RISALAH RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK RI
Masa Persidangan
: II
Tahun Sidang
: 2014-2015
Jenis Rapat
: Rapat Kerja
Rapat Dengan
: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
Sifat Rapat
: Terbuka
Hari/tanggal
: Selasa, 20 Januari 2015
Waktu
: 14.00 WIB s.d selesai
Ketua Rapat
: Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.AG,M.Hum, MA
Sekretaris Rapat
: Yanto Supriyanto, SH
Tempat
: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Acara
: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2014 2. Tidak Lanjut Ikhtisar Semester I BPK RI Tahun 2014 3. Paparan Program Kerja Tahun 2015 4. Isu-isu Aktual
Hadir
: 39 Anggota 2 izin
KETUA RAPAT (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M. AG, M.HUM, MA/ F-PAN): Asssalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, Yang terhormat Saudari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia beserta jajarannya, Saudara pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, 1
Pertama sekali, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti Rapat Kerja antara Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia beserta jajarannya. Sebagaimana kelaziman yang ada di Komisi VIII ini, sebelum acara kita lanjutkan marilah kita sama-sama berdo'a untuk kesuksesan dan kelancaran acara kita ini dengan membaca ummul kitab dan bagi yang beragama lain kami persilakan untuk menyesuaikan Al fatihah. Berdo'a selesai. Hadirin yang saya hormati, Pada kesempatan ini atas nama Komisi VIII DPR RI, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia beserta rombongan dan juga kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang sudah hadir bersama-sama kita di dalam ruangan yang berbahagia ini. Sesuai dengan acara rapat-rapat Dewan Rakyat Republik Indonesia, masa persidangan II tahun sidang 2014- 2015 yang telah disahkan dalam Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 2 Desember 2014 serta sesuai dengan keputusan Rapat Internal Komisi maka pada hari ini Selasa 20 Januari 2015 Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan agenda sebagai berikut : Pertama, evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2014. Yang kedua, tindak lanjut ikhtisar semester I BPK RI tahun 2014. Yang ketiga, paparan rencana kerja tahun 2015 dan yang terakhir isu-isu aktual terkait perempuan dan anak. Menurut laporan Sekretariat Komisi VIII DPR RI pada rapat kerja kali ini telah hadir 26 anggota, izin 2 orang anak dan 5 orang anggota yang sedang mengikuti Rapat Banggar pada saat yang sama dan pada jam yang sama, dari 44 Anggota Komisi VIII DPR RI. Hal ini berarti bahwa rapat ini telah dihadiri lebih dari separuh Anggota Komisi VIII DPR RI. Sesuai dengan tata-tertib DPR RI pasal 251 ayat (1), kuorum telah tercapai. Atas persetujuan Saudari Menteri Pemnberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia serta rekan Anggota Komisi VIII DPR RI maka Rapat Kerja ini kami buka dan kami nyatakan terbuka untuk umum. (RAPAT DIBUKA PUKUL 14.27 WIB) Adapun agenda rapat kita pada hari ini sebagaimana telah disampaikan di atas tadi, yang pertama adalah Pengantar dari Ketua rapat, yang kedua nanti kita dengarkan penjelasan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan ketiga, tanya jawab, yang keempat kesimpulan dan yang terakhir adalah Penutup. Sebelum saya melanjutkan acara ini, saya ingin menawarkan apakah agenda rapat tadi bisa kita sepakati secara bersama? Sepakat ya? (RAPAT : SETUJU) Baik. Kemudian yang kedua, saya ingin menanyakan pada kita semua kira-kira rapat kerja kita ini diakhiri sampai jam berapa? Jam berapa 16.00 atau 16.30? Kalau begitu nanti tanggapannya jangan panjang-panjang ya? Kita sepakati jam 16.30 WIB. (RAPAT:SETUJU)
2
Saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia dan Seluruh Anggota DPR RI Komisi VIII yang kami hormati, Rapat pada hari ini adalah merupakan rapat kerja pertama kali antara Komisi VIII DPR RI periode 2014 2.019 dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Karena kemarin diundang katanya ditunda dulu, maka kita tunda hari ini diundang lagi. Mudah-mudahan Rapat Kerja perdana kita ini bisa menjadi langkah awal kemitraan yang sangat strategis baik dari sisi untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga dalam konteks bagaimana kita memperbaiki regulasi pengawasan dan juga anggaran yang menjadi tanggung jawab dari Komisi VIII DPR RI. Sebelum kita memulai rapat ini perlu saya perkenalkan, karena ini adalah pertemuan pertama, saya perkenalkan para Anggota Komisi VIII DPR RI yang sudah ada bersama kita pada siang menjelang sore hari ini. Yang pertama saya sendiri, adalah Doktor Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA dari daerah pemilihan Sumatera Utara II dari Fraksi Partai Amanat Nasional, yang kebetulan diberikan kepercayaan untuk menjadi Ketua Komisi VIII. Kemudian di sebelah kanan saya adalah Bapak DR. Sodik Mudjahid, beliau adalah Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Partai Gerindra atau Fraksi Gerindra daerah pemilihan Jawa Barat I. Sebelah kiri saya adalah Ibu Hj. Ledia Amaliah, S.Si, M.Psi,T adalah Wakil Ketua Komisi VIIII DPR RI dari Fraksi PKS dari daerah pemilihan Jawa Barat I. Ada 2 lagi Pimpinan yang kebetulan bertugas di luar yaitu yang pertama DR.H. Diding Ishak, ,S.H. M.Hum yaitu dari Fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Jawa Barat III, dan yang terakhir lalu satu lagi Pimpinan yaitu Bapak Drs. Fathan, beliau adalah Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, daerah pemilihan Jawa Tengah II. Di sini sudah hadir beberapa Anggota Komisi VIII yang di sebelah kiri saya paling ujung kiri adalah Profesor Doktor, beliau adalah Anggota Komisi VIII dari Fraksi PDI Perjuangan, daerah pemilihan Jawa Timur II. Kemudian sebelahnya adalah KH. Fauzan dari PPP , daerah pemilihan DKI Jakarta. Kemudian yang berikutnya, ada Ibu Endang Srikarti Handayani SH, M.Hum, dari Fraksi Golkar, daerah pembelian Jawa Tengah V. Kemudian yang berikutnya ada Ibu Hj. Tri Murni dari Fraksi Nasdem, daerah pemilihan Banten I atau II Bu? I. Kemudian ada Ibu Hj. Endang Maria Astuti S.Sg, SH, dari Fraksi Golkar daerah pemilihan Jawa Tengah IV Ya, Bu? S.Ag, SH. Saya pun S.Sg ini kayak namanya rokok saja ini. Mestinya S.Ag gitu ya karena S.Sg itu kan ada rokok gitu. Nanti perbaiki ini Sekretariat, ini salah ini. Fatal ini kesalahannya Jadi Ibu Hj. Endang Maria Astuti ini yang jilbab kuning sesuai partainya warna kuning, daerah pemilihan Jawa Tengah IV. Yang berikutnya ada Ibu Itet ini, sebentar supaya lengkap ini namanya nanti salah diinterupsi lagi, Ibu ltet adalah Anggota Komisi VIII dari fraksi PDIP daerah pemilihan Lampung II. Sudah mulai lancar saya ini. Nanti disampaikan pada saat memberi pertanyaan disampaikan lagi perkenalannya lebih jauh. Berikutnya adalah Ibu Delia, yang jlibab biru dan semuanya biru, kelihatannya mau pindah partai. Sebetulnya beliau adalah dari fraksi Partai Golkar, di daerah pemilihan Sumatera Utara III. Berikutnya Ibu kalau kami manggilnya Rayahu Saraswati Djojohadikusumo, dipanggil Ibu Sarah, ini dari Fraksi Gerindra, daerah Fraksi diri daerah pemilihan Jawa Tengah IV, di belakang yang pakai peci adalah kyai Haji Maman, beliau adalah dari fraksi PKB, daerah pemilihan Jawa Barat berapa ustadz? IX. Kita pindah sebelah kanan yang paling kanan Bapak Samsu Niang, Samsu Niang, dari Fraksi PDIP daerah pemilihan Sulawesi Selatan I Pak ya? II. Kemudian ada yang di sebelahnya Bapak Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, ini Anggota Fraksi PDIP dari Banten I. Kemudian ada DR. Jalaluddin Rakhmat dari Fraksi PDIP, Daerah pemilihan Jawa Barat II. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Raden Mas Syafi'i, beliau adalah dari Fraksi Gerindra daerah pemilihan Sumatera Utara I. Kemudian ada Ibu Dessy Ratnasari, dari Fraksi Partai Amanat Nasional, daerah pemilihan Jawa Barat berapa Bu Desi? II? IV ya? Kalau Ibu Desi jangan dipindah-pindahin, sudah betul itu disitu. Kemudian ada Bapak Choirul Muna dari Fraksi Nasdem, daerah pemilihan Jawa Tengah VI. Kemudian ada Bapak Fikri, nanti dilengkapi Pak pada saat memberikan tanggapan. Pak Fikri ini dari fraksi PKS, daerah pemilihan Jawa Tengah IX. Yang terakhir yang kemarin belum hapal ini. Oke. Yang terakhir sebelah kanan paling sebelah kanan sana Pak Hasan Aminuddin, dari Nasdem juga ya, dari 3
Fraksi Nasdem daerah pemilihan Jawa Tengah sorry, dari Jawa Timur II. Kemarin waktu kita dengan Jawa Timur, lupa Pak. Kemudian Bapak Syamsul Lutfi Dari Fraksi Demokrat Pak ya? Dari Fraksi Demokrat dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada Pak Nur Purnama Sidi, dari Fraksi Golkar, daerah pemilihan Jawa Timur berapa Pak? IV. Kemudian ada Pak Anda, Nanda, ini yang mana ini tulisannya, Pak Nanda, ini dari fraksi Nasdem, daerah pemilihan sorry, dari Gerindra, yang pakai peci Bu ini nanti kalau salah-salah panggilkan bisa marah-marah ini mereka ini Gerindra, dari Banten Banten I Pak ya? Yang terakhir Pak Romzi, yang paling ujung sana, masih agak kelihaatan belia gitu karena sering berpantun, beliau dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera daerah pemilihan Sumatera Selatan II. Adalagi yang belum? Saya kira itu, sudah semua, Nanti kalau yang menyusul silakan memperkenalkan diri sendiri karena perkenalan menghabiskan waktu lebih dari 15 menit. Baik. Bapak, Ibu, Saudara khususnya para tamu yang sudah hadir. Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan bahwa Rapat Kerja dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada hari ini memiliki nilai yang sangat strategis, karena sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi VIII DPR RI dalam hal bermitra kerja dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimana persoalan perempuan dan anak saat ini dalam kondisi yang sangat kritis dan memprihatinkan. Terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, data menunjukkan bahwa pada tahun 2013 kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat tajam. Berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2013 tercatat hampir 280.000 kasus kekerasan yang dialami perempuan. Selain itu juga, berbagai kasus terkait dengan perdagangan perempua/human traficking, ternyata Indonesia adalah negara sumber utama tujuan dan transit, bagi perdagangan seks dan kerja paksa bagi perempuan, anak-anak dan pria. Dan ternyata 99 persen korban perdagangan tersebut merupakan perempuan dimana yang menjadi korban perdagangan manusia tersebut kebanyakan pekerja domestik, sebagai pekerja rumah tangga yang dijual dan dianiaya. Ini kasus-kasus seperti ini sudah, saya kira sampai belakangan ini juga aktual terakhir di Medan kita mendengar kasusnya. Dan saya tidak tahu kita mendengar apa yang menjadi perhatian dari Kemeneterian Pemberdayaan Perempuan soal ini dan begitu juga soal anak kemarin ada kasus Jakarta International School misalnya dan kita juga tidak tahu sejauh mana penanganan masalah itu sudah diselesaikan. Nah, terkait dengan anak berbagai persoalan yang dihadapi anak-anak juga semakin kompleks, ruwet, dan mengerikan untuk kelangsungan masa depan anak-anak kita. Saat ini kondisi ini kondisi Indonesia sangat dapat dikatakan darurat kekerasan pada anak, baik kekerasan seksual maupun kekerasan fisik, psikis dan sosial. Kasus pedofili di Indonesia ternyata tertinggi se-Asia. Ini berdasarkan data yang kami miliki ternyata kekerasan pada anak didominasi kejahatan seksual. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 angkanya berkisar 42 sampai 62%. Untuk traficking atau perdagangan anak berdasarkan laporan yang dipublikasikan pada tanggal 12 Juni 2001 mengenai traficking in person perdagangan manusia memasukkan Indonesia sebagai sumber traficking bersama-sama dengan 27 negara di dunia, baik di dalam negeri maupun antar negara bahkan terbesar di Asia Tenggara. Begitu juga kasus-kasus korban pelaku tindak pidana juga menunjukkan angka peningkatan. Selanjutnya yang juga sangat kita takutkan adalah terkait dengan Narkoba. Saat ini Indonesia dalam posisi darurat narkoba. Kemarin baru ada beberapa orang yang dieksekusi mati karena akibat kasus narkoba ini dan tentu saja anak-anak sangat rentan untuk ikut menjadi pengguna dari narkoba itu. Prefelensi penyalahgunaan narkoba diproyeksikan menilai meningkat setiap tahunnya. Untuk tahun 2008 saja sebesar 1,99 persen, tahun 2011 sebesar 2,30 persen tahun 2013 sebesar 2,56 persen dan tahun 2014 sebesar 2,8 persen ini perkiraan seperti. Nah, kondisi ini juga diperparah dan dianggap sebagai penyebab kontribusi terbesar adalah masalah kemiskinan. Dimana mayoritas anak Indonesia kurang 85% mengalami kekurangan kebutuhan primer dan layanan primer. Tentu masih banyak lagi persoalan-persoalan lain yang tidak bisa kami sampaikan satu persatu di dalam paparan ini. 4
Nah, kondisi objektif diatas itu memberikan gambaran kepada kita semua, bahwa permasalahan perempuan dan anak bukanlah masalah sederhana. Akan tetapi ini masalah yang strategis dan serius karena ini menyangkut masa depan serta kelanjutan bangsa ini yang tentunya memerlukan upaya dan langkah-langkah strategis dari pemerintah dan DPR. Kalau para kyai-kyai, para ustadz-ustadz itu masalah perempuan ini sudah final itu sangat penting karena di dalam didalam Bahasa Arab itu disebut An-nissa Wa i'madul billad, wa man sholahat wa sholatul billad, wa man fa sadad fa sadatil billad , Perempuan itu adalah tiang negara, Jadi kalau tiangnya itu bagus maka bagus lah negara itu. Tapi kalau tiang itu rusak, rusak lah negara itu. Coba Ibu bayangkan kalau ibu-ibu tidak diurus dengan benar perempuan tidak diurus dengan benar, itu kaitannya suaminya bisa rusak, anakanaknya juga bisa rusak orang tuanya juga bisa rusak, orang tuanya juga bisa rusak dan lain sebagainya. Jadi ini saya kira penting untuk menjadi perhatian kita semua karena itu lah maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini menjadi salah satu bagian sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, Komisi VIII dalam hal ini akan bersungguh-sungguh untuk bekerja bersama dengan kementrian ini dalam hal ini yang supaya persoalan perempuan dan anak ini bisa kita tingkatkan pelayanannya dari waktu ke waktu, sehingga Indonesia bisa menciptakan generasi generasi yang berkualitas yang bisa membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Salah satu contoh Ibu, kalau soal anak menurut saya Kita sebenarnya bisa melakukan kekerasan tanpa kita sadari kepada anakanak dimana hiburan untuk anak-anak di televisi-televisi kita sudah sangat jarang sekali. Tontonantontonan televisi untuk anak itui biasanya bukan produksi dalam negeri domestik tetapi sudah lebih banyak kita import lebih banyak dari luar negeri. Tokoh-tokoh yang mereka kenalkan itu bukan lagi tokoh-tokoh pahlawan nasional kita atau tokoh-tokoh panutan kita. Tetapi mereka kenal dengan tokohtokoh yang ada di kartun-kartun yang senantiasa dan setiap hari bahkan setiap jam diputar di televisitelevisi kita. Menurut saya ini adalah bentuk kekerasan yang mungkin kita tidak sengaja itu bentuk kekerasan, tetapi pada faktanya kita tidak menyiapkan, tidak menyediakannya sarana tontonan yang baik yang mendidik, yang berakhlakul karimah, yang sesuai dengan semangat dan budaya bangsa Indonesia. Karena itu, jangan heran kalau ada anak-anak suka buat kekerasan, anak-anak yang tidak sopan pada orang tua menurut versi ketimuran karena mereka mencontoh dan menonton apa yang mereka lihat dari televisi-televisi di mana kelakuan seperti itu atau tindakan seperti dianggap ya masih sopan padahal menurut adat istiadat kita tidak sopan lagi. Nah, karena itu lah saya kira rapat kita kali ini penting dilakukan. Ada 4 Perda yang menjadi pokok pembahasan kita pada hari ini yang ingin kami dengar juga dari tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang pertama, sejauh manakah perkembangan mengenai realisasi program dan anggaran tahun 2014, baik dari realisasi penyerapan maupun capaian target kinerjanya yang dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif serta apa saja kendala dan permasalahan yang menghambat pelaksanaannya. Yang kedua, langkah-langkah strategis apa saja yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam merespon kondisi objektif permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2015. Kemudian yang ketiga, bagaimana upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut ikhtisar hasil pemeriksaan semester satu BPK tahun anggaran 2014. Selain evaluasi pelaksana APBN tahun 2014 dan tindak lanjut ikhtisar hasil pemeriksaan semester BPK tahun 2014 dan paparan rencana kerja tahun 2014 Kami juga ingin mendapatkan penjelasan terkait dengan masalah-masalah aktual atau isuisu aktual yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang kami hormati, Demikianlah pengantar rapat yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Menteri untuk memberikan penjelasan terhadap pokok-pokok pertanyaan atau pokok-pokok permasalahan yang kami sebutkan di atas. 5
Kami persilakan. MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Selamat sore ini, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pimpinan Sidang, sekaligus Pimpinan Komisi VIII DPR RI, Yang terhormat para Anggota Komisi VIII DPR RI, hadirin yang berbahagia, Saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kare na di dalam kesempatan ini bisa bertemu dengan Pimpinan Sidang sekaligus para Anggota Komisi VIII DPR RI dalam keadaan sehat wal'afiat. Saya ucapkan terima kasih kepadA pimpinan dan jajaran komisi VIII DPR RI yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2014 tindak lanjut ikhtisar semester I BPK RI tahun 2014, program kerja Kementrian PA dan PA tahun 2015. Saya akan mungkin membaca agak lompat-lompat sedikit karena waktu terbatas dan selanjutnya saya mohon izin akan memaparkan tugas dan fungsi Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 165 tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja bahwa tugas dan fungsi Kementerian PP dan PA tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan tugas dan fungsi kementrian negara serta susunan organisasi tugas dan fungsi eselon I negara. Adapun tugas dan fungsi Kementeriran PP dan PA adalah a) perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. c) Pengelolaan barang milik kekayaan negara dan menjadi tanggung jawab Kementerian PP dan PA. d) Pengawasan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PP da. PA Dengan demikian Kementerian PP dan PA sebagai bagian dari kabinet kerja periode 2014-2019 akan melaksanakan agenda kerjanya berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasiolnal tahun 2015 sampai 2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015. Dalam RPJMN tahun 2015 sampai dengan 2019, salah satu agenda pembangunan nasional adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dan untuk melaksanakan agenda tersebut ada 2 mandat yang ditugaskan : pertama, meningkatkan peran dan keterwakilan perempuan dalam politik, dan pembangunan dan kedua melindungi anak perempuan dan kelompok marjinal. Selanjutnya, kedua mandat di atas disesuaikan dengan tugas, fungsi serta kerangka kerja yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan melanjutkan rencana strategis periode 2010 sampai 2014, Kementerian PP dan PA telah menetapkan rencana strategis 2015 sampai dengan 2019 yang membuat tujuan dan strategis serta indikator kinerjatahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Adapun rumusan, tujuan, dan strategi Kementerian PP-PA selama 5 tahun kedepan adalah satu, meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan sasaran strategi yaitu untuk meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan. Kedua, meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dengan sasaran strategi yaitu meningkatnya pelindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan. Tiga, meningkatnya pemenuhan hak semua anak termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak dengan sasaran strategi yaitu meningkatnya pemenuhan hak-hak termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus. 6
Empat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian PP-PA dengan sasaran stratregi : a. meningkatnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat. b. meningkatnya koordinasi pelaksanaan perencanaan dan pelaporan prgram dan anggaran. c. meningkatnya pelembagaan data terpilah dan data anak. d. meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan penyelenggaraan penunjang tugas Kementerian PP-PA. e. Meningkatnya telaahan program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan program perlindungan anak. Untuk mencapai masing-masing tujuan ada berapa indikator yang dipakai : 1. Jumlah KL dan pemda yang melaksanakan pembangunan yang responsif gender dan perlindungan anak. 2. Jumlah KL yang dan Pemda yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak 3. Jumlah kabupaten, kota menuju Kabupaten kota layak anak Yang berikut Jumlah KL dan pemda yang menerapkan sistim data gender dan anak. 5. Presentasi hasil pengawasan fungsional yang ditindaklanjuti dan yang terakhir presentasi pelaksanaan. Reformasi birokrasi di Kementerian PP-PA. Dalam pelaksanaannya ada 2 program teknis dan satu program generik, a. program kesetaraan gender pemberdayaan perempuan. Adapun fokus prioritas dari program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah 1. Pelaksanaan pengarustamaan gender di bidang perekonomian dengan fokus prioritas pada ketenagakerjaan dan usaha mikro industri rumahan. 2. Pelaksanaan pengarustamaan gender di bidang sosial politik dan hukum dengan fokus prioritas : bidang sosial, fokus prioritas dilakukan dalam upaya penurunan AKI Angka Kelahiran Ibu dan penurunan kasus ....... bahan ajar serta adaptasi perubahan iklim. b. Bidang politik fokus prioritas melalui peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses mengambil putusan pendanaan …politik di legislatif eksekutif yudikatif bidang Hukum, fokus ….atas pada pemetaan dan mereviu …. bias gender 3. pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan fokus prioritas pada upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan b) Program Perlindungan Anak. Adapun fokus perhatian prioritas adalah sebagai berikut : a) pelaksanaan perlindungan anak dengan fokus pada upaya pencegahan terjadinya kerasan terhadap anak. b) pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak dengan fokus pada upaya pemenuhan hak anak di bidang pendidikan melalui sekolah ramah anak, bidang kesehatan melalui puskesmas ramah anak, bidang infrastruktur melalui ruang bermain ramah anak serta partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan. c) program dukungan manejemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang generic. Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas kementerian dalam mewujudkan tata tutup kelola pemerintahan di lingkungan KPP-PA. 1. Perencanaan program dan anggaran serta evaluasi kinerja organisasi yang diselesaikan dilaksanakan dipantau dan dievaluasi tepat waktu, terintegrasi dan harmonis dengan dokumen perencanaan lainnya. Antara lain : Renstra dan lain-lain. Yang kedua, peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi tentang gender dan anak dengan fokus prioritas padat penyusunan profil gender dan anak pemanfaatan data oleh satuan kerja dan publikasi Kemeng PP-PA. Peningkatan SDM yang kompeten sesuai kebutuhan dan kualifikasi prasarana sarana barang dan jasa serta keuangan dengan fokus perioritas pada peningkatan kapasitas SDM. Fokus prioritas ini ada terdapat 3 program : yang dilakukan yang ada langkan-langkah yang diambil adalah 1. Atau a. Program kesetaraan Jender dan pemberdayaan perempuan. 1. Meningkatnya pemahaman dan komitmen stakeholders terkait pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan proses dan bidang pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. 2. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan penegakan hukum, harmonisasi peraturan perundangundangan dan peningkatan kualitas pendataan terkait dengan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi. 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan dan koodinasi ipelaksanaannya termasuk kelembagaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan penyusunan statistik gender. B) Program Perlindungan Anak 1. Meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak sepereti di bidang kesehatan dan pendidikan. 7
Di bidang kesehatan adalah peningkatan akses ke seluruh peningkatan akses seluruh anak terhadap pelayanan kesehatan termasuk bagi anak berkebutuhan khusus sedangkan di bidang pendidikan masih memerlukan dorongan dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini terutama bagi anak dari keluarga kurang mampu. Demikian juga meningkatkan akses anak berkebutuhan khusus atau sekolah luar biasa atau pendidikan inklusif dan juga meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyelenggaraan sekolah ramah anak, dan meningkatkan akses pelayanan pendidikan pada anak-anak dengan kondisi tertentu, seperti ABK ya anak anak apa anak bermasalah hukum, anak miskin, anak panti, dan laiinnya. Dan kedua, meningkatkan perlindungan anak dari tingkat kekerasan tindakan keras, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak juga menjadi tantangan tersendiri terutama dalam mewujudkan harmonisasi perundang-undangan terkait perlindungan anak. 4. Peningkatan komitmen kementerian lembaga maupun pemerintah daerah terhadap program perlindungan anak serta penguatan komitmen pihak yang terkait termasuk di dalamnya kemitraan pemerintah dan organisasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pimpinan Sidang serta hadirin yang berbahagia, Terkait dengan agenda Rapat Kerja DPR kali ini, kami akan menguraikan sebagai berikut : evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2014 dalam evaluasi APBN tahun 2014. Pertama, anggaran pendapatan negara dengan Kementerian PP dan PA tahun 2014 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S 760/ MK/ 02/2013 tentang penyampaian kebijakan belanja dan alokasi anggaran kementrian negara lembaga tahun 2014, alokasi anggaran tahun 2014 Kementerian PP-PA adalah sebesar 192 milyar Rp. 494.559.000,- …. dan ….. program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebesar Rp 17.628.063.000,- b. Program perlindungan anak sebesar 12 075.304.000,- dan program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis sebesar Rp162. 791.192.000,- dengan perincian : belanja pegawai sebesar Rp332. 990.452.000,- sekitar 17,14% belanja operasional sebesar Rp7.0 74.370.000,- atau sebesar 3,86% . Belanja non operasional sebesar Rp41.440.231.000,- atau sebesar 21,79% belanja modal sebesar Rp80. 786.139.000,- atau sebesar 41,97. 2. Realisasi penyerapan anggaran dan realisasi capaian pelaksanaan program bidang PP dan PA kami sampaikan, realisasinya tentang anggaran 2014 adalah sebesar Rp184.782. 226.125.000,yang terdiri dari : a. program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebesar Rp15.784.235.518,- atau sebesar 89 ,54%. b. program perlindungan anak sebesar Rp10.585.785.717,atau sebesar 87,66% dan program dukuungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp158 412.204.890,- atau sebesar 97,31. Dari realisasi anggaran tersebut di atas, kami sampaikan capaian realisasi pelaksanaan program bidang pemberdayaan dan perlindungan anak sebagai berikut : a. Capaian pelaksanaan program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Pertama, penyusunan pedoman PPRG di Kepolisian Republik Indonesia sebagai tindak lanjut dari penandatangan MoU antara Kementerian PP dan PA dan kementerian dan kepolisian RI. Yang berikut, peraturan Menteri PP dan PA Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pengawasan PPRG untuk pemerintah daerah. Yang ketiga, penyusunan pedoman PPRG bidang penempatan perlindungan tenaga kerja Indonesia. 4. Penyusunan grand design pelaksanaan PUG di bidang pengembangan kawasan dan perumahan swadaya bekerjasama dengan Menteri Perumahan Rakyat. 5. Peluncuran situs internet serempak yang memfasilitasi interaksi pemerintah dan masyarakat. 6. Pengembangan model-model pengintegrasian PUG di dalam aktivitas KL dan pemerintah daerah Dengan adanya pengembangan industri rumahan beberapa kabupaten, 7. Terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun
8
2014 tentang pendoman penyusunan pengendalian evaluasi pencapaian kinerja pemerintah daerah dan yang mengamanatkan pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif Gender. Dengan mengacu pada strategi percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG. Jadi PPRG itu artinya program penganggaran dan responsif gender Nota Kesepahaman bersama 4 menteri yaitu Menteri PP-PA, Menteri Tenaga Kerja, dan lain-lain tentang optimalisasi penerapan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam pekerjaan. Yang ke-9 nota kesepahaman Menteri PP dan PA, Pimpinan Pusat Aisyiyah, Majelis Ulama Indonesia, muslimat Nahdahtul Ulama Indonesia, Forum Komunikasi dan Konsultasi Badan Pembina Rohani dan lain lain. Tentang percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan hak anak. Yang ditindaklanjuti dengan terbitnya peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nomor 6 tentang reaksi rencana aksi nasional, percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan hak anak melalui forum organisasi keagamaan. Yang berikut, tindak lanjut peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2013 tentang pelaksanaan pembangunan keluarga, telah dilaksanakan kajian pengujian indikator ketahanan keluarga atas kerjasama Kementerian PP dan PA dan Pusat Kajian Gender dan Anak kerjasama dengan IPB. Yang kesebelas, Kementerian PP dan PA bekerjasama pusat dakwah pendidikan akhlak bangsa MUI dan telah melaksanakan …. mengenai perkawinan usia anak dari sudut pandang Islam 3 kementrian PP bekerjasama …. telah melaksanakan kajian mengenai pernikahan anak dari sudut pandangan Islam. 3. Kementerian PP dan PA bekerjasama dengan Yayasan Melati telah melaksanakan kajian mengenai kebijakan program dalam rangka upaya pengurangan perkawinan siri di Jabodetabek. Khusus untuk percepatan pelaksanaan PUG di bidang politik, Kementerian PP dan PA telah melaksanakan tugas upaya strategis untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif periode 2014-2019 melalui rangkaian kegiatan, seperti : pertama, kesepakatan bersama dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan umum, Bawaslu guna mengawal 30% bakal calon legislatif di pusat dan daerah Hasilnya adalah setiap partai politik mencalonkan perempuan menjadi calon anggota legislatif rata-rata 37%. Hal ini membuktikan tingginya komitmen partai politik terhadap peningkatan partisipasi perempuan di parlemen. Yang berikut, kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, UNDP melalui proyek strengthening participation in governance meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perempuan calon legislatif baik di pusat maupun di daerah. Hasilnya 4.500 calon anggota legislatif di provinsi di 19 provinsi telah mendapatkan pengetahuan mengenai Pemilu, isu-isu gender serta isu perempuan dan anak. 3. Kampanye tentang pentingnya keterlibatan perempuan di parlemen tempat. 4. Bekerjasama dengan UNDP melakukan penguatan kapasitas perempuan anggota legislatif terpilih pada Pemilu 2014 di 9 provinsi dan melalui dana dekonsentrasi di 8 provinsi. Yang berikut upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan, kementerian ini telah menyusun beberapa kebijakan dan koordinasi dengan Kementerian terkait lainnya : Pertama, penyusunan pedoman revitalisasi P2TP2A yang sampai saat ini sudah terbentuk di 33 provinsi. Yang kedua, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum yang sensitif gender, Yang berikut, bekerjasama dengan KL terkait menyusun kebijakan perlindungan perempuan di daerah konflik yang kemudian ditetapkan dalam peraturan presiden Nomor 18 tahun 2014. Yang berikut dalam upaya perlindungan terhadap lansia dan penyandang disabilitas telah banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian. Yang berikut dalam upaya mengatasi permasalahan keluarga TKI yaitu pengelolaan hasil remitasi yang tidak produktif ketidakharmonisan keluarga TKI serta tumbuh kembang dan pola asuh anak-anak TKI yang ditinggalkan. Yang berikut, nota kesepahaman 3 menteri : Menteri PP dan PA, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Koperasi Usaha Kecil dan menengah tentang perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan kerja melalui gerakan perempuan mandiri di negeri sendiri yang terdapat di beberapa kabupaten : Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Lombok dan lain- lain. 7. Kementerian ini merupakan salah satu kementerian yang ikut membahas amandemen Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri. 9
8. Bersama dengan kementrian kesehatan kementrian tenaga kerja dalam negeri dan NTT dan melakukan gerakan perempuan bekerja sehat produktif dalam rangka mewujudkan kesehatan bagi perempuan pekerja. Termasuk kesehatan reproduksi. 9. Dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang, disusun berbagai kebijakan di antaranya kewaspadaan dini, TPPO panduan pembentukan dan penguatan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO dan lain-lain. Yang ke10, dalam meningkatkan pelayanan dan penanganan korban TPPO dilakukan pelatihan bagi pendamping korban TPPO, evaluasi penegakan hukum kasus TPPO, evaluasi dan lain-lain di beberapa provinsi dalam rangk pelaksanaan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kementerian PP-PA sedang mengembangkan mekanisme kelembagaan, data terpilah dan statistik gender untuk diintegrasikan ke dalam sistim pengelolaan data di KL dan daerah. Untuk itu, telah diterbitkan peraturan Menteri PP-PA Nomor 5 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan sistim informasi data gender dan anak. Capaian pelaksanaan program perlindungan anak dan mendorong terwujudnya pemanuhan anak dan perlindungan anak, Kementerian PP-PA telah menyusun peraturan dan kebijakan. Pertama penandatangan nota kesepahaman Menteri PP-PA dengan Ketua umum tim penggerak peningkatan kesejahteraan keluarga dan lain-lain. lain-lain. Yang kedua, melakukan revisi Undang-Undang Nomor23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan di terbitnya Undang-Undang Nomor 75 tahun dan 14 yang berikut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan pidana anak memberi tujuan untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan dan penting yang terbaik bagi anak di segi hukum. Yang berikut pelaksanaan pengembangan kabupaten, kota layak anak sebagi upaya terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan anak yang holistik, integratif dan berkelanjutan serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan adalah dengan meng-inisiasi dan mem-fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengembangan Kabupaten kota layak anak kepada seluruh KL daerah provinsi, kabupaten, kota dillihat dari aspek pembiayaan dan pengembangan daerah terdapat 2 Kategori : pertama, pengembangan KLA yang difasilitasi dana APBN dan kedua adalah pengembangan KLA secara mandiri dan menggunakan APBD atau bantuan dari negara lembaga donor. Yang berikutnya, pengembangan wadah partisipan. F-GERINDRA (HR.MUHAMMAD SYAFI’I, SH, MH): Pimpinan, interupsi Pimpinan. Ibu Menteri yang kami hormati, Sangat mengapresiasi apa yang Ibu sampaikan tapi keterbatasan waktu dan saya lihat juga Ibu sudah letih ini, kami sepertinya sudah memiliki bahan ini. Mungkin poin-poin terpenting saja yang Ibu paparkan mengurangi menyiapkan energi Ibu untuk tahap selanjutnya juga untuk menyingkat waktu. Saya kira demikian, Pimpinan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Syafi'i. Sebetulnya kan sudah ada power point-nya ini. Saya kira yang ibu bacakan juga sudah ada disini nanti mohon memang bisa dipersingkat supaya kita bisa pendalamannya lebih lama. MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI:
10
Baik Pak, baik. Terima kasih yang kami hormati Bapak Pimpinan Sidang. Saya akan langsung ke halaman 17 saja dulu, Tindak lanjut ikhtisar BPK RI Tahun 2014. Pimpinan sidang serta hadirin yang berbahagia. Dari hasil pemeriksaan BPK, BPK memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan kementerian ini di Tahun 2013 dengan pertimbangan bahwa LK Kementerian PP dan PA telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah cukup dalam pengungkapannya, patuh terhadap peraturan perundang dan sesuai dengan efektifitas pengadilan intern. Hal ini berarti bahwa Kementerian PP dan PA telah dapat mempertahankan opini WTP untuk keenam kalinya sejak pemeriksaan tahun 2009. Laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2014 ada terdapat 7 temuan. 6 temuan terkait kelemahan sistem pengendalian intern dalam laporan keuangan, satu temuan terkait ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan. Program Kementerian PP dan PA tahun 2015 berdasarkan DIPA 14 November 2014, alokasi pagu tahun anggaran 2015 Kementerian menerima sebesar Rp.217.719.899.000,- yang terdiri dari: Satu, program dukungan menejemen dan pelaksanaan tugas teknis sebesar Rp92.267.499.000,Program kesetaraan gender Rp67.466.600.000,- Program perlindungan anak Rp57.885.800.000,Rinciannya terlampir di bagian belakang. Dari total tersebut alokasi untuk dana dekonsentrasi sebesar Rp20 miliar yang akan diberikan kepada 28 provinsi. Adapun dana dekonsentrasi tersebut di alokasikan untuk: Pertama, dana dekon program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebesar 10 miliar, dana dekon program perlindungan anak sebesar Rp10 miliar. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. KETUA RAPAT: Ya, terima kasih kepada Ibu Menteri yang sudah memaparkan terkait dengan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Komisi VIII. Berikutnya kita punya waktu sekitar satu jam untuk pendalaman. Saya kira kita 45 menit Anggota DPR ini nanti sekitar 15 menit berikutnya kita berikan kesempatan kepada pihak Kementerian PP dan PA. Baik, di tangan saya sudah ada 13 lembar pengajuan pertanyaan dari Anggota Komisi VIII. Yang pertama saya persilakan kepada Bapak Maman Imanul Haq. Mohon tetap tidak boleh lebih dari 3 menit, kalau satu menit kita apresiasi. F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Terima kasih. Pimpinan Komisi VIII dan seluruh anggota, Ibu Menteri dan seluruh jajarannya. Saya tadi tidak mendengar Ibu Menteri memperkenalkan staf-stafnya, itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat mengapresiasi program-program yang dilakukan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan ini, kita ingat apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali "Ma akramannisa illa kariim wa akramna ilalahiim", siapapun yang memuliakan perempuan dialah orang yang mulia dan siapapun orang yang menghinakan perempuan maka dia adalah orang yang hina, begitu pula negara atau siapapun kelompok yang menghinakan perempuan. 11
Oleh sebab itu, yang pertama saya mendukung RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender karena Undang-Undang ini akan menjadi payung yang menguatkan bagaimana kita menghormat perempuan. Saya agak tidak setuju tadi pimpinan kalimat bahwa perempuan walaupun itu hadist nabi sebagai tihang, seolah-olah hanya bagian pelengkap tetapi laki-laki dan perempuan itu setara, itu yang perlu dikeratkan. Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa aksi-aksi yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan harus di sosialisasikan karena bagaimanapun kematian ibu di Indonesia itu masih paling besar se-Asia Tenggara maka aksi untuk melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama kekerasan seksual serta aksi tentang bagaimana kita melawan secara luas kematian ibu dan anak tentu ini menjadi bagian penting dan DPR tentu harus mendorong itu. Terakhir, saya ingin mengatakan bagaimana pengaruh kesetaraan gender itu menjadi bagian penting dari program-program keagamaan, jadi materi-materi khutbah, materi-materi pengajian dan sebagainya, jangan terbalik seolah-olah kita melihat perempuan adalah sahabat agama, tetapi agama berkali-kali menyakiti perempuan. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Ya, terima kasih Pak Kyai. Jangan sampai jatuh pada inkaru sunnah. Yang berikutnya mohon dicabut ya? Baik, itu tafsir. Berikutnya Ibu Endang Maria Astuti. F-PG (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Sg., MH): Terima kasih Pimpinan. Langsung saja tadi karena sudah diperkenalkan tadi, jadi saya tidak perlu memperkenalkan diri kembali. Yang pertama, apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Menteri sudah bisa kita lihat bersama, hanya saja ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian karena disini saya masih menganggap bahwa pemerintah masih mengabaikan bila Undang-Undang dalam preambule mestinya pemerintah ituikan amanat Undang-Undangnya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum begitu dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini tidak lepas dari peran perempuan. Upaya meningkatkan peran perempuan dan juga perlindungan anak karena apa? Bangsa ini tidak bisa lepas, tonggaknya adalah dari perempuan apakah hancur atau tidak. Jadi kalau perempuan ini diurus dengan baik termasuk anggarannya ditingkatkan kemudian program-programnya tepat sasaran, saya kira perempuan-perempuan kita bisa kok untuk memajukan negara dengan baik dan mengurus anak juga dengan baik. Nah kita ingin melihat apakah program-program yang Ibu sampaikan karena kalau kita lihat ini masih secara umum seperti yang lalu, jadi teknis mendasar untuk memajukan itu apa yang ingin kita ketahui. Kemudian mengenai kenapa pemerintah. Masih ada kaitannya, mengapa pemerintah masih dikatakan mengabaikan perempuan. Bagaimana tadi dikatakan bahwa kesetaraan gender ini akan mendapatkan perhatian khusus sementara ada usulan dari pemerintah juga yang justru ingin mengkebiri hak-hak perempuan juga disitu. Kita mohon ini mendapat perhatian khusus karena secara tidak langsung pengurangan jam ini sudah tidak ada kesetaraan lagi. Bagaimana perempuan ini mampu kompetisinya dengan kaum laki-laki sementara di rumah dia harus juga mampu meng-handle anak itu juga tidak jatuh karena aktifitasnya. Ini mohon perhatian Bu menteri . Kemudian mengenai Indonesia. Apa yang dikatakan oleh pimpinan tadi bahwa Indonesia sudah termasuk darurat mengenai 12
anak seksual. Darurat seksual anak perlu untuk perhatian serius. Kekerasan seksual terhadap anak apakah itu termasuk di antaranya traffiking dam sebagainya. Ini perlu mendapat perhatian serius, kalau anggarannya hanya sekian miliar, bagaimana mau meningkatkan kinerjanya. Bagaimana mau mengangkat kesetaraan gender perempuan dan anak dan yang terakhir adalah mengenai, KETUA RAPAT: Kalau hilang catatannya nanti menyusul. F-PG (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Sg., MH): Oke, karena terbatas waktu nanti saya tambah kalau ada waktu. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Catatannya hilang itu menyusul. Saya usul begini, kalau bertanya-bertanya saja, kalau menjelaskan nanti. Jadi satu pertanyaan saya, sebetulnya satu pertanyaan Ibu Maria ini kalau saya boleh bertanya juga disitu, titipan bu apa yang membedakan program ibu 2014 dan 2015? Mana yang membuat kita bangga? ya kan? Kalau sama saja ngapain ada kementerian yang baru, ganti menterinya. Bagaimana yang baru yang membuat kita merasa bahwa perempuan dan anak terlindungi. Kalau tidak ada sama saja, ngapain, kan begitu. Untuk apa kita diskusi begini, betul tidak Pak Jalal? Kalau sama saja ya itu contoh pertanyaan singkat saja bu. Itu setengah menit biasanya. F-P.GERINDRA (RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO): Terima kasih Ketua. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Syaloom Om swastiastu Namo budaya. Salam sejahtera bagi kita semua, Saudari Menteri KPP dan PA yang saya hormati beserta seluruh jajarannya dan tentunya juga kepada rekan-rekan Komisi VIII yang saya hormati, Perkenalkan nama saya Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, panggilannya Sara, bukan Saras008 dari Fraksi Partai Gerindra, Dapil Jawa Tengah IV, Sragen, Karanganyar dan Wonogiri. Saya langsung saja karena keterbatasan waktu. Pertama, saya ingin menanyakan tentang status kasus Jakarta international School (JIS) karena saat ini telah mendapatkan informasi, saya telah mendapatkan informasi bahwa salah satu korban telah menjalani pemeriksaan medis berupa visum sebanyak 3 kali dan hasil visum seluruhnya sama yakni pada tubuh korban tidak ditemukan bukti kekerasan seksual sama sekali, maka dari itu kami mungkin bukan pada kesempatan ini bisa nantinya untuk bisa adanya laporan berkala, apakah tertulis dan tertutup baik tentang proses hukum maupun perlindungan dan pemulihan hak anak secara menyeluruh. Selanjutnya kami juga telah menerima dari Komnas Perempuan draft RUU Kekerasan Seksual. Kami juga minta mungkin bukan juga saya yakin karena keterbatasan waktu bisa secara tertulis juga tentang masukan-masukan dari Kementerian PP & PA tentang draf RUU Kekerasan Seksual tersebut. Di dapil saya terutama di Wonogiri kami menerima banyak-banyak laporan kasus-kasus berhubungan dengan pergaulan bebas yang berhubungan juga dengan akhirnya pernikahan usia dini atau di bawah 13
usia karena sudah telanjur hamil. Lalu itu juga berhubungan dengan perlindungan terhadap anak yang belum lahir karena akhirnya mereka mencoba untuk menggugurkan kandungannya yang akhirnya pada saat itu tidak berhasil, anaknya lahir dengan berkebutuhan khusus. Nah ini yang kita, saya minta untuk mungkin bisa dibantu menindaklanjuti, mohon maaf karena kita ketahui terkadang kalau misalkan pemerintahan daerah terutama Kepala Pemerintahan Daerah itu berseberangan secara politik maupun pandangan agak kesulitan jadi saya mungkin perlu ada pendampingan Kementerian PPPA pada saat saya melakukan kunjungan kerja berikutnya, kunjungan reses untuk menindaklanjuti permasalahan ini karena sekarang rupanya ada beberapa desa yang mengizinkan adanya hiburan malam yang akhirnya yang bekerja disitu banyak masih berusia 14-15 tahun. Berikutnya berhubungan dengan saudari menteri sebagai Ketua Harian Gugus Tugas Nasional Pencegahan dan Penanganan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), mohon untuk ditindaklanjuti lebih dalam lagi, karena laporan yang selama ini kami terima adalah bahwa gugus tugas TPPO hanya bertemu sekali setahun dan programnya pun tidak berjalan dengan baik bahkan kami mendengar laporan dari mitra-mitra kami di luar negeri yang setiap kali berhubungan dengan TKI atau permasalahan TPPO itu mungkin bukannya pemerintahan itu memperjuangkan hak-hak tenaga kerja Indonesia, tenaga kerjanya, malah duduknya malah di samping dengan negara-negara yang seharusnya menjadi berseberangan, tempat tujuan, ini mungkin hanya permintaan. Lalu berikutnya berhubungan dengan shelter. Kami juga sangat mendapatkan banyak masukan termasuk dari Komnas Perlindungan Anak bukan KPAI tapi juga dari lembaga-lembaga lain, kami juga karena sebagai pelaku bakti sosial kami punya yayasan sering mendapatkan laporan bahkan dari kepolisian, Ibu. Bahkan dari kepolisian menanyakan ini ada anak sudah diperdagangkan dari usia 8 tahun, berhasil diselamatkan usia 12 tahun, mau ditaruh dimana karena shelternya tidak ada. Mungkin pertanyaan saya, apakah di program Ibu yang berikutnya dengan peningkatan yang luar biasa untuk program perlindungan anak, apakah ada program untuk pembuatan shelter di seluruh Indonesia. Lalu juga ada laporan KETUA RAPAT: Kita berbagi dengan yang lain bu. F-P.GERINDRA (RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO): Sedikit saja, sedikit saja. Kepolisian tolong itu terkadang mereka masih belum menindaklanjuti dengan baik, lalu maaf terakhir-terakhir. Program kedepan apa yang akan dipersiapkan dan dijalankan untuk menanggapi permasalahan ketidaksiapan rakyat untuk kemajuan teknologi yang lambat laun akan memasuki desa-desa ke pelosok yang berkaitan dengan permasalahan soal pornografi karena saat ini laporan sudah masuk dari luar negeri dari Amerika bahwa Indonesia peringkat pertama child pornography atau child abuse material. Terima kasih untuk model perlindungan perempuan lanjut usia dan seterusnya yang tadi sudah disebutkan satu persatu. Mohon untuk juga dibagikan kepada kami agar kami sebagai anggota DPR RI juga mengetahui apa saja yang menjadi pencapaian dari Kementerian PPPA selama ini. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam.
14
Jadi pertanyaan Ibu Saras ini 5 sekaligus, kalau saya satu saja bu, berapa jumlah tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri? Jumlahnya saja, tidak usah ditanya perlindungannya. Ibu tahu tidak? Kalau tidak ya bagaimana memberdayakan dan melindunginya? Ini jumlah ya? Jumlah manusia Indonesia, rakyat Indonesia, tugas negara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Kalau yang melindungi, jumlahnya berapa tenaga kerja wanita. Nanti kita diskusi yang lainnya itu belakangan saja. Itu titipan pertanyaan saya yang lain. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH., M.Kom,I): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Yang kami hormati Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta jajarannya, Yang kami hormati Bapak Pimpinan dan kawan-kawan Anggota Komisi VIII, Nama saya H. Achmad Fauzan Harun dari Dapil DKI I Jakarta Timur, Partai Persatuan Pembangunan, partai satu-satunya yang berazaskan Islam, maka pantas kalau menyuarakan Islam. Islam betul-betul menghargai terhadap perempuan. Sebelum Islam datang pada zaman jahiliyah, perempuan itu tidak ada harganya. Masya Allah, tapi dengan Islam alhamdulillah perempuan bisa ditempatkan pada tempat-tempat yang terhormat. Perempuan kalau dilihat dari kejadiannya dibuat dari tulang rusuk maka bapak-bapak kalau punya anak perempuan dan tentu punya istri ya perempuan iya kan? Cara membinanya tidak boleh keras-keras karena dijadikan dari tulang rusuk. Kedua, perempuan di dalam Islam betul-betul kita lihat dari sejarah Rasul dari 25 Rasul, tidak ada satupun yang dijadikan nabi atau Rasul. Ini kita bisa mencari gambaran, menarik gambaran kenapa perempuan tidak dijadikan Rasul tapi di dalam Islam, di tempatkan pada tempat yang mulia. Melihat kejadian-kejadian yang terjadi banyak di sana-sini, terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak. Sampai-sampai tahun 2013 tercatat 279.760 kasus kekerasan terhadap perempuan di seluruh Indonesia. Masya Allah, siapakah yang bertanggungjawab terhadap kasuskasus ini? Tentu Komisi VIII harus bertanggungjawab, setuju? Termasuk. Harus, termasuk KETUA RAPAT: Mohon dipersingkat Pak Kyai. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH., M.Kom,I): Baik. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak itu didominasi oleh kekerasan seksual. Memang ketika Nabi Adam di lahirkan di dunia. Diciptakan, bukan dilahirkan karena tidak ada ibunya. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH., M.Kom,I): Kemudian disandingkan dengan Siti Hawa lalu apa yang terjadi? Nabi Adam disandingkan di sampingnya Siti Hawa perempuan yang cantik, lalu mereka langsung memeluk, disini agama jangan dipeluk dulu, belum menjadi halal, ini banyak kyai yang supaya merenung juga. Oleh karena itu naluri dari laki-laki itu senang perempuan dan naluri dari perempuan juga senang laki-laki. Oleh karena itu banyak kasus seksual. Nah, Ibu Menteri, kalau lihat program-programnya bagus Bu Menteri, tetapi tolong ada program-program pendekatan akhlaktul karimah. KETUA RAPAT:
15
Lebih fokus lagi Pak Kyai. Satu-dua-tiga pertanyaan lagi tapi langsung. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH., M.Kom,I): Sudah, saya sudah cukup pokoknya. Maksudnya kita ini jangan melakukan tindakan pencegahan saja tetapi bagaimana pembinaan akhlaktul karimah diterapkan begitu ibu, dari semua lapisan baik di rumah tangga, di tempat kerja, di tempat, di Komisi VIII, kan ini sudah berapa persen perempuan ini? 30% ada Pak ya? Ketika saya memimpin Kanwil juga perempuan saya jadikan pejabat, 30% Pak. Ketika Jokowi jadi presiden juga menteri-menterinya banyak, 30%. Itukan karena memegang komitmen bagaimana perempuan supaya diberdayakan. Demikian. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Saya terpaksa memotong hak konstitusional beliau ini, karena memang tugas pimpinan itu memang mengatur jalannya sidang supaya lebih cepat selesai, semua orang dapat kebagian. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Nama saya Samsu Niang, daerah pemilihan Sulawesi Selatan II Partai PDI Perjuangan. Setelah tadi saya melihat pemaparan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan saya melihat data yang ada mulai 2013-2014, terkait dengan kekerasan perempuan dengan yang begitu meningkat dari 2013 begitu 2014 juga meningkat, perdagangan perempuan juga meningkat 2013-2014. Terkait TKI juga tindak kekerasan anak juga meningkat, seksual juga meningkat, perdagangan anak juga meningkat, anak terlantar juga meningkat, narkoba, anak-anak terlibat narkoba juga meningkat, semua meningkat 2013-2014, terus. Pertanyaan saya, apa tugas Kementerian Perempuan disini? Pemberdayaan perempuan terhadap persoalan-persoalan ini. Kalau saya melihat tidak ada kerja mereka ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan terhadap persoalan isu-isu yang aktual ini. Diperjelas lagi dari anggaran mereka, 2014 realisasi program mereka itu hanya 29%, sedikit sekali, dia tidak mampu menyelesaikan anggaran mereka. Jadi apa yang bisa diperbuat ini saudara-saudara dari Komisi VIII terhadap Menteri Pemberdayaan Perempuan ini. Dia tidak mampu menyelesaikan anggarannya, hanya 29% penyerapannya. Mana ini kira-kira ini? Saya pesimis disini, Pak Ketua, ini terhadap persoalanpersoalan ini. Pesimis sekali, sementara kita tahu disini di Komisi VIII ini banyak sekali aktivis-aktivis perempuan. Kira-kira solusinya dimana ini Kementerian Perempuan ini dalam rangka untuk ke depan ini. Apa bisa tidak menurunkan tingkat partisipasi terhadap persoalan-persoalan isu yang seperti ini untuk anggaran 2015. Kalau saya lihat anggaran 2015 juga ini, saya juga belum melihat program yang greget dalam rangka untuk mencarikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada di 2013-2014. Minimal ada target. 2015 perdagangan anak sudah sekian turunannya, perdagangan perempunan sekian penurunannya, itu tidak jelas di program mereka ini. Jadi saya melihat ini 2015, menteri baru, harus ada jelas programnya disini. Kalau tidak kita akan evaluasi. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. 16
ANGGOTA…: Interupsi pimpinan, Mohon maaf, interupsi pimpinan. Tadi saya mengetahui bahwa rekan saya meng-quote atau menyatakan ada 29% atau 31% dan seterusnya, ini kami dapatkan dari TA Pak. Yang kami dapatkan barusan dari Kementerian ini hanya untuk mengkoreksi saja, saya tidak tahu kenapa sangat besar sekali perbedaannya dari yang kami dapatkan dari TA dengan yang, KETUA RAPAT: Itu sampai Juni. Itu yang tadi disebut Pak Samsu sampai Juni. ANGGOTA....: Jadi harus ditekankan bahwa yang kita lihat dengan program perlindungan anak itu 87,66% bukan 29%. KETUA RAPAT: Jadi sekaligus mengkoreksi tapi yang jelas Pak Samsu Niang, sekarang kita lagi evaluasi Pak bukan nanti kita evaluasi, sekarang ini kita lagi evaluasi Pak, Ibu Menteri dan saudara-saudara pejabatnya. ANGGOTA…: Permisi, maksud saya 4 Juni cuma persoalannya, realitanya memang tidak ada progressnya yang bagus 2013-2014 makanya saya berharap ini menteri yang baru ada progress ke depan ini, mudah-mudahan begitu. KETUA RAPAT: Jadi Bu Menteri, jangan sampai Bu Menteri itu hanya mendatangi seminar, membuka seminar, ketemu dengan. Wong kadang KPAI misalnya lebih terkenal begitu iya kan daripada menterinya atau Komnas Perempuan misalnya, itu lho maksudnya. Jadi kita support ini Pak Samsu ya? Kemudian Ibu Hj. Desy Ratnasari kami persilakan. Kalau memang jelas ini programnya kenapa tidak begitu? Tapi kalau tidak ini bikin program saja susah. Itu maksudnya Pak Samsu nya mungkin dengan semangat yang berapi-api. Terima kasih Pak Samsu. F-PAN (HJ. DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabrakaatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII dan juga kepada Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
17
Selamat datang, terima kasih atas kehadirannya dan sudah meluangkan waktu untuk bisa berkerja sama dengan kami disini beserta jajarannya. Ada tiga poin yang ingin saya tanyakan. Terkait dengan membaca paparan Ibu Menteri beserta jajarannya, di halaman 3 dan halaman 4 yaitu power point nomor 5, 6 dan 7, Lalu kemudian poin permasalahan di power point 15 dan 16, saya melihat disitu langkah-langkah strategis dan program prioritas yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Yang ingin saya tanyakan adalah sama seperti yang tadi yang disampaikan, program strategis dan realistis apa yang akan dilakukan dan itu baru, yang baru, yang sudah Ibu dan jajaran persiapkan untuk kemudian bisa menjawab permasalahan baik di bidang pemberdayaan perempuan maupun perlindungan anak karena saya belum melihat paparan yang realistis dan operasional dan strategis di paparan ibu, itu yang pertama. Yang kedua, sejauhmana rencana anggaran yang merupakan perwujudan dukungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap program KPAI yang mana anggaran KPAI itu melekat kepada Kementerian yang Ibu pimpin. Yang ketiga berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Maman, tentang UndangUndang Kesetaraan Gender. Barangkali dari seluruh pemaparan saya selalu membaca tentang kesetaraan gender dan gender-gender yang selalu diungkapkan oleh paparan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang mana ketika itu kemudian masuk ke dalam ranah buatan Rancangan Undang-Undang Keseteraan Gender, justru kata gender inilah yang menjadi barrier atau menjadi penghalang yang tidak bisa tembus. Apakah dari pihak kementerian sendiri sudah berpikir atau kemudian memiliki strategi lain untuk menggolkan Rancangan Undang-Undang ini sebagai inisiatif dari pemerintah yang kemudian mengganti kata gender itu yang dari tahun ke tahun hal itu tidak bisa jebol sebagai sebuah Rancangan Undang-Undang. Supaya kalaupun kalaupun Komisi VIII ingin bersinergi dengan pemerintah untuk menggolkan Rancangan Undang-Undang ini, menjadi lebih mudah di tahun-tahun mendatang. Itu saja Pimpinan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Bu Hajjah. F-P.NASDEM (Drs. KH. CHOIRUL MUNA): Terima kasih ketua. Rekan-rekan Komisi VIII yang terhormat, Saudara Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta jajarannya yang kami hormati, Melihat dari apa yang ada di awal kita melihat, kalau kita melihat yang ada dari kajian tenaga ahli dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kami sangat ngeri bu, apalagi masalah yang berhubungan dengan perdagangan perempuan. Oleh karenanya, saya juga cenderung cocok dengan Bapak Ketua, langkah ke depan yang riil yang akan dilakukan itu apa untuk memayungi persoalan-persoalan masalah perdagangan perempuan ini. Karena human trafficking di Indonesia adalah luar biasa, yang terbesar di dunia ini. Oleh karenanya, saya mohon betul-betul program yang riil karena sebetulnya perempuan ini, kalau namanya ada suatu pembekalan khusus masalah-masalah yang berhubungan dengan leadership ataupun yang berhubungan dengan masalahmasalah character building untuk dikedepankan, yakin orang tidak mau kalau namanya dilecehkan 18
begitu saja. Oleh karenanya, saya mohon betul program riil ke depan dari Kementerian yang ibu pimpin. Sekian saja. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak H. Choirul Muna. Kemudian berikutnya Bapak H. Fikri. F-PKS (Drs. ABDUL FIKRI FAQIH, MM): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Ibu Menteri dan jajarannya. Saya Abdul Fikri dari Fraksi PKS, Jawa Tengah IX Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kabupaten Brebes. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Pertama saya kepingin usul, bahwa perempuan ini definisinya kalau bisa jangan terbawa definisi barat. Jadi kayaknya kalau definisi barat ini perempuan sumber masalah sehingga harus diatasi semua masalahnya. Programnya mengatasi semua problematika perempuan. Kalau bisa misalnya istilah kesetaraan gender kenapa tidak misalnya kita ini keadilan gender, misalnya begitu, perempuan versi Indonesia karena pemahaman orang Indonesia juga dinamis sampai ada Ibu Kartini dan seterusnya, pertama. Kemudian yang kedua, ini program yang baik, yang bersahabat itu sesungguhnya tidak hanya mengatasi problematika dan masalah perempuan tapi pemberdayaan sebagaimana namanya, pemberdayaan perempuan tetapi kurang dirasakan, kebawah itu kurang terasa bahkan yang menonjol itu afirmasi-afirmasi. Afirmasi ini kan menganggap perempuan tidak bedaya sehingga dipaksa supaya 30%, supaya ini apa segala semacam, hasilnya belum ada laporan juga. Tadi bu menteri menyampaikan 30% bahkan rata-rata partai politik menyodorkan calon itu 37%. Yang jadi berapa, kita tidak ada report-nya. Mungkin juga di semua sektor itu yang kedua. Jadi saya kira ini masukan. Jadi kalau nanti biar sinergi dengan Komisi VIII. Empowerment saya kira lebih menarik daripada Inter menjadi lebih menarik daripada program yang sifatnya afirmatif. Kemudian selanjutnya program perempuan ini khususnya yang berkaitan dengan keadilan gender itu ada di kementerian dan lembaga yang lain, ini model koordinasinya seperti apa saya ingin tahu kemudian juga apa ada rekap anggarannya. Jadi kayak anggaran 20% pendidikan itukan tidak hanya di Kementerian Pendidikan ternyata, di semua Kementerian ada dan itu direkap 20%, sehingga APBN sesuai dengan Konstitusi begitu padahal di Kementerian Pendidikan tidak 20%. Ini saya ingin informasi tentang itu termasuk juga koordinasi dengan NGO atau LSM yang atau komunitas peduli perempuan dan anak. Kemudian yang terakhir, saya dengar banyak NGO luar negeri yang masuk kesini, bahkan menempel di bukan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan, tetapi beberapa di antaranya ada di Pemberdayaan Perempuan tapi ada juga di Bappenas, seperti misalnya CTZ yang sekarang jadi CIZ misalnya. Itukan mengawal betul program ini, gender-gender ini. Ini kami minta informasi apa rekapitulasi, mereka menghabiskan dana berapa sebetulnya? Apa anggaran yang dikelola atau ditumpahkan disini bentuknya seperti apa? Misalnya apa Hibah atau apa dan seterusnya atau kompensasinya apa? Ada evaluasinya tidak sebab ada yang beririsan dengan Kementerian Kesehatan misalnya program tadi kematian ibu dan anak, ada emas misalnya, Program Emas, itu apa ada di kepanjangannya bahasa Inggris saya lupa.
19
Jadi yang terakhir itu dengan lembaga internasional karena di Badan Nasional Penanggulangan Bencana saja, itu semua diatur dengan regulasi, ini apa diatur juga dengan regulasi yang berkaitan dengan lembaga internasional apalagi NGO, kemudian masuk ke wilayah perempuan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Termasuk anak juga itu bu. Lembaga anak itu banyak sekali, tidak jelas itu kadang kapankapan apa? Orientasinya apa kok datang ke Indonesia, campur-campuri itu. Berikutnya Pak Hasan Aminuddin. Silakan Pak. F-NASDEM (DRS.HASAN AMINUDDIN, M.Si): Yang saya hormati Pimpinan dan segenap Anggota DPR RI Komisi VIII. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Ibu Menteri, Bunda Yohanna dan segenap anak buahnya yang saya hormati dan yang saya banggakan, Tupoksi cukup jelas dan ini pondasi, pondasi pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Namun apa daya? Sebagaimana Pak Ketua menyampaikan tadi, modal cupat kata orang Jawa, hanya sedikit kata orang Papua, bagaimana mengurusi problem dari Sabang sampai Merauke ini untuk perempuan dan anak rakyat Indonesia ini mayoritas sudah perempuan, yang berkumpul di ruangan ini mayoritas perempuan, terancam laki-laki. Akan sependapat Insya Allah, saya tidak akan marah bu, tenang. Saya akan mem-backup lahir dan batin program ibu ini, Bunda Yohanna asalkan jelas. Nama saya Hasan Aminuddin Fraksi Partai Nasdem, Dapil II Jawa Timur. ProbolinggoPasuruan. Yang saya inginkan Bunda Yohanna ini agak galak, jangan kalah dengan Susi bu. Menyambung dari beberapa pendapat, coba sampean lakukan, suaranya agak gagah, agak galak. Manuver politik karena menteri adalah jabatan politik, stop TKW, sudah. Insha Allah semua akan setuju ini. Stop kalau TKW biar galak. Kalau Susi menenggelamkan kapal, bunda ini stop TKW sehingga do'a kyai tidak diplesetkan kata Ustaz .. tadi, mawwaddah, emak di Jeddah, bapak di rumah. Coba agak galak dikit bu, itu yang pertama. Yang kedua, berbicara gender yang disorot ini kan jabatan di politik, 30%, 30%, di eksekutif itu lho bu, Bunda Yohanna coba gedor institusi yang lain apakah jabatan di eksekutif TNI dan Polri itu sudah sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan? Posisi wanita. Saya belum dengar ada seorang Danramil, perempuan. Kalau bupati, walikota sudah mayoritas Insya Allah, sudah ada lah, walau dianggap pemimpin perempuan haram, di dapil saya bupatinya perempuan, karena istri saya. Coba sampean galak, marahai KASAD itu bu, Kapolri marahi. Mana ini Kapolsek perempuan, Kapolres perempuan. Sekali lagi, jabatan-jabatan di eksekutif yang saya tanyakan dimanakah posisi perempuan, karena yang disorot selalu di legislatif ini. Kuota perempuan, kalau tidak 30% dimarahi orang perempuan. Sekarang laki-laki marah, dimana di legislatif ini posisi perempuan yang di eksekutif terutama yang di TNI/Polri. Jadi saran dua hal ini agak galak dan agresif untuk berkoordinasi agar supaya ada sinkronisasi kebijakan dengan Kementerian yang lain. Gelas tidak boleh di Kementrian Sosial tapi isinya yang menyangkut perempuan dan anak, ambil kursi itu, kurangi dana APBN itu. Sekali lagi gelasnya boleh berbunyi untuk kepentingan kesehatan anak dan seterusnya yang di kementerian namun isinya Ibu Menteri Yohanna, minta pada saat Raker-raker dengan kementerian, Menko, apa Menko Mbak Puan itu. Kemanusiaan itu, nanti akan juga dinasihati oleh Komisi VIII ini. Minta bu, isinya yang menyangkut perempuan dan anak diminta agar supaya modal untuk membangun bangsa dari Sabang sampai Merauke ini tidak hanya sebatas 200 miliar. Kalau di Pemda inikan hanya satu satker, 200 miliar. Ini 20
kok menteri dananya 200 miliar. Bagaimana mau bermodel, kalau modalnya tidak cukup. Barangkali sekian, menyambung dan menguatkan apa yang disampaikan Pak Ketua Komisi tadi, program kabinet kerja-kerja-kerja untuk bunda ini agar supaya agak konkrit, serius, fokus, tidak sama dengan Kementerian sebelumnya yang melankolis, agar rocker sedikit bu. Sekian terima kasih. Wallahu muwafiq illa huwamin thariq. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Hasan. Di provokasi ini ibu menterinya karena anggarannya, anggaran ongkos saja masih ada ini, transport sama biaya hotel semuanya 200 miliar. Kita masih ada 7 orang lagi ini Ibu, waktunya sudah mulai habis, karena itu saya mohon lebih fokus ya? F-PG (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, SH., M.Hum): Terima kasih Pimpinan dan kawan-kawan yang saya banggakan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Ibu Menteri Yohanna dan jajarannya yang saya banggakan. Pertama, saya sudah nanti saja. Pertama, saya ucapkan selamat untuk Ibu Menteri karena baru dilantik kemarin, tentunya baru penyesuaian, tentunya juga baru buat program-program, action juga belum 10% mungkin, saya mengerti itu, saya bantu bu dan saya bangga punya menteri perempuan. Banyak sekali sekarang perempuan-perempuan menjadi panglima di depan, kebanggaan perempuan karena saya lahir dari perempuan. Ayo kita berdayakan bu perempuan bu. Jadi tidak seperti cabe digigit langsung pedas, jadi saya hari ini ketemu Ibu Menteri dan jajaran tentunya kita sama-sama menjadi mitra untuk melaksanakan apa yang dibutuhkan rakyat, supaya rakyat bisa mendapat pemenuhan haknya, tidak kehilangan hak konstitusionalnya. Pimpinan, ini baru dihitung. Jangan dihitung tadi, ini baru dihitung ke depan menitnya Pimpinan. Jadi Bu Menteri, yang mau saya tanyakan sama Ibu Menteri, mudah-mudahan nanti kita bersama-sama dayagunakan saya bilamana nanti kalau saya reses, saya ingin bersama-sama berdampingan dengan jajarannya kalau memang Ibu Menteri banyak tugas karena memberdayakan perempuan dan melindungi perempuan dan anak ini sangat harus diutamakan dan sangat emergency. Salah satu contohnya di Boyolali ibu, saya bacakan ya. Saya kebetulan, saya Dapil saya itu Jawa Tengah V, Boyolali, Klaten dan Solo Kota dan Kabupaten Sukoharjo. Itu tanggal 8 Januari kemarin itu ada namanya anak berusia 5 tahun itu disodomi, terus juga ada anak juga dicabuli, itu ada di Solo Pos, sama-sama tapi tangalnya berbeda, setiap hari ada terus. Terus bayi tewas membusuk di selokan itu di Solo Pos juga, itu tanggal 12 Januari, terus juga termasuk penemuan bayi di pinggir Bengawan Solo itu dua hari berturut-turut, itu di Solo Pos juga dan juga termasuk di sungai dalam kondisi tidak utuh lagi, yaitu bayi. Nah itu tanggal 10 Januari. Berarti inikan setiap hari ibu, setiap hari. Termasuk di rumah sakit saja itu di ... di toilet itu juga ada korban dari anak itu 9 Januari, penemuan bayi di Solo, di rumah sakit itu saja ada coba. KETUA RAPAT: Bu, sudah tiga menit, yang tadi tidak saya hitung. Yang pas ibu masuk tadi sudah 3 menit, mohon dipersingkat bu.
21
F-PG (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, SH., M.Hum): Selesaikan nanti diluar ruangan ini, Pak Ketua. Ini info untuk Ibu Menteri dan jajarannya. Tentunya saya harapkan betul, nanti saya reses di Dapil saya mohon untuk juga dapat suatu perhatian. Kita bersama-sama bekerja karena kita ini kerjanya juga kegiatan sosial untuk masyarakat. Yang mau saya tanyakan terakhir adalah target. Kalau tadi kan mengenai sakit-sakit terus, sekarang target kebanggaan perempuan sekarang ini. Kalau ada perempuan yang potensi apa yang Ibu lakukan untuk ke depannya? Misalnya ya dia sebagai balon. Sekarang kan mau Pilkada. Bagaimana mendorong perempuan yang berpotensi untuk yah menjadi kepala daerah dan yang lainlain juga termasuk saya mau tanya saya ibu. Berapa jumlahnya perempuan di legislatif yang menjadi kebanggaan kita? Saya ini bukan mengetes tapi ini yang menjadi kebanggan ibu. Suatu saat nanti untuk mencadangkan anggaran. Kalau minta anggaran itu ya jangan sedikit. Mulai sekarang ke depan itu yah harus banyak. Untuk apa? Untuk mencadangkan perempuan-perempuan yang berpotensi supaya ibu bisa satu mendorong supaya bisa melakukan sesuatu untuk ke depan karena perempuan ini bisa melakukan segala-galanya, menyelesaikan masalah tanpa masalah, ayo. Terima kasih. Demikian Ibu. Jadi saya mendukung program Ibu. Jadi ayo bersama-sama, enakkan? Terima kasih Pimpinan itu saja. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Ibu Endang Srikarti Handayani yang sudah ikut membantu nanti Bu, dicatat ruangan berapa bu kamarnya? F-PG (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, SH., M.Hum): Ibu Menteri dan jajaran, Saya di 1322. Monggo, silakan mampir di ruangan saya, kalau di ruangan ini tidak cukup untuk waktu. F-P.NASDEM (Hj. TRI MURNI, SH): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII beserta Anggota Komisi VIII, Yang saya hormati Ibu Menteri PP dan PA beserta jajarannya, Pada kesempatan ini saya ingin bertanya untuk beberapa hal. Yang pertama, masyarakat yang dalam hal ini disuarakan oleh beberapa pihak seperti jaringan kerja Prolegnas pro perempuan atau JKP3, LPH APIK, Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, Kalyana Mitra, Yayasan TIFA, mendesak agar segera disusun Undang-Undang Pemerkosaan dan Sistem Peradilan Keluarga dan juga Rancangan Undang-Undang KKG. Saya mengharapkan Kementerian PP dan PA terhadap desakan masyarakat tersebut untuk merespons. Menurut hemat saya, Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG), sangat diperlukan untuk memberi pijakan hukum yang tegas dalam rangka menghapus diskriminasi karena alasan gender di berbagai bidang seperti dalam pendidikan, kesehatan, kehidupan politik, pengisian jabatan publik, pencarian rasa keadilan di mata hukum, upaya perlindungan perempuan dalam konflik sosial.
22
Selanjutnya, salah satu isu krusial strategis dalam konteks PP dan PA adalah Kekerasan dalam Rumahtangga (KDRT) yang masih menjadi pemberitaan hangat. KDRT diberi makna sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan dan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Instrumen hukum itu telah cukup, antara lain UndangUndang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UndangUndang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pertanyaan, ditinjau prospektif tugas, fungsi pemegang otoritas terkait dengan pelaksanaan kedua instrumen hukum tersebut, aspek manakah yang paling penting, apakah upaya hukum, ataukah upaya pendidikan dan pemasyarakatan, aspek kehidupan keagamaan, ekonomi, sosial budaya/moral, mental, psikologis ataukah sinergi antar berbagai aspek tersebut serta bagaimana merealisasikannya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Berikutnya Bapak Raden Mas Syafi'i. F-GERINDRA (HR.MUHAMMAD SYAFI’I, SH, M.Hum): Terima kasih. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati. Ibu Menteri beserta jajaran yang saya hormati. Beberapa kali dalam pendidikan formal, saya disuguhi video yang sangat mengharukan ketika seorang bayi mau dilahirkan ketakutan. Kemudian diyakinkan oleh Allah, dia aman karena di dunia dia dikawal oleh seorang Malaikat bernama ibu. Saya ingin merubah mindset pemikiran ini, kenapa? Saya tidak melihat ada keterkaitan ibu dengan anak dalam pembahasan yang baru dibacakan ibu menteri tadi. Saya ingin mengingatkan bahwa yang paling-paling tepat melindungi anak yang sekaligus itu akan menyadarkan ibu tentang fungsi dan peranannya bukan Undang-Undang Kesetaraan Gender, tapi komitmen ibu mengurus anak. Karena itu, saya mengusulkan Undang-Undang itu bukan Kesetaraan Gender, tapi Undang-Undang tentang Peranan Perempuan Indonesia. Yang kedua, dengan itu maka kita akan menjawab keinginan kawan-kawan, program baru apa? Terobosan apa yang akan dimainkan oleh menteri yang baru ini. Saya sarankan, dalam UndangUndang itu dimuat pelatihan bagi ibu untuk mendidik dan mengasuh anak disini tidak ada ini. Bagamana mungkin kita melindungi anak dan ibu berperan dengan positif, tidak ada keterkaitan itu. Yang kedua, bagaimana anak menjaga budaya yang ada dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini misalnya tentang bagaimana dia meningkatkan pemahaman keagamaan dalam kehidupannya. Saya tidak melihat ada keberatan dari Menteri Peranan Wanita yang lalu, bukan yang sekarang ketika Polri melarang ibu-ibu pakai jilbab. Ini melanggar Undang-Undang dan ini bentuk kekerasan terhadap perempuan yang tidak terlindungi oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan karena itu saya titip, ini menjadi program terobosan ibu, karena pelarangan berjilbab itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kebebasan Beragama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Etnis dan Ras, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tolong dipikirkan untuk mengefektifkan KPAI karena 10 miliar untuk 34 provinsi, luar biasa memalukannya juga untuk pelindungan anak, 12 miliar untuk 82,6 juta anak, ini luar biasa 23
memalukannya. Tapi ini akan efektif kalau program-program PP itu terkait dengan PA. Janganlah perempuan diberdayakan untuk menjauhi anaknya tapi buatlah Undang-Undang yang dalam UndangUndang itu jelas fungsi utama ibu adalah bagaimana mendidik dan membesarkan anak. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Yang berikutnya, Pak Jalaludin Rakhmat. F-PDIP (DR. JALALUDIN RAKHMAT, M.Sc): Bismillaahirrahmaanirrahiim. Saya kira dua minggu yang lalu seluruh bangsa Indonesia diguncangkan oleh peristiwa kecil, tapi menyimpulkan apa yang terjadi pada anak dan orang tua sekarang ini. Jadi seorang anak kecil dari sebuah sekolah Islam gantung diri di lemari dan sekarang kita menemukan bahwa ia gantung diri karena pertama deprivasi paternal, artinya ia dipisahkan dari orangtuanya, dari ayah dan ibunya dan yang kedua, konon juga menurut berita dia dipengaruhi oleh media, oleh komik yang berasal dari Jepang dan komik itu mengajarkan teknik-teknik bunuh diri yang efektif dan maaf Pak ketua. Saya tinggal dua menit sajalah. Tapi saya ini berasal dari Partai PDI Perjuangan yang tugas saya bukan hanya meminta kepada Ibu Menteri untuk memberikan program yang baru, program yang riil, program yang bagus tapi tugas saya ialah memperkuat program Ibu Menteri dan menambahkan saran-saran. Sangat mudah untuk saya mengkritik Ibu Menteri yang baru bekerja mungkin beberapa bulan dengan anggaran yang sudah ditentukan sebelumnya dan kemudian harus diminta pertanggungan jawab dan dikritik habis-habisan di Komisi VIII. Jadi buat saya sangat mudah. Jadi Pak Ketua, izinkan saya ingin memberikan beberapa saran sambil melanjutkan program yang sudah ada disini. Pertama misalnya gejala deprivasi maternal atau paternal yang terjadi di Indonesia sekarang ini mungkin bisa dikurangi, diminimalisir dengan program-program Ibu Menteri. Salah satu contoh, disini ada program Ibu Menteri untuk yang bernama gerakan perempuan pekerja sehat produktif. Mengapa tidak dibikin juga gerakan orang tua penuh kasih, namanya boleh apa saja tapi pemerintah mendorong gerakan penuh kasih dan gerakan itu antara lain melaksanakan saran dari Pak Romo yaitu ada training-training untuk jadi orang tua yang baik, good parenting, ada perkumpulanperkumpulan untuk berbagi informasi tentang good parenting dan boleh jadi juga dan saya menemukan bahwa deprivasi maternal atau paternal itu bukan hanya karena orangtuanya tidak ada tetapi orang tua hadir tapi dia tidak cukup memberikan cinta kasih atau komunikasi yang dijalankannya adalah komunikasi kekerasan (violance communication), semua itu memerlukan pelatihan yang efektif dan dibantu dan didorong oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kemudian yang terakhir saja, jadi saya terkesan betul di Jerman itu setiap kali anak, setiap kali Ibu melahirkan seorang anak dia mendapat bantuan keuangan dari Negara, sehingga kawan-kawan saya yang belajar di Jerman berusaha melahirkan anak sebanyak-banyaknya disana, karena menambah penghasilan, menambah fee dia dan disini seringkali terjadi ibu-ibu yang menelantarkan anaknya, jadi TKW atau jadi apa saja karena masalah finansial. Sekiranya pemerintah bisa dan kita semua di Komisi VIII bisa mendesak supaya program anggaran belanja Ibu Menteri itu ditambah. Kita melihat anggaran belanjanya tidak sampai satu triliun, hanya 200 miliar saja untuk katanya perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Ini bukan saja mimpi besar barangkali, tapi itu juga pelecehan terhadap kementerian ibu. Jadi saya kira Komisi VIII siap sedia membantu Ibu untuk menambah anggaran itu sehingga bisa dirumuskan program muka baru yang lebih efektif. Terima kasih Bapak Ketua. Saudara-saudara peserta rapat. 24
KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Jalal. Kita sudah 16.30 WIB, apakah kita berhenti sampai disini atau kita kasih kesempatan yang bertanya masih ada tujuh orang lagi sebetulnya ini atau kita break shalat nanti masuk lagi? Atau tambah 15-20 menit lalu selesai? ANGGOTA…: Pak Ketua, Sebagai input, kalau memang sekiranya yang tujuh tersisa itu kurang lebih kontennya, pertanyaannya sama dengan rekan-rekan yang sudah diungkapkan, saya pikir dengan legowo, rekanrekan yang lain mengurungkan niatnya untuk bertanya, kalau memang kontennya sama, kecuali kalau memang kontennya berbeda. Terima kasih Pak Ketua. ANGGOTA…: Boleh saya Pak? Satu menit saja Pak. KETUA RAPAT: Ya, silakan Pak. ANGGOTA…: Terima kasih. KETUA RAPAT: Soal waktu Pak, ya. Ini soal waktu dulu Pak. Maksud saya, soal penambahan waktu karena waktunya sudah habis. ANGGOTA…: 15 menit Pak waktu ditambah, tapi saya pakai dua menit saja Pak. KETUA RAPAT: Sebentar Pak, ini masih soal waktu dulu kalau selalu berbicara masih banyak gilirannya. ANGGOTA…: Oh boleh, 15 menit boleh Pak.
25
Mau ditambah berapa jam Pak? Saya setuju saja. KETUA RAPAT: Sebentar nanti saya kasih kesempatan Pak. Cuma saya minta kesepakatan kita bersama untuk menambah berapa lama lagi atau tawaran skors tadi atau apa? ANGGOTA…: Setuju, setuju setengah jam. Saya pikir mungkin 30 menit idealnya. Pak, izin. Kita ini sudah dikenal dengan kondisi yang masih eje-eje atau masih belum populer. Jadi mari kita juga membantu Ibu Menteri, semua harus kita dengarkan supaya kita meningkat. KETUA RAPAT: Tawaran waktu saja bu. Jadi kalau 21. Kalau 7 kali 3 menit, 21 menit. Berarti kita sepakati kita kasih waktulah paling maksimum 30 menit ya? Maksimum 30 menit, kalau bisa 5 menit selesai tapi maksimum 30 menit. Bagaimana bu? Setuju ya? ANGGOTA…: Terima kasih Pimpinan, saya kira saya yang terakhir tadi. Terima kasih. KETUA RAPAT: Sebentar bu, lagi cari pertanyaan. Bagi kawan-kawan yang mau beribadah, boleh nanti menyusulkan 5 menit masuk lagi. F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA): Baik. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Yang saya hormati teman-teman Komisi VIII, Yang saya mengerti Ibu Menteri dan seluruh jajarannya. Saya disini terpaksa selalu mengatakan bahwa Komisi VIII itu Bu, komisi yang tidak populer. Kalau saya ditaruh di Komisi VIII, Bu Ledia juga pernah mengalami, oh, itu komisi buangan. Mungkin ini tergantung juga dari kenapa hanya dengan anggaran kecil itu maka kita dikasih cap yang tidak dibutuhkan, 219 miliar bu. Kalau di Komisi Pendidikan hampir 400 miliar, untuk peneilitian saja 1 triliun di Komisi X itu hampir 400 triliun. Bagaimana Bu kalau kita hanya 219 itu makanya kita dianggap komisi yang tidak terlalu banyak program yang bagus. Nah, sekarang kalau melihat besaran yang dianggarkan itu tidak sebanding dengan mimpinya Ibu, visinya Ibu, kementerian bahwa ingin mensejahterakan perempuan dan anak tapi denagan anggaran yang segitu, mana mungkin? Tidak mungkin bu semenara saya tidak lihat ibu ada program penelitian. Kalau kita ingin kesejahteraan, perlu 26
ada penelitian, perlu ada data, baru kita tidak berasumsi atau forecast, itu tidak bisa bu ibu menyampaikan program. Bagaimana ibu bisa meyakinkan, merasionalisasi kepada pemberi dana bahwa pemberdayaan perempuan dan anak ini tulang punggung untuk bangsa dan negara ini. Itulah bu yang harus Ibu sampaikan, jadi ibu berjuang bersama-sama dengan Komisi VIII Pak. Mari kita berjuang supaya anggaran ini, ini pelecehan, penghinaan menurut saya untuk pemberdayaan perempuan, kementerian ini. Jadi saya kira mari kita berjuang bersama dan untuk itu ada pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ibu mengimplementasikan program yang dimulai dari desa, itu sesuai dengan Nawa Cita karena persoalannya itu multidimensi. Nawa Cita sudah ada di butir sekian itu bahwa pembangunan dimulai dari desa, itu programnya apa? Nah yang selanjutnya, kalau memang kita ibu ingin menjadi trending, ini kasus MBA (Married by Accident) yang jadi penderita atau victim-nya adalah perempuan bu karena perempuan ketika dia punya anak di luar perkawinan, tidak boleh sekolah padahal dia ini harus merawat anaknya, yang laki pergi seenaknya saja, itu yang terjadi. Nah bagaimana ini bisa diangkat? Ini program dimana-mana bu sampai di desa juga ada, akhirnya perempuan juga yang menderita. Nah selanjutnya mengenai kesetaraan gender. Sebetulnya yang tidak ikhlas, laki-laki yang tidak mau disetarakan. Contoh vasektomi, keluarga bencana harus perempuan Pak. Kalau pakai pil ini gendut, kalau pakai ini. Laki-laki tidak mau melakukan vasektomi, itu ada sudah disarankan. Kalau itu bisa diangkat, karena laki-laki tidak ikhlas untuk disetarakan juga begitu lho, iya kan? Kemudian adalah pembelajaran perpolitikan bu. Ini disini bisa masuk untuk perempuan karena jumlah perempuan di legislasi turun. Saya lupa itu berapa persen jumlahnya turun. KETUA RAPAT: Oke Bu, mohon dipersingkat. F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA): Ini sudah selesai Pak. Jadi mungkin Pak, Wasssalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Kalau pimpinan mari kita buat Panja saja. Mungkin tidak sekarang, tapi Panja apa terserah pak supaya ada gaungnya ini apa dari Komisi VIII. Kita tidak pernah kedengaran, kita bikin saja Panja yang spektakuler, apa yang bisa kita rencanakan? Jadi saya kira itu saja. Mengenai yang lain-lain saya sudah punya tulisan, saya akan sampaikan kepada ibu usul-usul yang program di desa. Saya kira sekian dari saya. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam. Berikutnya Profesor Hamka haq. F-PDIP (PROF. DR. H. HAMKA HAQ, MA): Terima kasih.
27
Bapak Pimpinan Sidang, Pimpinan Komisi, Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak bersama jajarannya yang saya hormati, Rekan-rekan sekalian, Saya langsung saja tadi ada teman-teman saya. ada ustadz bicara soal ayat, soal kisah Nabi Adam dan sebagainya, saya hanya ingin menyampaikan satu saya peroleh dari orang-orang bijak. Dia mengatakan bahwa ketika anda melempar seorang anak atau bayi ke udara lalu menimangnya, lalu melempar lagi ke udara lalu menimangnya maka anak itu tertawa tidak menangis padahal ada kemungkinan anda melempar anak itu, anda membiarkan jatuh ke tanah, tapi mengapa dia tertawa? Katanya, bayi itu tertawa karena dia penuh harapan bahwa anda pasti menimangnya. Inilah yang kita harapkan bahwa generasi muda ini, anak-anak perlu diberi harapan untuk bisa hidup menjadi baik jasmani rohani ke depan. Jadi perlu banyak sekali tadi peristiwa-peristiwa yang sesungguhnya merusak harapan-harapan mereka. Merusak harapan mereka di bidang pendidikan, putus sekolah, merusak harapan mereka menjadi manusia terhormat karena seksual yang diperkosanya, dan banyak persoalan yang merusak masa depan mereka. Inilah yang barangkali perlu cermati oleh kementerian ibu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menyangkut tadi perlindungan anak itu. Kemudian soal pemberdayaan perempuan, selama ini masih sangat normatif belum ada action yang nyata. Memang ibu ini sebenarnya baru dua bulan lebih duduk sebagai menteri dari itu mempertanggungjawabkan seluruh apa yang telah dilakukan oleh menteri sebelumnya. Jadi kita mengerti bu kalau memang tadi itu ... memang begitu memang sudah demikian. Jadi sebenarnya masih sangat normatif soal masih berbicara seputar kesetaraan gender padahal sebenarnya pemberdayaan perempuan itu di samping ada perlindungan juga ada upaya mau meningkatkan rasa tanggungjawabnya. Jadi yang banyak dibicarakan tadi adalah perlindungan-perlindungan. Bagaimana perlindungan, bagaimana TKW supaya tidak dianiaya, tidak dilakukan pemerkosaan, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya, itu adalah pembelaan-pembelaan dari hak-haknya, dari segi pemberdayaan. Tapi belum kita dengar bagaimana mereka kita bisa tingkatkan rasa tanggung jawabnya dalam mensejahterakan keluarganya sendiri, misalnya pelatihan-pelatihan bikin bakso, pelatihan bikin mie, pelatihan bikin roti, bikin apa dan sebagainya yang sesungguhnya itu bisa menjadi nilai tambah bagi keluarganya. Ini yang barangkali jadi jangan kita hanya fokus memang sangat penting bagaimana berapa jumlahnya perempuan untuk menjadi Polri, menjadi KOWAD, menjadi PNS dan sebagainya itu kan dari proses politik pasti akan ke sana tapi dari segi pertanyaan, memang banyak kaitannya dengan kementerian lain seperti Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan sebagainya. Jadi mungkin memang ini mengapa pemerintah SBY dulu sangat minim memberi anggaran terhadap kementerian ini karena diharapkan kementerian ini punya jaringan lintas anggaran dengan kementerian-kementerian lain, itu yang perlu ibu lakukan ke depan. Bagaimana ibu mengelola kementerian ini dengan memperkuat akses ibu dalam lintas anggaran dengan kementeriankementerian lain. Kalau tidak Ibu harus melakukan usul anggaran baru dalam APBN-P itu. Kemudian yang terakhir yang ingin saya kemukakan, saya ini sejak tahun 1982 ibu, sering pulang balik Makassar-Papua, Jakarta-Papua, dan isu perempuan yang sangat populer yang saya dengar mulai tahun 1982 di Papua itu, ada istilah piara, piara perempuan. Contohnya begini, nelayannelayan BBM, BBM itu Buton, Bugis, Makassar. Nelayan-nelayan BBM ini bersandar di Pesisir Papua. Mereka tidak bawa istri tapi dia bisa peroleh istri baru dengan jalan istilahnya piara. Piara itu orang tua masyarakat Papua disana menyerahkan anak perempuannya di piara. Jadi ini perlu proses bagaimana itu Ibu melihat ini bagaimana proses perkawinannya, menurut hukum Undang-Undang Nomor 1 tahun '74 yaitu harus kawin menurut Syari'at agamanya masing-masing apakah Islam atau Kristen dan. Harus tercatat karena kalau ini berlanjut itu artinya penghinaan terhadap kaum perempuan di Papua. 28
Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumussalam. Berikutnya Pak Iqbal Romzi. Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari menteri yang kami hormati beserta jajarannya, Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati, Saya Mohamad Iqbal Romzi dari daerah pemilihan Sumatera Selatan II , Partai Keadilan Sejahtera. Ibu menteri yang saya hormati, Ada pantun yang ingin saya sampaikan mungkin di balik bait-bait itu juga tersisih pertanyaannya, Sanak boleh diajak ke kota, naik kendaraan merk Xenia, anak yang Soleh bagaikan permata, sebaik hiasan hidup di dunia. Bagaimana dengan kondisi anak-anak kita pada saat ini? Di televisi, kita melihat seorang anak terkunci dalam sebuah mobil pameran bagaimana kelengahan orangtuanya. Kemudian permasalahan-permasalahan yang sangat mendesak. Anak-anak kita dalam kondisi yang darurat perempuan juga dalam keadaan darurat karena itu saya ingin menyarankan keparat Ibu Menteri sesuai dengan RPJMN tahun 2015-2019, meningkatkan peran dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan, kemudian yang kedua melindungi anak perempuan dan kelompok marjinal. Saya rasa yang lebih darurat itu yang nomor 2, bagaimana melindungi anak perempuan dan kelompok marjinal. Oleh karena itu, program-program solutif apa yang bisa mengantisipasi dari rangkaian problematika yang terkait dengan perlindungan perempuan dan juga perlindungan anak ini. Yang kedua, ada kaidah yang mengatakan almuhafasob wa a'la qodimusoleh wa akhirul jadidil asyro kita tetap memelihara nilai-nilai program-program yang baik dan tetap menerima programprogram kebijakan-kebijakan strategsi yang lebih baik lagi 2014 anggaran kementerian ini adalah 194,2 milyar. Kemudian 2017 di 2015 ini. Oleh karena itu, barangkali hal ini penting untuk bagaimana dengan anggaran yang terbatas ini tapi program-program itu betul-betul menggigit dan bisa paling tidak menurunkan angka narkoba kemudian terhadap kekerasan terhadap anak, kemudian terhadap perlindungan terhadap perempuan, ini seperti itu. Jadi kita bisa memilah-milah mana yang sekarang harus diselesaikan dalam arti kita mengurangi kalau memberantas barangkali itu tantangan kita bersama, nah, ini mana pula yang memang bagus tetap dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya. Kadang-kadang orang juga berkilah waduh anggaran kita terbatas tapi kita berikan anggaran cukup tidak bisa memanfaatkannya, penyerapannya juga rendah. Nah, oleh karena itu, kami harapkan di 2015 ini betul-betul kementerian ini mengalami peningkatan-peningkatan secara signifikan dari segi pencapaiannya bukan saja terkait dengan outputnya, terlaksananya program itu tapi juga yang terpenting bagaimana outcome-nya program itu bisa berikan manfaat.
29
Yang ketiga Ibu, saya 2 periode di DPRD Provinsi. Yang namanya Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini Bu, dipanggil DPR ga mau datang kemudian di arahkan juga, ini tantangan ke depan. Oleh karena itu, baik pusat maupun daerah ini perlu sinergi dan perlu meningkatkan kapasitas skill kemampuan mereka ini, Bu. Jangan sampai sifatnya itu kadang-kadang programnya hanya copy paste saja, tidak ada umpamanya apa hal-hal yang baru, semuanya terikat tapi ini penting barangkali bisa menjadi muatan-muatan lokal. Karena itu, ini perlu jangan ada dana turun tapi mau diapakan ini, copy paste akhirnya asal terlaksana. Oleh karena itu, saya perlu ingin meluruskan tentang keadilan gender tadi. Jadi saya juga program apa pun Bu Menteri yang dirumuskan, yang akan dilaksanakan prinsipnya jangan sampai menabrak rambu-rambu agama, norma, moral, dan dan etika, ini penting bagi kita. Karena apa? kalau kita melabrak nilai agama itu tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan, kodratnya sudah seperti itu. Ke Padang Sidempuan membeli duku, pohonnya tinggi buahnya lebat, kalau tak ada perempuan tangguh takkan ada laki-laki kuat dan hebat karena ada 2 orang yang paling berjasa di balik lelaki yang hebat itu : yang pertama Ibunya yang kedua istrinya karena itu laki-laki butuh wanita, wanita butuh laki-laki jadi ini prinsipnya. Hadirin sekalian, Demikian saja barangkali yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Menjala kakapnya suaranya menderu, pohon menimpa ikannya mati, ada khilaf, salah, dan keliru mohon dimaafkan setulus hati. Wassalamua'laikum Warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Jadi dibalik seorang pria yang kuat itu ada wanita-wanita yang kuat. Jadi semakin banyak wanitanya berarti istrinya gitu apakah semakin kuat, ini jadi problem lagi nanti, multi tafsir. Baik. Yang berikutnya Pak Rahmat tadi ya, ini yang terakhir dari anggota. Saya persilakan, mohon dipersingkat juga Pak. F-PDIP (H.RACHMAT HIDAYAT): Bismillahirahmanirahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota DPR Komisi VIII, Ibu Menteri dan jajarannya yang saya hormati dan saya banggakan, Kalau dari saya duduk ini saya dengar yang disampaikan oleh para Anggota Komisi VIII ini adalah masukan kepada Ibu Menteri. Kalau saya beda Bu, karena saya tahu Ibu ini seorang profesor ini. Jadi selama saya menoton TV, melihat kekerasan dan terhadap perempuan dan anak-anak, seperti itu cara mengatasinya bu. Nah, sekarang kamu tanya kepada Ibu Profesor kira-kira di dalam rangka untuk mengatasi ini Bu, terobosan-terobosannya Ibu selain daripada yang sudah dikerjakan oleh yang sudah Bu. Terobosan-terobosan apa seperti apa sehingga bisa mengatasi persoalan itu. Itu saja saya ingin tanya kepada Ibu Profesor. Terima kasih.
30
KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Rahmat. Berikutnya dari meja Pimpinan, Pak Sodik Mudjahid. WAKIL KETUA (DR.IR.H.D.SODIK MUDJAHID, M.Sc/ F-GERINDRA): Terima kasih Pimpinan. Ibu Menteri yang saya hormati, Saya ingin bertanya sedikit dengan pemahaman Ibu tentang masalah wanita dengan visi Ibu, dengan pengalaman Ibu dan dengan berbagai tantangan masalah perempuan dan anak Indonesia. Mohon Ibu memberikan penjelasan yang profesional Bu ya. Apakah kapasitas kementerian negara cukup tidak Bu menurut Ibu mana kira-kira akan lebih efektif? Apakah Kementerian negara sekarang atau misalnya kalau tidak terpisah cukup misalnya dan Kementerian tekhnis tapi misalnya bergabung dengan Menteri Sosial? kira-kira menurut Ibu mana yang lebih efektif? Karena persoalannya kan luar biasa. Sementara dengan kementerian yang sekarang itu fungsi Ibu, fungsi Kementerian hanya merumuskan undang-undang kemudian melakukan koordinasi Itu pertama Bu ya. Yang kedua, anggap lah kita masih kedudukannya seperti sekarang. Kira-kira langkah Ibu apa Bu untuk meningkatkan koordinasi. Ibu tadi ada program disini Bu ya, saya belum terlihat strategi Ibu yang jitu untuk bisa berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga termasuk juga dengan provinsi, kota, dan kabupaten misalnya program kota layak anak Ibu ya. Kira-kira bagaimana langkahnya dan bagaimana sanksinya? Kemudian yang ketiga Bu, yang ketiga adalah saya belum melihat Bu, Ibu menyusun prioritas ya prioritas program termasuk maaf, termasuk prioritas kerjasama dengan kementerian dan lembaga. Apakah dengan BKKBN misalnya atau kah dengan Kementerian Pendidikan. Saya kira perlu kita menyusun prioritas Bu melihat dinamika dan tantangan yang luar biasa. Dan terakhir Bu, terakhir adalah sekarang berkembang gagasan-gagasan untuk mendukung peran anak dan Ibu itu adalah Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga. Nah, bagaimana visi, konsep, dan pemahaman Ibu terhadap undang-undang ini kira-kira dalam ketentuannya dengan masalah masalah pemberdayaan perempuan dan anak. Itu saja, Pimpinan. Terima kasih. Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terakhir Bu Ledia. WAKIL KETUA (HJ.LEDIA H.AMALIAH, S.Si, M.Psi,T/ F-PKS): Ya, terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VIII, Ibu Menteri dan jajaran,
31
Saya tidak ingin nambah pertanyaan bu, sudah pusing banyak sekali pertanyaan saya hanya menambah … saya menambah PR. Pertama, Tentu dengan hilangnya nomenklatur negara, kementerian negara menjadi kementerian dan menjadi menteri, ini sebetulnya adalah sebuah peluang besar bagi Ibu untuk melakukan terobosan. Saya pikir tidak ada salahanya menyampaikan pada Bapak Presiden karena ini bukan kementerian negara tentu harusnya punya kewenangan lebih. Nah, saya berpikir sebetulnya saya agak kecewa juga ketika melihat ternyata Tupoksinya masih sama gitu, tidak terlalu banyak perubahan dan itu berat. Tuntutan Bapak, Ibu Anggota luar biasa karena kalau kita kembali melihat tugas dan fungsi, seolah-oleh tidak bisa apa-apa. Itu menjadi PR. Menurut saya ketika menghilangkan nomenklatur menteri seharusnya ini menjadi sebuah peluang besar untuk melakukan terobosan-terobosan baru. Kedua, saya berharap Ibu Menteri melakukan terobosan komunikasi Bu dengan Kementerian Dalam Negeri. Saya pernah menanyakan pada Ibu Sesmen apakah anggarannya ditambahkan di periode ini kementerian ternyata tidak, mengapa saya minta melakukan koordinasi dengan Kemdagri karena Kementerian Dalam Negeri punya kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Perda APBD, APBD adalah Perda dan ketika kemudian dilakukan evaluasi banyak daerah yang melaporkan bahwa nomenklatur mereka terkait dengan kota layak anak, Jambore anak, ketahanan keluarga, perlindungan perempuan, itu dicoret dengan ditulis diberikan catatan dilarang untuk dianggarkan dianggap indikatornya tidak jelas. Setelah itu kemudian mereka melakukan upaya sendiri artinya ini kan self defense ya, mereka melakukan upaya sendiri, pindah saja ke tempat yang lain nomenklatur dan seterusnya, dipindahkan ke sektor mana dan Nah, menurut saya ini menjadi sesuatu yang tidak sehat karena selalu dianggap hampir setiap tahun kejadiannya sama karena dianggap bahwa programprogram ini yang merupakan turunan dari program yang sudah diarahkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dianggap tidak jelas indikatornya. Jadi saya pikir daripada kejadian itu selalu berulang, saran saya berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar mereka juga paham bahwa kemudian ini sebenarnya sudah jelas indikator dan latar belakan hukumnya. Kemudian berkaitan dengan RPJMN 2015-2019 memang menyebutkan peranan dan keterwakilan perempuan dan politik dalam pembangunan sebagai sesuatu yang spesifik, saya pikir juga itu seharusnya bisa membuat terobosan-terobosan program yang mulai siap mempersiapkan, membangun kesadaran perempuan terhaap partisipasi mereka dalam politik dan pembangunan dalam bentuk pelatihan-pelatihan dan seterusnya. Tentu dengan anggaran yang terbatas, saya bisa membayangkan kesulitannya. Bahwa ada kerjasama dengan program keluarga dengan Kementerian Dalam Negeri dan seterusnya adalah bagian dari yang sudah diupayakan. Jadi saya pikir itu jadi satu hal yang sangat baik tetapi sosialisasi jadi satu hal yang penting. Saya mengusulkan jika kemudian entah di 2015, entah di 2016 jika dimungkinkan sebaiknya Ibu bekerjasama dengan Anggota Dewan yang ada di Komisi VIII katakan lah melakukan sosialisasi apakah itu melalui radio komunitas atau radio daerah yang kemudian juga dilakukan oleh Anggota Komisi VIII terkait dengan isu-isu yang memang menjadi hal-hal yang krusial dalam konteks peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan. Selanjutnya saya ingin mengingatkan, mungkini ini lebih tepat kepada Bu sesmen dan seluruh jajaran, di dalam pembahasan anggaran nanti memangkita tahu bahwa ada persoalan pembahasan yang didalam Undang-Undang MD3 kami hanya memberikan persetujuan sampai tingkat program tetapi tidak mungkin sebuah program diberikan persetujuan tanpa kami ketahui kegiatannya. Oleh karenanya, menjadi satu hal yang penting untuk juga disertakan, ditunjukan kegiatan apa bukan berarti kami memberikan persetujuannya kepada kegiatannya, tidak tetap pada programnya. Tapi adalah logis jika sebuah program diberikan persetujuan jika kita ketahui kegiatannya. Terakhir banyak sekali usulan-usulan tadi dengan undang-undang yang baru dan sebagainya. Saya ingin memberikan catatan bahwa dari sekian banyak undang-undang, Ratifikasi.... Sejauh kemudian ada Undang-Undang PKDRT, kemudian TPPO dan RUU PA dan seterusnya ada problem adalah tidak adanya aturan peraturan perundang-undangan turunannya. Padahal Undang-Undang 32
Nomor 12 tahun 2011 mengamanatkan 1 tahun setelah undang-undang itu diundangkan harus sudahjadi. Oleh karenanya, saya mengusulkan supaya itu betul-betul dikawal oleh Ibu Menteri dan seluruh jajaran karena ini nanti akan menjadi masalah sebagaimana problem yang ditemukan oleh Bapak, Ibu Anggota di lapangan karena memang kemudian tidak dipenuhinya pembuatan peraturan undang-undangan yang secara teknis akan mempermudah untuk pelaksanaan. Dan saya ingin mengusulkan jangan jangan tanggung-tanggung untuk memberikan masukanmasukan ke dalam revisi KUHP dan KUHAP karena hukum acara itu seringkali juga masalah jika kemudian kita tidak kawal dengan perspektif yang kita inginkan. Terima kasih Pimpinan. Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih. Saudara Anggota Komisi VIII dan Ibu Menteri, Pimpinan, Kita sudah, sebentar Ibu, Pak, ini sudah mau jam 5 lagi Tadi Pak Nanda shalat, mau bicara lagi Pak? Ya, belum ini. Waktunya ini sebetulnya sudah pas jam 5 ini. Saya mau minta kesepakatan lagi, apakah tadi sudah ditambah 30 menit. F-GERINDRA (H.ANDA, SE, MM): Nah, ini beda sama yang lain. KETUA RAPAT: Masih mau bicara Pak? F-GERINDRA (H.ANDA, SE, MM): Ya, beda saya yang lain bicaranya. KETUA RAPAT: Boleh satu menit Pak, ini supaya pas jam 5. F-GERINDRA (H.ANDA, SE, MM): Terima kasih Bapak Pimpinan. Yang terhormat Ibu Menteri dan rekan-rekan Anggota Komisi VIII, Karena singkat, kita singkat saja. Pertama di dalam penjelasan tadi saya tidak melihat adanya penjelasan tentang penggunaan pengalokasian dana hibah dari luar negeri pada tahun 2014 sebesar 1 milyar 940. Nah, sementara penemuan BPK bahwa pencatatan di dalam pengalokasian dana hibah ini kurang tertib berarti kan tidak beres. Mungkin ada saja yang KKN atau diumpetin, itu saja itu. 33
Yang kedua, di provinsi Banten kekerasan ini kurang lebih 357 kasus. Itu yang di keluarkan dari BPPMD provinsi Banten, kurang lebih itu 50%:50% kekerasan terhadap anak dan juga tentang seksual. Saya ingin tahu berapa alokasi Dekon yang akan diberikan kepada Provinsi Banten karena tiap tahun ini meningkat karena pelapor ini tidak berani untuk melaporkan sehingga harus bagaimana agar pelapor ini bisa melaporkan. Nah, Kami butuh penjelasan. Dana lokasi yang dikeluarkan oleh Ibu untuk perlindungan anak dan juga untuk program gender yang dari awal hanya hanya 17,6 milyar sekarang meningkat menjadi 67,466 milyar. Begitu juga program perlindungan anak yang semula dianggarkan hanya 12 koma sekian sekarang dianggarkan 57,88 sekian. Saya hanya melihat dalam kurung Dekon 10 milyar. Apakah per kabupaten atau secara akumulasi? karena ini peninigkatannya sungguh tajam, apa programnya apa? mana? Berikan kepada kami jangan diumpetin. Yang ketiga adalah program dukungan manejemen. Memang ini adalah menurun yang dari awal program ini hanya kemarin 16,2 milyar sekarang hanya 92,367 milyar. Ini ada penurunan mungkin program managemen ini kurang pas sehingga dikurangi padahal buat kami seharusnya kalau perlu ditingkatkan karena kalau kita melihat anggaran dan hasil temuan BPK ini pun tidak dijelaskan padahal hasil penemuan BPK ini ada beberapa yang harus Ibu jelaskan, contoh misalkan : beban anggaran kegiatan ada pembebanan ,337 milyar itu tidak sesuai dengan karakteristik belanja, seperti apa? dan bagaimana menyelesaikan masalah ini ke depan. Nah, ini penjelasan tadi hasil penemuan BPK tidak seragam lah hasilnya seperti apa perbaikannya Jenuh tanpa bekas UNI tindaklanjuti atau belum Nah, jadi banyak penemuan BPK sementara di dalam rapat itu kan sudah dijelaskan tadi seperti apa penemuannya, solusinya seperti apa? Apa sudah ditindaklanjuti apa belum? Ini belum mendapatkan penjelasan. nah, karena waktunya terbatas barangkali ya sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf, kami minta kejelasan dan keterbukaan. Sekian. Terima kasih. Wassalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Nanda. Sekarang sudah jam 5 lewat 3 menit. Nah, saya kira kita kasih kesempatan kepada Ibu Menteri sekitar 7 sampai 10 menit lah ya untuk memberikan jawaban sebentar Bu. Jadi nanti jawaban yang mungkin penting-penting tadi itu tetapi di luar itu kami minta jawaban tertulis, kan ada sudah direkam semua pertanyaannya. Jadi jawaban tertulis itu diberikan kepada kami pada saat Rapat Dengar Pendapat berikutnya dengan Menteri atau dengan pejabat terkait. Bisa Bu? Supaya lebih efektif waktunya kalau tidak ini sampai jam 7 malam, 8 malam tidak selesai apalagi kalau ada feedback balik lagi dari Anggota DPR, bagaimana Bu? setuju Bu? Oke. Saya persilakan untuk memberikan jawaban sebelum saya membacakan draft tersebut rapat ini. MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Ya, Pak. Pada dasarnya saya sudah pahami semua masalah yang tadi disampaikan. Memang dalam Indonesia dalam kedaan darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saya rasa ini sepertinya ngeri juga ya untuk saya sebagai menteri sepertinya saya satu-satunya menteri yang akan menghadapi darurat, kayak darurat perang gitu ya. Nah, saya kembali melihat kementerian kita Pak, intinya Kementerian kita ini hanya ini fokusnya ke kebijakan, kordinasi, dan advokasi ini untuk implementatif nya itu tidak ada. Dana implementatif ini yang saya sudah ketemu dengan Pak Menteri Bapppenas untuk kalau bisa dikasih naik karena setelah saya ke beberapa daerah, ini saya baru mulai pemetaan dari bagian Timur ya, dari kawasan Timur, nanti saya akan ke Aceh dan saya ke tengah Jawa pasti, saya pasti akan blusukan pasti akan ini karena saya perhatiannya ke kawasan Timur itu yaitu salah 34
satu misi. Ini jadi saya mulai dari matahari terbit itu ya. Setelah saya melihat banyak masyarakat mengeluh memang ini kekerasan betul-betul terjadi terhadap anak dan perempuan tapi apa yang bisa saya buat karena itu semuanya itu sampai di akar rumput sampai di kampung-kampung, desa-desa kami ini tidak menjangkau itu sampai di desa. Advokasi memberikan pemahaman dan menjelaskan tentang bagaimana undang-undang didigunakan untuk ini dan itu Nah, itu yang kita buat. Nah, setelah saya mengadakan penelitian, tadi dikatakan sebagai Profesor ya, ini bagaimana saya menghadapi itu. Saya paham tadi masalah itu adalah masalah kita semua, sudah dicatat saya dengan eselon, kami akan akan bicarakan tentu membuat laporan yang tadi dibilang kata HM Bapak pimpinan sidang tentang jawaban-jawaban karena tidak bisa saya jawab berapa pertanyaan ini, kalau tidak salah hampir 20-an pertanyaan dalam tempo singkat. Namun, setelah saya melihat dikatakan tadi Pak mengenai ini profesor dalam waktu singkat apa yang sudah saya buat. Nah, yang saya buat tadi saya katakan, saya pemetaan dan setelah sehat dapati di bagian Timur itu isu yang paling terbesar adalah KDRT. KDRT ini akhirnya saya sebagai namanya sebagai akademisi, saya mengajak UNDP untuk membantu saya membuat 3 penelitian karena Orang Papua itu di Papua dan Maluku, khusus di Papua 250 bahasa dan budaya untuk memasuki 1 budaya itu punya cara dan adat itu berbeda, sangat susah. Oleh karena itu, saya kerjasama untuk mengadakan penelitian. Pertama, saya suruh bikin di Biak. Saya orang Biak, punya bahasa dan budaya sama. Pertama, bagaimana pandangan laki-laki Biak terhadap perempuan Biak, itu satu. Kedua, bagaimana pandangan perempuan Biak terhadap laki-laki baik. Saya mau mencari benang merah untuk menjawab KDRT itu masalahnya dimana. Mengapa sampai bapak-bapak itu banyak ke Jakarta buang uang di sini, minum, mabuk itu kita harus cari masalahnya karena ujung-ujungnya masalah konflik dalam rumah tangga. Nah, yang kedua yang berikut yang ketiga untuk anak-anak, perlindungan anak bagaimana anak-anak itu melihat orang tuanya, bagaimana anak-anak di melihat lingkungannya, bagaimana anakanak itu melihat sekolahnya, untuk mencari sebenarnya masalahnya apa. Karena kita sebelum membuat program kita harus cari target kita apa, kalau tidak ada sasaran itu kita hanya waste alot of money, waste alot of enery dan time for nothing. Jadi ini yang saya sudah buat di bagian Indonesia Timur dengan kerjasama membuka jaringan dan juga saya mendapat SMS-SMS yang masuk setiap saat itu HP saya sudah stuck sudah tidak bisa. ANGGOTA…: Pimpinan, boleh interupsi. Boleh interupsi terkait dengan penelitian? Interupsi karena ini masih terkait dengan 219 milyar, Ibu fokusnya kepada di daerah Papua, apakah itu cukup? Nah, itu juga yang perlui dilaporkan kepada komisi karena kita bicara nasional. Itu saja. Terima kasih. MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Nah, SMS-SMS tadi yang datang tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak, Ibu yang terhormat itu saya dapat setiap hari saya bisa menjawab 5 SMS saja. Kebanyakan bicara tentang pendidikan, kesehatan, dan sama mengarahkan mereka ke kesehatan karena itu bukan Tupoksi saya.Saya minta nomornya, saya ngomong langsung ke kasus katanya ada anak-anak kecil yang itu saya bicara sama orang tuanya, tolong saya tetap akan dampingi terus ya untuk melihat kasus mereka. Tapi saya arahkan ke lintas sektor itu. Nah, untuk yang lain-lain yang sudah saya buat saya rencana membuat Satgas …Perempuan Indonesia …..di Ambon ……? Kalau tidak salah, untuk membantu saya. Ini Satgas, ini relawan untuk memantau terjadi dimana mulai dari kota-kota sampai desa, mereka akan laporkan ke saya. Ibu Yohana ada terjadi pelecehan seksual disin, ada terjadi kekerasan disini jadi untuk mempermudah 35
saya pemantauan dan saya langsung meihat dimana tempat sasaran saya bisa mengadakan blusukan dan mengetahui bisa menjawab itu. Nah, selain itu saya membangun jaringan lagi dengan Tahir Foundation ke depan untuk mengangkat martabat perempuan stop TKW itu ya. TKW akan dikembalikan. Kemariin sudah turun sekitar 400 dan kita harus tanya namanya kita bisa berteriak stop tapi apa yang kita mau buat untuk mereka, itu pertanyaannya. Bukan asal dikembalikan terus dibiarkan pulang Kampung, akan menambahkan masalah kekerasan itu lagi. Nah, oleh karena itu saya kerjasama dengan Tahir Foundation, saya sudah minta izin Presiden setuju. Tahir Foundation akan membuka 33 balai pelatihan TKW di 33 provinsi. Beliau hanya meminta gubernur siapkan gedung, fasilitas sampai instruktur-instruktur dan pelatih pelatih akan di fasilitasi oleh Tahir Fondation. Saya tidak buang uang satu pun, kita safe uang negara untuk hal-hal yang lain. Nah, itu yang sedang dibuat dan saya juga melaksanakan pengurangan jam kerja yang tadi dibilang 3 jam kerja mau di ini. Saya dekati Pak Menteri PAN bahwa itu adalah urusan perempuan dan anak harus dikaji bersama saya karena beliau membuat instruksi untuk apa untuk pengurangan jam kerja itu. Namun, saya ngomong akhirnya saya sudah sepakat untuk membuat interuksi beliau tanya apa yang mau dibuat, saya katakan kita buat penitipan bayi day care center di kantor-kantor semua instansi yang ada. Ini instruksi untuk pengurangan jam kerja itu. Apakah itu dimana di swasta atau saya tidak tahu mungkin ini masih di yang apa pegawai negeri ya, instansi pemerintah maksudnya. Jadi akan saya baca mungkin minggu depan instruksi Menpan tentang ini dan di didampingi oleh Menteri PAN untuk kita berhadapan dengan media untuk menyampaikan bahwa itu sudah ada, tinggal saya akan blusukan ke kantor-kantor melihat apakah mereka ada punya ini. Dan saya ingatkan tadi Pak katakan mengenai fungsi ini fungsi perempuan ya. Menurut saya ini anak-anak itu setelah saya dengan teman-teman mengkaji, anak-anak juga membutuhkan perhatian bapak bukan hanya perempuan saja Jadi mau tidak mau tugas untuk mengurus anak adalah samasama suami dan istri jadi bukan perempuan saja. Saya tidak setuju kalau disebut adalah urursan perempuan. Nah, jadi kedepan Saya minta Komisi VIII harus menyadarkan bapak-bapaknya di komisi ini untuk kalau bisa ya kita sama-sama berjalan bersama-sama lah, jangan seolah-olah perempuan itu sudah double boarding itu kita tidak tugas terlalu besar sekali dibandingkan dengan bapak-bapak, toh masih harus ikhlas. Tolong ya Jadi. KETUA RAPAT: Mohon dipersingkat Bu, waktunya sudah lewat 10 menit. MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Oke, jadi mungkin satu lagi, mungkin berapa lagi. Saya untuk menjawab semuanya, saya akan berusaha untuk bekerjasama dengan lintas sektor riil dan lintas Kementerian untuk melihat Tupoksi kita masing-masing, karena apa mungkin saja menteri ini saya takut overlapping saja tugas kita dengan kementerian lain. Jadi saya akan mengundang kementerian lain untuk duduk bersama melihat kira-kira saya buat ini, kementerian kesehatan buat ini, ini buat ini jadi kelihatannya kita ada sinkronisasi dalam bekerja ini. Itu yang bisa saya buat sementara ini, yang lain kita akan laporkan secara tertulis, saya akan rapatkan dengan staf saya, para deputi, eselon I, dan yang lain kita akan laporkan karena waktu saya pikir. Ibu Sesmen yang mana tadi Bu? Bu Sesmen yang. Nah, ini tadi belum dikenalkan. Kita semua sudah kenalkan ini, kampungnya segala macam sudah dikenalkan. Maaf, saya tidak perkenalkan ini Ibu Sesmen, Ibu Deputi,
36
KETUA RAPAT: Sesmen ini namanya Ibu saja? MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Ibu Danti. Ibu Suli, Ibu Leni, Deputi Tumbuh Kembang Anak, Deputi yang bidang PUG Ekonomi, Ibu Deputi Ibu Mudjiati nah, perlindungan perempuan terus Pak Heru, dan RDPU ini PUG Politik, Sosial, dan Hukum dan oh mewakili dari Pak Arif. Maaf, saya baru jadi untuk memori saya sangat susah untuk mengingat, sudah diperkenalkan tapi lupa. Iya, maklum ya sudah umur tua juga. Saya kira cukup Eselon I. Itu saja yang bisa saya sampaikan Pimpinan. Ya, sampai Eselon I dan Eselon II saja, saya kira cukup. Terima kasih Pak. Terakhir, saya mohon dukungan Pak, Komisi VIII berjalan bersama-sama dengan kita tolong yang satu yang perlu kalau bisa kita tingkatkan anggaran kita supaya jangan terlalu kecil Pak. Kementerian, menteri yang paling kecil anggarannya adalah Kementerian saya dibandingkan dengan kementerian lain. Terima kasih. KETUA RAPAT: …..Ibu semua yang Ibu sampaikan itu sebetulnya sama dengan menteri yang dulu. Saya ingin mengatakan satu pembeda Ibu kedepan agar lebih sukses, tadi Bu : komunikasi Ibu, lobby ibu, manuver politik Ibu dengan Menteri Keuangan, dengan DPR Bu ya, dengan Mendagri. Saya kira itu yang akan mempercepat program-program Ibu. Terima kasih Bu. F-GERINDRA (RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO): Maaf, Bapak hanya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan saya yang ada disini bahwa ini adalah non smoking room. Tolong menghormati tamu-tamu kita yang ada di sini dan juga kami yang tidak merokok. Terima kasih. KETUA RAPAT: Setuju. Terima kasih. Ini saya tidak lihat ini yang merokok ini. Oke, mudah-mudahan kalau kedepan, kalau mau rokok permisi saja Pak, ga apa-apa Pak. Soalnya Ketua dari tadi mau merokok tidak bisa merokok juga Baik. Bapak, Ibu, Saudara beserta peserta rapat yang berbahagia, Tadi kita sudah mendengar paparan rapat dari Ibu Menteri kemudian sudah mendapat tanggapan dari Anggota Komisi VIII, lalu sudah ada jawaban dari Ibu Menteri itu kami mengharapkan pertanyaan-pertanyaan hallo ini yang terakhir. Kami mengharapkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tadi itu bukan 20 Bu, kalau 20 orang bertanya dikali 3 itu sekitar 60 pertanyaan. Jadi kita mengharapkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu nanti bisa dijawab secara tertulis ke Komisi VIII untuk kita jadikan sebagai review untuk mengevaluasi keberhasilan kementrian ini.
37
Kemudian yang berikutnya satu hal saya kira tadi kesepahaman baik Komisi VIII maupun Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah bagaimana agar sama-sama bisa meningkatkan anggarannya. Tetapi Ibu Menteri, anggaran itu hanya bisa ditingkatkan kalau Ibu punya program betul-betul yang ditawarkan kepada Komisi VIII yang betul-betul kita bisa support, kalau programnya sama dengan yang lalu ya anggarannya sama dengan yang lalu karena coba lebih berfikir ya akan out of the box. Ya, berpikir dil luar itu. Saya kira banyak ini. Ini dari deputi-deputi, ada ekonomi, ada saya dengar tadi macam-macam itu, itu bisa di-create lagi gitu. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, Saya akan membacakan draft kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masa persidangan II tahun sidang sidang 2014-2015 hari Selasa tanggal 20 Januari 2015. Setelah mempelajari penjelasan tertulsis dan mendengarkan jawaban Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia atas pertanyaan Anggota Komisi VIII DPR RI tentang evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2014, tindak lanjut ikhtisar hasil pemeriksaan semester I BPK RI tahun 2014, paparan program kerja tahun 2015 serta isu aktual maka dapat disebutkan sebagai berikut : 1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2014 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan realisasi anggaran sebesar Rp184.782.226.125,-. 2. Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesdia yang telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian pada pemeriksaan semester I BPK RI tahun 2014. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia agar beberapa rekomendasi BPK RI menjadi dasar dan bahan evaluasi dalam realisasi APBN tahun 2015. 3. Selanjutnya terkait dengan program kerja tahun 2015, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia hendaknya memperhatikan saran dan pandangan Anggota Komisi VIII DPR ini sebagai berikut : a) mendorong dan mendukung upaya Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melakukan penguatan aspek kelembagaan, regulasi dan anggaran untuk mendukung Tupoksi kementerian. b) mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk merumuskan program terobosan baru yang lebih strategis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. c) meningkatkan upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan secara komprehensif dan terintegrasi melalui peningkatan sosialisasi dan implementasi pengarus-utamaan gender di seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah. d) meningkatkan efektivitas koordinasi dan kerjasama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan komunitas masyarakat dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak. e) perlu dilakukan pendataan lebih rinci pekerja perempuan termasuk yang di luar negeri sehingga program perlindungan perempuan lebih terukur dan tepat sasaran. f) peningkatan alokasi anggaran Dekon termasuk untuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia. g) memandang perlu rancangan undang-undang baru dalam penguatan peran perempuan yang berbasiskan nilai budaya dan agama. h) peningkatan efektivitas gugus tugas pencegahan tindak pidana perdagangan orang. i) memastikan terbentuknya semua peraturan perundang-undangan yang diamanatkan oleh sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan perempuan dan anak Republik Indonesia. 4. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan alokasi pagu tahun anggaran 2015 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebesar Rp217.719.899.000,- yang terdiri dari : a) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp92.360.499.000,- b) program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebesar Rp67.466.600.000,- dan c) program perlindungan anak sebesar Rp57. 885.800.000,- Selanjutnya Komisi VIII DPR RI akan melakukan pembahasan pendalaman bersama pejabat eselon 1 Kementerian Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak . Ini tawaran draft kesimpulan, saya minta tanggapan kita apakah sudah cukup? 38
Satu lagi yang penting, di ini cuma ada aplikasi kemudian pemahaman dan sebagainya tapi komitmen kita bersama untuk meningkatkan anggaran dan itu saya tidak baca secara eksplisit, dimana itu? Sudah ada beberapa Bu ya, yaitu misalnya di a sudah ada mendorong kemudian di d itu meningkatkan eh sorry meningkatkan upaya perlindungan dan sebgainya, saya itu butuh anggaran. Kemudian itu peningkatan alokasi anggaran misalnya f Itu saya kira itu kemudian soal regulasi ada beberapa yang lain saya kira Ibu Yang pertama begini, perlu dipahami bahwa Ibu Menteri datang kesini melaporkan pekerjaan orang lain, pekerjaan menteri sebelumnya. Oleh karena itu, kita memahami nah, nanti tahun depan kalau Ibu tidak ada perbaikan, baru bisa kita evaluasi yang lebih serius, ya yang catatan-catatan yang kita sampaikan tadi, itu sudah dicatat semua oleh Ibu Menteri dan kita menginginkan bahwa lembaga ini lebih mandiri, lebih independen, lebih kuat, lebih powerfull untuk memberdayakan perempuan dan perilndungan anak. Jadi saya kira karena itu kita pahami laporan yang ada sebagai bentuk warisan daripada kementrian apa menteri yang lama. Nah, karena itu kedepannya catatan-catatan yang tadi, sebagaimana dalam kesimpulan ini, itu menjadi referensi dan rujukan dari Ibu Menteri dan juga beserta jajarannya untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan terhadap perempuan dan anak kita. Bagaimana Bapak, Ibu, Saudara? maka dengan ini kita sepakati sudah setuju Bu? ada tanggapan? Ini masih normatif Bu belum ada yang mengikat, Ini mungkin Bu Danti yang ..... SESMEN KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Terima kasih Bu Menteri. Dengan seizin Ibu Menteri, ini yang di f Pak kalau kita baca kalimatnya ini peningkatan alokasi anggaran dekon termasuk untuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kalau kita baca sekali nafas itu saya menganggapnya ini KPAI juga di kasih dana Dekon gitu. Jadi kalau KPAI itu memang kan selama ini dibawah koordinasi KPP dan PA, dia tidak bisa mengusulkan anggaran sendiri mengingat, bahwa sekretarisnya itu hanya level Eselon II beda dengan Komnas Perempuan dan Komnas HAM yang bisa secara mandiri mengingat Sekjennya itu Eselon I. Jadi Usulan konkritnya Bu, usulan konkritnya KPAI kita hapus saja karena kita dari tadi juga tidak bicara mengenai KPAI ya kita paling bisa mendorong, mendorong KPAI untuk di tingkatkan. Jadi ini mendorong seringkali ia kalah latihan dan oke itu usulan yang pertama yang kedua mungkin dipisahkan Pak karena kalau kita baca ini Dekon untuk KPAI kan tidak bisa juga. KETUA RAPAT: Jadi kata termasuknya diganti mendorong Bu ya? MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Ya. KETUA RAPAT: Usulan yang bisa saya tangkap berarti mendorong peningkatan alokasi anggaran Dekon, satu. Kemudian ditambah bagian berikutnya, mendorong alokasi anggaran peningkatan anggaran untuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Oke, Ibu? MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Ya. 39
KETUA RAPAT: Sepakat ya? Sudah dapat kan poinnya? MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: Sudah. KETUA RAPAT: Oke. Mendorong dulu Bu Ini sebetulnya begini, Ini soal ini politik anggaran ini sebetulnya tergantung pada Ibu Menteri. Begitu, Ibu ajukan disini, kami bahas cocok itu kita bisa kita sahkan. Nah, sekarang Bappenas-nya mau tidak? Menambahkan roti itu dibagi lagi lebih banyak ke Ibu atau tidak, nah itu tergantung lobi Ibu ke Presiden Jokowi. Bila Presiden Jokowi merestui, Insya Allah itu akan kita sahkan dan kita kaji lagi dan kita awasi penggunaannya. Nah, maka kita tunggu ini dari programprogram ini nanti kedepan. Dan perlu saya beritahu itu, departemen lain yang dibawah koordinasi Komisi VIII itu ada yang meningkat sampai 20 triliyun, Ibu. Nanti akan tahu kawan-kawan yang lain dari Kementerian Sosial bisa sampai 20 triliyun. Kenapa Menteri Pemberdayaan perempuan yang urusannya itu adalah urusan umat manusia. Kalau urusan perempuan kan sama dengan urusan umat manusia, mau kemiskinan, mau kebodohan, itu segala macam itu semua perempuan juga terlibat dan menjadi sasarannya mengapa tidak bisa ditingkatkan. Nah, itu tergantung dari lobby dari Ibu Menteri, nanti disampaikan di rapat paparan kabinet, nanti Ibu lebih tahu daripada saya karena saya belum pernah menjadi menteri. Baik. Saudara-saudara, Demikian saya sampaikan didalam rapat ini karena itu kita sahkan ya keputusan dan kesimpulan rapat kita pada hari yan berbahagia ini. (RAPAT : SETUJU) Saudara-saudara, Pimpinan, dan Anggota Komisi VIII DPR RI, Ibu Menteri dan seluruh jajarannya, Demikian tadi, kita sudah mengikuti rapat ini dengan baik. Kami berharap bahwa apa-apa saja yang kita rapatkan hari ini bisa ditindaklanjuti lebih konkrit pada hari yang akan datang. Dan selanjunya pertemuan ini bukan lah atau rapat ini bukan lah rapat yang terakhir dan tentu saja nanti kedepan kami juga akan melakukan rapat koordinasi lagi dengan Ibu untuk mengevaluasi apa-apa saja tantangan dan kendala mungkin didalam pelaksanaan dan implementasi program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan maka izinkan saya untuk menutup rapat ini dengan membacakan alhamdulillahi rabbi' alamin. (RAPAT DITUTUP PUKUL 17.30 WIB) Wallahul mu'afiq Illa Atwami tariq. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
40
41
