LAPORAN RESES ANGGOTA DPR RI MASA SIDANG I TAHUN

LAPORAN RESES ANGGOTA DPR RI MASA SIDANG I TAHUN 2015 – 2016 31 Oktober s.d 13 November 2015 Dr. M. ALI TAHER PARASONG, SH, M.Hum A - 495 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instansi/ Badan

: Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Banten

Daerah Pemilihan

: Banten III

Pembicara

: 1. Tuminah Wiratnoko, SIP, MM Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat IBI 2. Yani Purwasih, STT., M.Kes Ketua Pengurus Daerah IBI Banten 3. Para Ketua Pengurus Cabang se-Banten

Waktu

: Senin, 9 November 2015

Pukul

: 10.00 – 12.00 WIB

Tempat

: Aula Pendopo Bupati Tangerang Jl. Kisamaun, No. 1, Kota Tangerang

I.

GAMBARAN UMUM A. Landasan Hukum 

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan



Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan



Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan



Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 369/ Menkes/ SK/ III/ 2007 tentang Standar Profesi Bidan

B. Tentang Kebidanan 

Ikatan Bidan Indonesia (IBI) telah menjadi anggota ICM sejak tahun 1956, dengan profesi

demikian

seluruh

kebidanan

di

kebijakan Indonesia

dan

pengembangan merujuk

dan

mempertimbangkan kebijakan ICM. Definisi bidan menurut International Confederation Of Midwives (ICM) yang dianut dan diadopsi oleh seluruh organisasi bidan di seluruh dunia, dan diakui oleh WHO dan Federation of International Gynecologist Obstetrition (FIGO). 

Dengan memperhatikan aspek sosial budaya dan kondisi masyarakat Indonesia,

maka

IkatanBidan

Indonesia

(IBI)

menetapkan

bahwa bidan Indonesia adalah: seorang perempuan yang lulus

dari pendidikan Bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan. Bidan diakui sebagai tenaga professional yang bertanggungjawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir, dan bayi. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegawatdaruratan. C. Luas Daerah dan Nama Ibukota Menurut Kabupaten/Kota di Banten KABUPATEN/ KOTA

IBUKOTA

LUAS (km2)

Pandeglang

Pandeglang

2 746,89

Lebak

Rangkasbitung

3 426,56

Kabupaten Tangerang

Tigaraksa

1 011,86

Kabupaten Serang

Ciruas

1 734,28

Kota Tangerang

Tangerang

153,93

Kota Serang

Serang

266,71

Kota Cilegon

Purwakarta

175,50

Kota Tangerang Selatan

Pamulang

147,19

Provinsi Banten

Kota Serang

9,662,92

Sumber : Ditjen PUM Kementerian Dalam Negeri

D. Kabupaten/Kota, Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan di Banten KABUPATEN/ KOTA

Kecamatan

Desa

Kelurahan

Pandeglang

35

326

13

Lebak

28

340

5

Kabupaten Tangerang

29

246

28

Kabupaten Serang

29

326

-

Kota Tangerang

13

-

104

Kota Serang

6

-

66

Kota Cilegon

8

-

43


7

-

54

Provinsi Banten

155

1.267

313

Sumber: BPS Provinsi Banten

E. Jumlah Penduduk Banten Kabupaten/Kota

1961

1971

1980

1990

2000

2010

2011

2012

2013

Pandeglang

440.213

572.628

694.759

858.435

1.011.788

1.149.610

1.172.179

1.181.430

1.183.006

Lebak

427.802

546.364

682.868

873.646

1.030.040

1.204.095

1.228.884

1.239.660

1.247.906

Tangerang*

643.647

789.870

1.131.199

1.843.755

2.781.428

2.834.376

2.960.474

3.050.929

3.157.780

Serang**

648.115

766.410

968.358

1.244.755

1.652.763

1.402.818

1.434.137

1.448.964

1.450.894

Kota Tangerang

206.743

276.825

397.825

921.848

1.325.854

1.798.601

1.869.791

1.918.556

1.952.396

Kota Cilegon

72.054

93.057

140.828

226.083

294.936

374.559

385.720

392.341

398.304

...

...

...

...

...

557.785

598.407

611.897

618.802

1.290.322

1.355.926

1.405.170

1.443.403

3.045.154

4.015.837

5.967.907

8.096.809

10.632.166

11.005.518

11.248.947

11.452.491

Kota Serang Kota Tangerang Selatan Banten

2.258.574


F. Jumlah Rumahtangga dan Penduduk Banten per Jenis Kelamin 2013 JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN/KOTA

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Pandeglang

604.603

578.403

1.183.006

Lebak

640.002

607.904

1.247.906

Kab. Tangerang

1.617.090

1.540.690

3.157.780

Kab. Serang

736.297

714.597

1.450.894

Kota Tangerang

997.398

954.998

1.952.396

Kota Cilegon

203.502

194.802

398.304

Kota Serang

317.501

301.301

618.802


727.802

715.601

1.443.403

Provinsi Banten

5.844.195

5.698.296

11.452.491


G. JUMLAH RUMAHSAKIT DAN PUSKESMAS DI BANTEN TAHUN

RUMAH SAKIT JUMLAH

PUSKESMAS

TEMPAT TIDUR

2001

15

2.781

163

2002

15

2.781

163

2003

24

1.096

172

2004

24

2.906

172

2005

35

2.868

175

2006

37

3.035

178

2007

38

4.124

180

2008

41

4.025

191

2009

66

4.979

194

2010

69

6.016

208

2011

69

6.479

222

2012

72

7.148

228

2013

78

8.632

232


H. JUMLAH DOKTER DI RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS DI BANTEN

TAHUN

DOKTER UMUM

DOKTER AHLI

DOKTER GIGI

2001

303

366

138

2002

277

58

147

2003

368

125

169

2004

602

577

243

2005

1.016

575

285

2006

744

867

315

2007

926

1.099

360

2008

814

875

363

2009

816

1.179

353

2010

915

1.160

431

2011

815

1.565

291

2012

1.552

1.805

592

2013

744

1.805

193


II.

DIALOG RESES

Dalam dialog Reses dengan Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Banten: 1. RUU Kebidanan. IBI meminta Komisi IX DPR RI mendorong agar RUU Kebidanan yang tertunda pembahasannya di tahun 2015 agar masuk Prolegnas DPR RI tahun 2016. 2. Pengangakatan 42.245 Bidan PTT. Pengangkatan Bidan 42.245 menjadi PNS di komisi IX DPR RI, sudah menjadi diskusi yang sangat intensif dengan Kemenkes RI. Bahkan anggota DPR RI komisi IX menjadikan isu ini sebagai isu yang sangat mendasar, karena banyak sekali bidan-bidan yang ada belum diangkat menjadi PNS, meskipun pengalaman kerja mereka yang sudah cukup memadai. 3. Dalam pertemuan ini juga sempat di bahas mengenai

Syarat-syarat pengangkatan Bidan PTT. 

Mempertegas eksistensi profesi Bidan PTT.



Pemberian reward and punishment kepada para Bidan.



Bidan pelaksana teknis yang ada di lapangan. Di mana pada era BPJS ini hampir semua penduduk memakai BPJS. Namun biaya BPJS tidak cukup. Misalnya untuk pemeriksaan Ibu Hamil hanya diganti untuk 4 kali pemeriksaan, dengan pemeriksaan sebesar Rp. 50.000. Padahal Ibu hamil lebih dari 4 kali pemeriksaan selama 9 bulan. Sedangkan untuk ke RS Swasta tidak ada untuk penggantian. Sehingga pola tarif dapat diperhatikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya Komisi IX.

III.

ASPIRASI 1. Perlu diusulkan adanyan MOU antara IBI dan BPJS untuk biaya pemeriksaan ibu hamil yang saat ini dinilai masih sangat rendah. 2. Pembangunan gedung sekretariat IBI di setiap provinsi. Karena PD IBI Banten saja saat ini memiliki sekretariat pinjam pakai dari pemerintah daerah Kab. Tangerang 3. Perlu segera dilakukan Sertifikasi Bidan untuk memenuhi standar profesi Bidan. Tangerang, 9 November 2015

Dr. M. ALI TAHER, SH., M.Hum A – 495

LAMPIRAN Pengurus IBI berfoto bersama usai kegiatan Reses DPR RI bersama Anggota DPR RI Dr. M. Ali Taher, SH., M.Hum, Senin, 9 November 2015.


: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten

Daerah Pemilihan

: Banten III

Pembicara

: 1. Hudaya Firdaus, SH., M.Si Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten 2. Fifi Fakhriyah, SH.I Staff Pelaksana Seksi TK Perempuan dan Anak

Waktu

: Selasa, 10 November 2015

Pukul

: 10.00 – 12.00 WIB

Tempat

: Ruang rapat Kadinkes Prov. Banten Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Palima, Serang

IV.

GAMBARAN UMUM A. Landasan Hukum a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. b. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten d. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten B. Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Kabupaten/Kota Kab Pandeglang

2005 412802

2006 385147

2007 412219

2008 416319

Bekerja 2009 409424

2010 474401

2011 455379

2012 517943

2013 406180

Kab Lebak

431082

445480

449252

474846

472440

491465

482907

508065

524130

Kab Tangerang

1294902 1253852 1282821 1405901 1360327 1239122 1212422 1175846 1282137

Kab Serang

625131

590040

575751

602539

461688

576496

570246

582314

508633

Kota Tangerang

577034

543793

543704

642049

705412

849324

823516

840092

901496

Kota Cilegon

120557

115183

119914

127241

130787

151129

161448

159670

158272

‐

‐

‐

‐

164700

241070

236579

234786

235544

‐

‐

‐

‐

‐

560078

587163

587131

620627

Kota Serang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten

3461508 3333495 3383661 3668895 3704778 4583085 4529660 4605847 4637019

Sumber: BPS Provinsi Banten C. Jumlah Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Kabupaten/Kota 2005 2006 78294 110223

2007 45901

Pengangguran 2008 2009 2010 52119 50480 60706

Kab Lebak

106974 126158

63324

56807

Kab Tangerang

202299 311748 233357 252574 256372 201956 204358 152235 173798

Kab Serang

169052 193244 119020 118983

Kab Pandeglang

73207

75729

2012 53131

2013 57157

66471

50687

40838

87433

86715

80687

Kota Tangerang

72186 119069 139587 146906 130122 139306 121818

76134

84991

Kota Cilegon

32813

30047

31573

29171

29224

37397

24426

20360

12204

‐

‐

‐

‐

35047

49762

38015

28420

29979

‐

‐

‐

‐

‐

50132

79935

51528

29632

Kota Serang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten

78010 111389

2011 58108

661618 890489 632762 656560 652462 726377 680564 519210 509286

D. Jumlah Penduduk Banten Kabupaten/Kota

1961

1971

1980

1990

2000

2010

2011

2012

2013

Pandeglang

440.213

572.628

694.759

858.435

1.011.788

1.149.610

1.172.179

1.181.430

1.183.006

Lebak

427.802

546.364

682.868

873.646

1.030.040

1.204.095

1.228.884

1.239.660

1.247.906

Tangerang*

643.647

789.870

1.131.199

1.843.755

2.781.428

2.834.376

2.960.474

3.050.929

3.157.780

Serang**

648.115

766.410

968.358

1.244.755

1.652.763

1.402.818

1.434.137

1.448.964

1.450.894

Kota Tangerang

206.743

276.825

397.825

921.848

1.325.854

1.798.601

1.869.791

1.918.556

1.952.396

Kota Cilegon

72.054

93.057

140.828

226.083

294.936

374.559

385.720

392.341

398.304

...

...

...

...

...

557.785

598.407

611.897

618.802

1.290.322

1.355.926

1.405.170

1.443.403

3.045.154

4.015.837

5.967.907

8.096.809

10.632.166

11.005.518

11.248.947

11.452.491

Kota Serang Kota Tangerang Selatan Banten

2.258.574


E. DIALOG RESES 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten membahas mengenai angkatan kerja yang ada di Provinsi Banten. Baik yang sifatnya formal dan informal. Sebagai mana di ketahui bahwa angkatan kerja di Banten bertambah 156.000 orang dibandingkan periode sama tahun sebelumnya dari sekitar 5,2 juta

orang menjadi 5,3 juta orang. Penambahan jumlah angkatan kerja pada bulan Agustus 2014 itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK).TPAK keadaan bulan Agustus 2014 sebesar 63,84 persen, meningkat hanya 0,29 poin dibandingkan keadaan bulan Agustus 2013. 2. Pada periode Agustus 2013 - Agustus 2014, jumlah penduduk yang terserap dalam dunia kerja naik sebesar 166 ribu orang menjadi sebesar 4,8 juta orang pada Agustus 2014. Pada sisi lain, penduduk yang menganggur mengalami penurunan sebanyak 10 ribu orang menjadi 484 ribu orang pada Agustus 2014. 3. Penurunan jumlah penduduk yang menganggur terlihat pula pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang turun dari 9,54 persen (Agustus 2013) menjadi 9,07 persen pada Agustus 2014. Di sisi lain, pertemuan ini juga memberikan gambaran bahwa ada program pendampingan sarjana untuk 20 sarjana. Mereka di bekali dengan 10 mobile training. Model ini akan terus berlanjut sampai dengan sarjana tersebut mendapatkan sertifikasi pelatihan. Pelatihan ini dibekali oleh instrukutur dari Kementerian Ketenagakerjaan. Pada akhirnya mereka akan ditempatkan pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang akan dijadikan mitra dalam kelulusan atau magang. 4. Pada pertemuan itu juga banyak para pencari kerja atau yang mencari lowongan kerja tidak menggunakan Kartu Kuning dalam mencari kerja. Kebanyak pencari kerja memakai “rekomendasi” dari penguasa setempat. Hal ini yang membuat kesulitan Disnakertrans mengetahui jumlah angkatan kerja yang sudah bekerja dan belum Tangerang, 10 November 2015

Dr. M. ALI TAHER, SH., M.Hum A - 495


: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

Daerah Pemilihan

: Banten III

Pembicara

: 1. Drg. Hj. Naniek Isnaini, L., M. Kes Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang 2. Dr. Hj. Yuliah Iskandar, M. Kes Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Tangerang

Waktu

: Jumat, 13 November 2015

Pukul

: 08.00 – 09.00 WIB

Tempat

: Ruang rapat Kadinkes Kab. Tangerang Jl. Abdul Hamid, Komplek Perkantoran Tigaraksa

I. GAMBARAN UMUM A. Landasan Hukum a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat. b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten c. Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. d. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang B. Demografi Wilayah 1. Kabupaten Tangerang memiliki luas 959.61 Km2. Terdiri dari 29 kecamatan serta 274 desa dan kelurahan. 2. Berpenduduk sebanyak 3.050.929 jiwa yang terdiri dari 1.562.708 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.488.221 berjenis kelamin perempuan.

C. Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Medis 

Dua RSUD (RSUD Balaraja dan RSUD Tangerang)



Puskesmas

: 43



Dokter spesialis di Puskesmas

:0



Dokter umum di Puskesmas

: 135



Dokter gigi di Puskesmas

: 78



Bidan di Puskesmas

: 363



Perawat di Puskesmas

: 266

II. DIALOG 1. Dialog dengan Kepala Dinas kesehatan kabupaten Tangerang lebih menitik beratkan pada informasi kebijakan publik dalam sektor kesehatan. Yang difokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana dan politik anggaran. Untuk APBN 2015 bidang Kesehatan menempati urutan ke - 4 dalam struktur anggaran APBN yakni Rp. 63 Trilyun. 2. Selanjutnya dalam pemaparan diskusi ini juga membicarakan masalah Pengawasan dalam bidang kesehatan. Pengawasan ini sangat urgent mengingat banyak sekali beredar makanan dan minuman yang sering di konsumsi oleh masyarakat yang kurang sekali pengawasannya. Yang ada hanya ijin distributor, bukan pada ijin pembuatannya. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi yang lebih intensif dengan pihak-pihak terkait seperti BPOM dan pihak yang berwajib. 3. Hal

yang

mengemuka

juga

adalah

adanya

Puskesmas

yang

masih

memperkejakan tenaga kesehatatan yang bukan dari alumni di bidang kesehatan. Sebaiknya Puskesmas memperhatikan standar pendirian Puskesmas agar pelayanan kepada warga lebih baik. Begitu juga dengan saran dan prasarana yang ada di Puskesmas, masih di temukan adanya alat-alat kesehatan yang kurang memadai, seperti pada alat kesehatan dokter gigi. Peralatan yang di gunakan tidak sebanding dengan jumlah pasien yang datang maupun berobat. 4. Begitupula dengan pelayan BPJS yang kurang efektif dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada pertemuan ini di terungkap bahwa data yang di pakai oleh BPJS tidak sinkron dengan data yang ada di dinas kesehatan. Hal ini di sebabkan, karena data yang di pakai oleh BPS (Badan Pusat Statistik) yang tidak bisa diperbaiki atau intervensi oleh dinas kesehatan ataupun dinas sosial. Sehingga data penduduk yang di pakai oleh dinas kesehatan maupun dinas sosial menjadi tidak sinkron. Hal ini yang membuat banyak sekali keluhan

yang terjadi di masyarakat terutama masyarakat yang memakai BPJS. Sehingga perlu dijadikan bahan telaah untuk mencari solusi yang efektif dan efisien.

Tangerang, 13 November 2015

Dr. M. ALI TAHER, SH., M.Hum A - 495

LAPORAN RESES ANGGOTA DPR RI MASA SIDANG I TAHUN

Recommend Documents