DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE PROVINSI MALUKU PADA MASA RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2014 – 2015 TANGGAL 8 DESEMBER – 11 DESEMBER 2014 I. PENDAHULUAN A. DASAR KUNJUNGAN KERJA 1. Rapat Intern Komisi VI DPR-RI tanggal 5 November 2014 mengenai Program Kerja Komisi VI DPR-RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014-2015. 2. Surat
Tugas
Nomor:
ST/04/KOM.VI/DPR-RI/XI/2014
mengenai
penugasan perjalanan dinas Kunjungan Kerja Komisi VI DPR-RI pada tanggal 8 sd. 11 Desember 2014 ke Maluku. 3. Rapat Koordinasi Komisi VI DPR-RI tanggal 3 Desember 2014 mengenai rapat koordinasi kunker dengan Para Penghubung Mitra Kerja Komisi VI DPR-RI. B. MAKSUD DAN TUJUAN Laporan
ini
dimaksudkan
untuk
menyampaikan
pokok-pokok
permasalahan sebagai hasil temuan Komisi VI DPR RI yang menyangkut bidang tugasnya selama Kunjungan Kerja ke Provinsi Maluku dalam rangka memenuhi salah satu fungsi Dewan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dengan tujuan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. C. SASARAN DAN OBYEK KUNJUNGAN KERJA Sasaran Kunjungan Kerja dititik beratkan pada aspek:
1. Pengawasan
Pelaksanaan
Peraturan
Perundang-undangan,
khususnya yang berkaitan dengan bidang mitra kerja Komisi VI DPR RI. 2. Pengawasan
terhadap
kinerja
lembaga-lembaga/badan
yang
berada di dalam lingkup mitra kerja Komisi VI DPR RI. 3. Pengawasan terhadap implementasi Public Service Obligation (PSO) dan pelaksanaan subsidi yang dilakukan oleh para Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 4. Pembahasan perkembangan daerah, khususnya yang terkait dengan bidang tugas mitra kerja Komisi VI DPR RI. 5. Memonitor situasi lapangan serta menampung aspirasi yang berkembang berkaitan dengan pengembangan industri, koperasi dan
UKM,
penciptaan
lapangan
kerja,
serta
peningkatan
kesejahteraan masyarakat lokal. Sedangkan obyek yang dikunjungi dan dibahas meliputi: 1. PT. Perum Pegadaian; 2. PT. Pertamina; 3. PT. PLN; 4. Bulog; 5. PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara) Ambon; 6. PTPN XIV; 7. PT. Pupuk Kaltim; 8. PT. Perikanan Nusantara; 9. PT. Pelni; 10. PT. ASDP; 11. PT. Garuda Indonesia; 12. PT. Pelindo IV; 13. Perbankan (Bank Indonesia, BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, BPD Provinsi Maluku); 14. Pasar Tradisional Mardika; 15. UKM Kue tradisional dan tenun.
C. WAKTU DAN ACARA KUNJUNGAN KERJA
JADWAL ACARA KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR-RI KE PROVINSI MALUKU PADA R ESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2014-2015 TANGGAL 8 SD 11 DESEMBER 2014 NO
HARI/TGL
PUKUL
ACARA
KETERANGAN
1.
Senin,
07.15 WIB
Tim berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2 F
Diatur oleh Set. Komisi VI
08.15 WIB
Tim take of dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta menuju Bandara Pattimura dengan Pesawat Garuda Indonesia GA
s.d.a
13.55 WIT
Tiba di Bandara Pattimura, Maluku, istirahat sejenak di VIP Room
Diatur Protokol Pemda
14.30 WIT
ISOMA
15.30 WIT
Tim menuju Hotel Swiss Bell (Check In/Istirahat)
sda
19.00 WIT
Tim menuju kantor Gubernur Maluku
s.d.a
08-12-2014
19.30 – 22.00 WIT
Pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan Gubernur Maluku, didampingi Bupati/ Walikota seluruh Provinsi Maluku, Kepala Dinas Perindustri dan Perdagangan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala BKPMD, dan Kepala KADIN Daerah. (didahului makan malam).
s.d.a
NO
HARI/TGL
PUKUL
2.
Selasa,
06.00 - 08.00 WIT
Sarapan pagi
10.00 – 12.00 WIT
Tim melakukan kunjungan lapangan (on the spot) ke UKM Binaan (Tenun, Kerajinan, dan Makanan Khas) (diakhiri makan siang)
12.00- 13.00 WIT
ISOMA
13.00 – 14.00 WIT
Melakukan kunjungan ke Perum Pegadaian
14.00 – 17.00 WIT
Tim melakukan kunjungan lapangan (on the spot) PT. Pertamina (Persero), Direksi PT. PLN (Persero)
09 -122014
17.00 WIT
3.
Rabu, 10-12-2014
ACARA
KETERANGAN
Diatur oleh Set. Komisi VI
Diatur oleh Protokol Pemda dan instansi terkait
Tim kembali ke Hotel Swiss Bell (istirahat)
s.d.a
19.00 – 21.00 WIT
Pertemuan dengan Para Direksi BUMN Perbankan (Bank Indonesia, BNI, Mandiri, BTN,BRI) dan BPD Prov. Maluku, didahului makan malam
s.d.a
06.00 - 08.00 WIT
Sarapan pagi.
10.00 – 12.00 WIT
Tim melakukan peninjauan ke Bulog tempat penyimpana/gudang beras (masalah Sistem Resi Gudang), Direksi PTPN XIV (Perkebunan), Direksi PT. Pupuk Indonesia dan Direksi Perikanan Nusantara (Persero).
12.00 - 13.00 WIT
Isoma
s.d.a
13.00 – 16.00 WIT
Tim melakukan kunjungan lapangan (on the spot) dan pertemuan dengan Para Direksi PT. PELNI (Persero), PT. ASDP (Persero), dan PT. Industri Kapal Indonesia (Persero).
s.d.a
Tim menuju Hotel Swiss Bell (istirahat)
s.d.a
16.30 WIT
Diatur oleh Set. Komisi VI Diatur oleh Protokol Pemda dan instansi terkait
NO
4.
HARI/TGL
Kamis, 11-12-2014
PUKUL
ACARA
KETERANGAN
19.00 – 21.00 WIT
Pertemuan dengan Direksi PT. Garuda Indonesia (Persero) dan PT.Pelindo IV (Persero), didahului makan malam.
s.d.a
06.00 - 08.00 WIT
Sarapan pagi.
09.00 - 12.00 WIT
Tim melakukan peninjauan ke UKM / pasar tradisional dilanjutkan peninjauan ke Pabrik Pengolahan Ikan Tuna (LOIN Ikan Tuna)
12.00 – 13.00 WIT
Istirahat dan Sholat Dzuhur
s.d.a
13.00 WIT
Tim menuju ke Bandara Pattimura, Maluku
s.d.a
14.40 WIT
Tim take of dari Bandara Pattimura menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta dengan Pesawat Garuda Indonesia GA 641
s.d.a
Diatur oleh Set. Komisi VI Diatur oleh Protokol Pemda dan instansi terkait
D. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA Nama-nama anggota tim Kunker Komisi VI yang mengikuti kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 1. A-465 IR.H. ACHMAD HAFISZ TOHIR 2. A-346 HERI GUNAWAN 3. A-212 NYOMAN DHAMANTRA 4. A-168 JULIARI P. BATUBARA 5. A-289 H. MOHAMMAD SURYO ALAM, Ak, MBA 6. A-287 M. SARMUJI, SE, MSI 7. A-257 EKA SASTRA 8. A-361 MOHAMAD HEKAL, MBA 9. A-354 ABDUL WACHID 10. A-413 HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI 11. A-473 PRIMUS YUSTISIO 12 A-57 SITI MUKAROMAH, S.Ag 13 A-89 H. REFRIZAL 14 A-522 H. MUKHLISIN 15 A-24 H. SLAMET JUNAEDI 16 -DRS. BUDI JATNIKA, MSI 17 -RATU METY MULYANI SARI 18 -DEVI RISNAYANTI 19 -DEWI WURYANDANI, ST, MM 20 -MOHAMMAD IBNU KHALID
Ketua Tim Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Kasubag Setkom Setkom Setkom P3DI PEMBERITAAN
II. ISI LAPORAN A. Indentifikasi Masalah/Data dan Pembahasan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku terus berupaya untuk secara terus-menerus memantapkan percepatan pembangunan yang telah dicapai melalui pengembangan berbagai potensi unggulan. Bila dilihat dari beberapa sektor yang ditangani oleh perusahaan BUMN maka teridentifikasi beberapa permasalahan yang masih dihadapi masih didaerah Provinsi Maluku. a. PT. PERTAMINA (dihadiri oleh GM Marketing Operation Region XIII Muhammad Irfan beserta jajarannya) Wilayah kerja marketing PT pertamina ada 8, salah satunya adalah Marketing operation region VIII yang membawahi 4 provinsi, yaitu papua, papua barat maluku, maluku barat. Dari jumlah BBM yang disalurkan sangat banyak tapi wilayah yang harus disalurkan sangat luas. Bahan bakar yang diterima melalui Depot Wayame berasal dari Balikpapan dan sebagian masih impor. Penggunaan LPG untuk rumah tangga dan usaha menengah (LPG 12
kg)
meningkat
rata-rata 12 %
per tahun dan terjadi
penurunan
penjualan yang cukup signifikan pada penjualan LPG 50 kg di tahun 2013. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian harga LPG 50 kg sesuai dengan harga keekonomian. Perbedaan harga LPG 50 kg dengan harga LPG 12 kg yang sangat signifikan menyebabkan beralihnya konsumen LPG 50 kg ke 12 kg. Kendala yang masih dihadapi yaitu: 1. Faktor geografis yang menyulitkan
Pertamina untuk melakukan
pengiriman BBM ke daerah terpencil, dimana masih terdapat pola distribusi yang menggunakan double handling sehingga tingkat safety yang rendah dan biaya distribusi yang tinggi sehingga perlu untuk menambah kapasitas tangki timbun BBM di terminal BBM, menambah supply point BBM agar dapat mensuplai wilayah lebih luas dan peningkatan
kehandalan
transportir terhadap safety .
alat
angkut
BBM
dan
awareness
2. Keterbatasan pengembangan lembaga penyalur karena terkendala faktor
keekonomian bisnis
sebagai
akibat
tersebarnya
populasi
penduduk dan dalam jumlah yang kecil. Sehingga terdapat beberapa wilayah remote yang sulit untuk didirikan lembaga penyalur. Kesimpulan: -
Menambah supply point BBM dan mengembangkan lembaga penyalur sehingga luas cakupan pelayanan dapat menjangkau semua daerah di Maluku.
b. PT. PLN (dihadiri oleh Direktur Pusat, GM wilayah Maluku dan maluku Utara bapak Ikhsan beserta jajarannya) Sampai saat ini pelanggan PT. PLN untuk wilayah Maluku masih didominasi oleh pelanggan Rumah Tangga. Berdasarkan data sistem AP2T status bulan Oktober, didapatkan bahwa Jumlah pelanggan Rumah Tangga mendominasi keseluruhan pelanggan di Wilayah Maluku sebesar 91,7%. PT PLN telah melakukan sejumlah perencanaan untuk mendukung perluasan area pelayanan dengan program-program perluasan jaringan. Beberapa kendala PT PLN dalam upaya peningkatan suplai tenaga listrik di Maluku adalah sebagai berikut : a. Kondisi Geografis yang terdiri dari pulau dan kepulauan, Jumlah penduduk terbatas, beban listrik rendah dan tidak merata. b. Infrastruktur jalan pada desa-desa yang remote pada umumnya masih sangat terbatas, sangat menyulitkan dalam membangun jaringan listrik. c. Adanya larangan dari Menteri ESDM untuk tidak membangun pembangkit diesel d. Jarak antara desa yang cukup jauh, Interkoneksi sistem 20 kV rawan gangguan, karena melewati hutan e. Transportasi BBM dari depo ke pusat listrik di desa-desa yang remote mahal dan sulit Penduduk di propinsi Maluku sebagian mendapatkan listrik dari NonPLN sebesar 10,33% yang didapatkan dari swasta, pemda setempat, Kementrian ESDM, dan mandiri (swadaya masyarakat). Untuk menekan
produksi pembangkit yang menggunakan BBM dan peningkatan Rasio Elektrifikasi sampai dengan unit terkecil, maka PT PLN telah menggunakan sumber energi alternatif. Sampai dengan saat ini telah beroperasi 10 PLTS di Propinsi Maluku, dan 1 PLTS di Propinsi Maluku Utara, serta 1 Pembangkit Biomass yang berada di Tual. PT PLN melakukan rencana peningkatan pelayanan sebagai langkah untuk menyikapi rencana kenaikan tarif dasar listrik dengan penerapan program-program sebagai berikut : a. Peningkatan pelayanan melalui call centre 123 b. Pelayanan gangguan melalui APKT (Aplikasi Pelayanan Keluhan Terpusat) c. Pelayanan pelanggan melalui AP2T (Aplikasi Pelayanan Pelanggan Secara Terpusat) d. Meningkatkan keandalan pembangkit & jaringan e. Optimalisasi & eksplorasi pembangkit terbarukan f. Mendorong
Investor
untuk
membangun
pembangkit
energi
terbarukan dengan skema IPP (PLTMG, PLTM, PLTS, PLTP, & PLT Biomas) Kesimpulan: Strategi yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi kendala yang dihadapi: - Melakukan optimalisasi & eksplorasi pembangkit terbarukan - Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk membangun kelistrikan sebagaimana tertuang dalam UU No. 30 tahun 2009 - Melakukan koordinasi dengan Pertamina untuk mendirikan Depo di Kabupaten. c. PERUM BULOG Operasional Divre Maluku & Malut meliputi dua provinsi yakni provinsi Maluku (2 kota, 9 kabupaten) dan provinsi Maluku Utara (2 kota, 8 kabupaten), memiliki 13 unit gudang yang terletak di Kota Ambon (GBB Galala, GBB Air Salobar), Kabupaten Maluku Tengah (GSP Tulehu), Kabupaten Buru (GBB Mako), Kota Tual (GBB Tual), Kota Ternate (GBB Tabahawa & Marikurubu), Kabupaten Halmahera Utara (GBB Tobelo).
Operasional Perum Bulog Divre Maluku sebagian besar melayani pendistribusian Raskin dan lainnya adalah penyaluran beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Golongan anggaran (TNI, Sosial, KumHAM dll). Disamping melakukan penyaluran beras, Perum Bulog Divre Maluku juga melakukan pengadaan beras lokal yang saat ini hanya dilakukan di sentra produksi padi di Mako Kab. Buru Provinsi Maluku. Meskipun wilayah kerja Divre Maluku & Malut 90% melalui angkutan laut, namun kinerja keuangan Perum Bulog Divre Maluku dalam 3 tahun terakhir cukup baik, defisit hanya terjadi pada tahun 2012 yang diakibatkan oleh pendapatan atas subsidi pemerintah terhadap HPB Raskin tahun 2012. Untuk penyaluran Raskin per Januari – Maret 2012 masih menggunakan harga lama, perubahan harga pada tahun 2012 yakni Rp. 6.450,- berlaku bulan Januari – Maret 2012 dan Rp. 7.500,- bulan April – Desember 2012. Pengembangan dan pengelolaan lahan dalam memenuhi kebutuhan beras serta untuk memenuhi penyaluran beras di Maluku telah dilaksanakan sejak tahun 2012 melalui program on-farm yang berpusat di sentra produksi pulau Buru, namun produksi yang masih relatif tidak terlalu besar serta dipengaruhi oleh adanya kegiatan pertambangan emas yang mengakibatkan para petani beralih profesi menjadi penambang, sehingga kegiatan on-farm ini masih bersifat mandiri. Pada saat ini, luas area sawah yang masuk dalam kegiatan on-farm di pulau Buru seluas 99,25 ha dan melibatkan 4 kelompok tani (107 orang petani), jumlah pengadaan beras Divre Maluku selama tiga tahun (2012-2014) mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kendala yang dihadapi Perum Bulog Divre Maluku penyiapan ketersediaan beras : Provinsi Maluku bukan merupakan daerah sentra produksi beras. Ketersediaan stok sangan tergantung suplai dari daerah produsen seperti Sulawesi Selatan. Ketersediaan space gudang yang minim. Strategi yang dilakukan dalam menjaga ketersediaan pasokan beras yaitu dengan melakukan pengadaan beras baik secara lokal yang dilakukan di Mako Pulau Buru, maupun melakukan movenas dari Divre lain misalnya
dari Divre Sulawesi Selatan, sehingga stok yang dikuasai bisa memenuhi kebutuhan penyaluran sampai dengan tiga bulan kedepan. Program yang dijalankan oleh Perum Bulog Divre Maluku dalam mendukung pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional dan daerah tentunya dengan melakukan pengadaan beras lokal sebanyak-banyaknya sesuai inpres yang berlaku, selain itu kegiatan on-farm yang merupakan program Bulog Dalam rangka pengembangan usaha dan mendukung penyediaan stok Gabah/Beras Dalam Negeri guna memenuhi kebutuhan Pelayanan Publik (PSO) maupun komersial, maka Perum BULOG melaksanakan kegiatan On Farm yang dengan pola :
On
Farm
Mandiri
(Corporate
Farming)
adalah
kegiatan
usahatani padi yang dikelola secara mandiri oleh Perum BULOG di lahan milik Perum BULOG dan/atau sewa lahan milik pihak lain.
On Farm Kemitraan Mandiri (Cooperative Farming) adalah kegiatan kerjasama usahatani padi antara Perum BULOG dan Mitra Kerja On Farm Mandiri (MKO) dengan cara Perum BULOG memberikan paket pinjaman sarana produksi padi (saprodi) kepada Petani/Kelompok Tani atas jaminan dari MKO yang dibayar kembali setelah panen (yarnen) dan seluruh hasil panen dijual kepada Perum BULOG.
On Farm Kemitraan Sinergi (Cooperative Sinergy Farming) adalah kegiatan kerjasama usaha tani padi antara Perum BULOG dengan instansi terkait di daerah (seperti : Dinas yang menangani pertanian dan ketahanan pangan di Pemerintahan Daerah setempat),
Kelompok
Tani/Gapoktan,
Perusahaan/Distributor
Saprodi, Perbankan dan Mitra Kerja Pengadaan (MKP) dalam rangka pembiayaan usaha tani, penyediaan saprodi, budidaya, penanganan panen dan pasca panen, serta penjualan hasil panen. Sistem distribusi yang dilakukan oleh Perum BULOG Divre Maluku dalam menjaga kestabilan harga beras di masyarakat yaitu dengan melakukan pendistribusian secara rutin berdasarkan permintaan dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten, seperti penyaluran Raskin, pelaksanaan Operasi Pasar untuk pengendalian gejolak harga di pasaran, melakukan pasar murah pada hari-hari besar keagamaan yang bekerjasama
dengan dinas terkait. Pada prinsipnya Perum Bulog Divre Maluku selalu siap dengan ketersediaan stok untuk memenuhi permintaan pemerintah dalam hal stabilisasi harga di pasaran. Kesimpulan: - Perlunya perbaikan dalam sistem distribusi dan menjaga pasokan beras di wilayah Maluku d. PPN (PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA) AMBON (dihadiri oleh Eselon III A dan beserta jajarannya) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (PPN Ambon) merupakan salah satu pelabuhan perikanan yang dibangun oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada armada penangkapan ikan, terutama untuk melayani kapal-kapal penangkapan ikan yang beroperasi di ZEEI Arafura, perairan Laut Banda dan laut Seram.
Pelabuhan Perikanan Nusantara
Ambon telah berfungsi baik. Walaupun pelabuhan ini telah berfungsi baik, namun
masih
ada
kendala
dan
hambatan
yang
ditemui
dalam
operasionalnya. Masalah pokoknya adalah layanan yang diberikan belum optimal karena daya dukung fasilitas yang ada sudah tidak mampu menampung jumlah dan aktifitas kapal perikanan yang ada. Sehingga untuk melayani kapal-kapal yang ada dan kapal-kapal yang akan berpangkalan di pelabuhan ini, sehingga perlu diupayakan pengembangannya. Kendala yang dialami oleh PPN Ambon, yaitu: 1. Keterbatasan lahan menjadi permasalahan utama PPN Ambon karena menghambat investor untuk masuk dalam industri perikanan di kawasan PPN Ambon. 2. Kurangnya fasilitas cold storage (lemari pendingin) untuk membantu menjaga kualitas ikan sehingga dapat menambah nilai jual ikan. Karena kurangnya ketersediaan lemari pendingin, maka harga jual ikan di pasar-pasar Maluku menjadi sangat murah dan berujung pada tingkat kesejahteraan nelayan/masyarakat Maluku. Kesimpulan: - Perlu penambahan fasilitas cold storage sehingga dapat meningkatkan kualitas ikan hasil tangkap.
- Ketersediaan lahan untuk industri perikanan masih kurang, sementara ikan hasil tangkap di Maluku sanga melimpah dan memerlukan tempat baik untuk penyimpanan maupun pemasarannya. e. PTPN XIV Kantor pusatnya di Makasar, bidang usaha yang dikelola adalah bidang pertanian/perkebunan, dengan komoditas gula, tebu, minyak kelapa sawit, kako, karet, kopra, dan ternak sapi. Komoditi unggulan menjadi core business adalah gula, kelapa sawit dan karet. Kendala yang dihadapi PTPN XIV yaitu: 1. masalah keuangan (mempunyai beban hutang Rp1,69T); 2. tanaman kelapa sawit dan karet sebagian besar perlu di replanting; 3. beberapa bisnis/komoditi yang dikelola tidak feasible; 4. lahan yang ditanami/termanfaatkan hanya 30% dan kondisi tanaman dibawah standard; 5. masalah legalitas dan penyerobotan lahan. Kesimpulan: - perlunya bantuan/solusi dalam menyelesaikan masalah hutang sehingga tidak membebani perusahaan dalam waktu yang lama. f. PT. PUPUK KALTIM PT Pupuk Kaltim berdiri pada
tanggal 7 Desember 1977. Saat ini
status perusahaan adalah anak perusahan PT Pupuk Indonesia (Persero). Pemegang Saham terdiri dari PT Pupuk Indonesia (Persero) (99,99%) dan YKHT PKT (0,01%). Pupuk Kaltim memproduksi dan menjual Urea, Amoniak, Pupuk NPK dan Organik. Kendala yang dihadapi: 1. Ketersediaan pupuk di daerah Buru masih kurang sementara daerah tersebut adalah penghasil beras potensial di Maluku. 2. Masalah ketersediaan fasilitas gudang penyimpanan pupuk masih kurang. 3. Membutuhkan restrukturisasi pabrik (pembuatan pabrik baru) dalam memenuhi kebutuhan pupuk di Indonesia
4. mengalami kesulitan dalam mendapatkan suplai gas sehingga berdampak pada kapasitas produksi, 5. Kesulitan dalam hal penjualan hasil produksi, dimana pupuk uang dijual harus mengikuti ketentuan Pemerintah sementara biaya transportasi untuk distribusi pupuk sangat tinggi. Kesimpulan: - Koordiansi produsen dengan dinas terkait di daerah tentang kebutuhan pupuk subsidi agar lebih baik. - Pengawasan penyaluran pupuk oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP#) di daerah dapat ditingkatkan. g. PT. PELNI (dihadiri oleh Direksi PELNI Bapak Elvin dan GM wilayah IV beserta jajarannya) Pelni merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi laut. Sebagian besar wilayah Maluku adalah kepulauan yang sangat membutuhkan
alat
transportasi
laut
untuk
memperlancar
mobilitas
masyarakat. Saat ini PT Pelni memiliki 29 unit kapal dengan 7 kapal yang melewati Ambon. Dimana sebagian besar umur kapal-kapal tersebut diatas 10 tahun, dan hanya 3% kapal-kapal yang umurnya dibawah 10 tahun. Tahun lalu Pelni mengalami kerugian yang cukup besar, namun tahun ini sudah mulai membaik dengan jumlah keuntungan sebesar 3,9T. Dari sisi penumpang memang turun 3% karena jumlah pesawat terbang yang melayani sudah 2xlipat, melakukan promo atau diskon harga yang tentunya harganya sama dengan harga tiket pesawat. Kesimpulan: - Perlunya peningkatan pelayanan dan kebutuhan kapal baru sehingga dapat menambah kapasitas penumpang. h. PT. ASDP PT
ASDP
Indonesia
Ferry
(Persero)
Cabang
Ambon
telah
menyediakan 10 unit armada yang beroperasi di 10 lintasan dengan rincian 3 lintasan komersil dan 7 lintasan penugasan serta 5 unit pelabuhan. Bidang pokok usaha yang dilakukan PT. ASDP yaitu angkutan penyeberangan dan pelabuhan penyeberangan.
Kendala yang masih dihadapi seperti: a. Angkutan penyeberangan, sebagian kapal milik PT. ASDP cabang Ambon sudah tidak sesuai dengan karakteristik lintasan (kapasitas kecil dan usia kapal sudah tua), b. Kondisi dermaga yang tersedia belum mencukupi daya tampung untuk kapal bertambat pada saat cuaca kurang bersahabat dan pada saat kapal istirahat dalam melakukan perawatan atau perbaikan. Hal ini disebabkan posisi 2 unit dermaga pada pelabuhan Waipirit terbuka menghadap arah bagian barat sehingga sangat berbahaya untuk bertambat; c. Pelabuhan penyeberangan, rencana penggunaan jembatan merah putih (substitusi
lintas
Galala-Poka)
pelabuhan Poka dikarenakan
menghambat investasi
pengembangan
yang
dibangun
areal akan
mempengaruhi kinerja keuangan dan operasional. d. Status lahan di beberapa pelabuhan belum memiliki kekuatan hukum dikarenakan Pelabuhan Hunimua masih terdapat masalah sengketa segi tiga antara TNI AU dan 2 kelompok masyarakat negeri liang yang mengaku sebagaii ahli waris. Kesimpulan: - Perlunya meningkatkan kenyamanan dan keamanan para penumpang baik dari sisi pelayanan, ketersediaan kapal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi penyeberangan di Maluku. i. PT. PELINDO IV (dihadiri oleh Direksi Pelindo IV Bapak Budi, GM wilayah IV beserta jajarannya) Wilayah kerja Pelindo IV meliputi Indonesia bagian Timur termasuk dari Nunukan hingga merauke. Pada tahun 2014 terjadi penurunan kunjungan kapal karena besarnya kapal, hanya yang berukuran besar. Untuk jumlah penumpang menurun karena ada transportasi lain yang merupakan kompetitor kapal yaitu pesawat. j. PT. GARUDA INDONESIA (dihadiri oleh Direktur Pemasaran: Erik Mejer, Kepala Perwakilan Maluku: Sony P.)
Pada tahun 2006-2007 PT. Garuda berada dalam fase survival karena Indonesia saat itu sedang mengalami krisis ekonomi. Seiring dengan adanya perbaikan dalam manajemen perusahaan (restrukturisasi) maka total passenger market PT Garuda meningkat dari tahun 2006 sebesar 45,3% sekarang menjadi 116%. PT Garuda juga berhasil memperkuat posisi market share skrg hampir 30% dengan Citilink sebesar 8,9%. Umur pesawat yang digunakan rata-rata 11,5 tahun namun sekarang dibawah 5 tahun dengan rata-rata umur pesawat 4,2 tahun. Penambahan pesawat terus dilakukan hingga akhir tahun akan ada 166 pesawat dan akan bertambah menjadi 189 buah pesawat di tahun 2015. Jumlah dan jenis peswat yang digunakan oleh garuda yaitu: Airbus seri A330 sebanyak 21 pesawat, Boeing 777-300 ER sebanyak 6 pesawat, Boeing 737-800 sebanyak 75 pesawat, Bombardier CRJ 1000 sebanyak 15 pesawat, dan jenis ATR 72-600 atau pesawat dengan baling sebanyak 8 pesawat. Pangsa Pasar garuda berhasil naik 3% untuk tahun ini, yang didominasi oleh Lion (Lion + Batik). Untuk internasional pangsa pasarnya menurun karena seiring dengan banyaknya ijin yang diberikan kepada maskapai penerbangan besar milik asing beroperasi melayani penerbangan ke Indonesia walaupun jumlah flight garuda juga bertambah. Saat ini ada 6 kota tujuan dari Ambon, yaitu Jakarta, Surabaya, Makassar, Ternate, Saumlaki dan Langgur. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 terjadi peningkatan penjualan Garuda Indonesia rata-rata pertahun sekitar 13 %. Kinerja Operasional GA-Maluku, pencapaian On Time Performance Garuda di Maluku sebesar 93%, angka ini berada diatas ketentuan minimal dari pemerintah yaitu sebesar 80%. Dalam rencana pengembangan bisnisnya Garuda akan membuka rute penerbangan baru yaitu Ambon-Dabo, Ambon-Banda, Surabaya-AmbonSorong, Jakarta-Ambon-Jayapura. Kendala yang masih dialami, diantaranya:
Belum memadainya fasilitas airport seperti feeder;
X-ray di Bandara Pattimura hanya 1 sementara frekuensi penerbangan terus meningkat dan hanya berfungsi di hari sabtu, sedangkan di Saumlaki pemeriksaan masih manual;
Fasilitas di airport yang belum memenuhi standar (misalnya AC, kebersihan toilet dan fasilitas lainnya)
Jam buka bandara di beberapa tempat seperti di Saumlaki dan Langgur yang membatasi penerbangan dan mengurangi utilisasi pesawat.
Perlunya dukungan khusus dari Pertamina dengan ketersediaan stasiun pengisian bahan bakar sehingga beban “seat” bias dikurangi, saat ini untuk pesawat perintis dengan kapasitas seat 70 hanya bias diisi 50 saja.
Kesimpulan: - Rencana Garuda untuk mengisi kekosongan rute merpati diapresiasi oleh anggota Tim Kunker. - Akan di undang RDP untuk membicarakan permasalahan Garuda dalam mendukung
Garuda
sebagai
pionir
bangsa
dalam
hal
maskapai
penerbangan Indonesia. - Masih kurangnya stasiun pengisian BBM di wilayah timur. k.
BANK INDONESIA (dihadiri oleh Kepala Perwakilan Kantor BI
Maluku: Bapak Wuryanto) Pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan III 2014 sebesar 7,33% (yoy) cukup tinggi disbanding nasional yaitu 5%, namun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menurun sebesar 7,99% (yoy) yang artinya Maluku mengalami pertumbuhan positif dengan laju yang melambat. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Maluku ditopang oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan ekspor. Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Maluku ditopang oleh sektor PHR, pertanian dan jasa-jasa. Faktor downside melambatnya pertumbuhan ekonomi Maluku: musim penghujan dan gelombang laut, kenaikan TDL kelompok industri dan bahan baku, menurunnya andil/sumbangan Pemilu.
Sebaran kantor dan aset perbankan di Kota Ambon masih belum merata dan sebagian besar masih di kota Ambon, karena konektivitas dan infrastruktur dasar yang cukup mendukung di Ambon. Perekonomian Maluku pada 2015 diprakirakan masih mengalami pertumbuhan positif dan tergolong tinggi dengan tingkat inflasi yang terkendali meskipun terdapat kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi dengan mengandalkan koordinasi dan kerjasama antarinstansi di dalam kerangka kerja TPID. Penyebab utama inflasi di Maluku adalah local food seperti sayursayuran dan ikan segar selalu terjadi fluktuatif harga. Untuk sayuran selalu di impor dari luar maluku dalam usaha untuk meningkatkan katahanan pangan. Perekonomian nasional masih menghadapi ketidakpastian seiring dengan masih belum kuatnya perekonomian negara-negara maju dan terbatasnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok, serta risiko reversal arus modal menghadapi
diambilnya
kebijakan
normalisasi
The
Fed.
Tantangan
dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sehingga perlu diantisipasi oleh Pemda Maluku dengan meningkatkan daya saing komoditas maupun human capital/sumber daya manusianya. l. Kepala OJK (Kepala Perwakilan OJK Laksono W) m. BRI (dihadiri oleh Direktur Bisnis UMKM Pak Jarot Kesumayakti) Saat ini mempunyai 51 outlet yang terdiri atas 4 kantor cabang, 3 KCP, 31 unit, 9 Teras dan 4 Teras Keliling. Jumlah debitur Provinsi Maluku terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2010 sebanyak 42 ribu debitur, hingga mencapai 56 ribu debitur per Nov 2014. NPL Pinjaman Provinsi Maluku terus menurun dan selalu berada di bawah ketentuan maks NPL oleh BI (5%). Per Nov 2014, NPL berada di poin 1,20% yang artinya jauh dari standar kelayakan yang diberikan oleh BI. Saat ini posisi Baki Debet pinjaman di Provinsi Maluku meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010 sebesar Rp 1,3 T, dan terus meningkat hingga November 2014 sebesar Rp 2,5 T. Komposisi pinjaman terbesar sebesar Rp 1,4 T, diikuti dengan segmen ritel pada Rp 997 M. Penyaluran pinjaman per sektor ekonomi didominasi oleh pinjaman di sektor Lain-lain sebesar Rp 1,7 T atau sebesar 70,04% dari total pinjaman, diikuti oleh sektor Perdagangan (Rp 565 M; 22,14%) dan sektor Pertanian (Rp 60 M; 2,35%).
Penyaluran KUR di Provinsi Maluku terus meningkat baik dari segi realisasi kumulatif dan jumlah debitur. Per Nov 2014, realisasi kumulatif KUR mencapai Rp 766 M dengan jumlah debitur 54 ribu. Dalam mengatasi masalah kredit program kemitraan yang macet, BRI melakukan beberapa langkah-langkah yaitu: A. Usaha pemulihan kredit program kemitraan yang bermasalah: 1. Penjadwalan kembali (reschuduling) 2. Penyesuaian persyaratan (reconditioning) Penggunaan
langkah
Penjadwalan
kembali
(reschuduling)
atau
Penyesuaian persyaratan (reconditioning) tersebut apabila memenuhi kriteria: a. Mitra Binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamantan yang akan dilakukan; b. Usaha Mitra Binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha; c. Mitra
Binaan
masih
mempunyai
kemampuan
membayar
angsuran. B. Tindakan penyesuaian persyaratan (reconditioning) dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali (rescheduling). Program Kemitraan diberikan pada saat KUR masih disosialisasi sehingga target sasaran kemitraan sebenarnya lebih cocok menggunakan KUR. n. BNI (dihadiri oleh Direktur Pelayanan Kristianto) Sejak 3 tahun terakhir, BNI di Provinsi Maluku telah menambah 4 outlet, yaitu di Tahun 2012 1 outlet (KLN Masohi), tahun 2013 1 outlet (KK Mardika), tahun 2014 2 outlet (KK Saumlaki dan KK Unpatti). Sehingga pada akhir tahun 2014 jumlah outlet BNI yang akan beroperasi sebanyak 9 outlet termasuk Kantor Cabang Utama Ambon. BNI telah beroperasi di 5 Kabupaten/Kota, Yaitu: Kota Ambon (5 outlet), Kota Tual (1 outlet/KLN Tual), Kab. Maluku Tengah (1 outlet/KLN Masohi), Kab. Buru (1 outlet/KLN Namlea), dan Kab. Maluku Tenggara Barat (1outlet/KK Saumlaki). Untuk pemenuhan SDM dilakukan dengan perekrutan putra-putra daerah, karena banyak SDM dari luar Maluku misalnya dari Jawa mengajukan pindah atau resign.
Besar nominal KUR yang diberikan berkisar Rp 20 juta s.d. Rp 500 juta dengan konsentrasi pembiayaan di sektor perdagangan sebesar 76% dari total penyaluran KUR. Sebagian besar penyaluran KUR telah beralih ke BNI Wirausaha (BWU). Proses kredit masih dilakukan di Makassar, sehingga target tahun depan proses kredit dapat dilakukan di Maluku. Kendala lain dalam hal penyaluran KUR yaitu kondisi geografis yang tersebar dan pada umumnya, calon debitur dengan pinjaman Rp 500 juta telah memiliki pinjaman komersial di perbankan. o. BANK MANDIRI (dihadiri oleh Direktur institusional Banking Bapak Abdurrahman) Bank Mandiri di Provinsi Maluku memiliki 10 kantor cabang dengan jumlah penabung sebanyak 6400 orang. Hingga bulan September 2014 Bank Mandiri telah menyalurkan Kredit sebanyak Rp. 544 Milyar dan menghimpun dana sebanyak Rp. 2.081 Milyar, terdiri dari Giro sebanyak Rp. 146 Milyar, Deposito sebanyak Rp. 1.086 Milyar dan Tabungan sebanyak Rp. 848 Milyar. Secara akumulasi penyaluran KUR di Provinsi Maluku (periode Oktober 2007 s.d 30 September 2014) mencapai Rp 70.19 Milyar kepada 2.022 debitur. Penyaluran
KUR
di
Provinsi
Maluku
didominasi
oleh
sektor
perdagangan sebesar 77.61 % diikuti oleh sektor Jasa Dunia Usaha sebesar 6.38 % dan sektor Jasa Sosial Masyarakat sebesar 6.01 % Secara akumulasi penyaluran KUR di Provinsi Maluku (periode Oktober 2007 s.d 30 September 2014) mencapai Rp 70.19 Milyar kepada 2.022 debitur. Penyaluran KUR di Provinsi
Maluku didominasi oleh sektor perdagangan sebesar 77.61 % diikuti oleh sektor Jasa Dunia Usaha sebesar 6.38 % dan sektor Jasa Sosial Masyarakat sebesar 6.01 % p. BTN (dihadiri oleh Direktur Treasury and Asset management Iman Nugroho) Hanya memiliki 1 KCP di Ambon, Dari 11 (sebelas) Kabupataen/Kota di wilayah Maluku, wilayah kerja Bank BTN hanya berada di wilayah Kota Ambon dengan jumlah Kantor sebanyak 2 (dua) buah. BTN merupakan bank khusus dalam hal pembiayaan perumahan yang hampir 86% pembiayaannya berasal dari kredit
perumahan rakyat (KPR), seharusnya diberikan keistimewaan untuk sebaiknya tidak melakukan program KUR.
LDR yang tinggi di BTN, karena memberikan pinjaman dengan kredit yang sangat panjang waktunya selain itu juga berupa deposito. Dengan CAR 14,3% maka pengembangan BTN tidak secepat bank lain dimana ketentuan tersebut dikeluarkan oleh OJK yaitu menjaga CAR dibawah 14%. Beberapa kendala yang dihadapi masih sama dengan yang dihadapi oleh bank-bank lain, yaitu: 1. Calon debitur telah memiliki kredit usaha berdasarkan data dari BI Checking, 2. Calon denitur memiliki kredit dengan kolektobilitas NPL sesuai dengan hasil BI Checking, 3. Masih kurang tingkat kesehatan koperasi dan kelengkapan administrasi koperasi yang tidak lengkap. q. PD BANK MALUKU ( dihadiri oleh Direktur Kepatuhan Isak D) PD Bank Maluku dimiliki oleh 2 provinsi yaitu Provinsi Maluku dan Malut dengan 38 Outlet. Kredit didominasi oleh kredit konsumtif dibandingkan dengan kredit positifnya Hal ini disebabkan ada kekosongan dalam kewenangan memutus kredit hanya ada pada kepala divisi kredit. Penyaluran kredit dan KUR masih dapat dikembangkan namun masih terkendala dengan masalah transportasi dan komunikasi yang terbatas. III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN 1. Masih terbatasnya infrastruktur dalam mendukung perkembangan sektor industri,
diharapkan
agar
Pemerintah
Pusat
dapat
membangun
infrastruktur dalam mendukung pembangunan sektor industri di Provinsi Maluku. 2. Provinsi Maluku belum memiliki Kawasan Industri karena itu perlu dibentuk Kawasan Industri untuk itu diharapkan lewat Komisi VI DPR-RI dapat mendorong Pemerintah Pusat lewat Kementerian Perindustrian untuk menetapkan Kawasan Industri di Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Wahai/Arara sebagai Kawasan Induatri Perikanan Terpadu di Provinsi Maluku melalui SK Mentri Perindustrian. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perdagangan seperti pasar dan gudang sehingga
perlu membangun pasar dan gudang diseluruh wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku. 3.
Belum tersedianya Pusat distribusi regional (PDR) dan pusat distribusi Provinsi untuk itu perlu adanya perhatian pemerintah Pusat untuk membangun pusat-pusat distribusi baik pusat distribusi regional maupun pusat distribusi provinsi di Maluku.
4. Dengan adanya berbagai masalah didaerah, maka Komisi VI akan mengundang mitra kerja dalam hal ini BUMN untuk melengkapi datadata dan membahas permasalahan tersebut dalam rapat (RDP) di Jakarta. IV. SARAN/REKOMENDASI a.
Prasarana sarana transportasi, Membutuhkan
dukungan
pemerintah
pusat
dalam
rangka
mendorong percepatan pembangunan trans Maluku baik dari sisi darat, laut maupun udara. b.
Penyaluran BBM dan Gas. Penyaluran BBM untuk kabupaten maluku barat daya masih mengalami kendala khususnya pada saat cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang mengakibatkan masyarakat di daerah ini memperoleh BBM dengan harga yang sangat tinggi ± Rp 20.000/ltr,
dengan
demikian
mohon
dukungan
prasarana
penyediaan depot BBM. Sedangkan untuk gas elpiji wilayah kota ambon dan sekitarnya agar disediakan infrastruktur Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE). c.
Penyaluran Beras/ Bahan Pokok. Bahwa untuk menjaga kestabilan harga di pasaran, seharusnya perum bulog diberi tugas sbagai stabilisator; Dukungan Bulog Kepada Pemerintah dalam rangka swasembada beras adalah kesiapan Bulog membeli beras petani untuk itu
seharusnya pemerintah memberikan peran yang luas kepada Bulog dalam penyalurannya, termasuk melayani, PNS, TNI dan Polri. d.
Pengembangan Industri hasil hutan dan perkebunan. Industri Hutan Terkait dengan Pengembangan industri hasi hutan dapat disampaikan bahwa produk industru dalam negeri tida bisa bersaing dengan produk industri di luar negeri, hal ini disebabkan oleh bahan baku yang di gunakan pada produk luar negeri menggunakan kayu-kayu ilegal yang berasal dari indonesia, kayukayu ilegal tersebut diperoleh dengan harga tidak dikenakan provisi daya hutan (PSDA) dan dana Reboisasi (DR), oleh karena itu ilegal loging harus diberantas. Revitalisasi mesin-mesin industri kehutanan agar rendemen besar sehingga lebih efisien. Industri berbasis bahan baku yang berasal dari hutan tanaman, sehingga bahan baku lebih murah. Industri Perkebunan Dalam upaya peningkatan produk dan daya saing komoditi perkebunan,
maka
perlu
peremajaan
dan
pengembangan
komoditi unggulan daerah (pala, cengkeh, kelapa) peralatan pasca
panen
dan
bagaimana
supaya
eksport
komoditas
perkebunan bisa langsung dari Ambon (terkait dengan sektor lain), sehubungan dengan itu dibutuhkan alokasi anggaran yang lebih untuk peningkatan dan pengembangan hasil perkebunan. e.
Ketersediaan Listrik, Pada akhir tahun 2013 rasio elektrifikasi Nasional telah mencapai 80,16% sementara rasio elektrifikasi Maluku baru mencapai 78,36%. Dalam rancangan RPJMN 2014-2019 salah satu target yang ingin dicapai adalah rasio elektrifikasi 100% pada tahun 2020. Terkait dengan hal tersebut pemerintah provinsi maluku
melalui RPJMD 2014-2019 juga telah menargetkan untuk mencapai rasio elektrifikasi 100 % pada tahun 2020. Untuk mencapai target tersebut tidak mungkin dilakukan hanya dengan menggunakan dana APBD Provinsi Maluku, sehingga sangat diperlukan dukungan dari pemerintah pusat melalui kementerian energi dan sumberdaya mineral dengan meningatkan alokasi dana yang disediakan melalui program listrik pedesaan dan pemanfaatan energi terbarukan. Dibutuhkan dukungan dari pemerintah pusat terkait dengan regulasi maupun kebijakan sehingga PLN di berikan kemudahan dalam mendapatkan potensi sumber energi terbarukan untuk membangun pembangkit dalam memenui kebutuhan energi listrik. f.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat/ KUR.
Suku Bunga KUR agar dapat ditinjau kembali, karena masih memberatkan para kreditur, terutama KUR Mikro.
Jangkauan pelayanan KUR ke kabupaten masih sangat terbatas, sehingga perlu adanya kebijakan kepada perbankan pelaksana KUR untuk dapat meningkatkan penyaluran KUR di tingat Kabupaten.
Catatan: Data-data yang diminta akan di gabungkan oleh perbankan yang hadir dan akan disampaikan kepada Komisi VI. Serta menunggu jawaban pertanyaan dari BPD Maluku agar segera disampaikan. V. PENUTUP Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR-RI ke Provinsi Maluku pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014-2015 yang dilaksanakan pada tanggal 8-11 Desember 2014. Terkait dengan pengembangan agar selalu memperhatikan masalah local content, peningkatan pelayanan angkutan udara dan pelabuhan, ketersediaan bahan bakar gas maupun minyak dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat maupun industri, ketersediaan pupuk serta hasil
hutan, ketersediaan beras, dan kesiapan perbankan dalam mendukung pembangunan di Provinsi Maluku maka diperlukan sinergisitas kebijakan lintas sektoral dan lintas wilayah antara Kementerian/Lembaga/Pemda terkait terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI akan menjadikan laporan ini menjadi masukan bagi Komisi VI DPR RI terutama sebagai bahan bagi fungsi Pengawasan dan Penganggaran DPR RI. Selain itu hasil Kunjungan Kerja ini juga akan diserahkan kepada Pemerintah untuk dapat ditindaklanjuti terutama dalam melakukan perencanaan bagi pembangunan dan atau pemeliharaan serta perbaikan bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. KOMISI VI DPR RI
