HASIL KONSINYERING DENGAN PANJA KOMISI X DPR RI H. Century, Juni 2013

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN 4 April 2013

HASIL KONSINYERING DENGAN PANJA KOMISI X DPR RI H. Century, 11 – 13 Juni 2013 NO.

A 1

DRAFT DPR (9 APRIL 2012) HASIL PEMBAHASAN DENGAN DPR, KONSINYERING 10-11 MARET (dalam block kuning) B RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN

RUMUSAN BARU HASIL PEMBAHASAN TIM PANJA PEMERINTAH (per 4 April 2013) Hasil Konsinyering 11-13 juni (dalam font biru)

KETERANGAN

Hasil Konsinyering 11-13 juni (dalam font biru)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 2

Menimbang:

3

4 April 2013

a.

bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Tetap

b.

bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat ;

Tetap

Page 1

4

c.

bahwa pendidikan kedokteran sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan, penelitian, serta pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi; dan

Tetap

5

d.

Tetap

6

e.

bahwa upaya melakukan penataan pendidikan kedokteran untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran.

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Tetap

7

8

Mengingat:

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

4 April 2013

Tetap

Tetap

Page 2

Menetapkan:

MEMUTUSKAN: UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN.

9

BAB I KETENTUAN UMUM

Tetap

10

Pasal 1

Tetap

11 12

13

14

15

16

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Tetap

1. Pendidikan Kedokteran atau Pendidikan Kedokteran Gigi, selanjutnya disebut Pendidikan Kedokteran, adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi sebagai satu kesatuan proses pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.

1. Pendidikan Dokter atau Pendidikan Dokter Gigi Hasil Konsinyering 10-11 Maret : Pembahasan Ditunda selanjutnya disebut Pendidikan Kedokteran adalah pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki Penjelasan pemerintah : kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.  Semua prodi yang memiliki izin akan terakreditasi (pendidikan kedokteran memiliki minimal 2 program, akademik dan profesi dokter)  Penjelasan akademik-profesi terintegrasi tercantum pada pasal 6 ayat (6) ; satu kesatuan proses hanya hingga profesi dokter (tidak hingga program spesialis) 2. Fakultas Kedokteran adalah himpunan sumber 2. Fakultas Kedokteran adalah himpunan sumber daya Perbaikan rumusan, konsistensi dengan aturan point (1) daya pendukung perguruan tinggi yang pendukung perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan menyelenggarakan dan mengelola pendidikan mengelola pendidikan dokter. kedokteran dan kesehatan. 3. Fakultas Kedokteran Gigi adalah himpunan sumber 3. Fakultas Kedokteran Gigi adalah himpunan sumber daya daya pendukung perguruan tinggi yang pendukung perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan menyelenggarakan dan mengelola pendidikan mengelola pendidikan dokter gigi. kedokteran gigi dan kesehatan gigi dan mulut.

Perbaikan rumusan, konsistensi dengan aturan point (1)

4. Peserta Didik Pendidikan Mahasiswa Kedokteran Tetap atau Mahasiswa Kedokteran Gigi, selanjutnya disebut Mahasiswa Kedokteran, adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan akademik dan program pendidikan profesi kedokteran.

Hasil Konsinyering : Perbaikan rumusan, penyesuain dengan istilah pada UU No.12/2012

5. Sarjana Kedokteran adalah mahasiswa kedokteran Tetap yang telah menyelesaikan program pendidikan akademik di bidang kedokteran, baik di dalam


4 April 2013

Page 3

maupun di luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah. 17

18

6. Sarjana Kedokteran Gigi adalah mahasiswa Tetap kedokteran gigi yang telah menyelesaikan program pendidikan akademik di bidang kedokteran gigi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah. 7. Dokter adalah dokter, dokter spesialis-subspesialis 7. Dokter adalah dokter, dokter spesialis-subspesialis lulusan lulusan pendidikan kedokteran, baik di dalam maupun pendidikan dokter, baik di dalam maupun di luar negeri, di luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah. yang diakui oleh Pemerintah.



19

8. Dokter Gigi adalah dokter gigi, dokter gigi spesialis- 8. Dokter Gigi adalah dokter gigi, dokter gigi spesialissubspesialis lulusan pendidikan kedokteran gigi, baik subspesialis lulusan pendidikan dokter gigi, baik di dalam di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh maupun di luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah. Pemerintah.


20

9.

Dosen 9. Dosen kedokteran yang selanjutnya disebut dosen kedokteran yang selanjutnya disebut dosen, adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas

Hasil Konsinyering : Perbaikan rumusan, penyesuaian dengan istilah pada UU No.12/2012

Pendidik

Pendidikan

Kedokteran,

selanjutnya disebut Pendidik, adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya pada bidang ilmu kedokteran atau ilmu kedokteran gigi, dan/atau bidang ilmu tertentu yang bertugas untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan teknologi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat termasuk pelayanan kesehatan. pendidik profesional dan ilmuwan

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora-kesehatan, dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Hasil pembahasan tim panja pemerintah 4 April 2013 : Perbaikan rumusan Dosen kedokteran terdiri dari dosen yang merupakan ‘dokter’ dan dosen dari bidang lain (misal : MIPA, sosial, dll). Frasa ‘dan/atau’ mengakomodir semua jenis dosen kedokteran

dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora dan keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 21

10. Tenaga selanjutnya seseorang keahliannya

4 April 2013

Kependidikan Pendidikan Kedokteran, Tetap disebut Tenaga Kependidikan adalah yang berdasarkan pendidikan dan mengabdikan diri untuk menunjang Page 4

penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan/atau pendidikan kedokteran gigi. 22

11. Standar Nasional Pendidikan Kedokteran adalah Tetap bagian dari standar nasional pendidikan tinggi yang merupakan kriteria minimal dan harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan pendidikan kedokteran gigi.

Hasil Konsinyering : Perbaikan rumusan, konsistensi dengan aturan point (1)

23

12. Kurikulum Pendidikan Kedokteran, selanjutnya Tetap disebut Kurikulum, adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan kedokteran atau pendidikan kedokteran gigi.


24

13. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. 14. Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah rumah sakit umum yang digunakan fakultas kedokteran dan/atau rumah sakit gigi mulut yang digunakan fakultas kedokteran gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum pendidikan kedokteran atau pendidikan kedokteran gigi dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi. 15. Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi adalah rumah sakit khusus atau rumah sakit umum dengan unggulan pelayanan kedokteran tertentu yang digunakan fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi untuk memenuhi kurikulum pendidikan kedokteran atau pendidikan kedokteran gigi dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi. 16. Rumah Sakit Pendidikan Satelit adalah rumah sakit khusus atau rumah sakit umum dengan

25

26

27

4 April 2013

13. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang Perbaikan redaksional, konsistensi dengan aturan point (1) mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan dokter dan/atau dokter gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. 14. Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah rumah sakit Perbaikan redaksional, konsistensi dengan aturan point (1) umum yang digunakan fakultas kedokteran dan/atau rumah sakit gigi mulut yang digunakan fakultas kedokteran gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum pendidikan kedokteran dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.

15. Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi adalah rumah sakit khusus atau rumah sakit umum dengan unggulan pelayanan kedokteran tertentu yang digunakan fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi untuk memenuhi kurikulum pendidikan kedokteran dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.

Perbaikan redaksional, konsistensi dengan aturan point (1)

16. Rumah Sakit Pendidikan Satelit adalah rumah sakit khusus atau rumah sakit umum dengan unggulan pelayanan

Perbaikan redaksional, konsistensi dengan aturan point (1)

Page 5

28

29 30

31

32

unggulan pelayanan kedokteran tertentu yang digunakan fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi untuk memenuhi kurikulum pendidikan kedokteran atau pendidikan kedokteran gigi dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi. 17. Wahana Pendidikan Kedokteran adalah fasilitas selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan kedokteran atau pendidikan kedokteran gigi.

kedokteran tertentu yang digunakan fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi untuk memenuhi kurikulum pendidikan kedokteran dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.

Tetap

18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 19. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tetap

20. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota, serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

Tetap

21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

33

Pasal 2

34

Pendidikan Kedokteran merupakan bagian dari pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. Pasal 3

35

Tetap

Tetap

Tetap Tetap

Tetap

36

Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran berasaskan:

Tetap

37

a.

kebenaran ilmiah;

Tetap

38

b.

tanggung jawab;

Tetap

4 April 2013


Page 6

39

c.

manfaat;

Tetap

40

d.

kemanusiaan;

Tetap

41

e.

keseimbangan;

Tetap

42

f.

kesetaraan;

Tetap

43

g.

relevansi;

Tetap

44

h.

afirmasi; dan

Tetap

45

i.

etika profesi.

Tetap

46 47 48

49

50

51

Pasal 4 Pendidikan Kedokteran bertujuan: a. menghasilkan Dokter dan Dokter Gigi yang berbudi luhur, bermartabat, bermutu, berkompeten, berbudaya menolong, beretika, berdedikasi tinggi, profesional, berorientasi pada keselamatan pasien, bertanggung jawab, bermoral, humanistis, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan berjiwa sosial tinggi; b. memenuhi kebutuhan Dokter dan Dokter Gigi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkeadilan; dan c. meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi. BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN

4 April 2013

Tetap Tetap Tetap

Tetap

Tetap

Tetap

Page 7

52

Bagian Kesatu Pembentukan

Tetap Umum

53 54 55

56

57

59

Pasal 5 (1) Pendidikan Kedokteran diselenggarakan oleh perguruan tinggi. (2) Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran lainnya serta organisasi profesi.

Penyesuaian sistematika Penambahan substansi baru ; Lex Specialist dari UU 12/12 pasal 17 tentang pendidikan profesi Penambahan substansi baru

(3) Penyelenggaraan pendidikan kedokteran dibina oleh Kementerian berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Penambahan substansi baru

(1) Perguruan tinggi yang akan membuka program studi kedokteran dan/atau program studi (4) Tetap kedokteran gigi wajib membentuk Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi.

58

Penyesuaian nomor ayat

(5) Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang berbentuk universitas atau institut. (2) Pembentukan Fakultas Kedokteran dan/atau (6) Pembentukan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai memenuhi syarat paling sedikit sebagai berikut: berikut:

60

Penyesuaian sistematika


Perbaikan rumusan

a. memiliki tenaga pendidik yang tersertifikasi a. Memiliki dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi Perbaikan rumusan dan tenaga kependidikan; syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Acuan peraturan : UU No. 14/2005

61

b. memiliki gedung pendidikan;

penyelenggaraan

Tetap

62

c. memiliki laboratorium biomedis, laboratorium kedokteran klinis, laboratorium bioetika/humaniora kesehatan, dan laboratorium kedokteran

Tetap

4 April 2013

untuk

Page 8

komunitas/kesehatan masyarakat; dan 63 64

65

66

67

d. memiliki atau bekerja sama dengan Rumah d. Memiliki atau bekerja sama dengan Rumah Sakit Perbaikan rumusan Sakit Pendidikan Pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran lainnya. (3) Selain membuka program studi kedokteran dan/atau program studi kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi dapat menambah program studi lain di bidang kesehatan.

(7) Selain membuka program studi kedokteran dan/atau Perbaikan rumusan program studi kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi yang memenuhi persyaratan dapat menambah program studi lain di bidang kesehatan.

(8) Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran gigi wajib memberikan manfaat dan berperan aktif dalam mendukung program untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. (4) Ketentuan mengenai pembentukan Fakultas (9) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran gigi pembentukan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Peraturan Pemerintah. pengembangan program studi pada Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Kedua Tetap Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi

68

Pasal 6

Tetap

69

(1) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penyelenggara Pendidikan Kedokteran. (2) Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Tetap

70

Perbaikan rumusan

Tetap

71

a. program pendidikan akademik; dan

a. pendidikan akademik; dan

72

b. program pendidikan profesi.

b. pendidikan profesi.

4 April 2013

Pindahan dari DIM 100

Perbaikan redaksional, menyesuaikan dengan UU No.12/2012 pasal 15 Perbaikan redaksional, menyesuaikan dengan UU No.12/2012 pasal 17

Page 9

73

(3) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat Perbaikan redaksional, menyesuaikan dengan UU No.12/2012 (3) Program pendidikan akademik sebagaimana (2) huruf a terdiri atas: pasal 15 dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

74

a. program sarjana kedokteran dan program sarjana kedokteran gigi;

Tetap

75

b. program magister; dan

Tetap

76 77

c. program doktor. (4) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

78

a. program pendidikan dokter dan dokter gigi; dan

79

b. program pendidikan dokter subspesialis dan dokter gigi subspesialis.

80

81

82

Tetap (4) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. program profesi dokter dan dokter gigi; dan

spesialis- b. program dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis- spesialis-subspesialis. (5) Dokter yang dihasilkan dari program profesi dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mampu melakukan pelayanan primer sesuai dengan standar kompetensi dokter, dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan pilihan karirnya. Penjelasan : a. Pemerintah menyelenggarakan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi dokter layanan primer secara berkelanjutan b. Standar kompetensi dokter disahkan oleh KKI (6) Program profesi dokter atau program profesi dokter gigi merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan dari program sarjana. (7) Program profesi dokter dilanjutkan dengan program internsip.

Perbaikan redaksional, menyesuaikan dengan UU No.12/2012 pasal 17 Perbaikan redaksional, menyesuaikan dengan UU No.12/2012 pasal 24 Perbaikan redaksional, menyesuaikan dengan UU No. 12/2012 pasal 25 Penambahan substansi baru

Penambahan substansi baru, Lex specialist UU No.12/2012 pasal 24 & 25 Penambahan substansi baru

Penjelasan : Internsip adalah proses pelatihan untuk pemahiran dan pemandirian dokter 4 April 2013

Page 10

83

84

(8) Program internsip diselenggarakan secara nasional bersama oleh Kementerian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi rumah sakit,organisasi profesi, dan Konsil Kedokteran Indonesia. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai program internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Tetap Tetap

85 86

Pasal 7 (1) Program pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis hanya dapat diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi yang memiliki akreditasi kategori tertinggi untuk program studi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi.

87

(2) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dalam menyelenggarakan program pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialissubspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan organisasi profesi.

Tetap

88

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi yang menyelenggarakan program pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialissubspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Tetap

89 90

Pasal 8


Tetap

(1) Dalam rangka penjaminan mutu, setiap program (1) Program studi kedokteran dan program studi studi kedokteran dan program studi kedokteran kedokteran gigi hanya dapat menerima Mahasiswa sesuai gigi hanya dapat menerima Mahasiswa dengan kuota nasional. Kedokteran sesuai dengan kuota nasional. Penjelasan : Kuota ditetapkan dengan mengacu pada pemenuhan

4 April 2013


Perbaikan rumusan

Page 11

persyaratan rasio dosen, rasio pasien/kasus, kelengkapan fasilitas pembelajaran 91

(2) Kuota nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(2) Kuota nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Perbaikan rumusan

Penjelasan : Yang dimaksud dengan pengaturan tentang kuota adalah penentuan jumlah Mahasiswa pada setiap jenis program profesi dokter/dokter gigi dan program dokter/dokter spesialis-subspesialis. 92

Pasal 9

93

Dalam hal adanya peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan, Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi dapat meningkatkan dan penerimaan mahasiswa kedokteran program pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan/atau dokter gigi spesialissubspesialis sepanjang memenuhi daya tampung dan daya dukungnya dengan persetujuan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pasal 10

94 95

(1) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi atas nama perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan Pendidikan Kedokteran bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, organisasi profesi, dan/atau lembaga lain.

Tetap Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dapat menugaskan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi untuk meningkatkan kuota penerimaan mahasiswa program dokter spesialissubspesialis dan/atau dokter gigi spesialis-subspesialis sesuai kebutuhan pelayanan sepanjang memenuhi daya tampung dan daya dukungnya.

Tetap

Penyesuaian nomor pasal Perbaikan rumusan

Penyesuaian nomor pasal

Tetap

Penjelasan : Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 4 April 2013

Page 12

secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan Pasal 11

96 97

98 99

100

(2) Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi wajib mendukung program Pemerintah Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

101

Pasal 11

102

Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi atas nama perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan rumah sakit, wahana pendidikan kedokteran, organisasi profesi, dan/atau lembaga lain dari luar negeri. Pasal 12

103 104

105

Dipindahkan ke bagian kesatu tentang pembentukan, pasal 5 ayat (8), DIM 65

Sudah tercakup, diatur pada pasal 10 ayat (1), DIM 95

Tetap

Tetap

4 April 2013


Dihapus

Pasal 13

Pendidikan profesi di rumah sakit dilaksanakan setelah rumah sakit ditetapkan menjadi Rumah


Substansi dihilangkan, sehingga pasal dihapus

Tetap

(1)


Dihapus

Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dalam menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Tempat Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran di Rumah Sakit

106 107

(1) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat memiliki Rumah Sakit Universitas. (2) Rumah Sakit Universitas merupakan Rumah Sakit Pendidikan yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi. (3) Pengelolaan keuangan Rumah Sakit Universitas milik Perguruan Tinggi Negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Dihapus

Penambahan pasal

Tetap

Tetap

Page 13

Sakit Pendidikan. 108

109

Tetap

(2)

Penetapan rumah sakit menjadi Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan standar.

(3)

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling Perbaikan redaksional, (2) sebagai berikut: sedikit sebagai berikut : Sesuai dengan UU 44/2009 Tentang RS, pengaturan terkait persyaratan RSP akan diatur melalui PP tentang RSP a. mempunyai Pendidik dengan kualifikasi Dokter dan/atau Dokter Gigi sesuai dengan Tetap ketentuan peraturan perundangundangan; b. memiliki teknologi kedokteran dan/atau Tetap kedokteran gigi yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;

110

111

112

c. mempunyai program penelitian secara rutin; dan

Tetap

113

d. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tetap

114

(4) Penetapan rumah sakit menjadi Rumah Sakit Pendidikan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setelah berkoordinasi dengan Menteri. Pasal 14

Tetap

115 116

117

118

(1)

Rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memiliki fungsi pendidikan, penelitian, dan pelayanan.

(2)

Fungsi pendidikan, penelitian, dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Fungsi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama

4 April 2013

Tetap Tetap

Tetap

Tetap

Page 14

antara Menteri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, serta berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi. 119

Bagian Keempat Jenis Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran Pasal 15

120

Tetap

Tetap

121

Jenis-jenis Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas :

Tetap

122 123 124 125

a. b. c.

Tetap Tetap Tetap Tetap

126 127 128 129

Wahana Pendidikan Kedokteran antara lain: a. puskemas; b. laboratorium; dan c. fasilitas kesehatan lain.

130

Bagian Kelima Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi Paragraf 1 Pendidikan Akademik Pasal 17

131 132 133

134

Rumah Sakit Pendidikan Utama; Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi; dan Rumah Sakit Pendidikan Satelit. Pasal 16

(1) Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana kedokteran dan sarjana kedokteran gigi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran gigi. (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembelajaran akademik, laboratorium, dan lapangan di bidang ilmu biomedis, bioetika/humaniora kesehatan, ilmu kependidikan kedokteran serta kedokteran

4 April 2013

Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap

Tetap

Page 15

komunitas/kesehatan masyarakat. 135 136

137

138

139

Pasal 18

(1) Dalam rangka pencapaian kompetensi lulusan, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi menjamin kelangsungan dimilikinya dosen dalam keilmuan biomedis, bioetika/humaniora kesehatan, dan kedokteran komunitas/kesehatan masyarakat. (2) Jaminan kelangsungan dimilikinya dosen sebagaimana ayat (1) dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan program studi magister dan/atau doktor di Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi yang memenuhi persyaratan.

142

Tetap

(2) Jaminan kelangsungan dimilikinya dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan program magister dan/atau doktor di Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi yang memenuhi persyaratan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program studi magister dan/atau doktor program magister dan/atau doktor sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. dengan Peraturan Menteri. Paragraf 2 Tetap Pendidikan Profesi

140 141

Tetap

Pasal 19

Tetap

(1) Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Kedokteran yang dilaksanakan melalui proses belajar-mengajar dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran lapangan yang menggunakan berbagai bentuk dan tingkat pelayanan kesehatan nyata yang memenuhi persyaratan sebagai tempat praktik kedokteran.

(1) Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Kedokteran yang dilaksanakan melalui proses belajar-mengajar dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas yang menggunakan berbagai bentuk dan tingkat pelayanan kesehatan nyata yang memenuhi persyaratan sebagai tempat praktik kedokteran.

(2) Dalam rangka pembelajaran klinik dan pembelajaran lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahasiswa Kedokteran diberi

4 April 2013

(3) Dalam rangka pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahasiswa diberi

Perbaikan redaksional, konsistensi istilah


Perbaikan redaksional

Perbaikan rumusan

Page 16

kewenangan di bawah supervisi untuk melakukan pelayanan kesehatan.

kesempatan untuk terlibat dalam pelayanan kesehatan dengan bimbingan dan pengawasan dosen Penjelasan (timus, 12/6) : Yang dimaksud dengan bimbingan adalah proses alih pengetahuan, keterampilan dan sikap dari dosen kepada Mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam jangka waktu tertentu Yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses jaga mutu dari Dosen kepada Mahasiswa untuk memastikan tidak terjadinya kekeliruan/kerugian terhadap pasien/masyarakat yang dilibatkan dalam proses pembelajaran

143

(4) Mahasiswa Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap harus mematuhi ketentuan kode etik Dokter dan Dokter Gigi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keprofesian.

(3) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap harus mematuhi kode etik Dokter dan Dokter Gigi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keprofesian.

Pasal 20

Tetap

144 145


Perbaikan rumusan (1) Dalam rangka program pendidikan dokter (1) Dalam rangka penyelenggaraan program pendidikan spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialissubspesialis, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dapat mendidik mahasiswa program pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis- subspesialis di Rumah Sakit Pendidikan dan/atau di Wahana Pendidikan Kedokteran.

146

4 April 2013

dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialissubspesialis, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi mendidik mahasiswa program pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis- subspesialis di Rumah Sakit Pendidikan dan/atau di Wahana Pendidikan Kedokteran.

(2) Mahasiswa program pendidikan dokter spesialissubspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam tahap mandiri pendidikan dapat ditempatkan di rumah sakit selain rumah sakit pendidikan, setelah dilakukan visitasi


Page 17

Penjelasan : - Yang dimaksud dengan tahap mandiri dalam pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialissubspesialis adalah tahap pendidikan setelah memperoleh kompetensi tertentu yang dibutuhkan - Penempatan mahasiswa program pendidikan dokter spesialis-subspesialis tahap mandiri untuk kompetensi tertentu oleh FK, ditujukan untuk meningkatkan pemahiran dan pemerataan pelayanan spesialistik sekaligus sebagai pelaksanaan tridharma FK tersebut Tambahan penjelasan :

 FK yang mengirimkan mahasiswa program pendidikan dokter spesialis-subspesialis bertanggung jawab untuk melakukan supervisi dan pembinaan bagi mahasiswa program pendidikan dokter spesialissubspesialis yang melaksanakan pelayanan di RS selain RSP  Yang dimaksud dengan visitasi adalah kunjungan yang dilakukan oleh FK ke RS selain RSP untuk menilai kelayakan RS tersebut sebagai tempat pembelajaran mahasiswa program pendidikan dokter spesialissubspesialis  Yang dimaksud dengan RS selain RSP adalah RS yang tidak memiliki Dokter Spesialis untuk memenuhi kebutuhan afirmasi pemenuhan kebutuhan dokter spesialis

147

(3) Pemerintah mendukung program pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis yang lulusannya ditempatkan di daerah tertentu untuk waktu tertentu. Penjelasan :

4 April 2013

Page 18

Yang dimaksud dengan “daerah tertentu” antara lain daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, kepulauan terdepan, industri, pertambangan, atau endemis penyakit menular. Yang dimaksud dengan dukungan pemerintah adalah upaya yang sah, antara lain berbentuk sarana, prasana, tempat, peralataan dan pendaanaan dalam rangka mensinergikan mahasiswa pendidikan dokter spesialis-subspesialis pada saat melakukan pelayanan terhadap pasien yang terkait status sebagai mahasiswa sekaligus tenaga kesehatan strategis 148

(2) Mahasiswa program pendidikan dokter spesialissubspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan menyelesaikan pendidikannya dapat ditempatkan di rumah sakit jejaring.

149

(3) Ketentuan mengenai penempatan mahasiswa program pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis di rumah sakit jejaring diatur dengan Peraturan Menteri.

150 151

Sudah diintegrasikan pada ayat (2) Dihapus

(4) Ketentuan mengenai penempatan mahasiswa

Bagian Keenam Sumber Daya Manusia Paragraf 1 Pendidik

Tetap Tetap Dosen

Pasal 21

Dihapus

152 153

Pendidik terdiri atas:

Dihapus

154

a.

Dihapus

4 April 2013

dosen; dan

Perbaikan rumusan

program dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis di rumah sakit selain rumah sakit pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Perbaikan redaksional, menyesuaikan dengan UU No.12/2012 pasal 69

Disesuaikan dengan UU No.12/2012 pasal 69 dan ketentuan umum RUU Dikdok, maka hanya digunakan istilah Dosen Disesuaikan dengan UU No.12/2012 pasal 69 dan ketentuan umum RUU Dikdok, maka hanya digunakan istilah Dosen Page 19

155

b. dosen klinis.

156 157

Dihapus

Pasal 22

(1) Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diangkat dan diberhentikan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

-Disesuaikan dengan UU No.12/2012 pasal 69 dan ketentuan umum RUU Dikdok, maka hanya digunakan istilah Dosen -Status dosen klinis disamakan dengan dosen -Norma dosen klinis tercakup pada pasal 22 ayat (1), DIM 166 Penyesuaian nomor pasal

Perbaikan rumusan, penyesuaian sistematika (1) Dosen diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan 12/6 : Ditunda, peraturan perundang-undangan. perlu ada penjelasan lebih lanjut Penjelasan : Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berasal dari kementerian/lembaga, Pemda yang berkoordinasi dengan pejabat berwenang dari kementerian yang menangani bidang pendidikan, yang mengatur antara lain kesetaraan, pengakuan, angka kredit dosen dan dosen klinis

158

159

160

(2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengampu kelompok keilmuan biomedis, kedokteran klinis, laboratorium bioetika/humaniora kesehatan, ilmu pendidikan kedokteran, serta kedokteran komunitas/kesehatan masyarakat. (3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 23

Perbaikan rumusan : (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengampu kelompok keilmuan biomedis, kedokteran klinis, 12/6 : Menghilangkan kata ‘laboratorium’ laboratorium bioetika/humaniora kesehatan, ilmu pendidikan kedokteran, atau kedokteran komunitas/kesehatan masyarakat. Tetap

Pasal 22


161

(1) Dosen klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diangkat oleh pejabat yang berwenang setelah memenuhi persyaratan:

Dihapus

Status dosen klinis disamakan dengan dosen, sehingga persyaratannya pun mengikuti aturan dosen (tidak perlu diatur khusus)

162

a. memiliki ijazah dokter spesialis-subspesialis

Dihapus

Status dosen klinis disamakan dengan dosen, sehingga

4 April 2013

Page 20

atau dokter gigi spesialis-subspesialis, atau dokter atau dokter gigi yang telah lulus program magister dalam keilmuan biomedis, kedokteran klinis, laboratorium bioetika/humaniora kesehatan, ilmu pendidikan kedokteran, atau kedokteran komunitas/kesehatan masyarakat;

persyaratannya pun mengikuti aturan dosen (tidak perlu diatur khusus)

163

b. memiliki kemampuan dasar sebagai pendidik klinis yang diperoleh dari pelatihan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi yang terakreditasi;

Dihapus


164

c. memiliki surat tugas sebagai Dokter atau Dokter Gigi di Rumah Sakit Pendidikan; dan

Dihapus


165

d. memiliki kewenangan klinis di Rumah Sakit Pendidikan, dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran;

Dihapus


166

167

168 169

(2) Dosen klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (1) Dosen dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit Perbaikan rumusan dapat berasal dari kementerian yang pendidikan dan wahana pendidikan kesehatan lainnya menyelenggarakan urusan pemerintahan selain bidang pendidikan dan/atau dari masyarakat. (3) (2) Dosen di rumah sakit pendidikan dan wahana Penambahan substansi baru pendidikan kesehatan lainnya melakukan pendidikan, sekaligus pelayanan kesehatan, dan disamping penelitian. 12/6 : perbaikan rumusan Pasal 24 Dihapus

(1) Dosen klinis mempunyai hak dan kewajiban yang setara dengan dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4 April 2013

Dihapus

Status dosen klinis disamakan dengan dosen, sehingga hak dan kewajibannya mengikuti aturan dosen (tidak perlu diatur khusus)

Page 21

170

(2) Dalam melaksanakan tugas keprofesian, dosen klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:

171

a. memperoleh gaji dan tunjangan sebagai dosen klinis yang dibayar oleh institusi asal; b. memperoleh insentif kinerja atas pelayanan klinis dan pendidikan yang dilakukan; dan c. memiliki jenjang jabatan akademik profesi dosen klinis yang terdiri atas asisten ahli klinis, lektor klinis, lektor kepala kinis, dan profesor klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 25

172 173

174 175

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenjang jabatan akademik profesi dosen klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dihapus

Status dosen klinis disamakan dengan dosen, sehingga haknya mengikuti aturan dosen (tidak perlu diatur khusus)

Dihapus

Status dosen klinis disamakan dengan dosen, sehingga haknya mengikuti aturan dosen (tidak perlu diatur khusus) Status dosen klinis disamakan dengan dosen, sehingga haknya mengikuti aturan dosen (tidak perlu diatur khusus) Status dosen klinis disamakan dengan dosen, sehingga haknya mengikuti aturan dosen (tidak perlu diatur khusus)

Dihapus Dihapus

Pasal 23


Ketentuan lebih lanjut mengenai dosen di rumah sakit Perbaikan rumusan dan penyesuaian nomor pasal pendidikan dan wahana pendidikan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan Peraturan Presiden Penjelasan : Dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 menjadi model panutan yang mengutamakan tanggung jawab pelayanan demi kepentingan terbaik pasien yang dilibatkan dalam proses pendidikan profesi dan penelitian pada setiap rumah sakit pendidikan, rumah sakit jejaring dan wahana pendidikan lainnya. Urgensi perlunya pengaturan khusus tentang dosen klinis : - Asal institusi induk dosen beragam dan bukan dari PT - Tugas utama dan tanggung jawab utama berbeda dari pengakuan yang diberikan oleh FK

176

Pasal 26

Dihapus

177

Dalam melaksanakan tugas keprofesian, dosen klinis

Dihapus

4 April 2013

Status dosen klinis disamakan dengan dosen, sehingga Page 22

wajib: 178

a.

mengikuti sertifikasi dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dihapus

179

b.

melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian; c. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; d. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi; e. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik, atau latar belakang sosioekonomi Mahasiswa Kedokteran dalam pembelajaran; f. menjunjung tinggi peraturan perundangundangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan g. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Dihapus

185

Pasal 27

Pasal 24

186

Warga negara asing yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi akademis ilmu kedokteran atau ilmu kedokteran gigi dapat menjadi pendidik tamu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

187

Paragraf 2 Tenaga Kependidikan

Tetap

188

Pasal 28

Pasal 25

180

181

182

183

184

4 April 2013

Dihapus

Dihapus

kewajibannya mengikuti aturan dosen (tidak perlu diatur khusus) Status dosen klinis disamakan dengan dosen, sehingga kewajibannya mengikuti aturan dosen (tidak perlu diatur khusus) Status dosen klinis disamakan dengan dosen, sehingga kewajibannya mengikuti aturan dosen (tidak perlu diatur khusus) Status dosen klinis disamakan dengan dosen, sehingga kewajibannya mengikuti aturan dosen (tidak perlu diatur khusus) Status dosen klinis disamakan dengan dosen, sehingga kewajibannya mengikuti aturan dosen (tidak perlu diatur khusus)

Dihapus

Status dosen klinis disamakan dengan dosen, sehingga kewajibannya mengikuti aturan dosen (tidak perlu diatur khusus)

Dihapus

Status dosen klinis disamakan dengan dosen, sehingga kewajibannya mengikuti aturan dosen (tidak perlu diatur khusus) Status dosen klinis disamakan dengan dosen, sehingga kewajibannya mengikuti aturan dosen (tidak perlu diatur khusus) Penyesuaian nomor pasal

Dihapus

Warga negara asing yang mempunyai kompetensi dan Perbaikan redaksional, konsistensi istilah kualifikasi akademis ilmu kedokteran atau ilmu kedokteran gigi dapat menjadi dosen tamu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Page 23

189

190

(1)

Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dibantu oleh Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2)

Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pegawai negeri dan/atau nonpegawai negeri.

Tetap

Dihapus Tetap

191

(1) Tenaga Kependidikan nonpegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh pemimpin Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

192

Pasal 29

Dihapus Tetap

193

Tenaga Kependidikan bertugas membantu penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran di Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi,Rumah Sakit Pendidikan, dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran.

Dihapus

195

Bagian Ketujuh Standar Nasional Pendidikan Kedokteran

Tetap

196

Pasal 30

Pasal 26

197

(1)

Standar Nasional Pendidikan Kedokteran disusun oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi bersama dengan asosasi rumah sakit pendidikan dan organisasi profesi untuk menjamin mutu Pendidikan Kedokteran.

Tenaga Kependidikan nonpegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh pemimpin Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(1) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun secara bersama oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, asosasi rumah sakit pendidikan dan organisasi profesi.

sudah diatur pada UU No.12/2012 pasal 70 (12/6)

Perubahan rumusan (12/6)

(12/6) sudah diintegrasikan pada pasal 25 ayat (1)

Penyesuaian nomor pasal Perbaikan rumusan, mengacu pada UU No.12/2012 pasal 54

Penjelasan : Standar Nasional Pendidikan Kedokteran merupakan rujukan 4 April 2013

Page 24

198

(2) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

199 200

201

Pasal 31

204

Dihapus

b. program pendidikan profesi.

b. pendidikan profesi.

(2) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (3) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: atas: a. program Sarjana Kedokteran dan program Tetap Sarjana Kedokteran Gigi;

205

b. program magister; dan

Tetap

206 207

c. program doktor

Tetap

208

Perbaikan redaksional, konsistensi istilah Perbaikan redaksional, penyesuaian nomor ayat

Perbaikan redaksional, penyesuaian nomor ayat (3) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (4) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: atas: a. program pendidikan dokter dan dokter a. program profesi dokter dan dokter gigi; dan Perbaikan redaksional, konsistensi istilah gigi; dan

209

210

Diintegrasikan dengan pasal 26

(1) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (2) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagaimana Perbaikan redaksional, penyesuaian nomor pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dimaksud dalam ayat (1) mengatur standar untuk: mengatur standar untuk: a. program pendidikan akademik; dan a. pendidikan akademik; dan Perbaikan redaksional, konsistensi istilah

202 203

untuk pengembangan Standar Pendidikan Profesi Dokter/Dokter Gigi Indonesia dan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis-Subspesialis/Dokter Gigi SpesialisSubspesialis Indonesia yang disahkan oleh KKI Tetap

b. program pendidikan dokter spesialis- b. program dokter spesialis-subspesialis dan program dokter Perbaikan redaksional, konsistensi istilah subspesialis dan program pendidikan gigi spesialis-subspesialis. dokter gigi spesialis-subspesialis. (5) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagaimana

(4) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit memuat: sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:

4 April 2013

Perbaikan redaksional, penyesuaian nomor ayat

Page 25

211

a. standar isi, proses, kompetensi lulusan dokter dan dokter gigi, Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, Pendidik, Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan;

212

a. standar kompetensi lulusan, standar isi, proses, Rumah Perbaikan rumusan Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, Dosen, Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, Lex specialist dari standar nasional pendidikan yang diatur pembiayaan, dan penilaian; pada UU No.20/2003 pasal 35

b. Standar Penelitian

Penambahan substansi baru, disesuaikan dengan UU No.12/2012 pasal 54 ayat (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengadian kepada masyarakat

213

c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat


214

b. penilaian program pendidikan dokter dan dokter gigi yang harus ditingkatkan secaraberencana dan berkala;

215

c. standar kontrak kerja sama antara Rumah Sakit Pendidikan dan mahasiswa kedokteran program pendidikan dokter dan dokter gigi;

216

d. pengembangan Kurikulum, Pendidik, Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan; dan

4 April 2013

DihapusTetap

d. standar kontrak kerja sama antara Rumah Sakit Pendidikan dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan kedokteran ; Dihapus

Sudah diintegrasikan pada ayat 5 huruf a (12/6)

Perbaikan rumusan dan penyesuaian urutan huruf

Aturan ini bukan standar, diintegrasikan pada aturan terkait kurikulum

Page 26

217

218

219

220

e. pemantauan dan pelaporan pencapaian program pendidikan dokter dan dokter gigi dalam rangka penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.

e. standar pemantauan dan pelaporan pencapaian program Perbaikan rumusan profesi dokter dan dokter gigi dalam rangka penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.

(5) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat: a. standar isi, proses, kompetensi lulusan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialissubspesialis, Rumah Sakit Pendidikan, Pendidik, Tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan;

(6) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit memuat:

a. standar kompetensi lulusan, standar isi, proses, Rumah Perbaikan rumusan Sakit Pendidikan, Dosen, Tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian; Lex specialist dari standar nasional pendidikan yang diatur pada UU No.20/2003 pasal 35

b. penilaian program pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialissubspesialis yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala;

221

Perbaikan redaksional, penyesuaian nomor ayat

Dihapus Tetap

b. Standar Penelitian

Diintegrasikan pada ayat 6 huruf a (21/6)


222

c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat


223

224

d. standar kontrak kerja sama antara Rumah Sakit Penambahan substansi baru Pendidikan dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan kedokteran c. standar kontrak kerja sama antara Rumah e. standar kontrak kerja antara Rumah Sakit Pendidikan Perbaikan redaksional,

4 April 2013

Page 27

Sakit Pendidikan dan mahasiswa kedokteran dengan mahasiswa program dokter spesialis-subspesialis konsistensi istilah dan penyesuaian urutan huruf program pendidikan dokter spesialis- dan dokter gigi spesialis-subspesialis; subspesialis dan dokter gigi spesialissubspesialis; 225

d. pengembangan Kurikulum, Pendidik, Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan;

Dihapus

Aturan ini bukan standar, akan diintegrasikan pada aturan terkait kurikulum

226

e. pengembangan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran, pemantauan dan pelaporan pencapaian program pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialissubspesialis dalam rangka penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan; dan

Dihapus

Diintegrasikan pada ayat (7), DIM 228

227

f.

standar pola pemberian insentif untuk mahasiswa kedokteran program pendidikan dokter spesialis-spesialis atau dokter gigi spesialis-subspesialis atas kinerjanya sebagai pemberi pelayanan kesehatan.

228

f. standar pola pemberian insentif untuk mahasiswa Perbaikan redaksional, konsistensi istilah program dokter spesialis-subspesialis atau dokter gigi spesialis-subspesialis atas kinerjanya sebagai pemberi pelayanan kesehatan. (7) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagaimana Penambahan substansi baru dimaksud pada ayat (1) ditinjau dan dievaluasi secara berkala (8) Peninjauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perkembangan dunia

229

Bagian Kedelapan Kurikulum

230

Pasal 32

231

(1)

4 April 2013

Tetap

Pasal 27


Kurikulum dikembangkan oleh Fakultas (1) Kurikulum dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran dan Perbaikan rumusan Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi sesuai dengan peraturan Disesuaikan dengan UU No.12/12 pasal 36 tentang kurikulum dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan perundang-undangan program profesi Kedokteran.

Page 28

Penjelasan :  Kurikulum program profesi dokter/dokter gigi mengacu pada Standar Pendidikan Profesi Dokter/Dokter Gigi  Kurikulum program dokter spesialis-subspesialis/dokter gigi spesialis-subspesialis mengacu pada Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis-Subspesialis/Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis 232

(2)

233

234

235

236

Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diarahkan untuk menghasilkan Dokter dan Dokter Gigi dalam rangka: a. pemenuhan kompetensi lulusan untuk melakukan pelayanan kesehatan di tingkat primer; b. pemenuhan kompetensi khusus sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah tertentu.

c.

(3)

237

4 April 2013

Tetap

Berlaku untuk dokter/dokter gigi dan dokter spesialissubspesialis/ dokter gigi spesialis-subspesialis

Tetap Tetap

Penjelasan : Yang dimaksud dengan kompetensi khusus adalah kompetensi di luar kompetensi inti yang sesuai dengan misi khusus/unggulan Perguruan Tinggi, antara lain kedokteran perkotaan, kesehatan populasi/komunitas, pendekatan kesehatan holistik, kedokteran forensik, kedokteran militer pemenuhan kebutuhan Dokter dan Dokter Tetap Gigi sebagai pendidik, peneliti, dan pengembang ilmu.

Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kemajuan ilmu kedokteran dan/atau ilmu kedokteran gigi, muatan lokal, dan potensi daerah, untuk memenuhi kebutuhan Dokter dan Dokter Gigi. Pasal 33

Tetap

Pasal 28


Page 29

238

Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi wajib melaksanakan Kurikulum berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

Tetap

239

Bagian Kesembilan Mahasiswa Kedokteran

Tetap

240

Paragraf 1 Calon Mahasiswa Kedokteran

Tetap Penerimaan Mahasiswa Baru

241

Pasal 34

Pasal 29

242

243

244

245

246

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

4 April 2013

Perubahan redaksional, disesuaikan dengan UU No.12/2012 pasal 73-74 tentang penerimaan mahasiswa baru Penyesuaian nomor pasal

(1) Calon Mahasiswa kedokteran harus lulus seleksi Calon mahasiswa kedokteran harus lulus seleksi penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangpenerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan undangan. perundang-undangan.

Perbaikan redaksional, konsistensi istilah (12/6)

(2) Selain lulus seleksi penerimaan sebagaimana dimaksud Selain lulus seleksi penerimaan sebagaimana pada ayat (1), calon Mahasiswa harus lulus tes bakat dan tes dimaksud pada ayat (1), calon mahasiswa kepribadian. kedokteran harus lulus tes bakat dan tes kepribadian.


Seleksi penerimaan calon mahasiswa kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjamin adanya kesempatan bagi calon Mahasiswa Kedokteran dari daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya, kesetaraan gender, dan kondisi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

(3) Seleksi penerimaan calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjamin adanya kesempatan bagi calon Mahasiswa dari daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya, kesetaraan gender, dan kondisi masyarakat yang berpenghasilan rendah.


(4) Seleksi penerimaan calon Mahasiswa sebagaimana Perbaikan redaksional, konsistensi istilah Seleksi penerimaan calon mahasiswa dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui jalur khusus. kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui jalur khusus. Seleksi penerimaan calon mahasiswa kedokteran melalui jalur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk menjamin pemerataan penyebaran lulusan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

(5) Seleksi penerimaan calon Mahasiswa melalui jalur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk menjamin pemerataan penyebaran lulusan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Page 30

Indonesia. 247

(6) Seleksi

penerimaan calon mahasiswa (6) Seleksi penerimaan calon Mahasiswa sebagaimana Perbaikan redaksional kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri.

248 249

Pasal 35 (1) Dokter atau dokter gigi dapat mengikuti seleksi penerimaan program pendidikan dokter spesialis

Pasal 30


(1) Dokter atau dokter gigi dapat mengikuti seleksi Perbaikan redaksional, konsistensi istilah penerimaan mahasiswa program dokter spesialis/dokter gigi spesialis

Penjelasan : Mahasiswa program dokter spesialis/dokter gigi spesialis disebut residen 250

251 252

253 254

(2) Dokter atau dokter gigi yang akan mengikuti seleksi penerimaan program pendidikan dokter spesialis a. memiliki surat tanda registrasi; dan b. mempunyai pengalaman klinis di fasilitas pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, atau kepulauan terdepan. Pasal 36 (1)

Seleksi penerimaan program pendidikan dokter spesialis-subspesialis atau dokter gigi spesialissubspesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memperhatikan prinsip afirmatif, transparan, dan berkeadilan.

(2) Dokter atau dokter gigi yang akan mengikuti seleksi Perbaikan redaksional, konsistensi istilah penerimaan mahasiswa program dokter spesialis/dokter gigi spesialis: tetap tetap

Pasal 31


Perbaikan redaksional, (1) Seleksi penerimaan mahasiswa program dokter konsistensi istilah dan penyesuaian nomor pasal spesialis-subspesialis atau dokter gigi spesialissubspesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) memperhatikan prinsip afirmatif, Asas afirmasi disesuaikan dengan RUU 9 april 2013 (pasal 3 transparan, dan berkeadilan. huruf h) Yang dimaksud dengan asas “afirmasi” adalah adanya keberpihakan kepada daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, pulau terluar, kesamaan gender, generasi penerus, masyarakat rentan, masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu, masyarakat rendah status kesehatannya maupun

4 April 2013

Page 31

tinggi risiko kesehatannya akibat kondisi struktural ataupun akibat bencana. 255

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi penerimaan program pendidikan dokter spesialis-subspesialis atau dokter gigi spesialissubspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

256

Paragraf 2 Mahasiswa Warga Negara Asing

257 258

259

260

261

262

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi penerimaan mahasiswa program dokter spesialis-subspesialis atau dokter gigi spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 37

(1)

(2)

(3)

Pasal 32


Penyesuaian sistematika, penambahan paragraf Merujuk pada UU No.12/2012 pasal 75 tentang mahasiswa asing Penyesuaian nomor pasal

(1) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa sesuai Perbaikan redaksional, konsistensi istilah Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa Perbaikan redaksional, konsistensi istilah Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat memperhatikan kuota yang ditetapkan oleh Menteri. (1) dengan memperhatikan kuota yang ditetapkan oleh Menteri. Warga negara asing yang menjadi Mahasiswa Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi.

(4) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar seluruh biaya pendidikan.

(3) Warga negara asing yang menjadi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi.


Tetap

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai calon mahasiswa (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai calon mahasiswa warga Perbaikan rumusan, menyesuaikan dengan UU No.12/2012 kedokteran warga negara asing sebagaimana negara asing sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) pasal 75 ayat (3) dimaksud dalam pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah. Saat ini sedang disusun Permen tentang mahasiswa asing Tetap (untuk PTN dan PTS)

4 April 2013

Page 32

263

Paragraf 2 Mahasiswa Kedokteran

Dihapus

264

Pasal 38

Dihapus

265

(1)

Mahasiswa Kedokteran terdiri atas:

Dihapus

Substansi sudah diatur pada pasal 6 ayat (2)

266

a. mahasiswa kedokteran program pendidikan akademik

Dihapus


267

b. mahasiswa kedokteran program pendidikan profesi

Dihapus


Dihapus


Dihapus


Dihapus Dihapus Dihapus

Substansi sudah diatur pada pasal 6 ayat (3) Substansi sudah diatur pada pasal 6 ayat (3) Substansi sudah diatur pada pasal 6 ayat (4)

Dihapus


Dihapus


268

(2)

269 270 271 272

(3)

273 274

Mahasiswa kedokteran program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. mahasiswa program pendidikan dokter dan dokter gigi; dan b. mahasiswa program pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis.

275

Paragraf 3 Hak dan Kewajiban Mahasiswa

276 277 278

Mahasiswa kedokteran program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. mahasiswa program sarjana kedokteran dan program sarjana kedokteran gigi; b. mahasiswa program magister; dan c.mahasiswa program doktor.

Pasal 39 (1)

4 April 2013

Tetap

Pasal 33

Setiap Mahasiswa Kedokteran berhak: (1) Setiap Mahasiswa berhak: a. memperoleh pelindungan hukum dalam Tetap mengikuti proses belajar-mengajar, baik di Fakultas Kedokteran atau Fakultas

Penyesuaian nomor pasal Perbaikan redaksional, konsistensi istilah

Page 33

279

b.

280

281

Kedokteran Gigi maupun di Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran; memperoleh insentif di Rumah Sakit b. memperoleh insentif di Rumah Sakit Pendidikan bagi Pendidikan bagi mahasiswa program mahasiswa program dokter spesialis-subspesialis dan dokter pendidikan dokter spesialis-subspesialis gigi spesialis-subspesialis; dan dan dokter gigi spesialis-subspesialis; dan

c. memperoleh waktu istirahat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;

282

(2)

Setiap Mahasiswa Kedokteran wajib: a. mengembangkan potensi dirinya secara aktif sesuai dengan metode pembelajaran;

283

b.

284

285

286

287

(3)

4 April 2013

d.

mengikuti tata tertib yang berlaku di lingkungan Fakultas kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Pendidikan, dan Wahana Pendidikan Kedokteran; dan

e.

menghormati hak keselamatan pasien

dan

menjaga

Penjelasan : Yang dimaksud dengan insentif adalah imbalan dalam bentuk materi yang diberikan oleh RS atas jasa pelayanan medis yang dilakukan sesuai kompetensinya

Tetap

Penjelasan : Jumlah jam kerja di di rumah sakit sama disesuaikan dengan standar dengan memperhatikan keselamatan diri dan pasien (2) Setiap Mahasiswa sekurang-kurangnya berkewajiban : Perbaikan redaksional, konsistensi istilah Dihapus Tetap

a. Tetap

sudah diatur pada UU No.12/2012 pasal 13, dimana Mahasiswa sebagai anggota civitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri sudah diatur, tercakup pada norma standar nasional pendidikan kedokteran Perbaikan redaksional, perubahan urutan huruf

b. Tetap

Perbaikan redaksional, perubahan urutan huruf

c. Tetap

Perbaikan redaksional, perubahan urutan huruf

mengikuti seluruh rangkaian Pendidikan Kedokteran;

c. menjaga etika profesi dan etika rumah sakit serta disiplin praktik kedokteran;


Dihapus Tetap

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban kewajiban Mahasiswa Kedokteran sebagaimana Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur (2) diatur dalam Peraturan Menteri. dalam Peraturan Menteri.


Page 34

288 289 290 291

(1) (2)

292 293 294 295 296 297

298

299

Bagian Kesepuluh Tetap Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Pasal 40 Pasal 34 Penyesuaian nomor pasal Mahasiswa Kedokteran dapat memperoleh (1) Mahasiswa dapat memperoleh beasiswa dan/atau Perbaikan redaksional, konsistensi istilah beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan. bantuan biaya pendidikan. Tetap Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari: a. Pemerintah; Tetap b. Pemerintah Daerah; Tetap c.Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Tetap Gigi; dan/atau d. pihak lain. Tetap Pasal 41

(1)

(2)

(3)

300

4 April 2013

Beasiswa yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a diberikan kepada Mahasiswa Kedokteran dengan kewajiban ikatan dinas untuk ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 35 (1) Beasiswa yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a diberikan kepada Mahasiswa dengan kewajiban ikatan dinas untuk ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyesuaian nomor pasal Perbaikan redaksional, penyesuaian nomor pasal dan konsistensi istilah

(2) Beasiswa yang bersumber dari Pemerintah Daerah Beasiswa yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diberikan kepada Mahasiswa dengan kewajiban ikatan dinas ayat (2) huruf b diberikan kepada Mahasiswa untuk di daerahnya. Kedokteran dengan kewajiban ikatan dinas untuk di daerahnya.

Perbaikan redaksional, penyesuaian nomor pasal dan konsistensi istilah

(3) Bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari Bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud Pemerintah dan pemerintah daerah dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) kepada Mahasiswa dengan tanpa kewajiban mengikat. huruf a dan huruf b diberikan kepada Mahasiswa Kedokteran tanpa kewajiban mengikat.

Perbaikan rumusan

(4) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan dengan pertimbangan prestasi dan/atau potensi

Penambahan substansi

Page 35

301

302

(4)

(5)

303 304

305

306

307

Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

akademik, serta dalam rangka memenuhi program afirmasi. (5) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain huruf d diberikan berdasarkan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ditetapkan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 42

(1)

(2)


(2) Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk ikatan diberikan dalam bentuk beasiswa ikatan dinas dinas. atau beasiswa bersyarat.

Perbaikan rumusan

Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan bersyarat.

(4)

Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan (3) Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari: a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah; c. Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi; dan/atau

4 April 2013

Perbaikan redaksional, penyesuaian nomor pasal

(1) Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dapat diberikan Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan dapat kepada Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan untuk diberikan kepada Pendidik dan/atau Tenaga menjamin pemerataan kesempatan memperoleh Kependidikan untuk menjamin pemerataan peningkatan kualifikasi dan kompetensi. kesempatan memperoleh peningkatan kualifikasi dan kompetensi.

(3)

308 309 310

Pasal 36

Perbaikan redaksional, penyesuaian nomor pasal

Dihapus

Frasa beasiswa bersyarat dihapus, karena sama dengan beasiswa ikatan dinas Sudah diatur, tercakup pada ayat (2)

Tetap Tetap Tetap

Page 36

311 312 313

314

d.

Pasal 43 Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 diatur dalam Peraturan Pemerintah Bagian Kesebelas Lulusan

315 316

pihak lain.

Pasal 44 (1)

319

320

Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 diatur dalam Peraturan Menteri.Presiden Tetap Uji kompetensi Pasal 38

(1) Dalam rangka menyelesaikan program profesi dokter Dalam rangka menyelesaikan Pendidikan atau dokter gigi, Mahasiswa harus lulus uji kompetensi Kedokteran, Mahasiswa Kedokteran wajib yang bersifat nasional sebelum mengangkat sumpah mengikuti uji kompetensi yang bersifat nasional sebagai dokter atau dokter gigi. sebelum dinyatakan lulus dan mengangkat sumpah sebagai dokter atau dokter gigi.

317 318

Tetap Pasal 37

(2) Mahasiswa yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. (3) Tetap

(2)

Sumpah sebagai dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumpah yang lafalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(3)

Uji kompetensi dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan organisasi profesi yang mempunyai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dimaksud pada ayat (3) diatur dengan dengan Peraturan Menteri.

4 April 2013

(4) Uji kompetensi dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan organisasi profesi.


Perbaikan rumusan Penyesuaian nomor pasal Perbaikan rumusan Lulusan akan mendapatkan sertifikat profesi (menggantikan ijazah profesi, dari PT) dan sertifikat kompetensi (dari kolegium) *serprof berlaku seumur hidup *serkom berlaku 5 tahun Penambahan substansi baru Menyesuaikan dengan UU No.12/2012 pasal 43 Penyesuaian nomor pasal

Perbaikan rumusan

Perbaikan redaksional, penyesuaian nomor pasal dan ayat

Page 37

Peraturan Menteri. 321 322

323

324

325

326

Pasal 45

(1)

(2)

Dihapus Mahasiswa Kedokteran yang telah mengangkat sumpah sebagai dokter atau dokter gigi Perubahan rumusan : sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Mahasiswa Kedokteran yang telah mengangkat sumpah wajib melaksanakan ikatan dinas atau sebagai dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud mengikuti penempatan kerja sementara. dalam Pasal 44 ayat (1) wajib melaksanakan ikatan dinas atau mengikuti penempatan kerja sementara. Dihapus Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi dokter dan dokter gigi yang menerima beasiswa selama mengikuti Pendidikan Kedokteran.

(3)

Kewajiban mengikuti penempatan kerja sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi lulusan perguruan tinggi yang menerima subsidi.

(4)

Kewajiban mengikuti penempatan kerja sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi dokter atau dokter gigi yang akan menjadi dosen biomedis, dosen bioetika/humaniora kesehatan, dosen kedokteran komunitas/kesehatan masyarakat, peneliti, atau anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Republik Indonesia.

(5)

Kewajiban penempatan kerja sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan/atau pemenuhan distribusi dokter atau dokter gigi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4 April 2013

Dihapus

Penyesuaian nomor pasal Sudah tercakup, diatur pada pasal 34-37 Setuju dengan rumusan baru (13/6)

Sudah tercakup, diatur pada pasal 34-37

Dihapus


Dihapus Tetap


Dihapus


Rumusan baru : Kententuan mengenai kewajiban penempatan kerja sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Page 38

327 328

329

330

Pasal 46

(1)

Mahasiswa program pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialissubspesialis wajib mengikuti uji kompetensi dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis bersifat nasional dalam rangka memberi pengakuan pencapaian kompetensi profesi dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis.

(2)

Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan organisasi profesi yang mempunyai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

331

Bagian Kedua Belas

332 333

334

Pasal 47 (1)

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

(2)

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. maksud dan tujuan; b. ruang lingkup; c.hak dan kewajiban; dan

335 336 337 4 April 2013

Pasal 39 (1) Mahasiswa program dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis harus mengikuti uji kompetensi dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis bersifat nasional dalam rangka memberi pengakuan pencapaian kompetensi profesi dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis.


Tetap

Dihapus

Tetap Kerja Sama Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi dan Wahana Pendidikan Kedokteran Lainnya Dihapus

Sudah diatur pada standar pendidikan dokter spesialissubspesialis/ dokter gigi spesialis-subspesialis

Perbaikan rumusan Diintegrasikan pada pasal 10

Dihapus

Diintegrasikan pada pasal 10

Dihapus

Diintegrasikan pada pasal 10

Dihapus Dihapus Dihapus

Diintegrasikan pada pasal 10 Diintegrasikan pada pasal 10 Diintegrasikan pada pasal 10 Page 39

338 339

d. (3)

340 341

342

343

344

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 48

(1)

Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi hanya dapat bekerja sama dengan 1 (satu) Rumah Sakit Pendidikan Utama.

(2)

Dalam hal menyelenggarakan program pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dapat bekerja sama paling banyak dengan 2 (dua) Rumah Sakit Pendidikan Utama.

(3)

Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dapat bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi dan/atau Rumah Sakit Pendidikan Satelit.

(4)

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan rumah sakit milik swasta, rumah sakit milik Pemerintah Daerah, rumah sakit milik kementerian lain, dan rumah sakit milik lembaga pemerintah non kementerian.

345 346

kewenangan dan tanggung jawab.

Pasal 49

(1)

4 April 2013

Rumah Sakit Pendidikan dan/atau rumah sakit gigi dan mulut yang dimiliki Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi dapat menjadi Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi yang bersangkutan sesuai

Dihapus Dihapus

Diintegrasikan pada pasal 10 Diintegrasikan pada pasal 10

Pasal 40


Tetap

Tetap

Tetap

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat Perbaikan rumusan dilakukan dengan rumah sakit milik swasta, rumah sakit milik Pemerintah Daerah dan rumah sakit milik instansi Contoh : pemerintah lainnya RS milik Polri/TNI, RS militer termasuk kategori RS milik instansi pemerintah lainnya Pasal 41


Tetap

Page 40

dengan peraturan perundang-undangan. 347

348

349

(2)

Rumah Sakit Pendidikan Utama hanya dapat bekerja sama dengan 1 (satu) Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi sebagai rumah sakit pendidikan utamanya.

(3)

Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rumah Sakit Pendidikan Utama dapat menjadi Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi dan/atau Rumah Sakit Pendidikan Satelit bagi Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi lainnya.

(4)

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terintegrasi.

350

Tetap

Tetap Penjelasan : Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dan Rumah Sakit Pendidikannya menjadi satu kesatuan sistem kesehatan Tetap

(5) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa integrasi fungsional di bidang manajemen dan/atau integrasi struktural Pasal 42

351

Pasal 50

352

Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dalam perjanjian kerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan berhak:

Tetap

353

a.

Tetap

354

memperoleh fasilitas peralatan Pendidikan Kedokteran sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran dan/atau kedokteran gigi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran, dan kebutuhan masyarakat berdasarkan fungsi dan kualifikasinya untuk ditempatkan dan digunakan sebagai fasilitas pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan Kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. memperoleh dukungan untuk penelitian

4 April 2013



Tetap Page 41

kedokteran dan/atau kedokteran gigi di rumah sakit yang ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran. 355

Pasal 51

Pasal 43


356

Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi Perjanjian kerja sama antara Fakultas Kedokteran dan Perbaikan redaksional dalam perjanjian kerja sama dengan Rumah Sakit Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan Pendidikan wajib: paling sedikit memuat :

357

a.

358

mengirimkan Mahasiswa Kedokteran melakukan pembelajaran,penelitian pelayanan di Rumah Sakit Pendidikan dengan daya dukung dan daya tampung sakit tersebut; dan b. membayar biaya yang diperlukan mengikuti pendidikan di Rumah Pendidikan.

359

untuk dan sesuai rumah

a. Kewajiban Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi mengirimkan Mahasiswa Kedokteran untuk melakukan pembelajaran,penelitian dan pelayanan di Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung rumah sakit tersebut; dan dalam b. berkontribusi mendanai pendidikan di Rumah Sakit Sakit Pendidikan.

Pasal 52

360

Rumah Sakit Pendidikan dalam perjanjian kerja sama dengan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Kedokteran berhak menentukan jumlah Mahasiswa Kedokteran yang dapat melakukan pembelajaran, penelitian danpelayanandi Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung.

361

Pasal 53

362

Rumah Sakit Pendidikan dalam perjanjian kerja sama dengan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Kedokteran wajib: a. Membina sistem rujukan di antara rumah sakit jejaring dan Wahana Pendidikan Kedokteran dalam rangka proses pendidikan; b. Membina perilaku dan etika Mahasiswa

363

364

4 April 2013

Pasal 44

Perbaikan rumusan, Perubahan semantik, tidak mengubah substansi

Perbaikan rumusan


Rumah Sakit Pendidikan dalam perjanjian kerja sama dengan Perbaikan rumusan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Kedokteran bersama-sama mengatur tentang dosen, proses pendidikan kedokteran, jumlah mahasiswa pada setiap jenjang dan program yang dapat melakukan pembelajaran, penelitian danpelayanan di Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung. Pasal 45 Penyesuaian nomor pasal Tetap

Tetap

Tetap Page 42

365

Kedokteran, termasuk memberikan sanksi disiplin bagi pelanggarnya; dan c. Menerapkan prinsip atau konsep tata kelola klinis dan keselamatan pasien serta mengajarkannya kepada Mahasiswa Kedokteran.

366

367 368

369

Pasal 54

372

373

d. Bersama dengan Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi mengembangkan kompetensi dosen sebagai pendidik dan profesional klinis. Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 10, 40,41, 42, 43, 44 Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 44 dan 45 diatur dalam Peraturan Pemerintah. ayat (3), Pasal 46 ayat (2), Pasal 48, dan Pasal 49 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Ketiga Belas Tetap Penelitian

370 371

Tetap

Pasal 55

(1)

Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi wajib melaksanakan penelitian ilmu biomedis, ilmu kedokteran gigi dasar, ilmu kedokteran klinis, ilmu kedokteran gigi klinis, ilmu bioetika/humaniora-kesehatan, ilmu kedokteran komunitas/kesehatan masyarakat yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu kedokteran dan/atau ilmu kedokteran gigi.

(2)

Penelitian kedokteran dan kedokteran gigi yang menggunakan manusia dan hewan percobaan sebagai subjek penelitian harus memenuhi lolos kaji etik.

(3)

Penelitian kedokteran dan kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

4 April 2013

Pasal 47




Tetap

Tetap

Tetap

Page 43

peraturan perundangan-undangan. 374

Bagian Keempat Belas Penjaminan Mutu

Tetap

375

Pasal 56

Pasal 48

376

377

378

379

380

381

(1)

Sistem penjaminan mutu penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2)

Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu.

(3)

Pengembangan sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara internal dan eksternal.

(4)

Sistem penjaminan mutu secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui evaluasi diri dan audit akademik yang dilakukan unit penjaminan mutu institusi.

(5)

Sistem penjaminan mutu secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh lembaga akreditasi Pendidikan Kedokteran yang diakui oleh Pemerintah.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

382 383 4 April 2013

BAB III

Tetap

Penyesuaian nomor pasal Aturan perundangan mengacu pada UU 12/2012 pasal 51-53

Dihapus

Sudah diatur, tercakup pada ayat (1)

Dihapus


Dihapus


Dihapus


(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu pendidikan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Perbaikan rumusan

Tetap Pendanaan dan Standar Satuan Biaya Pendidikan

Perubahan redaksional Page 44

Kedokteran 384

Bagian kesatu


385

Pendanaan Pendidikan Kedokteran


386

Pasal 57

Pasal 49


387

Pendanaan dan Satuan Biaya Pendidikan Kedokteran (1) Pendanaan Pendidikan Kedokteran menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Pendidikan, dan masyarakat.

Dihapus


389

(2) Pendanaan Pendidikan Kedokteran yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Tetap

390

(3) Pendanaan Pendidikan Kedokteran yang menjadi tanggung jawab Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan pada ayat (1) diperoleh dari kerja sama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tetap

391

(4) Pendanaan Pendidikan Kedokteran yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk: a. hibah; b. zakat; c. wakaf; d. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tetap

388

4 April 2013

Tetap

Page 45

392 393

394

Pasal 58

(1)

Biaya investasi untuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi milik Pemerintah menjadi tanggung jawab Menteri.

(2)

Biaya investasi untuk Rumah Sakit Pendidikan milik Pemerintah menjadi tanggung jawab Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

395 396

397

398

399

Pasal 59

(1)

Biaya investasi, biaya operasional, dan biaya perawatan di Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan yang dikelola oleh swasta menjadi tanggung jawab penyelenggara.

(2)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan yang dikelola oleh swasta.

(3)

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan.

(4) Bantuan pendanaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

400 4 April 2013

Pasal 60

Pasal 50


Tetap

Tetap

Pasal 51


Tetap

Tetap

Dihapus Tetap

sudah terakomodir pada pasal 56 ayat (1)

Dihapus Tetap

sudah terakomodir pada pasal 56 ayat (1)

Pasal 52

Penyesuaian nomor pasal Page 46

401

402

403

(1)

Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi wajib menentukan dan menyampaikan secara transparan satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya perawatan, serta melaporkannya kepada Menteri melalui pemimpin perguruan tinggi.

(2)

Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan menetapkan besaran biaya Pendidikan Kedokteran bagi Mahasiswa Kedokteran warga negara asing dan melaporkannya kepada Menteri melalui pemimpin perguruan tinggi.

(3)

Dana Pendidikan Kedokteran diutamakan untuk pengembangan Pendidikan Kedokteran.

(1) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi wajib menentukan dan menyampaikan satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya perawatan secara transparan serta melaporkannya kepada Menteri melalui pemimpin perguruan tinggi.


Tetap

Tetap

404

Bagian Kedua


405

Standar Satuan Biaya Pendidikan Kedokteran


Pasal 53


Pasal 61 406 (1) 407

(2) 408 409

(3)

4 April 2013

(1) Menteri menetapkan standar satuan biaya operasional Menteri menetapkan standar satuan biaya Pendidikan Kedokteran yang diberlakukan untuk semua operasional Pendidikan Kedokteran secara perguruan tinggi penyelenggara pendidikan kedokteran, periodik sesuai dengan ketentuan peraturan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. (2) Penetapan biaya Pendidikan Kedokteran yang Penetapan biaya Pendidikan Kedokteran yang ditanggung Mahasiswa untuk semua perguruan tinggi ditanggung Mahasiswa Kedokteran harus penyelenggara pendidikan kedokteran harus dengan dengan persetujuan Menteri. persetujuan Menteri. Dihapus Biaya Pendidikan Kedokteran yang ditanggung Mahasiswa Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di perguruan tinggi negeri paling tinggi sama dengan biaya pendidikan program

Perbaikan rumusan, Lex specialist UU No.12/2012, pasal 88 (diberlakukan untuk semua PTN & PTS)

Perbaikan rumusan

Sudah diatur pada UU No.12/2012 pasal 88

Page 47

pendidikan yang serumpun. 410

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

411

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional Pendidikan Kedokteran yang diberlakukan untuk semua perguruan tinggi penyelenggara pendidikan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Tetap DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 62

Bagian Kesatu Dukungan Pemerintah Pasal 54

412 413

Perbaikan rumusan


Penyesuaian sistematika Penyesuaian sistematika Penyesuaian nomor pasal

414 415

Pemerintah memfasilitasi program studi kedokteran dan program studi kedokteran gigi untuk mencapai akreditasi kategori tertinggi, baik dalam bentuk sumber daya manusia maupun dalam bentuk infrastruktur.

416 417 418

419

420

Pasal 63 (1)Pemerintah Daerah mendukung penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran yang baik dan bermutu.

Tetap

Bagian Kedua Dukungan Pemerintah Daerah Pasal 55

Penyesuaian sistematika Penyesuaian sistematika Penyesuaian nomor pasal

Tetap

(2)Pemerintah Daerah mendukung pengembangan fungsi Rumah Sakit Pendidikan yang baik dan bermutu.

Tetap

Pasal 64

Pasal 56


421 422

Pemerintah Daerah dapat memberikan beasiswa khusus dan bantuan biaya pendidikan kepada Mahasiswa Kedokteran yang berasal dari daerahnya dan/atau yang mendapat tugas belajar berdasarkan kuota nasional yang diberikan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas

4 April 2013

Tetap

Page 48

Kedokteran Gigi

423

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

424

Pasal 65

425

426

Pasal 57

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.

(2)

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Tetap Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. bantuan pendanaan untuk kemajuan Tetap Pendidikan Kedokteran; b. penyediaan rumah sakit swasta menjadi Tetap Rumah Sakit Pendidikan; c. bantuan pelatihan; Tetap d. bantuan beasiswa untuk Mahasiswa d. bantuan beasiswa untuk Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kedokteran,Pendidik, dan Tenaga Kependidikan; dan/atau Kependidikan; dan/atau e. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan Tetap peraturan perundang-undangan. BAB VI Tetap SANKSI ADMINISTRATIF

428 429 430

431 432

433

Pasal 66 (1)

4 April 2013


Tetap

(1)

427

434

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “beasiswa khusus” adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa kedokteran yang lahir di daerah tertentu, menyelesaikan pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah di daerah kelahirannya, dan setelah lulus dari pendidikan kedokteran kembali ke tempat kelahirannya. Tetap

Pasal 58

(1) Setiap orang atau institusi yang melanggar ketentuan Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal Pasal 28, Pasal 32 ayat (4), Pasal 35 ayat (1-3), Pasal 36 10 ayat (2), Pasal 26 huruf a, Pasal 33, Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 37 Pasal 52 ayat (1) dikenai sanksi ayat (4), Pasal 39 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), administratif. Pasal 51 huruf b, Pasal 56 ayat (2), dan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi


Penyesuaian nomor pasal Perbaikan rumusan, disesuaikan dengan aturan pada pasalpasal sebelumnya

Page 49

administratif. 435 436 437 438 439 440 441 442 443

(2)

(3)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian pembinaan; e. penundaan kenaikan pangkat; f. penurunan pangkat; dan/atau g. pencabutan izin. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Dihapus Tetap Dihapus Tetap Tetap Tetap

444

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Tetap

445

Pasal 67

Pasal 59

446

447

(1)

Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi yang sudah ada sebelum Undang-undang ini diundangkan harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(2)

Program studi kedokteran danprogram studi kedokteran gigiyang sudah ada sebelum Undang-undang ini diundangkan harus menyesuaikan dengan ketentuan UndangUndang ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pasal 68

448 449

Rumah Sakit Pendidikan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini, paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

4 April 2013

Tidak ada aturan sanksi untuk norma Dosen Tidak ada aturan sanksi untuk norma Dosen


Tetap

Tetap

Pasal 60


Tetap

Page 50

450

Pasal 69

Dihapus

451

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perubahan dokter pendidik klinis menjadi dosen klinis, wajib menyesuaikan dengan ketentuan UndangUndang ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak UndangUndang ini diundangkan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 70

Dihapus Tetap

452 453 454

455 456

457 458

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru berdasarkan UndangUndang ini. Pasal 71 Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 2(dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pasal 72 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Sudah diatur pada pasal 23

Tetap Pasal 61


Tetap

Pasal 62


Tetap

Pasal 63


Tetap

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang inidengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 459

Disahkan di Jakarta pada tanggal ...

Tetap

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO 4 April 2013

Page 51

460

BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal ...

Tetap

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

…………… 461

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

4 April 2013

Tetap

Page 52

HASIL KONSINYERING DENGAN PANJA KOMISI X DPR RI H. Century, Juni 2013

Recommend Documents