Arsitektur Sistem Keuangan Nasional Berdasarkan UUD 1945 Oleh Dr.Ir. Fadel Muhammad Ketua Komisi XI, DPR RI
BIAYA PENYELESAIAN KRISIS SEKTOR PERBANKAN
Diambil dari paper Anwar Nasution, Stabilitas Sistem Keuangan: Urgensi, implikasi hukum dan agenda ke depan
Regulasi untuk Arsitektur Sistem Keuangan Nasional • Pengalaman krisis 1997 – 1998 di Asia, 2007 – 2008 di Zona Euro dan Amerika Serikat penyebabnya antara lain adalah lemahnya regulasi yang mengatur: 1. Koordinasi kebijakan makroekonomi dan kebijakan finansial. 2. Manajemen risiko keuangan dan regulasi.
• Diperlukan reformasi regulasi yang bersifat fundamental dibidang Bank Indonesia/Bank Sentral, Perbankan, dan Jaring Pengaman Sistem Keuangan Nasional. • Regulasi Sistem Keuangan Nasional belum terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik antar otoritas keuangan. • Pengelolaan kebijakan Makroprudensial dan Mikroprudensial masih menyisakan wilayah abu-abu (grey area) sehingga berpotensi menimbulkan masalah dalam koordinasi dan tanggungjawab.
Regulasi untuk Arsitektur Sistem Keuangan Nasional • Arsitektur Sistem Keuangan Nasional adalah sebuah supra-struktur yang mempunyai tujuan akhir: 1. Terwujudnya SISTEM EKONOMI NASIONAL YANG STABIL DAN BERKELANJUTAN 2. Terlindunginya konsumen (individual maupun lembaga) dari praktek keuangan dan perbankan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dan perbankan.
Harmonisasi Kebijakan Keuangan & Perbankan • Otoritas Keuangan dan Perbankan di Indonesia yaitu: Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian Keuangan perlu membangun langkah sinergis dalam mengimplementasikan kebijakan yang menjadi otoritas masing-masing namun harus ada koordinasi yang nyata sampai unit yang paling bawah. • Kebijakan Bank Indonesia yang fokus pada penanganan moneter dan makroprudensial dengan sasaran terwujudnya stabilitas harga dan stabilitas finansial. • Kebijakan OJK yang fokus pada mikroprudensial dan perilaku yang sehat dengan sasaran lembaga keuangan yang sehat dan pasar yg tertib & perlakuan yg adil kepada pelanggan. • Harmonisasi Kementerian Keuangan yang focus pada kebijakan fiscal dengan Kebijakan Keuangan dan Perbankan membutuhkan Platform Regulasi. XI dalamekonomi Prolegnas 2015 telah mengusulkan sasaranKomisi terwujudnya yang tumbuh stabil dan amandemen melalui RUU Perbankan RUU Bank Sentral dankerja untuk&Prolegnas berkesinambungan dan dan perluasan kesempatan berusaha lanjutan mengagendakan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan.
Arsitektur Sistem Keuangan Nasional Untuk Menjamin Keterkaitan Moneter, Makroprudensial, Mikroprudensial dan Fiskal Dengan Tujuan Meningkatkan Kemakmuran Rakyat Kebijakan
Kebijakan Moneter Bank Indonesia Makroprudensial Mikroprudensial
Sasaran Stabilitas Harga
Stabilitas Finansial Lembaga Keuangan Yang sehat
OJK Perilaku Bisnis yg Sehat Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan
Tujuan Akhir
Pasar yg tertib & perlakuan yg adil kepada pelanggan Ekonomi yg terus tumlbuh & terciptanya lapangan kerja
Terwujudnya sistem ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan stabil Perlindungan Konsumen (Individual maupun lembaga)
Meningkatnya Kemakmuran yang Berkelanjutan
Arsitektur Sistem Keuangan Nasional Untuk Pengaturan Strategi Kebijakan dan Kelembagaan Yang Terintegrasi Berbasis Pada Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 UU Bank Indonesia Prolegnas 2015
UU Perbankan Prolegnas 2015
Kepentingan Nasional Yang Harmoni 1. Stabilitas sistem keuangan 2. Struktur industri keuangan yg kuat dan berkeadilan 3. Dana masyarakat yg aman & terjamin 4. Kesinambungan kegiatan yg sesuai dg sifat & karakteristi usahanya
UU JPSK Diagendakn Prolegnas 2016
UU OJK
UU LPS
Sistem Arsitektur Keuangan Nasional Untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Kuat, Berimbang dan Berkelanjutan • Pentingnya otoritas keuangan mewujudkan sistem keuangan yang sehat, efesien, stabil dan inklusif yang berperan strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan • Pentingnya transformasi arsitektur fungsi strategis Bank Indonesia dengan mengembangkan sikap proaktif dan kolaboratif dengan institusi lain yang terkait sehingga menghasilkan: Kebijakan Moneter yang konsisten dan kredibel Mampu mewujudkan sistem keuangan yang kuat dan teuji Mampu mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efesien, lancar dan inovatif
• Pentingnya OJK menjalankan peran dan fungsi melakukan pengaturan, perizinan, pengawasan/pemeriksaan, dan pengenaan sanksi mikroprudensial atas lembaga perbankan dan keuangan.
Sistem Arsitektur Keuangan Nasional Untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Kuat, Berimbang dan Berkelanjutan • Pentingnya LPS menjalankan fungsi dan peran dalam pengaturan dan pengawasan/pemeriksaan mengenai penjaminan penanganan bank gagal • Pentingya PPATK menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan/pemeriksaan mengenai anti money laundering. • Pentingnya Kementerian Keuangan menjalankan pengaturan fiskal, perpajakan, dan pembiayaan krisis.
Tantangan ke depan: menyiapkan regulasi yang baik dengan mengacu pada prinsip better regulation yang fokus pada: • Penguatan sistem keuangan nasional yang mencakup meningkatkan nilai dan kualitas modal, mengurangi NPL, memperbaiki balance sheet dan kapasitas manajemen risiko untuk bank dan lembaga keuangan non-bank. • Penguatan pengawasan OJK harus menjamin bahwa bank dan lembaga keuangan non-bank akan mematuhi regulasi dan memberikan sanksi yang berat atas pelanggaran tersebut sesuai dengan prinsip mikroprudensial. • Kersajama antar Negara di kawasan Asean untuk memperkuat pengawasan keuangan lintas batas dan harmonisasi regulasi di tingkat regional. • Koordinasi dan kerjasama dalam kebijakan nilai tukar. Better Regulation ini tujuannya adalah untuk meningkatkan DAYA NEGARA sehingga setiap kebijakan dan implementasi kebijakan menjadi efektif, efesien, ekonomis, dan relevan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan.
Daya Utama Sebuah Negara
Kunci Utama Mewujudkan Regulasi Yang Lebih Baik • Diperlukan desain kebijakan yang dibangun melalui riset dan analisis yang cermat. • Kepemimpinan adalah faktor penting bagi keberhasilan mewujudkan regulasi yang lebih baik – kepemimpinan baik yang bersifat individual atau institusi dibutuhkan untuk mengawal perbaikan regulasi. • Lembaga yang kredibel dibutuhkan agar mampu mendukung pembaharuan mulai dari tahapan keputusan hingga ke tahapan implementasi. Perlu dilakukan riset oleh lembaga independen untuk membangunj kepercayaan lindas spektrum politik atas hasil pembaharuan regulasi. • Dukungan institusi yang memiliki reputasi sangat berpengaruh bagi keberhasilan mewujudkan regulasi yang baik.
BETTER REGULATION BERDASARKAN APA, UNTUK SIAPA DENGAN TUJUAN APA ?
• Untuk Indonesia, Better Regulation itu harus berdasarkan Konstitusi yaitu UUD 1945. Ditujukan untuk penyelenggara negara dan warganegara agar kesejahteraan rakyat terwujud. • Better regulation merupakan turunan dan bentuk implementasi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Better regulation adalah instrumen untuk mewujudkan Tujuan IDEOLOGIS NEGARA.
Ideologi Better Regulation
Better Regulation adalah untuk mewujudkan perintah KONSTITUSI yang pada alinea keempat PEMBUKAAN UUD 1945 menyatakan bahwa negara dan pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat mendasarkan dirinya kepada 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ideologi Better Regulation • Pasal 33 UUD 1945 antara lain menyantumkan : • Usaha membangun perkonomian Indonesia berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. • Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Disamping itu, cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.
Prinsip regulatory reform
• Transparency • Accountability • Targeting • Consistency • Proportionality Source : United Kingdom Better Regulation Task Force 1998
Peran Komisi XI DPR RI Mewujudkan Arsitektur Sistem Keuangan Nasional •
Mengusulkan perubahan UU yang berkaitan dengan keuangan dan perbankan pada prolegnas 2014 – 2019. RUU yang diusulkan: 1.
RUU tentang perubahan yang ketiga UU No 10 th 1998 tentang Perbankan yang bernuansa sangat liberal dan tidak mengabdi pada kepentingan nasional (Prioritas prolegnas 2015).
2.
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (prioritas Prolegnas 2015) dengan menambah ketentuan yang sebelumnya belum/tidak diatur: a. Pinjaman luar negeri b. Pasar Uang c. Pengawasan yg berkaitan dengan ketentuan moneter pada korporasi dan perseorangan d. Pengelolaan uang rupiah e. Ketentuan pengecualian kewajiban penggunaan rupiah f. Pengarutan penggunaan uang kartal g. Kebijakan sistem pembayaran, kelembagaan, infrastruktur, dan mekanismenya h. Sistem pembayaran nasional i. Perizinan Bank dan Lembaga selain bank yang akan menyelenggarakan jasa Sistem Pembayaran j. Pengawasan terhadap kegiatan jasa Sistem Pembayran
Peran Komisi XI DPR RI Mewujudkan Arsitektur Sistem Keuangan Nasional RUU Prolegnas 2014 – 2019 Komisi XI 1. RUU tentang Perubahan atas UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 2. RUU tentang UU No 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan 3. RUU tentang Perubahan atas UU No 20 Th 1997 tentang Penerimaan Bukan Pajak 4. RUU JPSK
PENUTUP • Perlu Payung hukum yang menjadi platform bagi strategi kebijakan yang terintegrasi dalam arsitektur sistem keuangan nasional. • Payung hukum ini menjadi prasyarat terwujudnya sistem keuangan yang SEHAT, EFESIEN, STABIL & INKLUSIF. • Sistem keuangan yang sehat, efesien, stabil dan inklusif ini memberikan ruang bagi kita bersama untuk mendukung pencapaian pembangunan ekonomi nasional yang stabil dan berkelanjutan. • Sistem keuangan dalam arsitektur baru ini akan mampu menjadikan sektor riil bergerak lebih dinamis yang pada akhirnya mampu melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi.
TERIMA KASIH
