PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPR RI OLEH: DRA. HJ. IDA FAUZIYAH WAKIL KETUA BADAN LEGISLASI DPR RI MATERI ORIENTASI TENAGA AHLI DPR RI 25-27 APRIL 2011
11/24/2011
Program Orientasi Tenaga Ahli DPR RI 25-27 April 2011
1
FUNGSI LEGISLASI/PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
PEMBUATAN UNDANG-UNDANG PADA DASARNYA DIMULAI DARI PERENCANAAN, PERSIAPAN, TEKNIK PENYUSUNAN, PERUMUSAN, PEMBAHASAN, PENGESAHAN, PENGUNDANGAN, DAN PENYEBARLUASAN. (PSL. 1 ANGKA 1 UU NO. 10 TAHUN 2004)
11/24/2011
2
PERUBAHAN RUMUSAN DALAM RUU PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN ADALAH PROSES PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENCAKUP TAHAPAN PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PEMBAHASAN, PENGESAHAN ATAU PENETAPAN, DAN PENGUNDANGAN.
11/24/2011
3
DASAR HUKUM FUNGSI LEGISLASI/PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG 1.
UUD 1945: PASAL 1: NEGARA KESATUAN BERBENTUK REPUBLIK INDONESIA (BUKAN NEGARA FEDERAL). PASAL 1 AYAT (3): NEGARA HUKUM (BUKAN NEGARA KEKUASAAN) PASAL 5: (1) DAN (2) KEWENANGAN PRESIDEN MENGAJUKAN RUU DAN MEMBUAT PERATURAN PEMERINTAH. PASAL 20: DPR PEMEGANG KEKUASAAN PEMBENTUKAN DAN PEMBAHASANNYA PASAL 20A (1) DPR MEMILIKI FUNGSI LEGISLASI, ANGGARAN DAN PENGAWASAN. PASAL 21: ANGGOTA DPR BERHAK MENGAJUKAN USUL RUU PASAL 22 PERPU. PASAL 22A : KETENTUAN LEBIH LANJUT PEMBENTUKAN UNDANGUNDANG ( DASAR PEMBENTUKAN UU NO.10/2004 TTG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
LANJUTAN DASAR HUKUM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI 1. UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. 2. UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2009. 3. UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004. 4. PERATURAN TATA TERTIB DPR RI.
11/24/2011
5
PERENCANAAN: PROGRAM LEGISLASI NASIONAL • PROGRAM LEGISLASI NASIONAL: INSTRUMEN PERENCANAAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG SECARA TERPADU DAN SISTEMIK. • PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PROLEGNAS ANTARA DPR DAN PEMERINTAH DIKOORDINASIKAN OLEH BADAN LEGISLASI DPR RI. • PENYUSUNAN PROLEGNAS DI LINGKUNGAN DPR DIKOORDINASIKAN OLEH BADAN LEGISLASI
11/24/2011
6
PENYUSUNAN PROLEGNAS OLEH BADAN LEGISLASI 1. 2.
3.
4.
5.
6.
DILAKUKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN USULAN DARI FRAKSI, KOMISI, DPD, DAN/ATAU MASYARAKAT. BALEG MEMINTA USULAN DARI FRAKSI, KOMISI, ATAU DPD PALING LAMBAT 1 (SATU) MASA SIDANG SEBELUM DILAKUKAN PENYUSUNAN PROLEGNAS. USULAN DARI FRAKSI, KOMISI, ATAU DPD PALING LAMBAT 20 (DUA PULUH) HARI KERJA DALAM MASA SIDANG SEBELUM DILAKUKAN PENYUSUNAN PROLEGNAS. USULAN DARI FRAKSI ATAU KOMISI DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN FRAKSI ATAU PIMPINAN KOMISI KEPADA PIMPINAN BADAN LEGISLASI. USULAN DARI DPD DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN DPD KEPADA PIMPINAN DPR DAN OLEH PIMPINAN DPR DISAMPAIKAN KEPADA BADAN LEGISLASI. USULAN DARI MASYARAKAT DISAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN BALEGA
11/24/2011
7
FORMAT USULAN PROLEGNAS DISAMPAIKAN SECARA TERTULIS DENGAN MENYEBUTKAN JUDUL RUU DISERTAI DENGAN ALASAN YANG MEMUAT: A.URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN. B.SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN. C.POKOK PIKIRAN, LINGKUP, ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR. D.JANGKAUAN SERTA ARAH PENGATURAN. MASUKAN 2 PROLEGNAS DIINVENTARISASI OLEH SEKRETARIAT SEBAGAI BAHAN RAPAT KOORDINASI BALEG DENGAN MENTERI YANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWABNYA DI BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. DALAM PENYUSUNAN PROLEGNAS BALEG DAPAT MENGUNDANG PIMPINAN FRAKSI, PIMPINAN KOMISI, PIMPINAN ALAT KELENGKAPAN DPD YANG KHUSUS MENANGANI BIDANG LEGISLASI, DAN/ATAU MASYARAKAT.
11/24/2011
8
PROLEGNAS
• PROLEGNAS JANGKA PANJANG 20 (DUA) PULUH TAHUN. • PROLEGNAS JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUN. • PROLEGNAS PRIORITAS TAHUNAN. 11/24/2011
9
KRITERIA PENETAPAN PROLEGNAS • • • • • • • •
PERINTAH UUD 1945. PERINTAH KETETAPAN MPR. PERINTAH UNDANG-UNDANG LAINNYA. DOKUMEN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL. DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL. DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH. RENCANA KERJA PEMERINTAH. MENGKOMODASI SECARA LANGSUNG ASPIRASI MASYARAKAT.
11/24/2011
Materi Orientasi Tenaga Ahli DPR, 25-27 April 2011
10
PENYUSUNAN PROLEGNAS TAHUNAN
• MEMPERHATIKAN PELAKSANAAN PROLEGNAS TAHUN SEBELUMNYA. • KETERSEDIAAN/TERSUSUNNYA NASKAH RANCANGAN UNDANGUNDANG; DAN/ATAU • TERSUSUNNYA NASKAH AKADEMIK. 11/24/2011
Program Orientasi Tenaga Ahli DPR RI, 24-27 April 2011
11
PENETAPAN PROLEGNAS HASIL PEMBAHASAN BALEG DENGAN MENTERI YANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWABNYA DI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN DILAPORKAN OLEH BALEG DALAM RAPAT PARIPURNA UNTUK DITETAPKAN DENGAN KEPTUSAN DPR RI
11/24/2011
Program Orientasi Tenaga Ahli DPR RI , 25-27 April 2011
12
PROLEGNAS 2010 PROLEGNAS 2010: 70 RUU * 36 RUU DARI DPR * 34 RUU DARI PEMERINTAH PENCAPAIAN: * 8 RUU DISAHKAN. * 21 RUU DITERUSKAN PEMBAHASANNYA PADA TAHUN 2011 * 41 RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN. * 8 RUU DISAHKAN DARI KUMULATIF TERBUKA. 11/24/2011
13
PROLEGNAS 2011 • PROLEGNAS 2011: 70 RUU * 37 RUU DARI DPR * 33 RUU DARI PEMERINTAH. PENCAPAIAN HINGGA SAAT INI: • 4 RUU TELAH DISAHKAN. • 21 RUU DALAM TAHAP PEMBAHASAN. • 2 RUU BARU SELESAI DIHARMONISASI
11/24/2011
14
PENYEBARLUASAN PROLEGNAS DILAKUKAN OLEH: 1. BADAN LEGISKASI KEPADA ANGGOTA, FRKASI, KOMISI, DAN MASYARAKAT. 2. PIMPINAN DPR RI KEPADA DPD. 3. MENTERI YANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWABNYA DI BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEPADA INSTANSI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT. PENYEBARLUASAN PROLEGNAS KEPADA MASYARAKAT DILAKUKAN MELALUI MEDIA CETAK, MEDIA ELEKTRONIK, DAN/ATAU MEDIA LAINNYA.
11/24/2011
15
PENGAJUAN RUU DI LUAR PROLEGNAS DAPAT DIAJUKAN RUU DI LUAR PROLEGNAS DENGAN KETENTUAN HARUS DISERTAI DENGAN KONSEPSI PENGATURAN YANG MEMUAT URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN, SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN, POKOK PIKIRAN, LINGKUP, ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR DAN JANGKAUAN SERTA ARAH PENGATURAN. 11/24/2011
16
RUU YANG DIAJUKAN DI LUAR PROLEGNAS MELIPUTI 1. 2. 3. 4.
RUU MERATIFIKASI KONVENSI ATAU PERJANJIAN INTERNASIONAL. MENGISI KEKOSONGAN HUKUM AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI. MENGATASI KEADAAN LUAR BIASA, KEADAAN KONFLIK, ATAU BENCANA ALAM; ATAU KEADAAN TERTENTU LAINNYA YANG MEMASTIKAN ADANYA URGENSI NASIONAL ATAS SUATU RUU YANG DAPAT DISEPAKATI OLEH BALEG DAN MENTERI YANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWABNYA DI BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
11/24/2011
17
PENGAJUAN RUU • DAPAT DIAJUKAN OLEH ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI, ATAU BADAN LEGISLASI. • RUU YANG DIAJUKAN OLEH ANGGOTA DAPAT DIAJUKAN OLEH SEORANG ANGGOTA ATAU LEBIH, DIDUKUNG OLEH ANGGOTA LAIN DENGAN MEMBUBUHKAN TANDATANGAN. • RUU YANG DIAJUKAN OLEH KOMISI, GABUNGAN KOMISI, ATAU BADAN LEGISLASI, DITETAPKAN TERLEBIH DAHULU DALAM RAPAT KOMISI, RAPAT GABUNGAN KOMISI, ATAU RAPAT BADAN LEGISLASI
11/24/2011
Program Orientasi Tenaga Ahli DPR RI , 25-27 April 2011.,
18
PENARIKAN KEMBALI RUU • PENARIKAN KEMBALI RUU USUL ANGGOTA DAPAT DILAKUKAN SEBELUM DITETAPKAN MENJADI RUU USUL INISIATIF DPR. • RUU YANG SEDANG DIBAHAS PADA PEMBICARAAN TINGKAT I HANYA DAPAT DITARIK KEMBALI BERDASARKAN PERSETUJUAN BERSAMA DPR DAN PRESIDEN.
11/24/2011
19
PENGAJUAN RUU DIDAHULUI DENGAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK (KETENTUAN TATIB DPR RI SEKARANG). BAB I: PENDAHULUAN ( LATAR BELAKANG, IDENTIFIKASI MASALAH, TUJUAN DAN KEGUANAAN, METODE PENELITIAN). BAB II: ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN NORMA. BAB III: MATERI MUATAN RUU DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF, BAB IV: PENUTUP
11/24/2011
Program Orientasi Tenaga Ahli DPR RI, 25-27 April 2011
20
SISTEMATIKA NA DALAM RUU PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • Judul. • Bab I: Pendahuluan ( Latar Belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, dan metode penelitian). • Bab II: Kajian Teoritis dan empirik tentang substansi RUU. • Bab III: Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan tentang substansi yang akan diatur. • Bab IV: Argumentasi Filosofis, Sosiologis, Yuridis pembentukan Undang_undang tersebut., • Bab V: Materi Muatan RUU. • Bab VI: Penutup 11/24/2011
21
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU
UNTUK MENCIPTAKAN SUATU SISTEM HUKUM NASIONAL DIPERLUKAN PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU MELIPUTI ASPEK TEKNIS PERANCANGAN, SUBSTANSI, DAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN.
11/24/2011
Program Orientasi Tenaga Ahli DPR RI , 25-27 April 2011
22
PELAKSANAAN HARMONISASI, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI • DILAKSANAKAN PALING LAMBAT 10 HARI DALAM MASA SIDANG SEJAK RUU DITERIMA OELH BADAN LEGISLASI. • DALAM HAL DITEMUKAN PERMASALAHAN, BADAN LEGISLASI MEMBAHAS BERSAMA DENGAN PENGUSUL. • DALAM HAL PERLUNYA PERUMUSAN ULANG, DIRUMUSKAN BERSAMA OLEH PENGUSUL DENGAN BADAN LEGISLASI
11/24/2011
Program Orientasi Tenaga Ahli DPR RI, 25-27 April 2011
23
PENETAPAN RUU USUL INISIATIF DPR • RUU YANG DIAJUKAN ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI, BALEG DIPUTUSKAN DALAM RAPAT PARIPURNA SETELAH TERLEBIH DAHULU FRAKSI MEMBERIKAN PENDAPATNYA. • KEPUTUSAN PARIPURNA DAPAT BERUPA: A. PERSETUJUAN (DAPAT DITERUSKAN KEPADA PRESIDEN DALAM RANGKA PEMBAHASAN BERSAMA) B. PERSETUJUAN DENGAN PERUBAHAN (PERLU PEYEMPURNAAN). C. PENOLAKAN (PROSES SELESAI)
11/24/2011
Program Orientasi Tenaga Ahli DPR RI, 25-27 April 2011
24
PENYEMPURNAAN RUU BAMUS MENUGASKAN KOMISI, GABUNGAN KOMISI, BADAN LEGISLASI, ATAU PANITIA KHUSUS. DALAM HAL MATERI MUATAN RUU TERMASUK DALAM RUANG LINGKUP SATU KOMISI DITUGASKAN KEPADA KOMISI.DALAM HAL MATERI MUATAN RUU MENCAKUP RUANG LINGKUP 2 (DUA) KOMISI DITUGASKAN KEPADA GABUNGAN KOMISI, DALAM HAL MATERI MUATAN TERMASUK DALAM RUANG LINGKUP 2 (DUA) KOMISI PENYEMPURNAAN DITUGASKAN KEPADA BADAN LEGISLASI ATAU PANITIA KHUSUS. KOMISI, GABUNGAN KOMISI, BADAN LEGISLASI, DAN PANITIA KHUSUS MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYEMPURNAAN RUU KEPADA PIMPINAN DPR UNTUK SELANJUTKAN DISAMPAIKAN KEPADA PRESIDEN.
11/24/2011
Program Orientasi Tenaga Ahli DPR RI , 25-27 April 2011
25
RUU DARI DPD • DIAJUKAN BERDASARKAN PROLEGNAS PRIORITAS TAHUNAN. • DISAMPAIKAN SECARA TERTULIS OLEH PIMPINAN DPD KEPADA PIMPINAN DPRD DISERTAI PENJELASAN ATAU KETERANGAN DAN/ATAU NASKAH AKADEMIK. • RUU DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN DPR KEPADA BALEG UNTUK DILAKUKAN PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEP. • BALEG DAPAT MENGUNDANG ALAT KELENGKAPAN DPD YANG TUGASNYA DI BIDANG LEGISLASI. • BALEG MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL HARMONISASI, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEP KEPADA PIMPINAN DPR UNTUK SELANJUTNYA DIUMUMKAN DALAM RAPAT PARIPURNA 11/24/2011
Program Orientasi Tenaga Ahli DPR RI , 25-27 April 2011
26
KEPUTUSAN DPR ATAS RUU USUL RUU DPD A.
B.
PERSETUJUAN: BERARTI LANGSUNG MENJADI RUU DPR DAN DIAJUKAN KEPADA PRESIDEN DALAM RANGKA PEMBAHASAN BERSAMA. PERSETUJUAN DENGAN PENGUBAHAN: DPR MENUGAKAN KOMISI, GABUNGAN KOMISI, BADAN LEGISLASI, ATAU PANSUS UNTUK MELAKUKAN PENYEMPURNAAN.
SETELAH DISEMPURNAKAN DIAJUKAN KEPADA PRESIDEN UNTUK PEMBAHASAN BERSAMA DAN KEPADA DPD UNTUK MENUNJUK ALAT KELENGKAPAN DPD YANG AKAN IKUT MEMBAHAS RUU TERSEBUT. APABILA DALAM WAKTU 60 HARI DPD BELUM MENUNJUK ALAT KELENGKAPAN DPD YANG IKUT MEMBAHAS, PEMBAHASAN RUU TETAP DILAKSANAKAN. C. PENOLAKAN: PROSES SELESAI.
11/24/2011
Program Orientasi Tenaga Ahli DPR RI, 25-27 April 2011
27
PEMBAHASAN RUU • DILAKUKAN MELALUI 2 (DUA) TINGKAT PEMBICARAAN. • TINGKAT I: DALAM RAPAT KOMISI, RAPAT GABUNGAN KOMISI, RAPAT BADAN LEGISLASI, RAPAT PANITIA KHUSUS, RAPAT BADAN ANGGARAN BERSAMA DENGAN MENTERI YANG MEWAKILI PRESIDEN. • TINGKAT II: DALAM RAPAT PARIPURNA 11/24/2011
28
AGENDA PEMBAHASAN RUU • TINGKAT I: PENGANTAR MUSYWARAH. PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM). PENYAMPAIAN PENDAPAT MINI SEBAGAI SIKAP AKHIR; DAN PEGAMBILAN KEPUTUSAN. 11/24/2011
29
PELAKSANAAN PEMBICARAAN TINGKAT I • RAPAT KERJA • RAPAT PANITIA KERJA (PANJA). • RAPAT TIM PERUMUS/TIM KECIL; DAN/ATAU; • RAPAT TIM SINKRONISASI.
11/24/2011
30
AGENDA PEMBICARAAN TINGKAT II A. PENYAMPAIAN LAPORAN YANG BERISI PROSES, PENDAPAT MINI FRAKSI, PENDAPAT MINI DPD, DAN HASIL PEMBICARAAN TINGKAT I. B. PERNYATAAN PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN DARI TIAP-TIAP FRAKSI DAN ANGGOTA SECARA LISAN YANG DIMINTA OLEH PIMPINAN RAPAT PARIPURNA; DAN C. PENDAPAT AKHIR PRESIDEN YANG DISAMNPAIKAN OLEH MENTERI YANG MEWAKILINYA.
11/24/2011
31
TUGAS DAN FUNGSI BADAN LEGISLASI DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BADAN LEGISLASI MERUPAKAN ALAT KELENGKAPAN DPR YANG BERSIFAT TETAP DENGAN TUGAS: 1. MENYUSUN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL. 2. MENGOORDINASI PENYUSUNAN PROLEGNAS ANTARA DPR DAN PEMERINTAH. 3. MENYIAPKAN RUU USUL DPR BERDASARKAN PRIORITAS YANG TELAH DITETAPKAN. 4. MELAKUKAN PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEP RUU.
11/24/2011
32
Lanjutan tugas Baleg DPR RI 5.
MEMBERIKAN PERTIMBANGAN TERHADAP RUU YANG DIAJUKAN OLEH ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI, ATAU DPD SEBELUM RUU TERSEBUT DISAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN DPR. 6. MELAKUKAN PEMBAHASAN, PENGUBAHAN, DAN/ATAU PENYEMPURNAAN RUU YANG SECARA KHUSUS DITUGASKAN OLEH BADAN MUSYAWARAH. 7. MENGIKUTI PERKEMBANGAN DAN MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP PEMBAHASAN MATERI MUATAN RUU MELALUI KOORDINASI DENGAN KOMISI DAN/ATAU PANITIA KHUSUS. 11/24/2011
33
LANJUTAN TUGAS BALEG DPR RI 8.
MEMBERIKAN MASUKAN KEPADA PIMPINAN DPR ATAS RUU USUL DPD. 9. MEMBUAT LAPORAN KERJA DAN INVENTARISASI MASALAH BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN PADA AKHIR MASA KEANGGOTAAN DPR UNTUK DIGUNAKAN OLEH BADAN LEGISLASI PADA MASA KEANGGOTAAN BERIKUTNYA.
11/24/2011
34
WEWENANG BADAN LEGISLASI • MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA PADA MASA RESES ATAU MASA KERJA • MENGADAKAN RAPAT KOORDINASI DAENGAN KOMISI DAN/ATAU PANIITIA KHUSUS YANG MENDAPAT PENUGASAN MEMBAHAS SUATU RUU • MELAKUKAN INVENTARISASI DAN EVALUASI DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PELAKSANAAN: * PROLEGNAS SATU MASA KEANGGOTAAN. * RUU PRIORITAS TAHUNAN, * PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RUU DALAM MASA KEANGGOTAAN. * JUMLAH RUU YANG BELUM DAPAT DISELESAIKAN. * MASALAH HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
11/24/2011
2009
35
PENTINGNYA DUKUNGAN KEAHLIAN BAGI PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI 1.
2.
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MERUPAKAN PROSES POLITIK, NAMUN UNTUK MENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS DEWAN SANGAT DIPERLUKAN DUKUNGAN DARI TENAGA AHLI BAIK PERANCANG UNDANG-UNDANG MAUPUN MAUPUN AHLI DALAM BIDANG TERTENTU UNTUK MEMPERKUAT SUBSTANSI DARI SETIAP RUU YANG SEDANG DIBAHAS. DUKUNGAN KEAHLIAN INI DIPERLUKAN MULAI DARI PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL, PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK, PENYUSUNAN DRAFT RUU, SAMPAI PADA PENDAMPINGAN DALAM PEMBAHASAN RUU DENGAN PEMERINTAH
11/24/2011
36
LANJUTAN DUKUNGAN KEAHLIAN BIDANG LEGISLASI
• Dalam Kunjungan Kerja kami ke Kongres Amerika Serikat dukungan keahlian di bidang legislasi didukung oleh dua institusi di Kongress Amerika Serikat, yaitu: 1. Office of Legislative Councel 2. CRS ( Congressional Research Service).
11/24/2011
37
KELEMBAGAAN DUKUNGAN KEAHLIAN DI BIDANG LEGISLASI OFFICE OF LEGISLATIVE COUNCEL TERDIRI DARI PARA AHLI HUKUM DAN PERANCANGAN UNDANGUNDANG YANG SECARA PERMANEN BEKERJA DI KONGRESS AMERIKA SERIKAT. MEREKA ADALAH AHLI-AHLI HUKUM YANG BAHKAN SUDAH MEMILIKI IJIN SEBAGAI PENGACARA, TENAGA-TENAGA TETAP YANG SUDAH BEKERJA LEBIH DARI 20 (DUA PULUH) TAHUN. CRS: MENYEDIAKAN INFORMASI DAN DATA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU. MEREKA JUGA ADALAH PARA PENELITIAN YANG BERGELAR DOKTOR DAN SUDAH BERPENGALAMAN BERKERJA DI CONGRESS AMERIKA SERIKAT BELASAN TAHUN. 11/24/2011 38
DUKUNGAN KEAHLIA BADAN LEGISLASI SAAT INI
1. TERDAPAT 20 (DUA PULUH) TERISI 18 TENAGA AHLI BADAN LEGISLASI. 2. TERDAPAT 12 (DUA BELAS) PENELITI DARI P3DI SETJEN DPR RI. 3. TERDAPAT 5 ( PERANCANG UNDANG-UNDANG) DARI SETJEN DPR. 4. TENAGA AHLI KOMISI. 5. TENAGA AHLI ANGGOTA DAN FRAKSI.
11/24/2011
39
PENUTUP: FORMAT DUKUNGAN KEAHLIAN PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI KE DEPAN • MEMPERKUAT KELEMBAGAAN DUKUNGAN KEAHLIAN SESUAI DENGAN AMANAT UU NO. 27/2009 YAITU SUATU BADAN FUNGSIONAL DAN PERATURAN TATA TERTIB DPR RI.(PSL 113 TATIB DPR RI). • PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA AHLI/PENDUKUNG YANG TERDIRI DARI PARA AHLI HUKUM DAN AHLI BIDANG LAINNYA . • TUJUAN PENGUATAN DUKUNGAN KEAHLIAN ADALAH TERBENTUKNYA UNDANG-UNDANG SESUAI DENGAN AGENDAPROGRAM LEGILASI YANG SUDAH DITETAPKAN SERTA MENGHASILKAN UNDANG-UNDANG YANG BERKUALITAS, RESPONSIF, SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN. 11/24/2011
40
11/24/2011
41
PENGAJUAN RUU DPR
11/24/2011
Program Orientasi Calon Anggota DPR RI Terpilih 2009-2014, 5-10 Agustus 2009
42
