RISALAH RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR-RI DENGAN KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
Masa Persidangan
: I
Tahun Sidang
: 2015-2016
Jenis Rapat
: Rapat Kerja
Rapat Dengan
: Menteri Sosial Republik Indonesia
Sifat Rapat
: Terbuka
Hari/tanggal
: Selasa, 27 Oktober 2015
Waktu
: 19.00 WIB - selesai
Ketua Rapat
: DR. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., MA
Sekretaris Rapat
: Yanto Supriyanto, SH
Tempat
: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Acara
: Membahas penyesuaian RKA-KL Tahun 2016 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR-RI
Hadir
: 30 Anggota 18 izin
1
JALANNYA RAPAT: KETUA RAPAT (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA/F-PAN): Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Menteri Sosial beserta seluruh jajarannya, Yang terhormat Saudara Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI, Hadirin yang berbahagia, Pertama sekali, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada malam hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk mengadakan Rapat Kerja antara Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI. Sebagaimana lazimnya dilakukan di Komisi VIII ini, sebelum kita memasuki agenda rapat kita maka bersama-sama kita membaca ummul kitab dan bagi saudara-saudara kita yang beragama lain, kami harapkan untuk bisa menyesuaikan. Berdoa dimulai. (BERDO’A) Selesai. Sesuai dengan acara rapat-rapat DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2015/2016 yang telah diputuskan dalam rapat Bamus DPR RI tanggal 2 Juli 2015 dan sesuai dengan keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI tanggal 19 Agustus 2015 serta sesuai dengan kesepakatan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI tanggal 20 Oktober 2015 maka pada malam hari ini Selasa, 27 Oktober 2015, Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Sosial RI dengan agenda penyesuaian RKAKL Kementerian Sosial RI tahun 2016 sesuai dengan hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI. Hadirin yang saya hormati, Berdasarkan laporan dari Sekretariat Komisi VIII DPR RI rapat kali ini telah hadir 19 anggota dari 48 Anggota Komisi VIII DPR RI dari 9 fraksi. Hal ini berarti bahwa rapat ini telah dihadiri dari separuh Anggota Komisi VIII DPR RI dan sesuai dengan tata tertib DPR RI Pasal 251 ayat (1) kuorum telah tercapai. Atas persetujuan Saudara Menteri Sosial beserta seluruh rekan-rekan Anggota Komisi VIII DPR RI maka rapat ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. (RAPAT DIBUKA PUKUL 19.57 WIB)
1. 2. 3. 4. 5.
Adapun agenda rapat kita hari ini adalah : pengantar dari Ketua Rapat, Penjelasan dari Ibu Menteri Sosial, Tanya Jawab, Kesimpulan, dan Penutup. 2
Apakah agenda tersebut disetujui? (RAPAT : SETUJU) Selanjutnya rapat ini akan diakhiri pada pukul 21.10 WIB Setuju? (RAPAT : SETUJU) Saudara Menteri Sosial Republik Indonesia yang kami hormati, Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Ibu Menteri beserta seluruh jajarannya untuk menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI. Hadirin yang berbahagia, Pada rapat yang lalu ada 2 pertanyaan besar yang disampaikan oleh Komisi VIII. Yang pertama, tentang pembahasan dan usulan-usulan penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan belanja negara beserta rincian programnya dimana hal ini termasuk yang termasuk di dalam ruang lingkup tugas dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial. Kemudian yang kedua, membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program. Saya menawarkan untuk mempersingkat waktu pada malam hari ini. Saya kira langsung pada persoalan intinya saja jadi tidak perlu ada paparan seperti yang telah dilakukan oleh Pejabat Eselon I yang sudah kita beberapa kali rapat. Oleh karena itu, masuk lah langsung pada beberapa perubahan-perubahan yang disarankan oleh Komisi VIII terkait dengan penyempurnaan RKAKL dari Kementerian Sosial ini. Jika hal itu di sepakati lalu kita mempersingkat waktu lalu kita beri kesempatan langsung kepada Ibu Menteri untuk memaparkan. Setuju ya? Setuju. Kepada Ibu Menteri, kami persilakan. MENTERI SOSIAL RI : Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi VIII DPR RI, Bapak para Wakil Ketua, Para Anggota Komisi VIII DPR RI, Hadirin sekalian yang kami hormati, Mengawali pertemuan ini pertama-tama mari kita tetap memanjatkan puji syukur keharibaan Allah SWT yang telah melimpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kembali kita dapat hadir dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia hari ini, 28 Oktober 2015. Selanjutnya pada kesempatan ini, perkenankan lah kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang telah menjadwalkan kembali Raker dengan agenda sesuai dengan hasil pembahasan Raker dan beberapa pertemuan lainnya. 3
Bapak Ketua Komisi, Pimpinan, dan Anggota DPR yang kami hormati, Sesuai dengan arahan dari Bapak Ketua Komisi, kita akan langsung pada halaman 8. Ini adalah exercise alokasi anggaran program keluarga harapan tahun 2016 pada posisi pagu indikatif 6 juta dan kemudian pada posisi 5 juta. Ketika pada posisi 5 juta maka ada selisih Rp1.087.500.000,-. Pada posisi seperti ini penggunaannya adalah untuk Kita masuk pada pembahasan untuk 5 juta keluarga penerima PKH maka save guarding-nya adalah Rp1.291.467.848.000,- antara lain dipergunakan untuk imbal jasa Rp124.250.000,- kemudian honor dan operasional tenaga ahli pendamping dan operator Rp838.657.090.000,- Operasional Rp233.567.758.000,- Dekonsentrasi dan renovasi gedung Rp72 milyar sehingga total untuk 5 juta penerima PKH adalah Rp10.820.550.168.000,- dengan keterangan bahwa ratarata bantuan PKSM per tahun adalah Rp2.175.000,- peserta PKH lama sekarang ini 3,5 juta KSM anak mendapatkan pembayaran 4 kali tahapan sementara peserta PKH baru akan mendapatkan pembayaran 2 tahap tetapi dibayarkan sekali. Berikutnya adalah penyesuaian alokasi anggaran Kementerian Sosial setelah pengurangan dan pendistribusian anggaran PKH. Kami menyampaikan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati, Ini adalah SOTK existing karena ada beberapa direktorat yang kemudian mengalami re-grouping. Jadi pertama kesekjenan, kalau yang existing berarti dia maka dia tidak ada tambahan kemudian inspektorat jenderal ada usulan 2,6 milyar. Kemudian Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 800 milyar 87 juta kemudian Dirjen Rehabilitasi Sosial 200 milyar, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp121.306.000.000,- kemudian Badan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Rp268.300.000.000,- Keterangannya adalah optimalisasi anggaran PKH didistribusikan ke semua unit Eselon I kecuali Kesekjenan. Berikutnya adalah ini keterangan usulan tambahan berdasarkan SOTK eksisting : Pertama, Inspektorat Jenderal penambahannya adalah untuk peningkatan pengawasan. Kedua, Pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan digunakan antara lain adalah tali asih TKSK, mobil LK3, pemetaan sosial budaya, sistem informasi potensi sumber kesejahteraan sosial, rehat TMP Utama Kalibata, operasional orgainisasi baru, satker baru karena nanti akan dipecah menjadi 2 Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Dirjen Penanggulangan Kemiskinan, kemudian evaluasi hasil penanganan fakir miskin melalui Kube RSRTLH dan sarling/sarana lingkungan. (h) road map masalah dan kebutuhan program penanganan fakir miskin di wilayah pesisir dan wilayah perbatasan antar negara dan (i) Penanganan fakir miskin berbasis komunitas. Berikutnya yang ketiga Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, usulan tambahannya adalah untuk pembangunan institusi wajib lapor di 5 lokasi, kemudian pembangunan shelter HIV AIDS di 1 lokasi, operasional layanan IPWL dan LKS anak bermasalah dengan hukum yang sudah dibangun di tahun 2015 APBNP ini. Kemudian kekurangan honor pekerja sosial dan counsellor untuk IPWL dan rehabilitasi sosial berbasis keluarga untuk HIV AIDS. Berikutnya adalah yang keempat untuk Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial antara lain : penggunaannya adalah pengembangan SDM, diklat Peksos anak yang berhadapan dengan hukum, Nafsa, sertifikasi Peksos ABH dan Nafsa, (b) rehabilitiasi gedung BPPPKS, pelaksanaan verifikasi dan validasi data selama 2 kali berdasarkan mandat PP1 01 bahwa setiap 6 bulan akan ada verified PBIJK, kemudian sewa jaringan dan (e)pembangunan pusat basis data terpadu dan infrastruktur information and communication technology, ini bagian dari mandat Undang-Undang 13 tahun 2011 bahwa basis data terpadu itu didalam koordinasi kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang kesejahteraan sosial. 4
(a) (b) (c) (d) (e) (f)
Lima, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. Pembentukan kampung siaga bencana. Pemenuhan kebutuhan darurat, peralatan evakuasi, dan kendaraan siaga bencana sosial dan bencana alam. Keserasian sosial dan kearifan lokal di daerah rawan konflik. Pembangunan gudang logistik di Papua, daerah yang 4 kabupaten yang tiap tahun memang mengalami dampak salju. Pembangunan rumah perlindungan trauma center di 2 lokasi. Pengembangan RPTC di 1 lokasi.
Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati, Kami menyampaikan bahwa ini adalah penyesuaian alokasi anggaran sesuai dengan SOTK yang baru. Kami tadi pada STOK yang lama perbedaannya adalah Kesekjenan disini tidak ada usulan yang baru karena Pusdatim ada di Diklit. Tetapi pada SOTK baru seperti pada Raker yang lalu kami sampaikan bahwa Pusdatim akan masuk pada re-grouping ke Sekretarit Jenderal maka tambahannya ada usulan baru 210 milyar. Berikutnya Dirjen Perbendaharaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan disini ada usulan baru 378. Nah, disini total usulan ini usulan pada Raker yang lalu, total uslannya menjadi Rp800 789.600.000,-. Kemudian Dirjen Rehabililtasi Sosial 200 milyar, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp121.306.000.000,- kemudian Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial menjadi Rp58.000.300.000,- Keterangannya adalah optimalisasi anggaran PKH akhirnya didistribusikan ke semua unit Eselon I. Keterangan reakolasi anggaran per unit kerja Eselon I berdasarkan struktur organisasi Kementeriran Sosial yang baru : 1. Kesekretariat Jenderal, alokasi anggaran Sekjen ditambah anggaran dari pusat data dan informasi yang semula di Diklit dan dikurangi anggaran pusat penyuluhan sosial pindah ke Diklit. 2. Dirjen Penanggulangan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. a. Alokasi anggaran Diklit Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan terbagi menjadi 2 Direktorat Jenderal yaitu Dirjen Penanggulangan Sosial dan Dirjen Penanggulangan Fakir Miskin. b. Dirjen Pemberdayaan Sosial mendapatkan anggaran tambahan dari Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial yang semula ada di Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial. c. Sistem Informasi potensi sumber kesejahteraan sosial. d. Dirjen Penanganan Fakir Miskin anggarannya dari Direktorat Pemberdayaan Kemiskinan Perkotaan dan Direktorat Pemberdayaan Kemiskinan Pedesaan, dan e. Akan mendapatkan tambahan alokasi anggaran dari PKH untuk Kube PKH. 3. Berikutnya Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. Alokasi anggaran Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial dikurangi : a. Anggaran Dirjen Perlindungan dan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran pindah ke Dirjen Rehabilitasi Sosial. b. Anggaran Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber dan Bantuan Sosial pindah ke Dirjen Pemberdayaan Sosial. c. Anggaran program keluarga harapan yang didistribusikan ke seluruh unit kerja Eselon I sesuai dengan kebutuhan. 5
d.
Anggaran program keluarga harapan untuk penundaan anggaran sesuai dengan surat Kementerian Keuangan.
4. Dirjen Rehabilitasi Sosial. Alokasi anggaran Dirjen Rehabilitasi Sosial ditambah anggaran dari Direktorat Perlindungan Sosial korban tindak kekerasan dan korban pekerja migran yang semula ada di Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial. 5. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial. a. Diperuntukkan alokasi anggaran badan pendidikan dan penelitian dan penyuluhan sosial ditambah anggaran pusat penyuluh sosial yang semula ada di Sekretariat Jenderal kemudian dikurangi anggaran pusat data dan informasi sekarang Suspensos pindah ke Diklit sementara, Pusdatim pindah ke Kesekjenan. b. Pendapatan tambahan anggaran dari Dirjen Perlindungan dan jaminan sosial untuk diklat pendamping dan operator PKH serta diklat FDS. Keterangan usulan tambahan berdasarkan SOTK. (1) Sekretariat Jenderal. a. Pelaksanaan Verifikasi dan validasi data 2 kali. b. Sewa jaringan c. Pembangunan pusat basis data terpadu dan infrastruktur information and communication techology. (2) Inspektorat Jenderal tambahan usulannya adalah untuk peningkatan pengawasan, (3) Direktorat Pembedayaan sosial tambahan usulannya adalah tali asih CKSK, mobil LK3, pemetaan sosial budaya, dan .....utama kalibata. (4) Direktorat Jenderal Penanggulangan Fakir Miskin. a. operasional organisasi baru karena ini adalah Satker baru kemudian b. evaluasi hasil penanganan fakir miskin melalui kube, RSTDLH dan sarling. c. road map masalah dan kebutuhan program penanganan fakir miskin di wilayah pesisir dan perbatasan antar negara. d.Penanganan fakir miskin berbasis komunitas. (5) Dirjen Rehabilitasi Sosial. …….: Pimpinan, sebentar. Saya biar cepat saja nanti biar tidak mengulang-ngulang. KETUA RAPAT : Ya, silakan. Sebentar, Bu. …….: Biar sesuai dengan di halaman 14 itu kan tadi di halaman 14 itu ada masuk di poin d itu sisi informasi PSKS itu. Menurut saya ini kan di halaman 16 juga menyangkut keterangan soal tentang itu, menurut saya itu belum masuk itu. Baik yang di Direkorat Jenderal Pembinaan Sosial maupun di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Dan menurut saya itu harusnya masuk karena kan di 14 sudah masuk gitu 6
Terima kasih. KETUA RAPAT : Oke. Bisa dipahami, silakan Ibu. MENTERI SOSIAL RI : Sementara biar sekalian kita rapihkan. Mohon waktunya sebentar. Baik. Terima kasih, diingatkan. Saya ingin tambahkan bahwa Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial yang c. sistem informasi potensi sumber kesejahteraan sosial. Jadi dengan demikian sudah Pak Baik ya. Kami lanjutkan nomor 5. Dirjen Rehabilitasi Sosial. a. Usulan tambahannya adalah untuk pembangunan IPWL di 5 lokasi. b. Pembangunan rumah perlindungan trauma center di 2 lokasi. c. Pembangunan shelter HIV AIDS 1 lokasi. d. Pengembangan RPTC di 1 lokasi. e. Operasional layanan IPWL dan LKSHBH yang dibangun tahun 2015. f. Kekurangan honor Peksos dan Counsellor untuk IPWL. g. Rehabilitasi sosial berbasis keluarga untuk korban tindak kekerasan pekerja migran bermasalah dan HIV AIDS ODA. 6. Badan Pendidikan, Penelitian, Penyuluhan, dan Sosial. a. Pengembangan SDM Diklat Peksos ABH dan NAFSA serta sertifikasi Peksos ABH dan NAFSA. b. Rehabilitasi gedung di balai besar pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial. 6. Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. a. Pembentukan kampung siaga bencana. b. Pemenuhan kebutuhan darurat, peralatan evakuasi dan kendaraan siaga bencana dana sosial dan bencana alam. c. Keserasian sosial dan kearifan lokal di daerah bencana rawan konflik. d. Pembangunan gudang logistik di Papua untuk di daerah terdampak salju. Bapak Ketua, Pimpinan, Anggota Komisi VIII yang kami hormati, Demikian penjelasan yang kami sampaikan perihal penyusunan RKAKL sesuai dengan hasil pembahasan pada Raker lalu dan hsail pembahasan pada proses berikutnya. Selanjutnya mohon saran, masukan dari Komisi VIII DPR RI atas seluruh proses penyelenggaraan program kesejahteraan sosial pada Kementerian Sosial Republik Indonesia dapat terselenggara dengan baik. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 7
KETUA RAPAT : Wa'alaikumusalam. Terima kasih Ibu Menteri yang sudah memaparkan tentang perubahan-perubahan yang kemarin sempat ditanyakan oleh kawan-kawan Komisi VIII. Saya kira kan sebetulnya yang diusulkan oleh kawankawan dan berdasarkan hasil rapat-rapat sebelumnya bahwa seluruh usulan yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi itu atau kawan-kawan di Komisi VIII itu sudah ditampung atau dipaparkan secara jelas dan kalau misalnya mungkin ada yang melakukan pendalaman lagi. Mungkin ada beberapa orang 1, 2 atau kalau dianggap sudah cukup? kita langsung pada kesimpulan karena di DPR ini saya kira komisi yang terakhir kali untuk menyelesaikan ini adalah Komisi VIII, di komisi lain sudah selesai. Bagaimana? Kita langsung, langsung ya? langsung paparkan kesimpulannya Setuju Bu ya? Kalau Ibu Menteri mau berbicara lagi sih saya persilakan gitu tapi kalau sudah dianggap cukup, sudah apalagi Pak Andi sudah senyum, Pak ...sudah senyum apalagi Pak Irjen kan? begitu sudah rasanya sudah adem gitu loh Baik, sudah ya. Sudah? sisi kiri sudah? yang kanan sudah ya? Mohon diperhatikan kesimpulannya Pak Ustadz Iqbal dan Ibu Desi Ratnasari yang baru pulang mohon diperhatikan kesimpulan ini supaya tidak ada, saya tidak tahu dari mana dia tapi katanya baru pulang lapor sama saya tadi. Baik. Draf kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial, masa sidang I tahun 2015/2016 pada hari Selasa, 27 Oktober 2015. Nanti rincian anggaran ekornya itu, saya tidak baca secara detail Bu. Nanti mohon Pemerintah untuk mengeceknya supaya tidak ada kesalahan angka. Pada Rapat Komisi VIII DPR RI bersama dengan Menteri Sosial RI dengan agenda penyesuaian RKAKL tahun 2016 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Komisi VIII DPR RI menyetujui penyesuaian alokasi anggaran Kementerian Sosial RI tahun 2016 sebesar 14 triliun 680 miliar sekian Untuk program a. Dukungan manejemen dan pelaksana tugas teknis lainnya sebesar 486 milyar 931 juta sekian. b. Pengawasan dan perningkatan akuntabilitas aparatur sebesar 34 milyar 774 juta sekian c. Pemberdayaan sosial sebesar 515 milyar 486 juta sekian, d. Penanganan fakir miskin sebesar 1 triliun 35 milyar. e. Rehabilitasi sosial sebesar 1 triliun 519 milyar 780 sekian. f. Kemudian perlindungan dan jaminan sosial sebesar 10 triliun 733 milyar 943 juta sekian. g. Pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial sebesar 373 milyar 71 juta sekian. 2. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Sosial untuk memperhatikan dan menindaklanjuti secara sungguh-sungguh pandangan Pimpinan, Anggota Komisi VIII DPR RI yang diambil dari beberapa rapat-rapat yang lalu sebagai berikut : a. Memprioritaskan realisasi program bantuan sosial berdasarkan aspirasi daerah. b. Mendesak dilakukannya rapat bersama lintas komisi dan mitra kerja terkait dengan pendataan fakir miskin. c. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI agar dalam menetapkan penyesuaian pagu anggaran harus berdasarkan keputusan rapat komisi Sebetulnya bukan harus mendasarkan, memandang atau apa itu? Berdasarkan, jangan pakai kata harus dibuang saja itu harusnya itu. 8
d. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di bidang sosial. e. Mendesak Kementerian Sosial untuk segera melakukan evaluasi terukur terhadap keberhasilan program-program pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial yang selama ini telah dilaksanakan. Saya minta tanggapan dari kawan-kawan, Cukup? Baik. Saya minta tanggapan dari Ibu Menteri. MENTERI SOSIAL RI : Terima kasih Pak Ketua. Untuk butir 1 kami tidak ada komentar tapi untuk butir 2 ini, Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Sosial untuk memperhatikan dan menindaklanjuti secara sungguh-sungguh. Kalau ini butir b, sebetulnya Pemerintah pada posisi menunggu undangan DPR sehingga kami usul butir b itu di delete karena ini mendesak dilakukan rapat bersama karena kapan DPR mengundang kami rapat antar komisi, kami pada posisi siap. Tapi kita pada posisi pihak yang diundang. KETUA RAPAT : Jadi begini Bu, saya usul supaya banyak ini. Jadi b itu mendesak dilakukannya rapat bersama lintas kementerian lembaga gitu. Ini apakah harus dengan DPR atau hanya Pemerintah gitu loh? Kalau hanya untuk pendataan kan sebetulnya tidak ada kerjaan DPR disitu, Pemerintah yang bertanggung jawab mengerjakan itu. Jadi kalau mau dibuat mendesak Kementerian Sosial untuk melakukan rapat bersama lintas kementerian lembaga ya terkait dengan pendataan fakir miskin. Cocok ya? Kita tawarkan dulu Ibu Menterinya Gitu Bu, kira-kira atau itu bisa masuk ya? ini Ibu Menteri sudah setuju itu, lain Bu? Tidak ada? sudah happy semua? Kalau sudah happy semua berarti sudah selesai ini. Baik. Cukup? Apakah kesimpulan ini bisa dijadikan sebagai kesimpulan? Setuju? (RAPAT : SETUJU) Baik. Malam ini rapat yang paling cepat dilakukan di seluruh jajaran nusantara, saya kira ini lah dia. Baik. Saudara Menteri Sosial Republik Indonesia yang saya hormati, Demikian tadi kita telah melakukan rapat ini, meskipun rapat ini sangat singkat tapi perlu kami ingatkan bahwa apa yang kita sampaikan pada rapat-rapat yang lalu bersama dengan seluruh jajaran Kementerian Sosial dan juga dengan Menteri Sosial. Kami akan tetap menunggu untuk merealisasikan ini bagaimana kita memperbaiki kualitas layanan dari Departemen Sosial bagi Rakyat Indonesia. Dan sebelum mengakhiri rapat ini, saya minta kata akhir yang disampaikan oleh Ibu Menteri. Silakan Bu.
9
MENTERI SOSIAL RI : Baik. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati, Setiap proses Rapat Kerja adalah proses saling memberikan masukan, saling memberikan penguatan, dan saling berikhtiar untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan bersama. Kami menyampaikan terima kasih atas seluruh proses yang panjang sekali. Jadi Raker malam ini memang sebentar tapi prosesnya saya rasa panjang dengan mencurahkan berbagai energi pemikiran dan seluruh harapanharapan untuk perbaikan kehidupan bangsa kedepan. Mudah-mudahan jikalau ini bisa kita lakukan dan saling memberikan penguatan Komisi VIII terus melakukan pengawasan dan memberikan masukanmasukan secara kuantitatif maupun kualitatif, In Syaa Allah semuanya akan bersinergi untuk membawa peningkatan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Terima kasih Ibu Menteri. Kawan-kawan Komisi VIII dan Ibu Menteri beserta jajarannya, Sebetulnya Komisi VIII ini sangat sayang dengan Ibu Menteri karena berdasarkan hasil surveisurvei yang dilakukan Menteri Sosial RI yang cintai ini termasuk salah satu yang paling baik ya di antara kabinet kerja. Dan saya kira wajar kita beri applause untuk beliau tapip hanya ada satu hal yang mungkin saya titipkan dengan Ibu Menteri terkait dengan bagaimana menjaga komitmen yang bersama dengan Komisi VIII karena saya juga termasuk capek Bu untuk selalu bolak-balik rapat dan lain sebagainya. Kita akan mendukung apa yang Ibu kerjakan karena pada hakikatnya apa yang Ibu inginkan dan tujuan Ibu untuk mengembangkan Kementerian Sosial juga adalah sama dengan kami yang ada di Komisi VIII ini. Kalau tidak hal-hal lain yang ingin disampaikan dalam rapat ini, oleh kita semua maka izinkan saya atas nama Pimpinan Komisi VIII untuk menutup rapat ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil'alamin. Wallahul muafiq Illa Atwami toriq. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. (RAPAT DITUTUP PUKUL 20.28 WIB)
10
