LAPORAN KETUA BADAN LEGISLASI TENTANG PENAMBAHAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2010 DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI Tanggal 23 Februari 2010 ------------------------------------------------------------------------------------
Assalamu’alaikum Wr. Wb. Salam Sejahtera bagi kita semua Yth. Ketua Rapat Paripurna; Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Yth. Rekan-rekan Anggota DPR RI; dan Hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenanNya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat wal’afiat. Perkenankan saya atas nama Badan Legislasi menyampaikan laporan hasil koordinasi Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka penambahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2010. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
1
Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi, yaitu Badan Legislasi. Prolegnas tersebut menjadi dasar pengajuan RUU baik dari DPR, Presiden, maupun DPD. Kendati demikian, masih dimungkinkan bagi DPR dan Presiden mengajukan RUU di luar Prolegnas yang sudah ditetapkan dengan alasan “keadaan tertentu”, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2004 jo Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005, Pasal 3 ayat (2). Ketua Rapat dan hadirin yang kami hormati, Perlu kami sampaikan bahwa dalam pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010, Badan Legislasi telah menerima pengajuan usulan penambahan beberapa RUU dari Komisi maupun Pemerintah yang berasal dari Prolegnas Tahun 2010-2014 menjadi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 dengan pertimbangan sebagai berikut: No.
Pengusul
Judul RUU
Alasan Pengajuan
1.
DPR (Komisi II)
RUU tentang Desa. Adanya kebutuhan yang (Prolegnas no. urut mendesak untuk 66) melakukan penataan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan percepatan pembangunan perdesaan.
2.
DPR (Komisi IV)
RUU tentang Holtikultura. (Prolegnas no. urut 124)
3.
DPR
RUU
Keperluan yang mendesak untuk memberikan perlindungan bagi produk holtikultura dalam negeri dalam menghadapi perdagangan bebas antara ASEAN dengan RRC yang berpotensi mengancam keberadaan/kelangsungan usaha dan pengembangan produk holtikultura dalam negeri.
tentang Perlunya segera diberikan 2
4.
(Komisi VI)
Lembaga Keuangan perlindungan terhadap Mikro. (Prolegnas lembaga keuangan mikro, no. urut 74) kepemilikan modal, jenisjenis usaha, penyertaan modal, peran serta masyarakat, dan ketentuan pidana.
DPR (Komisi XI)
1. RUU tentang 1. Kebutuhan untuk Perubahan Ketiga memperkuat atas UU Nomor kedudukan, fungsi, 23 Tahun 1995 tugas, dan kewenangan tentang Bank Badan Supervisi Bank Indonesia; Indonesia dalam (Prolegnas no. urut rangka membantu DPR 201) dalam melaksanakan pengawasan terhadap Bank Indonesia. 2. RUU tentang 2. Kebutuhan yang Perubahan atas mendesak untuk segera UU Nomor 8 adanya ketentuan Tahun 1995 hukum yang secara tentang Pasar khusus memberikan modal; dan landasan bagi otoritas (Prolegnas no. urut pasar modal untuk 85) dapat melakukan tugas dan fungsinya secara independen. 3. RUU tentang 3. Segera dapat Perubahan atas diwujudkan UU Nomor pengurusan piutang 49/PrP/1960 negara yang tidak tentang Panitia hanya mencakup Urusan Piutang pengurusan piutang Negara. pemerintah pusat, (Prolegnas no. urut tetapi juga piutang 74) BUMN/BUMD; penatausahaan, pelaporan, penyerahan, dan penerimaan pengurusan piutang negara/daerah; tata cara pengurusan 3
piutang negara/daerah, dan sebagainya. 5.
DPR (BURT)
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Prolegnas no. urut 131)
Adanya urgensi untuk memperkuat kemandirian pengelolaan keuangan negara di lembaga negara khususnya di lembaga legislatif dan yudikatif.
6.
DPR
1. RUU tentang 1. sebagai tindak lanjut Perubahan atas dari putusan UU Nomor 24 Mahkamah Konstitusi Tahun 2003 yang terkait dengan tentang pengawasan hakim. Mahkamah Konstitusi; (Prolegnas no. urut 123) 2. RUU tentang 2. Tindak lanjut dari Perubahan atas Putusan Mahkamah UU Nomor 22 Konstitusi Nomor Tahun 2004 005/PUU-IV/2006 tentang Komisi telah membatalkan Yudisial; ketentuan UU Nomor (Prolegnas no. urut 22 Tahun 2004 tentang 122) Komisi Yudisial mengenai Pengawasan hakim, yang menyebabkan Komisi Yudisial hanya memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung.
7.
1. RUU tentang 1. Mendesaknya Perubahan atas peraturan yang dapat UU Nomor 11 memperkuat Tahun 2008 penghormatan tentang Informasi terhadap kemerdekaan 4
dan Transaksi Elektronik; (Prolegnas no. urut 177)
berpendapat dan akses informasi sebagai HAM, penegakkan prinsip lex certa (rumusan delik pidana yang terperinci), merevisi ketentuan Pidana yang dirasakan terlalu berat, dan inventarisasi lingkup masalah terkait lainnya.
2. RUU tentang 2. Perlu segera dilakukan Akuntan Publik; pengaturan ruang dan lingkup jasa Akuntan (Prolegnas no. urut Publik, perizinan 80) Akuntan Publik, kerjasama kantor Akuntan Publik dengan kantor akuntan publik asing, pembinaan dan pengawasan oleh menteri, komite pertimbangan profesi Akuntan Publik. 3. RUU tentang 3. Kebutuhan mendesak Perubahan atas terhadap perlindungan UU Nomor 3 anak ke depan yang Tahun 1997 lebih baik berdasarkan tentang rasa keadilan. Pengadilan Anak. (Prolegnas no. urut 216) Di samping mengajukan RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010, Komisi XI mengajukan agar RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang semula dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 draft RUU dan Naskah Akademis disiapkan oleh DPR diusulkan agar disiapkan oleh Pemerintah. Menindaklanjuti berbagai usulan tersebut di atas, Badan Legislasi pada tanggal 10 Februari 2010 yang lalu telah melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM. Dalam Rapat Kerja tersebut telah disepakati/disetujui hal-hal sebagai berikut: 5
1. RUU tentang Desa disetujui menjadi tambahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 dan menjadi usulan RUU dari Pemerintah. 2. RUU tentang Horltikultura disetujui menjadi tambahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 dan menjadi usulan RUU dari DPR (Komisi IV). 3. RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro disetujui menjadi tambahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 dan menjadi usulan RUU dari DPR (Komisi VI). 4. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1995 tentang Bank Indonesia, RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 49/PRP/1960 tentang PUPN menjadi RUU Pengurusan Piutang Negara dan Daerah disetujui menjadi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 dan menjadi usulan RUU dari Pemerintah. 5. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 disepakati menjadi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 dan menjadi usulan RUU dari DPR. 6. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disetujui menjadi tambahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 dan menjadi usulan RUU dari DPR (Badan Legislasi). 7. RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan RUU tentang Akuntan Publik disetujui menjadi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 dan menjadi usulan RUU dari Pemerintah. 8. Draft RUU dan Naskah Akademis RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disetujui disiapkan oleh Pemerintah. 9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disetujui menjadi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 dan menjadi usulan RUU dari Pemerintah Dengan telah disetujui usulan-usulan RUU tersebut di atas oleh Badan Legislasi dan Menteri Hukum dan HAM, maka Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 mengalami perubahan dari yang semula berjumlah 58 (lima puluh delapan) RUU dan 5 (lima) daftar RUU Kumulatif Terbuka menjadi 70 (tujuh puluh) RUU dan 5 (lima) daftar RUU Kumulatif Terbuka. Ketua Rapat dan hadirin yang kami hormati, 6
Dengan adanya penambahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 tentunya beban legislasi pada tahun 2010 menjadi semakin berat, namun demikian apabila ada tekad bersama antara DPR dan Pemerintah untuk menyelesaikan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 tentunya target Prolegnas yang disepakati bersama akan tercapai. Oleh sebab itu kami mengharapkan dukungan dari Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi, dan Pimpinan Fraksi agar Penambahan Prolegnas yang nantinya akan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPR RI dapat direalisasikan sesuai rencana, sehingga dapat menjadi sumbangan penting dalam peningkatan kinerja DPR. Demikian laporan penambahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 yang telah disepakati bersama oleh Badan Legislasi dengan Departemen Hukum dan HAM. Semoga kerjasama yang baik antara DPR dengan Pemerintah dalam penyusunan penambahan Prolegnas dapat dilanjutkan pada pembahasan RUU, sehingga apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat kita wujudkan sesuai rencana. Semoga RUU yang akan kita bentuk memenuhi kebutuhan dan memiliki kemanfaatan bagi negara, bangsa dan masyarakat luas, sehingga dapat mewujudkan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berkeadilan. Sekian, terima kasih Wassalamu’alaikum Wr. Wb Jakarta, 23 Februari 2010 PIMPINAN BADAN LEGISLASI KETUA,
IGNATIUS MULYONO A-495
7
