DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA -----------------
LAPORAN KEGIATAN RESES PERORANGAN ANGGOTA DPR RI FRAKSI PARTAI NASDEM MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2014-2015 HALAMAN SAMPUL
DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN II Oleh: Drs. Akbar Faizal, M,Si. (No Anggota: A-33)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2015
1
DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL DAFTAR ISI I.
PENDAHULUAN ................................................................................................ A. Dasar Kegiatan Reses ...................................................................................... B. Ruang Lingkup ............................................................................................ C. Jadwal kegiatan ................................................................................................
3 3 4 4
II.
ISI LAPORAN ...................................................................................................... A. Identifikasi Potensi dan Masalah ..................................................................... 1. Bidang Hukum ........................................................................................... 2. Bidang Pemerintahan Daerah ..................................................................... 3. Bidang Politik Hukum Nasional ................................................................... 4. Bidang Pertanian dan Infrastruktur ............................................................. 5. Bidang Pendidikan ...................................................................................... B. Pembahasan Harapan dan Tindak Lanjut ......................................................... 1. Bidang Hukum ........................................................................................... 2. Bidang Pemerintahan Daerah ..................................................................... 3. Bidang Politik Hukum Nasional ................................................................... 4. Bidang Pertanian dan Infrastruktur ............................................................ 5. Bidang Pendidikan .....................................................................................
7 7 7 7 8 8 9 9 9 13 14 14 14
III. IV. V. VI. VII.
KESIMPULAN .................................................................................................... REKOMENDASI ............................................................................................ PENUTUP .......................................................................................................... DOKUMENTASI KEGIATAN ............................................................................... LIPUTAN MEDIA .................................................................................................
15 16 17 18 21
2
LAPORAN KEGIATAN RESES PERORANGAN ANGGOTA DPR RI FRAKSI PARTAI NASDEM MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2014-2015 NAMA ANGGOTA NO. ANGGOTA
: Drs. Akbar Faizal, M.Si : A-33
I. PENDAHULUAN A. Dasar Kegiatan Reses Kunjungan kerja perseorangan Anggota DPR RI masa reses persidangan II tahun sidang 2014 – 2015 didasarkan pada : 1. Pelaksanaan tugas dan kewajiban seorang anggota dewan dalam perannya sebagai wakil rakyat sesuai dengan amanat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD 3) Pasal 108 dan Pasal 161 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 2. DPR/DPRD mempunyai fungsi: a) legislasi; b) anggaran; dan c) pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka representasi rakyat; 3. Sebagai wakil rakyat, setiap anggota dewan terkait dengan sumpahnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78 UU MD 3, 104, 157, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah antara lain menyebutkan: “.....bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan NKRI”; 4. Selanjutnya Pasal 81 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD 3, 108 dan 161 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di antaranya yang terkait dengan rakyat diwakilinya, sebagai berikut: e) memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; i) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan k) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya; 5. Surat Tugas Fraksi Partai NasDem DPR RI Nomor: F-NasDem. 112/DPRRI/II/2015 yang memberikan instruksi kepada anggota DPR RI untuk melakukan: a) Konsolidasi anggota DPR RI dengan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Fraksi Partai NasDem, serta pengurus struktur Partai 3
NasDem di tingkat DPW, DPD dan DPC dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat, untuk meningkatkan elektabilitas Partai NasDem; b) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah, mitra kerja Komisi dan masyarakat daerah setempat guna melakukan penyerapan aspirasi masyarakat; c) Penugasan konsolidasi, komunikasi dan koordinasi dilaksanakan selama reses Masa Persidangan II (dua) Tahun Sidang 2014-2015 yang dimulai dari tanggal 19 Februari 2015 s/d 22 Maret 2015.
B. Ruang Lingkup Ruang lingkup yang disampaikan dalam reses kali ini adalah terkait dengan permasalahan bidang penegakan hukum, birokrasi pemerintah daerah, pemilu kepala daerah, dan potensi pertanian. C. Jadwal Kegiatan No 1.
Tgl/Bln/Thn/ 27 2015
Uraian Pertemuan/Kegiatan
Februari Lapas Kelas I A Makassar merupakan Lapas yang berada di bawah Kanwil Sulawesi Selatan. Pemilihan Lapas Kelas I A ke Makassar dipilih karena Lapas ini merupakan Lapas terbanyak
dalam
hal
kapasitas
penampungan
para
narapidana berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI per bulan Maret 2015. 2.
28 2015
Februari Akbar Faizal bertemu dengan Kapolda Sulselbar, Irjen Pol Anton
Setiadji.
Akbar
berbincang
terkait
dengan
keamananan kota Makassar khususnya dari maraknya begal motor. Akbar meminta kepada seluruh jajaran di Kepolisian untuk selalu memberikan rasa nyaman dan kondusif bagi masyarakat luas. Di samping itu, Walikota Makassar baru saja membentuk Satgas di 14 kecamatan di Makassar. Satgas terdiri dari warga Makassar, LSM, dan unsur kepemudaan. Satgas bertugas tiap hari dan berpatroli sepanjang malam untuk membantu
pihak 4
keamanan
yakni
polisi
dalam
memberantas kejahatan pada saat malam hari. 3.
01 Maret 2015
Akbar Faizal menghadiri Hari Ulang Tahun Kab. Pangkep ke 55. Acara tersebut dibarengi dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada seluruh stakeholders yang ada di Kab. Pangkep. Acara dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati, Kapolda dan para pejabat di lingkungan Kab. Pangkep, seluruh perwakilan Camat dan Lurah serta masyarakat luas. RDP yang dibarengi dengan HUT Kab. Pangkep ini penting dilakukan karena dilakukan pada saat yang tepat di mana seluruh stakeholders hadir pada acara tersebut.
4.
02 Maret 2015
Penyerapan aspirasi masyarakat dan sosialisasi 4 pilar di Kota Pare-Pare. Acara ini dihadiri oleh pejabat daerah setempat, wartawan, LSM dan masyarakat luas. Acara mendapat respon yang beragam dari peserta yang hadir. Sejumlah peserta menanyakan perkembangan dinamika dari kasus polemik antara KPK – Polri, kasus hukum pimpinan KPK seperti Abraham Samad dan Bambang Widjojanto serta sejumlah kasus hukum di Pare-Pare.
5.
03 Maret 2015
Kunjungan Reses di Desa Maninang Pajo Wajo Di Desa Maninang Pajo mayoritas penduduk setempat bermata pencarian sebagai petani. Dalam kesempatan ini Akbar Faizal menyampaikan bahwa ada bantuan dari Kementerian Pertanian berupa alat traktor, pupuk dan bibit. Bantuan ini sudah diproses di Kementerian Pertanian dan menunggu konfirmasi jumlah bantuan yang diberikan untuk kelompok tani. Akan tetapi sifat bantuan ini terbatas jumlahnya. Bagi keolompok tani yang sudah mendapat traktor, tidak lagi mendapat pupuk atau bibit dan begitu sebaliknya.
6.
04 Maret 2015
Kunjungan Reses di Kel. Sumpek Sabbangparu Acara ini dihadiri oleh pejabat daerah setempat, guru-guru, pegawai Kelurahan, pegawai Kecamatan, wartawan, LSM 5
dan masyarakat luas. Acara mendapat respon yang beragam dari peserta yang hadir. Beberapa aspirasi yang mereka
sampaikan
berkaitan
dengan
kondisi
jalan,
jembatan, dan infrastruktur desa. 7.
05 Maret 2015
Kunjungan Reses di Desa Galung Kec. Appanang Dalam kesempatan ini Akbar Faizal menyampaikan kepada masyarakat yang hadir hal-hal sebagai berikut: a. Jika ada masyarakat setempat yang diperlakukan tidak adil oleh aparat penegak hukum, maka laporkan kejadian tersebut kepada pejabat setempat. Dalam hal laporan itu juga tidak ditindaklanjuti maka dapat dilaporkan langsung kepada Akbar Faizal. b. Ada dana bantuan desa di Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal diperuntukkan desa-desa yang pantas menerima dan program ini telah masuk ke dalam prioritas yang akan diberikan. Khusus untuk desa Galung Kel. Appanang akan mendapatkan bantuan sebanyak 10 desa. Sebagaimana diketauhi, Akbar
Faizal
menggolkan
adalah anggaran
salah setiap
satu
orang
yang
desa
akan
satu
mendapat bantuan 1, 4 M. c. Akbar
Faizal
meminta
kepada
Negara
untuk
melakukan diskresi dalam penegakan hukum. Hukum harus berhenti apabila berbenturan dengan orang yang diperlakukan secara tidak adil. d. Rezim Undang-undang Pemilukada sudah mengurangi tradisi politik dinasti sehingga ke depan tidak ada lagi politik dinasti khususnya di daerah-daerah. Alasannya sederhana, harus ada kesempatan yang sama bagi semua orang untuk menjadi pejabat publik. 8.
06 Maret 2015
Akbar mengunjungi Polres Soppeng dalam rangkaian resesnya. Ia bertemu dengan Kapolres Soppeng AKBP HM Sururi, SH. Ia meminta kepada seluruh jajaran di Polres 6
Soppeng untuk menjaga profesionalitas dan imparsialitas dalam penegakan hukum. Polisi tidak boleh terpengaruh dengan opini publik dalam menjalankan tugasnya.
II. ISI LAPORAN A. Identifikasi Potensi dan Masalah 1. Bidang hukum a. Di dalam lapas kelas I A Makassar, untuk sel narapidana anak dan wanita tempatnya belum layak. Belum ada sel khusus yang khusus untuk mereka. Akbar Faizal menemukan anak masih tercampur di dalam sel orang dewasa begitupun dengan wanita. Bahkan ada narapidana wanita yang melahirkan di dalam sel umum dengan narapidana lainnya. b. Pemerintah
Jokowi-JK
tengah
mempersiapkan
sel
khusus
untuk
penunggak pajak. Sel khusus yang diperuntukkan orang atau lembaga yang menghindar dari pajak ini akan ditempatkan di dalam lapas kelas I A Makassar. Oleh karena itu, persiapan khusus sel tersebut tengah dirampungkan. Sanksi yang diberikan oleh Pemerintah tersebut disebut sebagai sanksi Gijzeling (Penyanderaan).
2. Bidang Pemerintahan Daerah a. Sebagai refleksi dari pemilihan anggota dewan atau anggota legislatif melalui partai politik yang telah dilaksanakan selama ini ternyata manfaatnya
belum
dirasakan
secara
langsung
oleh
masyarakat.
Masyarakat masih dihadapi sulitnya menyalurkan aspirasi kepada anggota yang telah mereka pilih pada momen pemilihan anggota lagislatif baik daerah maupun pusat. Dengan adanya kondisi tersebut, terbesit dalam isi sebagian hati masyarakat dibukanya kembali pemilihan anggota melalui jalur independen. b. Terjadi polemik di kalangan masyarakat dengan adanya beberapa anggota DPRD Kota Pare-Pare yang setelah dilantik menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Ini membuat kepercayaan masyakarat semakin luntur karena wakil rakyatnya menjadi tersangka.
7
c. Banyaknya bantuan-bantuan dari Pemerintah Pusat yang ditujukan untuk masyarakat di daerah tidak utuh diterima. d. Banyak produk-produk hukum yang dihasilkan dari pemerintah pusat tidak sesuai dengan kondisi daerah. Sebagai contohnya, pemilihan kepala desa yang masih banyak masalah. Salah satu ketentuan yang menjadi polemik adalah persyaratan untuk menjadi calon kepala desa harus berdomisili di desa tersebut selama satu tahun. Padahal, bagi masyarakat di desa ini bukan lamanya calon tersebut berdiam, akan tetapi kemampuan calon tersebut mengelola desa dengan baik.
3. Bidang Politik Hukum Nasional a. Dinamika yang terjadi di DPR sangat dinamis terlebih-lebih dengan konflik antara institusi KPK dengan Polri yang menghiasi berita nasional. Konflik antara dua intitusi penegak hukum makin menjadi-jadi terkait dugaan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Titik kulminasinya, Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) untuk mengatasi polemik ini.
4. Bidang Pertanian dan Infrastruktur a. Desa Maniangpajo dan Sabbangparu mempunyai potensi pertanian cukup besar. Berdasarkan data dari pemerintah Kab. Wajo potensi bidang pertanian ini meliputi; padi sawah, padi ladang dan jagung, ketela pohon, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah dan kacang kedelai. Potensi ini masih belum dapat dimaksimalkan karena sebagian masyarakat masih terkendala alat untuk memanennya. b. Khusus
desa
Sabbangparu,
tepatnya
di
desa
Worongen
sangat
membutuhkan perbaikan dan penambahan jembatan atau jalan untuk memudahkan transportasi dari desa satu ke desa lainnya. Terlebih lagi, jembatan-jembatan yang sudah ada dirasakan oleh masyarakat sudah tidak
layak
untuk
dilewati.
Masyarakat
di
Sabbangparu
sangat
membutuhkan pemugaran dan penambahan jembatan atau jalan. c. Desa Sabbangparu masih terdapat banyak lahan tidur. Lahan tidur ini tidak pernah digarap oleh masyarakat ditambah tidak ada perhatian khusus dari pemerintah setempat. 8
5. Bidang Pendidikan Perwakilan guru dari SMPN I Sabbangparu mengajukan permohonan untuk merenovasi bangunan sekolah karena sudah lama tidak direnovasi.
B. Pembahasan Harapan dan Rencana Tindak Lanjut 1. Bidang hukum a. Lapas kelas I A Makassar merupakan salah satu lapas yang kelebihan kapasitas berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham per Maret 2015. Data Kapasitas Narapidana Lapas di Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan No
Satker
Total
Kapasitas
1
LAPAS ANAK KELAS II A PARE-PARE
197
360
2
LAPAS KELAS I A MAKASSAR
789
740
3
LAPAS KELAS II A BULUKUMBA
165
300
4
LAPAS KELAS II A MAROS
170
202
5
LAPAS KELAS II A PALOPO
280
314
6
LAPAS KELAS II A WATAMPONE
357
450
7
197
250
8
LAPAS KELAS II B TAKALAR LAPAS NARKOTIKA KELAS II A SUNGGUMINASA
533
368
9
LAPAS WANITA KELAS II A SUNGGUMINASA
131
248
1291
1000
10
RUTAN KELAS I MAKASSAR
11
RUTAN KELAS II B BANTAENG
62
62
12
RUTAN KELAS II B BARRU
76
112
13
RUTAN KELAS II B ENREKANG
53
84
14
RUTAN KELAS II B JENEPONTO
81
44
15
RUTAN KELAS II B MAKALE
132
47
16
RUTAN KELAS II B MALINO
34
50
17
RUTAN KELAS II B MASAMBA
191
225
18
RUTAN KELAS II B PANGKAJENE
82
123
19
RUTAN KELAS II B PINRANG
221
220
20
RUTAN KELAS II B SELAYAR
75
120
21
RUTAN KELAS II B SENGKANG
195
84
22
RUTAN KELAS II B SIDENRENG RAPANG
220
120
23
RUTAN KELAS II B SINJAI
69
100
24
RUTAN KELAS II B WATANSOPPENG
64
114
Untuk masa yang akan datang Pemerintah perlu menyediakan sel yang layak bagi narapidana khususnya bagi narapidana anak dan wanita yang 9
harus diperlakukan berbeda dengan narapidana lainnya baik dari segi tempat maupun dari segi pembinaan. Narapidana merupakan warga binaan di dalam lapas dengan harapan bahwa di dalam lapas mereka dibina dan diarahkan agar setelah keluar dari lapas mereka menjadi warga negara yang baik. Apalagi narapidana anak-anak yang masih mempunyai harapan masa depan yang panjang. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebenarnya sudah meninggalkan sistem kepenjaraan. Dalam sistem penjara ini menekan pada efek jera bagi narapidana. Narapidana di dalam penjara tersebut dipukuli dan disiksa sampai dia jera. Sistem tersebut telah dirubah menjadi sistem pemasyarakatan yang menekankan pada pembinaan. Orang yang masuk lapas dibina dengan baik agar insyaf dan diberi kesempatan untuk kembali berasimilasi dengan masyarakat umumnya karena mereka yang melanggar hukum notabene adalah warga negara Indonesia juga. Artinya bahwa tujuan pemidanaan dengan memberikan efek jera telah lama ditinggalkan diganti dengan sistem pembinaan narapidana. Tujuan pembinaan tersebut harus diejawantahkan kepada narapidana harus diperlakukan sama dengan narapidana lainnya. Penggolongan jenis tindak pidana (seperti tindak pidana korupsi, terorisme dan narkotika) dan sel khusus (bagi narapidana anak dan wanita) boleh dilakukan. Tetapi berkaitan dengan hak-hak narapidana seperti mendapatkan remisi dan grasi harus sama bagi semua narapidana. Jika Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah menganut asas pembinaan bagi narapidana, maka tidak boleh ada peraturan
di
bawah
Undang-Undang
tersebut
(seperti
Peraturan
Pemerintah dan Peraturan Presiden) bertentangan dengan UndangUndang Kemasyarakatan. Sebagai contoh, jika ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengebiri hak-hak narapidana dengan tujuan memberikan efek jera, maka PP itu inkonstitusional dan harus dibatalkan. Pada intinya, domain yang menyatakan seseorang bersalah atau tidak adalah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht). Dengan kata lain, dalam sistem pembinaan di lapas ini, pernyataan bersalah seseorang ada di tangan putusan hakim. Setelah diputus oleh 10
hakim, maka diserahkan kepada lapas untuk dibina. Jikalau dalam kesehariannya di baik maka berhak mendapatkan peringanan hukum seperti remisi. b. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM segera menyediakan sel khusus bagi para penunggak pajak. Hal ini dilakukan karena pemerintah Jokowi-JK tidak segan menindak tegas bagi mafiamafia pajak. Sanksi hukum yang mulai diterapkan adalah melalui penyanderaan (Gijzeling) bagi para penunggak pajak. Gijzeling sangat dimungkinkan diterapkan karena konstitusi telah mengaturnya. Kewenangan pemerintah dalam menagih pajak melalui penerbitan surat seketika dan sekaligus, atau surat paksa dan surat perintah penyitaan, termasuk surat perintah penyanderaan, didasarkan pada Undang-Undang No 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Pasal 33 ayat (1) Undang-undang tersebut menyebutkan, penyanderaan dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurangkurangnya sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi pajak. Kemudian, dalam ayat selanjutnya dinyatakan penyanderaan sebagaimana tersebut pada Ayat 1 hanya dapat dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat setelah mendapat izin tertulis menteri atau gubernur kepala daerah tingkat I. Pelaksanaan gijzeling diatur dengan PP No. 137 Tahun 2000 tentang Tempat
dan
Tata
Cara
Penyanderaan,
Rehabilitasi
Nama
Baik
Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Lebih lanjut secara teknis dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan HAM No .M-02.UM.09.01Tahun 2003, No 294 / KMK.03/2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak Yang Disandera di Rumah Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
11
Aturan Hukum Mengenai Sandera di Indonesia Peraturan Herziene Inlandsch Reglement (HIR)
Pasal Pasal 209 dan 210
UU No. 49/Prp/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara Perma No 1 tahun 2000 tentang Pencabutan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 2 Tahun 1964 dan No 4 Tahun 1975 UU No 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Pasal 1
PP No. 137 tahun 2000
SKB Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M02.UM.01 tahun 2003 dan No. 294/KMK.03/2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak Yang disandera di Rumah Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Pasal 1
Pokok Pengaturan Jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk memastikan penjalanan keputusan, Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah untuk menjalankan surat sita untuk menyandera debitor. Penyanderaan dalam rangka utang kepada Negara Upaya menghidupkan kembali lembaga gijzeling terhitung sejak 30 Juni 2000 Paksa badan dilakukan melalui penetapan pengadilan.
Pasal 33 ayat 1 dan 2
Penyanderaan terhadap pengutang pajak yang berhutang sekurang-kurangnya Rp. 100 juta dan diragukan itikad baiknya.
Pasal 3
Penyanderaan dilaksanakan berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur atau Kepala Daerah Tingkat I.
Pasal 2
SKB ini hanya berlaku bagi daerah tempat Penanggung Pajak yang disandera dan belum ada tempat penyanderaannya yang dibentuk oleh Departemen Keuangan
Pasal 93
Penahanan debitor pailit melalui putusan pengadilan.
Sandera ini sebenarnya menurut hukum melanggar hak asasi manusia karena kemerdekaannya dibatasi. Oleh karena itu, Mahkamah Agung pernah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1964 yang menganjurkan supaya sandera untuk perkara perdata tidak diterapkan lagi karena bertentangan dan membatasi hak asasi, hak kemerdekaan untuk bertindak dan bergerak secara bebas seseorang. 12
Tetapi dalam ranah hukum pajak, sandera masih dapat diterapkan. Mengapa ?, karena pajak termasuk ke dalam hukum publik dan hukum publik mengatur hak dan kewajiban warga negara terhadap masyarakat. Hak
masyarakat
terhadap negaranya juga
merupakan
hak
asasi
masyarakat yang harus dipatuhi oleh setiap warganya. Sandera sebenarnya hukuman yang berdampak pada sisi kejiwaan atau psikologis dan martabat seseorang. Orang yang disandera karena ada utang
pajak
dengan
negara
oleh
masyarakat
dianggap
sebagai
ketidakpatuhan terhadap negara. Karena itu, wajib pajak yang disandera akan merasa malu begitupula dengan keluarganya dan pada akhirnya wajib pajak tersebut akan membayar utang pajaknya. Jadi penerapan sandera ini (Gijzeling) dalam hukum pajak masih dapat diterapkan walaupun sebagai alat paksa atau sanksi hukum terakhir.
2. Bidang Pemerintahan Daerah a. Pemilihan anggota dewan atau anggota legislatif dilaksanakan berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang yang telah disahkan oleh DPR. Jalur pemilihan secara independen dapat dilaksanakan dengan syarat dirubah terlebih dahulu ketentuan Undang-Undangnya. b. Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent) harus menjadi asas yang utama dalam penegakan hukum. Seseorang tidak boleh dijustifikasi bersalah selama belum ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Ini berarti, kalau status anggota DPRD Pare-Pare masih menjadi tersangka, dia secara yuridis masih bisa menjalankan fungsinya sebagai anggota DPRD terlepas dari etika pantas atau tidaknya. c. Bantuan dari Pemerintah Pusat yang ditujukan kepada masyarakat di daerah harus wakil rakyatnya yang memberikan secara langsung. Sebagai contoh, bantuan traktor, pupuk dan bibit harus Akbar Faizal yang menyerahkannya secara langsung kepada masyarakat. d. Perlunya ditinjau ulang produk-produk hukum yang tidak sesuai dengan kondisi di daerah. Produk hukum yang akan dibuat setidak-tidaknya harus memenuhi tiga unsur, yaitu: filosofis, yuridis dan sosiologis.
13
3. Bidang Politik Hukum Nasional a. Masalah antara KPK dan Polri, Akbar Faizal adalah sosok yang terlibat langsung dalam masalah tersebut. Akbar Faizal adalah salah satu anggota dari komisi III yang membidangi masalah hukum, HAM dan keamanan. Komisi III sangat mendorong Presiden Jokowi mengambil sikap dan keputusan yang tepat untuk menyelesaikan konflik dua intitusi penegak hukum. Jika konflik ini tidak selesai, maka berapa banyak energi bangsa ini yang dikeluarkan sehingga membuat kerja tidak efektif karena masih banyak persoalan negeri ini yang belum selesai. Intinya Presiden harus memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Bidang Pertanian dan Infrastruktur a. Bantuan berupa alat traktor, pupuk dan bibit bagi kelompok tani sudah diusulkan ke Kementerian Pertanian. Akan tetapi sifat bantuan tersebut terbatas sifatnya. Bagi kelompok tani yang sudah mendapatkan traktor, tidak lagi mendapatkan pupuk atau bibit, begitupun sebaliknya. b. Berkenaan dengan jembatan dan jalan yang masih dirasakan kurang layak oleh masyarakat di Sabbangparu, perlu diketauhi bahwa ada pembagian jalan Negara, jalan Propinsi, jalan Kabupaten/Kota dan jalan desa. Oleh karena itu, harus diidentifikasi dahulu jembatan atau jalan tersebut masuk ke dalam kategori mana. c. Khusus di desa Sabbangparu banyaknya lahan yang tidur harus segera diaktifkan
kembali
sehingga
membuka
lapangan
kerja
baru
bagi
masyarakat sekitar.
5. Bidang Pendidikan Bantuan kepada sekolah-sekolah pada dasarnya sudah diotonomikan ke pemerintah Kabupaten/Kota. Upaya itu dilakukan guna mengefektifkan bantuan yang tepat sasaran dan tepat guna. Walaupun demikian, Akbar Faizal akan mengkonfirmasi terlebih dahulu terkait pelaksanaan bantuan tersebut kepada Menteri Pendidikan Nasional.
14
III. KESIMPULAN 1. Sel khusus bagi anak, wanita dan bagi penunggak pajak di lapas kelas I A Makassar masih banyak yang perlu diperbaiki dan ditambah untuk menjamin hakhak narapidana. 2. Lapas Kelas I A Makassar belum menyediakan sel bagi penunggak pajak. 3. Masyarakat menginginkan wacana dibukanya kembali pemilihan anggota legislatif dari jalur independen. 4. Ada oknum anggota DPRD yang setelah dilantik statusnya menjadi tersangka. Dalam perspektif hukum, anggota DPRD tersebut masih dapat menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif selama belum ada putusan hakim yang tetap. 5. Presiden telah mengambil keputusan yang tepat dalam memediasi kisruh antara KPK dan Polri dengan mengeluarkan Perppu. Meskipun proses hukum telah diselesaikan melalui mekanisme pengeluaran Perppu dan Pra Peradilan Budi Gunawan, tetapi dalam proses politik di DPR khususnya di Komisi III belumlah selesai karena komisi III mempunyai mekanisme dan aturan tersendiri. 6. Kelompok yang terkendala masalah alat-alat pertanian, kekurangan pupuk dan bibit segera mengajukan nama kelompok taninya agar memperoleh bantuan dari Negara. Dengan harapan bahwa para kelompok tani dapat memaksimalkan hasil taninya. 7. Masih terdapat jembatan dan jalan yang tidak layak untuk dilewati masyarakat di Kec. Sabbangparu khususnya di desa Worongen. 8. Bantuan kepada masyarakat dari pemerintah pusat yang ditujukan kepada masyarakat di daerah banyak yang tidak utuh. 9. Produk-produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah pusat untuk masyarakat di daerah banyak yang tidak sesuai sehingga produk hukum tersebut tidak implementatif bahkan ditolak oleh masyarakat setempat. 10. Lahan tidur yang ada di desa Sabbangparu banyak yang tidak difungsikan. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian dari pemerintah dan pejabat terkait. 11. Sekolah SMPN I Sabbangparu membutuhkan bantuan renovasi sekolah atau setidak-tidaknya bantuan peralatan komputer.
15
IV. SARAN/REKOMENDASI 1. Penyediaan sel khusus bagi anak dan wanita segera ditambah. 2. Penyediaan sel khusus bagi penunggak pajak segera direalisasikan. 3. Membuka wacana untuk merubah ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang pemilihan anggota legislatif untuk dibuka kemungkinan dari jalur independen. 4. Mendorong pihak Kepolisian Daerah Pare-Pare dan Kejaksaan untuk menyelidiki oknum anggota DPRD yang terkait dengan kasus hukum. Dalam penegakan hukum tidak boleh ada tebang pilih karena semua harus sama kedudukannya di depan hukum (equality before the law). 5. Penggantian Budi Gunawan dengan Badrodin Haiti masih menimbulkan perdebatan. Oleh karena itu, setelah masa reses sidang II tahun 2014-2015 Komisi III didesak untuk menggelar rapat pleno terkait penggantian Calon Kapolri tersebut. 6. Kelompok tani segera mengajukan proposal permohonan bantuan disertai dengan nama kelompok taninya, foto copy KTP dan tanda tangan setiap orang di kelompok taninya. 7. Melakukan identifikasi terlebih dahulu jenis jalan atau jembatan yang dilewati oleh masyarakat di Sabbangparu. 8. Bantuan dari pemerintah pusat yang ditujukan masyarakat di daerah harus dimonitor agar tidak terjadi penyelewengan. 9. Harus ada sinkronisasi dan harmonisasi tata peraturan perundang-undangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dari segi filosofis, yuridis dan sosiologis. 10. Membangun saluran irigasi yang dapat mengairi dan melewati lahan tidur di desa Sabbangparu. Dengan demikian, masyarakat sekitar dapat memanfaatkan lahan tersebut menjadi ladang penghidupan bagi mereka. 11. Membantu untuk menyediakan perangkat komputer di SMPN I Sabbangparu.
16
V. PENUTUP Demikian laporan kegiatan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas anggota DPR-RI kepada konstituen terkait dengan tugas dan fungsinya. Jakarta,………………… Yang bersangkutan,
(Drs. Akbar Faizal, M.Si)
17
DOKUMENTASI KEGIATAN RESES MASA SIDANG II TAHUN 2014-2015
Suasana Lapas kelas IA Makassar
Akbar Faizal sedang memberikan pengarahan kepada narapidana
RDP dan menghadiri HUT Kab. Soppeng bersama Bupati Soppeng
RDP dan menghadiri HUT Kab. Soppeng bersama Bupati Soppeng
RDP dan Sosialisasi 4 Pilar di Kafe Carlos Kota Pare-Pare
RDP dan Sosialisasi 4 Pilar di Kafe Carlos Kota Pare-Pare
18
RDP dan Sosialisasi 4 Pilar di Kafe Carlos Kota Pare-Pare
Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Desa Maninang Pajo-Wajo
Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Desa Maninang Pajo-Wajo
Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Desa Maninang Pajo-Wajo
Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kel. Sumpek Sabbangparu
Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kel. Sumpek Sabbangparu
19
Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kel. Sumpek Sabbangparu
Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kel. Sumpek Sabbangparu
Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Desa Galung Kec. Appanang
Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Desa Galung Kec. Appanang
Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Desa Galung Kec. Appanang
Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Desa Galung Kec. Appanang
20
LIPUTAN MEDIA RESES MASA SIDANG II TAHUN 2014-2015
Rabu, 11 Maret 2015
Akbar Faisal Reses di Kota Parepare Senin, 2 Maret 2015 17:15 WITA
TRIBUN TIMUR/MULYADI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi III, Akbar Faisal melakukan kunjungan kerja di Kota Parepare, Senin (2/3/2015). Laporan Wartawan Tribun Timur, Mulyadi TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi III, Akbar Faisal melakukan kunjungan kerja di Kota Parepare, Senin (2/3/2015). Kedatangan dalam rangka reses yang digelar di Restoran D'Carlos tersebut langsung berinteraksi dengan konsekuen, dan masyarakat yang telah memilihnya pada masa Pileg pada tahun 2014 lalu. Akbar Faisal sendiri saat Rapat Dengar Pendapat ini didampingi Wakil Wali Kota Parepare, Faisal Andi Sapada, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Parepare, Mustapa Andi Mappangara. (*) Terkait#Akbar Faisal#parepare Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2015/03/02/akbar-faisal-reses-di-kota-parepare 21
HOT NEWS Senin, 09 Maret 2015 02:18
Akbar: Laporkan Legislator Nasdem Nakal
PAREPARE, PARE POS -- Legislator Senayan Akbar Faizal meminta agar semua pejabat tidak terkecuali anggota DPRD untuk taat hukum. Akbar yang berada di Komisi III DPR-RI membidangi Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), minta agar kasus yang mendera beberapa pejabat di Parepare, termasuk empat legislator yang menjadi terdakwa tunjangan perumahan untuk menjadi pelajaran. Dia pun mewarning anggota dewan dari Partai Nasdem untuk tidak bermain atau nakal dalam menjalankan fungsi-fungsi kedewanannya. Ini ditegaskan putra Wajo ini, saat reses terkait sosialisasi empat pilar di Kafe D'Carlos, kemarin. "Pak Andi Nataluddin (Ketua Nasdem Parepare, red) telepon saya ya, kalau ada anggota dewan Nasdem yang bermain. Tapi saya harap tidak ada seperti itu," pinta Akbar kepada Andi Nataluddin yang hadir dalam reses tersebut. Akbar yang terpilih dari Dapil Sulsel II (Maros, Pangkep, Barru, Parepare, Bone, Soppeng, Wajo, Bulukumba, Sinjai) meraih suara cukup signifikan di Parepare saat pemilu legislatif lalu. Akbar meraih suara 4.988 di Parepare. Sementara Partai Nasdem di Parepare, juga cukup meraih suara signifikan pada pemilu legislatif. Menjadi pendatang baru, Nasdem sukses meraih dua kursi di DPRD Parepare. Masing-masing satu milik Amiruddin Said yang kini menjabat Ketua Komisi III DPRD Parepare, dan satu lagi milik politisi muda Nasdem, Heri Ahmadi. (sar-mg2/ade) Sumber: http://www.parepos.co.id/index.php/politik/1565-akbar-laporkan-legislator-nasdem-nakal
22
HARIAN UMUM FAJAR, KAMIS 05 MARET 2015
23
