PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Publico, Volume 1 Nomor 1, November 2016

PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Siti Hajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Email: [email protected]

Irwan Syari Tanjung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Email: [email protected]

ABSTRAK Kemiskinan merupakan permasalahan yang harus cepat diambil tindakan untuk meminimalisirkan kuantitas penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Persoalan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja namun juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Salah satu tindakan untuk mengatasi kemiskinan ini adalah program pembangunan partisipatif.Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak.Penelitian ini merupakan penelitian tindakan dan menganalisisnya dengan pendekatan kualitatif. Partisipasi masyarakat terhadap setiap program pembangunan sangatlah minim, apalagi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan diri. Salah satu faktor yang menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat adalah rendahnya tingkat pendidikan sehingga mengakibatkan pola pikir untuk melakukan perubahan dan pengembangan diri juga minim. Dengan demikian, tingkat kemiskinan di Desa Paluh Manan masih tergolong tinggi, maka diperlukan suatu model yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap program pembangunan sehingga masalah kemiskinan di Desa Paluh Manan dapat teratasi. Kata kunci: Pembangunan dan kemiskinan

PENDAHULUAN Kemiskinan merupakan problema yang sangat membutuhkan bantuan dari segala pihak terutama pemerintah. Kemiskinan sangat berbahaya bagi umat beragama karena dengan kemiskinan tersebut mereka dapat menjual akidah. Miskin merupakan kesan dari kemelaratan, keterbatasan atau ketiadaan dan ketidak berdayaan serta kelemahan, yang muncul karena dari kesalahan dan kelemahan individu untuk memenuhi segala kebutuhannya. Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang menarik kami teliti adalah pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat–Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) adalah program percepatan pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaannya program ini membutuhkan partisipasi masyarakat sehingga kreativitas masyarakat terpacu dan mendorong kemandirian mereka. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Hajar (2011), mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan Program 1


Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP).Namun, kenyataannya di Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah, hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di desa ini khususnya kaum perempuan. Maka, sasaran utama dalam penelitian ini adalah kelompok masyarakat (terutama perempuan) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yang disesuaikan dengan ide atau gagasan yang dicanangkan di dalam penelitian ini. Melalui pengembangan pembangunan partisipatif dengan model kelompok perempuan kreatif dalam penanggulangan kemiskinan khususnya Desa Paluh Manan diharapkan dapat terjadi perubahan sosial berupa tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat sehingga dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan. Maka, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat melalui ide-ide dan gagasan, antara lain adanya sistem kegiatan kreativitas yang mayoritas adalah kelompok kaum perempuan (POKMAS PNPM-MP) di Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk Mengetahui Pengembangan Pembangunan Partisipatif melalui Model Kelompok Perempuan Kreatif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak; 2) Untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Pedesaan (PNPM-MP).

TINJAUAN PUSTAKA 1. Konsep Pembangunan Konsep pembangunan secara global merupakan konsep yang sangat identik dengan tingkat laju pertumbuhan dan pemerataan pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat. Disamping itu, pembangunan juga setara dengan semakin majunya peradaban manusia. Banyak orang yang menginterpretasikan pembangunan dengan pembangunan jalan layang, gedung-gedung bertingkat, pembangunan kota-kota besar dan sebagainya, padahal arti pembangunan yang dicita-citakan adalah pembangunan masyarakat yang adil dan makmur (Afifuddin, 2010:48). Pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju kondisi yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga. Disamping itu, Todaro (1997:36) mengatakan bahwa pembangunan merupakan proses multidimensi yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan (inequality) dan pemberantasan kemiskinan absolute. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat yang mencakup kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Konsep ini memberikan beberapa implikasi bahwa; a) Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan income, tetapi juga pemerataan, b) Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan seperti peningkatan (Life Sustenance: kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, Self-Esteem: kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga diri, bernilai, dan tidak diisap orang lain dan Freedom From Servitude: kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain). Pembangunan dikatakan sebagai sebuah konsep normatif dan proses multidimensi yang menuju ke arah perubahan sosial secara komprehensif maupun inkremental. Pembangunan yang normatif dimaksudkan bahwa di dalam gerak laju/kegiatan pembangunan itu harus diambil keputusan, guna pelaksanaannya sesuai dengan kondisi hakiki dari pada kebutuhan masyarakat secara umum atau seluruh kepentingan masyarakat, dan oleh karenanya pembangunan itu menyangkut kepada peningkatan kualitas hidup manusia.

2


2.Konsep Kemiskinan Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Tetapi pada umumnya, ketika orang berbicara tentang kemiskinan yang dimaksud adalah kemiskinan material. (Gregorius, 2008) (http://politea.wordpress.com/menanggulangi-kemiskinan-desa). Setiap diri manusia dikaruniai oleh Tuhan dengan adanya dorongan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kehidupan dan kelangsungannya sebagai persyaratan dan energi dasar. Semuanya itu merupakan kebutuhan minimal yang harus dicapai manusia, seperti kebutuhan untuk hidup, kebutuhan kasih sayang, untuk merasa aman, untuk mencapai sesuatu dan agar diterima dalam kelompok atau shelter and sustenance, security, group support, esteem, respect, self actualization. (Sutomo, 2000: 90). Sedangkan Suriadi dan Suroso (2002:2) pengertian kemiskinan dapat dilihat secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, kemiskinan adalah suatu kondisi yang di dalamnya manusia tidak bermartabat manusia, atau hidup manusia tidak layak sebagai manusia. Sedangkan secara kuantitatif kemiskinan adalah suatu keadaan dimana hidup manusia serba kekurangan yang ukuran kemiskinan ditentukan berdasarkan nilai ekonomi. Bila kedua pengertian tersebut digabungkan maka didapat batasan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi yang di dalamnya manusia hidup tidak layak sebagai manusia karena hidupnya serba kekurangan. Secara umum kemiskinan adalah suatu keadaan atau kondisi dimana warga masyarakat memperoleh hambatan relatif atau permanen dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, terutama dalam bidang kehidupan fisik jasmaniah seperti sandang, pangan dan perumahan (tempat tinggal, pemukiman) yang tidak dapat di atasinya sendiri tanpa memberikan pengaruh kepada orang lain. Menurut Adi (2003: 10), kemiskinan dapat ditelusuri dari adanya kesenjangan antarkelas sosial dan ekonomi, ketidaklengkapan (inadequacy) hubungan desa-kota, dan perbedaan antarsuku, agama dan daerah. Dalam hal ini melihat masalah kemiskinan dari upaya penanganannya tampaknya sulit memisahkan isu-isu kemiskinan dari kesenjangan sosial. Menurut Bank Dunia (2003) penyebab dasar kemiskinan adalah; 1) Kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal; 2) Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana; 3) Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor; 4) Adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi; 5) Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat; 6) Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya; 7) Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik; 8) Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan (http://politea.wordpress.com/ menanggulangi-kemiskinan-desa). Kemiskinan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, kemiskinan kronis atau kemiskinan struktural yang terjadi terus menerus dan kedua, kemiskinan sementara yang ditandai dengan menurunnya pendapatan masyarakat secara sementara akibat dari perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi komdisi krisis dan bencana alam. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, pendidikan dan kesehatan, kemampuan berusaha dn mempunyai akses yang terbatas pada kegiatan sosial ekonomi sehingga menumbuhkan perilaku miskin. Selain itu perilaku miskin ditandai pula oleh perlakuan diskriminatif, perasaan ketakutan dan kecurigaan serta sikap apatis dan fatalistis (Annonimous, 2001:82).

3


Kemiskinan juga dapat dibagi dalam ukuran absolut dan relatif (Nugroho, 2001:188), kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan relatif adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang, baik yang mencakup material maupun nonmaterial; penghitungan kemiskinan didasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam satu daerah. Disebut relatif karena kemiskinan jenis ini lebih berkaitan dengan distribusi pendapatan antarlapisan sosial. Misalnya membandingkan proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh sekelompok tetentu dengan kelompok-kelompok sosial lainnya; penduduk yang tidak melebihi kemampuan minimum tertentu dapat dianggap sebagai makhluk. 3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian ini yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah: 1). PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan; 2). Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri ini adalah: 1). Tujuan Umum. Meningkatknya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri; 2). Tujuan Khusus: a) Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering dipinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan; b) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel; c) Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin (Pro-Poor); d) Meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta,asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya – upaya penanggulangan kemiskinan; e) Meningkatkan keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya; f) Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal; g) Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat (Sumber : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 23/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007).

METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research).Menurut Pasolong (2012:74) menjelaskan bahwa penelitian tindakan (action research) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan pendekatan dan program baru guna memecahkan masalah yang muncul pada situasi yang aktual. Sedangkan Piaw (2006:164) juga mengemukakan bahwa penelitian tindakan 4


juga merupakan penelitian untuk menyelesaikan masalah sosial. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah mengubah situasi, perilaku, organisasi termasuk struktur mekanisme kerja, iklim kerja dan pranata. Tolok ukur dalam penelitian ini adalah: 1). Kemiskinan Kultural merupakan sikap masyarakat yang tidak dapat merubah diri untuk memperbaiki tingkat kehidupan sehingga mengakibatkan masyarakat tidak produktif; 2). Partisipasi Masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan sehingga mempunyai kemampuan untuk memperbaiki diri yang disebabkan oleh dampak dari pembangunan. Sumber dan cara perolehan data penelitian ini adalah: 1). Observasi, adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung (Basrowi dan Suwandi, 2008: 93). Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar penelitian memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti; 2). Wawancara, adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab; 3). Studi Kepustakaan, adalah pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku tulisan ilmiah yang mempunyai relevansi langsung, dan literatur. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, melalui pendekatan ini analisis data dilakukan dengan peringkasan data yaitu menseleksi data, disederhanakan dan diambil makna utamanya. Teknik analisis data bertujuan agar fenomena yang terlihat dalam penelitian ini dapat lebih mendalam dan dapat digambarkan secara terperinci, sehingga apa yang menjadi pertanyaan dalam penelitian dapat terjawab dengan maksimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN Upaya penjaringan yang dilakukan dalam penelitian ini mengalami beberapa hambatan yaitu minimnya informasi yang diberikan pihak Pemerintah Desa terkait kelompok pembiayaan dalam PNPM-MP, serta minimnya keterlibatan masyarakat untuk mengetahui tentang PNPM-MP. Dengan kendala tersebut pengelompokan atau pembentukan kelompok perempuan kreatif tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penjaringan yang dilakukan dalam waktu 1 bulan menghasilkan beberapa kelompok perempuan kreatif, dan nama-nama kelompok tersebut diberi berdasarkan nama bunga: 1). Kelompok Mawar terdiri dari 6 orang perempuan, yaitu Nurlela, Saniah, Maryam, Putri Lacitra, Nurma, dan Raihani; 2). Kelompok Melati terdiri dari 6 orang perempuan, yaitu Dewi Sartika, Iryati, Alvina, Fatmawati, Dahlia, dan Rahmah; 3). Kelompok Anggrek terdiri dari 6 orang perempuan, yaitu Ainul, Winda, Ariani, Hamidah, Erna, dan Rosida. Jumlah keseluruhan anggota kelompok perempuan kreatif adalah 18 orang. Pembentukan ini dilakukan dengan menetapkan kriteria sebagai anggota yaitu: 1). Umur 20 – 30 Tahun; 2). Sudah berumah tangga; 3). Penghasilan keluarga < 1,5 juta rupiah per bulan. Hasil survey yang dilakukan tersebut menunjukkan bahwa subyek penelitian yang memenuhi kriteria dalam penjaringan dan pembentukan kelompok perempuan tersebut hanya 18 orang. Jumlah ini sangat sedikit bila dibandingkan dengan jumlah perempuan di Desa Paluh Manan yaitu ± 4 % dari jumlah penduduk perempuan yang berusia 20 – 30 tahun di Desa Paluh Manan.

5


1200 1000 800

153 USIA 50-an

413

USIA 35 - 50

600 400

USIA 20 - 30

535

200 0 PEREMPUAN

Gambar 1. Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Jumlah Anggota Kelompok Perempuan Produktif Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa minimnya keikut sertaan perempuan dalam program pembangunan di Desa Paluh Manan, yang disebabkan oleh banyak faktor. Dengan demikian, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada setiap program pembangunan dibutuhkan metode partisipasi sehingga dapat membentuk kelompok-kelompok perempuan kreatif yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kelompok perempuan kreatif ini sebenarnya diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat secara umum untuk memandang ke masa depan sehingga keadaan ekonomi dan kehidupan tidak terpuruk dalam status wilayah pinggiran. Tingkat pendidikan adalah salah satu yang harus dipikirkan di Desa Paluh Manan karena terkait dengan tujuan perubahan pola pikir masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan di segala bidang kehidupan. Pelaksanaan penelitian ini mendapat beberapa kendala, yaitu: 1). Masyarakat terutama perempuan yang terjaring dalam pembentukan kelompok perempuan kreatif tidak dapat diajak bekerjasama dalam melakukan model kelompok ini karena secara keseluruhan perempuannya lebih senang bekerja di laut untuk mencari kayu dan lokan. Menurut mereka lebih besar penghasilan di laut daripada mengikuti setiap program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah; 2). Akses menuju ke lokasi penelitian tidak mendukung karena setiap pasang air laut dan hujan turun tidak dapat melewati jalan dan kenderaan harus dinaikkan di atas truk besar karena kedalaman air yang terlalu tinggi sehingga menuju lokasi penelitian harus melihat situasi dan kondisi.

PENUTUP Kelompok perempuan kreatif dibentuk hasil dari penjaringan yang dilakukan terhadap kelompok perempuan yang mendapatkan dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Pedesaan (PNPM-MP).Melalui pembentukan kelompok perempuan kreatif ini diketahui bahwa sangat minim partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan sehingga menjadi hambatan terbesar dalam kemajuan desa.Penelitian ini menghasilkan modul sebagai panduan dalam pengembangan pembangunan partisipatif dengan pendekatan partisipatoris.

6


Pemerintahan desa harus melakukan pendekatan serta membangun kerja sama dengan berbagai pihak khususnya dengan masyarakat desa sehingga dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kemajuan desa.Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan sesuai dengan modul sebagai panduan dalam pengembangan pembangunan partisipatif dengan pendekatan partisipatoris.

DAFTAR PUSTAKA Adi, Isbandi Rukminto. 2003. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas, Lembaga Penerbitan FE-UI: Jakarta. Afifuddin, 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan; Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi, Alfabeta; Bandung. (Annonimuus). 2001. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004, Tamita Utama; Jakarta. Basrowi dan Suwandi, 2008.Memahami Penelitian Kualitatif, Rineka Cipta; Jakarta. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: 23/KEP/MENKO/VII/2007. Nugroho, Heru. 2001. Negara, Pasar dan Keadilan Sosial, Pustaka Pelajar; Yogyakarta. Pasolong, Harbani. 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik, Alfabeta: Bandung. Piaw, Chua Yan. 2006. Kaedah Penyelidikan,Mc Graw Hill: Malaysia. Sahdan, Gregorius. 2008. Kemiskinan Desa, Menanggulangi Kemiskinan Desa, Jurusan Ilmu Pemerintahan STPMD, Yogyakarta. Diakses dari www.politea.wordpress.com, pada tanggal 01 Desember 2012 Pukul 1:25 PM. Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. Metode Penelitian Survei, LP3ES: Jakarta. Suriadi, Agus dan Siswo Suroso. 2002. Pemetaan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Wawasan, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 9 Nomor 1-2002, Medan : Yayasan Bina Mitra Wawasan dan Fisip Universitas Sumatera Utara. Sutomo. 2000. Masalah Sosial dan Pembangunan, Pustaka Jaya; Jakarta. Todaro, P.Michael. 1997. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Erlangga; Jakarta.

7

PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Recommend Documents