LAPORAN KEGIATAN PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA RESES III MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG

LAPORAN KEGIATAN

PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA RESES III MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2014-2015 Tanggal : 3 – 11 Mei 2015

NAMA : Drs. H. Kuswiyanto, M.Si. No. ANGGOTA : A-492 DAERAH PEMILIHAN : JATIM IX / BOJONEGORO + TUBAN

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2015 LAPORAN KEGIATAN RESES III DAPIL JAWA TIMUR IX (TUBAN – BOJONEGORO) 1

LAPORAN KEGIATAN PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA RESES III MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2014-2015

I.

PENDAHULUAN Kunjungan kerja Reses anggota DPR RI sangat perlu dilakukan untuk

menampung aspirasi masyarakat diberbagai bidang, hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kegiatan Kunjungan kerja ini telah diatur dalam UU Nomor 27 tahun 2009 pada pasal 318 ayat (2) dan (3). Tujuan Kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat yang selanjutnya akan disidangkan

sebelum

aspirasi

itu

diusulkan

masuk

ke

dalam

program

pembangunan Pemerintah. Melalui kegiatan Reses ini anggota DPR RI dapat mengetahui secara lebih jauh tentang kondisi masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan program serta evaluasi pembangunan. Selain melaksanakan tugas dan fungsi kedewanan, kegiatan Reses ini dilakukan untuk mendukung optimalisasi kinerja DPR. Sebagaimana diketahui situasi dan kondisi masyarakat saat ini yang memiliki mobilitas yang sangat tinggi serta menuntut anggota DPR untuk memiliki kemampuan yang cepat dan tinggi dalam menyerap apa yang terjadi di masyarakat dan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat di daerah pemilihan masing-masing anggota Dewan. Dari kegiatan ini, akan didapat masukan dan usulan dari masyarakat terkait pembangunan, semua masukan yang dihasil-kan dari kegiatan dengar pendapat dengan masyarakat harus menjadi catatan bagi Anggota DPR lalu dibawa ke masa persidangan untuk dipertimbangkan serta ditindak lanjuti sekiranya aspirasi itu dapat dimasukkan ke dalam rencana kerja tahun depan.

LAPORAN KEGIATAN RESES III DAPIL JAWA TIMUR IX (TUBAN – BOJONEGORO) 2

I. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA Pelaksanaan kegiatan Reses dalam rangka jaring aspirasi Masyarakat di Dapil Jawa Timur IX (Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban) sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Masyarakat dengan melihat langsung kondisi masyarakat, serta melihat permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Selanjutnya hasil kegiatan tersebut disampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti sebagai upaya kongkrit menjawab persoalanpersoalan krusial yang terjadi di masyarakat Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. a. WAKTU PELAKSANAAN Kegiatan kunjungan kerja secara rinci adalah sebagai terlampir : Dalam kegiatan Reses ini dengan melakukan dengar pendapat dengan masyarakat, kelompok masyarakat dan aktivis partai saat jaring aspirasi masyarakat, -

Selalu menjaga terciptanya stabilitas politik nasional tetap kondusif guna mendukung program pembangunan nasional.

-

Menggerakkan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok guna meningkatkan daya beli masyarakat di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat.

-

Dibutuhkan peran pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk waspada terhadap penyebaran aliran radikalisme dan ekstrimisme yang mengatas namakan agama.

b. KEGIATAN PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT 1. Pertemuan dan dialog dengan wali murid, berlangsung di MI Muhammadiyah

3

Panyuran

Palang

Kabupaten

Tuban.

Pada

pertemuan ini beberapa pertanyaan yang dirangkum sebagai berikut : 

Parenting school, pemantapan bagi orang tua dalam mengembangkan pendidikan anak. Salah satu tujuan dilaksanakannya kegiatan parenting yaitu untuk menyelaraskan atau menyamakan visi dengan orang tua dalam pendidikan dan pengasuhan anak usia dini. Kegiatan parenting berfungsi untuk membangun komunikasi harmonis dan cerdas antara orang tua dan


pendidik serta memberdayakan orang tua dalam mendukung pembelajaran bagi anak. Parenting school ini sangat bermanfaat, baik buat pendidik, orang tua maupun anak didik. Bagi pendidik membantu dan mempermudah dalam hal mendidik anak. Manfaat bagi orang tua, orang tua lebih tahu bagaimana perkembangan, kekurangan, dan masalah anak di sekolah. Manfaat bagi anak karena adanya komunikasi dan kerjasama antara orang tua dengan pendidik sehingga terjadi perubahan yang positif pada anak. Parenting school bisa dikembangkan secara lebih intensif baik di Bojonegoro maupun Tuban. 

Saat ini Indonesia menjadi pasar potensial peredaran gelap Narkoba, IT, dan berkembangnya aliran radikal dan ekstrimisme yang mengatas namakan agama. Perkembangan teknologi informasi turut andil dalam perubahan sikap dan perilaku para pelajar. Pertama, Arus globalisasi dengan mudahnya masuk dalam kehidupan anak muda melalui akses informasi yang tidak bisa dibendung lagi. Gaya hidup dunia barat telah mempengaruhi perilaku keseharian mereka. Narkoba tidak hanya merusak mental dan moral penggunanya, tapi sudah menelan banyak korban jiwa. Tak heran jika para Kartel luar negeri melihat Indonesia merupakan pasar potensial. Bahkan kini statusnya menjadi produsen Narkoba bukan menjadi Konsumen lagi. Di Indonesia, pencandu narkoba ini perkembangannya semakin pesat. Para pencandu narkoba itu pada umumnya berusia antara 11 sampai 24 tahun. Artinya usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar. Karenanya, membentengi diri dari bahaya peredaran gelap Narkoba adalah wajib bagi semua pihak agar generasi mendatang siap menjadi seorang pemimpin. Diharapkan ada kerjasama dan komunikasi yang baik antara pemerintah, warga sekolah dan orang tua siswa. Harapan seperti ini diungkapkan sebagai rasa prihatin yang mendalam oleh sebagian besar orang tua asuh, dan para guru, baik di Bojonegoro maupun Tuban.



Kehadiran teknologi komunikasi dan informasi juga membawa kekhawatiran pihak guru dan orang tua. Sebab kehadirannya dimungkinkan membawa dampak dan manfaat bagi para pelajar, baik dampak positif maupun negatif. Dampak teknologi bagi para pelajar harus diantisipasi dengan cara


memberikan pendidikan yang benar. Teknologi mempunyai pengaruh dalam mendorong munculnya berbagai kemungkinan tentang perubahan dunia yang akan berlangsung menjadikan dunia semakin terbuka dan saling bergantung satu sama lain. Namun, para pelajar harus bersiap-siap menerima kenyataan masuknya pengaruh luar terhadap seluruh aspek kehidupan kebudayaan.

bangsa.

Salah

Karenanya

satu

aspek

diperlukan

yang

langkah

terpengaruh untuk

adalah

mengantisipasi

pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai nasionalisme. 

Dan tidak kalah pentingnya adalah sikap ekstremisme yang mulai merambah kalangan remaja, siswa. Ekstremisme akibat dari melelehnya semangat nasionalisme dan memudarnya kesadaran akan nilai dan arti kebhinekaan. Ekstremitas biasanya mudah diterima terutama oleh individuindividu yang tak waspada dan memahami dampak serta efeknya. Hal ini juga ditengarahi menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI. Ekstremisme sikap biasanya menolak semua perbedaan, terutama dalam penafsiran terhadap doktrin agama. Bagi ekstermis, perbedaan muncul karena penyimpangan dari doktrin yang benar. Berbeda dalam memahami dan mengamalkan agama dianggap sebagai upaya menghancurkan dan menodai doktrin agama. Sikap seperti ini bukan hanya terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi masuk ke ruang-ruang sekolah. Karenanya guru, orang tua dan juga pemerintah harus saling bersinergi dan bekerjasama untuk melakukan langkah-langkah antisipatif dengan cara memberikan pendidikan yang benar.

2. Pertemuan dan dialog dengan aktivis PAN Tuban, berlangsung di Rumah PAN Jl. Dr. Wahidin,SH. No. 72 Kel. Latsari Kec. Tuban.. Pada pertemuan ini beberapa pertanyaan dan pernyataan dapat dirangkum sebagai berikut: 

Menghadapi Pemilukada di Tuban, salah satu agenda yakni menyiapkan kader potensial yang dinilai mampu memimpin dan membawa Tuban menjadi lebih baik lagi. Pengurus PAN Tuban melakukan invertarisasi kader-kader potensial untuk berkompetisi menjelang pelaksanaan Pilkada. Mereka memandang perlu sejumlah persiapan salah satunya yakni


melakukan inventarisasi terhadap kader-kader potensial di PAN untuk bertarung dalam pemilihan kepala daerah. 

Agenda intern PAN menjelang Rakernas PAN dan persiapan Muswil IV PAN Jatim. Partai Amanat Nasional (PAN) akan segera menyelenggarakan pelantikan Pengurus DPP PAN yang dilanjutkan dengan agenda rapat kerja nasional (rakernas) PAN. Rakernas sendiri rencananya akan membahas beberapa isu utama. Salah satunya adalah persiapan Pilkada 2015. Yakni membahas strategi PAN dalam menghadapi pilkada serentak yang diikuti dengan perumusan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Pilkada. Selain itu juga akan dirumuskan Juklak dan Juknis Muswil dan Musda PAN. Rakernas, juga akan membahas isu-isu politik strategis yang berkembang akhir-akhir ini.

3. Pertemuan dengan Pemuda Muhammadiyah Tuban berlangsung di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jl. Pramuka I No. 10 Kel. Sidorejo. Kec. Tuban – Kab. Tuban. Pada pertemuan ini beberapa pertanyaan dan pernyataan dapat dirangkum sebagai berikut: 

Kiprah pemuda Muhammadiyah dalam politik nasional sebagai organisasi otonom tentu berbeda dengan induknya yang melarang anggota pengurus untuk berpolitik praktis. Muhammadiyah, memang sejak awal menggunakan strategi kultural. Hanya saja dalam perkembangannya, karena tuntutan zaman, mengadopsi strategi struktural dan mobilisasi sosial serta mengabaikan strategi awalnya.

Salah satu faktor kebertahanan dan

keberhasilan Muhammadiyah sepanjang sejarah dalam menjalankan misinya adalah kemampuannya memelihara jarak (disengagement) dengan negara, kekuasaan (power), dan politik sehari-hari (day-to-day politics). Muhammadiyah

dalam

banyak

perjalanan

sejarahnya

cenderung

melakukan "political disengagement", menghindarkan diri dari keterlibatan langsung dalam politik, apakah "politik negara" (state politics) maupun "politik kepartaian" (party politics), atau politik kekuasaan (power politics). Perlu juga dicatat di sini bahwa PAN (Partai Amanat Nasional) adalah hasil ijtihad

politik

Muhammadiyah.

Ada

hubungan

khusus

antara

Muhammadiyah dan PAN yang jika bukan hubungan organisatoris, setidaknya ada hubungan aspiratif, kultural, dan mungkin juga emosional. LAPORAN KEGIATAN RESES III DAPIL JAWA TIMUR IX (TUBAN – BOJONEGORO) 6

Keterlibatan orang-orang Muhammadiyah yang ada di struktural partai adalah cara lain Muhammadiyah memberikan kontribusi buat bangsa. Untuk mendukung gerakan kulturalnya, posisi struktural juga penting. Kader-kader Muhammadiyah dalam politik perlu didorong untuk lebih berperan aktif membangun bangsa lewat jalur tersebut. 

Dalam menyebarkan syiar dakwah, Muhammadiyah menggunakan jalur kultural organisasi keagamaan guna memberikan pencerahan dan penguatan moral keimanan. Dengan jalaur struktural atau kekuasaan, bisa bernilai dakwah pula. Tergantung niatnya. Posisi Muhammadiyah,

harus

tetap pada pilihan sebagai gerakan kultural sehingga tidak mudah digoyah oleh perubahan struktural, perubahan kultural maupun perubahan proses atau manajemen politik. Salah satu peran yang tetap dipertahankan adalah gerakan

dakwah

melalui

pelayanan

pendidikan,

kesehatan

dan

kemasyarakatan dan dakwah pencerahan kepada umat. Muhammadiyah yakin dapat tetap memberi sumbangan besar bagi Indonesia, sekalipun tidak terlibat dalam lingkaran politik kekuasaan. Muhammadiyah memiliki sumber daya yang amat mumpuni, khususnya dalam bidang pendidikan. Lebih dari itu, Muhammadiyah juga memiliki banyak infrastruktur yang telah berkontribusi langsung bagi pembangunan bangsa ini. 

Gelombang modernisme yang ditandai dengan arus globalisasi dengan mudahnya masuk dalam kehidupan anak muda melalui akses informasi yang

tidak

bisa

dibendung

lagi.

Gaya

hidup

dunia

barat

telah

mempengaruhi perilaku keseharian mereka. Membentengi diri dari bahaya peredaran gelap Narkoba adalah wajib bagi semua pihak agar generasi mendatang siap menjadi seorang pemimpin. Narkoba tidak hanya merusak mental dan moral penggunanya, tapi sudah menelan banyak korban jiwa. Tak heran jika para Kartel luar negeri melihat Indonesia merupakan pasar potensial. Bahkan kini statusnya menjadi produsen Narkoba bukan menjadi Konsumen lagi. 

Di Indonesia, pecandu narkoba ini perkembangannya semakin pesat. Para pencandu narkoba itu pada umumnya berusia antara 11 sampai 24 tahun. Artinya usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar. Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba di kalangan pelajar, sudah


seyogianya menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini semua pihak termasuk orang tua, guru, dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadai ancaman narkoba terhadap anak-anak kita. Upaya yang lebih kongkret yang dapat kita lakukan adalah melakukan kerja sama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba, atau mungkin mengadakan razia mendadak secara rutin. Kemudian pendampingan dari orang tua siswa itu sendiri dengan memberika perhatian dan kasih sayang. Pihak sekolah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap gerak-gerik anak didiknya, dan yang tak kalah penting adalah, pendidikan moral dan keagamaan harus lebih ditekankan kepada siswa. 4. Pertemuan dengan warga Kebonsari, berlangsung di rumah Tokmas, Jl. AKBP Suroko No. 15, Kel. Kebonsari Kec. Tuban – Kab. Tuban, Pada pertemuan ini beberapa pertanyaan dan pernyataan dapat dirangkum sebagai berikut: 

Kesiapan infrastruktur PAN Tuban menghadapi Pemilukada serentak, dengan 3 kursi di DPRD mengalami kendala untuk menjalin mitra koalisi. Hal ini disebabkan karena masih adanya dualisme kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar. Hingga kini partai yang bersangkutan masih menunggu islah. Keabsahan pengurus di tingkat nasional menjadi penting keberadaannya untuk mengajukan calon Bupati melampirkan dokumen persetujuan dari DPP. Jika persoalan internal partai tidak segera diselesaikan hal ini akan menjadi penghambat dan (bahkan) berpotensi menyulut konflik akibat pro dan kontra masing-masing pihak.



Pengajuan bakal calon pasangan Kepala daerah, secara otonomi menyerahkan

wewenang penuh

kepada DPD PAN Tuban dalam

menentukan koalisi menghadapi Pilkada, tidak ada keharusan untuk berkoalisi dengan Koalisi Merah Putih ataupun Koalisi Indonesia Hebat. Namun demikian, regulasi masih menjadi wewenang pengurus pusat partai. PAN Tuban membentuk Tim Pilkada daerah yang tugasnya membantu Ketua DPD PAN untuk melakukan penjaringan, evaluasi, usulan Balon Bupati. Mereka mempersiapkannya dengan melakukan koordinasi secara LAPORAN KEGIATAN RESES III DAPIL JAWA TIMUR IX (TUBAN – BOJONEGORO) 8

kontinu, baik dengan sesama pengurus di internal PAN, maupun pihakpihak luar terkait. Hal ini penting dilakukan di samping untuk memperoleh kepastian pemilihan Bupati yang berlangsung satu putaran—di mana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak lagi harus mencapai 30% namun jumlah kemenangan tanpa ambang batas, juga disisi lain persiapan penjaringan calon Bupati yang mesti menguras energi guna menyusun sejumlah jadwal dan tahapan, serta meningkatkan intensitas sosialiasi karena

sudah

mepetnya

waktu

persiapan.

Pengurus PAN Tuban

mendorong pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan secara serentak, yang merupakan kebutuhan bagi demokrasi. Hal ini selain menghapus biaya politik tinggi, juga akan meningkatkan kualitas demokrasi, yang esensinya harus mensejahterakan rakyat. 5. Pertemuan dengan masyarakat dan aktivis PAN Kapas – berlangsung di Rumah Tokmas, Dusun Krajan Desa Plesungan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro. Pada pertemuan ini beberapa pertanyaan dan pernyataan dapat dirangkum sebagai berikut: 

Dialog sebagai sarana komunikasi antar aktivis dan pengurus partai terus ditindaklanjuti dengan kegiatan yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Dengan dialog sangat memungkinkan terjadinya interaksi positif dan terhindar dari konflik internal. Dialog memberikan ruang terhadap masing-masing individu partai untuk memberikan kontribusinya berupa gagasan, pikiran dan ide-ide cemerlang guna membangun partai lebih baik.



Masyarakat memerlukan media informasi dari program pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat. Informasi tersebut bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Sehingga dengan demikian, masyarakat mengetahui tentang persoalan-persoalan apa saja yang berkembang. Hal ini, juga bisa menjadi sarana komunikasi dan pendidikan politik yang mencerdaskan. Masyarakat akan tumbuh sikap kritis dan pemahaman yang memadai mengenai berbagai persoalan yang dihadapi bangsa.






Salah satu cara untuk memperbaiki sistem politik adalah rekrutmen kader partai politik. Rekrutmen kader yang memiliki kapabilitas bisa ditempatkan di Eksekutif dan legistalif.

Partai harus selektif melakukan rekrutmen,

sebab kalau tidak, besar kemungkinan partai akan diisi oleh kader yang kualitasnya rendah karena tidak diisi oleh orang yang memiliki kompetensi, dan pengalaman politik yang mumpuni. Dampak dari rekrutmen yang asalasalan adalah program di parlemen tidak berkualitas. 

PAN harus menjaga kebersamaan internal supaya tetap solid, utuh tidak mudah terpengaruh hasutan yang mengarah perpecahan partai. Partai harus menjadi teladan bagi masyarakat. Partai yang solid merupakan partai yang dewasa, dewasa dalam mengelola kemajemukan, perbedaan dan mengelola potensi yang beragam. PAN harus belajar dan bercermin dari partai-partai lain yang selalu dirundung pertentangan-pertentangan internal sehingga tidak akan bisa mengurus kepentingan rakyat kalau didalamnya sendiri tidak mampu mengelola perbedaan dengan semangat soliditas yang tinggi. Jika politisinya harmonis di dalam membangun relasi-relasi politik, maka partai bisa semakin tambah besar dan kuat.



Program

kementrian

yang

bisa

ditindaklanjuti

untuk

kemandirian masyarakat dan kesejahteraan umum.

mendorong

pengelompokan

tersebut diharapkan akan membangun rasa kebersamaan dan komunikasi dalam lingkup sosial kecil antar-anggota kelompok. Merekajuga bersinergi untuk memadukan keterampilan mereka masing-masing sehingga bisa menghasilkan karya-karya dengan nilai produktifitas yang juga semakin kuat. "Produk-produk yang dihasilkan oleh para kelompok penerima KUBE memang mayoritas berupa produk ekonomi kreatif. Karya-karyanya punya keindahan nilai-nilai budaya yang menjadi keunggulan kompetitif dan komparatif dari budaya yang hidup di masyarakat setempat. Inilah sesungguhnya bentuk kebhinekaan yang harus dijadikan nilai tambah,


6. Pertemuan dengan masyarakat dan aktivis PAN Balen,

Berlangsung

di rumah Tokmas RT.24/RW.3 dusun Gampeng Desa KedungBondo Kec. Balen – Kab. Bojonegoro

Pada pertemuan ini beberapa

pertanyaan dan pernyataan dapat dirangkum sebagai berikut : 

Bantuan Beasiswa bagi pelajar saat ini melaui Rekening Desa, karena perangkat Desa lah yang lebih tahu tentang keadaan warganya. Saat ini pelajar tingkat SMA tahun anggaran 2015 Pemkab memberikan beasiswa sebesar 500.000/tahun/siswa, untuk tahun anggaran 2016 naik menjadi 2 juta/siswa/tahun. Bantuan beasiswa ini tentu sangat bermanfaat bagi siswa. Beasiswa

yang

diberikan

secara

berkala/rutin

ini bertujuan

untuk

mendorong siswa untuk saling berlomba dalam hal prestasi akademik; merangsang semangat belajar siswa serta memberikan kesempatan kepada lembaga luar sekolah untuk berpartisiasi dalam proses peningkatan pendidikan. 

UMK Rp. 1,2 juta/bulan Bojonegoro dinilai masih terlalu rendah dan masih jauh dari cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam satu bulan bagi pekerja yang berkeluarga. Kenaikan BBM yang selalu diikuti dengan berbagai kenaikan harga kebutuhan pokok dan barang berdampak ke semua sektor, sehingga juga berdampak terhadap ekonomi masyarakat, di anraranya para pekerja dan keluarganya. Jumlah itu mesti ditinjau kembali. Istilah kebutuhan hidup layak (KHL hanya muncul dalam teori semata. Pada kenyataannya, hitungan ideal hidup layak bagi pekerja atau buruh di Bojonegoro, masih jauh dari standar hidup layak yang sesungguhnya.

7. Pertemuan dengan masyarakat Sugihwaras. Berlangsung di Rumah Tokmas

Dusun

Balen.

Desa

Sugihwaras,

Kec.

Sugihwaras-

Bojonegoro Pada pertemuan ini beberapa pertanyaan dan pernyataan dapat dirangkum sebagai berikut: 

Calon Jamaah haji, nantinya setoran awal tabungan haji masuk atas nama sendiri. Tidak lagi atas nama rekening Menteri Agama Republik Indonesia. Sesuai dengan prinsip pengelolaan ibadah haji, yaitu pemisahan regulator, operator dan supervisor, maka pengelolaan ibadah haji mulai pendaftaran hingga pemulangan dan pembinaan pasca haji dikoordinasikan oleh Badan


Haji Indonesia (BHI). Oleh karena itu, pembayaran BPIH disetorkan ke rekening BHI, dan bukan lagi ke rekening Kemenag. Inilah harapan masyarakat calon jamaah haji. 

Masyarakat menyambut gembira turunnya biaya haji. Hal ini berkat kerja keras wakil rakyat di DPR RI yang pro rakyat, dengan tanpa mengurangi layanan penyelenggaraan ibadah haji. BPIH turun 502 US$, dari patokan awal versi pemerintah menjadi US $ 2717, atau sekitar 33 juta. Berkat perjuangan bersama, akhirnya Komisi VIII DPR berhasil mewujudkan aspirasi dan harapan masyarakat untuk dapat menurunkan BPIH agar masyarakat lebih terbantu untuk melunasinya. Penurunan ini dilakukan dengan menghemat berbagai komponen penyelenggaraan haji, terutama tiket penerbangan, pemondokan dan biaya tinggal selama ibadah haji.

8. Pertemuan dengan masyarakat Ngasem. Berlangsung di Rumah Tokmas RT.8/RW.1 Dusun Garut, Desa Bareng Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro.

Pada

pertemuan

ini

beberapa

pertanyaan

dapat

dirangkum sebagai berikut: 

Setelah pembahasan cukup alot, Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama sepakat menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1436 Hijriyah/2015 Masehi sebesar 502 dolar Amerika Serikat, dari 3.219 dolar AS pada 2014 menjadi 2.717 dolar AS pada 2015 ini. Komisi VIII dan Kemenag sepakat menurunkan BPIH sebesar 502 dolar AS per calon haji dibandingkan dengan tahun lalu. Jika tahun lalu BPIH ditetapkan 3.219 dolar AS, tahun ini menjadi 2.717 dolar AS. Artinya terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar 502 dolar AS. Penurunan BPIH ini tentu merupakan kabar baik bagi calon jamaah haji tahun 2015.



Pemerintah mematok BPIH sebesar 40 juta. Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) di atas Rp 40 juta. Padahal tahun lalu, BPIH sebesar Rp 33 juta. Angka itu ditolak oleh Komisi VIII DPR RI. Angka itu diusulkan dalam rapat konseyenring Panja BPIH Komisi VIII dengan Panja BPIH Kemenag. Komisi VIII menilai masih banyak komponen BPIH yang bisa diefisienkan. Mulai dari ongkos pesawat, pemondokan, katering, dan transportasi lokal di Saudi. Ada juga usulan


penghematan dari komponen-komponen tidak langsung seperti biaya rapatrapat kordinasi, visa, hingga pembuatan passport. Hasil rapat Panja BPIH Kemenag mempresentasikan hasil perhitungan mereka. Kali ini ditawarkan besaran BPIH sebesar 2.982 USD atau dengan kurs Rp 13 ribu menjadi total sekitar Rp 38.766.000. Meski sudah turun, angka itu juga masih dianggap ketinggian. Komisi VIII menekankan kalau bisa BPIH tahun ini lebih rendah dari itu, atau paling tidak sama dengan tahun lalu. 9. Pertemuan

dengan masyarakat

Padangan.

Berlangsung

di

RL

Kampoeng Nonong, RT.01/RW.03 Desa Nguken, Kec. Padangan Kab. Bojonegoro. Pada pertemuan ini beberapa pertanyaan dan pernyataan dapat dirangkum sebagai berikut: 

Program yang mendukung pengembangan sarana pendidikan agama dan pondok pesantren. Pembelajaran berbasis keterampilan hidup (Life-skilled Based Education), yakni upaya pemberian keterampilan kompleks bagi sumber daya manusia Indonesia untuk memasuki persaingan global perlu ditingkatkan—utamanya sebagai sarana pengembangan pendidikan agama dan pondok pesantren. Dari sisi mikro, tetapi berjangka panjang, ialah upaya membekali siswa dengan berbagai keterampilan yang berguna untuk mengatasi persoalan kehidupan sehari-hari. Konsep tersebut sangat tepat sebagai terobosan bagi persoalan nasional yang cukup mendesak, tetapi di sisi lain merupakan indikasi bahwa program pembelajaran pada hampir semua lini pendidikan belum mengasilkan lulusan dengan keterampilan yang memadai, lulusan yang tidak global-market likes, lulusan yang tidak disukai pasar global. Pesantren harus berani tampil dan mengembangkan dirinya sebagai pusat pendidikan unggulan. Pesantren tidak hanya mendidik santri agar memiliki ketangguhan jiwa, jalan hidup yang lurus, budi pekerti yang mulia, tetapi juga dibekali dengan berbagai disiplin ilmu. Untuk mencapai tujuan tersebut, para santri harus dibekali nilai-nilai keislaman yang terintegrasi dengan ilmu-ilmu modern.



Prioritas bagi calon jamaah haji yang berusia diatas 75 tahun untuk diberangkatkan lebih awal, tidak harus menunggu antrian lama. Kebijakan haji dengan masa tunggu lama, sebaiknya lebih memprioritas bagi calon


jamaah yang berusia 65-70 tahun. Wacana tentang memprioritaskan calon jamaah haji lanjut usia mendapat porsi khusus atau porsi awal bergulir sejak lama, tapi belum terlaksana sampai sekarang. Calon jamaah haji lansia hanya mendapat sisa kuota yang jumlahnya sedikit. Kementerian Agama seharusnya memprioritaskan atau memberangkatkan calon jamaah haji lansia. Alangkah bersyukurnya calon jamaah haji lansia jika mendapat prioritas awal dan mendapat kabar namanya diikutsertakan dalam pemberangkatan haji 2015. Jamaah lansia mungkin bisa diberangkatkan di akhir dan pulang lebih awal. 

Untuk

mendorong

kewibawaan

partai,

semestinya

partai

lebih

mengedepankan program-program yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dengan program-program yang pro rakyat, maka kesan partai menjadi mesin politik akan bisa diminimalisir, jika tidak bisa dihilangkan sama sekali. 10. Pertemuan dengan aktivis PAN. Berlangsung di RM. Dusun Petak, Desa Beged Kec. Gayam Kab. Bojonegoro. Pada pertemuan ini beberapa pertanyaan dan pernyataan dapat dirangkum

sebagai

berikut: 

Kondisi perkembangan politik aktual saat ini selalu berkutat pada intrik politik para elit di pusat. Hal ini tentu tidak produktif. Padahal yang dibutuhkan saat ini adalah program-program pemerintah yang pro rakyat dan mensejahterakan rakyat. Ini merupakan fungsi substansial yang seharusnya mendapat porsi prioritas karena masyarakat adalah prioritas dan sasaran utama dari program-program pemerintah.



Guna menuju kedaulatan pangan nasional, seyogyanya pemerintah terlebih dahulu membuat arah kebijakan grand design pembangunan pertanian. Peta potensi daerah sebagai penghasil produk pertanian unggulan seharusnya menjadi skala prioritas. Sehingga tidak selalu menggantungkan kebutuhan pangan nasional dengan import.



Dengan pembangunan di bidang pertanian, memungkinkan usaha kecil menjaga ketahanan pangan rumah tangga dan penghasilan yang cukup sambil mengembalikan tingkat kesuburan tanah, memperoleh kembali


keanekaragaman

hayati,

dan

menyediakan

pangan

bermutu

bagi

masyarakat lokal. Untuk itu, strategi yang harus dilakukan dalam membangun pertanian tidak bisa dilepaskan dari intervensi pemerintah, yang bukan hanya pada persoalan teknis, tetapi juga pemetaan sentra produksi. 11. Pertemuan dengan masyarakat. Berlangsung di Jl. Sikatan RT.06 / RW.03, Desa Sumberrejo, Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro. Pada pertemuan ini beberapa pertanyaan dan pernyataan dapat dirangkum sebagai berikut: 

Perda Rekrutmen tenaga kerja di pabrik harus menggunakan orang lokal. Warga meminta Perda memperjelas perekrutan tenaga kerja yang tidak menafikan tenaga kerja lokal, serta tidak lebih mengutamak`an tenaga kerja dari luar daerah. Dengan memberikan peluang dan memberdayakan tenaga kerja lokal, maka jumlah pengangguran di daerah sekitar semakin berkurang.

 12. Pertemuan dengan masyarakat dan aktivis PAN. Berlangsung di Komplek

Perguruan

Sumberrejo

Kab.

Muhammadiyah,

Bojonegoro.

Pada

Desa

Sumberrejo,

pertemuan

ini

Kec.

beberapa

pertanyaan dan pernyataan dapat dirangkum sebagai berikut: 

Investasi Dana Abadi Bank Jatim, BPR Jatim, hingga 5 T untuk meningkatkan SDM. Pemkab Bojonegoro, berencana menyusun peraturan daerah (perda) tentang investasi, yang akan mengatur pemanfaatan perolehan dana bagi hasil (DBH) migas dan keuntungan penyertaan modal migas Blok Cepu. Penyumbang terbesar dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro terletak pada dana bagi hasil minyak dan gas bumi (Migas).



Sementara, dari pendapatan asli daerah hanya sekitar 8,5 persen dari nilai APBD pada tahun 2014 lalu Rp 2,3 triliun. Saat ini, Pemkab sudah memiliki sekitar Rp 70 miliar simpanan di Bank Jatim. Dari simpanan itu, setiap tahun memberikan kontribusi sebesar Rp 12 miliar. Target investasi hingga 5 T sampai 20 T. Untuk mencapai angka itu maka yang perlu didorong


adalah pertumbuhan usaha untuk peningkatan SDM. Salah satunya melakukan pelatihan dan follow up yang jelas dari pelatihan itu. Penempatan pendapatan daerah pada sektor perbankan ini, selain untuk investasi, sekaligus dimaksudkan untuk mendorong iklim usaha bagi rakyat Bojonegoro. 

Hasil Sumber Daya Alam harus dapat dinikmati hingga anak cucu. Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam (SDA) di Bojonegoro menjadi tantangan baru hubungan pusat dengan daerah. Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang berpotensi sebagai penghasi kekayaan alam, termasuk migas. Untuk itu diperlukan optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Alam untuk kesejahteraan rakyat, kemajuan daerah, pembangunan yang

berkelanjutan

serta

mendorong

pertumbuhan

ekonomi

yang

berkesinambungan sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan per-kapita penduduk dan penurunan angka pengangguran secara signifikan. Di sisi lain, geologi kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro harus dikelola secara transparan untuk menjamin seminimal mungkin penyanderaan oleh politisi, operator dan birokrat dalam mengelola ancaman kerusakan alam, konflik sosial, penggunaan dana hasil migas. Hal ini penting dilakukan agar potensi kekayaan alam digunakan untuk kemakmuran rakyat/warga sampai nanti bisa dinikmati hingga anak cucu. 13. Pertemuan dan dialog dengan masyarakat dan aktivis PAN Sukosewu. Berlangsung di Rumah Tokmas Rumah Tokmas, Desa Jumput Kec. Sukosewu Kab. Bojonegoro. Pada pertemuan ini beberapa pertanyaan dan pernyataan dapat dirangkum sebagai berikut: 

Pengurukan

Lapangan

Kecamatan

sebagai

alternatif

pemenuhan

kebutuhan kegiatan warga. Hal ini dilakukan karena di samping semakin sempitnya wilayah daratan, lapangan kecamatan kurang fungsional karena problem tata lahan dan tata guna yang kurang memadai. Karenanya warga meminta agar pengurugan lapangan menjadi solusi alternatif, sehingga warga bisa memanfaatkannya untuk sejumlah kegiatan olahraga maupun yang lainnya. Menurut warga, fasilitas lapangan adalah sesuatu hal yang LAPORAN KEGIATAN RESES III DAPIL JAWA TIMUR IX (TUBAN – BOJONEGORO) 16

sangat penting, sangat besar manfaatnya karena bisa digunakan pada moment-moment tertentu, misalnya agustusan bisa digunakan untuk berbagai lomba, untuk upacara pagi, dan kegiatan perayaan atau pentas seni yang memerlukan tempat yang luas serta kegiatan-kegiatan sosial lainnya. 

Harapan warga, minyak dan Gas di tahun 2016 harus mendapat bagian lebih dari daerah-daerah lain. Ketergantungan warga akan bahan bakar minyak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal itu, misalnya, terlihat dari peningkatan konsumsi masyarakat saat ini yang juga mengalami peningkatan per tahunnya. Namun peningkatan konsumsi bahan bakar minyak belum memenuhi kebutuhan warga. Maraknya pemakaian gas elpiji di masyarakat selama ini telah menimbulkan keuntungan sebagian pihak, jatah 1 tabung gas ukuran 3 kg untuk 1 kepala keluarga dari pemerintah ternyata belum merata. Ada juga sebagian yang belum mendapatkan jatah. Apalagi sekarang ini hampir semua penduduk telah menggunakan kompor gas untuk keperluan memasak. Demi memenuhi kebutuhan masyarakat secara plural maka pemerintah mestinya menyediakan agen gas elpiji hampir di setiap titik daerah hingga ke pelosok sehingga pendistribusiannya bisa merata dengan persediaan (stock) bisa terkontrol dan dengan harga yang murah dan sangat terjangkau untuk semua kelas.



Besaran UMK Rp. 1,7 juta/bulan di Kabupaten Bojonegoro dinilai masih terlalu rendah dan masih jauh dari cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam satu bulan bagi pekerja yang berkeluarga. Kenaikan BBM yang selalu diikuti dengan berbagai kenaikan harga kebutuhan pokok dan barang berdampak ke semua sektor, sehingga juga berdampak terhadap ekonomi masyarakat, di anraranya para pekerja dan keluarganya. Jumlah itu mesti ditinjau kembali. Istilah kebutuhan hidup layak (KHL) hanya muncul dalam teori semata. Pada kenyataannya, hitungan ideal hidup layak bagi pekerja atau buruh di Bojonegoro, masih jauh dari standar hidup layak yang sesungguhnya.

 LAPORAN KEGIATAN RESES III DAPIL JAWA TIMUR IX (TUBAN – BOJONEGORO) 17



Pupuk urea langka. Kelangkaan pupuk Urea membuat petani daerah tidak bisa eksis. Masalah ini perlu dibahas ke Kades, Camat, dan diteruskan ke Dinas Pertanian. Jika tidak segera ditangani maka hal ini bisa menyulitkan para petani dan menganggu proses dalam bertani. Ini tidak bisa dibiarkan secara berkelanjutan. Instansi terkait harus segera terjun membantu untuk mengecek langsung ke distributor, untuk mengetahui di mana letak masalahnya dan apa solusinya.

14. Pertemuan dan dialog dengan masyarakat Merakurak. Berlangsung di Rumah Tokmas RT.04/RW.02 Desa Tuwiri Wetan Kec. Merak Urak Kab. Tuban Pada pertemuan ini beberapa pertanyaan dan pernyataan dapat dirangkum sebagai berikut: 

Hemat ongkos pesawat 20 USA. Jika jumlah jamaah 158 ribu, maka besaran jumlah penghematan senilai 29,4 M. Jumlah ini dinilai cukup besar. Rencana biaya itu tentu sudah mempertimbangkan dan menghitung secara keseluruhan biasa direct operating system atau biaya langsung dan indirect operating cost atau biaya tidak langsung. Di samping penghematan, hal itu tidak mengurangi sistem pelayanan pesawat yang akan digunakan untuk angkutan udara haji. Pesawat yang dioperasikan memenuhi standar kelaikan udara sesuai dengan peraturan penerbangan sipil negara asal pesawat didaftar. Ini dibuktikan dengan surat kelaikan udara dan bukti perawatan berkala.



Partai sebagai sarana komunikasi antar aktivis dan pengurus partai harus terus ditindaklanjuti dengan kegiatan yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Dengan dialog sangat memungkinkan terjadinya interaksi positif dan terhindar dari konflik internal. Dialog memberikan ruang terhadap masingmasing individu partai untuk memberikan kontribusinya berupa gagasan, pikiran dan ide-ide cemerlang guna membangun partai lebih baik. Di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan media informasi dari program pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat. Informasi tersebut bisa diakses kapan saja dan di mana saja melalui partai. Sehingga dengan demikian, masyarakat mengetahui tentang persoalan-persoalan apa saja


yang berkembang. Hal ini, juga bisa menjadi sarana komunikasi dan pendidikan politik yang mencerdaskan. Masyarakat akan tumbuh sikap kritis dan pemahaman yang memadai mengenai berbagai persoalan yang dihadapi bangsa. Hal lain yang juga tak kalah penting adalah menyiapkan kader potensial yang dinilai mampu memimpin dan membawa daerah menjadi lebih baik lagi. Pengurus PAN daerah perlu melakukan invertarisasi kader-kader potensial untuk berkompetisi di gelanggang politik secara lebih sehat dan bermartabat. 

Partai sarana penyelesaian konflik. PAN harus menjadi partai yang mampu menjalin komunikasi dengan baik, baik internal maupun eksternal demi menjaga kebersamaan supaya tetap solid, utuh tidak mudah terpengaruh hasutan yang mengarah pada perpecahan partai. Partai harus menjadi teladan bagi masyarakat. Partai yang solid merupakan partai yang dewasa, dewasa dalam mengelola kemajemukan, perbedaan dan mengelola potensi yang beragam. PAN harus belajar dan bercermin dari partai-partai lain yang selalu dirundung pertentangan-pertentangan internal sehingga tidak akan bisa mengurus kepentingan rakyat kalau didalamnya sendiri tidak mampu mengelola perbedaan dengan semangat soliditas yang tinggi. Jika politisinya harmonis di dalam membangun relasi-relasi politik, maka partai bisa semakin tambah besar dan kuat.

15. Pertemuan dengan masyarakat Kerek. Berlangsung di Rumah Tokmas RT.01/RW.03 Desa Jarurejo Kec. Kerek Kab. Tuban Pada pertemuan ini beberapa pertanyaan dapat dirangkum sebagai berikut: 

Salah satu cara untuk memperbaiki sistem politik adalah rekrutmen kader partai politik. Rekrutmen kader yang memiliki kapabilitas bisa ditempatkan di Eksekutif dan legistalif.

Partai harus selektif melakukan rekrutmen,

sebab kalau tidak, besar kemungkinan partai akan diisi oleh kader yang kualitasnya rendah karena tidak diisi oleh orang yang memiliki kompetensi, dan pengalaman politik yang mumpuni. Dampak dari rekrutmen yang asalasalan adalah program di parlemen tidak berkualitas. 




Semenjak peluncuran 3 kartu sakti oleh pemerintah, Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang bertujuan agar masyarakat prasejahtera secara merata dapat merasakan program pemerintah ini belum disebar secara merata sehingga masih didapati warga yang belum mendapatkan kartu tersebut. Selama ini bantuan yang diberikan pemerintah berbasis pada identitas yaitu hanya mereka yang mempunyai identitas diri atau kartu keluarga

saja. Sementara sebagian

yang lainnya

tidak kebagian.

Karenanya mereka meminta agar pemerintah lebih serius lagi menangani masalah ini mengingat menyangkut kebutuhan hajat orang banyak. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan terhadap warga lain yang sudah mendapatkannya.

Hal

penting

lainnya

bisa

mengancam

eksistensi

kehidupan masyarakat karena kehilangan perlindungan yang paling vital. II. REKOMENDASI 1. Rekruitmen tenaga kerja bagi pelaku dunia usaha atau industri hendaknya mengutamakan SDM masyarakat lokal. 2. Tata niaga dan distribusi pupuk hingga kepetani masih dijumpai kendala terutama saat memasuki musim tanam. Keterlambatan pengiriman pupuk mengganggu proses produksi pertanian. 3. Daerah yang berpotensi sebagai penghasil kekayaan alam, termasuk migas. diperlukan optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Alam untuk kesejahteraan rakyat, kemajuan daerah, pembangunan yang berkelanjutan. Hasil Sumber Daya Alam harus dapat dinikmati hingga anak cucu. 4. Untuk mencapai kedaulatan pangan nasional, seyogyanya pemerintah terlebih dahulu membuat arah kebijakan grand design pembangunan pertanian. Peta potensi daerah sebagai penghasil produk pertanian unggulan seharusnya menjadi skala prioritas. 5. Arus globalisasi dengan mudahnya masuk dalam kehidupan anak muda melalui akses informasi yang tidak bisa dibendung lagi. Perlu keterlibatan Semua

pihak

dalam

mencegah

peredaran

gelap

Narkoba

dan

berkembangnya aliran radikal dan ekstrimisme yang menyesatkan.


III. PENUTUP Demikian laporan kegiatan Reses III dalam rangka serap aspirasi masyarakat disampaikan semoga hasil ini bermanfaat bagi masyarakat Dapil Jawa Timur IX Bojonegoro dan Tuban pada khususnya dan kemajuan bangsa Indonesia pada umumnya.


LAPORAN KEGIATAN PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA RESES III MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG

Recommend Documents