LAPORAN KUNJUNGAN PERSEORANGAN MASA RESES ANGGOTA DPR RI MASA PERSIDANGAAN I TAHUN SIDANG 2015 – 2016 H.M. ALI UMRI, SH.MKn A-05 I. PENDAHULUAN
A. Dasar kunjungan kerja Kunjungan kerja perseorangan Anggota DPR RI Masa Reses Persidangan I Tahun 2015 – 2016 didasarkan pada :
Surat Tugas Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor ; 5 / D / KUNKER RESES ANGGOTA / DEWAN / 2015 Tgl 30 Oktober 2015 untuk Perjalanan Dinas Reses perseorangan masa Persidangan I Tahun 2015 -2016 ( Surat Terlampir )
Surat Tugas Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Republik tanggal
Indonesia
Nomor
:
F.NasDem.519/DPR-RI/X/2015
27 Oktober 2015 Tentang penugasan Kunjungan Kerja
Perseorangan Anggota DPR RI Fraksi NasDem ke daerah Pemilihan dalam rangka Reses masa Persidangan I DPR RI Tahun 2015 – 2016 dari Tanggal 31 Oktober
2015 sampai dengan 15 November
2015 dengan melaksanakan Konsolidasi dengan DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota
Fraksi Partai NasDem, serta pengurus Struktur
partai NasDem di Tingkat DPW,DPD dan DPC dalam rangka Menyerap aspirasi guna untuk meningkatkan elektabilitas partai NasDem dengan
serta melakukan Komunikasi dan Kordinasi Intensif pejabat
Daerah,mitra
Kerja
Komisi,masyarakat
guna
melakukan penyerapan aspirasi.
B. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja Maksud dan Tujuan dari Kunjungan Kerja Perseorangan Anggota DPR RI ke daerah Pemilihan dalam rangka Reses masa Persidangan I DPR RI Tahun 2015 – 2016 adalah :
1
Penyerapan Aspirasi dan system kinerja dengan Mitra Kerja Komisi ditingkat Provinsi dan Daerah serta usulan dan kendala – kendala serta penanganan masalah pada instansi terkait. Peyerapan Aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Kecamatan dan Kelurahan, Kepala Lingkungan ( RT/RW), kelompok Tarikat, PKK, akademisi,pengurus Partai dll. Sosialisasi tentang produk Undang – Undang dan Kebijakan yang sedang ataupun yang telah dibuat dan dirumuskan oleh DPR atau Pemerintah. Sosialisasi tentang kegiatan dan kebijakan serta Program kerja DPP Partai NasDem. Sebagai Ajang silahturahmi antara Anggotra DPR RI dengan masyarakat dan warga serat konstituen di daerah pada umumnya dan di daerah pemilihan pada khususnya. Membentuk kembali kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Anngota DPR RI yang mana sudah menipisnya kepercayaan itu ditengah masyakat. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang dan Tugas Fungsi Anggota DPR Ri yakni pembuat Undang – Undang, ,Anggaran serta pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah dalam menjalankan roda Pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang. Penyerapan
aspirasi
dibidang
Pemerintahan
Dalam
Negeri,
Sekretariat Negara dan Permilu sesuai dengan tugas Komisi II DPR RI
2
Sarana Konsolidasi dan kodinasi kepartaian baik itu tingakat DPW, DPD, DPC serta DPRt didaerah Pemilihan Melaksanakan
Konsolidasi
dan
koordianasi
pada
pejabat
Pemerintah Daerah, SKPD serat DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota pada Daerah Pemilihan
C. Wilayah Kunjungan Kerja Daerah kunjungan kerja meliputi daerah pemilihan Sumut III Binjai, Langkat, Karo, Dairi, Pak pak Bharat, Siantar, Simalungun. Batubara, Asahan dan tanjung Balai
serta daerah Sumatera Utara
Pada Umumnya. Kunjungan kerja perorangan reses masa persidangan I tahun 2015 – 2016 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk penugasan dengan melakukan koordinasi kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait sesuai mitra kerja komisi, yang menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai sektor. Ruang lingkup kunjungan kerja perorangan reses masa persidangan I tahun 2015 – 2016 meliputi 13 bidang sesuai mitra kerja komisi II DPR RI . Adapun 13 bidang sesuai mitra kerja komisi II DPR RI meliputi: a. Kementrian Dalam Negeri b. Kementrian Sekretariat Negara c. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional d. Kementrian Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi e. Sekretaris Kabinet f. Ombudsman Republik Indonesia g. Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) h. Badan Pengawas Pemilu ( BAWASLU ) i.
Badan Kepegawaian Negara ( BKN )
j.
Lembaga Administrasi Negara ( LAN )
k. Arsip Nasional Republik Indonesia ( ANRI )
3
l.
Kementerian
Desa,
Pembangunan
Daerah
tertinggal
dan
Transmigrasi ( Bidang Desa ) m. Lembaga Staf Kepresidenan
D. Jadwal Kegiatan Kunjungan kerja perseorangan dilaksanakan selama 9 hari berturutturut sebagai mana jadwal sebagai berikut :
No
1.
2
Uraian Kunjungan
Hari/Tgl/Tempat Senin,
Kunjungan Ke kantor Bupati pakpak Bharat
02 Nopember 2015
guna menyerap aspirasi dan permaslahan di
Lokasi :
Kab.Pakpak
Kantor Bupati Pakpak
Kabupaten PakPak Bharat, Pj Bupati dan
Bharat.
Seluruh SKPD Kabupaten Pakpak Bharat.
Senin,
Kunjungan Ke Kantor KPU Pakpak Bharat
02 Nopember 2015
Guna Konsolidasi persiapan PILKADA dengan
Lokasi :
KPU
KPU Pakpak Bharat.
Pakpak Bharat, Ketua DPRD Pakpak Bharat
bharat
bersama
Pemerintah
Kab. Pakpak Bharat beserta PJ.Bupati
dan Kapolres Pakpak Bharat
3.
Senin,
Konsolidasi
dengan
seluruh
pengurus
02 Nopember 2015
DPD,DPC Pakpak Bharat guna mendukung dan
Lokasi :
memenangkan
DPD Partai NasDem
Partai Nasdem yang juga dihadiri oleh Calon
Pakpak Bharat.
Wkl Bupati PakPak Bharat Bp.Maju Ilyas
Calon yang didukung oleh
Padang. 4
Senin,03 Nop 2015
Kunjungan ke Panwaslu Pakpak Bharat guna
Lokasi :
mendapat informasi tentang pengawasa dan
BAWASLU Pakpak
persiapan PILKADA di Pakpak Bharat
Bharat. 4
5
Senin,
Kunjungan
Ke
kantor
Bupati
03 Nopember 2015
menyerap
aspirasi
Lokasi :
Kab.Dairi
bersama
Kantor Bupati Kab. Dairi
Dairi, Wkl Bupati dan Seluruh SKPD Kabupaten
dan
Dairi
guna
permasalahan
Pemerintah
di
Kabupaten
Dairi.
6
7
Senin,
Kunjungan
Ke
kantor
Badan
Pertanahan
03 Nopember 2015
Nasional Kab. Dairi diterima Langsung oleh
Lokasi :
Kepala Kantor BPN Kab. Dairi Ibu Endang dan
Kantor BPN Kab. Dairi
Seluruh Pejabat BPN Kabupaten Dairi.
Senin,
Konsolidasi dengan seluruh pengurus DPD
03 Nopember 2015
Partai NasDem Kab. Dairi dan Masyarakat dan
Lokasi :
para Kader.
DPD Partai NasDem Kab.Dairi.
8
Senin,
Penyerahan Bantuan dari Bp. H.M ALI UMRI,
03 Nopember 2015
SH,MKn kepada Pengurus Masjid Agung Kab.
Lokasi :
Dairi dan Gereja di Kab. Dairi
Masjid Agung Dairi
9
Selasa,
Penyerapan aspirasi masyarakat di Kel. Tanah
03 Nopember 2015
Merah Kota Binjai
Lokasi :
,Tokoh Agama dan pemerintah setempat, serta
Kel. Tanah Merah Kota
para pemuda dan ibu ibu.
bersama tokoh masyarakat
Binjai
10
Selasa,
Penyerapan aspirasi masyarakat di Kel. Binjai
03 Nopember 2015
Estate dan Penyerahan Bantuan Ke Masjid
Lokasi :
Ubudiyah. bersama tokoh masyarakat ,Tokoh
Masjid Ubudiyah Kel.
Agama dan pemerintah setempat, serta para
Binjai Estate Kota Binjai
pemuda dan ibu
5
11
Selasa,
Penyerahan Bantuan Ke Masjid Nurul Huda
03 Nopember 2015
Kel. Tanah Merah Kota Binjai bersama tokoh
Lokasi :
masyarakat ,Tokoh Agama dan pemerintah
Masjid Nurul Huda Kota
setempat, serta para pemuda
Binjai. 12
13
14
Selasa,
Penyerahan
Bantuan
03 Nopember 2015
Muhtadin
Lokasi :masjid Sabilal
masyarakat ,Tokoh Agama dan pemerintah
Muhtadin
setempat, serta para pemuda
Selasa,
Kunjungan
03 Nopember 2015
Muslim
Lokasi :
penyerapan aspirasi dan permasalahan yang
Perkumpulan Mualaf
ada pada perkumpulan tersebut serta kendala
Muslim Indonesia
yang dihadapi
Kamis,
Kunjungan pada dinas pendidikan kota binjai
05 Nopember 2015
dalam melakukan penyerapan aspirasi dan
Lokasi :
permasalahan yang ada pada guru dan siswa
Dinas Pendidikan Kota
serta kendala yang dihadapi menjelang UN.
Kota
Ke
Binjai
secretariat
Masjid
Sabilal
bersama
tokoh
Perkumpulan
Indonesia
dalam
Mualaf
melakukan
Binjai 15
Kamis,
Penyerapan
aspirasi
bersama
08 Nopember 2015
Nelayan dan Ustad Sumatera Utara
Lokasi :
melakukan
Nelayan dan Ustad dan
permasalahan .
penyerapan
masyarakat
aspirasi
dalam dan
Alim ulama sumatera Utara
6
II. PELAKSANAAN SERAP ASPIRASI A. Identifikasi Permasalahan di daerah yang dihadapi. Berdasarkan hasil dari kunjungan kerja perseorangan diperoleh beberapa permasalahan yang dihadapai baik itu yang berkenaan dengan kerja dari komisi II maupun dengan komisi lainnya yang saling berkaitan sebagai berikut : Bidang Terkait Komisi II 1. Pemerintah Daerah a. Keluhan serta aspirasi disetiap kunjungan pada pemerintah Daerah tentang penyerapan anggaran desa yang masih rendah dalam hal penyerapan dana dan penggunaan dana desa tersebut sementara waktu dari penyerapan anggaran tersebut tinggal sedikit lagi diakhir bulan 16 Desember 2015. Hal tersebut diatas dikarenakan ragunya SKPD dalam penggunaan dan penyerapan Dana Desa tersebut karena belum adanya paying hokum yang dapat dipakai dalam penggunaan anggran tersebut. Para SKPD takut akan menjadi masalah nantinya apabila anggran tersebut dipergunakan dan menjadi aduan dari berbagai elkemen masyarakat dan LSM yang akan menjadi delik hokum bagi para penegak hokum baik itu kepolisian maupun kejaksaan yang aman para SKPD menjadi penanggung jawab yang paling besar dan akan terjerat hokum. b. Kurangnya sinergiritas pihak Pemerintah Daerah dengan aparat penegak hukum dalam hal penyelenggaraan penggunaan anggaran dana desa tersebut, sehingga pemerintah Daerah ( SKPD ) hanya menunggu dari petunjuk penggunaan dari Pusat. c. Kurangnya kordinasi antara pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Khususnya Pakpak Bharat dengan Kab. Dairi tentang tata cara
pengelolaan
masyarakat
yang
Hutan sangat
untuk
menunjang
dipergunakan
dalam
perekonomian membangun
Infrastruktur daerah. Sehingga pemerintah daerah takut untuk membuat planning tata kelola daerah dengan kehutanan. d. Belum terbukanya jalan antar daerah baik itu didalam provinsi maupun diluar provinsi yang menghubungkan Kab. Pakpak Bharat 7
dengan daerah sekitarnya maupun dengan Provinsi Aceh, sehingga perekonomian masyarakat tidak dapat ditingkatkan, diharapkan adanya
infrastruktur
jalan
antara
perbatasan
aceh
maupun
kab.Tapteng dan Humabahas sehingga masyarakat sekitarnya dapat mudah dalam menjangkau daerah tersebut guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan menggali kekayaan daerah tersebut sementara
untuk
membangun
infrastruktur
jalan
tersebut
membutuhkan dana yang tidak sedikit mencapai Rp. 250 Milyar Ini disampaikan oleh Pj.Bupati dan SKPD Pakpak Bharat . e. Masalah Pembangunan Kantor Bupati Kab. Dairi menjadi Prioritas utama dari pemerintah Kab. Dairi untuk Naggaran Tahun 2016 khususnya yang akan didapat dari Dana Alokasi Khusus ( DAK ) tahun 2016 dikarenakan banguna Kantor Buapti Kab. Dairi sudah lama sekali tidak terjadi pembangunan sehingga sudah tidak layaknya kantor tersebut menjadi Kantor Bupati disbanding dengan daerah-daerah lainnya.
2. Masalah tanah dan BPN . a.
Masih Banyaknya status tanah yang ada di Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat yang belum disertifikasi oleh pihak BPN karena kesadaran Masyarakat serta akan sertifikasi tanah tersebut, dan masih minimnya anggaran terhadap pensertipikatan Massal ( Prona ) yang mana pada daerah tersebut medan yang ditempuh sangat jauh sementara anggaran minim.
b. Masih kurangnya pegawai serta sarana prasarana pada kantor BPN Kab.Dairi
sehingga
masih
kurangnnya
pelayanan
kepada
masyarakat serta sosialisasi kepada masyarakat dalam hal proses pensertikatan tanah milik masyarakat. c. Masalah kawasan hutan yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pertanian dan jalan yang sampai saat ini tidak dapat di bangun infrastruktur jalan dikarenakan masih berstatus tanah Negara sementara
masyarakat
mendesak
meminta
dibangunnya
infrastruktur jalan. 8
3. Bidang PEMILU a. Masalah PILKADA di Kab. Pakpak Bharat menurut Ketua KPU PakPak Bharat sudah dilakukan semaksimal mungkin baik itu DPT dan Sosialisasi serta pendaftaran Calon Kepala Daerah dari 4 Calon yang mendaftar ada 3 Calon yang lolos Verfikasi. Dan sampai saat ini masalah DPT berjumlah 32.842 jiwa masih menjadi perhatian khusus baik itu dari masyarakat maupun dari para Timses masingmasing calon. Perbaikan terus dilakukan dengan terus berkordinasi kepada Panwaslu dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kab. PakPak Bharat. b. Penyerapan anggaran penyerapan sudah sampai 90% sampai nanti pada Bulan Desember 2015. Dan sudah mensosialisasikan kepada masyarakat sampai ketingkat Desa berupa Gambar masing-masing Paslon. c. Secara umum bahwa penyelenggaraan tahapan Pilkada di Kab. Pakpak Bharat berjalan sesuai dengan peraturan dan undangundang dan belum ada ditemukan masalah yang serius.
Diluar Bidang Komisi II 1. Bidang Infrastruktur pembangunan dan jalan a. Perlunya
pembangunan
infrastruktur
akses
jalan
yang
menghubungkan Kab.pakpak bharat dengan daerah lainnya seperti Tapanuli Tengah dan Kab. Hubang Hasundutan serta yang menghubungan dengan antar Provinsi dengan aceh singkil guna meningkatkan perekonomian masyarakat b. Pelebaran jalan Negara yang menghubungkan daerah karo ke kab. Dairi dan menghubungkan Kab. Dairi dengan Provinsi Aceh Selatan dan aceh tenggara yang masih kecil,sehingga masih rawan akan kecelakaan dan longsor yang menimbulkan masalah yang sangat serius sampai saat ini sementara mobilitas angkutan sudah padat.
9
c. Jalan lingkar Danau toba yang sudah ditetapkan menjadi jalan Nasional namun pada tahun 2015 sudah tidak jelas lagi status dari jalan tersebut yang meliputi 8 kabupaten yang ada disepanjang garis danau toba tersebut. Ini perlu kejelasan dari pihak pusat masalah status jalan tersebut karena sudah tidak menjadi jalan Daerah kabupaten yang bersangkutan.
2. Bidang Hukum a. Perlunya payung hukum kepada para SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengelola anggaran karena pada saat ini seluruh elemen masyarakat maupun pihak Pers sangat mudah dan diterima begitu saja pengaduan kepada pihak berwenang ( POLRI dan Kejaksaan ) tanpa terlebih dahulu mengadakan penyelidikan akan masalah yang diadukan. Hal ini menjadi masalah yang menakutkan bagi SKPD sehingga enggan dalam melaksanakan penggunaan
anggaran.
Karena pihak aparat
penegak hukum senantiasa langsung memanggil dan mencari kesalahan atas proyek yang dilaksanakan dengan mengandalkan data-data yang didapat tanpa terlebih dahulu terjun kelapangan dan mencari bukti-bukti yang kuat.hal ini diperlukan agar dalam menjalankan tugas sebagai abdi Negara ( PNS ) dapat tenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pertanian a. Masalah bantuan bibit, baik bibit jagung, padi DLL yang menjadi prioritas keluhan dikab. Dairi, kab.pakpak Bharat dan Kota Binjai yang saat ini sangat sukar didapat. b. Akses jalan dari desa Pamah samapi ke renun kec. Tanah pinem sekitar 7 desa sudah putus sementara awal desember dan 2 kali setahun panen jagung dari wilayah tersebut. Yang mana jagung dari wilayah kami tersebut sampai 3000 ton.
10
4. Bidang Minyak, gas dan listrik a. Masalah listrik yang sering padam masih juga menjadi keluhan masyarakat jadi diharapkan agar Pihak PLN dapat segera mendistribusikan Listrik dari Pembangkit Listrik yang beroperasi kepada masyarakat dan jangan hanya kepada pihak perusahaan saja. b. Mahalnya harga BBM sehingga menjadikan harga kebutuhan pokok sudah
sangat
tinggi
membuat
angka
kemiskinan
semakin
meningkat sementara harga minyak dunia sudah turun.
5. Bidang perizinan. a. Masalah perizinan pengelolaan kehutanan dan pertambangan sesuai dengan UU no.23 tahun 2014 yang mana perizinan tersebut dikelola oleh provinsi namun setelah ditanyakan kepada Provinsi Sumatera Utara pihak provinsi belum mempersiapkan Pergub dalam melaksanakan UU tersebut. Pihak provinsi juga tidak memberikan solusi dalam agar pengelolaan hutan dan tambang ini dapat tetap terlaksana.
6. Pendidikan. a. Juknis penggunaan DAK Pendidikan di kab. Dairi terlambat sehinggan Kadis pendidikan Kab. Dairi takut dalam menggunakan dana tersebut. b. Masalah pencetakan ijazah dan SKHU siswa-siswa yang telah melaksanakan UN sangat
terambat dalam pendistribusian
sehingga menjadi keluhan oleh para siswa dan orangtua yang dampaknya kepada sekolah yang bersangkutan. Dimohonkan agar dapat disampaikan kepada kementrian pendidikan. c. Masalah dana sertifikasi Guru agar birokrasi dalam administrasi agar dipermudah dan dana sertifikasi masih sering terlambat
11
d. Ditambah jam pelajaran Agama dan PPKN didalam kurikulum agar dapat terbinanya akhlak dan moral para siswa kepada yang lebih baik. e. Masalah Ujian Nasional dengan memakai system online perlu kajian ulang ataupun sarana dan prasana yang dibutuhkan, sementara tidak semua sekolah yang ada dapat melaksanakan UN system Online tersebut karena sarana yang dibutuhkan tidak ada.
7. Kepartaian a. Pada Kunjungan di Kab. pakpak Bharat yang juga dihadiri oleh Bp. H.M ALI UMRI,SH.MKn juga didampingi oleh Ketua DPD Partai NasDem Kab. pakpak Bharat
dan Pengurus serta dihadiri calon
Wkl. Bupati PakPak Bharat Bp. Maju Ilyas Padang yang diusung oleh Partai NasDem kepada Masyarakat dan meminta kepada seluruh elemen masyarakat dan kepengurusan sampai ke ranting agar mensukseskan PILKADA yang ada dipakpak Bharat yang berlangsung pada 9 Desember 2015 dan memenangkan Pasangan Calon Bupati Remigo Yolanda Berutu dan Calon Wkl. Bupati Maju Ilyas Padang dengan Nomor Urut 1. pada saat Reses Masa Persidangan IV Tahun 2014-2015 diKota Binjai. b. Kunjungan ke DPD Partai NasDem Kab. Dairi yang dihadiri Ketua DPD Partai NasDem Kab. Dairi yang juga sebagai Ketua Fraksi NasDem DPRD Kab. Dairi dan seluruh pengurus dan Ketua DPC. Bp.H.M Ali Umri, Sh.Mkn mengadakan konsolidasi partai dan meminta serta mengajak kepada seluruh kader dan pengurus agar segala persoalan partai yang sedang terjadi agar menjadi cambukan kepada mkita semua ( seluruh pengurus dan kader ) karena kita bangga mempunyai Ketua Umum Bp.Surya Paloh yang menjunjung tinggi Supremasi Hukum dan menjadi contoh bagi partai lainnya dan menjadi cita-cita Restorasi Nasdem seutuhnya.Beginilah kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar sesuai dengan semboyan bp. Surya Paloh yaitu “ yang tak murni akan terbakar habis “ 12
B. Analisis pemecahan Masalah dan Rencana Tindak Lanjut 1. Pemerintahan Daerah a. Masalah Dana Desa harus disusun anggaran penggunaan dana desa tersebut di setiap desa dengan bekerja sama dengan pihak bina marga daerah untuk membuat Rencana Anggaran Biaya pada pembangunan Infrastruktur Jalan dan Pembangunan lainnya. Sehingga pada saat dana desa tersebut dikucurkan maka sudah dapat dimanfaatkan. Pihak kabupaten/kota juga harus dapat memfasilitasi dalam perencanaan dan pembangunan di masingmasing desa yang ada di wilayahnya. b. Pihak pemerintahan kab/kota harus juga dapat berkordinasi dan berkonsultasi kepada pihak kejaksaan dan POLRI mekanisme serta mengenai pembangunan yang akan dibangun di desa tentang proses penggunaan dana tersebut dan laporan sehingga tidak akan menjadi masalah yang timbul dibelakang hari. c. Masalah pembangunan infrastruktur jalan untuk bukanya jalur pintas menuju daerah Kab.pakpak bharat dari daerah kab.Tapteng dan Kab.Hubahas serta Provinsi Aceh agar pemerintah Kab.Pakpak Bharat segera membuat MasterPland daerah dan peruntuk wilayah daerah agar dapat menjadi acuan pembangunan daerah dan disampaikan kepada pemerintah pusat serta kementrian PU agar rencana tersebut dapat segera terealisasi.
2. Masalah tanah dan BPN.
a.
Diaharapkan agar pihak BPN dairi tetap pada prioritas tugasnya sebagai abdi Negara karena sekerang masih disusun tentang Undang-Undang Agraria dan Pertanahan yang baru sesuai dengan kepentingan dan keadaan masyarakat dan segala sesuatau yang dianggap perlu termasuk maslah anggaran Dana, masalah
13
minimnya dana prona yang minim juga sedang disusun agar tidak memberatkan pihak petugas dan masyarakat.
3.
PEMILU. a.
Masalah PILKADA di Daerah PakPak Bharat yang belum ada masalah yang signifikan, diharapkan terus bekerja sesuai dengan petunjuk
pelaksanaan
dan
undang-undang
dengan
terus
berkordinasi kepada KPU Pusat dan KPU Provinsi agar terus dapat melaksanakan tugas sesuai dengan yang diharapkan. Berkordinasi juga kepada pemerintah kabupaten dan pihak kepolisian dan Panwaslu. b. Masalah penggunaan anggaran agar dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan dapat dipertanggung jawabkan. Serta tetap mensosialisasikan PILKADA sampai tingkat dusun agar suksesnya penyelenggraan PILKADA di Pakpak Bharat.
Diluar Bidang Komisi II. 1.
Pembangunan Infrastruktur Pembangunan dan jalan.
a. Masalah pembangunan infrastruktur jalan untuk bukanya jalur pintas menuju daerah Kab.pakpak bharat dari daerah kab.Tapteng dan
Kab.Hubahas
serta
Provinsi
Aceh
agar
pemerintah
Kab.Pakpak Bharat segera membuat MasterPland daerah dan peruntuk wilayah daerah agar dapat menjadi acuan pembangunan daerah dan
disampaikan kepada pemerintah pusat serta
kementrian PU agar rencana tersebut dapat segera terealisasi. b. Masalah Pelebaran jalan Negara yang ada melalui kab. Dairi menuju dan akan ke Provinsi Aceh akan di usulkan kepada Kementrian PU melalui Komisi V di DPR RI yang memang sudah menjadi perhatian serius karena seringnya terjadi kecelakaan pada tempat tersebut dengan nantinya dimintakan kepada pihak Pemerintah Dairi membuat usulan tersebut dan bersedia memberi fasilitas untuk pelebaran jalan tersebut. 14
c. Masalah jalan lingkar Danau Toba yang sudah tidak jelas akan dikordinasikan kepada pihak kementrian PU dan BAPPENAS.
2. Bidang Hukum
a. Masalah Payung hukum terhadap Para SKPD dalam merencakan dan menggunakan anggaran APBD dan dana pembangunan lainnya karena sering menjadi masalah dengan pihak penegak hukum sehingga menjadi ketakutan dalam penggunaan dana tersebut dengan tuduhan korupsi, diharapkan agar proses perencanaan dan penggunaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan maka tidak akan menjadi masalah. Masalah ini juga diharapkan kordinasi dan konsultasi kepada pihak BPKP atau BPK dalam hal tersebut. Hal ini juga akan disampaikan kepada komisi 3 yang membidangi hukum. 3. PERTANIAN. a. Masalah bibit dan dan pupuk akan dikordiansaikan kepada pihak Kementrian Pertanian dan pihak pemerintah Daerah agar bantuan tersebut segera dapat direalisasikan dan dapat disalurkan langsung kepada petani yang bersangkutan. b. Pemabangunan jalan daerah ini akan dikordinasikan oleh pemerintah daerah Kab. Dairi agar dapat dibangun dan diperbaiki jalan tersebut baik itu dengan dana APBD maupun dana Desa.
4.
PENDIDIKAN.
a. Masalah juknis penggunaan DAK Pendidikan yang terlambat agar berkordinasi kembali kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kementrian Pendidikan agar penggunaannya tidak menimbulkan masalah. b. Masalah Ijazah yang terlambat dalam pendistribusian bukan merupakan kesengajaan namun menghindarkan adanya ijazah palsu yang beredar karena pencetakan ijazah tersebut sesuai dengan data yang dibuat dan dikirim oleh masing-masing pihak 15
sekolah
kepada
Dinas
pendidikan
dan
dilanjutkan
kepada
kementrian pendidikan untuk dicetak. Namun akan diusulkan kembali kepada kementrian Pendidikan agar pencetakan dan pendistribusian ijazah tersebut dapat lebih cepat agar dapat dipergunakan segera.
5. KEPARTAIAN a. Mendukung setiap calon walikota dan Bupati disetiap daerah Pemilihan dalam setaip kunjungan dan kesempatan dan menjadi corong partai dalam meningkatakan elektabilitas kepartaian agar calon yang diusung dari Partai NasDem dapat meraih kemenangan dalam PILKADA disetiap daerah b. Memberikan
semangat
kepada
Seluruh
Pengurus
partai
ditingkat Daerah Maupun sampai ketingkat Anak cabang agar bekerja keras dalam memenangkan para Calon yang diusung oleh partai NasDem tanpa melihat Individu calon itu sendiri. c. Memberikan dorongan dan semangat agar para pengurus dan kader tidak terpengaruh dengan pemberitaan yang ada tentang partai NasDem dengan melihat dan meneladani sosok dari ketua Umum Partai NasDem Bapak H. Surya Paloh dan terus menjunjung tinggi sembaoyan restorasi partai.
SARAN/REKOMENDASI Berikut ini saran/rekomendasi yang dapat di himpun dari hasil kunjungan kerja perseorangan Anggota DPR RI Masa Reses Persidangan IV Tahun 2014 – 2015 :
INTERNAL :
Perlunya adanya koordinasi sesama Anggota DPR RI yang ada di Fraksi Partai NasDem
untuk menampung dan merealisasi aspirasi
masyarakat untuk dapat dibawa pada pembahasan masing – masing komisi sehingga aspirasi tersebut dapat ditampung dan realisasikan. 16
Agar hasil kunjungan kerja ini dapat direlaisasikan dengan komisi dengan mitra kerja agar hasilnya dapat dirasakan oleh rakyat.
Agar kunjungan kerja reses perseorangan ini juga dapat lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat dan kebersamaan dengan anggota DPR RI di masing–masing daerah Pemilihan dan dapat mengetahui
permasalahan
yang
ada
dan
tengah
dihadapi
masyarakat.
EKSTERNAL : 1. Perhatian Khusus dari Kemendagri dalam pembinaan kepada pemerintah Daerah dalam mengelola tata pemerintah dan master Pland pembangunan Daerah terutama pada Daerah yang baru dimekarkan sehingga pembangunan Daerah tersebut dapat sesuai dengan peruntukan dan rencana pembangunan bidang didaerah tersebut. 2. Memberikan petunjuk dan penggunaan APBD dan Dana Desa sesuai dengan Petunjuk pelaksanaan dan perundang-undangan agar pembangunan didaerah dapat cepat terealisasi tanpa adanya ketakutan yang berlebih pada SKPD didaerah masingmasing untuk merencana dan menggunakan dana tersebut. 3. Kepada Kementrian PU agar dapat menjadi perhatian khusus kepada
daerah
dibutuhkan
pemekaran
utnuk
agar
menghubungkan
Infrastruktur daerah
jalan
tersebut
yang dapat
diloaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat daerah itu. 4. Peninjauan ulang tentang rencana jalaur lingkar danau toba guna untuk menunjang kepariwisataan khusunya di Sumatera Utara. 5. Segera merevisi undang-undang pertanahan yang semakin mendesak
sesuai
dengan
keadaan
masyarakat
dan
pembangunan daerah.
17
6. Perlu perhatian khusus masalah pencetakan ijazah dan Ujian Nasional secara Online. 7. Dibuatnya Undang-undang dan peraturan penggunaan dana APBD dan Dana serta system yang dapat dijadikan acuan yang tidak tumpang tindih PENUTUP Demikian
Laporan
kunjungan
Kerja
Perseorangan
masa
Reses
Persidangan I tahun 201/2016 ini dibuat dalam rangka memenuhi tujuan yang diharapkan. Laporan ini disampaikan kepada Pimpinan Fraksi Partai NasDem melalui sekretariat untuk selanjutnya dapat dilaporkan pada sidang paripurna.
Jakarta, 15 nopember 2015 Anggota DPR RI,
H.M. ALI UMRI, SH.MKn A - 05
18
19
