga kami juga tidak
35
bisa melihat kira-kira hal-hal apa saja yang strategis yang perlu untuk dirumuskan kembali mengantisipasi problem-problem masalah-masalah yang timbul pada 2014 untuk menyongsong 2015. Kemudian yang ketiga, di Halaman 12 sampai Halaman 14 terkait dengan permasalahan. Saya catat di situ ada 14 permasalahan, 5 di Pemberdayaan Perempuan, kemudian 9 di Perlindungan Anak. Akan tetapi setelah saya buka-buka, ternyata hanya ada paparan-paparan problem masalah, contoh umpamanya pada permasalahan bidang pemberdayaan perempuan. Belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, karena banyaknya jumlah korban yang harus dilayani dan luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau. Ini secara kualitatif tetapi belum terlihat kuantitatifnya berapa, di mana dan lain sebagainya. Kemudian umpamanya di huruf c, masih rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik dan organisasi-organisasi profesi lainnya. Kalau kementerian ini punya target 5 tahun ke depan targetnya begini, eksekutif sekian, legislatif sekian, berapa target setiap tahunnya, baru kita bisa mengukur dan banyak lagi sebenarnya, karena waktunya, mestinya 14 itu saya ungkapkan semua, tetapi barangkali cukup dipahami dalam hal ini. Yang kami tanyakan apakah program-program dan beserta kegiatannya pada 2015 ini merupakan langkah-langkah taktik dan jawaban-jawaban strategis rangkaian permasalahanpermasalahan ini. Kalau program-program itu tidak menjawab masalahnya, maka kalau program itu tidak menjawab berikut kegiatan-kegiatannya, maka seterusnya akan terjadi. Tidak ada kemajuankemajuan yang signifikan. Nah oleh karena itu, data menjadi penting ya untuk melihat dan mengukur sejauhmana kemajuan-kemajuan yang dapat direalisasikan ke depan, karena itu saya mohon pertanyaannya apakah program-program 2015 beserta kegiatan ini menjawab dari rangkaian permasalahanpermasalahan yang ada di sini. Kalaulah belum, barangkali perlu dirumuskan. Nah belum saya berbicara soal anggaran. Kalau terjadi barangkali ataupun ada programprogram yang sifatnya program-program yang utama begitu yang mungkin solutif barangkali perlu juga anggarannya, karena itu barangkali kita berharap anggaran-anggaran yang disusun adalah anggaran yang berbasiskan kinerja. Kadang-kadang ada juga ya ini bagian kamu sekian, uruslah pokoknya, manfaatkanlah begitu, saya rasa tidak begitu. Program-program kita susun, kita rencanakan, berapa nanti nah itu barangkali penting bagi kita untuk komunikasikan dengan Komisi VIII ini sebuah perjuangan. Jadi kita ingin melihat dan justru menantang Komisi VIII apa sih kemauannya kira-kira, seperti apa sih kementerian ini betul-betul menunjukkan peran dan fungsinya yang konkrit di tengah kehidupan masyarakat seiring dengan betapa cepatnya problematika yang terkait dengan perempuan dan anak. Saya rasa demikian, curug hujan matanya bersih, air mengalir masuk perigi, cukup sekian terima kasih, kalau kurang ditambah lagi. Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam warrahmatullaahi wabarakatuh. Selanjutnya dari meja Pimpinan Pak Deding, setelah itu nanti Pak Sodik. Pak Deding dipersilakan. 36
F-PG (Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M.): Terima kasih. Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. Ibu Ketua Sidang. Bapak dan Ibu Anggota Komisi VIII yang saya hormati. Ibu Sesmen beserta jajarannya. Pertama tentu saya sependapat dengan rekan-rekan terkait dengan kesulitan kita untuk melihat bahwa sebetulnya ada alasan yang kuat bagi kita untuk meningkatkan anggaran, karena memang posisinya dari sisi kelembagaan juga agak sulit untuk... jadi status kelembagaan Kementerian PP dan PA ini masih seperti ini, jadi fungsi koordinatif begitu, tetapi sesungguhnya kalau melihat peta permasalahan perempuan dan anak ini... terakhir juga sudah sangat jelas sekali begitu dipertontonkan dipertunjukkan betapa negara ini dalam kondisi darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu. Nah semua kementerian, semua pemerintah daerah provinsi kabupaten kota sepertinya... untuk menangani permasalahan yang cukup dan sangat serius begitu, tapi seringkali juga ditemukan masalah ini terus berulang dan ya sulit diatasi begitu. Oleh karenanya pertama memang harus ada kesepakatan setidaknya rekomendasi dari Komisi VIII kepada pemerintah untuk mempertanyakan begitu political will begitu. Untuk political will ini kan indikatornya bisa dilihat dari sejauh mana pemerintah melakukan tindak lanjut kalau kendalanya di kelembagaan tentu ini harus dilakukan sebuah revisi tentang Undang-Undang Kementerian Negara ya kan begitu. Jadi tidak dibiarkan begini karena anggaran 270 sekian ini juga kalau hasilnya seperti itu, kemudian tadi ada kritik dari kawan-kawan ini copy paste dan sebagainya begitu, hasilnya juga yang ya tidak jelas begitu, ... itu kan begitu. Nah ya tentu pemerintah harus segera merumuskan langkahlangkah strategis dan konkrit terkait dengan kebutuhan akan revisi, akan ke mana atau... ini Kementerian PP dan PA ini. Yang kedua, meskipun demikian tentu kita berharap bahwa justru momentum pada anggaran 2015 ini kalau menurut saya begitu ini meskipun sifatnya kajian atau penelitian, ada baiknya begitu dilakukan sebuah usulan program yang inovatif dan kreatif begitu dari Kementerian PP dan PA terkait dengan berbagai permasalahan yang muncul begitu. Memang tidak semua bisa dan harus ditangani, tetapi setidaknya mana yang sebetulnya menjadi crucial point terkait dengan berbagai permasalahan, kemudian membutuhkan tindak lanjut kebijakan dan kebijakan mana ini juga harus mendasarkan pada sebuah pengkajian penelitian begitu. Meskipun kan tadi agak dipertanyakan begitu pengkajianpengkajian begitu ya, mana action-nya kan begitu pertanyaannya. Nah sebetulnya kalau kata Pak Iqbal tadi bahwa sebuah program sebuah anggaran ini berbasis kinerja, kemudian tidak saja melahirkan output begitu sekedar rutinitas setiap tahun begitu, uang ada dipakai, digunakan, kemudian selesai, tapi tidak punya outcome bahkan dampak dari sebuah program dan kebijakan ya tentu tidak membawa manfaat, jadi...-nya itu tidak ada begitu, jadi rutinitas saja. Jadi hanya mengisi program proyek saja begitu tapi tidak ada apa-apanya. Oleh karenanya nah tentu kalau memang masih memungkinkan untuk ada semacam perumusan, apa sebetulnya kajian apa yang sebetulnya sangat dibutuhkan yang signifikanlah begitu 37
untuk mendorong begitu bahwa kebijakan-kebijakan itu bisa dilaksanakan oleh kementerian terkait begitu. Jadi kalau selama ini juga saran atau rekomendasi kebijakan dari Kementerian PP dan PA juga tidak didengar begitu, bahkan diabaikan alias tidak dilaksanakan oleh kementerian teknis begitu ya ini susah juga. Jadi tentu bagaimana kondisi seperti ini mungkin bisa dijelaskan nanti Bu ya. Jadi kalau saya demikian Bu Ketua. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Deding. Selanjutnya Pak Sodik kami persilakan. F-GERINDRA (DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc): Terima kasih Pimpinan. Ibu Sekretaris Menteri, Kalau saya tanya satu per satu ini Bu teman-teman saya, saya jawab Bapak-Bapak supaya meyakinkan, apakah Bapak-Bapak Ibu-Ibu siap tidak mendukung penaikan anggaran mereka? Siap tidak Bu? Siap. Bapak-Bapak siap tidak? Siap Bu. Semua siap loh Bu. Mohon maaf Bapak-Bapak saya melihat 2 hal ini Bapak-Bapak kenapa saya punya gambaran Pak, saya punya LSM tentang pendidikan dan perempuan lebih dari anggaran Bapak-Bapak Ibu-Ibu Pak hanya di Bandung loh bisa di atas Rp.600 Milyar Pak, LSM swasta Pak untuk parenting untuk perempuan Rp.600 Milyar. Saya tadi bertanya-tanya kenapa ini Ibu-Ibu, satu apakah tidak percaya diri Bapak-Bapak untuk meningkatkan anggaran? kalau tidak percaya diri ini Pak, teman-teman semua yang laki-laki yang perempuan siap mendukung penaikan anggaran untuk itu. Nah jika yang kedua Pak ini saya mudah-mudahan tidak bahwa Bapak-Bapak Ibu-Ibu kurang tajam gitu Pak untuk menangani dinamika masalah perempuan dan masalah anak yang sekarang sudah sangat amat menghangat dan mengkhawatirkan. Nah itulah Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak saya melihat tadi juga konsepnya bagaimana, strateginya bagaimana, programnya bagaimana, saya melihat kurang tajam Pak untuk mengantisipasi merespon tentang dinamika perempuan dan anak yang sekarang ada itu. Ketua sekali lagi, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, Ibu Sekretaris Menteri, jika kurang anggaran Bu ya kami semua yang hadir di sini siap untuk mendukung, tinggal bagaimana Ibu-Ibu Bapak-Bapak lebih fokus lagi meningkatkan program-programnya terobosannya fokus gitu Pak bagaimana ini meningkatkan peran wanita itu dan juga meningkatkan perlindungan kepada anak yang sekarang ini sedang berada pada posisi yang mengkhawatirkan untuk perlindungan anak dan untuk Ibu-Ibu perlu terus peningkatan.
38
Saya agak khawatir dianggap Ibu-Ibu tidak serius, Bapak tidak serius, ya gak. Saya baca programnya Bu tidak ada sebuah strategi gitu ya. Coba lihat, saya mencatatnya sebagai program yang administratif, yang normatif dan formalistik itu Pak. Tidak ada program aksi sesuai dengan dinamika. Nah sekali lagi, jika persoalannya adalah kurang percaya untuk menaikkan anggaran, kami semua siap. Jika persoalan yang kedua mohon ditingkatkan lagi, jangan kalah sama LSM saya yang anggarannya di atas Rp.600 Milyar Pak, hanya sebuah LSM loh di Kota Bandung. Terima kasih. Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam warrahmatullaahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA.): Mohon izin Pimpinan. Cuma mau mengingatkan saja tadi pertemuan dengan itu. Mereka akan bercermin kepada itu. Terima kasih. KETUA RAPAT: Ya baiklah. Bapak Ibu sekalian, Tentu kita perlu memperpanjang waktu karena belum ada jawaban dari Ibu Sekretaris Menteri. Jika jawabannya tertulis saya khawatir nanti tidak terbaca lagi, meskipun bahannya sudah ini. Kita perpanjang 20 menit ya sampai adzan Maghrib. Saya ingin menyampaikan beberapa hal sebelum Ibu jawab. Ini PR yang saya minta untuk diserahkan ke Komisi VIII sebelum kita membahas APBNP. Pertama, terkait dengan profil perempuan Indonesia dan profil anak Indonesia, supaya Bapak dan Ibu juga tahu persis datanya seperti apa. Kedua, yang diperlukan juga adalah untuk anggaran APBN 2015 tolong juga disampaikan terkait dengan kegiatan. Jadi kan ini cuma program. Dekon ada programnya. Orang kita lihat Jawa Barat dapat Rp.450 Juta program PUG, isinya apa gitu kan. Nah nanti dari situlah kemudian Bapak dan Ibu Anggota Komisi VIII bisa membantu melakukan evaluasi apa yang kira-kira bisa menjadi terobosanterobosan yang bisa dilakukan. Jangan khawatir melanggar undang-undang, karena ini adalah bagian dari pengawasan DPR RI, tidak ada satu pun undang-undang yang dilanggar ketika Bapak dan Ibu menyampaikan kegiatan kepada Anggota Dewan, karena bukan persetujuan tapi ini kontek adalah pengawasan. Persetujuan sekali pun tetap harus disampaikan, meskipun kami tidak mengambil keputusan pada tingkat kegiatan, melainkan pada tingkat program. 39
Kemudian yang berikutnya tadi beberapa hal, program-program yang dilakukan di 2014 tolong secara kuantitatif juga disampaikan tentang 26 perusahaan sahabat anak itu tadi apa saja dan kemudian sekolah ramah anak itu di mana saja, dan di mana itu penting supaya nanti kemudian terbaca peta secara keseluruhan. Selanjutnya diharapkan sebelum pembahasan APBNP 2015 disampaikan, meskipun mungkin Ibu merasa bahwa wah sudah tidak ada harapan untuk menambah teserahlah nanti itu urusannya, tapi yang penting ini penting masih ada tahun-tahun berikutnya, hidup kita tidak berhenti di APBNP 2015. Ibu Sesmen dipersilakan untuk menjawab selanjutnya terkait dengan beberapa hal ini, 15 menit Bu karena kita harus membuat kesimpulan rapat. SEKRETARIS MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Ibu Pimpinan, Bapak Ibu sekalian Anggota Dewan yang terhormat, Kalau dikatakan galau, kami sebetulnya lebih galau ya. Kita itu sudah lama galaunya gitu ya, kenapa memang anggaran Kementerian PP dan PA itu sangat kecil dan tentu saja sebetulnya di tahuntahun yang lalu Ibu Ledia ingat ya kita berusaha untuk memperjuangkan kenaikan anggaran. Tapi memang ada keterbenturan saya pikir keterbenturan itu terutama di mandatnya. Jadi memang sesuai dengan Undang-Undang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian PP ini berada di cluster 3 yaitu kementerian yang bertanggungjawab untuk penajaman, sinkronisasi dan koordinasi dan lebih jauh lagi ini berbeda tentu saja dengan cluster 1 ya yang lebih teknis misalnya Kementerian Luar Negeri dan cluster 2 yang sangat teknis sekali melaksanakan berbagai kegiatan secara langsung. Jadi memang tentu saja untuk mengubah kelembagaan tadi Pak Wakil ya, memang diperlukan revisi gitu memang, Pak Deding ya. Jadi memang kita kuncinya memang ada di mandat Pak. Jadi kalau mandat kita memang terkunci seperti itu, tentu saja kita sebetulnya program KPP yang terobosan yang implementatif banyak sekali gitu. Kami pada waktu-waktu yang lalu pernah menyampaikan program-program hingga anggaran kita itu mencapai berapa waktu itu ya, hampir 5T, tapi ya mental, karena ini kan kementerian bukan teknis, ini kan kementerian kebijakan, isu gender itu kan isu lintas bidang lintas sektor, jadi tugasnya adalah bagaimana mengkoordinasikan lintas bidang, misalnya lintas bidang pendidikan ada di Dikbud, bagaimana anggaran Dikbud juga bisa menjawab kesenjangan gender bidang pendidikan atau juga Kementerian Kesehatan bagaimana kebijakan dan anggaran kesehatan bisa menjawab masalah-masalah AKI gitu. Jadi memang tugas kami mengkoordinasikan agar kementerian lembaga teknis itu dengan yang punya anggarannya besar itu bisa berprespektif gender gitu loh, baik itu kebijakannya, programnya, kegiatannya. Sehingga dikatakan wah cukuplah KPP kan cuma fungsinya kebijakan jadi anggarannya cukup sekian gitu ya, tapi kami melihat bahwa memang tuntutan-tuntutan kemari kan memang sangat besar, jadi memang kuncinya bagaimana kita juga bisa itu tadi memberikan pelayanan mestinya ya dan juga untuk langsung memberikan upaya-upaya capacity building. Nah untuk itu memang di pemerintahan baru ini kami juga tidak tinggal diam, adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi yang meminta kementerian ini mengaudit organisasi tentu merupakan kesempatan bagi kami juga mungkin untuk bisa menyelipkan sedikit gitu ya fungsi untuk fungsi teknis ya, tapi sesuai dengan undang-undang. Nah ini akan kami bahas nanti di Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi yang mungkin 40
bisa sedikit kita bisa implementatif, tapi tentu kalau implementatif ya tidak cukup gitu ya kalau anggaran Rp.270M yang di dalamnya itu sudah ada tunjangan kinerja, sudah ada gaji, ada operasional gedung dan lain sebagainya. Jadi itu mudah-mudahan bisa disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan ini juga kita punya reason juga. Jadi masalah kendalanya itu Bapak Ibu, bukannya kami tidak punya terobosan, bahkan kemarin Ibu Menteri juga meminta kami deputi-deputi membuat proposal ya untuk diberikan kepada Pak Presiden, tapi ini sampai segini kita juga tidak tahu ya hasilnya seperti apa gitu. Jadi mudahmudahan memang ini ke depan ada dengan dukungan Bapak Ibu sekalian ini kita bisa lebih bergerak lagi gitu. INTERUPSI ANGGOTA KOMISI VIII: Maaf sebentar interupsi melalui Ibu Ketua. KETUA RAPAT: Ya silakan Pak. INTERUPSI ANGGOTA KOMISI VIII: Ini menarik ini penting sekali karena memang ini sebetulnya kunci awal ya soal terobosan terhadap kendala kelembagaan yang memang dipatok oleh Undang-Undang 39 tentang Kementerian Negara, ini tetapi ada sebuah gagasan kreatif begitu, ini sudah sampai sejauh mana Bu? Dan kemungkinan posibility untuk ada celah kita masuk ke program-program teknis begitu. SEKRETARIS MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Jadi ini sebetulnya berawal dari kami melihat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di situ kan ada pembagian urusan antara pusat, provinsi dan kabupaten kota. Nah di provinsi kabupaten kota itu kami sudah memasukkan bahwa provinsi kabupaten kota itu bisa memberikan pelayanan. Jadi itu kan sifatnya sudah lebih teknis. Nah kami melihat manakala provinsi kabupaten kota bisa memberikan pelayanan baik itu untuk..., perlindungan perempuan dan anak maupun juga untuk pemberdayaan, kan tidak mungkin kalau pusatnya itu tidak juga punya gitu, itu satu ya. Yang kedua, kami juga melihat bahwa di dalam nomenklatur yang cluster 3 yang lalu-lalu, misalnya kementerian terkait yang ada 11 kementerian negara itu, ternyata kami pelajari ada sedikitlah mandat yang melakukan fungsi teknis, tapi disesuaikan dengan undang-undang. Nah kami sedang mencoba ini ya membahas ini dan memasukkannya di dalam draft Perpres yang baru dan kami dan Bu Menteri tentu sudah kami laporkan dan kita akan segera berkirim surat ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dengan draft Prepres yang baru ini, mudah-mudahan itu juga bisa ditambahkan sehingga nanti konsekuensinya tentu kita bisa berargumen ke Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan bahwa kita kan bisa diberikan backup untuk ini gitu. Tentu ini sekali lagi perlu perjuangan juga, tapi kami melihat ada celah-celah itu gitu ya. Jadi kita sekarang sedang menunggu kapan kita akan dipanggil oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan 41
Reformasi Birokrasi ya tataran eselon I untuk membahas draft Perpres Eselon I, itu Pak terkait dengan upaya-upaya yang kami lakukan juga. Kemudian yang ketiga tadi Bu Itet menanyakan ya dana operasional Bu ya yang program dukungan manajemen itu besar ya Bu ya. Sebetulnya dana itu kurang lebih digunakan sebetulnya untuk belanja pegawai dan belanja barang Bu. Jadi belanja pegawai itu misalnya gaji, tunjangan, pegawai kementerian itu kurang lebih 350 orang Bu. Jadi 92 M itu sebetulnya mepet sekali ya, kami sangat efisien sekali itu untuk gaji, untuk tunjangan, untuk pemeliharaan, kemudian juga untuk bayar listrik dan air, kemudian juga ada juga belanja non operasional itu untuk koordinasi-koordinasi. Jadi memang lebih besar. Nah tadi juga Ibu mengatakan bahwa kok banyak sih program bisa teknis ini. Nah kami karena fungsi kami koordinasi, tentu kami melakukan MoU itu penting gitu, sehingga agar menteri-menteri itu head to head itu bisa mempunyai komitmen political will. Kalau tidak ada MoU-nya itu seringkali kebijakan-kebijakan KPP dan PA itu tidak didengar gitu ya, sehingga ini penting sekali mengadakan MoU terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, sehingga masing-masing menteri-menteri itu di dalam program mereka, di dalam kebijakan mereka dan kegiatan mereka itu bisa memasukkan isu-isu gender dan anak pada saat penyusunan perencanaan dan penganggaran. Nah ini kita sudah mulai yang disebut dengan perencanaan penganggaran responsif gender itu sudah dimulai di 34 kementerian lembaga, dan di daerah kami juga melalui dana dekon dan dana APBN kami terus melakukan pendampingan teknis bagaimana mulai Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB di daerah ini juga bisa mempunyai kapasitas untuk mengintegrasikan gender dan anak itu di dalam SKPD-SKPD. Jadi ini upaya kami mengingat bahwa operasional itu memang adanya di kementerian lembaga teknis, sedangkan isu gender dan perempuan itu isunya lintas bidang lintas sektor. F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA.): Saya mohon izin Pimpinan. Apakah kami boleh mendapat data sektor mana saja yang di, jadi supaya kita juga tahu bagaimana mengawasinya gitu. Terima kasih. SEKRETARIS MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Oh boleh ya. Baik, nanti kita akan sampaikan. Kemudian yang terkait itu tadi Bu Itet tanya itu ya Bu ya. Kemudian ada juga tadi pertanyaan mengenai Bu Ruskati ini mengenai minta rincian program dari PP dan PA nanti akan kita sampaikan ya yang disampaikan oleh Bu Pimpinan tadi. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Ruskati mengenai bagaimana caranya meningkatkan pemberdayaan perempuan di DPR RI. Seperti yang sudah kami laporkan juga pada Rapat Kerja yang lalu lewat Ibu Menteri dan juga hari ini, bahwa memang kami bekerja sama dengan kementerian terkait, misalnya Kementerian Dalam Negeri, itu kita melakukan upaya capacity building itu di 9 provinsi.
42
Kemudian kita juga ada dukungan dari donor, dari UNDP ya juga untuk membantu bagaimana melakukan capacity building waktu itu untuk calon legislatif maupun juga Anggota legislatif. Nah kerja sama ini, ini adalah win win ya, jadi anggaran masing-masing kita gabungkan kemudian target kita sama gitu. Ini akan dilanjutkan ke 2015. Jadi kalau tadi ada yang menanyakan copy paste, tidak, tentu anggaran kita kan 5 tahun. Jadi tentu kita ada keberlanjutan program ya. Kita lihat kembali misalnya alokasinya di 2014 itu x, alokasi 2016 itu ganti lagi gitu ya. Kemudian fokusnya kita lebih pertajam dan juga kita lebih dalami gitu ya. Jadi sebetulnya tidak copy paste. Nah khusus 2015, memang kami punya isu prioritas yang kami angkat. Pertama AKI. Bagaimana Kementerian PP dan PA melalui mandatnya ini juga bisa ikut kontribusi menurunkan AKI, karena kami melihat bahwa masalah AKI ini Bapak dan Ibu itu bukan hanya menjadi tanggung jawab masalah kesehatan. Jadi itulah pentingnya koordinasi kami yang lintas sektor ini bagaimana kementerian lembaga terkait misalnya terkait dengan infrastruktur kita koordinasi dengan PU. Bagaimana PU juga bisa memperbaiki jalan itu berprespektif gender. Jadi Ibu-Ibu yang ada di tempat yang jauh-jauh itu juga ada jalannya gitu ya. Begitu juga misalnya dari Kementerian Kesehatan sendiri, kemudian dengan Dikbud, kemudian dengan Kementerian terkait Koperasi, Ekonomi, kemudian yang terkait juga dengan Budaya ya dan juga kami bekerja sama juga dengan Organisasi Perempuan ya untuk hal ini. Itu isu pertama itu lintas sektor. Isu yang kedua adalah politik perempuan. Mengingat bahwa memang ini perempuan masih tertinggal, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Nah programnya itu memang kita pendekatannya bagaimana memasukkan gender itu menjadi salah satu materi di LAN (Lembaga Administrasi Negara). Seperti kita ketahui Bapak dan Ibu kalau PNS itu ada Diklat Pimpinannya. Ya jadi bagaimana untuk bisa memahami gender, dari pada satu-satu pergi ke daerah masing-masing, kita masukkan lewat pendidikan. Nah kita sudah ada MoU dengan LAN. Begitu juga kami bekerja sama nanti dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi untuk bisa merevisi mungkin undang-undang yang terkait dengan aparatur sipil negara. Itu yang kedua. Yang ketiga, fokus kami adalah pernikahan dini ya child merried. Jadi ini juga isunya lintas sektor dan dari sisi kekerasan itu kita fokusnya bagaimana pencegahannya ya. Jadi tadi ditanyakan kok KPP tidak menangkapi orang gitu ya, itu bukan Tupoksi kami, tapi yang kami lakukan adalah bagaimana kami mengkoordinasikan gugus tugas trafiking agar masing-masing bisa mempunyai program untuk pencegahannya, untuk perlindungannya, untuk pemberdayaan maupun juga untuk rehabilitasi dan juga reintegrasi. Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, Terkait dengan tadi ada beberapa saran kita perlu koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kemenakertrans tadi ya Pak Maman ya, sebetulnya kami sudah lakukan koordinasi ya melalui MoU maupun juga melalui kegiatan-kegiatan kami, utamanya itu untuk menangani AKI, AKB maupun juga untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja perempuan. Bahkan dengan Kementerian Tenaga Kerja dulu namanya Kemenakertrans ya, itu kami sudah punya 2 program unggulan yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas pekerja perempuan dan juga bagaimana meningkatkan kesehatan pekerja perempuan. Itu akan kita tindaklanjuti dengan program-program lanjutannya di 2015. 43
Kemudian Bu Endang, kalau kecil tadi sudah kita jelaskan ya kenapa kecil ya. Kemudian mengenai saran Ibu, Ibu Endang kita sama-sama kita bisa meninjau ya Sidak itu. Kami juga mulai blusukan-blusukan Bu. Ibu Menteri juga mulai turun-turun lapangan dan nanti kita bisa ajak ya. Nanti Deputi Perlindungan Anak ya kalau ada kegiatan kunjungan blusukan ke penjara tolong nanti Anggota Dewan juga bisa ikut sama media ya. Kami memang ada agenda Bu untuk kunjungan sekitar Jabodetabek saja dulu, kan banyak sekali masalahnya. Begitu juga nanti melihat P2TP2A-nya juga dan juga rumah sakit. Kemudian kalau di daerah memang kami contact person-nya itu Badan Pemberdayaan Perempuan. Jadi kami kalau ada kasus-kasus kekerasan kita, tadi ada pertanyaan dari Pak Maman ya konkritnya apa sih kalau ada kekerasan, nah Bapak dan Ibu selain kami menyusun kebijakan, membuat panduan-panduan teknis, membuat SOP untuk pelayanan terpadu, kemudian kami juga melakukan pelatihan untuk aparat penegak hukum. Kami juga sejak Tahun 2010 punya namanya Bagian Pengaduan Masyarakat. Di situ pengaduan masyarakat itu kita membuka pengaduan untuk kasus-kasus KDRT terhadap perempuan dan anak maupun juga kasus-kasus yang terkait dengan kekerasan pada umumnya. Jadi sudah banyak yang mengadu dan tugas kami, kami sebagai jembatannya, fasilitator, kemudian mediasi dan kami untuk hal ini kami juga melakukan pendampingan. F-PG (Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M.): Ya, mohon interupsi Bu, melali Bu Ketua. KETUA RAPAT: Ya, silakan Pak. F-PG (Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M.): Ini tertarik bagus, jadi Ibu sampaikan tentang yang lebih konkrit tadi ya merespon isu-isu aktual tadi soal misalkan bagaimana kita memantau tentang perlakuan sipir di LP-LP ya terhadap anak ini. Nah dilakukan pelatihan juga Bu kan bagi aparat Lembaga Permasyarakatan? Nah maksudnya tolong dilaporkan juga jumlahnya sudah berapa dan lain sebagainya, kebutuhan seperti itu kan banyak. Kemudian tadi soal penegak hukum ya Kepolisian juga, kan juga ada pemanggilan, pemeriksaan terhadap anak dan sebagainya kan ini juga harus sensitif perlindungan anak juga kan. Nah ini apa sudah juga dilakukan? SEKRETARIS MENTERI PP DAN PA RI: Kalau data-datanya kami punya Pak, tapi yang sebatas kami lakukan tentu sesuai dengan mandat ya, bagaimana kita membuat SOP-nya misalnya untuk pelayanan terpadu kepada perempuan dan anak. Nah khusus untuk Lapas ya, kami ini memang kami mengawal terbitnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi saat ini kami, ini khusus anak ya Pak ya, jadi KPP dan PA memang sebagai koordinator. 44
F-PG (Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M.): Itu kan sudah dengan kami dulu di Komisi III. Nah tindak lanjutnya pelatihannya ini diserahkan kepada siapa? Sebetulnya kan bisa di-handle oleh Kementerian PP dan PA. SEKRETARIS MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Oh ya, kalau untuk SPPA Kementerian PP dan PA itu kami mengkoordinasikan Pak, itu sesuai dengan Pasal 94. Kami mengkoordinasikan, kemudian kami pantau, kami evaluasi. Jadi ada 6 PP dan Perpres untuk tindak lanjut SPPA dan untuk PP terkait KPP itu sudah selesai, tapi sekarang ini masih di PP-PP yang lain masih dikerjakan oleh Kumham gitu ya. Jadi kami bagian dari pada itu. Tentu untuk pelatihan-pelatihan di Lapas ini tanggung jawabnya Kumham gitu ya, tinggal kami koordinasikan sampai sejauh mana ini sudah dilaksanakan. Jadi mungkin DPR juga nanti bisa melakukan pengawasan ya sampai menanyakan misalnya kepada KL juga karena kami kan tugasnya bagaimana menjamin agar gender itu masuk di dalam perencanaan penganggaran mereka. Kita harapkan nanti Bapak dan Ibu juga kita titiplah tanyakan juga misalnya ke Kementerian Agama ada tidak program-program yang responsif gender gitu atau ke Dikbud untuk mengecek juga, mengingat bahwa memang ini tugas KL teknislah yang untuk memasukkan itu. Kemudian mengenai BPK, sebetulnya sudah kami jawab di laporan yang lalu ya. Jadi temuannya sebetulnya ya temuannya itu sebetulnya terkait dengan administrasi Pak. Jadi misalnya belanja modal itu salah masuk ke zona barang gitu kan. Nah itu sudah diperbaiki dan ini kita sudah tindak lanjut dan sudah tuntas Pak, sudah selesai. Jadi sudah diterima oleh BPK bahwa ini sudah selesai gitu. Ya sudah WTP kami sudah 6 kali. Kemudian tadi ada pertanyaan mengenai penyerapan anggaran ya. Penyerapan anggaran itu di program kesetaraan gender dan perlindungan perempuan kok lebih rendah dari yang dukungan manajemen. Tentu kalau dukungan manajemen itu kan gampang ya gaji. Nah program kesetaraan gender ini khususnya untuk program-program di provinsi, seringkali ini daerahnya menunda-nunda karena ada Pilkada, nanti-nanti, akhirnya tidak terserap gitu ya. Yang kedua, dana dekon kita. Itu juga seringkali kita memberikan tahun lalu kita berikan dana dekon kan untuk 30 provinsi ya dari Tahun 2012, 2013, 2014 semua sudah 34 provinsi kita berikan. Kendala mereka itu pertama mereka sering menunda-nunda pelaksanaannya, akhirnya di Tahun 2014 ada dua provinsi yang tidak menyerap dekon. Itu juga akhirnya memberikan dampak kepada kinerja KPP Pak. Mengingat bahwa dana dekon itu merupakan bagian dari dana pusat yang didaerahkan bukan on top buget. Jadi itu akhirnya berdampak kepada penyerapan secara keseluruhan. F-PG (Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M.): Ya sebentar ini, menarik juga. Dana dekon ini kenapa per provinsi berapa Bu provinsi kabupaten?
45
SEKRETARIS MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Ya, sebetulnya. F-PG (Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M.): Ada sudah ada ya? SEKRETARIS MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Sudah ada di belakang. F-PG (Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M.): Tidak, maksudnya kenapa ini masih rata-rata berapa per provinsi? SEKRETARIS MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Tergantung kepada jumlah kabupaten ya. Jadi kalau yang Tahun 2012 kan cukup tinggi. F-PG (Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M.): Jadi artinya bisa tinggi, bisa misalkan, kan ini akumulasinya sekitar Rp.20 milyar ya? SEKRETARIS MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Iya. F-PG (Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M.): Pernah tidak misalkan Rp.200 milyar begitu? SEKRETARIS MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Aduh uang kita kan cuma Rp.217 milyar Pak. F-PG (Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M.): Bukan, nantinya makanya programnya, karena ini kan bisa di-bottom-up, misalkan kebutuhannya kan bisa disisir lagi begitu maksudnya atau karena kekhawatiran tidak terserap begitu sehingga yang direspon ini hanya beberapa milyar saja akumulasinya mencapai Rp.20 milyar atau bagaimana Bu?
46
SEKRETARIS MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Sebetulnya kita ingin menambah kan, tapi kan sebetulnya dana dekon itu juga sebetulnya bentuk stimulanlah, kita kan sebetulnya tidak punya kewajiban memberikan anggaran PP dan PA ini ke daerah, cuma kami melihat bahwa di provinsi itu anggaran untuk PP dan PA juga sangat kecil, sehingga kayanya kalau tidak kita bantu itu mungkin bisa-bisa tidak punya kegiatan gitu ya. Nah ini sebetulnya stimulan yang kita tidak berikan setiap tahun mestinya, karena kan kita juga ini bukan anggaran on top budget, ini anggaran KPP yang jumlahnya x kita keluarkan sekian gitu ya. Nah dasar pemilihan kenapa Jawa Tengah tadi ditanya ya. Nah kami kan berbicara mengenai dana dekon ini kan dengan Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Bappenas. Mereka mengatakan bahwa rekomendasi Kementerian Keuangan mengatakan dana dekon itu tolong diberikan memang ke daerah-daerah yang anggaran fiskal mereka sangat rendah gitu loh. Jadi untuk memberikan stimulan. Sedangkan Jawa Tengah, pertama fiskalnya cukup tinggi, anggaran daerahnya cukup tinggi, PAD-nya cukup tinggi dan juga IPM-nya cukup tinggi gitu, sehingga kita pikir wah Jateng ini kan memang tiap tahun kita evaluasi ya. Kami ada evaluasi tadi Ibu Itet tanyakan kita evaluasi tiap tahun dan untuk memberikan motivasi kepada menteri dan provinsi kabupaten kota itu semangat, tentu kita berikan juga ada penghargaan gitu ya antara lain melalui dekon. Nah Jateng itu sebetulnya sudah seringkali mendapatkan penghargaan yang baik gitu, karena memang budgetnya cukup besar Pak di situ. F-PG (Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M.): Ini Bu pertanyaannya yang tadi ini ada me-rever pertanyaan Ibu Arzetty tadi ini soal di kepulauan di pesisir di mana-mana begitu maksudnya. Nah kan dananya mestinya lebih itu harus lebih besar gitu, karena kebutuhannya besar gitu atau memang layak mendapat bantuan melalui dana dekon gitu. SEKRETARIS MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Ya. KETUA RAPAT: Maaf Bu sebentar. Ini kita tadi sepakat 18.20, sekarang sudah lewat, karenanya kita harus menyepakati mau diteruskan atau tidak? Karenanya menurut saya sebelum kita memutuskan iya atau tidak, tadi permintaan Pak Fikri rumus dekonnya harus dijelaskan, termasuk di tertulis saja rumus dekonnya supaya untuk memudahkan dan dimasukkan di dalam pertanyaan tadi tentang kegiatannya itu dekon itu dialokasikan untuk apa saja. Bapak dan Ibu, Kita teruskan tambah 10 menit atau? 47
Sudah hampir selesai 10 menit ya? SEKRETARIS MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Rumusan dekon antara lain melihat IPM (Indeks Pembangunan Manusia). KETUA RAPAT: Sebentar, belum diketok dulu Bu. Kita tambah 10 menit. (RAPAT: SETUJU) Silakan Ibu. SEKRETARIS MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Ya antara lain memang kami melihat pertama jumlah kabupaten kota ya kan tentu beda-beda itu. Ada yang kabupaten kota jumlahnya 14, ada yang 20. Kemudian yang kedua jumlah penduduk perempuan dan anaknya. Yang ketiga kami melihat indek pembangunan gender dan indek pemberdayaan gender. Kami juga lihat IPM-nya. Kemudian kami juga melihat isu-isunya gitu, isu-isu di daerah mana yang memang harus dibantu ya. Memang antara lain itu, kalau Jawa Tengah dari tadi ditanyain ya, karena Kementerian Keuangan mengatakan ini kan kami diskusi trilateral meeting Pak, kok Jawa Tengah, oh Jawa Tengah sudah banyak anggarannya, tidak perlu dikasih lagi gitu. Jadi Jawa Tengah itu sudah jadi itu Pak, penghargaannya kemarin sudah jadi mentor, sudah paling top ya. Kami me-review tiap tahun, Jawa Tengah dan Jawa Timur itu selalu mendapatkan the best ten ya, jadi kami punya 3 kriteria pratama, madya sama utama. Dia itu utama sudah 3 kali. Jadi itu kira-kira. Kemudian mengenai JIS, Bu Saras sebetulnya kami dari awal itu sudah membantu, cuma memang kita kan tidak main media ya. Jadi Ibu korban itu sebetulnya sudah datang ke kementerian melaporkan kasusnya waktu itu Tahun 2014, suami istri datang ketemu kita, ketemu Bagian Pengaduan. Kita justru membantu untuk mempercepat kasusnya di Kepolisian di Polda, itu lambat sekali. Kita dukung ya kita memakai surat kita untuk kasusnya dipercepat waktu itu. Jadi kami awal-awal kami ikut, tapi kemudian mengingat bahwa ini sudah sangat teknis sekali ya, kita jadi bekerja sama dengan P2TP2A DKI dan sekarang kasusnya katanya kami kemarin tanya kasusnya itu sekarang karena pelakunya juga banyak yang sudah dipulangkan kan dan ada ketakutan dokter untuk menyampaikan hasil visum yang sebenarnya. Jadi juga ini akhirnya menyebabkan kalau tanpa visum kan juga yang terbuka begitu ya itu nanti penegak hukumnya sulit gitu. Jadi kami mendapatkan masukan kemarin ya ini visumnya kayanya dokternya dikriminalisasi gitu kan, padahal dokter itu kan hanya menyampaikan laporan, tapi tidak perlu dipanggil-panggil, tapi ada trauma sehingga dokter itu tidak berkata yang sebenarnya. Jadi ini masih di pengadilan Bu Saras masalah ini, tapi kami tetap pantau. Bu Arzetty tadi tes keperawanan, kami juga tidak mendukung ya, jadi kita saran-saran itu akan kami sudah ada MoU dengan Kepolisian tentu ini merupakan bagian yang harus kita tindaklanjuti ya, 48
kita punya MoU dengan Kepolisian, jadi masalah-masalah ini sangat sensitif. Saran-sarannya kami tampung. Untuk kota layak anak apa perlu kita tuliskan juga, sebetulnya kriteria kota layak anak itu mengacu kepada indikator yang ada di konvensi hak anak. Jadi ada 31 indikator konvensi hak anak yang di... menjadi 5 cluster ya. Nah kota layak anak itu untuk mencapai kota layak anak itu sudah ada di tataran utama. Jadi kita dalam memberikan penghargaan itu dibagi 3 Bapak dan Ibu eh ada 5 ya. Ada pratama, madya, kemudian nindiya, utama dan KLA. Jadi KLA itu paling puncak. Nah 5 cluster itu pertama adalah terkait dengan hak sipil dan kebebasan. Yang kedua terkait dengan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Yang ketiga terkait dengan kesehatan dasar dan kesejahteraan. Yang ke empat terkait dengan pendidikan, waktu luang dan seni dan budaya. Yang kelima terkait dengan perlindungan khusus anak. Jadi indikator itu semua ada 31. Nah yang sekarang baru terima itu yang belum ada yang utama gitu sebetulnya. Yang paling banyak itu adalah yang pratama, yang baru misalnya pratama itu baru ada peraturannya gitu kan. Terus baru satu ada tempat penitipan anak, tapi yang lain-lainnya belum. Jadi kita mendorong nanti di Tahun 2015 ini akan memperkuat ya bagaimana advokasi kita di lapangan. Tadi Ibu Rahayu juga memberikan saran-saran yang terkait dengan training. Sebetulnya kalau ke gubernur Bapak dan Ibu kita bukan training ya, tapi kami selama ini memang melakukan advokasi sebetulnya. Advokasi kepada pemerintah daerah head to head dengan Menteri. Jadi Menteri PP dan PA itu biasanya turun langsung ke provinsi-provinsi dan di situ ada forum dengan gubernur, yang kemudian menghadirkan semua SKPD-nya termasuk juga DPRD-nya. Di situlah kita bicara mengenai kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. Nah hal-hal seperti ini akan kita lanjutkan juga, selain itu tadi ya MoU menjadi penting bagi kami mengingat bahwa tanpa adanya MoU itu memang political will-nya kurang gitu ya, walaupun undang-undangnya sudah ada, Inpres-nya ada, tapi kalau kita tidak door to door sulit gitu. Jadi kami tetap akan melakukan MoU bahkan akan kita tingkatkan. F-GERINDRA (RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO): Maaf, tadi hanya mau memberitahukan saja kalau tadi itu tentang training-nya hanya guyon saja saking frustasinya gitu pemerintah daerah. SEKRETARIS MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Ya betul, dan kami selama ini memang sinergi dengan KPAI mengingat bahwa memang kita anggaran KPAI sebetulnya juga merupakan bagian Satker dari KPP dan PA ya dan untuk Tahun 2015 itu naik sebetulnya 2M, tadi kan 10, jadi kita perjuangkan naik jadi 12 ya. F-PPP (ACHMAD MUSTAQIM, SP, MM): Interupsi sebentar.
49
KETUA RAPAT: Ya, silakan Pak. F-PPP (ACHMAD MUSTAQIM, SP, MM): Terima kasih. Perkenalkan Bu saya Mustaqim, dari Fraksi PPP, Dapil Jateng VIII. Cuma sedikit saja menyinggung terkait dengan KPAI tadi. Siang ini saya kebetulan dapat salah satu tembusan laporan dari KPAI. Yang saya ingin tanyakan sebetulnya seberapa jauh tingkat koordinasi pihak Ibu dengan KPAI kalau ternyata di KPAI ada permasalahan yang tingkat permasalahan itu sesungguhnya tidak atau belum termasuk dalam jangkauan KPAI, sehingga saya lihat dari contoh kasus yang dilaporkan ke saya, dia lebih suka justru langsung lintas sektor, justru bukan dengan Kementerian... selaku induknya. Terima kasih Bu. Itu saja interupsinya. KETUA RAPAT: Ya, terima kasih. SEKRETARIS MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Sebetulnya kami selalu berkoordinasi ya Bapak ya. pertama dari sisi perencanaan penganggaran itu sudah jelas. Kemudian dalam kemarin merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak itu juga kita keinginan-keinginan untuk memperkuat KPAI itu juga kita sudah masukkan. Kemudian yang terkait dengan masalah-masalah evaluasi kinerja dan juga berbagai kebijakan-kebijakan itu kita koordinasikan terus ya, cuma kita tidak tahu juga ini komisioner-komisioner baru itu seperti apa, tapi mereka sudah bertemu dengan Ibu Menteri juga. Jadi kita membuka sih sebetulnya peluang-peluang untuk terus berkoordinasi, tapi ini kan tergantung dua-duaya juga. Kalau di KPP tidak masalah Pak, karena mungkin KPAI merasa bahwa KPAI itu memang dibentuk berdasarkan undang-undang dan Perpres, jadi mungkin rasanya ah ingin lapor ke Presiden, itu kan tidak masalah juga, karena memang di situ ada jalurnya, cuma uangnya saja sebetulnya yang menempel gitu. Dan kenapa nempel gitu ya, kenapa tidak bisa sendiri, waktu yang lalu sudah saya sampaikan juga lewat Rapat Kerja, bahwa di KPAI itu, itu yang Kepala Sekretariatnya itu hanya eselon II, jadi tidak bisa dia punya anggaran sendiri gitu ya dan sudah pernah kita perjuangkan untuk merevisi Perpres terkait KPAI ya, tapi ditolak oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, katanya ini nambah-nambah nomenklatur lagi nanti jadi mahal lagi gitu kan, sehingga akhirnya kami ya sudah, akhirnya kita perkuat di dalam undang-undang ya Bu, bahwa sekarang KPAI itu bukan 3 tahun, sekarang bisa 5 tahun. Itu saya rasa salah satu support kita juga. Yang terakhir mungkin yang terkait dengan mapping ya tadi ada yang bertanya mengenai mapping. Kami ini setiap tahun memang sudah mengeluarkan publikasi, tapi sayang kami tidak bawa, tapi mungkin akan kami susulkan ya. Publikasinya berupa profil perempuan, profil anak ya, kemudian juga pembangunan berwawasan gender, itu kita kerja samanya dengan BPS Pak dan masing-masing 50
kedeputian tentu juga punya mapping daerah wilayah koordinator masing-masing gitu. Sehingga kita juga sebetulnya kalau masalah data kita cukup lengkap gitu, tapi data yang bermasalah itu adanya biasanya di kementerian teknis. Seringkali di programnya tidak ada data terpilah gitu kan, seperti itu kita harus terus mengadvokasi gitu mereka gitu ya. Bahan-bahan publikasi nanti akan kita kirimkan ya Bapak ya. Nanti mungkin Humas bisa mengumpulkan ya. Saya rasa itu Bapak dan Ibu. KETUA RAPAT: Ya baik. Ibu Bapak sekalian. F-PG (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Sg, SH): Ketua. KETUA RAPAT: Ini berkaitan dengan apa Bu? Karena kita pertama ini waktunya sedikit untuk sholat, 1 menit saja, karena kita akan baca kesimpulan. Silakan. F-PG (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Sg, SH): Tadi yang saya tanyakan untuk parameter pemberian kepada Satker itu Ibu kenapa tadi akhirnya pada teman-teman tanya di Jawa Tengah, nah ini dari... Provinsi Jawa Tengah dulu pernah usul juga agar supaya itu dibagi rata gitu. Terima kasih. KETUA RAPAT: Ibu nanti itu sekalian. SEKRETARIS MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Ya nanti bisa kita tambahkan dalam laporan.
51
KETUA RAPAT: Ya, jadi ini persoalannya sebetulnya harusnya tadi rumus dekon yang ditanyakan oleh Pak Fikri dimasukkan di dalam alokasi kegiatan yang disampaikan tadi, karena Ibu jangan kaget di sini orang Jawa Tengahnya banyak Bu. SEKRETARIS MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Tapi jangan salah ya Jawa Tengah itu tahun lalu dapat itu kan. KETUA RAPAT: Ya makanya karena kemarin dapat makanya pada nanya gitu Bu. Ini orang-orang DPRD Provinsi Bu kebanyakan Bu sebelumnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian sudah ya? F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA.): Pimpinan. 1 detik boleh ya? KETUA RAPAT: 1 detik Bu sudah, kalau 1 detik tidak mungkin Bu, kalau 1 menit masih mungkin. Ya kesimpulan dulu ya? Baiklah. Kita membacakan kesimpulan, nanti saya akan bacakan keseluruhannya, setelah itu Bapak dan Ibu Anggota silakan mengomentari, setelah itu baru kemudian kita akan minta kepada pemerintah. Draft kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014-2015, Kamis, 29 Januari 2015. Setelah mempelajari penjelasan tertulis dan mendengar jawaban Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia atas pertanyaan Anggota Komisi VIII DPR RI tentang evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2014, tindak lanjut ikhtisar hasil pemeriksaan semester I BPK RI Tahun 2014, paparan program kerja Tahun 2015, serta isu-isu aktual, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia terkait realisasi penyerapan anggaran dan realisasi capaian pelaksanaan program bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2014 sebesar Rp.184.782.226.125,- yang terdiri dari: a. Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebesar Rp.15.784.235.518,atau sebesar 89,54%; b. Program perlindungan anak sebesar Rp.10.585.785.717,- atau sebesar 87,66%;
52
2.
3.
4.
5.
c. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp.158.412.204.890,- atau sebesar 97,31%. Komisi VIII DPR RI mendukung peningkatan anggaran selama berbasis kepada konsep strategi dan program-program aksi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang lebih sesuai dengan dinamika yang berkembang; Komisi VIII DPR RI mendukung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk melakukan langkah strategis dalam upaya penguatan mandat selain fungsi koordinatif; Komisi VIII DPR RI meminta kepada Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia agar di dalam menyusun rencana program kerja dan anggaran Tahun 2015 memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa pandangan dan pendapat Anggota Komisi VIII DPR RI, antara lain: a. Meningkatkan kinerja dalam rangka pencapaian target yang telah ditentukan dan penyerapan anggaran secara maksimal; b. Mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk melakukan kajian terkait penguatan lembaga melalui usulan revisi Undang-Undang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagai langkah strategis meningkatkan anggaran; c. Mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI agar lebih kreatif dan inovatif dalam merancang program-program prioritas kementerian. Komisi VIII DPR RI mendesak Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk pro aktif melakukan kegiatan image building dan sosialisasi program dan kegiatan bersama Komisi VIII DPR RI dalam rangka penguatan dan sinergi pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.
Bapak dan Ibu Anggota, Ada yang ingin ditambahkan? Cukup? Ibu Itet apa? F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA.): Belum, sedikit. Jadi di sini kita memahami anggaran untuk evaluasi yang 2014. Kemudian untuk 2015 apakah juga bisa disetujui? Apakah ini sudah pengajuan? Ini pertanyaannya. Belum ya. Nah kemudian yang perlu juga mungkin ditambahkan untuk butir 4 Komisi VIII DPR RI dan seterusnya agar dalam menyusun rencana program kerja dan anggaran Tahun 2015 bukan hanya memperhatikan tapi melakukan pendalaman dan menindaklanjuti. Berati kalau memperhatikan ya boleh perhatian untuk dilakukan atau tidak, tapi untuk lebih melakukan pendalaman. Kemudian mungkin perlu ditambah butir 6, ketika kita sudah bicara mengenai peningkatan anggaran. Jadi tadi sudah diusulkan oleh beberapa teman juga bahwa kita memang betul ingin meningkatkan anggaran kementerian. Jadi mungkin Komisi VIII bersama dengan Kementerian PP dan PA melakukan pendalaman anggaran sebagai materi untuk menetapkan peningkatan jumlah anggaran 53
yang diinginkan jadi besarannya anggaran dalam rangka untuk mengukur secara lebih presisi dan tempat sasaran yang ingin dicapai. Jadi kita melakukan ini untuk mengukur berapa sih yang ingin kita inginkan ya besarannya, itu perlu ada pendalaman anggaran. Kalau tidak dilakukan itu kita tidak tahu persisnya. Saya kira itu saja. Terima kasih. KETUA RAPAT: Ya, terima kasih Ibu Itet. Yang pertama, terkait dengan dukungan penambahan anggaran sebetulnya dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu juga sudah dimasukkan. Jadi kita tidak akan memasukkan kembali pada ini karena ini adalah lanjutan. Kemudian yang kedua, ketika dukungan peningkatan anggaran, karena ini sifatnya global, kita belum bicara rinci, maka kita masukkan di poin 2 mendukung peningkatan anggaran selama berbasis kepada konsep strategi dan program-program aksi pemberdayaan. Artinya ketika bicara berbasis konsep strategi tentu itu harus ada pendalaman pembicaraan lebih lanjut. Demikian itu ya Bu ya yang disampaikan, karena kita juga mohon maaf Bapak dan Ibu, anggaran 2015 sudah ditetapkan di periode yang lalu, di 2014. Yang ada pada saat ini kita hanya bisa melihat program kerja 2015. Kita nanti akan melakukan penajaman terkait dengan karenanya kenapa bahan-bahan tadi diminta sebelum pembahasan tentang APBNP 2015 agar kita semua bisa mempelajari terlebih dahulu dan kemudian kita akan membahas RAPBNP 2015 itu sekitar tanggal 9-10 begitu. Nanti kita akan, kalau kita belum pegang bahannya, akan sangat sulit bagi kita untuk kemudian membahas APBNP, karenanya sementara pembahasan tentang APBNP hanya di dalam undangundang hanya membolehkan selama 1 bulan setelah disampaikan kepada DPR. Sedangkan sekarang Panja-Panja di Badan Anggaran saja belum selesai. Seharusnya anggaran itu sudah dibahas di Komisi antara tanggal 5 sampai tanggal 10, tapi berdasarkan pengalaman biasanya mundur sehingga prediksi kita antara tanggal 9 tanggal 10 kita akan maraton membahas APBNP 2015 untuk semua mitra Komisi VIII. Kira-kira gitu ya Bapak dan Ibu. Pak Iqbal silakan. F-PKS (Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI): Pada poin 4, itu memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa pandangan dan pendapat Anggota Komisi VIII antara lain, dari sekian yang bertanya kan cuma 3 poin di situ. Maksud saya ada yang belum dijawab, belum dijelaskan kembali. Nah artinya ikhtisar rapat itu juga menjadi bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Sehingga seperti tadi yang disampaikan oleh Pimpinan Rapat tadi apa yang harus disampaikan sebelum tanggal itu masuk ke situ. Jadi masing-masing punya catatan rapat itu juga merupakan tidak terpisahkan dari kesimpulan. Itu saja. Terima kasih.
54
KETUA RAPAT: Ya, itu termasuk bagian yang memang sudah tidak terpisahkan, nanti kesepakatan kita ya semua dan ini kan juga tercatat dan terekam. Jadi insha Allah itu termasuk di dalamnya makanya kita menggunakan angka antara lain. Baik Bapak dan Ibu kita cukup? Ya Bu Endang. F-PG (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Sg, SH): Disetujui interupsi saya sebentar? 1 menit. Ibu, saya ingin tahu ya di Jawa Tengah itu kekerasan anak itu. KETUA RAPAT: Ibu, mohon maaf Ibu, ini kita sudah menyelesaikan ke situ, nanti biar beliau akan memberikan penjelasan supaya kita nanti balik. Jadi begini, nanti kita akan minta supaya beliau menyampaikan tadi permintaan Pak Fikri rumus dekon tadi, terus kemudian detil kegiatannya supaya nanti kemudian kita akan pembahasan di dalam sebelum sampai kita pembahasan APBNP 2015 gitu ya Bu Endang. Bu Maria apa lagi? F-PG (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Sg, SH): Kalau dimungkinkan bisa ditambah tidak 1 poin saja untuk revisi Panja Anggaran yang ini Mba, Panja revisi undang-undang yang ini tadi, karena tadi juga disampaikan teman-teman. KETUA RAPAT: Panja revisi Undang-Undang APBN? Perlindungan Anak? Kenapa? Jadi begini, Undang-Undang Perlindungan Anak baru disahkan kemarin 25 September 2014, revisi undang-undang, sehingga kita tidak karena ini belum diimplementasi, sehingga ini juga tidak akan membuat Panja baru, tapi kita sudah memberikan catatan ada sejumlah catatan bagi kita untuk kemudian menitikberatkan kepada tindak lanjut kegiatan di daerah dan kita memang mendapatkan sejumlah catatan bahwa Biro Pemberdayaan Perempuan di daerah juga sama tidak bukan cuma sama tidak mau mendapatkan anggaran, justru ditambah anggaran mereka tidak mau karena bingung mungkin melakukan tindakan-tindakan apa.
55
Bapak Ibu sekalian, Bisa dicukupkan ya? Alhamdulillaahirobbil’alamiin, terima kasih atas segala partisipasi Bapak Ibu sekalian, mudahmudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara ini, terutama bagi perempuan dan anak Indonesia. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak dan mengingatkan agar tugas-tugas yang sudah disepakati tolong diberikan sebelum tanggal 9. Oh iya maaf, tanggapan dari Ibu Sesmen dipersilakan. SEKRETARIS MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Terima kasih Ibu Pimpinan, saking sudah malam ya cepat-cepat. Jadi yang pertama ini hanya sedikit editing saja, di paragraf pertama istilahnya sekarang bukan Sekretaris Menteri ya? Sekretaris Kementerian ini yang pertama, Sesmen. Kemudian di butir 2 ini Komisi VIII DPR RI mendukung peningkatan anggaran kan masih ada tahunnya ya? Tahun 2015 ya. Kemudian yang ketiga, ini juga ada nomenklatur Kementerian PP-nya kurang lengkap, mendukung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. KETUA RAPAT: Sebentar Bu satu-satu. Nomor 1 selesai. Nomor 2 selesai. Di atasnya lagi, ya Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, baris kedua sebelah kiri ya. Selanjutnya Nomor 2, bawah baris paling atas, anggaran Tahun 2015. Baris pertama, kanan, anggaran Tahun 2015. Oke selanjutnya Bu. SEKRETARIS MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Yang ketiga, tadi pemberdayaan ya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. KETUA RAPAT: Oke semua yang kementerian ya. SEKRETARIS MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Dan M-nya kecil mendukung.
56
KETUA RAPAT: Oke, sudah. SEKRETARIS MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Kemudian yang 4b kami sarankan ini didrop karena kami sedang memperjuangkannya lewat Perpres, jadi tidak melakukan kajian. KETUA RAPAT: Oke ya. Bapak dan Ibu diusulkan diperbaikinya lewat Perpres, sehingga pemerintah mengusulkan poin 4b didrop, sepakat? Ya kita drop ya, yang 4b kita kan mengusulkan langsung melakukan revisi terhadap UndangUndang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara melihat mandatnya tadi yang terbatas, tetapi dari pemerintah justru mengusulkan agar Perpres-nya jadi sekarang lagi perjuangkan supaya Perpres-nya diubah agar mendapatkan mandat yang lebih besar, mengingat kalau kita melakukan revisi terhadap undang-undang itu akan membutuhkan proses yang sangat lama ya. Oke sepakat drop ya 4b drop oke. F-GERINDRA (RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO): Apa tidak berarti hanya mendorong agar mereka bukan melakukan kajian terkait tetapi mendorong adanya Perpres tersebut? KETUA RAPAT: Bukan Bu Sarah. Evaluasi terhadap Perpres sedang berproses, ini sedang berproses, sudah berjalan gitu, karena sudah berjalan. F-GERINDRA (RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO): Siap, terima kasih. KETUA RAPAT: Ada lagi? Nomor 5. Oh tidak keberatan Pak kalau tidak dikomentari sudah Pak. Sudah tidak apa-apa, tidak ada masalah. Oke ya baiklah alhamdulillaah sepakat ya Ibu Bapak saya ketok. (RAPAT : SETUJU) 57
Terima kasih atas segala partisipasi dan juga kontribusi produktif dari Bapak Ibu sekalian. Demikian rapat ini saya tutup dengan membaca hamdallah alhamdulillaahirobbil’alamiin, subhanakallaahuma bihamdika ashadualla ilaaha illa anta astagfiruka wa’atubu ilaik. Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. (RAPAT DITUTUP PUKUL 18.49 WIB)
58
