RISALAH RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI

RISALAH RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI

Masa Persidangan

: I

Tahun Sidang

: 2015-2016

Jenis Rapat

: Rapat Kerja

Rapat Dengan

: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Sifat Rapat

: Terbuka

Hari/tanggal

: Senin, 31 Agustus 2015

Waktu

: 10.00 WIB s/d 13.30 WIB

Ketua Rapat

: DR. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., MA

Sekretaris Rapat

: Yanto Supriyanto, SH

Tempat

: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

Acara

: 1. Laporan Hapsem BPK RI Tahun 2015; 2. Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2014; 3.RKA-KL Tahun 2016.

Hadir

: 30 Anggota 17 izin

JALANNYA RAPAT : KETUA RAPAT (DR.H.SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum.,MA): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat Saudara-Saudara Anggota Komisi VIII DPR RI. Mengawali rapat kerja kita pada hari ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk dapat mengikuti rapat dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebagaimana kebiasaan kita di Komisi VIII DPR RI sebelum acara dilanjutkan, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesuksesan dan kelancaran acara kita ini dengan membaca Ummul Kitab dan bagi yang beragama lain kami harapkan untuk bisa menyesuaikan. Berdoa dimulai. (MEMBACA DOA) Selesai. Hadirin yang saya hormati. Sesuai dengan Rapat-Rapat DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016 yang telah diputuskan dalam Rapat Bamus DPR RI tanggal 2 Juli 2015 dan sesuai dengan keputusan rapat internal Komisi VIII DPR RI tanggal 19 Agustus 2015 maka pada hari ini, Senin, 31 Agustus 2015, Komisi VIII DPR RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan agenda Laporan Hapsem BPK RI Semester I tahun 2015, Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2014 serta rencana kerja RKA/KL Tahun 2015. Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VIII DPR RI pada rapat kali ini, telah dihadiri 8 fraksi dan ditanda tangani oleh 13 Anggota. Hal ini berarti bahwa rapat ini telah dihadiri lebih dari separuh jumlah Anggota Komisi VIII DPR RI. Sesuai dengan Tata Tertib DPR RI Pasal 251 ayat (1) kuorum telah tercapai. Atas persetujuan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia serta rekan-rekan Anggota Komisi VIII DPR RI maka rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. (RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB) Sebelum kita melanjutkan saya akan membacakan susunan agenda rapat pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama pengantar ketua rapat. Yang kedua, penjelasan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia terhadap beberapa pertanyaan yang telah disampaikan secara tertulis. Yang ketiga tanya jawab. Yang keempat kesimpulan dan yang terakhir penutup.. Apakah agenda tersebut dapat disetujui? (RAPAT: SETUJU) Selanjutnya rapat ini agendakan akan selesai pada pukul 13.00 WIB. Setuju? Baik.

1

Saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan seluruh Anggota DPR RI yang kami hormati. Pada kesempatan ini izinkanlah kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran ibu beserta seluruh jajarannya untuk mengikuti rapat dengan Komisi VIII DPR RI pada hari ini. Kami menilai bahwa agenda rapat ini memiliki nilai yang sangat strategis karena selain membahas rencana anggaran Kementerian Permberdayaan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 yang merupakan paradigma baru dalam penyelenggaraan ketatanegaraan kita di era reformasi ini juga untuk melakukan pembahasan pertanggungjawaban penggunaan anggaran APBN Tahun 2014 serta melihat hasil pemeriksaan semester I BPK tahun 2015 sehingga dengan paradigma baru yang nantinya dapat merubah pola program yang berbasis kinerja sesuai dengan dasar-dasar filosofis yang hendak kita bangun bersama. Sesuai dengan amanat konstitusi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara, ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Berdasarkan bahan tertulis yang disampaikan kepada kami bahwa terkait dengan LK tahun 2014 Kementerian PP&PA meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dari pagu anggaran tahun 2014, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia adalah sebesar Rp192.494.559.000,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp184.697.798.695.,- atau sebesar 95,95%. Berkaitan dengan laporan tersebut, berdasarkan Surat Anggota III BPK RI Nomor 85/S/P.05/Tahun 2015 Tanggal 26 Mei 2015 tentang hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian PP&PA Tahun 2014, BPK telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Kementerian PP&PA tahun 2014. Jadi dapat WTP ini Meneg PP&PA. Anggarannya Rp189 miliar, kalau tidak WTP itu berbahaya, iya tidak? Cuma Rp189 miliar, mungkin sama dengan anggaran GP Anshor, mungkin. Hal ini berarti bahwa Kementerian PP&PA telah dapat mempertahankan opini WTP untuk 7 kalinya. Jadi sebanyak 7 kali sejak pemeriksaan tahun 2009 atas LK Kementerian PP&PA tahun 2008. Selanjutnya berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S505/KMK.02/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang pagu anggaran Kementerian negara/lembaga dan penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun anggaran 2016, telah ditetapkan bahwa pagu anggaran sementara tahun anggaran 2016 Kementerian PP&PA adalah, ini perlu diperhatikan sebesar Rp1.269.331.578.000,- maka selanjutnya ada beberapa hal yang ingin kami perdalam dan ingin kami ketahui serta ingin mendengarkan penjelasan lebih konkrit dari ibu menteri beserta seluruh jajarannya. 1. Bagaimana realisasi program kerja dan APBN Tahun Anggaran 2014 dan kaitannya dengan merespon kondisi objektif permasalahan perempuan dan anak di Indonesia. Selain itu kendala dan hambatan apa yang dihadapi dalam melaksanakan program APBN dari tahun anggaran 2014 dan hal-hal apa saja yang perlu ditindaklanjuti. 2. Bagaimana tindak lanjut hasil pemeriksaan semester I BPK tahun 2014 sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan good governance dan penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan yang transparan dan akuntable khususnya terkait dengan 19 rekomendasi senilai Rp1,13 miliar yang masih diberikan status belum sesuai rekomendasi. 3. Sejauhmana kebijakan rencana kerja dan anggaran Kementerian PP&PA tahun 2016 dengan adanya peningkatan anggaran yang sangat signifikan, memiliki konsistensi dengan rencana kerja pemerintah tahun 2015, rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana strategis, visi, misi, tujuan serta sasaran kebijakan. Hal ini penting karena akan dapat diketahui keterkaitan dan konsistensi dalam implementasi kebijakan yang hendak diwujudkan oleh Kementerian PP&PA pada tahun 2016 serta mampu merespon kondisi objektif permasalahan pemberdayaan

2

4.

perempuan dan perlindungan anak di Indonesia yang dapat dilihat dalam setiap program dan kegiatan untuk tahun anggaran yang dirinci menurut jenis belanja setiap satuan kerja. Bagaimana kebijakan penggunaan anggaran berdasarkan perbandingan besar anggaran penunjang administrasi yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dengan besaran anggaran program yang akan digunakan untuk setiap masing-masing fungsi itu. Dengan membandingkan rencana penggunaan anggaran antar satuan kerja tersebut dapat diketahui tingkat efisiensi, apa yang menjadi prioritas, target yang dicapai dan hasil yang diharapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2016 ini.

Keempat hal tersebut penting untuk diperhatikan karena Komisi VIII DPR RI mengharapkan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia agar dalam menyusun program tahun anggaran 2016 hendaknya berdasarkan dan disesuaikan dengan berbagai kondisi objektif masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia serta mempertimbangkan dan memperhatikan program terobosan, kreativitas serta berbagai peluang, hambatan dan tantangan serta tetap berkesinambungan dengan program sebelumnya. Saudara-Saudara peserta rapat yang saya hormati. Ibu Menteri. Kami di Komisi VIII ini setiap kita rapat beberapa waktu yang lalu selalu saja ada perdebatan yang cukup kontekstual karena menyikapi berbagai macam problem perempuan dan anak di Indonesia yang saya kira dari waktu ke waktu dan dari hari ke hari itu semakin kompleks dan hal itu tentu saja juga terkait dengan perkembangan sistem teknologi informasi dimana kadang-kadang sistem teknologi informasi itu juga belum tentu sesuai dengan peruntukannya seperti apa yang terjadi belakangan itu. Ada anak-anak yang semestinya itu belum cukup dewasa tetapi akan lebih cepat dewasa dengan mereka melihat hal-hal atau konten-konten yang belum sesuai dengan umurnya. Belum lagi kita melihat bahwa tayangan-tayangan di Indonesia saat ini itu juga belum sangat ramah dengan anak. Lebih banyak tayangan-tayangan yang disajikan pada prime time itu adalah tayangan-tayangan orang dewasa padahal saat-saat itu anak-anak kita di seluruh Indonesia sedang berada di depan televisi dan yang menentukan karakter anak-anak kita itu dikhawatirkan itu bukanlah orang tua, bukan sekolah, bukan lingkungannya tetapi bisa jadi adalah televisi-televisi dan program-programnya yang menurut saya sampai hari ini dalam pengamatan saya, itu belum tentu juga sesuai dengan karakteristik budaya bangsa Indonesia. Dalam konteks itulah maka tentu wajar jika Komisi VIII DPR RI di dalam rapatrapat terakhir itu selalu konsisten meneriakkan bagaimana agar Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak ini bisa menjadi ujung tombak di dalam rangka memberdayakan perempuanperempuan Indonesia menjadi perempuan-perempuan yang sangat tangguh dan perempuanperempuan yang memiliki martabat dan perempuan-perempuan yang bisa diandalkan dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah kecil dan domestik di lingkungannya masing-masing. Selain itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini juga kita berharap bisa menjadi ujung tombak di dalam rangka melaksanakan program-program pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan anak. Apa yang kami dapatkan selama beberapa kali rapat dengan Kementerian ini bahwa Kementerian ini programnya selalu copy paste dari program-program tahun sebelumnya. Tidak ada program yang betul-betul menurut kami bisa mewujudkan harapan dan ekspektasi masyarakat luas terhadap Kementerian ini tetapi kami memahami hal itu. Kenapa? Karena memang anggarannya pada tahun-tahun lalu itu memang selalu sedikit. Kita mengatahui bahwa program kerja bisa dirumuskan, bisa disusun dengan baik jika memang diiringi dengan penganggaran yang benar karena itu politik anggaran sangat-sangat penting bila kita kaitkan dengan apa yang ingin dilakukan oleh sebuah Kementerian dan lembaga yang terkait di Indonesia tetapi hari ini harapan Komisi VIII menjadi cukup besar karena tadi saya dengar dan saya baca sendiri tadi dan sudah saya diskusikan

3

secara informal dengan Ibu Menteri tadi, itu ternyata anggarannya untuk tahun ini sudah mencapai Rp1,26 triliun. Ini tentu adalah berkat kerja keras kita, rapat dan secara maraton disini beberapa waktu yang lalu bahkan termasuk pada bulan ramadhan yang kemarin itu, kita sungguh-sungguh untuk bisa membantu bagaimana Kementerian ini bisa lebih berdaya lagi dan kalau perlu jangan kementerian lain atau lembaga lain yang lebih menonjol di dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kami berharap besok-besok ini Kementerian ini atau ibu menteri dengan seluruh jajarannya akan tampil, kelihatan di depan, sebagai garda terdepan kita untuk memberdayakan dan melindungi anakanak Indonesia. Kalau sekarang kan ada banyak lembaga-lembaga lain bahkan lembaga swadaya masyarakat itu kelihatan lebih menonjol dibandingkan kementerian ini. Ke depan ini kita berharap bersama-sama dengan Komisi VIII, kita sama-sama akan tampil menjadi leading sector yang betulbetul bisa menjawab seluruh tantangan dan menjawab seluruh harapan-harapan masyarakat kepada kita. Dan di tengah situasi ekonomi yang seperti sekarang ini Bu Menteri dan seluruh jajarannya, saya mau mengatakan bahwa perempuan-perempuan Indonesialah yang bisa kita harapkan untuk bisa mengisi kekosongan di dalam rangka memberdayakan keluarga masing-masing. Ibu-ibu dan perempuan-perempuan di seluruh Indonesia kita tahu adalah ibu-ibu yang sangat kreatif. Mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Tinggal bagaimana kita bisa melakukan stimulasi atau memberikan rangsangan kepada mereka baik dalam bentuk program-program yang terkait dengan apa yang mereka inginkan maupun penambahan-penambahan modal yang terkait dengan apa yang sesuai dengan minta dan bakat dari ibu-ibu kita itu. Saudara Menteri Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang saya hormati, dan Seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI. Demikianlah pengantar singkat yang bisa saya sampaikan dan selanjutnya sesuai dengan acara yang telah kita sepakati tadi, kami mempersilakan kepada Saudara Menteri Pemberdayaan Permpuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk memberikan penjelasannya terhadap beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah kami sebutkan dibawah. Kepada Ibu Menteri kami persilakan. MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI (YOHANA SUSANA YEMBISE): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi, Syaloom dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pimpinan Sidang, Yang terhormat Pimpinan Komisi VIII DPR RI dan para Anggota Komisi VIII DPR RI, Hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat wal „afiat. Pertama kami ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan dan seluruh jajaran Komisi VIII DPR RI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan dengan agenda sebagai berikut:

4

Pembahasan laporan hasil pemeriksaan semester Badan Pemeriksa Keuangan RI semester I tahun 2015. Yang kedua, pembahasan pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2014 dan tiga, pembahasan rencana kerja anggaran kementerian/lembaga tahun 2016. Agenda pertama, pembahasan laporan hasil pemeriksaan semester Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia semester I Tahun 2015. BPK telah menyampaikan hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi BPK sampai dengan semester I Tahun 2015 pada Kementerian PP&PA dengan kesimpulan sebagai berikut: 1. Ada 5 temuan dengan 22 rekomendasi senilai Rp3,5 miliar. 2. Dari temuan rekomendasi tersebut seluruhnya sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian PP&PA secara tepat waktu. 3. Ada 19 rekomendasi senilai Rp1,15 miliar yang masih diberikan status belum selesai dengan rekomendasi. Terkait pelaksanaan perbaikan, pergantian pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan penyelesaian pekerjaan yang belum berfungsi yang harus dilakukan oleh pihak rekanan pelaksana pembangunan gedung Kementerian PP&PA. Agenda kedua, pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2014. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2014, Kementerian PP&PA telah menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah tahun 2014. Pagu anggaran tahun 2014 Kementerian PP&PA adalah sebesar Rp192,4 miliar dengan realisasi anggaran sebesar Rp184,6 miliar atau sebesar 95,95%. Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Kementerian PP & PA tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, BPK telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Kementerian PP & PA tahun 2014. Hal ini berarti bahwa Kementerian PP & PA telah dapat mempertahankan opini WTP untuk ketujuh kalinya sejak pemeriksaan tahun 2009 atas laporan keuangan Kementerian PP & PA tahun anggaran 2008. Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah tahun 2014 Kementerian PP & PA yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh Kementerian PP & PA atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari APBN selama periode tahun 2014. Beberapa capaian kinerja Kementerian PP & PA adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan kesetaraan gender dengan capaian diantaranya: a. Terintegrasinya isu gender dalam perumusan kebijakan melalui Renstra dan kebijakan teknis operasional di sebagian besar di Kementerian/lembaga, provinsi dan kabupaten/kota. b. Menghapuskan diskriminasi dalam ketenagakerjaan dengan telah ditanda tanganinya kesempakatan bersama 4 menteri yaitu Menakertrans, Mendagri, Men PP & PA, Men PPN/Kepala Bappenas tentang optimalisasi penerapan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam pekerjaan tahun 2014, equal employment opportunity. 2. Perlindungan perempuan dan capaian diantaranya: a. Tersusunnya berbagai regulasi nasional dalam rangka perlindungan perempuan seperti keterlibatan dan revisi Undang-Undang 39 tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. b. Terbentuknya unit layanan teknis perempuan dan anak di daerah. c. Lahirnya Perpres nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pembedayaan dan Perempuan dan Anak dalam konflik sosial. 3. Perlindungan anak dengan capaian diantaranya: a. Terpenuhinya hak sipil anak yang ditandai dengan 72,2% anak Indonesia telah memiliki akta kelahiran. b. Terlibat aktif dalam penyusunan dan sosialisasi Perpes Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini yang holistik, integratif sebagai dasar pelaksanaan pos pendidikan anak usia dini, bina keluarga balita dan Posyandu secara holistik dan terintegrasi.

5

c. Lahirnya regulasi dan peraturan perundang-undangan yang memberikan dan pemenuhan hak anak, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. d. Peningkatan jumlah kabupaten/kota yang telah memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui kebijakan pengembangan kabupaten kota layak anak yang sampai saat ini sudah mencapai 264 kabupaten/kota menuju kabupaten/kota layak anak dari 564 kabupaten/kota seluruh Indonesia. e. Tersedia ruang laktasi/pojok ASI di K/L, tempat pelayanan umum, bandara, terminal, pusat perbelanjaan dan lain-lain. f. Terlibat dalam perumusan kebijakan internasional terkait perlindungan dan perumusan hak anak melalui forum konvensi internasional tentang anak di tingkat regional dan internasional. Terakhir agenda yang ketiga, pembahasan rancangan kerja anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2016. Atas dorongan dan dukungan dari Komisi VIII DPR RI dan dengan memberikan argumentasi yang cukup kuat lewat sidang kabinet maka kami telah mengajukan tambahan anggaran kepada presiden dengan pertimbangan banyaknya masalah pada perempuan dan anak yang harus dihadapi. Presiden telah memberikan tambahan anggaran sebesar Rp1 triliun. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan, pagu anggaran, pagu sementara tahun 2016 Kementerian PP dan PA adalah sebesar Rp1,269 triliun yang terdiri dari: a. Pagu indikatif hasil trilateral meeting sebesar Rp269 miliar. b. Penyesuaian sumber dana hasil sidang kabinet atau arahan dari sebesar arahan presiden dari sebesar Rp1 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan ke dalam belanja pusat yaitu Kementerian PP & PA dan KPAI dan belanja daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan rincian sebagai berikut: a. Belanja pusat sebesar Rp669 miliar dan b. Belanja daerah DAK bidang PP & PA sebesar Rp300 miliar. Adapun belanja pusat sebesar Rp969 miliar digunakan untuk merespon masalah yang sangat mengemuka antara lain kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sudah dikatakan menjadi sebuah kedaruratan termasuk di dalamnya perdagangan orang. Selain itu masalah lain adalah masalah ekonomi yang dihadapi oleh keluarga-keluarga. Meningkatnya ancaman kesehatan pada ibu seperti AIDS HIV dan kematian ibu. Masalah yang dihadapi tidak dapat diselesaikan oleh Kementerian PP & PA sendiri namun juga harus dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah dan berbagai organisasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang besar perlu di mobilisasi termasuk kalangan dunia usia dan akademisi sesuai dengan prinsip good governance. Untuk meningkatkan pelaksanaan penanggulangan masalah yang dihadapi, kelembagaan di daerah khususnya di kabupaten dan kota akan ditingkatkan agar mendapat, dapat menjadi bagian yang efektif dalam penanggulangan masalah. Anggaran tahun 2016 akan diprioritaskan untuk: 1. Menanggulangi masalah yang dihadapi oleh perempuan dan para keluarga melalui: a. Peningkatan kegiatan ekonomi perempuan khususnya usaha ekonomi mikro melalui pengembangan industri rumahan pada segmen masyarakat miskin di pedesaan. b. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengenali masalah dan berpartisipasi dalam penanggulanan HIV AIDS dan penurunan angka kematian ibu serta penyakit lain yang menurunkan kesehatan ibu. c. Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan di berbagai tingkatan. d. Peningkatan kemampuan kelembagaan pembedayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

6

2.

Perlindungan pemenuhan hak perempuan melalui: a. Peningkatan pencegahan terhadap kekerasan termasuk perdagangan orang melalui peningkatan kemampuan petugas dan aparat penegak hukum untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mengembangkan community watch di masyarakat khususnya di daerah-daerah dengan angka kekerasan dan perdagangan orang yang cukup tinggi, dan lain-lain. b. Peningkatan pelayanan untuk korban melalui peningkatan jumlah tempat pelayanan untuk tempat pengajuan rujukan dan pendampingan korban melalui P2TP2A dan lembaga berbasis masyarakat. c. Yang berikut, peningkatan kebijakan pada K/L yang menjadi penanggungjawab untuk penanggulangan kekerasan termasuk perdagangan orang antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sampai ke desa-desa. d. Berikut, peningkatan kemampuan kelembagaan PP & PA di daerah untuk pencegahan dan penanganan kekerasan dan perdagangan orang.

3.

Perlindungan pemenuhan hak anak melalui: a. Penguatan kelembagaan perlindungan anak dari tingkat nasional sampai dengan ke desa berbasis masyarakat.

KETUA RAPAT: Bu Menteri sebentar, sebelum dilanjutkan. Nanti saya mau permisi keluar sebentar, paling 10 menit. Nanti rapat saya alihkan kepada Saudara Malik Haramain. Ini wakil ketua insya Allah disini, sebentar lagi di Komisi VIII. Lanjut bu. MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI: b. Penanganan anak korban yang memerlukan perlindungan khusus. c. Pencegahan kekerasan terhadap anak. d. Fasilitasi pengembangan kota layak anak, KLA dan pembentukan model KLA di desa dan kelurahan. e. Pelaksanaan gerakan nasional forum anak, partisipasi anak. f. Pembentukan model sekolah ramah anak, kerjasama dengan 12 Kementerian/lembaga g. Capacity building bagi aparat penegak hukum terkait Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. h. Penambahan tugas dan fungsi mandat KPAI berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2014. 4.

Terlaksananya reformasi birokrasi. a. Pengembangan kapasitas SDM dalam mendukung implementasi reformasi birokrasi Kementerian PP & PA. b. Pengembangan strategi publikasi dan promosi program Kementerian PP & PA melalui ILM, TV Program dan KIE. c. Kajian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah Indonesia.

7

d.

Penyiaran sarana dan prasarana dalam mendukung perlindungan perempuan dan anak melalui rumah anak, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Saat ini DAK bidang PPPA tahun 2016 sedang dalam proses pembahasan antara Kementerian PP & PA dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan Ditjen Anggaran dan Ditjen Perimbangan Keuangan. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. KETUA RAPAT (ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si/F-PKB): Baik, terima kasih Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi mohon maaf ibu, ini pimpinan cadangan bu, sekaligus mencoba, jadi belum dilantik. Besok jam 13.00 WIB katanya mau dilantik disini bu. Cuma karena tidak ada Pimpinan yang lain jadi Pak Ketua minta saya untuk mewakili sementara. Nanti beliaunya datang kita ganti lagi. Bapak dan ibu sekalian Anggota Komisi VIII yang saya hormati. Tadi sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri dan saya kira semuanya bisa menangkap, bisa mengkaji, bisa menganalisis dan mungkin sudah menyiapkan pertanyaannya. Kalau tidak ada masalah kita langsung Ibu, ini ada sekitar 10 atau 8 sampai 10 Anggota yang mau tanya. Pertama saya persilakan langsung Bapak H. Nanda. Bapak H. Nanda, Fraksi Partai Gerindra. Silakan. F-P.GERINDRA (H. ANDA, SE., MM): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi dan seluruh Anggota Komisi dan staf, dan Yang terhormat Ibu Menteri dan seluruh jajaran Kementerian yang tidak sebutkan satu persatu, mohon dimaklum, tidak mengurangi rasa hormat. Pertama, saya minta secara terperinci anggaran yang sudah diperiksa tadi namun ada yang masih belum terselesaikan, sudah dilaporkan tapi masih belum clear ya bu ya. Yang belum clear itukan ada beberapa item minta terperinci begitu di dalam laporan hasil BPK ini. Terus yang kedua, anggaran untuk tahun 2016 penambahannya inikan sangat signifikan sekali yaitu kurang lebih RP1 triliun. Yang kita kepingin, belanja pusat ini secara terperinci begitu kegiatannya untuk a, b, c. Misalnya untuk a berapa, untuk b berapa, untuk c berapa, jadi kami jelas tahu. Kalau inikan masih global. Yang kedua, belanja daerah atau melalui DAK. Ini mekanismenya seperti apa? Apa langsung diberikan kepada pemerintah daerah setempat melalui Kementerian ini atau melalui nanti dana alokasi khusus yang dibahas di dalam bagian anggaran, kan biasanya ada dana khusus dari kesehatan, dari pendidikan, dana alokasi khusus. Apa ini nanti termasuk di dalam program disitu juga dana alokasi khusus yang nanti melalui prosesnya dari awal, dari pembahasan anggaran sehingga plotting masingmasing yang menerima dana khusus itu di daerah sudah tahu. Misalnya contoh kabupaten A, dia dapat dana pendidikan alokasi khusunya dapat sekian, dari kesehatan dapat sekian tanpa melampirkan

8

secara detail program yang dilaksanakan. Ini proses mekanisme dana alokasi khusus yang diberikan oleh Kementerian Perempuan ini apakah nanti dengan pemerintah daerah langsung atau dengan nanti ke mitra kerja yang ada di daerah Kementerian Perempuan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa’alaikumsalam. Terima kasih Pak Anda. Berikutnya kepada Ibu Tri Murni. Silakan Ibu. F-P. NASDEM (Hj. TRI MURNI, SH): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan beserta rekan-rekan Komisi VIII. Yang saya hormati Menteri PP & PA beserta jajarannya. Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama terkait dengan Hapsem I oleh BPK, sistem dan realisasi program apa saja yang mesti diperbaiki. Kemudian yang kedua, halaman 4 nomor 1. Mewujudkan secara kesetaraan gender, seberapa jauh hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan terkait program dalam mewujudkan kesetaraan gender, tolak ukur keberhasilannya seperti apa karena dalam halaman 4 nomor 1 tentang mewujudkan kesetaraan gender, Kementerian PP dan PA hanya menyebutkan capaian berupa program saja, mohon penjelasannya. Yang ketiga, berapa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di seluruh Indonesia saat ini. Kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Kementerian PP & PA terkait dengan RKA-KL tahun 2016. Adakah Kementerian PP& PA telah melakukan proses penelitian dalam menerapkan kebijakannya. Yang keempat, terkait program sekolah ramah anak dan program Puskesmas Ramah Anak, berapa capaian target pelaksanaan dalam setiap kota yang telah dicapai sampai saat ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa’alaikumsalam. Terima kasih. Tadi menarik Ibu Tri Murni tadi jumlah kekerasan itu mungkin yang sedang diproses ada berapa, yang sudah selesai ada berapa terus yang sudah mulai diproses, yang akan diproses seperti apa. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dwi Astuti Wulandari dari Fraksi Demokrat.

9

F-PD (DWI ASTUTI WULANDARI): Terima kasih Pimpinan. Selamat siang. Ibu Menteri beserta jajarannya. Nama saya Dwi Astuti Wulandari, Fraksi Partai Demokrat, Dapil DKI I Jakarta Timur. Ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi terkait apa yang sudah tadi disampaikan oleh Bu Menteri secara panjang lebar. Yang pertama mengenai terobosan karena kita sudah ketahui bersama bahwa ada penambahan anggaran sebesar Rp1 triliun dan itu kurang lebih 4 kali lipat berarti dari anggaran yang sebelumnya. Itu terobosan-terobosannya harus diperjelas lagi. Saya ingin lebih detail apa yang akan dikerjakan. Anggarannya banyak tapi kalau tidak bisa diimplementasikan dengan baik percuma, tidak bisa diserap dengan baik useless. Kalau kami sangat senang sekali kalau membantu Kementerian PP & PA untuk mendapatkan anggaran yang luar biasa supaya bisa berkerja maksimal tapi apakah dari Kementerian PP & PA ini bisa juga melipatgandakan cara berkerjanya 4 kali seperti anggaran yang sudah digelontorkan itu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai peningkatan efektivitas koordinasi antar kementerian dan lembaga. Misalnya bagaimana dari Kementerian PP & PA menjaga komunikasi dengan Kemensos karena sehubungan dengan pekerja sosial. Kalau saya lihat di beberapa tempat, di setiap tempat di P2TP2A di setiap kabupaten/kota kalau tidak salah ya, itukan ada banyak kasus yang melapor disitu kemudian ditangani disitu dan banyak juga perempuan-perempuan yang korban perkosaan misalnya harus tinggal disitu. Yang menangani adalah pekerja-pekerja sosial. Yang saya ingin tahu, itu pekerja sosial atau relawan sosial? Dibayarnya secara apa? Digajinya secara apa? Harus dengan secara profesional. Kalau kita lihat di negara-negara lain, mereka ditempat penampungan-penampungan, shelter-shelter, pasti yang bekerja disitu adalah pekerja-pekerja sosial secara profesional sehingga juga bisa membantu para korban untuk pulih lebih cepat. Kalau selama ini ada juga kita yang datang ke tempatnya kemudian bahkan pendamping-pendamping ini tidak membantu. Mereka pun tidak ada rasa menyayangi para korban-korban ini, bagaimana mereka bisa pulih? Itu yang terpenting. Kemudian koordinasi dengan kepolisian setempat karena saya sebagai masyarakat biasa pun kadang-kadang kalau memang mengalami pelecehan seksual misalnya atau kekerasan pada rumah tangga, pada perempuan dan anak, saya akan bingung, saya harus melapor ke P2TP2A atau saya harus melapor ke polisi? Nah itu yang harus disosialisasikan juga sehingga masyarakat tahu saya harus lari kemana? Kalau begini kan ada dua tempat yang dilapori. Bagaimana cara Kementerian PP & PA berkoordinasi dengan Kepolisian dalam mengatasi hal ini karena ada yang melapor ke polisi, ada yang melapor ke P2TP2A dan kemudian itu juga berhubungan dengan masalah data karena saya sampaikan tadi ada yang ditangani oleh polisi dan ada yang ditangani oleh P2TP2A sehingga datanya pasti ada yang tumpang tindih karena menurut saya data sangat penting. Harus ada yang menjelaskan bahwa data yang akurat itu yang mana? Bagaimana Kementerian PP & PA bisa menanggulangi masalah yang terjadi pada perempuan dan anak apabila data-datanya saja tidak akurat, itu menurut saya. Jadi sehingga ini harus dibenahkan banget begitu kalau orang Jawa bilang. Digenahkan banget ini harus ke polisi atau harus ke P2TP2. Kemudian yang sudah ditangai polisi berapa, yang ditangani oleh Kementerian ini berapa sehingga tidak tumpang tindih dan bisa dilihat lagi datanya untuk diperbaiki kalau ada permasalahan-permasalahan mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang tadi saya sampaikan menurut saya program Kementerian PP & PA tidak hanya mengenai sosialisasi atau memberikan seminar-seminar, memberikan pelajaran-pelajaran tapi juga

10

mengatasi pengaduan-pengaduan dan dampak dari korban kekerasan. Itu yang terutama harus kita beresi dulu sehingga P2TP2A ini juga bisa berkerja secara efektif di setiap daerah. Kalau kami selalu mengadakan kunjungan kerja yang salah satu yang selalu kami sambangi adalah P2TP2A dan banyak dari P2TP2A itu tidak memadai dari segi tempatnya, dari segi pegawai yang berkerja disitu untuk mendukung para korban. Ya kalau bisa ini diperbagus lagi. Bukan diperbagus, harus bagus dengan 4 kali yang Kementerian akan dapatkan harusnya P2TP2A ini menjadi suatu ranah yang paling terpenting tidak hanya belanja pusat yang dinomor satukan tapi masalah ini juga sangat penting karena untuk apa kita ini kalau saya baca yang di belanja pusat. Peningkatan ekonomi mikro melalui pengembangan industri rumahan. Kalau memberikan arahan, memberikan sosialisasi seperti ini tanpa mengatasi masalahmasalah yang memang sudah terjadi, itu akan useless, itu akan percuma sehingga sekali lagi saya menekankan kalau saya pribadi lebih ke arah untuk memperefektifkan, memperbagus masalah P2TP2 dan pengaduan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Cukup lengkap pertanyaannya. Berikutnya Ibu Hj. Endang Maria Astuti. Silakan Ibu. F-PG (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Sg., SH): Terima kasih Pimpinan. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Menteri bersama seluruh jajarannya. Menanggapi paparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Menteri dan tadi sudah sempat disampaikan oleh rekan-rekan mengenai tanggapannya. Ini peningkatan anggaran yang ada di Kementerian PP & PA ini saya sangat bersyukur karena kita berharap Kementerian PP & PA ini punya power. Jadi jangan seperti hanya sekedar menteri yang kerjaannya koordinatif saja. Harapan saya ini mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik meskipun disitu ada beberapa yang memang dari hasil laporan sementara dari BPK ada yang belum ditindaklanjuti. Harapannya tentu itu harus ditindaklanjuti bu menteri namun program ke depan dari Kementerian PP & PA ini memang harus membuat gebrakan yang lebih sehingga power-nya akan nampak. Jadi ada beberapa program yang mestinya ini mampu direalisasikan dengan baik sehingga mampu menguatkan posisi perempuan dan anak baik yang ada di desa maupun di perkotaan. Secara tidak langsung kalau program-program ini nanti dicanangkan dengan baik, tentunya bisa menekan. Harapan saya juga bisa menekan persoalan-persoaln yang ada, yang berkaitan dengan persoalan perempuan dan anak. Jadi persoalan perempuan dan anak nampaknya kalau saat ini tidak begitu mencuat sekali karena terlibas oleh isu-isu yang ada.

11

Namun fakta dan realita di lapangan, kasus-kasus terhadap anak ini masih tinggi ketika kita reses ternyata kasus-kasus anak itu tetap tinggi. Harapan saya tentu ini dengan program bu menteri, promosi dan publikasi nanti mampu di share juga sehingga kita kemasyarakatnya itu edukasinya betulbetul menyasar. Harapan kita edukasinya menyasar sehingga penguatan justru itu memang yang harus kita kuatkan dari tataran masyarakat tingkat bawah sehingga mereka sadar. Baik apakah itu sadar hukum yang sekarang mulai digiatkan kembali, apakah itu sadar untuk protect terhadap dirinya sendiri baik itu anak-anak karena kalau saya sampaikan bahwa anak-anak itu harus sudah mulai membangun dirinya sendirinya agar supaya tidak termakan hp. Nah ini bu menteri pun juga harus ada koordinasi lintas Kementerian karena apa? Yang masih banyak dikeluhkan di anak-anak, upaya perlindungan terhadap anak kita adalah dari sisi pendidikannya. Mengapa? Jam pelajaran dengan jam pelajaraan saat ini masih sangat membebani anak-anak. Kalau sudah ada anak kelas 1 yang kemarin wajib Calistung, jika ini memang mampu diubah, why not begitu kalau mampu diubah. Saya kira tidak ada anak-anak kita yang kelas 1 belum bisa membaca pada akhirnya bodoh tetapi dengan pendidikan baik pendidikan non formal maupun dari keluarga, ini mampu mem-push. Oleh karena itu pendidikan kan harus dua sisi. Karena apa? Calistung ini yang harus diterapkan justru orang tua terobsesi. Ini upaya justru melemahkan anak kita. Ke depan mereka sudah capai berpikir karena sejak kecil sudah dikejar seperti itu. ini harus disuarakan saya kira oleh Kementerian Perempuan, upaya perlindungan kita terhadap anak-anak kita agar supaya ke depan itu anak-anak kita memang cara berpikirnya bukan sudah capek di awal tetapi semakin melejit setelah semakin dewasa dengan sistem yang lebih baik. Jadi rupanya ganti menteri itu selalu problematikanya juga ada khususnya pendidikan. Pendidikan ini berkaitan dengan anak. Saya sampaikan kepada Ibu Menteri PP & PA adalah karena berkaitan dengan itu. Kemudian yang mengenai masalah P2TP2A ibu. Sejak awal tahun kita RDP sudah saya sampaikan bahwa berkali-kali P2TP2 ini harus diubah mindset-nya kepada tenaga relawan atau honorer ataupun yang disitu karena terdiri dari beberapa instansi, institusi maka ya memang harus mindset bahwa penanganan terintegrasi harus disampaikan. Jangan merasa punya kewenangan sendiri-sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Selalu saya dilapori bu menteri dan jajarannya, bukan bermaksud pamer mengapa saya bisa berkata seperti itu, banyak sekali teman-teman khususnya ini di Jawa Tengah, P2TP2A, Kepolisian akhirnya mengeluh sendiri, Dinas Sosial mengeluh sendiri. Yang menangani garda depannya P2TP2A disitu merasa dialah yang paling berkuasa. Ini akhirnya justru melemahkan korban. Jangan sampai dari penanganan dengan harapan pemulihan terhadap korban justru akhirnya korban sendiri yang menjadi korban kedua. Ini harapannya kita tidak berharap para korban itu akhirnya mereka menjadi korban oleh petugas P2TP2A. Jadi mereka mengapa mengeluh kepada saya karena saya dulu konselor dan juga saya advokat yang menangani masalah itu sehingga mereka nyaman. Ini saya sampaikan kepada Bu Menteri agar supaya bisa merubah sistem itu. Jadi kalau dulu mungkin saya tidak sebutkan secara gamblang karena saya menjaga tetapi saatnya ini bisa ditangani terintegrasi dengan baik, merekapun berkerja dengan tulus. Kemudian dari harapan mereka yang lain P2TP2A karena anggaran dari pemerintah daerah itu memang sangat minim. Tentu harapannya bisa di push juga dari pusat untuk operasional P2TP2A ibu menteri. Jadi mungkin ini adalah yang disampaikan di Jawa Tengah tetapi bukan berarti dan tidak menutup kemungkinan di daerah lainpun sebetulnya mengalami hal yang sama. Oleh karena itu harapannya ini nanti bisa ada perbaikan karena memang salah satu upaya yang bisa dilakukan agar supaya bisa berjalan dengan baik, upaya penanganan anak ya ada disana khususnya anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Itu Bu Menteri, adapun program-program yang lain Insha Allah saya sangat mendukung sekali ini dengan harapan nanti Kementerian PP & PA ini punya power lebih khususnya mengenai perempuan. Program-programnya sudah oke dibandingkan dengan yang kemarin. Saya kira itu saja. Terima kasih.

12

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT: Intinya terobosan ini bu, jangan sama dengan menteri-menteri yang terdahulu, harus ada lebih yang baru. Berikutnya, sekarang perspektif bapak-bapak. Yang pertama Bapak Kuswiyanto. Silakan Pak Kus. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Pimpinan yang saya hormati. Seluruh Anggota Komisi VIII. Bu Menteri dan seluruh pejabat yang hadir, yang saya hormati. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya Kuswiyanto dari Dapil IX Jawa Timur. Tuban, Bojonegoro, dari Fraksi PAN. Pertama mengucapkan selamat atas opini dari BPK, Wajar Tanpa Pengecualian dan sudah dipertahankan selama 7 tahun, selama 7 kali. Saya kira ini prestasi yang sangat membanggakan. Mudah-mudahan mampu memotivasi, memberikan inspirasi ke depan, menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kita telah membuat PR Komisi VIII dan seingat saya ini sudah pertemuan yang ketiga kali untuk dikomunikasikan sama presiden, sama Bappenas, sama Menteri Keuangan dan lainlain tentang status kementerian. Tentu kita ingin laporan dari panjenengan, upaya yang sudah dilakukan, sampai ini sampai sejauhmana. PR kita adalah status Kementerian kita tidak menjadi Menteri Koordinatif tetapi menteri teknis sehingga anggarannya ini lebih besar lagi. Alhamdulillah anggarannya sudah meningkat tetapi menurut saya belum apa-apa bila dibanding dengan kompleksitas yang harus kita urusi untuk seluruh Indonesia. Yang kedua, berkaitan dengan berbagai macam laporan tentang kinerja 2014. Saya belum bisa menilai bahwa Kementerian ini berhasil atau tidak dari sisi kinerja karena gambaran yang disampaikan ini baru gambaran yang bersifat kualitatif, kita belum mendapatkan data yang bersifat kuantitatif. Jadi dari seluruh yang disampaikan ini sesungguhnya kompleksitas persoalan itu di seluruh Indonesia kayak seperti apa petanya. Yang sudah dicapai, yang sudah disentuh, yang sudah dikerjakan berapa. Kemudian yang ketiga adalah keberhasilannya itu seperti apa dari apa yang sudah diberi perlakuan itu. Tentu ini kalau tidak ditunjukkan oleh data, saya kira kan tidak bisa mengatakan bahwa ini berhasil atau tidak. Kalau saya melihat yang disampaikan itu hanya cerita saja tapi tidak disertai data-data yang mendukung untuk itu semua. Barangkali kalau hari ini atau lain kali kita diberi data-data penunjangnya tentu akan lebih bagus lagi sehingga kita bisa mengukur tingkat keberhasilan kementerian-kementerian perempuan. Oleh karena itu untuk 2016 barangkali kita ingin sebelum, inikan sangat banyak programnya. Kita ingin paramater ukuran untuk menentukan keberhasilan ini apa? Menyangkut masalah kekerasan, menyangkut segala macam yang sudah disampaikan disini. Kemudian karena menurut saya anggaran itu sangat kecil, hanya Rp1,2 triliun, itu menurut saya kecil untuk mengatasi seluruh Indonesia tapi juga bersyukur sudah meningkat, bukan tidak bersyukur. Alhamdulillah inikan perjuangan bu menteri, saya kira cukup luar biasa. Menurut saya dari kegiatan yang dipaparkan inikan sangat banyak. Ke depan menurut saya fokus sajalah, fokus saja hal yang kira-kira sudah menjadi garapan Kementerian yang lain saya kira dilepas saja sehingga kira-kira kita fokus sehingga capaian kita ini betul-betul luar biasa dan mudah-mudahan nanti RKA ini segera sampai kepada kita, saya yakin ini sudah disusun. Apa tidak tahu apa sudah selesai atau belum sehingga dari situlah kita ingin tahu tujuan, sasaran, target,

13

ada berapa kegiatan, kegiatannya dimana saja berada itukan kita bisa melihat untuk itu semua. Barangkali RKA itu sampai kepada kita kira-kira untuk 2016 kira-kira kapan sehingga dari situ kita biar tahu lebih lanjut tentang apa sesungguhnya yang mau dilakukan oleh Kementerian ini bukan hanya sekedar gambaran secara global kita belum tahu rinciannya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa’alaikumsalam. Terima kasih Pak Kus. Selanjutnya Bapak Achmad Fauzan Harun. Silakan bapak. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH., M.Kom,I): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pimpinan, para kawan-kawan Anggota Komisi VIII. Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta jajarannya. Nama saya Achmad Fauzan Harun dari Partai Persatuan Pembangunan, Dapil DKI I Jakarta Timur. Nomor Anggota 512. Pertama saya ingin mengucapkan apresiasi kepada Ibu Menteri. Dengan tambah anggaran Rp1,2 triliun. Kalau tadi kawan saya mengatakan anggaran Rp1,2 triliun kecil, kalau saya mengatakan kalau Rp1,2 triliun itu besar. Karena apa? Dari Rp217 miliar menjadi Rp1,2 Triliun, patut berbangga bu. Itu berkat dorongan, karena Komisi VIII bisanya dorong-dorong terus. Berkat dorongan Komisi VIII sehingga ibu pertama panik, didorong-dorong terus tapi alhamdulillah sekarang terwujud anggarannya Rp1,2 triliun berkat perjuangan ibu dan Komisi VIII. Duduk bersama dengan Presiden Jokowi menyampaikan “Wah, Komisi VIII marah-marah Pak, anggarannya kecil”. Alhamdulillah bisa. Ini kita lihat. Kalau lihat agenda dari rapat hari ini adalah pembahasan laporan Hapsem BPK RI Semester I Tahun 2015. Yang ingin saya tanyakan ibu menteri, sejauhmanakah perkembangan mengenai realisasi program dan anggaran tahun 2015 baik dari realisasi penyelesaian maupun capaian target kinerjanya yang dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif serta apa saja kendala dan permasalahan yang menghambat pelaksanaan, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, langkah-langkah strategis apa saja yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam merespon. Mungkin hampir sama pertanyaannya dengan kawan saya, teman-teman saya, merespon kondisi obyektif permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2016. Berikutnya bagaimana upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut ikhtisar hasil pemeriksaan semester I BPK Tahun Anggaran 2014 karena ini program yang kedua pembahasan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun 2014. Selain evaluasi pelaksanaan RAPBN tahun 2015 dan tindak lanjut ikhtisar dari pemeriksaan semester BPK Tahun 2015 dan paparan rencana kerja tahun 2015, kami juga ingin mendapatkan penjelasan terkait dengan masalah-masalah aktual atau isu-isu aktual yang berkaitan

14

dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terutama di DKI Jakarta itu sangat banyak masalah perempuan dan anak. Berikutnya bisa dicatat ya. Apa yang ibu maksud dengan kesetaraan gender. Ibu Menteri tadi menyatakan kesetaraan gender. Apa menurut ibu ada hak-hak perempuan yang tidak setara di Indonesia. Kalau ada, coba mohon dijelaskan kami bu untuk Komisi VIII ini. Kalau sudah setara lalu mengapa program-program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selalu saja mengarah kepada kesetaraan gender. Kayaknya kita sering, dimana-mana kesetaraan gender, kesetaraan gender, begitu kira-kira bu. Ketika saya jadi pejabat juga ini ada program kesetaraan gender padahal disini sudah banyak gender ini. Ibu-ibu ada berapa di Komisi VIII, sudah banyak ini. Berikutnya pada poin 2A halaman 4 disebutkan telah tercapai kemajuan dalam pemenuhan perlindungan perempuan terutama tentunya masih banyak kasus-kasus kekerasan perempuan yang terjadi yang bisa kita lihat di media. Terakhir, terakhir Pak. Tadi ibu menjelaskan terpenuhinya hak sipil anak sebesar 72,02%. Dari mana ibu peroleh angka-angka ini? Dari mana? Mohon dijelaskan. Mudah-mudahan pertanyaanpertanyaan ini bisa mendorong ibu untuk maju dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan lebih maju lagi sehingga Komisi VIII bisa bermitra dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dengan baik. Terima kasih. Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh. Ini pertanyaannya pelan tapi mantab bu. Selanjutnya Bapak Achmad Mustaqim dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Silakan Pak. F-PPP (ACHMAD MUSTAQIM, SP, MM): Terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat datang kepada Ibu Menteri dan rombongan. Terima kasih pada Pimpinan Sidang dan rekan-rekan Komisi VIII. Pertama saya mau mengucapkan apresiasi karena dalam skalanya Ibu Menteri telah mencapai WTP selama 7 kali dan mudah-mudahan dalam angka yang 4 kali lebih besar pun akan bisa tetap eksis, itu menjadi ujian berat ibu di 2016. Yang kedua, saya ingin menyoroti berkaitan dengan paku anggaran yang nilainya Rp1,26 triliun dimana yang 969 merupakan belanja pusat, yang 300 merupakan belanja daerah. Pertama, saya terus terang mencoba balik balik ternyata materi hari ini Pimpinan, itu hampir sama persis dengan materi bulan april. Bedanya hanya di bulan April itu tidak ada angkanya sekarang jadi ada angkanya sehingga saya masih belum melihat sebuah progress positif dengan adanya angka tentunya harus ada juga sebuah progress terhadap program itu dan indikasi alokasi sebagaimana beberapa teman tadi sudah menyampaikan. Saya punya contoh beberapa data karena ibu prioritasnya kalau dilihat dari pertemuan April sesuai dengan catatan presentasi ibu ada dua Nawa cita, poin Nawa cita yang menjadi keterkaitan dan Kementerian ibu sehingga ada dua program prioritas untuk menyangkut terkait dengan RPJM 15 sampai 19, berkaitan dengan kesetaraan gender dan

15

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tetapi sugnguh saya masih kecewa karena yang hari ini saya punya data-data secara sederhana yang ternyata karena programnya masih sangat kualitatif, sebarannya pun juga belum jelas dan tadi sudah disinggung sehingga belum kelihatan. Saya ambil contoh terkait dengan perempuan kesetaraan gender maupun pemberdayaan perempuan. Sebagai contoh, saya punya data masuk di daerah Jateng ada 160 kasus. Kemudian di daerah Jawa Barat ada 222 kasus. Kemudian di DIY ada 258 kasus. Kemudian di Sumatera Barat ada 88 kasus, sebagian lupa. Ini contoh kecil bahwa program ibu masih terlalu di awang-awang, sangat kualitatif karena sebarannya tidak ada akibatnya kita tidak bisa melihat bagaimana cara penanganannya terhadap case-case yang kita tersebar sementara kalau dilihat dari pagu anggaran yang belanja pusat 969, itu akan menjadi lebih rigid kalau ibu tampilkan sekaligus juga mungkin kawan-kawan Komisi VIII bisa ikut menangkap dan memberikan nilai positif akibat kerjasama yang sudah baik dengan adanya peningkatan alokasi anggaran. Yang kedua, contoh lagi yang berkaitan dengan data perlindungan anak, itupun sama sekali tidak ada. saya punya beberapa catatan berkaitan dengan perlindungan anak dari 2010 sampai 2014 laporan terhadap kekerasan terhadap anak dari 2010 itu 2400 sampai dengan tahun 2014 itu 3339 kasus. Sesunguhnya yang harusnya ibu menjadi prioritas sebagaimana ibu sebutkan menjadi pendukung untuk RPJMN adalah bagaimana berkaitan dengan case-case yang seperti ini, bukan seluruhnya yang kualitatif, sungguh menjadi bias dan tidak terlalu penting rapat hari kalau masih seperti ini, seperti yang diterangkan tadi. Yang ketiga adalah berkaitan saya sedikit terkait dengan 4 surat berkaitan dengan kesepakan bersama 4 menteri karena disitu ibu justru mencantumkannya adalah menteri-menteri yang sesungguhnya perlu terkait malah belum muncul malah baru yang sifatnya dengan Mendagri, Bappenas, sementara justru yang terkait secara langsung misalnya malah Mensos malah tidak ada. sementara di sisi lain ibu, di dalam SKB itu akan menonjolkan adalah untuk menghapuskan diskriminasi. Oleh karena itu saya pernah dapat laporan datang ke ruangan saya ibu, beberapa orang yang kebetulan punya malfunction yaitu disable. Dia menyampaikan ke saya, untuk buka rekening saja dia ditolak, rekening bank. Nah kemudian sempat saya tanya, jadi selama ini bagaimana? Saya sudah punya rekening bank 14 tahun yang lalu tapi begitu saya mau coba membuka bank di tahun-tahun sekarang malah justru ditolak. Artinya ada sebuah anomali kalau 14 tahun yang lalu dia itu bisa asumsinya berarti mungkin awal reformasi atau terakhir-terakhir sebelum reformasi justru malah sekarang dia malah ditolak di tahun 2015 ini. Nah yang seperti ini artinya adalah case-case yang komplit. Nah, oleh karena itu untuk yang ketiga tadi berkaitan sama SKB bersama itu tentunya harus juga mengkaji lebih jauh seberapa besar Kementerian yang diajak SKB itu terkait dengan dua program yang strategis yang ditonjolkan. Yang terakhir adalah reformasi birokrasi. Kita sama-sama tahu berkaitan dengan data yang ada di catatan saya, itu untuk perlindungan anak karena kita sudah ada Undang-Undang yang baru, 33/2014. Ada data menunjukkan sekitar 21 juta anak yang pada posisi mengalami kekerasan. Justru bagaimana mengeksplore yang seperti ini kalau sekiranya alokasi anggaran yang sudah meningkat 4 kali lipat itu. Oleh karena itu birokrasi berkaitan sama reformasi birokrasi di Kementerian ibu, itu juga kami menjadi bias karena data pun tidak ada. Bagaimana tidak mungkin dengan jumlah yang sama tentunya pasti akan ada penambahan, bagaimana polanya kemudian nomenklatur dari pelebaran sayap reformasi birokrasi untuk bisa menjangkau pelaksanaan program-program berdasarkan alokasi anggaran yang sudah 4 kali lebih besar. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT:

16

Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh. Terima kasih Pak Achmad Mustaqim. Sangat kaya dan data informasi, ibu. Selanjutnya Ibu Linda Megawati. Silakan ibu. F-PD (LINDA MEGAWATI, SE., M.Si): Terima kasih Pimpinan atas waktunya. Selamat siang pada ibu menteri beserta jajarannya. Saya Linda Megawati dari Dapil Jabar IX, pemilihan Subang, Sumedang, Majalengka dari Fraksi Demokrat. Disini saya menemukan beberapa permasalahan yang akan saya tanyakan kepada ibu. Pada paparan mengenai rencana kerja dan anggaran tahun 2016 disebutkan mengenai rincian anggaran Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak RI yang terbagi dua. Satu belanja pusat dan belanja daerah namun tidak disebutkan rincian anggaran untuk setiap program, fungsi dan organisasi. Itu merupakan standar dan pembahasan anggaran. Mohon dilengkapi ibu pada pembahasan anggaran selanjutnya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dan seperti apa Kementerian PP & PA menentukan sebuah kabupaten/kota disebut sebagai kota layak anak atau KLA sebab kenyataannya masih ada KLA yang tidak mencerminkan sebagai KLA terus berapa jumlah KLA yang telah memenuhi 31 indikator KLA. Pada akhir tahun 2014 ada 230 kabupaten/kota yang menginisiasi ke LA. Lantas bagaimana progressnya sampai sekarang. Terus yang terakhir, ada disebutkan dalam penggunaan DAK bidang PP dan PA tahun 2016 ini yaitu pembuatan website P2TP2A. Diharapkan jangan seperti website revolusimental.go.id yang ramai diprotes masyarakat saat ini bu. Jadi seperti apa konsep ibu untuk peluncuran website ini. Terima kasih. KETUA RAPAT: Silakan, sudah? Oh sudah, terima kasih Ibu Linda. Jadi revolusi mental bu, bikinnya revolusi mental benaran bu, jangan revolusi mental tapi tidak revolusi sebenarnya. Baik yang terakhir ke-9, Ibu Itet Tridjajati Sumarijanto. Silakan ibu. F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA): Terima kasih Pimpinan. Saya mohon maaf terlambat karena hari ini kebetulan ada acara ulang tahun demografi yang ke-51 tahun dan disana Ibu Menko Puan Maharani yang memberi sebagai keynote speaker tapi ini beda dengan demografi. Terus terang di bidang ini saya banyak hal yang masih harus saya pelajari. Saya belum sempat membaca tapi saya sekilas melihat bahwa ada kenaikan anggaran yang dulu hanya Rp217 miliar menjadi Rp1,2 triliun. Pertanyaannya adalah program-program yang efektif itu seperti apa? Jadi ada prioritas program dimana sebagai kementerian, sekarang bukan kementerian negara tapi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu pemberdayaan perempuan.

17

Saya baru mendengar tadi bahwa ternyata pendidikan itu sekarang meningkat adalah perempuan dibanding laki-laki. Kemudian juga nilai akademisnya juga perempuan lebih tinggi dari lakilaki, itu saya tidak tahu kenapa tapi dalam hal pemborosan, laki-laki lebih boros dari perempuan begitu lho, pengeluaran dari segi ekonomi. Nah ini mungkin ibu perlu juga mendorong lebih banyak bagaimana perempuan itu juga menjadi pendorong untuk membangun ekonomi kita. Saya disini ada data bu. Kalau tadi katanya tidak ditanyakan data mengenai dari Ibu Tri ya, saya belum tahu pertanyaannya seperti apa. Ibu koordinasi tidak dengan Kemenhukham misalnya. Disini ada anak yang berhadapan dengan hukum. Ada 773 anak sebagai tahanan. Ada 2657 anak status narapidana. Ini programnya seperti apa? Jumlahnya berapa? Misalnya, dalam hal pendidikan. Apa perlu pendidikan di dalam tahanan dan sebagainya. Ini perlu karena kalau kita ingin 2025 menjadi Indonesia yang sejahtera atau 2045 Indonesia sejahtera, sementara ini anak-anak usia bonus demografi kondisinya seperti ini, mana mungkin kita mencapai kesana. Kemudian pernikahan usia anak 15, itukan dibawah ya? Jadi usia dini itu tapi sampai 19 ada 1,36 juta yang menikah. Bagaimana bu? Ini ada di Pasal 28B ayat (2), setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan. Ini data-data ini perlu sekali dan tadi juga dibicarakan, masalah pendataan itu menjadi masalah yang sangat krusial bagi Indonesia. Mungkin ibu bisa melakukan terobosan bukan pendataan penduduk tapi profil. Profil setiap anak atau setiap perempuan yang menjadi tanggungjawab ibu, ini pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Profilnya seperti apa mereka? Apakah mereka hanya SD, SMP dan sebagainya. Bagaimana kita bisa memberdayakan orang itu atau perempuan kalau dia hanya SD karena kalau tingkat SD saja kita tidak bisa menguasai ilmu dan teknologi. Bagaimana kita tahu bahwa lingkungan kita perlu apa kalau mereka hanya SD. Ini hal-hal ini yang menjadi sebetulnya kalau ibu mau Rp1,2 triliun, ini programprogram ini harus menjadi yang utama. Kemudian disini usia 16 sampai 18 tahun, 38,9% tidak sekolah. Bagaimana ini? Usia 13 sampai 15 tidak sekolah itu 9,3%. Usia 7 sampai 12 tahun tidak sekolah 1,9%. Tidak mengikuti PAUD itu 36,99%. Ini data-data ini coba ibu terjemahkan ke dalam satu program anggarannya berapa, jadi jelas bu. Tanpa data kita tidak bisa bikin perencanaan. Ini kita selalu bicara soal data ini sampai ke PBB pun waktu itu dikatakan data itu akan menjadi prioritas dalam perencanaan negara. Disini ibu ada KPAI misalnya, 2011. 2.178 itu kasus kekerasan anak. Tahun 2012 naik 3.000, 2013, 4.000 sekian. 2014, 5.000 sekian. Nah, ibu punya tidak sih dari pemberdayaan ini. Kita cari data cukup rumit tapi inilah yang harus ibu utarakan di paparan sehingga ibu punya program yang riil. Ada kekerasan psikis, 12 kasus. Kekerasan seksual 459 kasus tahun 2014. Mungkin karena KPAI itu sebetulnya turunan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini. Coba ibu berkerjasama dengan mereka yang kemudian ibu kan satu atap dibawah Menko ada Kementerian Sosial. Ada program Kube (Kelompok Usaha Bersama). Bagaimana pemberdayaan perempuan-perempuan yang sekarang masih istilahnya masih dalam program PKH (Program Kesejahteraan Keluarga Harapan) itu bisa disinkronkan sehingga ibu tidak harus mengeluarkan biaya bisa kerjasama. Hal-hal inilah secara makro yang saya sampaikan sehingga nanti kita akan melihat, mungkin turunannya ketika sudah RDP ada program-program tersebut dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Konkritnya seperti apa, volumenya seperti apa, biayanya seperti apa. Saya kira itu saja dari saya. Pimpinan terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa’alaikumsalam. Terima kasih Ibu Itet. Mengerikan ibu datanya. Ini lebih mengerikan ketimbang calon tunggal bu. Selanjutnya ini ada Ibu Desy Ratnasari. Kayaknya kenal saya ini bu.

18

Silakan Ibu Desy. F-PAN (Hj. DESY RATNASARI, M.Si., M.Psi): Terima kasih Pimpinan. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Desy Ratnasari. Fraksi Partai Amanat Nasional, Dapil Jabar IV Kabupaten Kota Sukabumi. Selamat datang, dan Terima kasih kepada ibu menteri berikut jajarannya yang sudah bisa hadir untuk rapat kerja dengan Komisi VIII disini dan tentunya saya sangat mengapresiasi sekali kinerja yang bisa menyerap dana 95,95% untuk anggaran di 2014 ini kepada Ibu Menteri dan juga jaajarannya. Satu hal yang ingin saya tanyakan atau barangkali sebuah, sedikit saja barangkali pesimistis dari saya yang barangkali kalau diyakinkan oleh ibu menteri dan jajarannya bisa menjadi sebuah semangat optimisme dari dalam diri saya. Dengan kenaikan anggaran yang sangat signifikan, menjadi Rp1,2 triliun dan juga sudah dipaparkan disini beberapa program-program yang akan dilakukan dengan anggaran tersebut, saya melihat seluruhnya masih dalam konteks konsep payung besar. Belum menyentuh konsep payung kecil. Terkait dengan Kementerian PP & PA ini adalah kementerian teknis, apakah dengan Rp1,2 triliun ini bisa menyerap dengan fantastis seperti dianggaran tahun 2014, 95,95% dengan Tupoksi sebagai Kementerian Teknis itu, apakah memungkinkan jika Kementerian PP & PA ini mungkin mengajukan kepada bapak presiden untuk mengganti Kepressnya menjadi Kementerian yang lebih tidak teknis sehingga bisa lebih menaungi atau melakukan perlindungan secara langsung melalui programprogamnya terhadap seluruh kasus-kasus perempuan dan kasus anak di Indonesia. Itulah istilahnya mohon maaf terbalik. Itulah pokoknya, mohon maaf kalau saya salah, maklum ada baru tapi maksud saya jangan yang hanya nanti kalau saya melihat disini kan anggarannya yang rekomendasi terhadap ini sudah diselesaikan. Rekomendasi dari ini sudah dilakukan, kenapa bukan Kementerian PP & PA nya yang langsung menyentuh persoalan-persoalan PP & PA yang ada di Indonesia, itu yang saya sebutkan. Barangkali sebutannya teknis atau koordinatif, mohon maaf kalau saya salah tapi intinya seperti itu. Saya ingin Kementerian PP & PA ini langsung saja melakukan semua bukan harus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, berkoordinasi dengan P2TP2A, berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan lain sebagainya karena memang namanya saja jelas, Kementerian PP & PA, yang menangani kasus-kasus PP & PA, kenapa secara tidak secara langsung? Itu harapan saya sehingga tadi, pagu anggaran yang sudah meningkat Rp1,2 triliun itui bisa betul-betul terserap seperti kinerja tahun ini, 95,95%. Syukur-syukur kalau ternyata di kemudian hari itu ternyata kurang anggarannya, minta tambah lagi kalau memang banyak kasus yang harus dilindungi dan kasus yang harus diselesaikan. Demikian Pimpinan. Terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

19

Sudah 10 Anggota ibu yang bertanya. Iya silakan Pimpinan. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Terima kasih Pak Ketua sidang dan Pak Ketua beserta rekan-rekan sekalian. Ibu Menteri beserta jajaran Kementerian PP & PA. Saya Deding Ishak, Dapil Jabar III, Fraksi Partai Golkar. Pertama, selain apresiasi tentu kita ingin melihat juga, menerima penjelasan detail ya terkait pertama dari sisi kelembagaan. Ini ada penambahan tugas dan fungsi, mandat ... berdasarkan .. 35 Tahun 2014 ini seperti apa? Terus pertanyaannya, ini sesungguhnya pada tahap keberapa? Pada tahap manalah kira-kira sekarang proses kebutuhan dari aspek kelembagaan terkait dengan kewenangan dari Kementerian PP & PA, jadi kajiannya seperti apa? Sehingga seperti disampaikan oleh Bu Desy tadi dari yang sebelumnya. Jadi kan arahnya ke Kementerian teknis ya, jadi bukan sekarang, masih koordinatif dan penyusunan perumusan kebijakan. Ini sudah sampai sejauhmana koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB begitu dan bagaimana atensi dari Pak Presiden terkait dengan kelembagaan sebab sepanjang kelembagaannya belum ini, yang diatur dengan UndangUndang Kementerian Negara ini agak sulit juga sehingga kita tidak berharap bahwa penambahan angka Rp1 triliun ini secara hukum ini kan bermasalah. Oleh karenanya kalau penambahan ini landasannya dimana begitu. Apakah jadi arahnya ke final Kementerian, ada perubahan kelembagaan Kementerian seperti Kementerian teknis lainnya atau seperti apa? Yang kedua, ini yang terkait dengan, ini bagus. Jadi menjabarkan Nawa Cita Jokowi, jadi membangun dari desa, dari pinggiran begitu kemudian kota layak ini juga ada model mikronya di tingkat desa. Sejauh ini bagaimana sebetulnya ibu melihat. Dari konsepsional sebetulnya ini sesuatu yang bagus tapi pada tahap implementasi ini juga tidak mudah begitu. Oleh karenanya mohon dijelaskan. Pemetaannya sepertinya modelnya apa? Apakah dalam tahun anggaran 2016 ini kita membuat pilot projectnya saja begitu di beberapa provinsi, kalau itu dimana saja begitu. Desa layak anak, kan begitu. Kota layak anak seperti dipertanyakan oleh Ibu Ida tadi juga kriteria dan indikator juga harus jelas begitu. Kemudian desa inikan model baru. Ini kira-kira akan pilot project-nya dimana saja. Yang terakhir, ini terkait dengan anggaran yang Rp300 miliar yang di daerahkan atau belanja daerah, DAK. Ini digunakan untuk pembangunan rehabilitasi gedung P2TP2A. Pertanyaannya, adakah evaluasi terkait dengan peran dan kinerja dari P2TP2A seluruh Indonesia ini. Apakah sudah semua terbentuk kemudian mana-mana saja daerah yang bagus. Kemudian apakah ada reward and punishment, kalau perlu harus. Apakah DAK di provinsi atau di kabupaten begitu karena sasarannya sebetulnya ingin lebih ke kabupaten dan desa kalau sasarannya seperti tadi itu. Jadi bagaimana kita fungsi dari P2TP2A provinsi kemudian apa di kelembagaan perpanjangannya, perpanjangannya di kabupaten seperti apa atau sekarang ini karena ini sifatnya program-program yang masih membutuhkan pengawalan atau panduan dari pusat begitu, ini bisa dipertimbangkan apakah ini masih sebagian di pusat, sebagian di daerah atau bagaimana modelnya, begitu karena tidak ada jaminan juga. Di daerahkan begitu tapi kalau gagal tetap saja. Jadi yang menjadi bumerang, jadi penilaian adalah kementerian ibu, kalau gagal. Evaluasi seperti apa, pemantauannya seperti apa dan sebagainya termasuk pemetaan daerah-daerah mana yang memang kita dorong, DAK tetapi ada yang memang masih perlu dikawal oleh pusat sehingga tidak seluruh di DAK kan begitu. Terima kasih. KETUA RAPAT:

20

Terima kasih Pak Deding. Pak ketua, silakan sekaligus saya kembalikan Pimpinan Rapat ke Pak Ketua. KETUA RAPAT (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA/F-PAN): Terima kasih Pak Malik. Oh, ini masih ada Pak Iqbal tadi. Pak Iqbal mana? Silakan Pak Iqbal. F-PKS (DRS. H. MOHAMMAD IQBAL ROMZI): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan Komisi VIII yang saya hormati. Ibu menteri beserta jajarannya yang saya hormati. Terima kasih untuk memberikan kepada saya. Muhammad Iqbal Romzi dari Fraksi PKS, daerah pemilihan Sumatera Selatan II. Ibu Menteri. Saya telah mencermati tentang agenda pembahasan RKA dan KL tahun 2016. Pertanyaan saya, adakah kira-kira program dan kegiatan yang baru, yang bisa menjadi alternatif solusi dari ragam permasalahan yang ada di RKL 2016 ini. Pertanyaan yang kedua adalah, kita tahu persis bahwa kita tidak bisa berkerja sendiri tanpa melibatkan secara bersama-sama Kementerian dan lembaga yang lainnya. Ada tidak data dari Kementerian ini, kira-kira pos anggaran yang ada umpamanya di Kementerian Sosial dan Kementerian terkait itu sehingga kita bisa menggambarkan bahwa Kementerian lembaga lainnya itu memiliki dukungan dan support yang tinggi terhadap Kementerian ini. Jadi kita bisa contoh tentang perlindungan anak, kemudian juga tentang terkait dengan perempuan dan lain sebagainya karena ini juga biasanya dengan hal-hal yang menyangkut masalah kebijakan. Kemudian saya terinspirasi juga apa yang disampaikan tadi oleh Pak H. Fauzan ketika bicara soal gender. Justru di daerah Pak, di provinsi kabupaten, isu yang paling seksi kementerian menyangkut masalah gender. Biasanya Cuma diskusi, seminar, itu saja yang paling menonjol. Itu sangat senang itu, apalagi di bulan-bulan desember nanti ramai itu seminarnya itu. Saya ingin tanya kepada Ibu Menteri, kira-kira kesetaraan gender ini sudah terwujud atau belum? Kemudian indikatornya apa sehingga kita barangkali ingin menyusun beberapa tahapan, kapan kita memiliki kesetaraan gender ini. Inikan isu-isu yang sangat, bisa dikatakan seksi di daerah sehingga itu saja. Jadi antara kesetaraan dan keadilan gender. Ini juga kadang-kadang mengusik juga yang kami yang laki-laki ini. Apakah kami ini punya persepsi gender atau tidak? Kadang-kadang begitu juga kan? Begitu kan? Karena itu, saya mohon kira-kira apakah sudah terwujud atau belum kesetaraan dan keadilan gender ini. Indikasinya apa? Kalau belum seperti apa sehingga dengan demikian, ini akan terwujud nanti di dalam menurut saya rencana kerja di tahun 2016. Jadi tiga hal itu yang saya tanyakan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul hadi ila shabila rasyad. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

21

KETUA RAPAT: Pak Iqbal sekarang ini sudah agak malas bikin pantun. Ini sudah tiga kali rapat tidak keluar pantun, ini perlu dipertanyakan nanti, ini dicharge lagi supaya pantunnya keluar lagi. Baik, bapak/ibu/saudara. Tadi sudah kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan dan elaborasi lebih lanjut dari paparan yang disampaikan oleh Menteri Peremberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lalu nanti inikan waktunya kita sampai jam 13.00 WIB. Dari sekitar 25 menit lagi sampai jam 13.00 WIB itu, saya tidak tahu dari 12 orang penanya itu apakah bisa diramu semua terutama pertanyaannya Desy Ratnasari sama Ibu Ade Wulandari tadi itu saya kira lumayan bagus ya karena disini yang lebih banyak ini bicara soal ini yang perempuan-perempuan ini karena tahun depan saya dengar akan ada Menteri Pemberdayaan Pria. Mungkin akan dibuat oleh entah siapa presiden yang akan datang karena faktanya sekarang pria-pria atau para lelaki juga sudah banyak yang menemukan kekerasan di dalam rumah tangga, itu yang belum pernah diteliti oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini. Sebetulnya kan ada korelasi itu. Begitu ada Menteri Pemberdayaan Perempuan, mestinya ada Menteri Pemberdayaan Laki-Laki. Kalau laki-lakinya tidak berdaya, coba bayangkan itu runyam itu rumah tangganya itu, pasti runyam. Sebelum ke Ibu Menteri saya ada beberapa pertanyaan serius ya terkait dengan ini. Ibu Menteri. Tadi saya permisi sebentar, ketemu dengan kawan-kawan di Banggar itu. Tujuan saya Cuma satu, bagaimana agar program-program ini betul-betul diamankan di Banggar ini. Kita cerita besar disini tahu-tahu disana tidak sesuai dan saya sudah ketemu dengan Pimpinanannya dan beberapa Anggota Banggar disana dan Insha Allah mereka akan siap untuk membantu kita. Karena kami serius, tentu saya ingin menanyakan secara serius juga ini kepada ibu dan bapak-bapak semua yang ada di Kementerian PP & PA ini. Pertanyaan saya yang pertama adalah apakah memang program-program yang Rp1,2 triliun tadi itu, anggaran yang Rp1,2 triliun itu programnya sudah ada dan tersistemasi dengan baik karena saya tahu di Komisi VIII ini, para aktivis perempuannya itu sebetulnya ingin memberikan masukan juga. Misalnya, Ibu Desy kan sering itu menemui perempuan-perempuan yang kurang berdaya itu. Lalu mungkin dia punya saran atau pendapat yang bisa di-sharing atau dirumuskan secara bersama, begitu juga dengan Ibu Maria, Ibu Ade dan Ibu Itet terutama. Ibu Itet inikan dari sisi psikologi apa semua segala macam itukan pasti mendalami ya sebagai praktisi psikolog. Ibu Tri Murni inikan sering ini dulu dengan karangan-karangan ibu. Saya tidak tahu kalau Ibu Linda ya tapi kalau Ibu Tri ini saya kira memang dia termasuk aktivis disini juga. Jadi ibu-ibu disini, di Komisi VIII ini sebetulnya sangat serius. Maka yang marah-marah kalau anggarannya kecil ya ibu-ibu rata-rata. Bukan berarti laki-lakinya tidak setuju, setuju, justru Cuma kita mau dengar dulu, sebenarnya mau diapakan itu duit? Jangan sampai anggarannya besar, copy paste lagi kata Pak Mustaqim tadi. Ini kok programnya masih program yang tahun-tahun lalu juga, tidak ada progresivitas padahal anggarannya sudah sangat-sangat progresif, itu bisa sampai 5 kali lipat dari tahun yang lalu. Tahun lalu kan cuma 217 ya? 6 kali lipat malah justru. Dan saya tadi sepakat juga sebetulnya. Program itu jangan hanya koordinatif. Tadi Pak Deding sudah singgung ini, ini sebetulnya ada perumahan nomenklatur tidak? Tidak perlu sebetulnya menurut saya ada nomenklatur-nomenklatur. Kalau ada uangnya, dibuat saja itu program yang betul-betul dibutuhkan oleh perempuan-perempuan itu atau anak-anak. Jadi tidak usah nebeng dengan program Kementerian lembaga lain karena kementerian lembaga lain belum tentu mikirin Kementerian ini. Ini faktanya kan selama ini dengan anggaran yang kecil itu, itukan tidak pernah juga mereka juga koordinasi dengan kita, maka bikin sendiri saja. Lihat saja itu Kementerian Sosial, berapa kali sih

22

mereka “Bu, kami mau bangun panti asuhan”. Dilapor tidak? Kan tidak dilapor. Tiba-tiba mereka sudah buat panti asuhan anak misalnya dan lain-lain sebagainya termasuk di Kementerian Agama dan juga lembaga-lembaga Kementerian yang lain yang terkait dengan ini. Cuma Pak Fauzan tadi ini mohon perhatiannya Pak Ketua. Mohon perhatian apa? Inikan sudah diperhatikan semua, iya kan? Jadi Pak Fauzan ini semakin dinamis karena duduk bersebelahan dengan Desy Ratnasari, jadi susah juga kalau sudah begini. Baik. Ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Kami persilakan kepada Ibu Menteri. Saya yang elaborasi secara umum itu penting pertanyaan saya tadi itu supaya kami juga punya pandangan tentang visi yang dibangun ke depan ini setelah ada penambahan anggaran itu supaya dari tahun ke tahun itu kita bisa meningkatkannya. Kalau tahun ini kita mengerjakan apa, selesai sampai dimana, tahun depan bisa ada naik dia, ada program baru lagi, iya kan? Untuk kita buat lagi sehingga dengan anggaran-anggaran yang ada tidak habis begitu saja sementara dampaknya tidak kelihatan. Anggaran ini betul-betul harus kita manfaatkan dan kelihatan dampaknya dalam rangka memberdayakan dan melindungi anak-anak Indonesia. Saya kira itu ibu menteri, kami persilakan. MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: Baik. Saya tertarik dengan gender equality tadi, kesetaraan gender yang kelihatannya banyak diajukan. Kalau kita tanya kira-kira sudah setara atau belum? Itu kalau dilihat dari indeks pembangunan manusia, oke naik. Indeks pemberdayaan gender, laki-laki justru lebih tinggi daripada perempuan. Ada gap kesenjangan yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan di semua bidang, jadi tetap bermasalah. KETUA RAPAT: Mohon bu, tadi pertanyaan Pak Fauzan, ibu tunjukkan dulu yang mana yang gap itu. Disini saja ini lebih banyak perempuan ini di DPR ini. Di Komisi VIII ini perempuannya banyak, sangat berdaya mereka disini. Kalau tidak ada mereka, kami yang tidak berdaya. MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: Ada sih tapi saya tidak. Itu sudah dilaporkan. Kemarin saya beberapa kali ke daerah-daerah, saya bawa dalam sambutan saya dalam bentuk grafik tapi kali ini kami tidak bawa, bahwa tetap ada gap antara kesenjangan antara laki-laki. Yang jelas laki-laki masih dominasi. Namanya men dominated society. Jadi laki-laki masih dominasi semua-semua dibandingkan. KETUA RAPAT: Ibu sebutkan dulu yang dominan itu apa? Itu maksudnya tadi pertanyaannya, supaya kami bisa mengingatkan laki-laki jangan terlalu dominan. Kalau tidak ada bagaimana kita ngomong. Misalnya kalau media tanya sama kita bagaimana jawabnya itu? MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK:

23

Yang kita lihat kan 30:70. Setelah dicek semua, susah sekali sedangkan yang kabinet saja 8 menteri, itu masih kelihatan jauh sekali kok kenapa sampai 8 saja. Kenapa tidak mendekati fifty-fifty lah supaya dibilang setara. KETUA RAPAT: KPK itu sekarang calon selektornya itu semuanya itu perempuan. Itu kami diam saja itu lakilaki tidak pernah ribut. MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: Kami sedang bikin pemetaan, kira-kira Kementerian mana, instansi mana mulai dari provinsi sampai kabupaten/kota sampai distrik berapa kesejahteraan. Sedang dibuat Pak di 2015 namun yang perlu saya ingatkan bahwa di tahun 20130 adalah Planet fifty-fifty, planet 50:50, sekarang kita punya waktu 15 tahun ke depan. Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang sudah ditunjukkan oleh UN Woman untuk masuk dalam mewujudkan planet 50:50 di 2030, presiden sudah register dan tinggal tunggu statement dari presiden, september ini adalah pertemuan di New York, PBB bicarakan tentang gender equality and women empowerment itu yang menuju planet 50:50 itu. Jadi waktu saya maret ke PBB, ketemu dengan UN Women disana, delegasi UN Women di depan ini yang kami delegasi di ini karena saya ketua delegasi, UN Women langsung sampaikan apresiasi presiden bisa mendapat 8 menteri di kabinet yang jarang di negara lain dan sempat berbicara tentang planet 50:50 yang membutuhkan mental revolution ini, revolusi mental, akhirnya saya sampaikan bahwa presiden kita disini gunakan istilah revolusi mental. Akhirnya itu digunakan sekarang di UN Women, dipakai di UN Women seluruh negara dibawah PBB, menggunakan revolusi mental. Jadi UN Women katakan kepada saya, “Ibu Yohana, go to tell your president, please come up with indicators underlying revolusi mental”. Jadi kami sedang membuat itu, indikator revolusi mental itu yang nanti bisa dibawa presiden ke New York tanggal 26 September. Jadi. KETUA RAPAT: Sebentar bu. Jadi saya mau menanggapi tentang yang revolusi mental ini. Tidak usah ibu ikutikutan disitu. Inikan tidak jelas ini, ini lagi disoroti masalahnya ini soal revolusi mental ini. Bikin website kok sampai begitu misalnya tapi pertanyaan tadi belum mengerucut bu. Saya mau kasih tahu, inikan masalah soal gender equality, itu adalah bagian dari pandangan kesesapan barat, itu feminisme, gerakan feminisme yang ditransfer ke Indonesia begitu ada transisi demokrasi di Indonesia dan itu dimainkan sebagai isu besar di Indonesia dan itu menjadi konsentrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mengapa banyak tanggapan, yang karena mereka memang tidak fokus melihat itu. Hasilnya apa dari selama beberapa tahun kita konsentrasi disitu mulai dari tahun 1999 sampai hari ini, apa sih sebetulnya hasilnya? Soal ada misalnya representasi perempuan 30%, itukan sebetulnya bukan dari Kementerian Permberdayaan Perempuan saja itu bu hasilnya. Itu adalah dari Kementerian yang lain. Inikan kita menyuarakan itu dan lain sebagainya, inikan tidak efektif. Lalu tadi ibu membuat kuantifikasi itu dari sisi angka-angka kuantitatif. Ibu mengatakan 30:70, perempuan 30, laki-laki 70. Saya tanya sekarang bu, andaikata misalnya perempuan-perempuan itu dikasih jabatan-jabatan tertentu strategis sementara orang-orangnya tidak mampu secara kualitatif untuk menduduki jabatan itu. Lalu apa yang terjadi? Saya lihat kalau di politik juga ibu-ibu itu kuat-kuat itu, jago-jago mereka. Mereka bahkan lebih jago dari laki-laki. Di Indonesia kan banyak, presiden kita sudah pernah perempuan. Pimpinan partai politik sekarang ada yang perempuan. Makanya yang tadi ditanya Pak Iqbal kemudian tadi Pak Fauzan dan beberapa kawan-kawan yang lain itu sebetulnya ini sampai kapan sih bicara gender equality di Indonesia supaya setara. Jadi tidak bisa kita menyamakan

24

Indonesia dengan negara-negara barat. Saya di banyak hal itu termasuk HAM. HAM Indonesia HAM Konstitusi yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak bisa kita ambil HAM-HAM yang sembarangan dari luar sana, belum tentu cocok dengan prinsip dan kategori budaya bangsa kita. Sekarang ini tadi, pertanyaannya berapa persen misalnya ibu katakan 30%:70%. 30% dan 70% di bidang apa saja? Di dalam politik tidak ada perbedaan antara perempuan laki-laki, bahkan kita kasih kuota 30%, sebetulnya itukan tidak fair bagi laki-laki juga, mestinya tetapi kan tidak ada masalah di kita, dibolehkan. Kemudian di apa, apakah perlu lagi 30% di seluruh birokrasi kita harus isi perempuan misalnya, kan begitu bu. Jadi itu bu yang menurut saya perlu itu soal pemberdayaan itu harus diiringi dengan peningkatan kualitas perempuannya. Perempuan itu kalau kualitasnya bagus tidak usah diberdayakan. Bisa, akan lebih hebat sebetulnya perempuan-perempuan. Banyak contohcontoh perempuan yang hebatnya yang telah lahir di bumi ini. Itu maksud saya bu. Jadi fokusnya kesitu, diberikan kesempatan kepada kita. Ini sampai kapan kemudian, apa saja yang tidak setara tadi itu, iya kan? Saya dengan Ibu Ade dan kawan-kawan itu saya menganggap kadang-kadang mereka dibutuhkan dalam hal-hal tertentu itu banyak pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan laki-laki. Sebentar Bu Itet, nanti biar ditanggapi Ibu Menteri setelah ini. Silakan Ibu Menteri. Nanti saja, supaya ibu lebih mendalam. Silakan bu. MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: Jadi begini Pak. Ini adalah perubahan global Pak yang SDG‟s inikan sudah ada 17 indikator yang mau dibicarakan nanti presiden september di semua kepala-kepala negara kumpul di PBB Pak. Mereka akan bicarakan tentang SDG‟s (Sustainable Develepoment Goal‟s), ada 17 indikator. Indikator kelima adalah gender equality Pak. Jadi kita kalau sampai presiden sudah register, mau tidak mau Kementerian kita juga atau kita perempuan Indonesia ini juga harus mengejar itu Pak. Jadi ini adalah catatan khusus untuk kami sementara kami lagi berusaha menjawab isu-isu perempuan dan anak, isuisu perempuan ini, kita juga pikir ini kita sedang menuju ke perubahan ke depan yang Indonesia juga harus stay action tidak asal diam saja begitu mengikuti apa yang sudah berjalan selama ini dan ini adalah betul-betul revolusi mental yang harus kita buat. Apa salahnya 50:50 kan tidak jadi masalah Pak di semua bidang karena perempuan-perempuan Indonesia sudah hebat-hebat Pak. Ini ekonomi ini Pak. Tadi Pak katakan, kalau sampai hancur, yang hidup adalah perempuan Pak. Tanpa perempuan kerja keras, itu keluarga itu akan. Jadi begitu Pak, jadi saya lihat, kami kementerian sudah berusaha salah satu fungsi mewujudkan sebanyak mungkin perempuan terlibat dalam semua aspek. Belum, masih ada indeks pembangun gender kalau tidak salah beda berapa itu ya? Beda cukup besar antara laki-laki dan kita masih di dominated society Pak, laki-laki dominasi perempuan. KETUA RAPAT: Saya tanya, berapa deputi ibu yang perempuan berapa orang bu? MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: Deputi kita ada berapa ini ya? KETUA RAPAT: Coba saya tanya dulu, di tempat ibu sendiri coba saya tanya.

25

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: Tiga, ya tiga. KETUA RAPAT: Tiga perempuan? Laki-lakinya berapa? MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: Laki-laki tiga, setara. KETUA RAPAT: Iya, setara. Mestinya di tempat ibu lebih banyak lagi begitu supaya yang lain bisa contoh. MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: Kita di kementerian kita lebih banyak Pak. KETUA RAPAT: Lebih banyak perempuan? MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: Lebih banyak perempuan. KETUA RAPAT: Yang lebih berdaya laki-laki atau perempuan di tempat ibu? MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: Dua-dua dan sama-sama berdaya Pak dan itu kita harus jadi model ke yang lain. Jadi kelihatannya separuh Pak, hampir fifty-fifty. Jadi kalau bisa semua instansi pemerintah atau semua posisi apapun dalam suatu instansi atau suatu pekerjaan kalau bisa mendekati fifty-fifty. Itu adalah perjuangan harapan, mudah-mudahan bisa tercapai ke depan. Mengenai data-data yang tadi ditanyakan, itu data-datanya sudah ada dalam bentuk buku tapi kami tidak sempat sampaikan. Ada banyak data yang sudah ada termasuk itu dan kami kerjasama dengan BPS, badan statistik ini, data mengenai jumlah perempuan, anak, jumlah kekerasan dan semua-semua, kita sudah dapat disitu semua ada. Kalau tidak salah kami juga sudah kirim kesini, ke Komisi VIII, iya kah? Yang lalu sudah, yang tahun 2015 belum, nanti kita akan kirimkan. Masalah koordinasi Pak. Koordinasi dengan Kementerian sudah kami buat. Sudah dengan Menteri Desa Tertinggal untuk bagaimana menggunakan dana-dana desa itu yang Rp1 miliar itu diperuntukkan untuk ke desa-desa dan kami dampingi desa-desa itu untuk menggunakan dana-dana untuk perempuan dan anak, itu sudah kita buat. Mensos, saya nebeng di Mensos, sudah ada ini yaitu Kube, bantuan-bantuan untuk perempuan sudah. Kita, saya dengan Menteri Sosial sudah mulai dengan di Jayapura dan di beberapa

26

daerah, memberikan bantuan-bantuan. Jadi biasanya saya mendampingi Mensos karena itu khusus perempuan. Dan juga ke panti-panti asuhan untuk saya menanyakan apakah mereka sudah punya kartu Indonesia pintar atau belum? Kartu Indonesia Sehat, itu sudah kita datakan dan sudah dimasukkan. Jadi setiap kunjungan kerja kemana, saya pulang, surat ke menteri ini, surat ke menteri ini, untuk koordinasi ada bantuan. Seperti contoh Sinabung, anak-anak disana kan tidak punya, ke sekolah itu jalan kaki kadang naik-naik truk tentara dan di track kan berbahaya. Saya datang, Pak Yonan, tolangkah anak-anak disana, bikin surat saya Pak Yonan, kemungkinan besar akan dibantu satu base. Itu cara saya mendekati. Yang sudah keluar mungkin dari RPJMN itu yang muncul tiba-tiba. Dengan Menteri Hukum dan HAM setiap saya ke daerah, ke Lapas, melihat Lapas perempuan dan anak, disitu saya lihat kalau anak-anak bergabung dengan orang dewasa, itukan saya laporkan ke Menteri Hukum dan HAM. Anak-anak itu dalam tingkat tinggal mereka tidak dilengkapi dengan perpustakaan atau buku-buku untuk bisa mereka lanjutkan pelajaran karena tidak sekolah. Itu akhirnya saya laporkan. Sampai sudah, kami, saya dengan Menteri Hukum dan HAM sudah launching, launching Lapas anak tapi disebut dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Bandung dan setelah saya cek Lapas-Lapas semua, mereka sudah pakai istilah itu, lembaga pendidikan khusus anak dan lembaga penitipan sementara anak, sebelum dimajukan ke pengadilan, yang restorative justice. Jadi sudah dibuat Pak. Koordinasi saya sudah cukup banyak. Saya dengan Kementerian untuk bisa berkerja Cuma masalah status. Masalah status Kementerian pernah saya singgung juga ke Menteri PAN namun masih sekedar lisan saja saya sampaikan, saya belum sampaikan sampai ke sidang kabinet karena saya dengar itu karena menteri, Kementerian Korodinatif itu hanya koordinasi saja, kita belum sampai teknis. Jadi nanti ke depan mudah-mudahan saya akan mendekati lagi Pak Presiden untuk melihat karena semakin anggaran kita naik, mungkin kita harus buktikan bahwa dengan anggaran itu kita banyak ke daerah. Dengan ada bukti-bukti di lapangan, ke daerah-daerah menggunakan anggaran itu, maka itu akan saya pakai jadi dasar untuk berbicara di depan Pak Presiden. Kalau bisa diubahlah ke Kementerian Teknis sehingga dana kita semakin, setiap tahun meningkatlah. Jadi kita harus buktikan dulu. Nah masalah. F-PKB (ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si): Ibu-ibu, sebentar ibu. Ini menarik, ini penting tentang kementerian koordinatif ke kementerian teknis, inikan berkaitan sama wewenang dan otoritas. Kita ingin ada progress dan kita ingin ini secepatnya berubah ibu, secepatnya berubah dan presiden saya kira harus secepatnya tahu dan Kemenpan saya kira juga harus secepatnya memutuskan. Inikan sudah 8 bulan pemerintahan lebih berjalan. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Menyambung bu ya. Jadi ada yang disampaikan oleh rekan kami Pak Malik ini, ini terkait dengan pertanyaan begini sebetulnya. Tadi kalau ibu menjelaskan bahwa fungsi koordinasi yang menjadi otoritas, kewenangan dan tupoksi dari Kementerian PP & PA ini kan sudah dilaksanakan dan relatif baik, atensi, respon dari kementerian lainnya, dari Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM tetapi apakah memang ini, ya artinya nyaman kan ibu tidak menjadi eksekutor disitu ya? Kita hanya koordinasikan saja kegiatan kita supaya berbasis gender ataupun perlindungan anak, kan kirakira begitu kan? Sensitif ya? Kan arahnya kesana, mainstream-nya begitu. Maksudnya, pertanyaan ini apa sudah cukup atau memang ada keinginan yang kuat dari ibu dan teman-teman di Kementerian PP & PA bahwa sebetulnya iealnya atau tepatnya Kementerian PP & PA ini berubah menjadi kementerian teknis sehingga program-program ini bisa dilaksanakan. Atau seperti apa begitu? Kalau itukan landasannya pertama, terobosan jangka menengahnya dengan Perpres yang memberikan tambahan kewenangan yang akhirnya nanti itu melalui perubahan undang-undang, Kementerian Negara, Pak Malik ini yang, dulu Pak Malik di Komisi II.

27

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: Iya, jadi kita mungkin di tambahan peran saja. Jadi yang saya mau coba supaya ada bukti dengan adanya Rp1 triliun yang dikasih ini, saya mau buktikan bahwa ini digunakan sampai dengan di desa-desa sudah sama saja dengan menteri teknis lainnya dengan adanya bukti itu saya bisa katakan ke Bapak Presiden di tahun yang depan lagi bahwa kelihatan kita masih butuh lagi banyak yang ini, bagaimana kalau diubah saja dari kementerian koordinatif ke teknis saja. Jadi itu nanti yang penting sudah naik anggaran nanti kita bisa berikan masukan kepada bapak presiden kalau sudah ada bukti. Mengenai P2TP2A dan unit PPPA, ini sudah dana dekonsentrasi kita sudah kesana dan kami dampingi terus dan setiap saat kami undang ke Jakarta dan dampingi terus yang dari provinsi. Kebanyakan koordinasi kita sampai di provinsi tahun-tahun lalu. Sekarang ini saya sudah langsung ke kabupaten/kota. Jadi sudah langsung dan juga pemetaan sudah jalan Pak. 2015 ini kita banyak pemetaan Pak. Jadi, sudah, sedang dikumpul. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Yang sudah terbentuk berapa di provinsi dan kabupaten kemudian yang sudah menjalankan tugas dengan baik berapa, kan begitu. Sudah ada ya? Yang masih perlu di support. Tolong disampaikan bu. MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: Kita sedang lagi ya karena kalau provinsi, 34 provinsi sudah ada. kabupaten/kota itu baru 246 sedangkan ada jumlah itu kan sekitar 560 berapa. Jadi kami sedang peta-peta dan ke depan dengan Rp1 triliun ini kita bisa membantu yang belum ada Pak karena belum semua sampai di pegununganpegunungan, di remote are disitu belum ada P2TP2A sama sekali. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Di dalam rangka tugas pengawasan nanti, kami inikan kunker bu. Jadi setiap kunker ke provinsi itukan kita juga tingkatkan mana daerah yang perlu kita support, jadi kepada kepala daerah, pada bupati gubernur begitu. Penting juga, oleh karenanya data pemetaan yang ibu lakukan itu kita minta juga supaya disampaikan ke Komisi VIII. Oke bu? Lanjut. MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: Dan nanti kami undang dari Komisi VIII untuk hadir di pertemuan nasional di Jayapura tanggal 19, 20, 21 Oktober, dihadiri semua pemberdayaan perempuan seluruh Indonesia termasuk ketua-ketua TP2A provinsi, kabupaten, kota. Disitulah akan ada profil semua yang kami mintakan dari mereka, akan dilaporkan ke kita di pertemuan nasional itu. Itu termasuk unit PPPA yang di Kepolisian juga belum lengkap di semua Polres dan Polsek. Polsek dan Polres belum ada unit-unit itu. Kami sedang petakan juga supaya kalau bisa unit-unit itu ada, berjalan bersama-sama dengan P2TP2A. Jadi ada sinergitas antara dua badan ini, dua organisasi ini. Itu terima kasih banyak masukan yang bagaimana saya sudah catat itu untuk bisa koordinasi dengan P2TP2A, unit PPPA. Jadi kita kebanyakan koordinasi karena memang 202016 ini masih koordinasi-koordinasi Pak. Banyak koordinasi tetapi kami turun. Saya turun. Setiap kunjungan ke daerah saya kunjungi P2TP2A untuk cari data-data dan datadata itu sedang dikumpulkan semua ke kita dan anggaran 2016 ini, ini kami masih brainstorming dulu berdasarkan pemetaan-pemetaan yang sampai di daerah-daerah, sampai di desa-desa termasuk kabupaten-kabupaten yang sudah menggunakan peraturan desa, sudah ada kelompok-kelompok

28

perlindungan anak, Perda-Perda Ketahanan Keluarga maupun perlindungan anak. Jadi kami petakan sambil brainstorming isu yang terbaru masuk. Jadi hanya gambaran besarnya saja tapi spesifiknya, rinciannya belum, masih perlu satu kali kita workshop untuk brainstorming itu bersama. Dari masukan yang sudah ada, dari bapak/ibu, Pimpinan Sidang, kami terima itu dan kemungkinan besar kalau sudah jadi kami akan minta untuk bertemu bersama untuk melihat rincianrincian itu. Jadi saya belum bisa menjelaskan secara rinci program apa tapi sedang dipetakan. KETUA RAPAT: Apa Bu Itet? Mau bicara sebentar saya tambah waktunya. Kita sepakati, inikan sudah jam 1 persis. Lalu kita tambah 15 menit. Setuju ya? Oke. (RAPAT: SETUJU) Ibu Itet mau menyampaikan? Yang to the point bu. Langsung, soal kesetaraan, soal apa. Silakan bu. F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA): Terima kasih Pimpinan. Jadi begini Bu. Tadi saya hanya kata ibu bahwa kesetaraan gender itu kalau tidak salah mencapai di segala bidang tapi tadi saya juga mendapat informasi bahwa sekalian menjawab Pak Daulay, kesetaraan gender untuk bidang akademis, perempuan itu menurut data demografi itu sudah lebih tinggi dari laki-laki, katanya. Jadi ini bagaimana ibu, supaya data kita tidak simpang siur. Mungkin ibu juga bisa berkoordinasi dengan demografi di UI itu karena mereka melakukan penelitian. Yang ditanya adalah dari Ibu Menko, profilnya kita itu seperti apa? Bukan hanya jumlah perempuan sekian, ini sekian tapi setiap individu, ada profilnya sehingga bisa dilakukan pemetaan ke arah ekonominya. Ini pemberdayaan itu disitu bu. Jadi banyak perempuan-perempuan kalau sudah menikah dan lain sebagainya, apakah ibu disini sudah melihat bahwa ada 4 pembangunan, mesin pembangunan itu, physical capital, SDM, SDA, knowledge dan ilmu teknologi itu yang mengajarkan keterampilan, entrepreneurship dan sebagainya. Nah ini bisa dijadikan program yang masuk disini tapi saya belum lihat, saya baca sekilas, itu saja Pak Daulay. Jadi kita itu sama-samalah setara, begitu lho, tidak separuh-separuh. Masih ada gap, memang tapi ternyata di dalam bidang akademis, perempuan lebih banyak Pak lho Pak dari laki-laki, katanya tapi coba konfirmasi apa betul tapi kalau kita merasa, betul katanya. Jadi bapak jangan. Laki-laki justru sekarang harus berjuang. KETUA RAPAT: Lebih banyak perempuan kan? Kalau sudah lebih banyak logikanya berarti soal kesetaraankesetaraan dalam bidang pendidikan ini sudah ibu bisa angkat dari program itu dan saya kira itu betul dan saya kan mantan dosen, ibu kan mantan dosen, ibu kan pasti tahu sebetulnya seperti apa faktanya dan di kelas saya biasanya itu malah lebih dari 60% itu perempuannya, yang selama ini. Saya mengajar hampir 14 tahun dan saya tahu maka karena itu, itu mungkin sama bu dengan itu. Saya kira itu ada yang ibu tanggapi dari sini? MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: Saya pikir hanya itu Cuma ada beberapa kajian yang belum saya sampaikan. Ada kajian. Jadi ibu saya setuju bu. Saya juga dapat data dari hire education of woman and leadership dari USAID, itu

29

mengatakan bahwa perempuan-perempuan di pendidikan makin maju Pak, makin meningkatkan dibandingkan dengan laki-laki tapi saya belum buktikan dengan data yang konkrit. Yang berikut tentang kajian. Berdasarkan pemetaan yang pernah saya katakan, kita sudah mulai membuat peta pemetaan dari Indonesia Timur sampai Indonesia Barat. Indonesia Timur tadi saya katakan bahwa KDRT cukup tinggi secara fisik dan non fisik terutama di Papua nomor satu. Yang kedua perdagangan perempuan, lokalisasi-lokalisasi yang menyebabkan sampai kekerasan dalam rumah tangga, miras, dan juga kawin tanpa izin. Jadi sudah kawin masih punya lagi satu, dua, tiga tanpa izin yang pertama. Itu adalah yang terjadi di Indonesia bagian Timur. Di bagian barat trafficking dan juga masih ada katanya kekerasan dalam rumah tangga tetapi kebanyak psikis. Tidak fisik tapi psikis, itu data-data yang kami sudah dapat dan akan kami pegang untuk bisa masuk membuat program-program strategis termasuk dan saya pakai Kabupaten Mimika sebagai tempat kajian saya sekarang untuk melihat hubungan antara kekerasan dalam rumah tangga dengan miras, kekerasan rumah tangga dengan lokalisasi, kekerasan rumah tangga dengan budaya patriarki. Jadi ada sekitar 10 penelitian yang dibuat di Kabupaten Mimika karena itu perusahaan Freeport dan disitu adalah daerah transit, jadi saya dengan Kementerian sedang membuat proposal memanfaatkan pusat studi wanita di universitas-universitas untuk membantu kami dan juga yang data terbaru yang masuk itu ya kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang cukup besar dan itu terjadi paling banyak di Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah, ini yang penduduk paling besar, kita konsentrasi ke 3 provinsi ini karena penduduk itu jumlahnya lebih besar. Kalau sampai ini bisa menurun maka akan membantu mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan. Jadi kami pakai Jawa Barat jadi provinsi pilot kita untuk menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak dan juga trafficking dan yang lain-lain. Ketahanan keluarga dan Kabupaten Bogor kita pakai jadi tempat pilot kita juga dalam sistem peradilan pidana anak dimana sistem itu sudah digunakan di Pengadilan Tinggi Cibinong, Kabupaten Bogor. Jadi dimana-mana kita bisa replikasi ke tempat-tempat lain di seluruh Indonesia. Ini membutuhkan biaya yang cukup besar untuk kita bisa mobilisasi kemana-mana, sudah jalan, sudah mulai kelihatannya 2015 ini kebanyakan ke pemetaan itu. Pemetaan-pemetaan dan sudah masuk setiap kemana-mana saya turun lapangan dan sudah kelihatannya mudah-mudahan bisa menjawab persoalan sedikit demi sedikit termasuk kasus Angelina. Kasus Angelina itukan tidak diselesaikan waktu itu katanya sudah selesai. Tahu-tahu saya pergi kesana didiamkan sementara, akhirnya saya muncul dengan P2TP2A, kita Polres, saya minta supaya ada sinergitas antara Polres dengan P2TP2A, akhirnya kerjamasa. Hari berikut Kapolda turun dan terkuat 3 hari kemudian bahwa dia sudah meninggal dan dikuburkan, jadi itu, perlu ada kerjasama yang tadi disampaikan ibu-ibu bahwa P2TP2A ini sudah mulai membangun komitmen untuk berkerja dengan Polres dalam rangka menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saya pikir itu saja yang bisa saya mungkin jawab. Saya mohon maaf kalau di dalam laporan tidak terlalu rinci yang diinginkan tapi mudah-mudahan yang 2016 ke depan kita bisa membuat yang lebih real sehingga pada pertemuan berikut bisa kita dengan Komisi VIII bisa melihat itu bersamasama. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Ibu Menteri. Tadi sudah kita dapatkan jawaban. Tentu jawaban-jawaban ini adalah jawaban-jawaban kebijakan yang sifatnya strategis yang akan dikerjakan. Sementara teknisnya nanti tentu akan kita perdalam lagi dengan rapat-rapat dengan pejabat Eselon I di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kita sudah punya jadwal pada masa persidangan ini. Saya kira di Kementerian juga kami berharap nanti itu lebih diseriusi terutama tentang item-item, program-program yang memang akan dikerjakan sesuai dengan anggaran yang ada itu. Tentu nanti kami berharap

30

bahwa pada saat kita bicara itu sudah ada teknis, bukan lagi hanya bicara soal kebijakan umum yang sebagaimana disampaikan oleh Ibu Menteri tadi itu. Baik, bapak/ibu/saudara/ibu menteri. Setelah kita mendapatkan jawaban kemudian ada pertanyaan, respon kemudian Ibu Menteri sudah memberikan jawaban dan terhadap hal-hal yang disampaikan Anggota DPR, sekarang ini mari kita coba lihat kesimpulan rapat kita sebelum ditutup. Sudah difotokopi tidak? Ini masukkan dulu ke atas coba, biar dilihat. Baik, bisa dibacakan iya bu ya? Jadi bisa dilihat atau tadi fotokopinya bagaimana? Ini tidak enak ini kalau tidak begini. Kasih saja satu ke ibu menterinya. Baik, yang lain kami harapakan lihat ke layar dulu sebentar, lagi di fotokopi. Draft Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Senin, 31 Agustus 2015 Setelah mendengarkan penjelasan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia lalu Komisi VIII mengusulkan kesimpulan sebagai berikut: 1. Komisi VIII DPR RI memahami atas laporan hasil pemeriksaan I tahun 2015 BPK RI atas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan segera menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK RI. 2. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi atas opini wajar tanpa pengecualian tahun 2014 terhadap laporan pertanggungjawaban Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI mengharapkan untuk terus meningkatkan kinerjanya agar opini hasil pemeriksaan BPK tersebut dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. 3. Komisi VIII DPR RI dapat memahami, belum sampai pada menyetujui, nanti menyetujuinya pada saat rapat dengan pejabat Eselon I. Dapat memahami. “Komisi VIII DPR Ri dapat memahami Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2016 sebesar Rp1.269.331.578.000,-. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk merumuskan ulang program dan anggaran yang selanjutnya akan dibahas bersama pejabat Eselon I pada rapat-rapat pembahasan RAPBN 2016. 4. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPR RI untuk memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan-pandangan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut: a. Mendesak peningkatan komunikasi dan koordinasi yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Sosial dan Kepolisian terkait penanggulangan dan penindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. b. Memperhatikan penyediaan sarana dan prasarana bagi P2TP2A di daerah pada RAPBN 2016 khususnya sarana dan prasarana shelter anak. c. Menyampaikan RKA-KL untuk masing-masing jenis program, fungsi dan organisasi pada rencana program dan anggaran tahun 2016. d. Memperhatikan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan aspirasi daerah. e. Menyampaikan secara rinci mengenai program kesetaraan gender terkait dengan konsep, target capaian dan progress program yang telah dilakukan. f. Meningkatkan evaluasi terhadap berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

31

Demikian usulan kesimpulan. Kami minta tanggapan dari Kementerian PP & PA. Atau saya minta tanggapan dari Anggota dulu. Silakan. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Saya ini saja, menambahkan, mempertajam. Poin 4, huruf A ini mendesak peningkatan komunikasi dan koordinasi yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempudan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, pakai RI, terkait penanggulangan. Kalau menurut saya ini bukan pendidikan lagi, maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kasus atau kasus kekerasan. Penanggulangan atas tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, boleh atau kita tekankan memang sudah terjadi darurat anak, darurat kekerasan terhadap perempuan jadi bisa ditekankan disitu dan ini diluar ini bu ya, pertanyaan saya tolong diinikan kepada Pak Kapolri, ibu apa sudah ada kerjasama dengan Kapolri kan? Tolong diingatkan kepada Kapolri, ada aspirasi. Jadi teman-teman satuan reserse yang menangani perempuan dan anak ini agar statusnya ini diperhatikan dan itu supaya inilah berdaya juga begitu. Berdaya dari sisi status kewenangannya, kepangkatan, jumlahnya kemudian juga kesejahteraannya. Jadi artinya harus naik eselon range lah kalau dia eseleon range, kira-kira disitu supaya juga dan jangan dipindah-pindah bu. Karena ini memerlukan keahlian khusus. Jadi tolong diingatkan kepada Pak Kapalri begitu. Jadi bukan sekedarnyalah begitu. Itu saja Pak Ketua. KETUA RAPAT: Baik yang lain, Ibu Itet. F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA): Saya masih sama dengan Pak Deding, nomor 4. Apakah tidak sebaiknya bahwa kita Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini tidak saja koordinasi dengan Kementerian Sosial dan yang disebutkan disitu tapi berkoordinasi antara lain dengan atau terutama dengan. Terkait, tapi yang terkait tapi seperti itu apa tidak, atau terutama begitu lho, kata-katanya saja mungkin tapi terutama dia berkoordinasi dengan kementerian terkait terutama karena ini masalah kasus anak-anak, mungkin itu ininya saja. Jadi terkait tapi terutama dengan Kepolisian yang tadi yang Pak Deding itu yang nomor 4. Nomor 3 butir 3, itu rasanya kepanjangan. Dipisah saja, jadi tidak usah pakai selanjutnya, ganti saja nomornya bahwa Komisi VIII mendesak Kementerian dan seterusnya, itu saja. Itu terlalu panjang. Terima kasih. KETUA RAPAT: Pindahin saja. Itu di enter saja. Jadi tidak usah pakai kata “selanjutnya”, langsung saja Komisi VIII DPR RI. Yang lain, Pak Kus? Silakan. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si):

32

Saya yang 4C itu ingin menambah poin, nanti bahasanya bisa disesuaikan bahwa harus punya ukuran standar keberhasilan yang jelas di masing-masing itu standar keberhasilannya apa. Indikator keberhasilan, nanti dirumuskan itu. Kemudian yang F.

KETUA RAPAT: Kus, itu saya kira langsung ke F saja, ditambah “Meningkatkan evaluasi terhadap program pemberdayaan perlindungan anak”, itu berdasarkan itu. Kita masukkan ke F begitu, kita lihat. Ditambahkan disitu. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Terserah nanti bahasanya. Saya menambahkan lagi. Di samping itu kalau mau dimasukkan ke F, nanti saya akan seringkali minta bahwa laporan-laporan ke kita ini yang disampaikan itukan baru bersifat kualitatif. Kita ingin laporan berikutnya itu ditambah dengan hal-hal yang bersifat kuantitatif. Itu dicantumkan disitu. Kalau kualitatif itukan cerita tetapi harapannya harus disertai data-data yang kuantitatif sehingga kita bisa mengukur keberhasilannya itu seberapa karena kasus seperti tadi lho, yang diungkap oleh Pak Ketua bahwa 72% yang poin C yang sudah mendapatkan akta kelahiran. Pertanyaannya begini, itu pekerjaannya Menteri Pemberdayaan Perempuan atau itu berkaitan dengan tugas kementerian yang lain. Ingat saya itu bukan tugasnya pemberdayaan perempuan untuk mengeluarkan akta kelahiran itu tetapi itu tugas yang lain, itu kok bisa masuk kesitu kan begitu. Itukan bukan tugas Menteri Pemberdayaan Perempuan untuk bisa mendorong sampai 72%. Jangan sampai nitip. Kalau memang betul-betul tugas panjenengan apa buktinya? Itukan harus tertuang di dalam mata anggarannya yang kemarin. Terima kasih. KETUA RAPAT: Perbaikan redaksional. Coba tadi sudah dimasukkan? Sudah selesai belum? Pak Kus tadi. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Khawatir nanti yang disampaikan kepada kita itu masih kuantitatif lagi, masih cerita lagi. Yang kita maksudkan itu, itu betul-betul terukur itu, betul-betul kualitatif. Katakanlah ini ada kasus sekian, yang sudah bisa diselesaikan sekian. Harapan laporannya begitu lho. Di Jawa Tengah kasus kekerasan ini adalah sekian, yang sudah ditangani sekian, yang sudah berhasil sekian, itukan kita bisa mengukur. Itupun nanti masih bisa ditanyakan lagi, ini yang memberi perlakuan ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan atau yang lainnya sehingga kita bisa tahu bahwa program ini efektif atau tidak. KETUA RAPAT: Yang modul-modul, apa semua segala macam ini kita belum pernah lihat. Inikan modul terus yang kita bicarakan disini. Belum pernah kita lihat kan? Mana tahu kita lagi ada macet di jalan kan betul juga kita baca kan ini modul ini. Ada yang lain tidak? F-PKS (DRS. H. MOHAMMAD IQBAL ROMZI):

33

Ketua. KETUA RAPAT: Silakan Pak Iqbal. F-PKS (DRS. H. MOHAMMAD IQBAL ROMZI): Ini terkait dengan 4D, memperhatikan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan aspirasi daerah. Ini perlu dipertegas tentang aspirasi daerah. Apakah aspirasi daerah yang mungkin dibawakan oleh di pihak legislatif ataupun eksekutif. KETUA RAPAT: Sudah paham Pak. F-PKS (DRS. H. MOHAMMAD IQBAL ROMZI): Hal-hal yang tercecer melalui jalur eksekutif mungkin karena kami ini jaring asmara. Bentuk memperhatikan itu seperti apa? Mekanisme seperti apa? Apakah Kementerian siap untuk memberikan ruang untuk itu. Kalau tidak, aspirasi ini tidak akan jalan. Ada tidak ruang itu kira-kira seperti ini? Pak Ketua yang saya hormati. Tadi juga perlu juga ke depan tentang mengapa saya tanyakan terkait tentang gender tadi, bukan kekerasan terhadap perempuan saja, terhadap laki-laki itu ada juga. Maka tadi ini ada contohnya, ada pantunnya Pak ketua. KETUA RAPAT: Ini kita kasih hukuman baru keluar. F-PKS (DRS. H. MOHAMMAD IQBAL ROMZI): Nanti kena hukum saya ibu menteri kalau tidak berpantun. Seperti ini ceritanya. Berkilau mentari di langit nan bersih Air di bumi mengalir memancar Kalau isteri menutup garasi Sudilah suami parkir diluar. Itukan bentuk kekerasan juga ceritanya itukan? Jadi ini jadi perlu dilirik agar ada kesetaraan dalam melihat sebuah kasus itu yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi mungkin disamping memperhatikan program, ditambahkan juga barangnya kegiatan. Programnya mantap, barangkali ada aspirasi, masuk kegiatannya tapi masuk dalam program tersebut. Saya rasa ini perlu ada ruang tidak? Kalau tidak barangkali tidak perlu juga kesimpulan diredam seperti itu. Terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

34

KETUA RAPAT: Insya Allah pantun tadi itu sudah jelas. Soal aspirasi ini sudah jelas. Itu Pak Sesmen dan Ibu Menteri sudah paham itu jadi tidak perlu dibuat secara eksplisit disitu karena itu tidak boleh ada keputusan yang sektoral. Ini adalah kebijakan nasional, jadi tidak bisa disebutkan Pak soal itu tetapi Pak Sesmen itu sudah paham maksudnya itu jadi kecuali kalau Pak Sesmen keberatan, nanti kita dengar, keberatan tidak? Inikan belum dari mereka Pak. Jadi kalau sudah itu nanti sama kayak yang lain-lain Pak. Saya bisa memahami kegalauan yang ada di hati Pak Iqbal ini dan itu nanti kita akan tanya secara langsung kepada ibu menteri dan Pak Sesmen tetapi tentu ya tidak bisa dimasukkan di dalam keputusan seperti itu atau kesimpulan seperti itu. Oke Pak? F-PKS (DRS. H. MOHAMMAD IQBAL ROMZI): Jadi tambah “kegiatan”. KETUA RAPAT: Tambah “kegiatan”. Bunyinya bagaimana Pak? Langsung to the point Pak. F-PKS (DRS. H. MOHAMMAD IQBAL ROMZI): “Perhatikan program dan kegiatan”, itu saja, pemberdayaan perempuan. F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA): Pimpinan. Izin. Saya hanya ingin agak terganggu. Memperhatikan itu, kalau memperhatikan Cuma memperhatikan saja begitu. Apakah ada tindak lanjutnya kadang-kadang kita tidak jelas. Kalau kita langsung saja mengevaluasi sehingga ada tindakan. Bukan memperhatikan tapi mengevaluasi program mana yang harus diteruskan atau di. Kalau memperhatikan, menurut saya lho Pak, barangkali ada yang bisa menjelaskan. Kalau memperhatikan itu hanya memberi perhatian saja tapi apakah ada tindakan lanjut. KETUA RAPAT: Usulannya, konkritnya bu. F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA): Evaluasi, konkritnya itu. KETUA RAPAT: Ya kalau di evaluasi tidak jalan, bagaimana bu? Lewat juga, sudah kita evaluasi tidak jalan juga. Nah, saya usul begini. Bagaimana kalau kita buat “Mendesak Kementerian PP & PA untuk melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan”, begitu. Cocok bu? F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si):

35

Memperhatikan itu belum lamaran. KETUA RAPAT: Kalau memperhatikan nanti Ibu Menteri memperhatikan Ibu Itet terus dari sana, ditengok terus diperhatikan begitu. Sudah? Sudah masuk ya? Yang lain cukup ya. Kami minta tanggapan dari Ibu Menteri terkait dengan draft kesimpulan. MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: Balik ke nomor 2. Laporan pertanggungjawaban itu dalam kalimat kedua, laporan pertanggungjawaban, disitu ditambah keuangan. Sudah? Sudah dimasukkan? Oke. Kemudian yang “C” menyampaikan. Disitu rincian kegiatan. Tidak pakai RKA-KL itu, rincian kegiatan saja. Itu saja dari kami. KETUA RAPAT: Baik, Ibu Yohana ini memang agak cepat dan Insha Allah manut begitu dengan apa yang diputuskan itu, sudah sangat filosofis. Baik, demikian tadi kesimpulan telah kita sepakati. Apakah nanti kita baca ulang lagi sekali lagi sebelum kita tetapkan. Kesimpulan kita ini. 1. Komisi VIII DPR RI memahami atas laporan hasil pemeriksaan semester I Tahun 2015 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan segera menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK RI. 2. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi atas opini WTP Tahun 2014 dengan laporan pertanggungjawaban keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI mengharapkan untuk terus meningkatkan kinerja agar opini hasil pemeriksaan BPK. Itu bukan DPR, BPK bukan DPR. Dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. 3. Komisi VIII DPR RI dapat memahami rencana kerja dan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sebesar Rp1,2 triliun sekian. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI dipisah sudah? Oke, Komisi VIII DPR RI akan melakukan pembahasan mengenai rencana kerja dan anggaran bersama pejabat Eselon I. 4. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPR untuk memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Anggota Komisi VIII sebagai berikut: a. Mendesak peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan Kementerian Lembaga terkait. b. Memperhatikan penyediaan sarana dan prasarana bagi P2TP2A di daerah pada APBN 2016 khususnya sarana dan prasarana shelter Pak Sekjen, sarana dan prasarana shelter anak. c. Menyampaikan rincian RKA-KL untuk masing-masing jenis program, fungsi dan organisasi dan seterusnya kemudian d. Memperhatikan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan, aspirasi daerah diganti tadi. Mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melaksanakan program dan kegiatan. e. Menyampaikan secara rinci mengenai program kesetaraan gender terkait dengan konsep, target capaian dan progres program yang telah dilakukan.

36

f.

Meningkatkan evaluasi terhadap berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan data kuantitatif, berdasarkan data yang terukur dengan menggunakan data kuantitatif.

Demikian, apakah kita setujui ini kesimpulan rapat? (RAPAT: SETUJU) Baik. Saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang kami hormati. Demikian tadi draft kesimpulan rapat telah kita susun secara bersama-sama pada rapat kerja pada hari ini. Selanjutnya kami persilakan Ibu Menteri untuk menyampaikan kata akhir di dalam rapat ini. Belum selesai bu? Sudah diketok tadi bu. Begini, nanti itu, kan ada koordinasi kalimatnya diatas bu. F-PG (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Sg., SH): Maaf, tapi karena disitu ada P2TP2A jadi tidak menyimpang sekali. KETUA RAPAT: Jangan khawatir bu. Sudah selesai kan bu? Sekarang saya persilakan ibu menyampaikan kata akhir dalam rapat ini. MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: Baik. Pimpinan sidang, para Anggota Komisi VIII yang saya muliakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian bapak/ibu sekalian baik Pimpinan maupun semua Anggota yang telah menghadiri sidang ini dan mudah-mudahan presentasi kami sesuai dengan apa yang diinginkan. Bila mana ada salah mohon maaf. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Pak Pimpinan Sidang. KETUA RAPAT: Terima kasih ibu menteri sudah menyampaikan pandangan kata akhir di dalam rapat ini dan perlu kami sampaikan keputusan rapat ini tentu mengikat kita secara bersama baik Kementerian maupun DPR. Dan karena itu kami harap kesungguhan dari ibu untuk bersama jajaran tentunya untuk melaksanakan hasil-hasil dari keputusan rapat ini dan saya melihat bahwa rapat kita ini semakin hari semakin produktif. Biasanya ini bisa bertele-tele, butuh waktu yang panjang dan lain sebagainya tetapi hari ini saya lihat ibu sudah lebih confident untuk menyampaikan pandangan dan program disini dan

37

tentu saja itu kita apresiasi atas kehadiran ibu dan seluruh pejabat yang hadir dan mudah-mudahan tingkat kepercayaan diri ibu ini bisa betul-betul berhasil untuk membawa cita rasa baru di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam catatan sejarahnya perlu ibu ketahui bahwa ini mungkin peningkatan anggaran yang paling besar. Dalam sejarah Republik ini untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan ibu diberi amanah yang luar biasa besar dan karena itu tentu kami juga berharap ibu bisa memperjuangkan seluruh aspirasi bukan hanya masyarakat tetapi juga Anggota DPR, Insha Allah akan bersama-sama dengan ibu. Demikian, bapak/ibu/saudara/ibu menteri. Jika tidak ada lagi hal-hal yang ingin disampaikan di dalam rapat ini maka saya dengan mengucapkan alhamdulillahirrabil’alamiin menutup rapat ini. Nasrun minallah wa fathrun qarib wa bashirin mu’minin. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. (RAPAT DITUTUP PUKUL 13.30 WIB)

38