LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI KE PROVINSI LAMPUNG 30 OKTOBER S/D 2 NOPEMBER 2016 RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2016-2017
SEKRETARIAT KOMISI VII DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA JAKARTA, 10 OKTOBER 2016
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Provinsi Lampung
merupakan provinsi strategis karena lokasi geografisnya.
Lampung menjadi penghubung kegiatan ekonomi antara pulau Jawa dengan Sumatra. Lampung memiliki potensi menjadi wilayah penyangga ekonomi Jawa bagian Barat (DKI, Jabar dan Banten). Namun demikian Lampung menghadapi permasalahan di bidang kelistrikan, terutama pasokan daya listrik. Performa kinerja manajemen penyedia kelistrikan
di Lampung yaitu PT PLN
(Persero) distribusi Lampung oleh Ombudman RI perwakilan Provinsi Lampung dinilai lemah. Setidaknya ada 4 permasalahan yang harus diselesaian yaitu: (1) pemadaman listrik
yang
kerap
tidak
disertai
dengan
pengaduan/kehumasan, dinilai kurang tertib
pemberitahuan;
(2)
pengelolaan
dan tidak jelas maka pengelolaan
pengaduan atau kehumasan yang dilakukan oleh PT PLN Distribusi Lampung tidak terukur, sehingga justru menimbulkan masalah baru, sehingga menimbulkan rasa kurang percaya masyarakat. Sebagai contoh masyarakat sering berseloroh selama ini, kalau karena kemarau/kurang debit air, sekarang sudah musim hujan tapi kok masih ada pemadaman; (3) pengelolaan pengaduan/kehumasan, akibat tidak tertib dan tidak jelas tersebut pengelolaan pengaduan atau kehumasan yang dilakukan oleh PT PLN Distribusi Lampung tidak terukur, sehingga justru menimbulkan masalah baru, seperti kata masyarakat selama ini, kalau karena kemarau/kurang debit air, sekarang sudah musim hujan tapi kok masih ada pemadaman. Tentang performa yang tidak optimal ini diakui oleh PT PLN (Persero) distribusi Lampung. PT PLN Distribusi Lampung menyatakan pemadaman masih akan berlanjut setidaknya hingga Juli 2017, mengingat kondisi ketersediaan daya listrik di Provinsi Lampung masih terus mengalami defisit. HIngga saat ini Lampung masih mengalami defisit daya listrik hingga mencapai 200 megawatt (MW). Saat ini ada delapan pusat pembangkit listrik yang tersebar di Provinsi Lampung, yakni PLTU Tarahan dengan kapasitas daya listrik 2x100 MW, PLTU Sebalang 2x100 MW, PLTP Ulubelu 1 dan 2 kapasitas 2x55 MW, PLTA Besai 2x45 MW, PLTA Batutegi 2x45 MW, serta PLTD Tarahan 3 dan 4 masing-masing berkapasitas 2x100 MW.
Kedelapan pembangkit mampu menghasilkan sekitar 890 MW daya listrik, dengan catatan seluruh pembangkit itu bekerja dengan normal. Kerusakan PLTU Sebalang dan Unit 3 PLTU Tarahan mengakibatkan Lampung deficit listrik 200 MW. Untuk mengatasi defisit listrik PT PLN (Persero)
telah mengupayakan
penambahan daya listrik dari sejumlah pembangkit tenaga listrik, di antaranya PLTMG New Tarahan yang beroperasi Januari tahun 2016 sebesar 30 MW, PLTMG Sutami 30 MW, Mobile Power Plant PLTMG 100 MW di lokasi PLTU Tarahan, PLTP Ulubelu Unit 3 sebesar 55 MW, dan PLTP Ulubelu unit 4 sebesar 55 MW yang akan beroperasi pada tahun 2017. Untuk mendukung peningkatan pasokan listrik di Lampung dan mengatasi deficit, Pemerintah Provinsi Lampung
meminta bantuan kepada PT Bukit Asam selaku
perusahaan distributor batu bara. untuk segera menyiapkan pasokan sebanyak 2-2,5 juta meter kubik. Bahan baku batu bara itu dapat menghasilkan energi listrik sebesar 300 MW dan pasokan batu bara akan diprioritaskan untuk sistem kelistrikan di Lampung. Meskipun saat ini Lampung kekurangan pasokan daya listrik, sebenarnya Lampung memiliki sumber daya energi terbarukan
yang melimpah dan belum
Potensi panas bumi yang berlokasi di daerah Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, mencapai 400 MW. Di Suoh, Kabupaten Lampung Barat, potensi tersebut mencapai 300 MW. Potensi air untuk pembangkit tenaga listrik juga sangat besar, Pada SWS Way Semangka Upper tersedia kapasitas sebesar 78 MW dan telah dioperasikan melalui PLTA Besai dan PLTA Baru Tegi. Pada SWS Way Semangka Lower dan Way Semung masing-masing tersedia potensi sebesar 76 MW clan 2,6 MW Permasalahan lingkungan yang sering dihadapi di Provinsi Lampung adalah adanya pencemaran dari sampah pemukiman, yang justru menjadi sumber pencemaran utama yang dapat merugikan nelayan ataupun pembudidaya ikan serta masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu diperlukan upaya pengendalian pencemaran laut khususnya di kawasan pesisir melalui tindakan nyata melalui salah satunya dengan gerakan penyadaran bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. .
Persoalan lain yang dihadapi Pemerintah Provinsi Lampung adalah angkutan batubara. Angkutan batubara menimbulkan persoalan yaitu polusi debu dan kemacetan. Asosiasi Pengusaha Batu Bara Provinsi Lampung mengusulkan pengiriman batu bara harus dipindahkan melalui angkutan laut karena pengangkutan batu bara melewati jalur darat selama ini telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Salah satu solusi alternatif untuk pengangkutan batu bara melalui jalur sungai, sehingga harus dibuatkan tol sungai yang dimulai dari Kabupaten Tulangbawang diangkut dengan kapal ke daerah tujuan sehingga jalan yang ada tidak rusak lagi dan masyarakat tidak akan terkena imbasnya.
B. DASAR HUKUM Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan Komisi VII DPR RI adalah: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. 3. Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016.
B. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN KERJA Maksud diadakannya Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Lampung adalah dalam rangka menyerap aspirasi dan melihat secara langsung perkembangan di daerah khususnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi.
Adapun tujuan kunjungan kerja ini adalah sebagai berikut: 1. Mendapatkan informasi dan melihat secara langsung perkembangan sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi; 2. Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di Provinsi
Lamung khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi; 3. Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah. 4. Secara khusus, fokus perhatian kunjungan kerja ke Provinsi Lampung pada
kesempatan ini pada sektor penyediaan energi dan masalah kelsitrikan.
C. WAKTU, LOKASI KUNJUNGAN DAN AGENDA KEGIATAN Kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober sd. 1 Nopember
2016 dan mempunyai lokasi tujuan
kunjungan ke Provinsi Lampung. Sedangkan agenda kegiatan Kunjungan Kerja adalah melakukan pertemuan dengan pihak yang terkait di daerah dan meninjau langsung ke lokasi, dengan agenda sebagai berikut: 1. Pertemuan dengan Gubernur dan DPRD Prov.Lampung, Bapedalda Provinsi Banten, Kapolda Provinsi Banten, Kementerian ESDM RI, Kementerian LHK RI, dan Kementerian Ristek dan Dikti RI, 2. Pertemuan dengan Direksi PT PLN (Persero), dan jajaranya terkait dengan permasalahan kelistrikan.
D. SASARAN DAN HASIL KEGIATAN Sasaran dari kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Lampung adalah melihat langsung untuk memperoleh informasi terkait dengan bidang Energi
dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Lingkungan Hidup (LH), serta Riset dan Teknologi (RISTEK) serta ketenagalistrikan. Hasil kegiatan kunjungan Komisi VII DPR RI diharapkan bisa menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VII DPR RI dengan mitra terkait, khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.
E. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Persiapan (menghimpun data dan informasi awal sebagai informasi sekunder, koordinasi dengan pihak terkait, dan persiapan administrasi kegiatan) 2. Pelaksanaan kegiatan, dilakukan pertemuan dengan berbagai instansi dan melihat langsung objek kunjungan. 3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta rekomendasinya. 4. Pembahasan dan tindaklanjut hasil-hasil kunjungan lapangan pada rapat-rapat Komisi VII DPR RI. F. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN LAPANGAN Kunjungan kerja ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang merupakan representasi dari tiap-tiap fraksi. No.
NAMA PESERTA
No.Angg.
FRAKSI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Ir. H. Harry Poernomo Andi Ridwan Wittiri Merchy Chriesty Barends, ST Adian Yunus Napitupulu H. Hardisoesilo Bambag Atmanto Wiyogo, SE Supriyanto Eko Wijaya Dr.Ir. Hj. Andi Yulian Paris MSc Ir. Firmansyah Mardanoes, MM Dr. Ari Yusnita
A.358 A.226 A.228 A.156 A.284 A.250 A.370 A.411 A.502 A.537 A.31
P.Gerindra PDIP PDIP PDIP P. Golkar P. Golkar P. Gerindra P. Gerindra PAN PPP P. Nasdem
JABATAN KET. TIM Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN
2.1. Kunjungan ke Kantor Gubernur Provinsi Lampung Kunjungan Kerja Reses Masa Sidang I th 2016 – 2017 Komisi VII DPR RI ke Kantor Gubernur Lampung tidak dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, hanya diwakili oleh Sekretaris Daerah. Dalam petemuan yang sudah dijadwalkan sebelumnya akan dihadiri oleh: Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota Bandarlampung, Unsur MUSPIDA, dan DPRD. Dari pihak mitra Komisi VII hadir Pejabat Eselon I Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian Ristek & Dikti, Direksi PT Pertamina (Persero), Direksi PT PLN (Persero), Daireksi PT PGN (Persero), BPH Migas, SKK Migas dan PT Bukit Asam. Ini yang menyebabkan Anggota DPR RI dari Komisi VII dan Komisi VI DPR RI yang secara bersama-sama melakukan kunjungan kerja ke Lampung merasa kecewa. 2.1.1. Kondisi Kelistrikan di Provinsi Lampung Kondisi kelistrikan di Provinsi Lampung saat ini beban puncak mencapai 854 MW, Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit yang ada di Provinsi Lampung 415 MW. Pasokan dari Sumatera Selatan 330 MW, dengan demikian terjadi deficit listrik sebesar 114 MW. Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengatasi masalah deficit listrik hanya sebatas procedural birokrasi tidak banyak melakukan terobosan. Ini dirasakan oleh PLN dalam menghubungkan sistem kelistrikan antara Sumatera Selatan dengan Lampung melalui jaringan transmisi 150 KV. ‘ Pekerjaan Transmisi 150 KV Seputih Banyak – Menggala yang terkontrak pada tahun 2007, jumlah tapak tower yang dibutuhkan sebanyak 179 tapak. Lahan yang sudah bebas sebanyak 90 tapak tower. Lahan yang belum bebas 89 tapak tower kebanyakan berlokasi di daerah perkebunan. Saat ini pembangunan transmisi terhenti karena belum adanya kepastian untuk lahan bebas.
Serangkaian diskusi dan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan perusahaan perkebunan sudah dilakukan sejak tahun 2008. Berbagai jalur alternative sudah dilakukan pembahasan. Namun saat ini belum ada keputusan. Dari beberapa rencana jalur yang telah disurvai oleh PLN dan telah didiskusikan dengan pihak terkait, serta rekomendasi dari KSAU TNI disimpulkan bahwa jalur terbaik untuk SUTT 150 KV Seputih Banyak – Menggala adalah menyusuri lintas Timur Sumatera. Surat permohonan persetujuan penetapan ijin penetapan lokasi (IPL) sudah disampaikan berkali-kali oleh PLN kepada Gubernur Lampung namun sampai saat ini belum ada persetujuan yang dikeluarkan oleh Gubernur Lampung. Kendala pembangunan Tower juga disebabkan oleh tidak kooperatifnya sejumlah perusahaan perkebunan. Mereka adalah perusahaan perkebunan yang tergabung dalam PT Sugar Group Company yaitu PT Sweet Indo Lampung dan PT Gula Putih Mataram. Perusahaan lainnya yang tergabung dalam PT SGC yaitu PT Great Giant Pineapple dan PT Gunung Madu Plantation. Perusahaan perkebunan tersebut merupakan konglomerasi bisnis di bidang agroindustry. Kelistrikan di Lampung adalah bagian dari program kelistrikan nasional 35.000 MW dan 7.000 MW program regional Sumatera. Saat ini di Sumatera ada 76 lokasi proyek pembangkit dengan kapasitas 11.327 MW. Untuk proyek transmisi ada 210 lokasi dengan panjang transmisi 19.305 kms. Untuk proyek kelistrikan regional Sumatera 7000 MW yang dikerjakan oleh PLN adalah 9 proyek dengan kapasitas 1.442 MW yang beroperasi 661 MW. Melalui IPP ada 8 proyek dengan kapasitas1.444 MW yang beroperasi 375 MW. Untuk proyek nasional 35.000 MW yang dikelola PLN ada di 10 lokasi dengan kapasitas 1.158 MW sedangkan yang dikelola melalui IPP ada di 49 lokasi dengan kapasitas 8.741 MW. Pengembangan kelistrikan di Sumatera untuk tahun 2015 – 2019 total kapasitas 11.327 MW, rencana COD tahun 2016 sebesar 1.410 MW. Untuk transmisi19.305 KMS, rencana COD tahun 2016 sebesar 2.121 KMS, operasi sampai dengan September 802,5 KMS (37,83%). Untuk gardu induk 32.406 MVA, rencana COD 2016 3.586 MVA. Operasi sampai dengan September 1.620 MVA (42,90%).
Kondisi Kelistrikan Sumatera, Lampung Defisit Listrik 6% Rasio elektrifikasi di Provinsi Lampung telah mencapai 94%. Wilayah yang rasio elektrifikasinya dibawah 94% meliputi: Lampung Barat, Mesuji, Pesisir Barat, Tanggamus, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat.
Rasio Elektrifikasi di Provinsi Lampung
Rasio Desa Berlistrik di Lampung
Peta Kawasan Yang Belum Mendapat Fasilitas Listrik
Untuk
mengatasi
deficit
listrik
di
Provinsi
Lampung,
PLN
telah
mengembangkan program sistem kelistrikan 2016 – 2019 dan menyiapkan operasi PLTG Tarahan 4 x 25 MW yang merupakan bagian dari Progaram 35.000 MW. Saat ini MPP Taahan Unit 1 dan 2 telah selesai dan sudah dilakukan pengujian reliability run (RR) dan untuk MPP Tarahan unit 3 dan 4 rencana akan selesai dilakukan pengujian RR pada 29 Oktober. Rencana seluruh unit MPP Tarahan akan beroperasi pada 10 Nopember 2016 setelah dilakukan performance test pada 1 dan 2 Nopemer 2016. Selain mengandalkan dari pembangkit setempat, pasokan untuk Sistem Lampung juga didapat dari transfer Sumatera Selatan sebesar 300 MW dengan demikian total pasokan daya di Sistem Lamung adalah 719 MW + 300 MW = 1.019 MW. Dengan beban puncak 900 MW maka Subsistem Lampung masih cukup aman
jika ada satu unit pembangkitnya yang keluar sistem untuk pemeliharaan karena memiliki cadangan 119 MW. Untuk tahun 2017, Provinsi Lampung akan mendaptkan tambahan pembangkit baru yaitu PLTP Ulu Belu 4 dengan kapasitas 55 MW maka daya mampu pasok pembangkit di Sistem Lampung menjadi 1.074 MW. Beban puncak di tahun 2017 960 MW masih ada cadangan 114 MW.
Pengembangan Kelistrikan di Provinsi Lampung 2016 – 2019 Dengan selesainya pembangunan PLTU PT Budi Acid 5 MW, PLTU Lampung Tengah 2 x 7 MW, PLTU Pel. Tarahan 9 MW maka akan terjadi kelebihan pasokan listrik di Lampung.
Excess Power di Provinsi Lampung 2.1.2. Kondisi dan distribusi BBM di Provinsi Lampung Pola distribusi BBM di Provinsi Lampung dibagi menjadi tiga pola yaitu: (1) Pola regular – Supply BBM Menggunakan Tanker dari Loading Port Domestik (RU III Plaju/Gerong & TBBM Balongan) daan Impor dari Singapura; (2) Pola alternative Supply BBM menggunakan Tanker dari TBBM Tg. Gerem & RU II Dumai; dan (3) Pola emergency - Supply BBM menggunakan Mobil Tangki dari TBBM Kertapati (± 374KM) dan TBBM Baturaja (± 264KM).
Pola distribusi BBM di Provinsi Lampung Ketahanan stok BBM di Provinsi Lampung mengandalkan pada TTBM Panjang yang memiliki 14 tanki timbun dengan kapasitas total mencapai 7.251 KL. Ketahanan stok tertinggi adalah BBM jenis Pertadex dengan ketahanan stok 365 hari disusul Pertamax yaitu 165 hari dan yang terendah adalah Premium 11 hari. Dari hasil pengamatan lapangan nampak bahwa PT Pertamina bersikap proaktif dalam menggiring migrasi Premium ke Pertamax dengan secara berangsur-angsur mengurangi pasokan premium. Ini nampak dalam realisasi kuota BBM PSO dan Premium Penugasan di Provinsi Lampung tahun 2011 – 2016. Realiasi konsumsi BBM PSO dan Premium cenderung lebih rendah dari kuota yang telah ditetapkan. Premium KAB/KOTA
298
Quota 2016
KAB. LAMPUNG BARAT 21.232 KAB. LAMPUNG SELATAN 99.071 KAB. LAMPUNG TENGAH 98.008 KAB. LAMPUNG TIMUR 85.881 KAB. LAMPUNG UTARA 73.276 KAB. MESUJI 17.742 KAB. PESAWARAN 33.658 KAB. PRINGSEWU 43.720 KAB. TANGGAMUS 43.201 KAB. TULANG BAWANG 66.670 KAB. TULANGBAWANGBRT 14.936 KAB. WAY KANAN 29.597 KOTA BANDAR LAMPUNG 183.248 KOTA METRO 30.838 KAB. PESISIR BARAT 16.636
TOTAL
857.714
Quota Ytd Real Ytd % Real vs Quota 24 Okt 2016 24 Okt 2016 Ytd 24 Okt 2016 17.287 80.664 79.799 69.925 59.662 14.446 27.405 35.597 35.175 54.283 12.161 24.098 149.202 25.109 13.545
12.184 62.960 66.832 49.088 49.120 13.168 22.608 33.680 29.000 44.168 10.312 21.216 117.344 20.880 13.160
698.357
565.720
70% 78% 84% 70% 82% 91% 82% 95% 82% 81% 85% 88% 79% 83% 97% 81%
Realisasi dan Kuota Premium di Provinsi Lampung
Ketahanan Stok BBM di Provinsi Lampung Konversi minyak tanah ke LPG 3 kg telah selesai dilaksanakan pada periode 2009 – 2010 dengan jumlah distribusi 1.671.972 paket. Kemudian pada tahun 2012 dilakukan penyisiran bertambah lagi paket distribusi LPG 3 kg sebanyak 65.855. Dengan demikian total paket LPG 3 kg menadi 1.737.827. Penyaluran LPG 3 kg regular
disuplai
melalui
Depot
Panjang,
sedangkan
untuk
penyaluran
alternative/emergency melalui perbantuan suplai dari Depot Pulau Layang, Kilang SEP, dan Depot Tanjung Sekong. Tren penyaluran LPG 3 kg cenderung meningkat. Kuota terlampaui oleh realisasi konsumsi. Dalam metric ton Title
2012
2013
2014
2015
2016 (Ytd Sept)
Kuota LPG
228.868
305.325
380.687
429.183
350.103
Real 3 Kg
266.296
307.707
376.695
434.642
349.119
Ada kecenderungan masyarakat lebih memilih membeli LPG 3 kg yang bersubsidi dibandingkan dengan LPG 12 kg. Implikasinya subsidi LPG 3 kg tidak tepat sasaran. Maka perlu dipikirkan untuk segera melakukan sistem distribusi tertutup untuk LPG 3 kg.
Untuk HET Provinsi Lampung sampai saat ini belum ada perubahan (masih sesuai dengan SK Gubernur sebelumnya No.G/195/B.1V/HK/2015 tgl 13 April 2015) yang berlaku sejak tanggal 1 MEI 2015 sebesar Rp.16.500/ tabung. Persoalan yang mengemuka adalah disparitas harga dari agen ke pangkalan. Ini dikarenakan jumlah pangkalan yang masih terbatas, maka diperlukan penambahan. Di Lampung 1 Kecamatan hanya ada 1 pangkalan, sebaiknya setiap desa ada 1 pangkalan. Ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa.
2.1.3. Masalah Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung Dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup diperlukan
sinergi antara Pemerintah Provinsi
dan
Kabupaten/Kota dalam
membangun dan menata kawasan. Masalah yang mengemuka adalah penataan wilayah pesisir terutama yang berkaitan dengan zonasi di setiap kabupaten/kota sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 27. Tahun 2007 dan UU no. 1 tahun 2014. Masalah yang kedua adalah mengantisipasi dan mengatasi masalah limbah rumahtangga dan industry terutama industry pertanian seperti indutri tepung tapioca yang berada di Lampung Tengah, Tulang Bawang, Lampung Timur, Lampung Selatan dan Lampung Utara. Salah satu opsi untuk penanganan limbah agar lebih bermanfaat, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pertamangan dan Energy telah melakukan sosialisasi dan koordinasi baik kepada pihak industri agar limbah hasil industry tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga Biogas dan Biomas (PLTBg dan PLT BM). Saat ini ada beberapa perusahaan yang sedang melaksanakan konstruksi fasilitas jaringan listrik agar dapat menjual listrik PLTBg dan PLTBm dari
limbah ke PLN (Excess Power0, dan beberapa perusahaan agroindusri lainnya yang sedang melakukan studi kelayakan. Dalam mengatasi ketidakpuasan warga Bandar Lampung terhadap aktivitas KA Batubara rangkaian panjang dengan rute Tanjung Enim – Tanjung Karang – Tarahan secara umum ada tiga opsi yaitu: 1. Mengalihkan jalur transportasi kereta api 2. Membuat fly over atau under pass disetiap pelintasan kereta api 3. Melakukan pengatuan jam operasi aktivitas kereta api babaranjang. Untuk debu yang ditimbulkan diusulkan untuk dilakukan penutupan bagian atas gerbong batubara dengan terpal untuk menekan paparan debu batubara di sepanjang jalur kereta babaranjang.
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 3.1. Kesimpulan 1. Pemerintah Provinsi Lampung harus meningkatkan kualitas koordinasi agar masalah-masalah yang dihadapi bisa diselesaikan secara sinergis antara Pemerintah Provins Lampung, Pemerintah Pusat, dan Pihak terkait. Kasus tidak hadirnya Gubernur dan Wakil Gubernur yang sudah dijadwalkan tidak boleh terulang lagi. Ini menunjukkan ketidakseriusan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjalin kerjasama. 2. Hambatan interkoneksi sistem kelistrikan Sumatera Selatan – Lampung karena masalah hambatan pembebasan lahan untuk tapak tower harus segera diselesaikan. Pemerintah Provinsi Lampung sebagai pemangku kepentingan Pemeritah Pusat harus proaktif menyelesaikan masalah tersebut dengan melibatkan instansi terkait karena. 3. Ketahanan stok BBM di Lampung harus diperbaiki, terutama stok premium karena ini merupakan PSO dari Pemerintah. Untuk menjamin rasa keadilan dan kehadiran negara, Pertamina tidak boleh memaksa pengguna premium untuk beralih ke Pertamax atau Pertalite. Migrasi premium ke BBM lain harus terjadi secara alamiah. 4. Peningkatan konsumsi LPG 3 Kg harus disikapi dengan bijak oleh Pemerintah dan Pertamina. Perlu segera dibenahi tatakelola distribusi LPG 3 kg yang secara bertahap diarahkan ke sistem distribusi tertutup agar subsdi LPG 3 Kg tepat sasaran. 3.1.3 Rekomendasi 1. Pihak-pihak yang menghambat program interkoneksi Sumatera Selatan – Lampung perlu diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Gubernur Provinsi Lampung perlu dipanggil oleh Komisi VII DPR RI untuk menjelaskan persoalan kelistrikan di Lampung dan persoalan lain yang dinilai penting oleh Komisi VII karena berkaitan dengan program nasional. 3. Pertamina sebagai pihak yang diberi tugas PSO oleh Pemerintah diminta untuk membuat tatakelola distribusi LPG 3 kg yang menjamin subsidi LPG 3 kg tepat sasaran
IV Penutup. Demikian Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Lampung sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk ditindaklanjuti oleh Komisi VII DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Jakarta, 3 November 2016
Pimpinan Delegasi Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI
Ir. H. Harry Poernomo
