RISALAH RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR-RI DENGAN KEMENTERIAN SOSIAL RI

RISALAH RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR-RI DENGAN KEMENTERIAN SOSIAL RI

Masa Persidangan Tahun Sidang Jenis Rapat Rapat Dengan Sifat Rapat Hari/tanggal Waktu Ketua Rapat Sekretaris Rapat Tempat Acara Hadir

: : : : : : : : : : :

IV 2014-2015 Rapat Kerja Menteri Sosial RI Terbuka Selasa, 9 Juni 2015 19.40 WIB s/d 22.25 WIB DR. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum.,MA/ F-PAN Yanto Supriyanto, SH Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI 1. Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2015. 2. Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2016. : 40 Anggota Izin 6 Anggota

JALANNYA RAPAT : KETUA RAPAT (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA/F-PAN): Baik. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Saudara Menteri Sosial Republilk Indonesia beserta seluruh jajaran yang hadir pada rapat ini. Yang terhormat Saudara-Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI. Hadirin, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Pertama sekali marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk dapat menghadiri rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Republik Indonesia dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2015 dan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2016. Sebagaimana lazimnya kita budayakan di Komisi VIII ini sebelum kita melanjutkan acara rapat, marilah sama-sama kita berdoa dan dengan membacakan ummul kitab dan kepada saudara-saudara kita yang dengan keyakinan yang berbeda kami harapkan untuk ikut menyesuaikan. Berdo'a dimulai. Selesai. Pada kesempatan ini kami atas nama Komisi VIII DPR RI mengucapkan terima kasih atas kehadiran sudara Menteri Sosial Repulbik Indonesia beserta seluruh jajaran yang Insya Allah nanti sebentar lagi kita akan mengikuti rapat kerja pada hari ini. Sesuai dengan acara rapat-rapat DPR RI dari Masa Persidangan ke-IV tahun 2015 yang telah disahkan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI tanggal 21 April 2015 dan sesuai dengan keputusan rapat internal Komisi VIII DPR RI tanggal 19 Mei 2015 maka pada hari ini Selasa, 9 Juni 2015, Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Sosial Republik Indonesia. Bapak-ibu, hadirin yang saya hormati. Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VIII DPR RI rapat kerja kali ini telah hadir bersama kita 24 Anggota Komisi VIII dari 10 fraksi dan ada 5 anggota yang mengajukan izin karena sakit. Hal ini berarti bahwa rapat kita pada malam hari telah dihadiri lebih dari separuh jumlah Anggota Komisi VIII DPR RI dan sesuai dengan Tata Tertib DPR RI Pasal 245 ayat (1), kuorum telah tercapai. Atas persetujuan Menteri Sosial Republik Indonesia serta seluruh kawan-kawan anggota Komisi VIII DPR RI maka rapat kerja ini kami buka dan dinyatakan Terbuka untuk umum. (RAPAT DIBUKA PUKUL 19.40 WIB) Adapun acara rapat kita pada hari ini. Yang pertama adalah pengantar dari Ketua Rapat. Yang kedua penjelasan Menteri Sosial Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga tanya jawab dan pendalaman. Yang keempat, kesimpulan rapat dan yang terakhir penutup. Apakah agenda ini bisa disepakati? Setuju? Sekarang Pukul 17.55 WIB, Eh 19.55 WIB. Jadi saya tawarkan kira-kira sampai jam berapa maksimal kita untuk menyelesaikan rapat ini. Jam 22.00 WIB? Setuju? Paling lama bagaimana Ibu Sarah? Oke, pukul 22.00 WIB. Saya lihat mengomel, apa ini? Ibu inikan harus aspiratif kita. Kita ini pemberdayaan perempuan sedangkan Ibu Menteri saja berseri-seri begitu, coba lihat tuh. Kenapa malah agak riwet begitu kan? Baik.

RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI SOSIAL RI, SELASA, 09-06-2015

1

Saudara Menteri Sosial Republik Indonesia yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia. Agenda rapat kita kali tentu sangat strategis terutama karena kita pada malam hari ini akan membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2015 serta merumuskan pembicaraan itu tentang pendahuluan RAPBN tahun 2016 yang sebentar lagi akan kita bahas bersama-sama. Saya sampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014 tentang MD3 khususnya Pasal 96 Ayat (2), disana dinyatakan bahwa tugas komisi di bidang anggaran diantaranya adalah mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah. Selain itu juga membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, program dan kegiatan kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi. Nah berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam rapat kali ini sesuai dengan tugas pengawas, fungsi pengawasan, fungsi budgeting yang dimiliki oleh Komisi VIII atau DPR secara keseluruhan maka Komisi VIII DPR RI pada malam hari ini ingin fokus pada beberapa hal pokok yang mungkin akan menjadi bahan rapat kita pada malam hari ini. Yang pertama, kami ingin mengetahui bagaimana progres perkembangan mengenai realisasi dan daya serap anggaran pendapatan belanja negara tahun 2015 serta apa saja kendala dan permasalahan yang menghambat pelaksanaannya. Yang kedua, apa saja program yang telah, sedang dan akan dilaksanakan dan bagaimana kaitannya dalam merespons kondisi objektif pembangunan kesejahteraan sosial akhir-akhir ini. Yang ketiga, sejauhmana RKAKL tahun 2016 dapat meningkatkan kinerja Kementerian Sosial dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Bapak/Ibu yang saya hormati. Tentu saja Kementerian Sosial adalah salah satu tulang punggung dari pemerintahan saat ini apalagi belakangan ini kita melihat ada banyak persoalan sosial yang mungkin di tengah-tengah masyarakat ada banyak patologi sosial yang perlu segera diselesaikan. Kemiskinan adalah suatu fakta yang masih ada di tengah-tengah kita dan Kementerian Sosial dengan berbagai macam programnya telah mencoba untuk mencari solusi yang terbaik terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi setiap waktu di Indonesia. Dalam konteks itulah maka Komisi VIII pada periode yang lalu telah menganggarkan sejumlah anggaran yang dipercayakan diberi amanah kepada Kementerian Sosial untuk merumuskan program-program itu dan menjalankannya. Tentu sangat strategis bila pada malam hari ini kita mendengarkan laporan sejauhmana program itu bisa dilaksanakan apalagi sekarang sudah bulan 6, artinya setengah jalan daripada tahun anggaran yang berjalan saat ini. Nah, tentu kami juga berharap ada persoalan-persoalan isu-isu aktual mungkin yang sedang kita hadapi saat ini termasuk diantaranya komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk menampung pengungsi-pengungsi Rohingya dan juga Bangladesh yang kalau tidak salah salah satu kementrian lembaga yang diminta untuk ikut berpartisipasi menangani masalah itu adalah Kementrian Sosial dan juga Menteri Sosial saya ikuti di media juga sering memberikan pernyataan terkait dengan bagaimana melibatkan pondok-pondok pesantren di Indonesia untuk ikut sama-sama menampung dan memberikan bantuan para pengungsi tersebut. Tentu ini adalah sesuatu yang positif yang saya kira dan saya di banyak media juga menjelaskan mendukung program Kementerian Sosial yang terkait dengan pengungsi ini tetapi tentu kami juga ingin menjelaskan nanti sedikit secara langsung terkait dengan program ini terutama misalnya dari mana anggaran yang bisa kita gunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang kebetulan sekarang sedang ada di Indonesia karena mereka menghadapi persoalan politik di negaranya sehingga dengan demikian kita bisa memastikan bahwa program pemerintah tidak terganggu sama sekali dengan agenda lain yang kebetulan agenda susulan dalam rangka membantu para pengungsi tersebut.


2

Begitu juga persoalan-persoalan perempuan, prostitusi online dan hal-hal yang lainnya itu yang banyak kita temukan saat ini di Indonesia. Tentu itu mungkin bisa juga dijadikan sebagai progress report yang bisa disampaikan kepada Komisi VIII sehingga ada persamaan persepsi dan pandangan kita ke depan bagaimana kita bisa menjelaskan semua persoalan ini kepada masyarakat dan yang lebih penting dari itu semua adalah kita mau memastikan bahwa pemerintah dan juga DPR dalam hal ini hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan solusi dan kontribusi untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini terutama yang ada kaitannya dengan Kementerian Sosial. Hadirin yang saya hormati. Demikian kata pengantar yang bisa saya sampaikan dalam rapat ini. Selanjutnya sesuai dengan agenda rapat yang telah kita sepakati tadi, sekarang kita mempersilahkan kepada Saudara Menteri Sosial Republik Indonesia untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan beberapa pokok pertanyaan yang kami sampaikan di atas. Kepada Ibu menteri, kami persilakan. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA (KHOFIFAH INDAR PARAWANSA): Terima kasih Bapak Ketua. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Bapak Ketua Komisi VIII yang saya hormati. Para wakil ketua Komisi VIII yang saya hormati. Seluruh Anggota Komisi VIII yang saya hormati. Teman-teman media, seluruh tim Kementerian Sosial yang saya hormati. Mengawali rapat kerja ini mari kita bersama-sama terus memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua sehingga kita bersamasama kembali dapat menghadiri undangan rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Selanjutnya pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang telah menjadwalkan rapat kerja untuk membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2015 dan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2016. Tentu harapan kami melalui pertemuan ini kita akan dapat memperoleh kesepahaman dan dukungan dari Anggota Dewan yang terhormat dalam rangka peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sampai dengan 5 tahun yang akan datang. Bapak Ketua, Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati. Sesuai dengan undangan yang kami terima, materi Raker kali ini meliputi a. evaluasi pelaksanaan APBN 2015, pembicaraan pendahuluan RAPBN 2016 dan penutup. Bapak Ketua, Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati. Izinkan kami masuk pada evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2015. Realisasi anggaran Kementerian Sosial berdasarkan program sampai dengan tanggal 3 Juni 2015, total mencapai 48,4% serapannya. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tukas teknis 23,54%, pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur realisasinya 22,85%, pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan realisasinya 7,04%. Rehabilitasi sosial 14,61%, perlindungan dan jaminan sosial 58,46% dan pendidikan pelatihan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial 8,32% sehingga total realisasi APBN 2015 mencapai 48,4%.


3

Berikutnya, realisasi anggaran Kementerian Sosial berdasarkan jenis belanja. Kalau tadi berdasarkan program, sekarang berdasarkan jenis belanja. Belanja pegawai, realisasinya 35,6%. Belanja barang 11,36%. Belanja modal 4,265 dan bantuan sosial 58,68%. Berikutnya realisasi anggaran Kementerian Sosial berdasarkan jenis belanja. Pagu anggaran dari APBN dan APBNP total Rp22.421. 764.535,-. Realisasi anggarannya adalah Rp10.851.066.792. 542,-. Posisinya 48,4%. Berikutnya adalah realisasi berdasarkan kewenangan. Realisasi berdasarkan kewenangan di kantor pusat realisasinya 51,67%. Kantor daerah 18,14%, dana dekonsentrasi 8,82% dan tugas pembantuan 4,02%. Bapak ketua, Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati. Dari sisi pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Sosial, obyek pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal pada tahun 2015 sebanyak 149 obyek pemeriksaan. Sampai dengan akhir bulan Mei 2015 yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 39 obrik dengan rincian: Pertama, Dayasos dan Gulkin ada 9 Obrik. Yang kedua, Rehsos ada 13 Obrik, Limjansos ada 13 Obrik dan penunjang ada 4 Obrik. Total 39 Obyek Pemeriksaan. Bapak Pimpinan, Anggota Komisi VIII yang kami hormati. 1.

2.

3.

4.

5. 6. 7.

8.

Beberapa kendala yang kami catat dalam merealisasikan APBN tahun 2015 adalah: Pelaksanaan kegiatan memang baru reflektif dilaksanakan pada April 2015 menunggu selesainya proses revisi DIPA dalam rangka realokasi Perjadim dan RAPBNP. Sementara itu kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan sosial, diperlukan waktu persiapan tahapan sebelum bantuan dicairkan seperti sosialisasi, bimbingan teknis serta seleksi dan verifikasi untuk sasaran. Bantuan Sosial pada kegiatan pemberdayaan fakir miskin, pencairannya melalui penetapan sasaran yang tepat sesuai ketentuan, syarat dan ketentuan administrasi serasi seperti pembukaan rekening untuk penyaluran bantuan sehingga realisasi pada awal tahun relatif kecil. Bantuan sosial dalam rangka pemberdayaan komunitas adat terpencil dilakukan melalui pihak ketiga dengan proses lelang di daerah oleh Dinas Sosial provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten sehingga membutuhkan waktu dan pencairan bantuan baru akan terlihat signifikan pada semester II. Adanya perubahan indeks bantuan pinjaman kehormatan bagi keluarga pahlawan nasional. Jadi pimpinan, Anggota Komisi VIII yang kami hormati. Selama ini tunjangan kehormatan bagi keluarga pahlawan nasional adalah Rp21.500.000 per tahun per keluarga, sekarang menjadi Rp50.000.000,- per tahun per keluarga serta perubahan pembayaran yang semula dibayarkan per bulan menjadi per tahun. Hal ini membutuhkan proses penyesuaian anggaran dan Surat Keputusan Menteri Sosial. Penetapan lokasi dan verifikasi validasi peserta PKHA baru juga memerlukan tahapan kegiatan yang panjang, dan Data penerima KKS dan KIS yang digunakan belum semua tervalidasi. Kondisi perangkat emosi Kementerian Sosial yang ada saat ini tidak bisa memenuhi kebutuhan dan persyaratan teknis untuk pengolahan data terpadu. Untuk itu tambahan anggaran dari APBNP 2015 digunakan untuk pengembangan sistem IT, pengadaan atau penyewaan perangkat IT di Pusdatin (Pusat Data dan Informasi), 11 balai, 45 panti, 34 provinsi, 514 kabupaten/kota sebagai pengolahan data hasil verifikasi dan validasi. Penyerahan bantuan sosial umumnya diberikan di triwulan akhir setelah proses pelayanan dilakukan, dan


4

9.

Bantuan sosial dalam bentuk alat bantu penerima manfaat banyak yang tidak melengkapi administrasi, surat keterangan tidak mampu, rekomendasi dari Dinas Sosial setempat dan nomor rekening.

Bapak Ketua, Pimpinan, Anggota Komisi VIII yang kami hormati. Berikutnya sesuai dengan undangan yang kami terima, agenda Raker kita adalah pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2016. Izinkan kami menyampaikan sandingan APBN 2015, APBNP tahun 2015 dan pagu indikatif tahun anggaran 2016 Kementerian Sosial. Yang pertama, dukungan managemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. APBN 2015 Rp222.400.000.533,- APBNP 2015 Rp234.028.000.539,- Pagu indikatif 2016 Rp224. 088.000.254,- . Berikutnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur. APBN 2015 Rp29.303.000.790,- APBNP 2015 Rp29.303. 000.709,- dan pagu indikatifnya Rp33.774.000.279,-. Yang ketiga, pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan. APBN 2015 Rp851.309.000.794,- APBNP 2015 Rp1.596.309.000.794,- dan pagu indikatif 2016 Rp1.133.306.000.851,-. Yang keempat, rehabilitasi sosial. APBN 2015 Rp976.679.000.110,-. APBNP 2015 Rp1.731.000.679. 110,- dan pagu indikatif Rp1.279.390. 001,- Berikutnya perlindungan dan jaminan sosial Rp5.725.420.000.499,-. APBNP 2015 menjadi Rp17.665.545.000.316,- Berikutnya pagu indikatifnya adalah Rp7.592.063.000.067,. Berikutnya yang terakhir, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial. APBN 2015 Rp274.270.000.021,- APBNP 2015 Rp1.164.897. 000.986,- sementara pagu indikatif 2016 Rp312.427.000.344,-. Jadi total pagu indikatif 2016 adalah Rp10.575.049.000.733,-. Berikutnya usulan kebutuhan tambahan pendanaan tahun 2016. Berdasarkan hasil pertemuan tripartit antara Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial maka kami mengusulkan kebutuhan tambahan untuk di RAPBN 2016 adalah: Yang pertama, dukungan managemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp42,3 miliar. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Rp2,6 miliar. Yang ketiga, rehabilitasi sosial Rp186,2 miliar. Pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan Rp376,2 miliar. Perlindungan dan jaminan sosial Rp683,2 miliar. Pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial Rp668 miliar sehingga total kami mengusulkan kebutuhan tambahan pada saat pertemuan tripartied sebesar Rp1.958,5 triliun. Berikutnya program dukungan managemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Ini usulan kebutuhan kami adalah pemeliharaan dan operasional Gedung Cawang Kencana. Bapak Ketua, Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati. Gedung Cawang Kencana adalah Gedung Kementerian Sosial yang sempat berproses melalui berbagai tahapan pengdilan dan sudah inkracht sudah sejak bulan Maret lalu. Kami pun sudah melakukan proses pengosongan gedung itu dan rencananya Gedung Cawang Kencana ini akan digunakan oleh salah satu direktorat jendral termasuk di dalamnya adalah pusat data dan informasi. Berikutnya adalah pemetaan dan assessment tipologi dinas dan kriteria kompetensi teknis jabatan kepala dinas Rp1,7 miliar. Kemudian pengembangan sistem penyuluhan sosial dalam perlindungan sosial, perluasan dan peningkatan pelayanan dasar Rp21,6 miliar sehingga total kebutuhan tambahan untuk program dukungan managemen dan pelaksanaan juga teknis ini Rp42,3 miliar. Berikutnya adalah program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Sosial. Kami mengusulkan tambahan kebutuhan Rp2,6 miliar. Berikutnya program rehabilitasi sosial. Yang pertama adalah pemeliharaan gedung, sarana prasarana 38 UPT dan kantor pusat, kami mengusulkan tambahan Rp36 miliar. Penambahan


5

pembangunan sarana fisik dan operasional untuk ABH sebagai tindak lanjut SPPA ada 6 LPK SHBA Rp36 miliar. Sarana, prasarana dan operasional untuk korban penyalahgunaan Napza bagi 5 IPWL, kami mengusulkan tambahan Rp50 miliar. Kemudian biaya operasional sebagai tindak lanjut pembangunan tahun 2015 untuk proses rehablitasi ABH, 6 LPK SABH, Rp5,4 miliar. Selanjutnya penambahan operasional sebagai tindak lanjut pembangunan tahun 2015 untuk proses rehabilitasi sosial Rp6,3 miliar dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza Rp52,5 miliar. Berikutnya program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Usulan tambahan kebutuhan pada saat rapat tripartied adalah yang pertama layanan perkantoran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Keluarga selama 12 bulan Rp0,6 miliar. Layanan perkantoran sekretariat Dirjen Penanganan Fakir Miskin Rp5 miliar. Layanan perkantoran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rp0,5 miliar. Layanan perkantoran Direktorat Fakir Miskin Perbatasan Antar Negara Rp6,5 miliar. Bapak Ketua, Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati. Disini kami menuliskan untuk perkantoran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau karena sebetulnya Perpresnya sudah turun, kami mengajukan tambahan satu direktorat jenderal baru yaitu Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Berikutnya yang kelima adalah pemberdayaan komunitas ada terpencil. Kami usulkan tambahan kebutuhan Rp5 miliar. Pemberdayaan sosial keluarga dan kelembagaan sosial, kami usulkan Rp20 miliar. Penanganan keluarga fakir miskin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kami usulkan Rp150 miliar. Penanganan keluarga fakir miskin di wilayah perbatasan antar negara, kami mengusulkan Rp150 miliar. Dukungan managemen Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Rp30 miliar. Penanganan fakir miskin perdesaan Rp3,1 miliar dan penanganan fakir miskin perkotaan Rp11,5 miliar sehingga total kami mengusulkan kebutuhan untuk direktorat jenderal baru ini Rp76,2 miliar. Berikutnya Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Berdasarkan pertemuan triparted, kami mengusulkan kebutuhan untuk: Satu, penyesuaian indeks pemeliharaan sesuai SBU 2016 Rp1,3 miliar. Bantuan tunai bersyarat untuk 3,5 juta keluarga sangat miskin Rp349,5 miliar. Perlindungan sosial korban bencana alam Rp30,4 miliar. Perlindungan sosial korban bencana sosial Rp277,5 miliar. Asuransi kesejahteran sosial Rp11 miliar. Pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial Rp9,2 miliar. Dan dukungan manajemen Direktorat Jenderal Linjamsos Rp4,3 miliar sehingga total usulan kebutuhan untuk Direktorat Jenderal Linjamsos Rp682,3 Berikutnya yang terakhir, program pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial. Usulan tambahan kebutuhan menurut rapat triparted yang kami usulkan adalah: Yang pertama dukungan manajemen Badiklit Kehsos Rp5,1 miliar. Layanan perkantoran pada balai besar regional I sampai VI Pusdiklat Kehsos (STKS), Pusltibang Kehsos Rp73, miliar. Kelanjutan perbaikan sarana, prasarana kediklatan dalam rangka penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disbilitas di Pusdiklat STKS dan balai besar Rp253,6 miliar. Diklat kepemimpinan SDM aparatur, Diklat Pim tingkat II, III dan IV Rp15,6 miliar. Diklat pekerja sosial pendamping Napza, ABH, konsoler, adiksi dan pengelola IPWL Rp90,2 miliar. Sertifikasi pekerja sosial Napza, ABH dan Konselor Adikis Rp32,5 miliar. Akreditasi lembaga kesejahteraan sosial anak dan institusi penerima wajib lapor Rp6,2 miliar. Penyediaan data PMKS, perangkat pengelolaan data, sewa bandwith dan bimtek pengelola data hingga kabupaten/kota Rp254 miliar. Terakhir, operasional Badiklit Kehsos Rp3,9 miliar sehingga total kebutuhan untuk diklit, usulan kekebutan kami adalah Rp668 miliar. Berikutnya adalah usulan kebutuhan tambahan pendanaan tahun 2018 diluar trilateral meeting. Di luar trilateral meeting, program rehabilitasi sosial, penambahan asistensi sosial, ODKB, asistensi orang dengan kecatatan berat dari 22.000 orang 163.000 orang. Jadi total data di


6

Kementerian Sosial bahwa orang dengan kecatatan berat ini ada 163 orang. Dari 163 itu yang sudah mendapatkan asistensi sosial baru 22.000. Kami mengajukan untuk anggaran tahun 2016 sebanyak 163.000 semuanya supaya mendapatkan alokasi asistensi sosial. Total menjadi Rp507 miliar. Berikutnya adalah penambahan Aslut (Asistensi Lanjut Usia). Dari 27.000 orang menjadi 129.000 orang. Jadi Bapak Ketua, Pimpinan dan Anggota yang kami hormati, menurut data di Direktorat Lanjut Usia di Kementerian Sosial, pada saat ini ada 2,8 juta lansia terlantar dan ada pada 4,6 juta lansia rawan terlantar. Pada posisi itu kami mengajukan dari 27.000 yang sekarang ini mendapatkan asistensi lanjut usia, kita mohon menjadi mengajukan menjasd129.000 sehingga total kebutuhannya adalah Rp244,8 miliar. Berikutnya adalah pengurusan dan pembuatan akte kelahiran anak. Pak Ketua, Pimpinan Anggoa Komisi VIII yang kami hormati. Catatan kami bahwa dari 84 juta anak di Indonesia, sekitar 41% anak ternyata belum memiliki akte kelahiran. Kita mohon bisa mendapatkan persetujuan untuk kepengurusan dan pembuatan akte kelahiran anak. Sementara ini yang kita juga adalah 146.000 anak dari total kebutuhan sebetulnya sekitar 39 juta anak Indonesia yang belum memiliki akte kelahiran. Demikian Pak Ketua, pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati. Jawaban atas bahan rapat kerja kita pada malam hari ini baik terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN 2015 maupun perencanaan pada APBNP taruh 2015 serta RAPBN 2016. Berikutnya terkait dengan pengantar dari Bapak ketua pada Raker kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan dua hal. Yang pertama terkait dengan pengungsi Rohingnya dan Bangladesh. Yang kedua, terkait dengan kaitan prostitusi online, pornografi dan seterusnya. Yang pertama bahwa kami membedakan antara pengungsi dari Bangladesh dan pengungsi dari Rohingya karena yang Bangladesh itu pada dasarnya mereka kategorinya economic migrant. Karena mereka economic migrant maka salah satu solusinya adalah repatriasi. Pada posisi seperti ini, kami sudah melakukan koordinasi dengan chief of mission dari IOM dan beliau menyanggupi asal ada kelengkapan dokumen perjalanan mereka pengungsi Bangladesh maka IOM akan siap untuk memindahkan dari Aceh ke Medan dan tempat transito di Medan sudah disiapkan oleh IOM. Kemudian Kementerian Luar Negeri dan IOM sendiri sudah mengkomunikasikan dengan pemerintah Bangladesh untuk percepatan kelengkapan dokumen perjalanan pengungsi Bangladesh. Berikutnya 2 sampai 3 hari hari, IOM akan menyiapkan tiket pemulangan mereka. Jadi pada posisi ini, pengungsi Bangladesh relatif lebih mudah diukur kira-kira proses pemulangan mereka sampai tahapan berapa waktu karena kecepatan dokkumen kepulangan dari Pemerintah Bangladesh akan menentukan kecepatan ticketing bagi seluruh pengungsi Bangladesh. Berikutnya izinkan kami menyampaikan yang Rohingya. Yang dari hasil kunjungan lapangan kami, kami mencoba memilah dari pengungsi Rohingya ini ada 3 klasifikasi. Yang pertama adalah anak yatim piatu sebatang kara. Jadi setiap kami menemui anak yatim piatu selalu kami tanyakan dimana nenek kakeknya, dimana tante dan om nya dan yang kami temukan semua sebatang kara. Kami pun juga mengirim kembali tim Kementerian Sosial untuk melakukan identifikasi terhadap posisi mereka yang ada di 4 pengungsian itu baik yang ada di kota Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara maupun Aceh Tamiang. Kami kemudian mengkomunikasikan dengan pesantren yang memang siap mengasuh mereka semua di dalam coverage pesantren. Dalam posisi ini Pimpinan, Anggota Komisi VIII yang kami hormati. Kami mendapatkan sambutan yang luar biasa. Mereka mengirim bahkan juga secara tertulis mereka juga menyampaikan langsung juga ke kantor kementerian untuk mengasuh dan semua kebutuhan itu di dalam tanggungan pesantren sehingga kalau posisi ini sesungguhnya kita tidak membutuhkan APBN. Nah, IOM akan mengantarkan jadi tempat mereka sekarang di Aceh ke tempat yang akan ditentukan kalau memang ini sudah disepakati posisi pengasuhannya di pesantren.


7

Kami pun pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati, di RPSA (Rumah Perlindungan dan Sosial Anak) di Kementerian Sosial pun kami juga sudah menyiapkan. Pada saat yang sama, Pemerintah Aceh sendiri sebetulnya juga menginginkan anak-anak ini tidak dibawa keluar Aceh. Artinya pesantren-pesantren yang ada di Aceh pun siap untuk memberikan pengasuhan yang kondusif untuk anak-anak yatim piatu sebatang kara. Jadi kami mengklasifikasikan bahwa mereka memang tidak ada keluarga yang mendampinginya sehingga membutuhkan pengasuhan yang kondusif. Berikutnya. Bapak Pimpinan, Anggota Komisi VIII yang kami hormati. Mereka yang terpisah dari keluarganya. Ternyata cukup banyak, suaminya mengikuti perahu yang akhirnya kemudian mendarat di Malaysia. Istrinya ikut perahu yang akhirnya mendarat di Indonesia. Pada posisi seperti ini maka yang kami rekomendasikan agar reunifikasi. Pada posisi ini, tanggal 29 Mei yang lalu, Menteri Luar Negeri kita sudah melakukan trilateral meeting di Malaysia bersama Menlu Malaysia dan Menlu Thailand untuk mencari format bagaimana pola reunifikasi bagi keluarga yang suaminya ada di Malaysia dan ibunya ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, terkait dengan resettlement. Yang terkait dengan resettlement memang sedang dipikirkan kemungkinan ada lokasi secara khusus untuk bisa memberikan tempat perlindungan yang lebih permanen bagi pengungsi Rohingya. Posisi ini sekarang sedang digodok oleh Kementerian Menlu karena ketuanya adalah Kemlu, kemudian di dalam koordinasi Menko PMK yang terkait dengan kebutuhan sandang, pangan dan kesehatan. Kemudian di dalam koordinasi Menko Polhukham diluar dari 3 hal itu. Jadi sementara begitu yang bisa kami sampaikan bapak ketua, pimpinan dan anggota Komisi VIII yang kami hormati. Selanjutnya kami mohon mendapatkan pengayaan apakah yang terkait dengan realisasi anggaran 2015 maupun dengan RAPBN 2016. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam. Terima kasih Ibu Menteri. Jadi saya melihat Ibu Menteri menguasai terutama yang soal Rohingya ini tadi. Saya tidak tahu apa ini dirjen-dirjennya tahu tidak ini penjelasan seperti itu. Nanti kalau perlu kita tes dulu, janganjangan ibu menteri sendiri yang mengerjain kan? Kesana-kemari segala macam itu kan? Jadi kalau begini kan bagus itu, mudah-mudahan sesuai dengan yang disampaikan tadi memang sudah dikerjakan. Saya sebetulnya dengan khusus untuk Rohingya termasuk yang mendukung program itu karena kita mau memunculkan bahwa Indonesia ini adalah Indonesia yang damai, cinta pada perdamaian. Jadi pesantren-pesantren kita yang selama ini image-nya negatif itu tentu dengan keberpihakan mereka kepada pengungsi Rohingya itu tentu sangat positif sekali dan tentu dari penjelasan ibu tadi memang tidak ada terganggu dengan program yang ada di Kementerian Sosial. Kira-kira itu dari saya Bu. Jadi ada beberapa penanya ini. Mungkin malam ini agak cepat-cepat karena nanti ada yang sebetulnya yang keberatan yang menanya sendiri karena lama untuk menjawabnya kalau lama-lama pertanyaannya. Di tangan saya ada 6 penanya atau penanggap ditambah dengan Ibu Ledia sudah daftar duluan untuk menanggapi, memberikan masukan, saran kepada paparan yang disampaikan oleh Ibu Menteri. Yang pertama kita beri penghormatan kepada Pak Achmad Fauzan Harun yang saya dengar sudah menjadi Ketua Kapoksi di Fraksi PPP. Silakan Pak Fauzan. Kalau bisa dua pertanyaan saja Pak.


8

F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH., M.Kom,I): Saya siapkan 10 tadinya. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Terima kasih pimpinan. Yang kami hormati kawan-kawan Anggota Komisi VIII. Ibu Menteri Kementerian Sosial yang berbahagia dan para jajarannya. Sesuai dengan pesan Pak Ketua, menanya jangan banyak-banyak. Yang pertama, saya perkenalkan dulu nama saya H. Achmad Fauzan Harun dari Dapil DKI I Jakarta Timur dari Partai Persatuan Pembangunan. Ini ada Pak Muslich ini. Nomor Anggota 512. Setelah saya yang mendengarkan paparan dari Ibu Menteri, kelihatannya memang sangat menguasai. Oleh karena itu saya memberikan apresiasi kepada Ibu Menteri dan jajarannya. Melihat dari realisasi anggaran tahun 2015, saya sangat mengucapkan apresiasi. Karena apa? Karena sudah 48,40, berarti sudah tepat dibanding dengan kementerian-kementerian yang lain di bawah atau mitra kerja Komisi VIII. Jadi dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 6 bulan ibu sudah tepat harus 50%, sekarang sudah 44,40 jadi mengucapkan apresiasi. Tetapi pada pertanyaan yang kedua ini saya mendapat berita, mudah-mudahan berita ini salah bahwa laporan dari Kementerian Sosial, laporan keuangan, yang penilainya adalah BPK mengalami penurunan. Apa benar, apa tidak dan kalau benar, apa yang menyebabkan penurunan itu. Sungguh saya lihat kerjanya cepat tapi kenapa turun sementara Kementerian Agama kerjaannya menurut Pak Samsu Niang amburadul tapi tetap WTP, begitu. WTP DPP. Jadi Anggota Komisi VIII sangat menyayangkan dan yang terakhir dari usulan program tahun 2016, berapa persen kah naik dan apakah masih ada titipan atau program presiden yang namanya KIP, KIS dan KKS. Demikian, sudah 3 ya? Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwu minkkum. Wallahul muwwafiq illa aqwamit thariq. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Fauzan. Alhamdulillah tiga pertanyaan. Memang tiga pertanyaan, cuma ambil nafasnya agak lama. Jadi membutuhkan waktu juga itu untuk menunggu itu kan? Kita berdebar-debar, ini apa yang selanjutnya kan begitu. Menanti pertanyaan berikutnya itu tetapi alhamdulillah makin tajam ini Pak Fauzan ini. Jadi diakui kawan-kawan Komisi VIII ini pendalaman beliau ini luar biasa. Terima kasih Pak Fauzan, kontribusinya sangat baik saya kira tadi. 3 poin tadi itu ya. Kemudian yang berikutnya Pak KH. Choirul Muna. Setelah itu nanti Ibu Ruskati. Silakan Pak. F-P.NASDEM (DRS. KH. CHOIRUL MUNA): Terima kasih Pimpinan.


9

Pimpinan serta rekan-rekan Anggota Komisi VIII yang terhormat. Ibu Menteri beserta Bapak-Bapak Dirjen semuanya yang kami hormati serta jajarannya. Dari paparan Ibu Menteri begitu saya apresiatif dan moga-moga ini merupakan suatu ibadah yang diterima oleh Allah SWT. Jadi jaminan surga untuk Ibu Menteri. Ibu Menteri beserta bapak dirjen semuanya yang kami hormati. Kami melihat bahwa disini ada suatu sedikit penjagalan yang berhubungan dengan masalahmasalah kendala realisasi tahun anggaran 2015. Bahwa disini data penerimaan KKS, KIP, KIS yang digunakan belum tervalidasi semuanya. Kalau namanya belum ada suatu validasi, ini bisa melanggar Undang-Undang. Oleh karenanya kalau namanya validasi ini belum begitu valid sedangkan disini masalah perlindungan dan jaminan sosial, itu untuk tahun anggaran 2016 masih minta tambahan Rp683,2 miliar. Apakah tidak perlu untuk kembali dipikirkan persoalan-persoalan ini karena masalah validasi data ini sangat penting ke depan. Oleh karenanya nanti dari Badiklit ini mestinya ada suatu validasi yang betul-betul optimal. Kemudian setelah itu baru masalah-masalah yang berhubungan dengan KIS, KIP dan KKS ini karena saya bingung kadang-kadang bu. Kalau namanya kita itu bersama dengan terima kasih kemarin Pak Dirjen Linjamsos ke Borobudur, itu kesana kemari itu bawa kartu, cuma saya bingung, ini bagaimana cara pengawasannya? Kita sebagai Anggota DPR yang fungsi disana adalah pengawasan, bagaimana kita mengawasi permasalahan-permasalahan APBN yang lewat kartu-kartu ini begitu lho karena kita tidak tahu dan itu validasi data yang ada disana itu kadang-kadang secara acak yang diberikan itu karena disana kelihatan miskin, miskin itu banyak begitu lho dan berbagai macam disana ada strata strata tersendiri persoalan itu. Oleh karenanya saya mohon persoalan-persoalan masalah validasi data, mohon untuk di kedepankan. Kemudian yang berhubungan dengan masalah-masalah pemberdayaan sosial. Saya berulangkali sebetulnya dengan masalah pemberdayaan sosial karena yang paling bisa kita adakan suatu pengawasan adalah di pemberdayaan sosial seperti Rutilahu yang ada. Ini kalau namanya rakyat yang sangat rumahnya reot ini mendapatkan rumah tidak layak huni untuk direhab, sangat luar biasa dan dia punya motivasi yang luar biasa untuk hidup lebih cerah ke depan. Ini yang saya lihat. Saya hanya mendata saja jamaah-jamaah yang sangat tidak mampu kemudian saya buatkan proporsal, saya datang sudah digorengkan pisang itu, saking senangnya begitu lho. Punya namanya telor dua, itu langsung bisa untuk memberikan makan pada kita semua, saking senangnya begitu lho. Ini dia merasa bahwa saya ke depan akan punya rumah yang lebih bagus. Ini saya mohonkan persoalan-persoalan masalah Rutilahu mohon untuk lebih besar karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat, bisa membawa mentalitas masyarakat ke depan. Kemudian yang berhubungan dengan masalah ... ini memang terus terang butuh pendampingan, karena walaupun toh satu orang itu hanya mendapatkan dua ... tapi ini nanti kalau namanya tidak ada suatu pendampingan yang bagus, dia tidak mengerti, bisa-bisa yang namanya Kobe itu hanya untuk sekali makan saja kemudian tidak ada kelanjutan penyelesaian masalah-masalah perekonomian yang ada. Yang terakhir saya bicara dengan Ibu Menteri. Saya ingin tanya kalau namanya, kemarin saya bertanya pada Pak Dirjen belum dijawab. Saya ingin jawaban yang konkrit dari Ibu Menteri. Kalau namanya ada dana untuk rehabilitasi Taman Makam Pahlawan. Kalau misalkan digunakan juga untuk rehabilitasi makam ulama, itu boleh atau tidak? Itu saja dari kami. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Choirul Muna, 9 menit 30 detik.


10

Jadi melanggar tata tertib tetapi karena pertanyaannya yang terakhir itu bagus itu, apakah dana untuk rehabilitasi pahlawan boleh digunakan untuk ulama. Nah pertanyaan, apakah ulama itu pahlawan? Itu saja Pak. Kalau ulama itu pahlawan ya pasti bisa, kan sederhana saja itu pertanyaannya, dibalik saja itu. Tadi kan pertanyaannya apakah dana untuk makam pahlawan boleh dibagikan untuk ulama, iya kan? Balik saja, Insya Allah membantu Bu Menteri lah untuk menjawab itu kan? Tapi kalau saya kira cuma begitu pertanyaannya ya Bu Menteri ya tapi lucu ya Pak Dirjen tidak bisa jawab, betul kan tidak bisa jawab? Ini gawat ini. Mestinya jawabannya begitu Pak Dirjen. Karena kalau dibuat untuk ulama yang tidak pahlawan, pelanggaran Pak, melanggar itu Pak. Karena bapak ketok disini untuk pahlawan bukan untuk ulama. Baik yang berikutnya Ibu Ruskati. Setelah itu nanti Ibu Tri Murni. F-P.GERINDRA (DRA. Hj. RUSKATI ALI BAAL): Assalamu'alaikum Warahmatulllahi Wabarakaatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi VIII. Yang saya hormati, bapak-bapak/ibu-ibu, teman-teman Komisi VIII. Yang saya hormati Ibu Menteri beserta jajarannya, dan Hadirin semua yang dimuliakan Allah SWT. Nama saya Ruskati Ali Baal dari Dapil Sulawesi Barat. Partai Gerindra. Terima kasih Ibu Menteri karena baru-baru datang di tempat saya di Kabupaten saya Pulau Walimandar untuk menghadiri ulang tahun muslimah... Setelah saya mendengarkan paparan Ibu Menteri, tentang beberapa kendala realisasi tahun 2015 antara lain pelaksanaan kegiatan baru efektif dilaksanakan pada bulan April tahun 2015. Di sisi lain ada realisasi anggaran berdasarkan program Kementerian Sosial per 3 Juli 2015, berarti ada dua bulan, April, Mei, Juni, dua bulan waktunya bisa terealisasi sebesar 48,40%. Yang saya tanyakan kepada Ibu Menteri apakah ada daerah yang diprioritaskan mengenai pencairan utamanya mengenai perlindungan jaminan sosial. Apakah memang jenis program apa saja dan daerah apa saja yang sudah dicairkan dananya, utamanya perlindungan dan jaminan sosial yang sebesar Rp10.327 miliar karena itu sangat besar sekali karena apa saja jenis-jenis program yang .... itu yang utama. Kemudian yang kedua, apakah data dari Kementerian Sosial untuk tahun 2015 sudah diverifikasi karena bantuan penerima tepat sasarannya dan beberapa pendamping PKH waktu saya pulang ke Dapil, menyampaikan kepada saya bahwa banyak kelompok-kelompok PKH yang tidak kena sasaran. Sudah ada yang mapan dan sudah ada yang anaknya sudah berkerja, ini masih dapat yang seperti itu. Jadi mohon data kembali di verifikasi kepada Kementerian yang ada di kabupaten. Kemudian yang ketiga apakah ada monitoring kinerja Dinas Sosial baik di provinsi maupun yang ada di kabupaten berhubung anggaran Dinas Sosial sangat besar untuk dilimpahkan ke daerah baik provinsi maupun daerah karena beberapa kelompok menyampaikan permohonan atau bantuan ke Dinas Sosial kabupaten untuk diteruskan kementerian, tidak mudah diterima oleh Dinas Sosial setempat padahal persyaratannya sudah dipenuhi atau sesuai juknis dari Kementerian Sosial sehingga bantuan tidak tepat sasaran. Contoh penerima Kube juga banyak kelompok yang sudah mapan seperti itu. Jadi PKH banyak yang mapan kemudian penerima Kube juga yang sudah mapan. Jadi mohon yang seperti ini betul-betul dari Kementerian Sosial diverifikasi kembali data karena memang banyak yang ... di masing-masing kabupaten yang seperti itu. Contohnya yang ada masalah Ali, Ali yang ada di Kabupaten Pulau Mandau, dia menyampaikan kami tidak pernah mendapatkan bantuan yang seperti ini dari Dinas Sosial. Saya kira hanya itu Pak Ketua. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.


11

KETUA RAPAT: Terima kasih Ibu Ali Baal yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Cuma tadi mengucapkan terima kasih buat Ibu Menteri karena Ibu Menteri sudah hadir ke Sulawesi Barat. Bagus, menghadiri muslimat kan? Saya juga mau bikin pertemuan muslimat di Dapil saya sebentar lagi ini habis ini supaya Bu Menteri bisa hadir kan? Baik yang berikutnya Ibu Tri Murni, setelah ini nanti Pak Samsu Niang. F-P. NASDEM (Hj. TRI MURNI, SH): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII beserta rekan-rekan Komisi VIII. Yang saya hormati Ibu Menteri Sosial beserta jajarannya. Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama, mohon dijelaskan profile dan pemanfaatan basis data terpadu atau BDT untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dimiliki Kemensos saat ini dan seberapa jauh BDT tersebut dapat membantu mengurangi kasus penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang salah sasaran. Pertanyaan kedua, sistem data terpadu seperti apa yang hendak dibangun Kemensos dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimana pagu anggarannya sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, sistem layanan dan rujukan terpadu seperti apa pula yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk miskin dan rentan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Ibu Tri Murni, seperti biasanya on time, tiga menit. Yang berikutnya Pak Samsu Niang, nanti setelah ini Bu Sarah. Silakan Pak Sam. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatulllahi Wabarakaatuh. Pak Ketua dan Pimpinan Komisi dan seluruh Anggota DPR Komisi VIII yang saya muliakan. Menteri Sosial beserta dirjen dan jajarannya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan apresiasi kepada Menteri Sosial yang kalau tadi Menteri Agama itu dirjen-dirjennya itu dia tidak tahu apa keinginan menterinya tapi kalau Menteri Sosial ini baru kedipan matanya Ibu Menteri, Dirjennya sudah langsung tahu. Betul-betul ini. Jadi saya sangat memberikan apresiasi kepada Ibu Menteri ini. Berarti ini sudah sepaham dan saling memahami antara satu dengan yang lain.


12

KETUA RAPAT: Tetapi kalau Ibu Menterinya sering berkedip-kedip, bisa bahaya juga Pak. Itu ada yang masuk ke matanya Ibu Menteri, sesuatu itu. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Jadi ini saya betul-betul ingin memberikan apresiasi yang cukup baik kepada Kementerian Sosial dan saya tidak tahu apa yang mau saya tanyakan karena ini persoalannya kita sudah tahu semua ini. Jadi yang kedua, untuk APBN 2016. Saya kira kita perlu dukung ini karena ada kemitraan yang bagus. Jadi ada sinergitas antara Komisi VIII dengan Menteri Sosial. Sebenarnya itu yang kita harapkan. Buktinya, kalau kita kunjungan kerja itu Menteri Sosial langsung pada bantuan kepada masyarakat yang kita kunjungi. Begitu juga BNPB tetapi Kementerian Agama adalah PHP (Pemberi Harapan Palsu) itu yang membuat dirjennya karena dirjennya tidak paham apa yang menjadi keinginan daripada menterinya. Jadi saya kira ini saya salut sekali. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Jadi Bu Menteri, di Komisi VIII itu lihat kalimatnya bu, itu yang terhormat. Jadi Pak Samsu Niang itu menyebutnya yang saya muliakan. Itu, beda itu. Saya ada perhatikan dari tadi. Mengapresiasi, memahami itu beda-beda Bu, dia mengapresiasi berarti diatasnya lagi. Cuma ada yang salah sebetulnya. Jadi Dirjennya mengerti apa yang keinginan Bu Menteri. Bukan begitu yang pas Pak, dirjennya mengerti apa keinginan rakyat Indonesia yang diwakili Komisi VIII. Kan begitu, kalau dirjennya untuk apa kalau menterinya saja yang inikan. Asal ibu senang, asal ibu senang untuk apa itu? Tapi mengerti keinginan rakyat yang diwakili oleh Anggota Komisi VIII, itu tadi pas. Baik, Ibu Sarah. Nanti setelah ini Ibu Arzetty. F-P.GERINDRA (RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO): Terima kasih Pimpinan. Sungguh berbeda suasananya dari yang sebelumnya. Baik. Terima kasih Pimpinan yang saya hormati. Rekan-rekan Komisi VIII yang saya hormati dan saya banggakan, dan juga Menteri Sosial dan juga seluruh jajaran yang saya hormati. Saya Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dari Fraksi Partai Gerindra, Dapil Jawa Tengah IV, Sragen, Karang Anyar dan Wonogiri. Saya langsung tapi yang pertama biasanya saya langsung ke pertanyaan tapi saya harus menyatakan apresiasi saya yang luar biasa karena dari semua mitra kerja kami, saya tidak tahu bagi yang lain bagaimana tapi bagi saya pribadi memang paling lancar komunikasinya dengan Kementerian Sosial dan juga tentunya kami juga paling sering dilibatkan ataupun diundang kalau misalkan ada acara apapun, itu yang saya rasa sangat berbeda dengan mitra kerja yang lain. Biasanya kami yang paling bawel disitu malah dijauhi tapi ini kok malah didekati. Apresiasi luar biasa, terima kasih. Ini lebih ke bukan hanya pertanyaan tapi juga ada beberapa hal yang harus saya sampaikan dari Dapil. Sesuai dengan pengawasan dan juga temuan bahwa yang pertama setelah bertemu dengan Dinas Sosial di salah satu kabupaten ada masukan bahwa untuk tunjangan ataupun gaji TKSK di banding dengan pendamping PKH. Bahwa memang ada masukan bahwa walaupun ada bantuan dari level provinsi dan


13

juga dari level kabupaten TKSK masih mendapatnya jauh lebih rendah dibanding pendamping PKH sedangkan mereka beban tugasnya cukup berat dan cukup banyak apalagi kalau mereka harus pergi ke ibukota provinsinya untuk mendapatkan tunjangannya sedangkan banyak yang misalnya di Dapil saya ibukota kabupatennya sendiri itu 4 jam apalagi nanti mereka harus ke Semarang, itu masih jauh lagi. Jadi ada masukan seperti itu yang mohon dipertimbangkan, apakah bisa diberikan payung hukumnya ke bupati atau ke Pemda kabupaten untuk memberikan tunjangannya daripada mereka harus ke ibuktoa provinsi. Lalu berikutnya karena dari tadi juga disebut tentang Rohingya dan seterusnya, saya mohon maaf, tapi di rapat-rapat sebelumnya kami pun konsisten menanyakan situasi dari masyarakat, saudara-saudara kita sendiri yang memang kena dampak bencana sosial. Misalnya sampai sekarang 9 tahun lebih warga Ahmadiiyah itu masih belum menentu. Ini apa yang akan dilakukan karena saya juga melihat program 2015, program 2016 ada untuk masyarakat dari yang terkena dampak bencana sosial ini yang saya rasa itu juga cukup memprihatinkan dan semoga program tadi yang tentang akta kelahiran saya sambut luar biasa tapi semoga mereka juga itu diberikan sarananya karena masih dapat laporan dari LSM-LSM bahwa mereka kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran dari pemerintah setempat. Lalu yang ketiga, ini juga tentang pendataan saya rasa sudah disampaikan tetapi ada pesan dari para kepala desa di Dapil saya bahwa semoga cara untuk memverifikasi dan mengumpulkan datanya itu berbeda atau tidak sama seperti yang sebelumnya dilakukan lembaga-lembaga yang lain. Mereka biasanya hanya dikasih itu dari antara dua jam, ada yang hanya dikasih dua jam untuk mengumpulkan data dan ada yang satu hari. Nah, mereka sedikit kewalahan kalau hanya dua jam dikasih untuk mengumpulkan data. Jadi saya rasa itu bisa masuk akal, tolong ini jadi pertanyannya apakah bisa diselesaikan tahun ini kalau memang kemarin sudah bertemu juga dengan Kabagiklit untuk membicarakan ini. Pertanyaan dari rekan saya akan saya ulangi lagi disini walaupun kemarin jawabannya itu juknisnya itu memang disudah dibuat tetapi kami menanyakan iya tapi kapan di dalam timeline itu akan disampaikan kepada para pengambil atau verifikasi dari data karena takutnya mereka mulai verifikasi tapi tidak ada juknisnya, itukan bahaya. Maaf, ada dua lagi pimpinan. Yang keempat, pendataan bantuan kendaraan. Ini terima kasih, kami juga mendapatkan langsung datanya kemarin. Terima kasih, tapi kalau saya cek langsung ke Dapil saya ke daerah, ada misalnya satu kabupaten yang menyatakan yang mereka terima itu tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi saya mau tahunya itu kemarin pendataan tentang kendaraan bantuan yang untuk search and rescue dan yang untuk bencana itu pendataannya bagaimana karena ada yang mengatakan "Oh kami lebih baik mendapatkan mobil rescue daripada Dunlap tapi ini kami kenapa terimanya Dunlap", misalnya. Jadi ini pertanyaan saya bagaimana waktu kemarin supaya cocok dengan situasi di lapangan. Yang terakhir, semoga program-program yang bagus ini akan terus ditingkatkan seperti yang Aslut tadi sudah naik dari 27.000 sampai ke 129.000 orang karena di Wonogiri sendiri saja datanya yang kami terima itu sudah 12.936 lanjut usia yang terlantar. Jadi saya harapkan ini akan terus ditingkatkan dan semoga program bedah kamar lansia saya mengertinya itu beda dengan RTLH. Jadi itupun juga perlu untuk ditingkatkan kalau memang mereka itu terlantar dan hidup sebatang kara. Terima kasih, sekian. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Baik, terima kasih Ibu Sarah. Waktunya pas 6 menit tapi tidak apa-apa, lewat 3 menit sebetulnya tidak apa-apa karena yang bicara itu dua orang bu, jadi pas satu orang 3 menit, 3 menit jadi pas 6 menit.


14

Baik, Ibu Arzetty, silakan bu. F-PKB (ARZETTY BILBINA SETYAWAN, SE): Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Baik. Terima kasih Pak Ketua dan yang sangat saya cintai, sahabat-sahabat Komisi VIII yang selalu berjuang untuk Dapil dan juga masyarakat, dan yang sangat kami banggakan, kami cintai Ibu Menteri beserta jajarannya. Ibu, nyuwun sewu. Kalau tadi sahabat-sahabat Komisi VIII selalu memuji ibu, jujur kami pun juga pada saat kejadian di SOS Cibubur pada saat malam hari ke lima kita datang, sebetulnya kalau kita bicara Komisi VIII ini pemberdayaan perempuan perlindungan anak untuk kasus yang kemarin itu lebih dekat sebetulnya dia tapi pada saat kita bertanya ternyata tidak ada tindakan apapun yang dilkaukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, justru ibulah yang datang mendekati, melindungi dan memberikan kebahagiaan buat anak-anak yang memang pada saat sekarang kita lihat banyak sekali terjadi permasalahan yang sangat memprihatinkan kita dan kami sangat bangga dengan keberadaan ibu dan Insha Allah sinergi yang dilakukan oleh Kemensos dengan Komisi VIII bisa berjalan baik dan disini memang kami sedang fokus juga dengan Panja Disabilitas tapi kalau kita bicara mengenai data, mungkin Kementerian Sosiallah data yang sangat akurat yang bisa dijadikan jaminan bagi kami. Karena pada saat kami datang untuk Panja Disabilitas ini sendiri, permasalahan di daerah adalah mereka tidak punya data. Kami mohon Kemensos sendiri juga bisa melakukan kerjasama pergerakan untuk RUU Disabilitas yang memang akan bisa dikeluarkan secepatnya karena keluarga kita, diasbilitas itu sangat berharap dengan adanya penambahan RUU dan tentunya ini diharuskan dengan data yang akurat dan kami mohon juga Kemensos juga bisa memberikan informasi kepada kami, program apa yang dimiliki untuk disabilitas itu sendiri. Dan tadi Ibu menyinggung mengenai prostitusi online. Jujur mungkin saya juga selalu dipertanyakan oleh beberapa teman media dan disini agak memprihatinkan karena jatuhnya akhirnya bukan menyelesaikan permasalahan itu tapi justru membuka aib siapa yang memakai, siapa yang dipakai, siapa yang dijual, rate-nya berapa. Inikan tidak baik untuk dampak sosial bagi anak-anak kita khususnya mereka yang membaca, mendengar berita-berita yang buat saya harusnya ini bisa diselesaikan begitu lho. Maksudnya ada tindakan apa yang harus kita lakukan khususnya dari Kemensos sendiri. Apakah bikin aturan agar tidak ada. Kalau kita bicara supply demand pastinya ini adalah kebutuhan yang memang dibutuhkan tapi kembali lagi jangan sampai prostitusi online ini menjadi berita yang dikonsumsi oleh anak-anak kita sehingga kemudian kemarin sempat kita melihat ada video anak usia 4 tahun bisa melakukan mohon maaf, yang kita sendiri saja melihatnya Masya Allah kok bisa ya mereka melakukan ini. Mungkin karena banyaknya berita-berita mengenai prostitusi online yang di media. Kemensos mungkin saya minta untuk cepat tanggap memberikan solusi agar permasalahan di prostitusi online ini bisa selesai, tidak ada berita-berita lagi sehingga tidak menyebar dan Rohinya, nuwun sewu Ibu Menteri. Kebetulan saya ditelepon oleh keluarga saya khususnya di Jatim mereka meminta, tadi juga sempat dipertanyakan karena keluarga saya di Jatim tahu bahwa sekarang saya ada pertemuan dengan Ibu Menteri. Mereka bertanya bagaimana prosedur untuk keluarga di Jatim bisa mendapatkan atau memiliki atau menjadi bagian dari anak-anak yang memang sepeti tadi Ibu bilang sebatang kara. Bagaimana proses anak-anak tersebut. Mungkin itu dulu Ibu. Mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu'alaikum Warahmatulllahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Ibu Arzetty.


15

Ibu Arzetty ini walaupun kelihatan semangat tapi galau ini, lagi galau Karena mau pergi jauh. Kalau mau nyanyinya itu ada malam terakhir itu lagunya judulnya itu. Lagi galau dia. Baik, yang terakhir mungkin dari meja pimpinan. Ibu Ledia, silakan. F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.,T): Iya, terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Saya Ledia Hanifa dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtara, daerah pemilihan Jawa Barat I, Kota Bandung, Kota Cimahi. Pimpinan. Mungkin ini agak panjang tapi saya punya 7 poin. Yang 5 adalah pengingatan saja mengingat ini adalah pembicaraan pendahuluan. Tentu pembicaraan pendahuluan untuk anggaran tahun anggaran 2016, ada hal-hal yang sudah pernah disepakati itu tentu perlu jadi perhatian untuk dimasukkan atau dicantumkan di dalam 2016. Pertama, berkaitan dengan kriteria miskin. Kita punya beberapa problem tentang kriteria miskin karena kriteria miskin di perkotaan dengan miskin di pedesaan masih disamakan. Menurut saya, ini akan terjadi kerumitan ketika kemudian dilakukan verifikasi untuk basis data terpadu. Miskin di perkotaan bisa jadi ada satu rumah tapi isinya 3 atau 4 keluarga sehingga dia mungkin isinya bisa berapa belas orang, rakyatnya banyak begitu dalam satu rumah tapi karena dia disebutkan ada rumah dan rumah itu sebenarnya mungkin milik orang tuanya, kategorinya jadi tidak miskin karena dia punya rumah. Ini yang akan sangat berbeda dengan kategori untuk pedesaan. Oleh karenanya saya hanya ingin mengingatkan bahwa sebelum kemudian meluncurkan program 2016 sebaiknya terkait dengan kriteria miskin ini betul-betul diperhatikan. Yang kedua, ini masih pengingatan. Terkait dengan alokasi anggaran untuk dibawah Sekretariat Jenderal di Biro Hukum, karena pada saat ini kami sedang membahas RUU Disabilitas sebagai upaya untuk menjadi draft inisiatif DPR RI yang nanti juga akan dibahas bersama dengan pemerintah dan turunannya itu tentu harus di buat oleh pemerintah, dalam hal ini leading sectornya adalah Kementerian Sosial dan juga kami menargetkan RUU tentang Pekerjaan Sosial itu akan dibahas pada tahun depan maka ini harus memiliki alokasi anggaran yang cukup memadai. Yang sudah dianggarkan dihitung di dalam anggarannya Sekjen karena turunan dari sebuah undangundang, paling lambat dua tahun harus sudah diselesaikan. Yang ketiga, dalam pembicaraan kami dalam pembahasan RUU Disabilitas ini meminta kesediaan Ibu Menteri untuk membuat semacam MoU dengan BPJS karena alat bantu dengar dan kruk itu tidak terkategori sebagai bagian yang di-cover oleh BPJS padahal kita tahu ini kebutuhan yang luar biasa dan mereka tidak mau mengcovernya padahal sekali memberikan tentu itu akan berlaku agak panjang kan, tidak terus menerus diberikannya. Mungkin ini bisa menjadi bagian dari MoU. Mohon ini juga didorong sebagai bagian dari kepedulian kita pada disabel. Juga ingin mengingatkan bahwa karena pemerintah sekarang ini kan sudut pandangnya adalah memandirikan masyarakat sehingga ada beberapa program yang menurut saya ini perlu diperhatikan dengan lebih intens. Saya berterima kasih karena diusulkan. Akhirnya diusulkan peningkatan jumlah penerimaan Aslut, orang dengan kecatatan berat kena sebelumnya meminta tambahannya saja belum. Ini sekarang alhamdulillah, jadi belum disahkan bu, menunggu kita juga sebenarnya tetapi paling tidak itu adalah satu hal yang kemajuan. Pak Samsuri kemajuan mau mengusulkan, begitu kan? Orientasi, rehabilitasi berbasis masyarakat ini menjadi satu hal yang penting karena jika kemudian dibebankan


16

pada panti, beban Kementerian Sosial menjadi sangat berat. Kalau saya jadi orientasi dari institutional based menjadi family based, itu menjadi satu hal yang harusnya muncul di dalam program-program ini. Kemudian yang berikut juga tentang family development session untuk penerima PKH yang semula tahun ketiga, saya pikir ini menjadi tahun kedua saya pikir menjadi satu hal yang penting untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan tentu karena ini bagiannya adalah kemandirian masyarakat menjadi satu hal yang logis jika ada peningkatan jumlah penerima Kube, Kelompok Usaha Bersama, itu juga menjadi satu bagian baik yang Kube PKH maupun yang Kube non PKH karena bagaimanapun juga dengan itu lebih mudah untuk membangun kemandirian masyarakat. Terakhir dari masukan saya terkait dengan pengelolaan raskin. Jika pada tahun 2016 ditetapkan masih ditetapkan Kementerian Sosial sebagai juru bayar dari raskin, saya rasa lebih baik tidak usah karena pengadaan berasnya tidak di Kementerian Sosial, datanya juga tidak dari Kementerian Sosial, kemudian kita cuma suruh bayar bu, sementara dengan isu beras plastik segala macam Kita sayang sama Kementerian Sosial, sudahlah bu tidak usah diambil yang itu, biarin saja suruhdi kerjakan sama yang lain. TNP2K saja suruh kerjain begitu kan. Tidak usah dikerjakan sama Kementerian Sosial karena orang tidak mau tahu, begitu dikeluarkan raskin itu, orang tidak berpikir itu Bulog, orang berpikirnya dari Kementerian Sosial padahal hanya sebagai juru bayar. Saya pikir tidak realistislah beban begitu besar ditaruh pada sesuatu yang kita sendiri tidak menjadi penanggung jawab beban ini. Yang berikutnya baru pertanyaan ini. Pertanyaan sebenarnya cuma dua. Kami pernah berkomunikasi dan terakhir sampai hari Jumat kemarin dengan TNP2K. Posisi TNP2K inikan sampai sekarang belum diperkuat dengan Inpres baru, masih Inpres yang lama. Posisinya inikan ad hoc berarti ya Bu ya tapi kan penguasaan terhadap data, mohon maaf harus dikatakan demikian. Penguasaan terhadap data membuat akses kementerian yang mendapatkan amanah dari UndangUndang untuk bisa melakukan verifikasi secara rutin jadi sangat sukar. Bagaimana kemudian kita akan melakukan penanggulangan kemiskinan jika datanya saja kita tidak dapatkan. Yang saya khawatirkan adalah ketika kita bicara tentang BDT (Basis Data Terpadu) ternyata BDT ini kemudian hasilnya di klaim ke TNP2K. Ini menurut saya sih harus jaga-jaga juga begitu. Ntar tiba-tiba, mohon maaf, saya bukan suudzan tapi sudah terjadi begitu kan sebelumnya. Datanya diklaim TNP2K terus ibu sudah menganggarkan, yang mengerjakan BPS kemudian menghidupkan semua TKSK terus diklaim disitu dan mengambil datanya jadi tidak bisa. Jadi apa bedanya kita menganggarkan tapi terus kemudian kita tidak bisa mengakses. Saya pikir ini menjadi satu hal yang apakah sudah dicermati, apakah sudah dipikirkan dengan mendalam kemungkinan ini akan terjadi. Menurut saya ini prinsip begitu. Yang kedua, tentang bahwa ada diusulkan Ditjen Penanganan Fakir Miskin. Buat saya pribadi masih belum jelas karena ketika mengatakan akan ada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, fakir, cuma tambahin nomenklatur fakir begitu karena di penanggulangan kemiskinan yang dibantu adalah keluarga miskin, di Linjamsos yang dibantu adalah keluarga miskin. Nah, ini khawatirnya nanti ada tumpang tindih. Nah saya agak khawatir jika kemudian tumpang tindih nanti apakah tidak mungkin nanti justru bukannya mempercepat pengentasan kemiskinan tapi justru menurunkan kemiskinan. Turun dari orangtuanya ke anak cucunya begitu kan jadi repot ini karena terlalu banyak yang mau mengerjakan tapi tidak terfokus. Saya sih agak khawatir dengan ini. Mudah-mudahan nanti bisa dibantu dijelaskan sehingga kita benar-benar fokus dan bisa melakukan tugas-tugas ini dengan baik. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih. Iya, silakan Pak Deding.


17

F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Terima kasih Ketua. Ibu Menteri Sosial beserta jajaran yang saya hormati. Ini aspirasi dari daerah jadi saya khususnya mentradisikan reses ini digunakan untuk bertemu dengan masyarakat, konstituen juga dengan mitra Komisi VIII di lapangan dengan Dinas Sosial dan termasuk dengan TKSK, semua. Itu ada usulan sama dengan Ibu Saras, terkait dengan honorarium atau insentif untuk TKSK. Kemudian Tagana juga dan lain-lain itu juga memang sangat minim sekali itu. Mohon perhatiannya, jadi mereka sangat proaktif dan banyak terlibat membantu masyarakat dan program-program dari Kementerian Sosial tetapi apresiasinya sungguh belum memadai. Itu yang pertama. Yang kedua juga terkait dengan aspirasi dari kita, jadi yang dibawa oleh kita tentu kita sangat bertanggung jawab dan berharap bahwa ini menjadi bagian dari meminjam istilah Pak Samsu Niang, sinergitas begitu ya antara Kementerian Sosial dengan Komisi VIII tetapi ada problem untuk pendampingan Kube ini Pak Hartono. Jadi itu tidak ada dananya begitu, tidak ada dananya. Jadi memang kita juga sekaligus mengusutkan pada kesempatan ini agar ini memang disiapkan juga karena juga kita tidak ingin yang aspirasi dari kawan-kawan Anggota Komisi VIII ini juga tidak dilakukan pendampingan karena kita serius juga memastikan bahwa anggaran ini betul-betul bermanfaat dan dipastikan itu juga tidak ada penyimpangan begitu. Oleh karenanya kendala atau kesulitan ini bisa diatasi dan sehingga pada 2016 ini bisa dianggarkan begitu. Terima kasih. KETUA RAPAT: Ini ada yang masuk belakang, terakhir ini Pak Kuswiyanto ini sudah jam 21.13 WIB. Kita tadi membatasi sampai jam 22.00 WIB, masih ada waktu. Silakan Pak. Mohon dihemat waktunya. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Yang saya hormati Ketua. Seluruh Pimpinan Komisi VIII. Anggota Komisi VIII. Ibu Menteri, seluruh pejabat yang hadir yang saya hormati. Setelah saya membaca teks saya muncul pertanyaan barangkali nanti adalah penjelasan apa yang terjadi di pemerintah kita yang kita cintai sekarang ini. Yang pertama, kalau kita lihat pagu indikatif 2016 turun sekitar Rp10 triliun dari yang semula Rp22 triliun. Ini saya kira akibat dari pemerintah pelan-pelan mengurangi subsidi BBM karena mengikuti harga pasar internasional yang tentu ini menjadi persoalan. Saya yakin di tingkat pemerintah sudah dibahas. Barangkali kita perlu dapat bocoran karena yang kita tahu pertama kemiskinan meningkat empiris yang kita lihat di lapangan. Yang kedua pengangguran meningkat, pertumbuhan ekonomi seperti yang dilaporkan masih belum beranjak seperti yang ditargetkan, daya beli masyarakat juga turun dan lain-lain. Barangkali setelah kondisi seperti ini, kalau kontan saya sebut ... kan sekarang sudah tidak ada, barangkali skema apa lagi yang mau dilakukan karena kenyataannya kan masyarakat kita sekarang kan betul-betul sangat memprihatinkan bahkan mohon maaf dengan kondisi BBM yang naik turun-naik turun, yang hitungannya kadang-kadang bulan, kontraktor-kontraktor inipun juga banyak yang mengeluh bahkan tidak banyak yang tidak berani untuk melakukan realisasi dari apa yang sudah dilakukan.


18

Yang kedua, barangkali kita akan senang kalau dari realisasi anggaran itu, kemarin kan kita sudah menetapkan indikator keberhasilan. Termasuk saya yakin indikator keberhasilan dari masingmasing dirjen itukan ada. Apa maknanya? Dari yang sudah direalisir, yang sekian persen itu dari segi keberhasilan tentu kalau itu indikatornya jelas juga ditunjukkan kepada kita, menunjukkan ini berhasil atau tidak berhasil. Sesungguhnya itu akan sangat membantu bagi kita untuk nanti mengambil keputusan pada tahun 2016. Syukur alhamdulillah kalau indikator itu didukung oleh data-data sehingga kalau kemarin kita ngomong hampir seluruh yang kita lakukan lantaran dalam rangka untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan lain lain, sumbangan apa kira-kira yang diberikan oleh Kementerian Sosial sehingga kan secara kuantitatif itu kan juga bisa diukur. Saya kira itu. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik. Saudara-saudara Anggota Komisi VIII dan Ibu Menteri yang kami hormati. Demikian tadi tanggapan kemudian pertanyaan, saran masukan terhadap paparan yang telah Ibu sampaikan. Berikutnya kita beri kesempatan kepada Ibu Menteri untuk memberikan jawaban kalau yang perlu dijawab, kalau yang rekomendasi kalau baik saya kira diterima saja tapi kalau tidak baik diberi alasan kenapa tidak baik. Kami persilakan Ibu Menteri. MENTERI SOSIAL RI: Baik. Terima kasih Pak Ketua. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati. Banyak masukan-masukan yang akan menjadi catatan penting bagi kami terutama evaluasi lapangan dari proses pelaksanaan fungsi pengawasan bapak/ibu ketika kembali ke konstituennya. Pak Fauzan, terima kasih. Jadi memang terjadi penurunan dari WTP ke WDP. Yang menjadi penyebab turunnya ini, inikan sebetulnya dari proses perjalanan 2014. Dua hal, yang pertama adalah single account dari PT. Pos itu yang oleh BPK tidak dibenarkan. Jadi anggaran yang mestinya untuk Bansos dengan operasional menurut BPK itu harus dimasukkan di dalam account yang berbeda tetapi di PT. Pos mereka hanya mengenal single account. Nah, pada posisi ini rekomendasi BPK adalah Kementerian Sosial harus melakukan perubahan kontrak jikalau akan melanjutkan proses distribusi KKS melalui PT. Pos. Kemudian yang kedua yang menjadikan dari WTP ke WDP adalah persediaan buffer stock. Persediaan buffer stock untuk bencana alam itu memang dikirim dari tingkat II. Bentuknya adalah Bansos bukan hibah. Kalau bentuk Bansos, menurut BPK itu harus sampai kepada penerima sementara kalau di daerah itu tidak ada bencana, kan barang ini belum sampai ke penerima. Kenapa ini posisinya stok dan dalam bentuk Bansos tidak hibah? Karena kalau hibah berarti dia berhenti disitu. Tetapi kalau stok, dia masih dimungkinan untuk dikirim ke tempat yang lain jikalau tempat terdekat mengalami musibah dan stok di kabupaten terdekat itu ada. Jadi fleksibilitas ketika posisi buffer stock dalam bentuk hibah dan ketika buffer stock dalam bentuk Bansos, itu kalau dalam bentuk Bansos itu fleksible, kalau dalam bentuk hibah, itu ... disitu. Jadi ini kalau kita mau aman, jadi sudah dalam bengtuk hibah, putus disitu, tanggung jawab ada di kabupaten/kota tetapi problemnya adalah ketika daerah terdekat mengalami musibah maka ini milik daerah, bukan lagi barang milik pemerintah pusat. Jadi plus minusnya seperti itu.


19

Kemudian soal validasi. KETUA RAPAT: Sebentar Bu, sampai disitu, sebentar bu. Jadi itu tadi kan WTP, WDP. Tahun lalu itu, tahun sebelum 2014 itu seperti apa? MENTERI SOSIAL RI: Jadi tahun 2014 bapak ketua, itu berarti hasil pemeriksaan APBN 2013. Lalu hasilnya adalah Hapsem di 2014, itu WTP (Wajar tanpa Pengecualian). Nah, yang baru disampaikan oleh BPK minggu lalu adalah hasil pelaksanaan anggaran 2014, disampaikanlah 2015. Posisinya adalah Wajar dengan Pengecualian. KETUA RAPAT: Maksud saya begini Bu, kenapa, itukan ada perubaan berarti, soal single account kemudian yang kedua soal hibah dan Bansos, kan itu tadi. Tahun sebelumnya kenapa WTP? Kan program ini soal buffer stock sudah ada tahun-tahun sebelumnya. Apakah mekanismenya yang salah, apakah BPK nya yang tidak konsisten atau seperti apa? Jangan-jangan Kementerian Sosial merubah pola pemberiannya itu atau jangan-jangan sama tapi kenapa berbeda hasilnya kan begitu. MENTERI SOSIAL RI: Boleh dijawab oleh Pak Irjen? IRJEN KEMENTERIAN SOSIAL RI: Baik, terima kasih. Izin Bu Menteri. Tahun lalu kita WTP Pak tapi masih ada catatan hanya catatan itu berkaitan dengan retur bantuan sosial yang masih ada di KPPN sementara berkaitan dengan program persediaan waktu itu, itu masih dalam scope kecil sehingga administrasinya masih baik waktu itu. Jadi perubahan perubahan seperti itu di tahun 2013 belum ada program-program yang berkaitan dengan satu rekening yang dimintakan oleh PK waktu itu seperti itu Pak, jadi kemarin belum ada sorotan tentang itu. KETUA RAPAT: Belum ada sorotan tapi mekanismenya sama kan Pak, kalau tidak salah bantuan seperti ini kan zaman presiden yang lalu juga ada ini bantuan ini, namanya saja yang beda. IRJEN KEMENTERIAN SOSIAL RI: Iya, memang tidak di comment. MENTERI SOSIAL RI: Baik, terima kasih Pak Ketua.


20

Berikutnya adalah soal validasi data. Terima kasih, jadi kami memang baru turun ke 514 kabupaten kota, sesungguhnya yang kami lakukan dari mulai November adalah mengirim BDT dalam bentuk CD ke 514 kabupaten/kota untuk dilakukan matching data. Kemudian kami turun dari bulan April minggu keempat untuk melakukan verivali, verifikasi dan validasi data. Posisi sekarang ada 70 kabupaten/kota yang sudah final, ada 130 yang sudah finshing touch dan 300-an yang kami masih harus turun kembali. Pada posisi ini, kami melakukan format yang berbeda dari yang dulu dilakukan oleh BPS. Jadi yang sudah tervalidasi dicetak, didistribusikan. Jadi seperti itu kami menyebut ini adalah ban berjalan. Pokoknya selesai validasi, cetak bagi. Apakah tidak pernah terjadi validasi sama sekali? Tidak juga, karena yang Musdes-Muskelnya berjalan dengan baik, sebetulnya mereka sudah memiliki mekanisme yang sudah mandiri, mereka dikeluarkan dari data kemudian mereka yang memang eligible untuk mendapatkan program ini mereka akan masuk di dalam daftar penerima. Nah, verifikasi dan validasi data sekarang sedang berjalan, Bu Ledia terima kasih. Jadi di Kementerian Sosial kami tadi siang baru menandatangani MoU dengan Dupcapil, Kementerian Dalam Negeri karena memang basis datanya kita tidak bisa semata-mata berdasarkan KTP tetapi kita membutuhkan NIK. Ketika kita akan menyisir siapa-siapa penerima KIP, siapa penerima KIS dan saiapa penerima ODKB, maka potensial di dalamnya adalah mereka yang belum memiliki KTP. Bagi 1,78 juta PMKS maka sebagian besar mereka belum ber KTP. Inilah pentingnya NIK yang kita bisa mengakses secara online dengan Dukcapil. Berikutnya yang terkait dengan pemberdayaan sosial. Kyai Choirul Muna, terima kasih support untuk Rutilahu dan Kube ke depan. Jadi sebetulnya Pak Ketua, Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati, Kube itu kami harapkan akan fokus pada penerima PKH karena penerima PKH adalah masyarakat dengan status sosial ekonomi 8% terbawah atau masyarakat 8% termiskin. Inilah yang membutuhkan berbagai intervensi, program-program penanganan fakir miskin. Nah pada posisi ini, Bu Ledia, jadi kalau di dalam Perpres yang baru, Dayasos itu sendiri, Gulkin tidak ada lagi maka Gulkin yang sekarang inikan Dirjen Dayasos dan Gulkin. Pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan, nanti penanggulangan kemiskinan itu akan terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, persis mengikuti Undang-Undang 13/2.11. Jadi tidak ada lagi Dayasos dan Gulkin. Adanya Dayasos, Pemberdayaan Sosial lalu Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Mungkin nanti saya minta tolong sekretariat, saya mohon maaf Pak Ketua, saya ingin mengizinkan lupa saya Pak Sekjen karena tadi mendadak harus ke UGD jadi izin tidak bisa mengikuti Raker pada malam hari ini. Dari sekretariat saya minta tolong atau di download dari Perpres Kementerian Sosial karena akan bisa diketahui bagaimana Tusi masing-masing direktorat jenderal termasuk Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan men-delete Gulkin yang sekarang ini terintegrasi dengan Dayasos. Berikutnya Kyai Choirul Muna, soal TMP tadi sudah dijawab Pak Ketua. Jadi ada TMPN Utama itu di Kalibata, itu ada TMPN yang tersebar di banyak daerah bahkan di luar negeri termasuk di Timor Timur dan termasuk juga yang ada di Afrika Selatan, itu TMPN kategorinya. Lalu ada MPN (Makam Pahlawan Nasional). Makam pahlawan nasional ini bisa kategori ulama, bisa non ulama yang jelas statusnya adalah pahlawan nasional maka makamnya itu berhak mendapatkan coverage dari APBN. Jadi TMPN utama, TMPN dan MPN. Berikutnya Ibu Ruskati. Terima kasih. Jadi kalau ditanya PKH untuk siapa? PKH untuk semuanya. Kenapa serapan anggaran dari Kementerian Sosial itu tertinggi diantara semua kementerian/lembaga karena memang PKH nya juga terdistribusi. Untuk siapa? Untuk semuanya. Pada triwulan pertama dan kalau sekarang berarti masuk triwulan kedua. Kan 4 kali itu pencairan PKH. Kemudian PSKS, untuk siapa? Untuk semua yang ada di dalam data itu semua langsung dikirim ke rekeningnya PT. Pos. Kemudian Aslut dan ODK, ini juga sudah cair. ODKB itu cairnya 3 kali dalam setahun. Jadi sekarang baru cair untuk termin pertama di bulan April begitu. Berikutnya adalah bagaimana monitoring ke Dinas Sosial. Memang kita membutuhkan sebetulnya sesuai dengan rekomendasi kepada Raker yang lalu. Kami pun juga sudah melanjutkan rekomendasi Raker Komisi VIII pada Kementerian Dalam Negeri karena penguatan posisi dari Dinas


21

Sosial menjadi sangat penting, tugas dan fungsinya begitu besar tapi di bawah, di daerah seringkali digabung dengan Nakertrans. Nah ketika Dinas Sosial Nakertrans, mungkin Bapak/Ibu yang kami hormati. Rata-rata mereka punya dua bidang. Dari 2 bidang yang ada, rata-rata mereka tidak punya bidang Rehsos. Kenapa kemudian asistensi sosial orang dengan kecacatan atau lansia terlantar itu tidak ter-cover karena memang bidangnya biasanya pemberdayaan sosial dan penanganan hampir miskin tidak ada Rehsos, tidak ada rehabilitasi sosial. Itu yang menjadikan atensi APBD untuk bisa mengalokasikan anggaran untuk PMKS itu relatif rendah karena memang bidangnya rata-rata cuma dua. Dari dua itu rata-rata tidak ada bidang Rehsos. Jadi rekomendasi kesimpulan rapat kerja pada Raker yang lalu kami sudah teruskan ke Kementerian Dalam Negeri. Berikutnya adalah Ibu Tri Murni. Bagaimana Kementerian Sosial melakukan verifikasi yang miskin dan rentan. Saya rasa secara kategori ini ada di dalam rumusan. Miskin itu batasnya seperti apa, lalu sangat miskin, lalu hampir miskin dan rentan miskin. Kategorisasi seperti itu yang sekarang masih kita gunakan dengan menggunakan format yang disiapkan oleh TNP2K tetapi saya ingin menyampaikan bahwa Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati. Ada perubahan di Kementerian Sosial yang kami lakukan bahwa pendekatannya sekarang tidak lagi pendekatan rumah tangga Pendekatannya adalah keluarga karena di dalam satu rumah bisa saja dihuni oleh empat keluarga karena sama-sama belum mampu untuk kontrak apalagi punya rumah. Dalam posisi seperti itu, intervensi sekarang ini hanya satu anggota keluarga karena mereka dianggap satu rumpun rumah Nah sekarang, pendekatannya adalah pendekatan keluarga. Kita sedang finalisasi dari data yang sudah kita sinkronkan dengan Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri. Kalau dulu ada 15,5 jtua rumah tangga itu akan setara dengan 18,3 keluarga. Sekarang kita sedang menggodok karena ini punya implikasi kalau nanti ada intervensi program maka kalau pendekatannya keluarga menjadi 18,3 juta. Ini yang sekarang kita sedang finalisasi. Berikutnya adalah Pak Samsu Niang, terima kasih atas seluruh support-nya. Ibu Sarah, Pak Deding juga. Ini TKSK itukan relawan statusnya, Tagana juga relawan. Kalau PKH, pendampingnya ini, itu non organik, jadi dia bagian dari petugas non organik. Jadi memang posisinya berbeda, proses rerutmennya juga berbeda, kontrak kerjanya juga berbeda. Jikalau kami mendapatkan support dari Komisi VIII, ini akan menjadi angin surga bagi kita semua untuk bisa memberikan apresiasi secara lebih mungkin kalau proporsional juga anggaran kita mari kita hitung kembali tapi bahwa PKH ini memang pendampingnya adalah merupakan struktur non organik di Kementerian Sosial. Kalau TKSK dan Tagana itu memang posisinya relawan. Ada kabupaten kota dan provinsi yang memberikan apresiasi cukup bagus tapi ada yang memang tidak memberikan apresiasi sehingga di lapangan mungkin kelihatan jomplang sekali karena tugas TKSK memang lumayan berat. Jadi kami terima kasih. Kami akan menyesuaikan kembali untuk bisa mendapatkan support di APBN 2016 bagi TKSK dan Tagana. Berikutnya adalah Ibu Sarah soal Ahmadiyah. Ahmadiyah ini sebetulnya hasil dari komunikasi yang kami lakukan kalau mereka mau berpindah lokasi, ini yang di Mataram sebetulnya Pemprov sudah menyiapkan lokasinya. Jikalau pemprov menyiapkan lokasinya maka sebetulnya Kementerian PU bisa menyiapkan gedungnya tetapi mereka tidak mau berpindah dari lokasi yang sekarang ada. Mereka ingin tetap disitu. Kami mengkomunikasikan karena lokasi itu gedungnya adalah milik Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi sekarang sudah terintegrasi dengan Kementerian PDT dan Desa. Jadi harus ada pelepasan dari Kementerian Transmigrasi lalu pelepasan dari Kementerian Keuangan baru kemudian bisa dihibahkan ke Ahmadiyah. Kalau tidak, dengan format seperti itu maka sebetulnya opsi berikutnya dari Pemprov sudah menyiapkan tempat dimana mereka tetap bisa bersama-sama tetapi komunikasi yang kami sampaikan, mereka tidak berkeinginan kalau pindah dari lokasi yang sekarang ada. Itu posisi Ahmadiyah. KETUA RAPAT: Belum lengkap Bu. Alasannya bu? Alasan tidak mau pindah dari.


22

MENTERI SOSIAL RI: Sekarang itu katanya aman karena itu daerah barisan dengan kantor gubernuran. Memang di pusat kota yang sekarang dan mereka merasa itu aman bagi mereka. Berikutnya catatan bagi kami, penelusuran di lapangan. Bu Sarah ada bantuan kendaraan yang butuhnya rescue tapi dapatnya Dunlap, nanti kami akan menyesuaikan dari Direktorat Jenderal Linjamsos. Berikutnya adalah Bu Arzetty. Jadi program diasbilitas ini memang sangat tergantung dari keluasan jangkauan kita. Jadi penjangkauan menjadi bagian yang sangat penting karena memang kalau berbasis panti itu menjadi sangat mahal. Tidak hanya menguatkan pendapat pada pendekatan yang berbasis keluarga tetapi bahwa yang kami lakukan seperti yang tadi itu kami sampaikan bahwa bidang-bidang di Dinas Sosial itu jarang yang meng-cover bidang Rehsos maka penjangkauan terhadap penyandang disabilitas itu memang reltif fendah. Kami baru kembali kemari dari Ponorogo, itu ada 4 desa yang dikenal dengan Kampung Idiot. Kampung idiot ini penduduknya punya IQ di bawah 60. Kalau IQ nya dibawah 60, kita bisa membayangkan akan tidak mudah membangun kemandirian dan produktivitas mereka. Di 4 kampung ideot di Ponorogo itu di cover dari penjangkauan panti Kementerian Sosial yang ada di Temanggung. Jadi ada program-program penjangkauan sampai lintas provinsi yang sudah kami lakukan. Berikutnya adalah bagaimana dengan persoalan prostitusi. Sesungguhnya kalau yang online, ini leading sector-nya adalah Kementerian Kominfo. Yang di dalam posisi terkait Tusi Kementerian Sosial itu yang terkait dengan lokalisasi. Kemarin pun kami baru menutup lokalisasi prostitusi di Ponorogo. Jadi Pak Ketua, Pimpinan, Bapak/Ibu yang kami hormati. Ada 168 lokalisasi di Indonesia. Kemarin adalah yang ke-39 yang kita tutup. Selalu kemudian dipersandingkan antara penutupan lokalisasi dengan sebaran-sebaran yang mungkin akan muncul. Kami ingin menyampaikan bahwa antara lokalisasi dengan perjalanan prostitusi online berbasis apartemen atau berbasis kontrakan, itu sebetulnya sesuatu yang tidak bisa dipersandingkan atau dipertahankan karena ini paralel ini. Nah pada posisi seperti ini, tugas Kementerian Sosial adalah: Yang pertama menyiapkan Jaduk eks PSK. Jaminan hidup mereka adalah Rp20.000 x 90 hari. Kemudian transport kepulangan mereka dan UEP Rp3.000.000,- per orang bagi eks PSK. Kalau yang prostitusi online, ini kan dia melakukan karena lifesyle. Kalau 3 jam Rp80 juta, pastilah bukan wilayahnya Kementerian Sosial karena mereka bukan fakir miskin itu sebetulnya. Baik, berikutnya adalah terima kasih Bu Ledia terkait penguatan anggaran Puskum untuk RUU Disablitas dan RUU Feksos mudah-mudahan masuk Prolegnas di 2016. Kemudian Insha Allah kami siap follow up, MoU dengan BPJS dan komunikasikan soal alat bantu dengar dan kruk bagi penyandang disibilitas. Raskin, apa yang Ibu sampaikan itu Insha Allah bahasa yang kami sampaikan pada saat Rakor Menko Perekonomian. Kami menyampaikan dengan bahasa yang begini "Dengarin ... Kemsos". Itu bahasa yang saya sampaikan, jadi pada posisi itu mungkin kami bisa menyampaikan bahwa kami sehati, kalau pada proses untuk meningkatkan managemen Raskin memang seyogyanya ada kewenangan yang lebih besar untuk bisa melakukan proses monitoring dan sampai kepada memastikan Raskin itu tepat waktunya, tepat jumlahnya, tepat kualitasnya dan seterusnya. Pak Deding tadi sudah. Berikutnya adalah Pak Kuswiyanto. Jadi sampai dengan pagu indikatif ini memang belum terumuskan kebutuhan untuk kemungkinan konpensasi bbm dalam bentuk KKS. Pada posisi seperti ini, kami ingin sampaikan bahwa ada pemikiran untuk mengalokasikan 5 bulan di tahun 2016 tapi belum masuk di dalam pagu indikatif. Yang kami sampaikan adalah pagu indikatif yang sudah menjadi keputusan trilateral meeting baik oleh Bappenas, oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Sosial tetapi memang sempat dipikirkan kemungkinan bisa memberikan 5 bulan kali RP200.000,- pada tahun 2016. Kami tidak menyampaikan secara tertulis karena ini baru dalam perbincangan pada saat sidang kabinet, belum pada keputusan trilateral meeting seperti halnya pagu


23

indikatif yang sudah menjadi keputusan di dalam trilateral meeting. Saya rasa itu, terima kasih Pak Ketua. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjawab beberapa. Terkait dengan indikator. Kalau misalnya bapak berkenan, saya minta tolong Roren nanti menyampaikan mau tertulis atau mau lisan? Indikator dari keberhasilan masing-masing realisasi anggaran. Iya, apa dijawab sekarang Pak Ketua atau disusutkan tertulis oleh Roren. KETUA RAPAT: Disusulkan saja deh begitu. Kalau sudah begitu berarti sudah disusulkan saja. ... : Tapi mudah-mudahan disusulkan itu tidak lupa. Biasanya kalau diusulkan cenderung lupa. KETUA RAPAT: Kalau Ibu Menteri saya jamin tidak lupa. Kementerian Sosial tidak lupa biasanya kementerian yang lain yang sering lupa disini. Yang sering lupa ini para dirjennya ini Pak. Eselon I ini sering lupa. Ini saya ingatkan Bu Menteri, tolong diingatkan para dirjen ini supaya jangan lupa. Ada banyak komitmen yang harus diperhatikan untuk rakyat ini jadi ini penting sekali. Jangan tertawa terus Pak. Ini serius ini, di depan Bu Menteri saya sampaikan ini soal yang lain-lain dan sebagainya. Ini Pak Samsu Niang tertawa-tawa pula. Betul tidak saya sampaikan sering Eselon I ini agak lupa tapi belum silap, agak lupa saja. Baik, kalau tidak ada lagi. Tidak ada ya? Sudah jelas. Oke, sudah semangat mengatakan iya berarti sudah beres ini Bu. Baik Ibu Menteri, setelah kita mendengarkan jawaban dan penjelasan dari beberapa pertanyaan-pertanyaan pokok yang disampaikan oleh Komisi VIII, alhamdulillah tadi penjelasan sudah dapat diterima oleh seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI. Ini kelihatannya sangat mudah sekali ini, malam ini yang kalau tadi sore memang agak lama, itu kalau dilanjutkan tadi tidak jadi kita rapat malam ini karena yang itu agak lama. Sudah? Baik, masuk kepada agenda berikutnya yaitu pembacaan kesimpulan rapat. Saya minta tolong Ibu Ledia untuk memimpin kesimpulan ini. F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.,T): Baiklah. Bapak/ibu sekalian. Saya akan membacakan draft kesimpulan rapat, setelah itu nanti akan dimintakan masukan dari Bapak/Ibu Anggota dan kita setelah mendapatkan masukan dari anggota akan meminta masukan dari pemerintah. Draft Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI, Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2014-2015. Selasa, 9 Juni 2015 Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI membahas evaluasi pelaksananan APBN tahun 2015 dan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun 2016 maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Menteri Sosial RI mengenai realisasi anggaran tahun 2015 rata-rata sebesar 48,40%. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian


24

Sosial RI tahun 2015, Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Sosial RI memperhatikan beberapa pendapat dan pandangan Pimpinan Anggota Komisi VIII DPR RI, antara lain: a. Meningkatkan serapan anggaran sesuai dengan program dibahas bersama Komisi VIII DPR RI. b. Melakukan percepatan verifikasi dan validasi data penerima bantuan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin c. Mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan kebijakan Tunjangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). d. Menyampaikan di menyampaikan data sebaran bantuan yang direalisasikan oleh Kementerian Sosial RI kepada Komisi VIII DPR RI. e. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mencegah prostitusi 2.

Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Menteri Sosial RI mengenai pagu indikatif dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Sosial RI Tahun 2016 sebesar Rp10.575.049.773.000,yang dialokasikan untuk: a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp224.088.254.000,b. Program pengawasan penyelenggaraan kesejarahteraan sosial Rp33.774.276.000,-. c. Program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan sebesar Rp.1.133.306.851.000,-. d. Program rehabilitasi sosial sebesar Rp1.279.390.001.000,.e. Program perlindungan dan jaminan sosial sebesar Rp7.592.063.047.000,f. Program pelatihan dan penelitian pengembangan kesejahteraan sosial sebesar Rp312.427.344.000,-.

3.

Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Menteri Sosial RI mengenai usulan tambahan anggaran tahun 2016 hasil trilateral meeting sebesar Rp1.958.500.000.000,- dengan rincian sebagai berikut: a. Program dukungan managemen dan pelaksana tugas teknis lainnya sebesar Rp42.212. 887.300,-. b. Program pengawasan penyelenggaraan kesejahteran sosial Rp2.655. 800.000,-. c. Program rehabilitasi sosial sebesar Rp186.200.000.000,- . d. Program pemberian sosial dan penanggulangan kemiskinan sebesar Rp376.200.000.000,. e. Program perlindungan dan jaminan sosial sebesar Rp683.200.000.000,-. f. Program pendidikan pelatihan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial sebesar Rp668.031.313.700,-.

4.

Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Menteri Sosial RI mengenai usulan tambahan anggaran tahun 2016 diluar hasil trilateral meeting sebesar Rp781.600.000.000,- yang akan dialokasikan untuk program rehabilitasi sosial. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI akan melakukan pembahasan bersama pejabat Eselon I Kementerian Sosial RI dalam tahapan pembahasan APBN tahun 2016. Bapak/ibu sekalian ada yang ingin masukan? Pak Nur Purnomosidi dipersilahkan.


25

F-PG (H. MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI): Ya, sedikit saja. Pimpinan. Jadi di poin satu huruf C ini mengikuti apa yang tadi disampaikan juga oleh Ibu Menteri jadi saya mengusulkan ditambah "mengupayakan penambahan alokasi anggaran di APBN 2016 dan mengintensifkan koordinasi ... dalam rangka". Selanjutnya hampir sama. Jadi tadi sudah ada stetement juga dari ibu menteri bahwa akan diupayakannya untuk penambahan alokasi di APBN 2016. Jadi mengupayakan penambahan alokasi anggaran di APBN 2016 dan mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan tunjangan untuk TKSK. F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.,T): Pak Nur, boleh tidak begini. Kan ada dua hal ini ya. Poin satu itu konteksnya adalah evaluasi terhadap pelaksanaan APBN 2015 dan kita menganggap bahwa perlu diintensifkan untuk 2015 ini sementara tahun berjalan ada koordinasi dengan pemerintah daerah agar tentang tunjangan TKSK tapi ada hal lain yang menurut saya yang disampaikan tadi oleh Pak Nur perlu kita masukkan dalam poin 5 bahwa kita mendorong. Meskipun kita sudah memahami tapi ada catatan terhadap program di tahun 2016 yaitu terkait tadi meningkatkan Bahasanya mungkin bukan, tunjangan ya? Meningkatkan tunjangan. "mengupayakan untuk meningkatkan tunjangan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, begitu Pak ya? Yang dimasukkan di dalam RAPBN 2016". "Mengupayakan untuk meningkatkan tunjangan TKSK untuk dimasukkan ke dalam RAPBN 2016." Ada lagi? Kyai Muna, iya? F-P.NASDEM (DRS. KH. CHOIRUL MUNA): Di nomor satu di termin e. "Meningkatkan koordinasi dengan Menkominfo atau lembaga dan pemerintah daerah untuk mencegah prostitusi online". Jadi disini disebutkan dari Kominfo, terima kasih. F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.,T): Pak Muna, kenapa disebut kementerian/lembaga karena mungkin bukan cuma Kominfo, karena prostitusi ini ada yan online, ada yang direct, ada yang segala macam. Jadi karena ini ada banyak mungkin dengan lembaga juga termasuk Kepolisian Republik Indonesia. Jika kemudian kita secara spesifik menyebut prostitusi online, maka hanya Kementerian Info tapi jika prostitusi dalam konteks yang lebih luas maka kementrian/lembaga terkait itu akan banyak kementerian/lembaga. F-P.NASDEM (DRS. KH. CHOIRUL MUNA): Disini hanya ada online saja. Oleh karenanya kalau namanya mencegah prostitusi online, oleh karenanya kalau namanya itu kementerian/lembaga, ini mestinya yang belakang jangan prostitusi online saja begitu, dan prostitusi yang lainnya kan begitu.


26

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.,T): Mohon maaf Pak Kyai, di saya tidak ada online nya, sudah dihapus jadi masih ada online ya? Jadi kita akan membahas online saja atau segala macam jenis. Kalau segala macam jenis berarti kementerian dan lembaga. Begitu ya Pak Kyai? Selanjutnya Bapak/Ibu sudah cukup? Jadi PR-PR tadi yang di pertanyaan saya adalah begini. Tadi kan Ibu Menteri tidak mau di apa bu? Direpoti, apa istilahnya? Tentang Raskin itu, nyerimpeti. Apakah kita perlu menyepakati bahwa dikuatkan juga di pembahasan Komisi VIII bahwa kita tidak menyarankan Raskin itu ditangani oleh Kementerian Sosial. Itu pertanyaan saja, apakah kita perlu menambahkan dalam kesimpulan atau tidak. Jika kemudian itu menjadi kesimpulan dalam rapat ini berarti itukan mengikat pemerintah untuk kemudian tidak mengalokasikannya, tidak menugaskannya di Kementerian Sosial karena dia tugasnya hanya juru bayar. Ini hanya penawaran saja pada Bapak/Ibu Anggota. F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI’I, SH., M.Hum): Menurut saya perlu bu dimasukkan dalam kesimpulan karena kayaknya juga itu sudah menjadi pemikiran dari Ibu Menteri. Terima kasih. F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.,T): Iya, tentang itu juru bayar. F-P.NASDEM (DRS. HASAN AMINUDDIN, M.Si): Ditanya saja Bu. Bu Ledia, Pimpinan, ditanya ke Kemensos apakah ini menjadi beban masalah Raskin. F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.,T): Iya itu Pak, karena. KETUA RAPAT: Jadi saya tanggapi sedikit yang soal Raskin ini. Jadi sebetulnya yang tidak fair menurut saya itu adalah pertanggung jawabannya keuangan itu kan di Kementerian Sosial. Yang bagi-bagi kan itu di Bulog kalau tidak salah. Begitu ada pengadaannya juga Bulog dan menurut saya itukan tidak fair bagaimana mengawasi itu dan lain sebagainya. Ada dua pilihan, apakah tetap dipertahankan di Kementerian Sosial dan semua dikerjakan Kementerian Sosial atau sudah dilepas saja kuasa pengguna anggarannya diserahkan kepada Bulog. Jadi kalau ada persoalan ya Bulog. Itu menurut saya pilihannya karena kasus beras plastik ya? Kasus beras plastik itu malah orang kan tanyanya kan Kementerian Sosial, jadi itukan merepotkan padahal Ibu Menteri saja mungkin tidak tahu itu bagaimana pengadaannya, kemudian siapa yang bertanggungjawab. Apakah ada plastik atau plastiknya itu apakah berbahaya, begitu-begitu kan itu pilihannya menurut saya disitu. F-P.NASDEM (DRS. HASAN AMINUDDIN, M.Si): Raskin ya, inikan bagian dari kewenangan tapi tidak utuh. Saran saya bagaimana pelaksanaan dan pengadaannya oleh Kemensos sehingga utuh sementara inikan tanggung, tanggung


27

tapi jawabnya oleh Mensos. Bagaimana ada kesatuan perencanaan, pelaksaan dan pengadaannya oleh Kemensos karena menyangkut orang miskin. KETUA RAPAT: Jadi kalau ada kasus beras plastik itu yang Komisi VIII meminta Kemensos untuk melakukan pengecekan kan? F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.,T): Ini memang jadi rumit tapi saya mengusulkan kita tanyakan saja pada Kementerian Sosial mana yang lebih disukai mengambil tangung jawab itu keseluruhannya atau sudah itu diserahkan ke Bulog keseluruhannya begitu. F-P.GERINDRA (RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO): Maaf Pimpinan. F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.,T): Iya, silakan. F-P.GERINDRA (RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO): Mungkin sedikit saran saja daripada diambil kesimpulan saat ini tentang itu, mungkin ada baiknya kata-katanya itu ditinjau kembali jadi untuk ke depannya bisa dibicarakan lebih detail lagi untuk kita bisa mengambil kesimpulan tentang akan dilanjutkan di Kementerian Sosial atau bagaimana walaupun itu memang tadi sarannya adalah mungkin kita tidak menyarankan tadi mungkin ditinjau kembali kebijakan tersebut. Terima kasih. KETUA RAPAT: Atau lebih fair-nya kita beri kesempatan Kementerian Sosial mengapa kok bisa seperti itu. Mungkin ada sejarahnya Pak. Dulu mungkin di Kementerian Sosial semua tahu-tahu karena di Kementerian Sosial mungkin WDP atau namanya apa tadi itu, tiba-tiba dipindahkan kesana atau dulu itu mungkin di Bulog, kan begitu? Terus dibagi kuasa pengguna anggarannya Kementerian Sosial. Mungkin sejarahnya saja supaya kita bisa ambil kesimpulan seperti apa. F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.,T): Iya, mungkin ada yang bisa menyampaikan sejarahnya barangkali. MENTERI SOSIAL RI: Yang tahu sejarah pasti yang ada di Kementerian Sosial. Boleh Pak Hartono? Pak Dirjen Dayasos.


28

DIRJEN DAYASOS KEMENTERIAN SOSIAL (HARTONO): Terima kasih Bu Menteri. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Jadi sejak tahun 2013 ini kita ditugaskan sebagai kuasa pengguna anggaran. Ini sudah berjalan 17 tahun, karena ada hasil pemeriksaan BPK itu tidak boleh ditempatkan di Bulog karena Bulog sebagai BUMN dan sebelumnya lagi ada di PMK dan pernah di Keuangan. Jadi memang kita sudah dari awal tahun 2013 sampai Ibu Menteri sudah menyampaikan tentang persoalan Raskin ini kalau itu di Kementerian Sosial tapi tampaknya tetap kita ditugaskan sampai dengan tahun 2015 ini. Jadi salah satu jalannya ya kita kembalikan ke Kementerian Anggaran sebagai pengguna anggaran. Jadi anggaran itu cukup besar, Rp18,9 triliun dan kuasa pengguna anggaran di Kementerian Sosial dan pengguna anggaran tetap ada di Kementerian Keuangan dan tidak ada dalam pagu dan mitra kerja dari Bulog itukan tidak di Komisi VIII. KETUA RAPAT: Begini Pak Dirjen saya potong sedikit. Kementerian Keuangan ini sebetulnya menurut saya banyak sekali melakukan kebijakan yang kadang-kadang tidak rasional seperti kuasa pengguna anggarannya kan Kementerian Sosial, yang mengerjakan orang lain kemudian bagaimana caranya? Ini banyak itu orang akun-akun ini, akun itu, ubah sana ubah sini mempersulit rakyat ini dan juga mempersulit birokrasi. Kalau perlu memang rapat ini kalau memang betul-betul sekarang kita tanya dulu tadi kata Pak Hasan. Apakah Kementerian Sosial ingin ini diserahkan semua ke mereka atau dibalikkan ke Kementerian Sosial supaya pertanggungjawabannya jelas. Jadi juga BPK mengerti ini bagaimana prosesnya. Jangan sampai mencampuradukkan program yang seperti itu lalu membuat Kementerian Sosial sulit. Kalau itu nanti dimasukin disini nanti keputusan rapat, dikirimkan ke Kementerian Keuangan. Kita kembalikan, kita tanya saja keinginannya seperti apa. MENTERI SOSIAL RI: Baik, terima kasih. Jadi kami sudah mencoba melakukan exercise Raskin yang sudah tujuh belas tahun sehingga kasusnya sama. Sekarang ini Bulog yang mengetahui persis SPA (Surat Perintah Alokasi) itukan masuknya ke gudang divre dan sub divre. Bulog melaporkannya kepada Menko PMK dan Menko Perekonomian. Kami sudah menyampaikan tolonglah disisi ke Kementerian Sosial dan itu belum. Kami yang menyampaikan Pak Ketua. Berikutnya, jalur koordinasi Raskin di daerah itu tidak ada yang melalui Dinsos. Rata-rata asisten pembangunan dan asisten ekonomi, sedikit sekali yang asisten Kesra maka karena ini asisten gubernur ini maka asisten ini, asisten provinsi masuknya laporan ke Menteri Dalam Negeri, tidak pernah ada sisi ke Kementerian Sosial. Jadi memang tidak mudah kami melakukan monitoring. Nah, ketika kami tahun 2015 diminta ikut menentukan HPB, kita menyampaikan pada Rakor Menko Perekonomian, Kalau harga pokok beras, mana ada pengetahuan Kementerian Sosial untuk ikut menentukan. Kalau itu kita menyampaikan bahwa ini tidak tepat kalau Kementerian Sosial menentukan HBP maka kita mengusulkan Menteri Pertanian dan Menteri Keuangan. Akhirnya Menteri Pertanian masuk, itu baru 2015. Berikutnya adalah kami menyampaikan bahwa sebaiknya mencari KPA di K/L lain tetapi pada Rakor Menko Perekonomian itu tetap ditugaskan kepada Kementerian Sosial. Akhirnya karena kami tetap mendapatkan penugasan, kita mencoba mengexercise bagaimana format yang aman jumlah, aman kualitas dan aman waktu tiap bulan. Kita sudah sempat meng-exercise, izin Pak Ketua. Ini adalah kartu Raskin yang di exercise melalui BRI, baru di exercise. Harapannya adalah kalau ini bisa disepakati, manajemen Raskin itu memang harus dirombak agak total sehingga masing-masing, mohon maaf, penerima KKS, ini kan


29

mestinya punya hak untuk menerima Raskin, jumlahnya 15 kilo, waktunya tiap bulan, kualitasnya layak konsumsi. Dari 3 hal ini saja di banyak tempat ternyata tidak terpenuhi maka sekarang sedang di exercise apakah nanti masing-masing penerima kartu ini karena disini itu ada barcode-nya, ini bisa dijadikan alat untuk menukar beras di koperasi terdekat, minimal koperasi pasar. Sekarang yang sedang di exercise seperti itu. Jadi, Pak Ketua mungkin kita bisa mengambil posisi merekomendasikan untuk peningkatan managemen Raskin supaya lebih tepat waktu, lebih tepat kualitas dan lebih tepat jumlah. Pada posisi seperti itu dengan memberikan kewenangan kepada KPA lebih besar lagi. Jadi misalnya Bulog, mestinya karena juru bayarnya itu Kemsos, mestinya dia melaporkan ke Kemsos. Kita minta cc saja, itu ternyata belum pernah bisa di cc, tembusan. Kita minta tembusan saja itu belum pernah kami mendapatkan tembusan laporan realisasi Bulog. Jadi posisinya seperti itu. Mungkin jikalau kami mendapatkan penguatan misalnya bahwa perlu peningkatan manajemen Raskin supaya lebih tepat sasaran, lebih tepat waktu, lebih tepat kualitas, lebih tepat jumlah karena ketepatan-ketepatan apakah jumlah, apakah waktu, apakah kualitas ini memang masih kita temukan kekurang tepatan di lapangan. KETUA RAPAT: Jadi begini Bu. Ini persoalan Raskin ini kita bukan mau mempersulit dan sebagainya. Menurut konstitusi, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Landasan konstitusional didirikannya Kementerian Sosial adalah Pasal 34 itu. Lalu sekarang kok ada Bulog, Bulog itu bukan pemerintah Bu, dia perusahaan, beda kan? Jadi bukan tugas dia, fakir miskin dan anak telantar memelihara itu dipelihara oleh negara bukan Bulog. Dalam hal ini memang koordinasi tetap saja di Kementerian Sosial. Wajar kalau masyarakat mempernyatakan hal-hal yang terkait atau problem yang terkait dengan Raskin itu ke Kementerian Sosial dan wajar saya kira itu dan orang tidak semua tahu Bu. Ibu kan menjelaskan, saya sendiri baru tahu ini persoalan seperti ini dan saya selalu bertanya juga dalam hati saya ini kok Raskin seperti ada apa di belakang itu, apalagi anggarannya cukup besar sekali dan saya juga tidak mau memberikan kewenangan berlebih kepada Kementerian Sosial kalau memang mengganggu. Kalau memang mengganggu tetapi dari sisi struktur organisasi, Kementerian Sosial ini saya kira punya jaringan yang luas. Apalagi sudah ada pendamping ini, pendamping itu, TKSK dan lain sebagainya. Saya kira itu malah monitoringnya lebih cepat. Nah kalau mau di, inikan Ibu sudah menyarankan tadi itu, kayaknya posisinya itu masih abuabu. Dalam bahasa politik lah itu, jadi memberikan peningkatan ini peningkatan itu tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai rumusan dan kemudian mungkin kawan-kawan Komisi VIII juga harus hendaknya memahami ini juga terkait dengan komisi lain ini. Ada Komisi VI saya kira yang punya mitra dengan Bulog itu yang juga punya saya tidak tahu apa landasannya, oleh karena itu harus dirumuskan. Kalau memang mau dimasukkan di dalam kesimpulan ya bahasanya harus memang betul-betul sesuai dengan yang semestinya. Saya tidak punya redaksi terkait itu, kalau kawan-kawan mau memasukkan silakan diusulkan redaksinya supaya cepat, waktu kita sudah lewat 5 menit. F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.,T): Jadi saya menyarankan begini, sebab kelihatannya juga Kementerian Sosial tidak ingin melepas, jadi dalam konteks masih tetap ingin managemen-nya diatur, meskipun nyerimpeti tapi masih kelihatannya kita akan mengambil usulan agar untuk poin 6. Komisi VIII DPR RI merekomendasikan agar dilakukan, apa tadi istilahnya Bu Sarah? Peninjauan ulang terhadap manajemen pengelolaan, manajemen distribusi. Bukan cuma distribusi ya? Pengelolaan. Manajemen Pengelolaan Raskin agar tepat sasaran ya bu ya, tepat waktu, dan tepat jumlah. Tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran juga ya? Karena kalau dijual jadi beras mumet, repot juga itu. Tepat mutu, tepat kualitas tadi ya sudah. Begitu ya? Jadi Komisi VIII DPR RI merekomendasikan agar dilakukan peninjauan ulang


30

terhadap managemen pengelolaan beras miskin agar tepat sasaran, tepat waktu, tepat batasan dan tepat jumlah. Bapak/ibu ada yang. KETUA RAPAT: Bukan, ini rekomendasi untuk siapa? Tidak ada gunanya ini. Kan tidak ada kaitannya dengan kementerian/lembaga lain, Bulog dan lain sebagainya, untuk apa ini? Mesti ada perintah disitu apa begitu. Kebijakan, apalagi bahasanya cuma merekomendasi begini sedangkan yang sudah clear-clear saja itu belum tentu dikerjakan oleh pemerintah. F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.,T): Begini saja Pak. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Sosial RI agar melakukan pembicaraan dengan Menko PMK, Menko Perekonomian untuk melakukan peninjauan ulang manajemen pengelolaan. Cukup kah? KETUA RAPAT: Kalau bahasa apanya itu? Kayak firman, firman itu kayak teks suci yang sudah semestinya, betul tidak? Kita rekomendasikan, kita mendesak supaya Kementerian Sosial membuat ini. Meminta pada Menko Perekonomian itu sudah semestinya. Iya kan? Jangan berbuat dosa, itu sama dengan itu, ini. Jangan melakukan kesalahan, sama persis. Jadi mesti kalau kesimpulan rapat itu kalau mau mengikat itu harus ada itu apa itu. Jadi disini kan Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Sosial untuk melakukan pembicaraan. Itu bahasanya agar, "untuk melakukan pembicaraan dengan Menko Perekonomian untuk melakukan peninjauan terhadap manajemen pengelolaan beras raskin agar tepat sasaran". Kalau menurut saya sih sebaiknya ini "Agar Menko Perekonomian memberikan kewenangan lebih kepada Kementerian Sosial", semacam itu untuk ini. Jadi ada perintahnya. Jadi Menko Perekonomian beri kewenangan kepada Kementrian Sosial kalau ini dianggap sangat penting tapi kalau memang hanya sekedar himbauan moral seperti ini, ini sama dengan fatwa 'ijtima ulama yang baru-baru itu "Bahwa politisi harus menepati janji segala macam itu", itu himbauan moral. Tidak ada konsekuensi apa-apa tapi kalau ada perintah disitu, itu nanti kalau tidak dikerjakan, pemerintah itu ada di Undang-Undang MD3, mengikat dia. F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.,T): Kalau di dalam kesimpulan rapat Pak Ketua hanya bisa mengikat yang peserta rapat. Oleh karenanya kita tidak bisa mengikat Menko Perekonomian. Dalam hal ini yang bisa dilakukan adalah memaksa agar Kementerian Sosial mau melakukan pembicaraan tadi berkaitan dengan tinjauan ulang tapi ketika dikatakan tentang peningkatan kewenangan, makanya tadi saya katakan Kementerian Sosialnya sendiri setengah hati ini. Maunya melakukan peninjauan terhadap manajemen pengelolaannya saja dalam konteks itu adalah upaya untuk memberikan kewenangan lebih kepada Kementerian Sosial. Begitu yang kalau saya tangkap, begitu tidak Ibu Menteri. KETUA RAPAT: Ini betul bahwa yang mengikat itu Kementerian Sosial tetapi dengan ada kesimpulan ini kan bisa ditunjukkan kepaad Menko Perekonomian, ini saya diperintah Komisi VIII untuk ini. Berarti mengikat memang kita tetap saja, pemerintah inikan sama Bu. Jadi walaupun disini Ibu Menteri Sosial


31

sama saja kita bicara dengan Presiden Jokowi malam ini. Sama itu, jadi karena itu dia tetap mengikat. Kalau kita perintahkan seperti ini berarti nanti ini jadi landasan Ibu Menteri untuk berbicara dengan Menko Perekonomian. Sekarang sebetulnya ini sebagian besar 80% sudah benar poin ini tetapi supaya lebih kuat itu, saya mengusulkan ada penambahan. Misalnya apa disitu itu, "Memberikan kewenangan lebih kepada Kementerian Sosial", itu saya rasa tadi. Tingal membuat redaksinya lebih bagus saja. Coba saya pikir dulu, sedikit, satu menit. F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.,T): Ini sebelum kita menanyakan, memberikan kewenangan lebih, ini yang mau dikasih kewenangan ini kira-kira bagaimana? Ini masih ditanya dulu ini. Kira-kira bagaimana Ibu Menteri. MENTERI SOSIAL RI: Baik. Terima kasih. Jadi sebetulnya yang kami tadi sampaikan, kita sudah mencoba meng-exercise untuk memaksimalkan ketetapan-ketetapan yang ada disitu sampai kemudian kita sudah meminta kepada Bulog dan BRI sampai dengan menyiapkan kartu Raskin ini. Artinya kita segera mencoba mencari format bagaimana bisa meningkatkan manajemen pengelolaan Raskin ini. Nah jikalau kami mendapatkan penugasan, jadi ini sebetulnya kan waktu Raker Menko Perekonomian kami menyampaikan ini nyerimpeti begitu tetapi ternyata tetap diputuskan Kementerian Sosial mendapat penugasan. Jadi kalau kami ditugaskan, Insya Allah siap. Jadi kalau kita bukan mengembalikan juga tetapi pada saat kita Rakor memang kami menyampaikan sebaiknya cari KPA lain, ternyata keputusannya tetap penugasan kepada Kementerian Sosial. F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.,T): Kalau begitu kita bisa mengambil kesimpulan dengan “Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Sosial RI untuk melakukan peningkatan terhadap managemen pengelolaan beras miskin agar tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, tepat jumlah”, sudah itu saja berarti. Begitu ya? Begitu tidak bu maksudnya. Mendesak untuk melakukan peningkatan manajemen pengelolaan. Untuk meningkatkan manajemen pengelolaan agar tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, tepat jumlah. Kalau kalimatnya seperti ini sebetulnya arahnya lebih kepada domain perencanaan dan segala macamnya itu harusnya ada Kementerian Sosial karena manajemen pengelolaannya tapi tadi ada satu hal juga yang ketika kemudian Bu Menteri menyampaikan kartu itu untuk bisa menukarkan beras di koperasi terdekat, koperasi terdekat itukan bukan Bulog, itu nanti jadi persoalan berikutnya tapi makanya itu harus di ... dari Kementerian Sosial. MENTERI SOSIAL RI: Itu baru di-exercise format yang kira-kira bisa meminimalisir ketidaktepatan itu. Jadi boleh kami ingin menyampaikan, uangnya ada di Kementerian Keuangan, uangnya. Pengadaannya oleh Bulog, pendistribusiannya oleh Bulog sampai dengan titik distribusi, yang meneruskan ke titik bagi itu daerah. Beras baru bisa keluar dari gudang kalau kepala gudang terima SPA dari bupati atau walikota. Surat Perintah Alokasi. Setelah surat perintah alokasi masuk ke gudang, kepala gudang melaporkan ke Bulog. Setelah itu Kepala Bulog melaporkan ke Menko Perekonomian dan Menko PMK. Nanti Ketua Tikor Raskin (Tim Koordinasi Raskin) melaporkannya ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, apa tugas Kementerian Sosial? Bulog inikan terima SPA. SPA ini mengambil berapa-berapa lalu tagihannya ke Kementerian Sosial. Kementerian Sosial melanjutkan tagihan ke Kementerian Keuangan, Kementerian


32

Keuangan mentransfer ke KPA nanti jadi juru bayarlah KPA Kementerian Sosial. Jadi posisinya seperti itu. KETUA RAPAT: Paham betul saya itu. Jadi saya pernah mendapat informasi dari kawan-kawan Kementerian Sosial. Kalau ada ternyata penyalahgunaan Raskin di beberapa daerah, yang dipanggil untuk jadi saksi ahli itu atau saksi itu Kementerian Sosial. Kan ada beberapa kali, kan merepotkan sekali itu dan mengapa KPA itu tetap dipertahankan di Kementerian Sosial? Saya kira ini adalah karena persoalan landasan konstitusional Raskin itu Bu ada di Kementerian Sosial yaitu Pasal 34 tadi itu. Jadi inikan cuma hanya sekedar mengutip nama saja, tetapi pelaksanaannya, semua operasionalisasinya kalau penjelasan Ibu Menteri seperti itu, itu tidak ada sangkut pautnya dengan Kementerian Sosial, bagus dikeluarin saja. Kalau mau, dibuat saja Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Sosial untuk menolak menjadi pengguna anggaran KPA dari beras Raskin, benar tidak? Itu lebih jelas daripada seperti ini, daripada inikan kalau tidak salah itu ada beberapa pegawai atau staf dari Kementerian Sosial itu bolak-balik ke kan dituntut di kabupaten mana. Kita punya 524 kabupaten/kota se-Indonesia ini. Bayangkan kalau yang bermasalah itu separuh saja atau 100 saja, itu mengganggu. Saya kira itu, bagus itu saja, Komisi VIII mendesak supaya itu diserahkan sama mereka saja. Iya sudah kamu kelola saja sendiri begitu. Setelah dilepas baru nanti kita nyanyikan, melanggar Undang-Undang. Kenapa kok yang mengerjakan itu bukan Depsos kan begitu? Lebih jelas dia. Biar lebih rumit lagi bangsa ini. Kan filosofi dan dasarnya yuridis saja ini persoalan itu, taruh disitu itu dan tidak serius. Kalau begitukan lanjutkan kesini tapi kalau ada persoalan kok Kementerian Sosial yang menangani. Coba ditanyakan, buat seperti itu saja, sudah diserahkan saja KPA nya itu, diserahkan kepada siapa kek, lembaga mana begitu. F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.,T): Nah, ibu kalau begini bagaimana? “Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Sosial RI untuk menyerahkan kuasa pengguna anggaran program beras miskin (Raskin) kepada kementerian atau lembaga lain”. Titik, begitu saja bu biar tidak usah nyerimpeti jadi juga tidak jadi WDP lagi, jadi WTP dan sebagainya. DIRJEN DAYASOS KEMENTERIAN SOSIAL : Jadi begini. Kita sudah juga menjadi Obrik pemeriksaan oleh BPK dan kemudian Kementerian Keuangan diperiksa nanti tindak lanjutnya kami juga ikut harus tindak lanjuti hasil pemeriksaan ini tetapi memang ini tidak masuk dalam laporan keuangan yang anggaran dari Kementerian Sosial. Jadi ini masuk belanja subsidi, ada 6 jenis belanja subsidi seperti untuk Raskin ini. KETUA RAPAT: Jadi saya kira ini sudah bagus keputusannya. Jadi ada dua kan seperti yang dari awal saya sebutkan. Apakah ini menyerahkan penuh pengelolaannya kepada Kementerian Sosial atau meninggalkan semua persoalan ini serahkan kepada yang lain, itu saja pilihannya. Berarti bahasanya seperti ini. Kalau mau dibuat positifnya itu nanti Kementerian Sosial semua, ganti bahasanya. Mendesak kepada pemerintah agar Kementerian Sosial untuk disampaikan kepada presiden misalnya begitu, agar pengelolaan Raskin diserahkan kepada Kementerian Sosial kalau itu yang positifnya. Jadi mendesak Menteri Sosial menyampaikan kepada Presiden kan begitu, supaya presiden juga tahu. Itu pilihannya dua itu, kalau misalnya sudah seperti ini iya sudah begini saja atau masih berat melepasnya saya tidak tahu.


33

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.,T): Jadi bagaimana? Mau menerima. MENTERI SOSIAL RI: Boleh kami menyampaikan. Kalau kami menolak penugasan, itu sesuatu yang barangkali tidak cukup baik kami menolak penugasan tetapi kalau misalnya ada support dari bapak/ibu pimpinan Anggota Komisi VIII, kalau ini bentuknya subsidi, memang ada di Kementerian Keuangan tapi kalau bentuknya nanti Bansos, itu pengelolaan keuangan ada di Kementerian Sosial, subsidi pangan. Jadi kategorinya subsidi pangan maka pengguna anggarannya di Kementerian Keuangan, dia tidak punya KPA maka mencarilah KPA di Kementerian Sosial. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Kalau begitu hapus saja itu nomor 6, biarkan saja seperti yang lalu. KETUA RAPAT: Soal penolakan apa tadi? Pemberian kewenangan atau tugas itu. Jadi nanti mungkin kita pending dulu ini yang poin 6 ini, nanti setelah resuffle kabinet baru kita masukkan. Jadi supaya tidak ada konsekuensi kemana-mana kan begitu Bu ya. Lebih bagus begitu saya kira. Tidak, kalau Ibu Menteri Sosial pasti Insha Allah dipertahankanlah cuma kan supaya lebih elegan begitu kan, ini sudah malam soalnya ini, sudah 22.30 WIB, sudah lewat 20 menit. Jadi sudahlah dihapus saja daripada perdebatan. Jadi kalau sudah dimasukkan poin itu malah justru tapi ingat, ini jadi PR kita. Nanti kita masukkan lagi Insha Allah setelah situasi politik aman dan damai kita masukkan lagi. Saya kira itu Ibu Pimpinan, masih ada yang lain tidak ya? F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.,T): Baiklah bapak/ibu. Tadi sudah ditanggapi oleh angota, selanjutnya kita akan meminta tanggapan dari pemerintah. Dipersilahkan. MENTERI SOSIAL RI: Baik, terima kasih. Bapak/ibu Pimpinan, Anggota Komisi VIII yang kami hormati. Mohon maaf kami ingin menyampaian poin 1e. Sesungguhnya sudah ada Perpres yang terkait dengan Satgas pornografi, didalamnya itu ada prostitusi. Ini memang Perpres 2012. Ketuanya adalah dulu Menko Kesra berarti PMK. Ketua hariannya sebetulnya Menteri Agama. Jadi poskonya itu sebetulnya di Kementerian Agama, itu untuk poin 1e. Bagi kami, kami siap melakukan koordinasi, penugasan Komisi VIII, kami siap melakukan meskipun ketua hariannya sebetulnya adalah Menteri Agama.


34

KETUA RAPAT: Soalnya Menteri Agama lagi sibuk ini. Soal apa yang puasa tadi itu? MENTERI SOSIAL RI: Berikutnya terima kasih dukungan Komisi VIII terkait dengan peningkatan, kami menyebut bukan tunjangan, tali asih karena TKSK pada dasarnya adalah relawan maka mereka tidak menerima tunjangan, mereka terimanya tali asih. Terminologi yang kami gunakan sementara ini dan jika kami mendapat support sekalian Tagana. Kalau TKSK itu satu bulan tali asihnya Rp300.000,- Tagana hanya Rp100.000,-. Jadi sebenarnya mereka cuma kelihatan gagah di baju tapi tali asihnya cuma Rp100.000,-. Jika diperkenankan, kami ingin sekalian mohon menambahkan tali asih untuk TKSK dan Tagana. Jadi bukan tunjangan, tali asih TKSK dan Tagana. F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.,T): Ada lagi bu? Sudah itu saja. Jadi kita tadi mengganti kata "tali asih". Menghilangkan 1e karena koordinasinya harusnya di kendalikan oleh Menteri Agama sebagai ketua pelaksana hariannya. Kemudian di 1c kita mengganti "tunjangan" menjadi "tali asih" karena memang itulah terminologi yang dipergunakan untuk TKSK ditambah juga Taruna Siaga Bencana (Tagana). Di poin kelima kita juga mengganti kata "tunjangan" menjadi "tali asih", TKSK dan Tagana untuk dimasukkan dalam RAPBN 2016. Begitu bapak/ibu? Kalau sudah disepakati, saya kembalikan kembali pada Pak Ketua. KETUA RAPAT: Terima kasih. Ibu Menteri dan seluruh jajarannya beserta kawan-kawan Komisi VIII yang saya hormati. Tadi kita sudah menyepakati kesimpulan rapat kita pada rapat kali ini, kita berharap bahwa hasil keputusan rapat yang kita dapatkan pada malam hari ini itu bisa ditindak lanjuti dalam rangka meningkatkan kualitas dan pelayanan Kementerian Sosial terhadap rakyat Indonesia. Baik, hadirin yang berbahagia. Ini nanti ada satu poin tadi yang perlu dicatat oleh para eselon itu yang disebut dengan tidak tertulis kesimpulannya tetapi harus dijadikan kesimpulan juga yang harus .... Tentang bagaimana komitmen yang jelas dari para Eselon I untuk sama-sama dengan Komisi VIII ini. Kalau tidak kan susah juga itu Ibu Menteri. Kemudian yang kedua, Ibu Menteri Insha Allah akan turun ke Dapil saya, itu dimaksukin juga sebagai kesimpulan yang tidak tertulis. Itu mengikat Pak, mengikat di lauh mahfuz, dan itu mudahmudahan bisa terealisasi dan saya berapa kali menyampaikan supaya pemerintah melalui Ibu Menteri datang ke tempat saya supaya Ibu lihat bagaimana suasana masyarakat disana dan supaya jangan lihat kalau namanya Pak Partonan ini jangan-jangan ini apa ini? Kok namanya seram banget ini Partaonan padahal hatinya lembut kan begitu, jadi itu perlu juga dilihat orangnya disana seperti apa dan Bu Menteri tadi saya sudah telepon langsung bupatinya dan Insya Allah dengan Pak Dirjen Dayasos tadi Insha Allah mereka siap untuk dan berterima kasih atas rencana yang Ibu sampaikan melalui Pak Dirjen Sos kepada saya. Baik, demikian saudara-saudara, tidak ada lagi dari Komisi VIII. Kalau tidak ada lagi, kita beri kesempatan kepada Ibu Menteri Sosial untuk menyampaikan kata akhir. Silakan bu.


35

MENTERI SOSIAL RI: Baik terima kasih. Pak Ketua, Ibu Wakil Ketua, Bapak/Ibu Anggota Komisi VIII yang kami hormati. Kami ingin menyampaikan terima kasih, Dinas-Dinas Sosial Tingkat II se-Indonesia kesimpulan Raker yang lalu, kami sampaikan di dalam format power point yang disampaikan di setiap Rakornis, di berbagai region, mereka berterima kasih sekali bahwa ada dorongan dari Komisi VIII DPR RI untuk penguatan kelembagaan. Jadi itu sudah menjadi angin surga bagi Dinas Sosial Tingkat II dan kami melanjutkan rekomendasi itu kepada Kementerian Dalam Negeri. Artinya bahwa keputusan Raker Insha Allah kami follow up bahwa menjadi catatan kami seperti yang disampaikan Pak Ketua, komitmen Raker ini memang perlu dibangun oleh seluruh keluarga besar Kementerian Sosial terutama para Eselon I yang secara spesifik di state oleh Pak Ketua Komisi, proses-proses pengawasan yang telah dilakukan oleh seluruh pimpinan dan Anggota Komisi VIII baik yang terkomunikasikan dengan konstituen maupun yang terkomunikasikan lewat berbagai informasi di media kami menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan makin hari akan kita wujudkan kebaikan-kebaikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih luas lagi. Kami mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Selamat menjemput datangnya Ramadhan, mohon maaf lahir batin. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Baik, terima kasih Ibu Menteri yang telah memberikan kata akhir pada rapat kali ini. Kami juga atas nama Komisi VIII DPR RI menyampaikan permohonan maaf jika ada kata-kata tidak berkenan selama kita ini. Mudah-mudahan nanti Ramadhan ini bisa membawa berkah bagi kita semua. Jika tidak ada lagi hal-hal yang ingin disampaikan dalam rapat ini maka dengan mengucapkan alhamdulillah irrabbil'alaimiin, rapat ini saya tutup. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. (RAPAT DITUTUP PUKUL 22.25 WIB)


36

RISALAH RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR-RI DENGAN KEMENTERIAN SOSIAL RI

Recommend Documents