LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME -----------------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Hadir Ijin Acara
: 2013-2014. : III : : Terbuka. : Rapat Dengar Pendapat : Senin, 10 Februari 2014. : Pukul 13.15 WIB. : Ruang Rapat Komisi III DPR RI. : DR.Pieter C. Zulkifli Simaboea, MH/Ketua Komisi III DPR RI. : Danis Maya, SH / Kabubag Rapat Set. Komisi III DPR-RI. : 20 orang dari 49 Anggota Komisi III DPR RI : 4 orang Anggota Komisi III. : Membicarakan mengenai : 1. Pelaksanaan tugas BNPT dalam penanggulangan terorisme 2. Capaian-capaian BNPT selama tahun 2012-2013 terkait dengan pencegahan dan penindakan tindak pidana terorisme 3. Kebijakan, strategi, dan program BNPT dalam penanggulangan terorisme 4. Koordinasi dengan lembaga dan dalam penanggulangan terorisme KESIMPULAN/KEPUTUSAN
I. PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat Komisi III dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dibuka pukul 13.15 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, DR. Pieter C. Zulkifli Simaboea, MH.dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.
II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN 1. Pertanyaan tertulis yang disampaikan Komisi III DPR RI kepada Badan
Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sebagai berikut : 1) Komisi III DPR RI meminta penjelasan Kepala BNPT terkait dengan tindak lanjut atas Kesimpulan pada Rapat Dengar Pendapat sebelumnya tanggal 19 Maret 2012. 2) Komisi III DPR RI meminta penjelasan Kepala BNPT terkait dengan capaian-capaian kegiatan BNPT tahun 2012-2013 terutama terkait dengan bidang pencegahan, bidang penindakan dan bidang kerjasama Internasional dalam rangka pemberantasan tidak pidana terorisme. 3) Komisi III DPR RI meminta penjelasan Kepala BNPT tentang pelaksanaan tugas BNPT dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana terorisme. Agar dijelaskan pula mengenai kasus-kasus yang menonjol serta faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme. 4) Komisi III DPR RI meminta penjelasan Kepala BNPT terkait dengan kebijakan, strategi dan program nasional BNPT dalam penanggulangan terorisme dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia. 5) Komisi III DPR RI meminta penjelasan Kepala BNPT terkait dengan koordinasi yang dilakukan dengan pimpinan lembaga pemerintah baik pusat maupuan daerah, lembaga internasional, komponen masyarakat, dan pihak lain yang dipandang perlu : a. Bentuk koordinasi dengan lembaga lain dalam pemberantasan tindak pidana terorisme; b. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme; c. Mekanisme sistem kerjanya, serta tindak lanjutnya dari instansi yang terkait; d. Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan tugas koordinasi yang dilakukan. 6) Komisi III DPR RI meminta penjelasan kepala BNPT tentang pelaksanaan tugas BNPT dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana terorisme terutama terkait dengan : a. Strategi pencegahan tindak pidana terorisme; b. Pelaksanaan pencegahan tindak pidana terorisme; c. Hasil evaluasi pelaksanaan pencegahan tindak pidana terorisme. d. Data terakhir mengenai kelompok-kelompok tertentu yang diduga dan berpotensi sebagai pelaku tindak pidana terorisme. 2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjawab pertanyaan
tertulis yang disampaikan Komisi III DPR RI, menjelaskan sebagai berikut :
2
Yang mendasari Pelaksanaan tugas BNPT adalah Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 (yg telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 ). Kebijakan nasional penanggulangan terorisme, yaitu 1. penegakan hukum (law enforcement) secara adil dan transparan, berdasarkan bukti cukup yang akurat, Hormati HAM, perkuat legal frame. 2. Counter ideologi radikal dengan program deradikalisasi melalui pendekatan soft power dan peran serta masyarakat (ormas, tokoh agama dll). Strategi penanggulangan terorisme di Indonesia dilakukan dengan Pencegahan (termasuk Deradikalisasi), Penindakan (Gakum, Intelijen), Kesiapsiagaan (preparedness) danKerjasama Internasional. Implementasi strategi dilakukannya pencegahan, penindakan, kesiapsiagaan, dan kerjasama internasional, meliputi : 1. Pencegahan dilakukan dengan dukungan dan pemberdayaan Masyarakat, fasilitasi kelompok moderat, Koordinasi instansi terkait, melibatkan TNI (Apter), POLRI dan Pemda, Operasi Satgas Cegah, Satgas Kontra Radikal, Penggalangan Intelijen dan Program Deradikalisasi 2. Penindakan dilakukan dengan Operasi Satgas Penindakan, Koordinasi dengan aparat gakum (Densus 88/AT), mengungkap aksi teror, dan mendorong penyelesaian secara hukum di pengadilan, Penggalangan Intelijen dan Kerjasama komunitas Intelijen, menggagalkan rencana aksi teror, dan menekan jaringan teroris 3. Kesiapsiagaan dilakukan dengan Latihan Gabungan (TNI, Polri, Instansi terkait), Peningkatan kesiapsiagaan bagi elemen masyarakat/Swasta, Pembentukan FKPT (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme), Koordinasi intelijen terkait terorisme di lapangan , SOP penanganan krisis kejadian tindak pidana terorisme 4. Kerjasama internasional dilakukan dengan cara meningkatkan kerjasama bilateral, regional dan multilateral, peningkatan kapasitas Indonesia dalam bidang administrasi dan pelaksanaan tugas termasuk criminal justice system, perluasan jejaring dan kelancaran tugas operasional, peningkatan pemahaman masyarakat international terhadap kebijakan, penanggulangan terorisme di Indonesia, pemanfaatan resources, expertise, good practices dan lesson learn dari masyarakat Internasional. Program penanggulangan terorisme tujuannya adalah meningkatkan kemampuan memantau, mendeteksi dini ancaman bahaya serangan terorisme dan meningkatkan efektifitas proses deradikalisasi, dengan sasaran strategi yaitu 1. Berkurangnya kelompok yg mempunyai paham radikal terorisme
3
2. Terungkapnya tindak pidana terorisme. 3. Terselesaikannya perkara tindak pidana terorisme. Capaian kinerja bidang pencegahan yaitu: 1. Dibentuk 21 Forum Koordinasi Pencegahan dan perlindungan Terorisme (FKPT) di tingkat Provinsi dan dialog damai bersama ulama Timur Tengah tahun 2013 dilakukan di Lapas, Kampus, Masjid dan Media Massa. 2. Dilakukan TOT anti radikal terorisme kepada 484 tokoh masyarakat/pengasuh pondok/santri. 3. Pelatihan penanggulangan terorisme kepada 100 orang manajer satpam instansi/perbankan dan Sosialisasi pencegahan terorisme kepada 1.725 orang dari unsur masyarakat, sekolah, pemerintah 4. Disusun database dan pelaksanaan Seminar Nasional siskam obvit dan lingkungan. 5. Diterbitkan 3 SOP terkait siskam penerbangan, pertambangan, dan hotel/mall dan diterbitkan buku Blueprint Deradikalisasi 6. Rehabilitasi napi teroris sebanyak 95 orang, rehabilitasi mantan napi teroris dan keluarga sebanyak 78 orang 7. Resosialisasi mantan napi teroris sebanyak 151 orang, re-edukasi mantan teroris sebanyak 134 orang. Capaian kinerja bidang penindakan yaitu 1. Data Penangkapan tahun 2012 adalah 89 orang, tahun 2013 adalah 110 orang, tahun 2013, dari penindakan sebanyak 110 orang, dapat dirinci 20 orang meninggal dunia (termasuk bom bunuh diri 3 orang), 85 orang dalam proses pengadilan, 5 orang dipulangkan dalam pengawasan. 2. Operasi penggalangan intelijen dalam rangka penindakan dan penegakan hukum. 3. Kesiapsiagaan dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi sebanyak 19 kali kegiatan di berbagai tempat/daerah yang melibatkan seluruh unsur yaitu TNI, POLRI, Kejaksaan Agung, Bea Cukai, Imigrasi, dan Institusi daerah. 4. Pembinaan kemampuan dilaksanakan Latihan Bersama Aparat Hankam/Penegak Hukum sebanyak 6 kali (dalam bidang penindakan, bidang deteksi dan investigasi kondisi krisis). 5. Pembinaan lurah di 2 provinsi, DKI Jakarta dan Sulawesi Tengah, Disusun SOP Penanggulangan kondisi krisis. 6. Penegakan Hukum dilakukan Rapat Nasional Aparat Penegak Hukum Bidang Terorisme, Workshop Peningkatan Partisipasi Masyarakat Sadar Hukum, disusun SOP Kerjasama Aparat Penegak Hukum dalam penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme dan SOP Pedoman Koordinasi perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum, hakim, dalam penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme.
4
Capaian kinerja bidang kerja sama internasional yaitu a. Peningkatan kapasitas, baik langsung maupun tidak langsung 600 pejabat dan petugas yang terkait dengan upaya penanggulangan terorisme, mulai dari pengambil keputusan, pejabat administratif, aparat dan petugas di lapangan baik dalam criminal justice system, satuan gultor dan first respondent; b. Perluasan jejaring kerja dan kelancaran tugas operasional aparat dalam bekerja sama dengan pihak di luar wilayah Indonesia; c. Indonesia menjadi model dalam penanggulangan terorisme di dunia internasional (Peningkatan pemahaman masyarakat internasional terhadap upaya Indonesia); d. Pemanfaatan resources, expertise, referensi, good practices, lesson learned dari masyarakat internasional; e. Mendukung dan mendorong peningkatan hubungan bilateral, regional dan global/multilateral. Terkait dengan tindak lanjut atas Kesimpulan pada Rapat Dengar Pendapat sebelumnya tanggal 19 Maret 2012, bahwa BNPT sudah menyusun blueprint dan sudah dipresentasikan kepada Wakil Presiden dan Menteri terkait. 3. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya sebagai berikut : Bagaimana perkembangan terakhir kasus tindak pidana terorisme yang terjadi di Poso. Bagaimana cara BNPT menyadarkan para tahanan pelaku tindak pidana terorisme. Terhadap terpidana tindak pidana terorisme, agar BNPT mengusulkan kepada Pemerintah, terhadap para napi tersebut dipisahkan dengan narapidana lainnya. Meminta penjelasan BNPT terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang lebih banyak ditembak mati dan tidak diupayakan ditangkap hidup-hidup. Bagaimana cara BNPT mengetahui adanya tindakan terorisme. Meminta kepada BNPT untuk mengevaluasi dalam penanganan tindak pidana terorisme. Meminta penjelasan BNPT terkait dengan metode penegakan hukum dan penindakan terhadap pelaku terorisme yang belum mengedepankan HAM, serta diperlukannya SOP untuk mengetahui dan membuka kultur jaringan teroris yang berkembang dibeberapa daerah. Meminta BNPT untuk melakukan survei atau evaluasi dari masyarakat terhadap design program-program BNPT di kemudian hari dalam rangka memberi edukasi pada masyarakat yang pesimis terhadap penanggulangan terorisme.
5
Adakah skenario atau framework yang dibuat dalam penanganan terorisme oleh berbagai pihak atau instansi lainnya. Bagaimana evaluasi kinerja secara internal maupun eksternal yang dilakukan oleh BNPT. Bagaimana tindak lanjut atau evaluasi BNPT terhadap peran Media cetak/elektronik dalam pemberitaan pelaku-pelaku tindak pidana terorisme. Dalam upaya mendukung dan memajukan anggaran penegakan hukum di bidang extra ordinary crime, untuk segera dilakukan rapat kerja dengan Menkopolhukam, Menteri Keuangan dan Bappenas. Sejauhmana protap BNPT diberlakukan. Apakah sudah ada sosialisasi ke masyarakat program BNPT ke depan. Bagaimana Rencana program pelatihan anti terorisme. Ada beberapa aliran dana yang dicurigai untuk pendanaan terorisme, apakah itu masih beranjut?. Bagaimana Koordinasi BNPT dengan PPATK mengenai aliran dana terkait tindak pidana terorisme itu?. Apakah dalam program deredikalisasi dirasakan hasilnya. Bagaimana perkembangan dan hasil dari dialog damai yang dilakukan dengan ulama timur tengah. Apakah BNPT sudah menyediakan skema anti teror. Apakah evaluasi BNPT itu sendiri, baik ekternal maun internal serta bagaimana hasilnya. Bagaimana menangani para Warga Negara Indonesia yang melakukan jihad di luar negeri dan telah kembali ke Indonesia. Bagaimana perbandingan dengan sosialisasi 4 Pilar yang dilakukan MPR/DPR terhadap generasi muda. BNPT menjelaskan bahwa sosialisasi 4 pilar merupakah salah satu cara yang terkomplit dalam memberi sosialisasi kepada masyarakat. Meminta penjelasan BNPT terkait Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh para pelaku terorisme. Apakah BNPT sudah mempunyai data-data tersebut. Mengingat kinerja dari BNPT yang kurang maksimal, diusulkan agar BNPT dibubarkan dan digabung kedalam Densus 88. Meminta kepada BNPT untuk lebih menggali sebanyak-banyaknya cara, modus, dan teori terorisme yang berkembang saat ini. Diusulkan untuk dilakukan rapat tertutup antara Komisi III DPR RI dengan BNPT, dengan tujuan agar penjelasan yang disampaikan BNPT lebih lengkap dan terbuka. Jawaban lengkap Kepala BNPT atas pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota Komisi III dijawab secara tertulis oleh Kepala BNPT dan jawaban tertulis tersebut selanjutnya segera disampaikan kepada Komisi III DPR RI.
6
III. PENUTUP Mengingat jumlah Anggota Komisi III DPR RI yang hadir tidak memenuhi kuorum, maka Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak mengambil kesimpulan/keputusan dan untuk selanjutnya jawaban lengkap Kepala BNPT atas pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota Komisi III dijawab secara tertulis. Rapat ditutup Jam 15.45 WIB
PIMPINAN KOMISI III DPR RI KETUA,
DR. PIETER C. ZULKIFLI SIMABOEA, MH.
7
