RANCANGAN
LAPORAN SINGKAT FIT AND PROPER TEST KOMISI III DPR RI TERHADAP CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL ------------------------------------(BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Acara
: : : : : : : : :
2015-2016 III Terbuka Fit and Proper Test Kamis, 21 Januari 2016 Pukul 14.30 - 16.30 WIB Ruang Rapat Komisi III DPR RI Fit and Proper Test Calon Anggota Komisi Yudisial atas nama DR. AIDUL FITRICIADA AZHARI, SH, M.HUM
KESIMPULAN/KEPUTUSAN I. PENDAHULUAN Fit and Proper Test Calon Anggota Komisi Yudisial dibuka pukul 14.30 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan, SH, MH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.
II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN 1. Dalam proses uji kelayakan dan kepatutan pada Komisi III DPR RI, calon memaparkan makalah dengan judul “Peran Komisi Yudisial dalam Mengimplementasikan Makna Kata Independensi dan Akuntabilitas terhadap Putusan Hakim”. 2. Bahwa dalam makalahnya, calon berpandangan bahwa terkait Peran Komisi Yudisial, sebagai berikut : Makna independensi peradilan dan akuntabilitas hakim harus menjadi dasar bagi Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tidak boleh menjadi bentuk campur tangan terhadap independensi peradilan, baik individual maupun institusional. Dari segi kewenangan yang dimilikinya, peran Komisi Yudisial terutama dalam kaitan dengan independensi hakim secara individual, karena menyangkut wewenang “menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran
1
martabat, serta perilaku hakim, bukan badan peradilan secara kelembagaan. Selain itu, Sebagaimana juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, bahwa tugas pengawasan tersebut tidak masuk ke dalam putusan hakim. Putusan hakim hanya dapat duji kembali melalui upaya hukum yang tersedian sesuai dengan hukum acara. Ketentuan UU memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk dapat melakukan analisis terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi melakukan mutasi hakim, baik promosi maupun demosi. Peran Komisi Yudisial secara prinsipil bertugas untuk menjaga independensi hakim disertai pula dengan upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kewajiban hakim dalam mengambil putusan secara jujur dan imparsial sesuai dengan hukum dan keadilan. Upaya untuk mendorong hakim agar memenuhi kewajibannya untuk mengambil putusan yang jujur dan imparsial dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, yakni: “Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim.” Kewenangan untuk dapat menganalisis putusan hakim yang telah berkekuatan tetap disertai dengan upaya untuk meningkatkan kapasitas hakim secara personal, sehingga sejak awal hakim dibantu untuk mempersiapkan kapasitas pribadi dan keahliannya dalam mengambil putusan yang berkualitas. Dengan cara itu pula, independesi yudisial yang harus diwujudkan oleh Komisi Yudisial melalui pengawasan eksternal terhadap hakim akan melahirkan akuntabilitas hakim dalam menghasilkan putusan-putusan hakim yang berkualitas.
3. Calon menjelaskan tentang Komisi Yudisial keberadaannya antara ada dan tiada, yaitu banyak hal yang menjadi penyebab, diantaranya adalah institusi ini dikelola dengan gaya LSM. Opini yang dominan dibandingkan dengan tindakan, seharusnya tindakan dan aksi yang lebih dikedepankan. Dalam bernegara, negara itu jabatan, sedangkan jabatan itu kewenangan. Sehingga sebagai pejabat (Komisioner KY), seharusnya bisa memaksimalkan peran tersebut. Hal lain adalah bagi beberapa orang dijadikannya jabatan ini sebagai panggung. 4. Calon menjelaskan tentang hubungan yang kurang harmonis antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang sempat terjadi, bahwa ada komunikasi politik yang tidak dilakukan dengan baik antara kedua lembaga tersebut. Calon sangat percaya bahwa komunikasi itu menjadi sangat penting dalam membangun hubungan yang baik antar lembaga. Calon sangat percaya komunikasi itu menjadi sangat penting menyikapi ketika terjadi persoalan antara KY dan institusi lain yg sedang menangani keputusan. 5. Calon menjelaskan tentang bagaimana menjaga marwah hakim dan apa langkah yang efektif dan efisien untuk mengubah perilaku hakim yang nakal. Calon menjelaskan bahwa selama ini ada beberapa gelintir hakim yang tidak menjaga dan memelihara martabat, hanya mencari kesalahan. Secara
2
fungsional dalam bekerja untuk saling mengontrol. Bahwa langkah yang efektif, sesungguhnya tidak ada langkah yang instan, semua harus melalui proses dan tindakan. Peningkatan kapasitas adalah kuncinya. Dengan kapasitas yang baik, maka putusan menjadi tepat. Saat mengambil keputusan harus ada dasar yang kuat. Dasar menjadi kuat jika kapasitas baik, ataupun memenuhi kompetensi. 6. Calon Anggota Komisi Yudisial membaca dan menandatangani surat pernyataan yang telah dipersiapkan oleh Komisi III DPR RI. Rapat ditutup pada pukul 16.30 WIB
3
4
5
6
