RANCANGAN
LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI -----------------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari, tanggal Waktu Tempat Acara
: : : : : : : : :
2015-2016 III Terbuka RDP Rabu, 10 Februari 2016 Pukul 13.48 s.d 14.42 WIB Ruang Rapat Komisi III DPR RI Presentasi Kepala Badan Keahlian DPR RI terhadap RUU tentang Jabatan Hakim
KESIMPULAN/KEPUTUSAN
I. PENDAHULUAN Rapat dengar pendapat Komisi III dibuka pukul 13.48 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan, SH.MH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.
II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN 1. Beberapa hal yang disampaikan kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI, diantaranya adalah sebagai berikut : Bahwa Hakim Ad Hoc bukan pejabat Negara, harus jelas perbedaan antara RUU Jabatan hakim dengan kekuasaan kehakiman. RUU tentang Jabatan Hakim menjadi usulan Komisi III dalam Prolegnas 2016, terkait dengan pengawasan hakim, ada baiknya juga melihat fungsi dari Komisi Yudisial. Terkait hakim adhoc, sudah dijabarkan dengan rinci. Apabila ada hakim ad hoc menjadi pejabat negara maka bagaimana dengan hakim yang sudah berkarier selama puluhan tahun. Terkait usia pemberhentian hakim dengan hormat bagi Hakim pengadilan negeri 63 tahun, Hakim pengadilan tinggi 65 tahun, dan Hakim Agung 70 tahun. Apakah umur 70 tahun masih relevan.
Kata Socialist Legality termasuk kedalam ajaran negara hukum komunis, seharusnya tidak boleh dimasukkan kedalam naskah akademik. Tentang penempatan pegawai, apakah dalam wilayah yudisial mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Bagaimana Kedudukan hakim militer, perihal mutasi hakim militer perlu diatur agar tidak menimbulkan konflik di Mahkamah Konstitusi, dan juga posisi pensiun hakim militer perlu diatur, apakah hal tersebut berdasarkan Keppres atau Keputusan Panglima TNI. 2. Beberapa hal Presentasi yang disampaikan oleh Kepala Badan Keahlian DPR RI, diantaranya adalah sebagai berikut : Pengaturan mengenai Hakim saat ini masih bersifat parsial dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Belum ada landasan hukum bagi perbaikan penataan Hakim sejak rekrutmen, pengangkatan, pembinaan, pengawasan, perlindungan, dan pemberhentian dalam suatu sistem kekuasaan kehakiman yang lebih baik, sehingga dapat melahirkan Hakim yang berada di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki integritas, independensi, dan dapat mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan. Hakim yang sebelumnya merupakan PNS diubah statusnya menjadi Pejabat Negara. Hal ini berakibat Hakim tidak lagi masuk ranah eksekutif, baik secara kelembagaan maupun individu. Hakim dan sistem pendukung peradilan diatur secara utuh dan mandiri dalam sistem aparatur yudikatif. bahwa pengaturan mengenai jabatan hakim tidak harmonis, masih tersebar, dan bersifat parsial dalam berbagai peraturan perundangundangan, serta masih terdapat kekosongan hukum, sehingga perlu disusun ketentuan yang mengatur mengenai jabatan hakim dalam suatu undang-undang. Arah pengaturan dari undang-undang ini adalah dalam rangka menjaga independensi, meningkatkan profesionalisme hakim, dan kehormatan hakim, dengan cara membentuk peraturan jabatan hakim yang merupakan kegiatan yang sistematis dan dilakukan oleh lembaga yang tepat. Menempatkan independensi Hakim di atas independensi lembaga, pengembalian fungsi hakim dalam posisi pemutus perkara, memurnikan dari jabatan administratif, serta mengarah pada pengembalian fungsi lembaga terkait kekuasaan kehakiman sebagai supporting organ, bukan lagi pembuat kebijakan terkait Hakim. RUU ini terdiri atas 7 Bab dan 62 Pasal. Sistematika RUU ini terdiri atas: 1. BAB I : Ketentuan Umum 2. BAB II : Asas dan Tujuan 3. BAB III : Kedudukan 4. BAB IV : Tugas dan Wewenang 5. BAB V : Hak dan Kewajiban 2
6. BAB VI : Manajemen Hakim 7. BAB VII : Ketentuan Penutup ASAS Penyelenggaraan Jabatan Hakim dilakukan berdasarkan asas: mandiri, keadilan, pengayoman, imparsial, profesional, keterbukaan, akuntabilitas, kesejahteraan, dan ketertiban dan kepastian hukum. TUJUAN 1. mewujudkan kemandirian Hakim dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya; 2. menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Hakim; 3. meningkatkan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan; 4. memberikan perlindungan Hakim; dan 5. meningkatkan kesejahteraan Hakim. Jabatan Hakim terdiri dari Hakim dan Hakim Ad Hoc. Hakim berkedudukan sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. Hakim Ad Hoc tidak berkedudukan sebagai pejabat Negara. Jabatan Hakim terdiri atas: 1. Hakim Pertama 2. Hakim Militer 3. Hakim Tinggi 4. Hakim Militer Tinggi 5. Hakim Militer Utama 6. Hakim Agung Pengawasan Hakim meliputi pengawasan terhadap teknis yudisial, penilaian kinerja, dan pengawasan kode etik dan pedoman perilaku. Dalam rangka pengawasan kode etik dan pedoman perilaku Hakim, dibentuk peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pengawasan teknis yudisial dilakukan melalui hukum acara oleh pengadilan yang lebih tinggi. Penilaian kinerja dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pengawasan kode etik dan pedoman perilaku dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pemberhentian Hakim dengan hormat karena: 1. meninggal dunia 2. mengundurkan diri secara tertulis 3. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun bagi Hakim pertama atau Hakim tinggi dan 70 (tujuh puluh) tahun bagi Hakim Agung serta bagi hakim di lingkungan peradilan militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter 5. tidak cakap dalam menjalankan tugasnya Pemberhentian Hakim tidak dengan hormat karena: 3
1. dipidana penjara karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 2. melakukan perbuatan tercela 3. melakukan rangkap jabatan 4. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 bulan 5. melanggar sumpah atau janji jabatan 6. melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim Usul pemberhentian disampaikan oleh KY dilakukan jika Hakim pertama dan Hakim tinggi melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hakim militer, Hakim militer tinggi, dan Hakim militer utama diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung setelah berkonsultasi dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Bahwa fakta yang berkembang seputar RUU Jabatan Hakim. Pengaturan mengenai Jabatan Hakim dalam UU tersendiri di negara lain adalah The Judge Protection Act 1985 (India); Judge Act 1985 (Kanada); Judges Law 2002 (China). Mengenai hakim Mahkamah Konstitusi tidak dimasukkan kedalam RUU Jabatan Hakim, karena telah diatur tersendiri dalam UU tentang Mahkamah Konstitusi. RUU Jabatan hakim hanya mengatur hakim yang berada dibawah kekuasaan MA. Ada beberapa hal baru yang diatur dalam RUU Jabatan Hakim, antara lain : menyatukan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hakim, pengaturan mengenai manajemen hakim (rekrutmen, pengangkatan, pembinaan, pengawasan, dan pemberhentian hakim), dan ketentuan mengenai pengangkatan hakim militer diatur kembali dalam RUU Jabatan Hakim yang disesuaikan dengan politik hukum yang berlaku. RUU Jabatan Hakim telah mengatur bahwa semua hakim memperoleh hak keuangan yang sama (Pasal 13 Huruf a dan Pasal 14 ayat 1), namun ada hal-hal yang bisa menjadi pertimbangan dalam memberikan hak-hak tersebut. Tim dari BKD telah berupaya melakukan penyempurnaan terhadap Naskah Akademik yang telah diberikan 3. Pimpinan rapat meminta persetujuan anggota Komisi III DPR RI, terhadap draft RUU tentang Jabatan Hakim akan disampaikan ke Badan Legislasi DPR RI untuk dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi. Masukan-masukan yang diberikan oleh anggota Komisi III DPR RI dapat disempurnakan dalam draft yang akan diserahkan ke Badan Legislasi.
4
III. PENUTUP Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI tidak mengambil kesimpulan, namun draft RUU tentang Jabatan Hakim disetujui untuk disampaikan ke Badan Legislasi DPR RI guna dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi. Rapat ditutup pukul 14.50
5
