RESES ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH MASA PERSIDANGAN I TAHUN 2016
Penyampaian Pergub No 55 Tahun 2015 (Hibah Bansos) Pergub No 66 tahun 2015 ( Bantuan Keuangan Desa) Pergub No 67 Tahun 2015 ( Bantuan Keuangan Kpd Pemkab/ Pemkot )
Sosialisasi Pergub Nomor 55 Tahun 2015
HIBAH DAN BANSOS
DEFINISI HIBAH HIBAH adalah : Pemberian Uang /barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada Pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan berbadan Hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukanya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah.
DEFINISI BANSOS BANSOS adalah Pemberian bantuan berupa uang / Barang dari Pemerintah daerah kpd individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yg tdk terus menerus dan dilakukan secara selektif bertujuan untuk melindugi dari resiko sosial.
Perbedaan ANTARA HIBAH DENGAN BANSOS PERBEDAAN
HIBAH
BANSOS
SASARAN
Pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan berbadan Hukum Indonesia
INDIVIDU ATAU KELUARGA
TUJUAN
untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah.
Melindungi Individu/ keluarga masyarakat dari Resiko Sosial atau mencegah resiko sosial yg lebih besar
Bentuk Pemberian hibah NO
BENTUK PEMBERIAN HIBAH
Bentuk
1
HIBAH Dalam Bentuk UANG Uang
2
HIBAH dalam Bentuk Barang/ Jasa
Barang/ Jasa
Keterangan
Diatur denganPedoman Teknis yg ditetapkan oleh kepla SKPD
MACAM HIBAH DALAM BENTUK UANG 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8.
Hibah bidang Perkonomian : Hibah bidang Pertanian & Kelautan dan Hibah Mandiri Pangan Hibah Bid pendidikan : Pendidikan Umum & Pend Keagamaan Hibah Bid Keagamaan Hibah Bid Kesehatan Hibah Bid Kebudayaan Hibah Bid Kepemudaan & keolahragaan non profesional Hibah Bid Sosmas Hibah Bid Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana
SASARAN Peruntukan Jenis-Jenis HIBAH No
Jenis HIBAH
Sasaran Peruntukan
1
HIBAH Bidang PERTANIAN & Kelautan
Kelompok Nelayan, Kelompok Pembudidaya ikan, Kelompok pengolah atau pemasar ikan, kelompok petani garam, kelompok wanita dan taruna pesisir, pokmas pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan, Kelompok Tani, KWT, Kelompok taruna Tani, Gapoktan, koperasi Tani dll kelompok di bidang Pertanian dan kelautan perikanan
Hibah Bidang Gerakan Mandiri Pangan
Organisasi kemasyarakatan yang memiliki kegiatan tertentu di bidang pertanian dalam menciptakan kemandirian pangan di tingkat kelompok.
HIBAH Bid Pendidikan Umum
PAUD ( KB, Play Group), TK, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi, TBM, PKBM, LKP, KBU, Yayasan Bid Pendidikan
2
SASARAN Peruntukan Jenis-Jenis HIBAH No
Jenis HIBAH
Sasaran Peruntukan
2
Hibah Pendidikan Agama
Raudhatul Athfal, Bustanul Athfal DARUL ATHFAL ( DA ),MI / MI LUAR BIASA MTS/ MTs LB, MA/ MA LB, MADARASAH DINIYAH,PONDOK PESANTREN, TPQ
3
Hibah Bid Keagamaan
Tempat Ibadah, majelis Taklim, Kegiatan Keagamaan
4
Hibah Bidang Kesehatan
Badan, lembaga , organisasi kemasyarakatan penyelenggara pelayanan kesehatan dasar dan / atau pelayanan kesehatan rujukan
5
Hibah Bid KEBUDAYAAN
Badan, lembaga , organisasi kemasyarakatan yang mengelola cagar budaya ( candi, bangunan bersejarah, struktur, situs dan kawasan), Museum, organisasi kesenian/sanggar seni.
6
Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga non Profesional
Organisasi kemasyarakatan /lembaga pendidikan/kelompok masyarakat yang bergerak di bidang kepemudaan, kepanduan dan keolahragaan non profesional.
SASARAN Peruntukan Jenis-Jenis HIBAH
No
Jenis HIBAH
Peruntukan
7
Hibah Bidang Sosial Kemasyarakatan
Organisasi kemasyarakatan yang mengelola kegiatan kemasyarakatan yang sesuai.
8
HIBAH BIDANG Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan anak, dan keluarga Berencana
Organisasi kemasyarakatan yang memiliki kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
Persyaratan Minimal Pemberian Hibah Telah terdaftar di Kemenkum HAM kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan 2. Berkedudukan di Wilayah Provinsi jawa Tengah. 1.
Persyaratan Umum HIBAH • Telah terdaftar di Kemenkum HAM kecuali
•
ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan Berkedudukan di Wilayah Provinsi jawa Tengah. Memiliki kepengurusan yang jelas Berkedudukan di wilayah Provinsi Jawa Tengah Proposal sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, susunan pengurus, RAB Memiliki seketariat tetap Berbadan Hukum Indonesia
Persyaratan Tambahan ( Persyaratan lain selain persyaratan Umum ) HIBAH Profil lembaga ( Hibah Bid Pendidikan, H bid
Kesehatan, H bid Keagamaan, H Bid Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan AKB) FC KTP ketua dan Bendahara, Terdaftar di Pemda (Hibah Bid Pertanian & kelautan & Gerbang Mapan)
Mekanisme Umum Pemberian Hibah Organisasi kemasyarakatan mengajukan permohonan tertulis
dilampiri Proposal kepada Gubernur Up.... ( keterangan ; ada pada slide Di bawah) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan /ketua dan diketahui oleh kepala desa/ Lurah dan camat, dan rekomendasi dari kepala SKPD / Unit Kerja yang membidangi di Kabupaten/ Kota. SKPD Provinsi Jawa Tengah yang membidangi melakukan evaluasi administrasi atas usulan yang disampaikan pemohon Hasil Evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
(Keterangan : Surat Permohonan Kpd Gubernur )
Up. .....
No
Jenis Hibah
Surat Kepada Gubernur
1
Hibah Bidang Pertanian dan kelautan
Up Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Holtikultura/ Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan/ Dinas Perkebunan/ Dinas Kelautan dan Perikanan/ Dinas kehutanan / badan Ketahanan Pangan Provinsi Jwa Tengah
2
Hibah bid Gerakan Pemb Mandiri Pangan (Gerbang Mapan )
Up Sekeretaris Badan Koordinasi Pernyuluhan Provinsi Jawa Tengah
3
Hibah bid Pendidikan Umum
Up .Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
4
Hibah Bid Pendidikan Keagamaan
Up . Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
5
Hibah bid Keagamaan
Up Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Keterangan : Surat Permohonan Kpd Gubernur ) Up. ..... No
Jenis Hibah
Surat Kepada Gubernur
6
Hibah Bid Pendidikan
Up Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
7
Hibah bid Kepemudaan dan keolahragaan non profesional
Dinas Pemuda dan olahraga Provinsi Jawa Tengah
8
Hibah Bidang Sosial Kemasyarakatan
Up Sekretaris Daerah atau SKPD pengampu
9
Hibah bid Pemberdayaan perempuan , perlindungan anak dan keluarga berencana
Up Badan Pemberdayaan Perempuan , perlindungan anak dan keluarga berencana
Bentuk Pemberian Bantuan sosial No 1
Bansos Bansos dlm Bentuk Uang
Sasaran/ keterangan Bansos Bid Pendidikan
Beasiswa Bagi Keluarga Kurang Mampu, Bantuan Siswa miskin SLB dari Keluarga kurang mampu
Bansos Bidang Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni
Pemugaran RTLH, Pemugaran Rumah Model Panggung
2
Bansos Dalam Bentuk Barang
Tata Kelola diatur oleh Pedoman Teknis yang ditetapkan Kepala SKPD
3
Bansos Yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
Utk Individu atau keluarga jika ditunda pelaksanaannya menyebabkan resiko sosial
Mekanisme BanSos Bidang Pendidikan Calon Penerima bantuan mengajukan usulan tertulis
Kpd Gubernur Jawa Tengah Usulan pemberian beasiswa diketahui oleh Perguruan tinggi Usulan bantuan siswa miskin SLB dari keluarga kurang mampu di ketahui oleh Kepala Satuan Pendidikan/ atau pimpinan yayasan Dinas Pendidikan melakukan evaluasi atas usulan pemohon Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kpd Gubernur mll TAPD
Bansos Pemugaran RTLH Persyaratan Proposal disahkan oleh kepla Desa, camat dan Kepla
SKPD yg membidangi tembusan Bupati/ Walikota RAB FC KTP warga terpugar, FC KTP ketua dan Bendahara Berita cara Musyawarah dan daftar hadir SK kades/ Lurah tentang pembentukan Pokmas Pemugaran RTLH Foto 0 % Gambar Teknis sederhana
Bansos Pemugaran RTLH Mekanisme Pokmas mengajukan Proposal Kpd Gubernur UP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov Jawa Tengah Dinas Cikataru Melakukan evaluasi ( kajian administrasi/ identifikasi lapangan) Hasil Evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kpd Gubernur mll TAPD
Bansos Yg tdk dapat direncanakan sebelumnya Sasaran
Persyaratan
Mekanisme
Dialokasikan utk kebutuhan akibat resiko sosia l yg tdk dpt diperkirakan pada saat penyusunan APBD yg apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yg lbh besar bagi indiviu dan/ atau keluarga yg bersangkutan
1. Memilik Identitas yg jelas 2. Berdomisili dan/ atau akibat resiko sosial tersebut terjadi di Jawa Tengah
1. Individu, keluarga yg memenuhi persyaratan dan atau pejabat yang berwenang mengajukan usulan tertulis kepada Gubernur 2. BPBD, Binsos, Bangda atau SKPD yg membidangi melakukan evaluasi atas usulan 3. biro./ SKPD yg membidangi memberikan kepada Gubernur 4. Biro / SKPD yg membidangi mengajukan konsep tentang daftar Penerima Bansos yg tdk direncankan sblmnya mll Biro Hukum Setda
Dokumen Pencairan NPHD bermaterai cukup
Rencana Penggunaan dana Surat Keterangan domisili dari Desa/ Lurah FC Rekening Bank Jateng yg msh aktif FC identitas diri pimpinan/ketua yg msh berlaku Kwitansi asli lembar pertama bermaterai cukup dst Pakta Integritas Hibah lembar pertama bermaterai
cukup dst
WARNING Penerima HIBAH & Bansos harus memberikan
Laporan Penerimaan dan Pertanggungjawaban Hibah kepada : 1.Gubernur mll PPKD 2. Tembusan Kepala SKPD yg membidangi Jika tidak Memberikan LPJ sbgmana di atas diancam akan diberi SANKSI ( teguran & tdk mendapat akses bantuan selama 5 Tahun)
PERGUB No 66 Tahun 2015
BANTUAN KEUANGAN DESA
Definisi Bantuan Keuangan Desa Bantuan Keuangan Desa adalah Bantuan keuangan dari
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintahan Desa yang berwujud uang Bantuan Keuangan Desa dimaksudkan untuk : a. Mendukung terwujudnya proses perencanaan dan pembangunan pastisipasi masyarakat dgn semangat gotong royong b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat c. Mendukung terwujudnya Desa berdikari d. Peningkatan ketersediaan dan kemanfaatan sarpras perdesaan dan peningkatan ketahanan masy desa.
Bantuan Keuangan Desa Peningkatan Sarana dan Prasarana Pedesaan No
Bidang
Kegiatan
1
Infrastruktur
Pembangunan Rehab Jalan Desa/ Jembatan Desa, JUT, jalan Produksi Pembangunan/ Rehab/ Pemeliharaan Sarana Air Bersih skala desa Embung, Sarana Lingkungan, JILDES, JITUT, Sarana Penghasil energi Baru Terbarukan
2
Ekonomi
Pembangunan atau Rehab ; pasar desa dan Kios Desa;Tempat Pelelangan Ikan,; Tempat pemancingan; Tambatan Perahu ; Lumbung Pangan Desa; sarana prasarana Produksi/ekonomi desa
Bantuan Keuangan Desa Peningkatan Sarana dan Prasarana Pedesaan No
Bidang
Kegiatan
3
Kesehatan
Pembangunan / Rehab Sarana / Pemeliharaan Sarana Posyandu; PKD (Poliklinik Kesehatan Desa) Penyediaan sarana Penunjang Kegiatan PKD
4
Pendidikan
Pengadaan Sarpras Perpustakaan/ taman Baca
5
Sosial Budaya
Pembangunan Sarpras kesenian Desa Pembangunan/ Rehab Sarpras Sanggar Anak
Bantuan Keuangan Desa Rintisan Desa Berdikari Pengembangan Ekonomi Produktif pada rintisan
Desa Berdikari ( tidak termasuk simpan pinjam dan usaha dagang tanpa kegiatan produksi desa). Contoh : pembuatan makanan ringan, pengolahan kerajinan rotan, pembuatan lada bubuk dsb.
Bantuan Keuangan Desa Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa Penyertaaan Modal dan Peningkatan Kapasitas
Pengeloaan BUM Des Penyediaan Bahan Pangan yg dikelola Pemdes ( lumbung Desa Sbg Cadangan Pangan Pemerintahan Desa( CPPD) Teknologi Tepat Guna ( pelatihan, bimbingan, Peralatan) Pemberian modal ekonomi kepada perorangan maupun kelompok dgn wanita sebagi penggerak dan pelatihan melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga – pemberdayaan kesejahteraan keluaraga ( UP2K-PKK) Permodalan simpan pinjam mell usaha ekonomi Desa Simpan pInjam ( UED-SP) Bantuan operasional keder pemberdayaan masyarakat desa ( KPMD) dlm rangka proses pendampingan desa (besar bantuan : 5 jt )
Peningkatan Ketahanan Masy desa antara lain : No
Jenis Bantuan
Besaran Dana
1
BUM-Desa
Rp 20.000.000
2
UED-SP ( Unit Ekonomi Desa-
Rp 15.000.000
4
CPPD ( Cadangan Pangan Pemerintah Desa )
Rp 15.000.000
5
UP2PKK (usaha peningkatan pendapatan keluarga –pemberdayaan kesejahteraan keluaraga )
Rp. 10.000.000
6
TTG ( Teknologi Tepat Guna)
Rp. 15.000.000
7
KPMD
Rp 5.000.000
Proses bantuan Keuangan Desa Perencanan kegiatan melalui Musyawarah Desa
dituangkan dalam RPJM Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Proposal dikaji secara berjenjang oleh kecamatan, Kabupaten dalam koordinasi SKPD Bapermades Pemdes harus menyediakan swadaya gotong royong, baik dalam bentuk dana, material atau tenaga sesuai kemampuan Dana yang masuk sgera dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara untuk dimasukan ke Kas Umum Desa kemudian diserahkankepda TPK ( tim pengelola Kegiatan)
Proses bantuan Keuangan Desa Tim Pengelola wajib melaksanakan kegiatan paling
lambat 15 hari setelah dana bantuan masuk rekening kas desa Kegiatan dilaksnakan secara swakelola ( tdk boleh diborongkan pihak ketiga) Kegiatan harus sesuai dengan proposal yang disetujui tdk boleh mengubah kegiatan atau memindahkan lokasi
Mekanisme Penyampaian Usulan Kegiatan
Bantuan Keuangan Desa Kepala desa, perangkat desa, ketua LKMD/LPMD, BPD, KPMD dan anggota masyarakat melakukan musyawarah untuk menggali potensi, kebutuhan desa dan permasalahan desa melalui musyawarah desa dan harus dituangkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa; 2. Prioritas lokasi pembangunan/rehab yang diusulkan menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa dan masyarakat; 3. Kepala desa menyampaikan usulan kegiatan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah dengan dilengkapi usulan nama kegiatan, lokasi, volume dan jumlah anggaran serta diketahui Kepala SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten. 1.
Mekanisme Penyampaian Usulan Kegiatan
Bantuan Keuangan Desa Kepala SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten menyampaikan surat pengantar usulan kegiatan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah. 5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah menginventarisir, memverifikasi dan menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk mendapat persetujuan. 4.
Sistematika Proposal Sekurang-kurangnya (Bantuan Keuangan Desa ) Latar belakang (kondisi saat ini ( jenis konstruksi, tingkat
kerusakan) , kewenangan, nilai strategis. Maksud dan tujuan ; spesifik ke pembangunan terkait Sasaran : obyek, jenis kegiatan, pekerjaan, lokasi Keluaran/ Output ( volume secara kuantitatif, secara jelas dan terukur ) Manfaat/ outcome : manfaat yang langsung dirasakan masyarakat setelah pembangunan selesai Dampak : prediksi jangka panjang yg akan tjd Rencana anggaran Belanja Surat pernyatan Kepala Desa untuk bertanggungjwab atas kebenaran dan validitas data, informasi dan lampiran dalam proposal
Lampiran Proposal Bantuan Keuangan untuk Sarpras RAB dan swadaya masyarakat
SK kepala Desa tentang Pembentukan TPK Berita acara musyawrah dan daftar hadir Surat pernyatan kepala Desa dan TPK untuk
malksanakan kegaiatan bermaterai cukup dan stempel basah Denah Lokasi dan peta Desa Gambar Teknis sedarhana pekerjaan kegiatan Foto warna 0 % lokasi
Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Desa memuat informasi tentang : 1) Pendahuluan; 2) Nama kegiatan; 3) Maksud dan tujuan; 4) Susunan TPK 5) Realisasi Anggaran Biaya (Bantuan dan Swadaya Masyarakat); 6) Realisasi Kegiatan 7) Waktu pelaksanaan dan tempat/lokasi kegiatan; 8) Manfaat /Out come kegiatan; 9) Kendala dan Permasalahan; 10) Lampiran-lampiran :
Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Desa Lampiran-lampiran :
1.
2. 3.
4. 5. 6. 7. 8.
Foto copy bukti-bukti Pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Dokumen Asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek Periksa); Realisasi biaya beserta lampiran bukti pembayaran; Foto kegiatan berwarna/Dokumentasi (kondisi 0%, 50% dan 100% diambil dari sudut pengambilan yang sama, bagi kegiatan Sarana Prasarana Perdesaan untuk Fisik); Berita Acara Pengambilan Uang (Kepala Desa & Bendahara); Berita Acara Penyerahan Uang dari Kepala Desa kepada Pengelola Kegiatan; Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan oleh Kepala Desa; Realisasi Biaya beserta lampiran bukti pembayaran; Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa telah mengerjakan Kegiatan minimal sesuai dengan proposal kegiatan, bermeterai dan berstempel basah; i) Surat Pernyataan Kesanggupan TPK mengerjakan kegiatan dengan tanda tangan Ketua TPK dan disetujui Kepala Desa, bermeterai dan berstempel basah. 11) Lain-lain/Penutup
PERGUB NO 67 Tahun 2015
Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Yang Bersumber dari APBD JAWA TENGAH
Kebijakan Umum Bantuan Keuangan utk Pemkab/ Pemkot Bagian Proses Perencanaan Pembangunan daerah yang
mencakup usulan Pemkab/kot mll Musrenbangprov, usulan strategis Pemkab/kot, usulan DPRD Jateng dari hasil reses/ kunjungan kerja Diarahkan untuk bantuan yang sifatnya mendesak/strategis/bagian dari sharing Provinsi yg pelaksaaannya selsai pada tahun anggaran berkenaan Besran nilai per paket ditetapkan dengan keputusan Gubernur Bersifat stimulan
BENTUK BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMKAB/ PEMKOT TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Pengembangan Ekonomi Lokasl (PEL) melalui penguatan FEDEP ( Forum For Economic Development and Employnment Promotion ) 3. Pengembangan sitem infornasi Pembangunan Daerah ( PSIPD) 4. Rehab koservasi kawasan mulia 5. Bantuan Umum Pendidikan untuk Semua (PUS) Kab/ Kota 6. Bantuan sarana dan prasarana 7. BantuanPendidikan 8. Bantuan Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Kab/ Kota 9. Bantuan Pengawasan Peredaran Garam tidak beryodium dalam penanggulangan GAKY di Kabupaten / Kota 10. Bantuan Dukungan Bagi Pemerintah Kabupaten / Kota untuk pengelolaaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa. 11. Bantuan Dukungan Pemkab bagi Pendampingan mll Kecamatan 1. 2.
Persyaratan PENCAIRAN Bantuan Keuangan kpd Kab/ Kota Surat permohonan pencairan dana dari Bupati/ walikota atau
kepla SKPD/ unit kerja SKPD yg membidangi pengelolaan dana daerah a.n Bupati No Rekening Kas umum Daerah Kwitansi rangkap 4 , 1 bermateai cukup dittd sesuai surat permohonan Lembar pengesahan RKO yg telah diverifikasi Pencairan tahap 1 dilampiri surat pengadaan atau penunjukan lansgsung Pencairan tahap berikutnya dilakukan stelah pekerjaan mencapai 75 % atau lbh, dilampiri dgn surat berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan dan surat pernyataan dr Bupati/ walikota atau SKPD yg membidangi Pencairan tahap berikutnya utk pekerjaan non fisik dilampiri dgn laporan pelaksanaaan kegiatan pemanfaatan keuangan
Rencana Kerja Operasional Pemerintah Kab/Kota wajib menyusun RKO, terdiri atas: Surat pengantar sekurang-kurangnya dari Sekda Latar belakang, maksud dan tujuan Sasaran Keluaran ( output) Manfaat ( outcome) Dampak yg diharapkan Lampiran : ~~~ bersambung
Lampiran RKO Bantuan Keuangan ke PEMKAB/ KOT 1.
2.
3.
4.
Gambar rencana/desain secara lengkap dan detail serta ditandatangani oleh Kepala SKPD Kabupaten/Kota Penerima Bantuan; Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara lengkap (rekapitulasi, analisa harga satuan, daftar harga satuan upah dan bahan serta back up perhitungan volume) serta ditandatangani oleh Kepala SKPD Kabupaten/Kota Penerima Bantuan; Jadwal rencana pelaksanaan yang telah memperhitungkan proses pengadaan/lelang, pekerjaan harus selesai dalam 1 tahun anggaran dan ditandatangani oleh Kepala SKPD Penerima Bantuan; DPA/DPPA Kabupaten/Kota yang sudah disahkan, apabila Kabupaten/Kota belum menetapkan APBD wajib untuk menyertakan Surat Pernyataan dari Bupati/Walikota yang menerangkan kegiatan dimaksud akan dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan DPA/DPPA Provinsi;
Lampiran RKO Bantuan Keuangan ke PEMKAB/ KOT Foto kondisi eksisting (0%) yang sesuai dengan lokasi yang diusulkan dan menggambarkan permasalahan dan kondisi yang ada, setiap foto diberikan uraian/keterangan gambar; 6. Peta lokasi kegiatan merupakan peta administrasi Kabupaten/Kota yang diberi notasi/tanda yang jelas dan sesuai pada lokasi kegiatan dan dilengkapi dengan letak posisi koordinat geografisnya. 7. Khusus untuk Kegiatan TMMD disertai rincian penggunaan dana stimulan untuk Satuan Setingkat Peleton (SST), ditandatangani oleh Komandan Kodim setempat dan distempel. Apabila SKPD Kabupaten/Kota penerima bantuan bukan merupakan SKPD teknis, Gambar Desain Rencana Konstruksi dan RAB diketahui atau diperiksa dengan ditandatangani oleh SKPD teknis Kabupaten/Kota sesuai jenis konstruksi dan kewenangannya. 5.
Kebijakan Bantuan Keuangan Sarana Prasarana
Kegiatan prioritas merupakan kegiatan yang diusulkan melalui
rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah(Musrenbang) Bantuan Provinsi sepenuhnya untuk membiayai kegiatan fisik/konstruksi dan dapat digunakan untuk membiayai pajak kegiatan dimaksud. Lokasi kegiatan diutamakan berada pada kawasan perbatasan lintas Provinsi, kawasan perbatasan lintas Kabupaten/Kota, kawasan rawan bencana alam, kawasan pasca bencana alam, kawasan pariwisata, perdesaan, kawasan kumuh, kawasan padat perkotaan, kawasan nelayan, kawasan pertanian, kawasan peternakan dan kawasan perkebunan. Bantuan tidak diperkenankan untuk tambahan usaha/modal daerah, membayar hutang, pembebasan tanah (kecuali yang merupakan kewajiban/sharing Pemerintah Provinsi),. Besaran usulan dan alokasi bantuan keuangan sarana prasarana diatas Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) per kegiatan, kecuali untuk membiayai kewajiban komitmen sharing Provinsi dan/atau penanganan pasca bencana
Bentuk Kegiatan BK Sarpras Prasarana
jalan/jembatan dan kelengkapannya, urutan kategori usulan yang diprioritaskan : jalan/jembatan Kabupaten/Kota; dan bangunan pelengkap jalan Kabupaten/Kota (talud/penahan tebing/pembentuk badan jalan, saluran drainase jalan, pedestrian/trotoar dan lampu penerangan jalan umum/LPJU). Prasarana Sumber Daya Air (SDA), urutan kategori usulan yang diprioritaskan : jaringan irigasi (bendung, bangunan pengambilan/intake, saluran irigasi); bangunan penampung air (embung); bangunan konservasi tanah dan air (checkdam, sedrainpond, gullyplug); sungai (bangunan pengaman tebing dan normalisasi). Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), urutan kategori usulan yang diprioritaskan : sistem penyediaan (prasarana sarana) air minum, saluran drainase, pengelolaan persampahan/limbah padat, MCK Komunal dan air limbah. Khusus untuk Sub Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan diprioritaskan usulan yang masuk dalam Rencana Program Investasi (Infrastruktur) Jangka Menengah Bidang Pekerjaan Umum-Cipta Karya (RPIJM PUCK) atau Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota. Ketenagalistrikan, urutan kategori usulan yang diprioritaskan : energi baru terbarukan/EBT (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro/PLTMH dan jaringan listrik. Sarana dan Prasarana Perhubungan, urutan kategori usulan yang diprioritaskan
Proposal BK Sarpras Latar Belakang : kondisi eksisting (jenis konstruksi eksisting dan tingkat kerusakan) dan
permasalahan; Maksud dan Tujuan secara spesifik dari pembangunan sarana prasarana; Sasaran : objek/jenis penanganan/pekerjaan utama (major item) dan lokasi kegiatan (Dusun, Desa/Kelurahan, Kecamatan); Keluaran (output) : volume pekerjaan secara kuantitatif dengan satuan pekerjaan yang jelas dan terukur; Manfaat (outcome) yang langsung dirasakan masyarakat setelah bangunan terbangun/kegiatan selesai dilaksanakan Dampak (impact) jangka panjang yang diperkirakan akan terjadi setelah kegiatan dilaksanakan; Rencana Penganggaran : Prakiraan Maju Anggaran (usulan APBD Provinsi dan rencana pendampingan dari APBD Kabupaten/Kota). Lampiran proposal usulan kegiatan prioritas : 1) Gambar rencana/desain. 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) 3) Jadwal rencana pelaksanaan. 4) Foto kondisi eksisting (0%). 5) Peta lokasi kegiatan dengan letak koordinat geografisnya.
Proposal usulan kegiatan disertai surat pengantar dari Bupati/Walikota yang ditujukan
kepada Gubernur dengan tembusan kepada Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Biro Keuangan, Biro Administrasi Pembangunan Daerah
Kebijakan Bantuan Keuangan Pendidikan sebagai stimulan untuk; penguatan kapasitas dan tata kelola satuan pendidikan; peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
pendidikan;
peningkatan kualitas pengembangan kurikulum pendidikan; pembinaan kesiswaan; serta e) peningkatan kualifikasi,
kompetensi dan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan formal dan non formal.
Jenis Bantuan Keuangan Pendidikan No
Jenis
Keterangan
1
Bantuan PAUD
2
Bantuan Pendidikan Dasar
3
Bantuan utuk Pendidikan menengah
4
Bantuan untuk Pendidikan Kursus kewirausahaan Desa ( KWD) di Desa, Non Formal Kelompok Belajar Usaha ( KBU) Vokasi, PKBM, KBM, Manjemen Desa vokasi
5
Bantuan Peningkatan mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan
Peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualifikasi Pendidikan, Pengelolaan penilaian angka kredit pendidik.
6
Manajemen Pelayanan Pendidikan
Un, UNPK, Manjemen Pendataan Pend, Operasional pengelolaan bantuan
7
Program Pendidikan berkelanjutan
Pembinaan nasionalisme dan karakter, Kursus Mahir tingkat dasar Pramuka
8
Program peran serta anak dan kesetaraan gender
Pencegahan kekerasan pd anak sekolah, pelatihan anggaran responsif gender
Pengorganisasian Bantuan Keuangan Pendidikan 1.
Kabupaten/Kota membentuk Tim Teknis/Koordinasi Pengelolaan Bantuan Pendidikan;
2.
Tim Teknis/Koordinasi mempunyai tugas dan fungsi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pendampingan serta monitoring dan evaluasi bantuan kepada pihak-pihak penerima bantuan.
3.
Tim Teknis/Koordinasi beranggotakan unsur SKPD terkait, Dewan Pendidikan atau pihak-pihak lain yang terkait.
4.
Tim Teknis/Koordinasi dapat menyusun Petunjuk Operasional pelaksanaan kegiatan.
Pengalokasian Bantuan Keuangan Pendidikan untuk kegiatan pembangunan fisik gedung,
rehabilitasi gedung, pengadaan buku dan alat, pengembangan Information and Communication of Technology (ICT), beasiswa, pembinaan kesiswaan, peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme guru, manajemen pendataan pendidikan dan pengarusutamaan gender bidang pendidikan.
