LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI KE KABUPATEN SIKKA, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENANGANAN BENCANA LETUSAN GUNUNG ROKATENDA DI PULAU PALUE MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2013-2014 23 – 25 AGUSTUS 2013
SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI JAKARTA 2013
1
DAFTAR ISI
BAB I : PENDAHULUAN ...
3
BAB II : PROFIL KABUPATEN SIKKA, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ...
7
BAB III : PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK ...
12
BAB IV : TEMUAN DAN REKOMENDASI ...
15
BAB V : PENUTUP ...
17
2
BAB I PENDAHULUAN A. Umum Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013-2014 membentuk Tim Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pengawasan terhadap penanganan bencana letusan Gunung Rokatenda. B. Dasar Kunjungan Kerja Pelaksanaan kunjungan kerja ke Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan atas: 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21, dan Pasal 23 tentang Tugas DPR RI bidang Legislasi, Budget, dan Pengawasan; 2. Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR-RI/I/2009-2010 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI : a. Pasal 6 tentang Tugas dan Wewenang DPR RI; b. Pasal 53 Ayat (3) tentang Tugas Komisi di Bidang Pengawasan; c. Pasal 54 Ayat (3) huruf (f) tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi DPR RI pada masa reses. C. Maksud dan Tujuan 1. Maksud a. Melakukan komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIII DPR RI dengan daerah, baik Pemerintah Daerah maupun dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan atau pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan penanganan bencana letusan Gunung Rokatenda. b. Melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. a. Menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
3
2. Tujuan Untuk mengumpulkan dan mendapatkan bahan-bahan masukan berupa data dan kondisi faktual tentang pelaksanaan program pembangunan secara umum di daerah yang berkaitan dengan bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Zakat dan khususnya penanganan bencana letusan Gunung Rokatenda. D. Waktu Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik ini berlangsung pada tanggal 23 - 25 Agustus 2013.
E. Daftar Nama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Ke Provinsi Riau Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diikuti oleh 13 Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut.
Daftar Nama Anggota Komisi VIII DPR-RI Yang Melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tanggal 23 – 25 Agustus 2013 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013-2014 No
No. Ang.
Nama Anggota
1.
A-176
H. SAYED FUAD ZAKARIA, SE
2.
A-168
HJ. IDA FAUZIYAH, M.Si
KETUA KOMISI VIII/FPKB
3.
A-510
KH.YUNUS ROICHAN, SH. MH
ANGGOTA/FPD
4.
A-525
DRS. H. MAHRUS MUNIR
ANGGOTA/FPD
5.
A-545
KASMA BOUTY, SE. MM
ANGGOTA/FPD
6.
A-202
H.TB.ACE HASAN SYADZILY, M.Si
ANGGOTA/FPG
7.
A-254
H. MUHAMMAD LUTFI
ANGGOTA/FPG
8.
A-332
H. ADANG RUCHIATNA PURADIREDJA 4
Jabatan/ Fraksi KETUA TIM DAN WAKIL KETUA KOMISI VIII/FPG
ANGGOTA/ FPDIP
9.
A-326
HR.ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, SH
ANGGOTA/ FPDIP
10.
A-76
IR. ADE BARKAH
ANGGOTA/ FPKS
11.
A-142
H. AMRAN, SE
ANGGOTA/ FPAN
12.
A-282
DRS.H. HASRUL AZWAR, MM
ANGGOTA/ FPPP
13.
A-11
DRA.HJ.SOEMINTARSIH MOENTORO, M.Si
ANGGOTA/ F. HANURA
14.
TRI USMANIATI
SEKRETARIAT
15.
ABDUL ROJAK
SEKRETARIAT
16.
EDI HAYAT
TENAGA AHLI
F. Jadwal Pertemuan dan Obyek yang ditinjau
Jadwal Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII I DPR RI Ke Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013-2014 Tanggal 23 – 25 Agustus 2013 No Waktu Jumat, 23 Agustus 2013
Uraian Acara
Ket.
1
15.00 WIB
Tim berkumpul di Bandara soekarno Hatta Terminal 1
Pesawat Lion Air
2
16.50 WIB
Pesawat Take Off menuju Kupang
Transit di Surabaya
3
22.05 WITA
Tiba di Kupang langsung menuju Hotel
Sabtu, 24 Agustus 2013 4
05.00-5.30 WITA
Sarapan pagi
5
06.00 WITA
Pesawat take off menuju ke 5
Moumere dengan Lion Air 6
07.00
Tiba di Bandara Moumere menuju ke Kantor Bupati Sikka
7
08.00-10.00
Pertemuan dengan Bupati Sikka, Kepala Dinsos setempat dan BPBD beserta Jajarannya
8
10.00-12.00
Kunjungan ke Lokasi Pengungsi
9
12.00-13.00 WITA
ISHOMA
10
13.00 -15.00
Peninjauan Lanjutan
11
16.00 WITA
Pesawat Take Off menuju Kupang
12
17.00 WITA
Tiba di Kupang langsung menuju Hotel
Pertemuan diatur oleh protokol Kabupaten Sikka
Minggu, 25 Agustus 2013 14
05.15 WITA
Menuju bandara El Tari Kupang
15
06.00 WITA
Pesawat take off menuju Jakarta
16
09.15 WIB
Tiba di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta
Telp Sekretariat Komisi VIII DPR RI : 021-5715 399, Fax: 021- 5715 512. Contac person : Tri Usmaniati, 0812 991 7483 Edi Hayat, 0878-8135-1288
6
BAB II PROFIL KABUPATEN SIKKA, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Sejarah Kabupaten Sikka awalnya merupakan Onder Afdeling yang kemudian menjelma menjadi "swapraja sikka" (provinsi sunda kecil). Swapraja Sikka diperintah oleh seorang raja yang memerintah secara turun temurun. Pada tahun 1902 sistem sentralisasi pemerintahan kerajaan dirubah menjadi sistem desentralisasi. Pada tahun 1967 daerah tingkat II Sikka berganti nama menjadi "Kabupaten Sikka". Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok - pokok pemerintahan di daerah, maka sebutan nama "Daerah Kabupaten Sikka" berganti nama menjadi "Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka". Sedangkan 1958 ditetapkan sebagai tahun pembentukan Kabupaten Sikka. Geografi Kabupaten Sikka terletak di antara 8°22’ sampai dengan 8°50’ derajat Lintang Selatan dan 121º55'40" sampai 122º41'30" Bujur Timur. Kabupaten Sikka merupakan bagian dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di Daratan Flores. Sebelum tahun 2007 Sikka terdiri dari 12 Kecamatan, seiring dengan diberlakukan Undang-Undang Otonomi daerah terjadi pemekaran wilayah kecamatan menjadi 21 Kecamatan, yaitu Paga, Tanawawo, Mego, Lela, Bola, Doreng, Mapitara, Talibura, Waiblama, Waigete, Kewapante, Hewokloang, Kangae, Nelle, Koting, Palue, Nita, Magepanda, Alok, Alok barat, dan Alok Timur. Kabupaten Sikka merupakan daerah kepulauan dengan total luas daratan 1.731,91 km2. Terdapat 18 pulau baik yang didiami ataupun tidak, dimana pulau terbesar adalah Pulau Besar (3,07 persen). Sedangkan pulau yang terkecil adalah Pulau Kambing (Pulau Pemana Kecil) yang luasnya tidak sampai 1 km2. Dari 18 pulau yang terdapat di wilayah administratif Kabupaten Sikka, sebanyak 9 pulau merupakan pulau yang tidak dihuni dan 9 pulau dihuni. Perbatasan sebelah timur Kabupaten Sikka adalah Kabupaten Flores Timur, dan perbatasan sebelah barat adalah dengan Kabupaten Ende. Di sebelah utara berbatasan dengan laut Flores dan disebelah selatan berbatasan dengan laut sawu. Kecamatan Talibura adalah kecamatan yang memiliki luas daerah terbesar dibandingkan dengan kecamatan lainnya yaitu 260,11 km2(15,02 persen). Kecamatan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Alok, dengan luas wilayah 14,64 km2 (0,85 persen). Sebelah Utara Sebelah Selatan
: Laut Flores : Laut Sawu 7
Sebelah Barat Sebelah Timur
: Kabupaten Ende : Kabupaten Flores Timur
Luas Wilayah Kabupaten Sikka sebesar 7.553,24 Km2 dengan Luas daratan 1.613,18 Km² 2 dan Luas lautan 5821,33 Km2. Wilayah Kabupaten Sikka meliputi 18 pulau baik yang didiami maupun tidak dimana pulau terbesar adalah Pulau Besar (3.07 persen) dan Pulau Palue (2.37 persen). Sedangkan pulau yang terkecil adalah pulau Kambing (Pulau Penama kecil) yang luasnya tidak sampai 1 km2. dari 18 pulau yang dimiliki pada wilayah administrasinya sebanyak 9 pulau merupakan pulau yang tidak di huni dan 9 pulau di huni.
Penduduk Sedangkan berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010, jumlah Penduduk Kabupaten Sikka adalah 300.328 jiwa. Dengan luas wilayah sekitar 1.731,91 km2 sebenarnya dapat dikatakan distribusi penduduk di Kabupaten Sikka belum merata. Kepadatan penduduk yang tertinggi ada pada kecamatan Alok yaitu sekitar 2.258 jiwa perkilometer persegi padahal luas wilayahnya hanya sekitar 0,84 persen saja dari luas Sikka secara keseluruhan. Kecamatan Talibura yang mempunyai wilayah paling luas tingkat kepadatan penduduknya hanya sekitar 79 jiwa pekilometer persegi. Sedangkan agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Kabupaten Sikka adalah Katolik 89,72 persen dari total penduduk, kemudian Islam 9,22 persen, Protestan 0,94 persen dan sisanya Hindu dan Buddha. Tabel Jumlah Pendududuk Kab. Sikka Per Kecamatan Tahun 2010 Kecamatan
Paga Tanawawo Mego Lela Bola Doreng Mapitara Talibura Waiblama Waigete
Penduduk Luas Wilayah
Kepadatan Per Km2
15598 8695 11873 11645 10785 11191 6304 20454 7042 22181
188,27 108,99 106,71 371,69 189,78 368,00 77,81 78,64 48,78 101.91
82,85 79,78 111,26 31,33 56,83 30,41 81,02 260,11 144,36 217,65
8
Kewapante Hewokloang Kangae Nelle Koting Palue Nita Magepanda Alok Alok Barat Alok Timur
13453 8243 16389 5792 6360 9553 21223 11508 33,64 16808 32167
24,14 17,58 38,43 14,65 23,56 41 141,07 166,15 14,64 62,75 92,34
Kabupaten Sikka 300 328 1 731,91 Sumber : Sensus Penduduk 2010
557,29 468,89 426,46 395,36 269,95 233.00 150,44 69,26 2 258,47 267,86 348,35 173,41
Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin, 2010 Kecamatan
Paga Tanawawo Mego Lela Bola Doreng Mapitara Talibura Waiblama Waigete Kewapante Hewokloang Kangae Nelle Koting Palue Nita Magepanda
Laki-Laki
7279 4067 5695 5336 4757 5357 3020 9814 3356 10611 6195 3865 7478 2668 2974 4075 10244 5603
Perempuan
8319 4628 6178 6309 6028 5834 3284 10640 3686 11570 7258 4378 8911 3124 3386 5478 10979 5905 9
Jumlah
15598 8695 11873 11645 10785 11191 6304 20454 7042 22181 13453 8243 16389 5792 6360 9553 21223 11508
Rasio Jenis Kelamin 87,50 87,88 92,18 84,58 78,92 91,82 91,96 92,24 91,05 91,71 85,35 88,28 83,92 85,40 87,83 74,39 93,31 94,89
Alok Alok Barat Alok Timur
16195 8318 15375
16869 8490 16792
Kabupaten Sikka 142282 158046 Sumber : Sensus Penduduk 2010
33064 16808 32167
96,00 97,97 91,56
300328
90,03
Indeks Kerawanan Bencana Indeks kerawanan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk Kabupaten Sikka, adalah sebagai berikut: a. Kondisi Geografis NTT merupakan provinsi kepulauan dengan luas sekitar 48.718,10 km persegi yang terdiri lebih dari 560 pulau, dengan tiga pulau utama adalah Flores, Sumba dan Timor Barat. Dari seluruh pulau yang ada, 42 pulau telah berpenghuni sedangkan sisanya masih belum berpenghuni dengan kepadatan penduduk mencapai 91 jiwa per km persegi. Di wilayah NTT, terdapat 11 gunung api yaitu Gunung Ine Like, Ebu Lobo, Iya, Kelimutu, Rokatenda, Lewo Tobi (Laki–laki), Lewo Tobi (Perempuan), Lera Boleng, Ile Boleng, Ile Lewotolo dan Gunung Ile Werung. Dari gunung-gunung yang ada, mengalir sekitar 40 Sungai besar dimana yang terbesar adalah Sungai Kambaniru (118 km), Benanain (100 km), Noelmina (90 km) dan Wanokaka (80 km). b. Ancaman Bencana Banjir, Gempa bumi, Tsunami, Kebakaran Permukiman, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Gunung Api, Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Konflik Sosial, Epidemi dan Wabah Penyakit.
c. Indeks Kerawanan Bencana
Kab.
Skor
Kelas Rawan
Ranking Nas.
SIKKA
123
TINGGI
9
FLORES TIMUR
97
TINGGI
32
MANGGARAI
97
TINGGI
33
10
ALOR
94
TINGGI
38
KUPANG
94
TINGGI
40
BELU
85
TINGGI
67
KOTA KUPANG
78
TINGGI
98
SUMBA BARAT
78
TINGGI
102
SUMBA TIMUR
75
TINGGI
123
TIMOR TENGAH SELATAN
75
TINGGI
125
TIMOR TENGAH UTARA
70
TINGGI
147
LEMBATA
69
TINGGI
154
ENDE
68
TINGGI
160
MANGGARAI BARAT
62
TINGGI
197
NGADA
57
TINGGI
234
ROTE NDAO
55
TINGGI
253
SUMBA BARAT DAYA
46
TINGGI
313
MANGGARAI TIMUR
46
TINGGI
327
NAGEKEO
40
TINGGI
372
SUMBA TENGAH
31
SEDANG
417
SABU RAIJUA
10
SEDANG
461
11
BAB III PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK Pertemuan Pertemuan Komisi VIII DPR RI dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dengan Bupati Kabupaten Sikka, dan Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang sedang memberikan bantuan teknis (technical assistances) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka tentang penanganan bencana letusan Gunung Rokatenda. 1.
Pertemuan dengan Bupati Kabupaten Sikka
Pertemuan Komisi VIII DPR RI dengan Bupati Kabupaten Sikka bertempat di aula pertemuan kantor Bupati Sikka pada jam 08.00 WITA sampai selesai. Bupati Kabupaten Sikka didampingi Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD dan kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Sikka. Bupati Kabupaten Sikka menjelaskan kepada Komisi VIII DPR RI tentang penanganan korban letusan Gunung Rokatenda yang terletak di Pulau Palue. Penjelasan Bupati Sikka meliputi kronologi bencana, korban meninggal, pengungsi, dan langkah-langkah yang dilakukan untuk menangani korban bencana letusan Gunung Rokatenda pada tahap tanggap darurat. Gunung Api Rokatenda mulai menunjukkan tanda-tanda akan erupsi sejak tanggal 12 Oktober 2012 yang ditandai semburan debu vulakanik. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2012 terjadi letusan sebanyak 16 kali. Gunung Api Rokatenda meletus besar pada jam 04.27 WITA, tanggal 10 Agustus 2013 yang ditandai semburan lava panas dan abu vulkanik yang ketinggiannya mencapai 1.500 – 2.000 meter dari permukaan laut. Korban yang meninggal akibat terkena lava panas dan debu vulkanik letusan Gunung Rokatenda pada tanggal 10 Agustus 2013 sebanyak 5 orang, yaitu; Aloysius Roga (62 th), Maria Wea (60 th), Simon Ware (64 th), Randy Tala (11 th), dan Lengga (6 th). Sedangkan korban luka-luka sebanyak 3 orang, yaitu; Florentina Paji (55 th), Petrus Ngae (63 th), dan Margareta Kula (21 th). Korban yang mengungsi akibat letusan Gunung Rokatenda pada tanggal 12 Oktober 2012 sebanyak 1.337 orang (375 KK) yang ditampung di Kabupaten Sikka, sedangkan yang ditampung di Kabupaten Ende sebanyak 1.417 orang (407 KK). Jumlah pengungsi akibat letusan Gunung Rokatenda pada tanggal 10 Agustus 2013 (berdasarkakan data hingga tanggal 21 Agustus 2013) yang ditampung di Kabupaten Sikka sebanyak 1.118 orang (417 KK). Langkah-langkah penanganan korban bencana letusan Gunung Rokatenda dipimpin langsung oleh Bupati Kabupaten Sikka dengan melibatkan berbagai pihak seperti BASARNAS, TAGANA, Kodim 1603 Sikka, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Lauat Maumere, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial dan lainnya. Badan Nasional Penanggulangan 12
Bencana (BNPB), dan Kementerian Sosial RI juga terlibat dalam penanganan korban bencana letusan Gunung Rokatenda dengan memberi bantuan teknis dan dukungan dana. Langkah-langkah yang dilakukan pada masa tanggap darurat adalah evakuasi pengungsi ke Maumere, Kabupaten Sikka dan ke Kabupaten Ende. Para pengungsi ditampung di gedung-gedung pemerintah, tenda-tenda dan rumah kerabat. Selama tahap tanggap darurat, Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka dengan didampingi oleh Kementerian Sosial RI dan BNPB berupaya memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi, seperti pangan, sandang dan papan. Sedangkan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi para pengungsi yang ditampung di kantor bupati lama Kabupaten Sikka akan direlokasi dari Pulau Palue yang rentan terkena dampak bencana letusan Gunung Rokatenda ke Pulau Besar yang lebih aman dan tidak rentan terhadap bencana. Posko penanganan bencana letusan Gunung Rokatenda, yang dikoordinasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sikkan berlokasi di Kantor BPBD Kabupaten Sikka. 2.
BNPB
Komisi VIII DPR RI juga mengadakan pertemuan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bertempat di Posko BNPB di Gereja di Depan Keuskupan Maumere. Kepada Komisi VIII DPR RI, BNPB menjelaskan tentang berbagai upaya yang sudah dilakukan berdasarkan cluster SAR, kesehatan, dan penanganan pengungsi serta permasalahan yang dihadapi di lapangan. Yang telah dilakukan BNPB berdasarkan cluster SAR meliputi pendataan tiap ruangan dan menunjuk ketua kelompok, mengupayakan operator radiao 24 jam di Kantor BPBD untuk update informasi, dan mengupayakan suplemen tambahan untuk relawan dengan tujuan untuk menjaga stamina. Cluster kesehatan meliputi penanganan pada ibu hamil yang ada gejala melahirkan dengan merujuk ke rumah sakit, pengecekan rutin terhadap 2 ibu hamil, penyediaan saluran air untuk cuci tangan sebanyak 24 kran, dan penyediaan obat. Sedangkan penanganan pengungsi meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, pemenuhan sanitasi, penyediaan lahan untuk pemukiman kembali di Pulau Besar, validasi data pengungsi, dan trauma healing bagi para pengungsi. Permasalahan yang dihadapi dilapangan meliputi: a. Data pengungsi yang belum valid. Validasi data pengungsi sangat penting untuk memastikan berapa banyak penduduk yang masih ada di Pulau Palue; b. Strategi penanganan korban letusan Gunung Rokatenda dalam tahapa darurat belum komprehensif, seperti berapa jumlah armada yang dibutuhkan untuk mengungsikan penduduk dari Pulau Palue secara cepat dan lainnya; c. Radio komunikasi masih kurang; d. Kelambu kurang, karena banyak nyamuk di lokasi pengungsian; e. Obat kurang; 13
f. Ada pengungsi yang sering keluar masuk dan dijemput keluarga; g. Kebutuhan mendesak untuk aktifitas ekonomi pengungsi seperti peralatan tenun dan lainnya. Selain itu BNPB juga mengalokasikan bantuan dana untuk penanganan bencana letusan Gunung Rokatenda sebanyak Rp150.000.000- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang dialokasikan untuk BPBD Kabupaten Sikka, dan Rp281.000.000-, (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) yang dialokasikan untuk BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peninjauan Lapangan Komisi VIII DPR RI, selain mengadakan pertemuan dengan para pihak yang terkait dengan penanganan bencana letusan Gunung Rokatenda, juga melakukan peninjauan lapangan ke tempat penampungan pengungsi di Kantor Bupati Kabupaten Sikka yang lama dan sudah tidak dipergunakan sebagai kantor, karena masih dalam tahap renovasi. Anggota Komisi VIII DPR RI berkomunikasi langsung dengan para pengungsi, menanyakan tentang berbagai permasalahan yang dihadapi pengungsi dan kebutuhan yang harus dipenuhi, misalnya Komisi VIII DPR RI menanyakan kesiapan pengungsi untuk direlokasi ke Pulau Besar. Komisi VIII DPR RI juga meninjau langsung sarana-prasarana yang ada di tempat pengungsian, misalnya tenda, tempat tidur, sanitasi, MCK, dan dapur umum. Komisi VIII DPR RI berupaya memastikan, apakah sarana-prasarana pendukung yang ada di tempat pengungsian sudah sesuai kebutuhan para pengungsi.
14
BAB IV TEMUAN DAN REKOMENDASI Temuan 1. Dampak bencana letusan Gunung Rokatenda mencakup dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende, namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak terlibat aktif mengkoordinasi penanganan terhadap korban bencana letusan Gunung Rokatenda, padahal pengungsi akibat bencana letusan Gunung Rokatenda ada yang ditampung di Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende. 2. Sebagian Pulau Besar yang direncanakan sebagai tempat relokasi pengungsi korban letusan Gunung Rokatenda merupakan hutan lindung. Selain itu, para pengungsi bencana yang ditampung di kantor lama Bupati Kabupaten Sikka masih belum bersedia dipindahkan atau direlokasi ke Pulau Besar. Tapi mereka bersedia dipindahkan atau direlokasi ke Maumere. Alasannya, Maumere adalah kota, sedang Pulau Besar adalah pulau yang kondisinya relatif sama dengan Pulau Palue, kampung asal mereka, walau Pulau Besar tidak rentan terhadap bencana letusan gunung berapi. 3. Sarana-prasarana mandi, cuci dan kakus (MCK), saluran sanitasi dan tikar plastik di tempat pengungsian yang ada di kantor bupati lama Kabupaten Sikka tidak memadai. Sarana-prasarana MCK yang telah ada 10 buah padahal yang dibutuhkan minimal 50 buah, air kotor bekas membersihkan badan di MCK ada yang tegenang, tidak mengalir. Sedangkan tikar plastik di setiap kamar atau tenda pengungsian hanya berjumlah 1-3 buah sehingga tidak memenuhi kebutuhan pengungsi. 4. Posko penanganan bencana letusan Gunung Rokatenda ada 2 (dua); posko yang bertama dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka yang bertempat di Kantor BPBD Kabupaten Sikka dan posko yang kedua dibuat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bertempat di gereja di depan Keuskupan Maumere. Posko BNPB baru dibuat sehari menjelang kedatangan Komisi VIII DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja spesifik ke kabupaten Sikka pada tanggal 23 Agustus 2013. 5. Bantuan dana siap pakai dari BNPB untuk penanganan bencana letusan Gunung Rokatenda ke Kabupaten Sikka dan Provinsi Nusa Tenggara Timur diproses dan atau dicairkan sehari sebelum Komisi VIII DPR RI datang untuk melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Sikka pada tanggal 23 Agustus 2013 15
Rekomendasi 1. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui BPBD Provinsi dan didampingi oleh BNPB agar terlibat aktif dalam penanganan korban bencana yang dampaknya meliputi dua kabupten atau lebih dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait. 2. Terkait dengan rencana pemindahan atau relokasi pengungsi korban letusan Gunung Rokatenda dari Pulau Palue ke Pulau Besar, Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka bersama-sama dengan BPBD Provinsi Nusa Tenggaran Timur dan BNPB agar melakukan: a. Kajian yang mendalam dan komprehensif terkait relokasi pengungsi ke Pulau Besar serta melakukan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan RI terkait dengan hutan lindung yang akan dijadikan lokasi relokasi pengungsi; b. Melakukan pendekatan persuasif kepada para pengungsi yang belum bersedia direlokasi ke Pulau Besar dan juga melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh agama maupun tokoh adat agar membantu proses relokasi para pengungsi; dan c. Pembangunan rumah yang diperuntukkan kepada para pengungsi di tempat pemukiman mereka yang baru hendaknya tidak menimbulkan konflik sosial, misalnya bangunan rumah hendaknya tidak lebih bagus dari bangunan rumah penduduk setempat. 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka bersama-sama dengan BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BNPB hendaknya meningkatkan koodinasi dengan Kementerian Sosial RI/Dinas Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas Pekerjaan Umum untuk memenuhi saranaprasaran yang dibutuhkan di tempat pengungsian, seperti pemenuhan kebutuhan MCK, saluran sanitasi, tikar dan lainnya. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka bersama-sama dengan BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BNPB hendaknya mendirikan posko penanganan bencana sejak awal terjadinya bencana dan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, bukan hanya dalam bagan struktur tapi dalam praktiknya. Posko terpadu ini akan memudahkan perumusan kebijakan dan koordinasi penanganan korban bencana. 5. BNPB hendaknya memproses atau mencairkan berbagai bantun untuk penanganan korban bencana, baik berupa logistik maupun dana secepat mungkin, sejak awal terjadinya bencana.
16
BAB V PENUTUP Demikian laporan kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pengawasan terhadap penanganan bencana letusan Gunung Rokatenda. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI, temuan-temuan di lapangan, dan rekomendasi yang seyogyanya ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana.
Jakarta, Agustus 2013 PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI KETUA TIM, H.SAYED FUAD ZAKARIA,SE.
17
