LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI PADA MASA RESES PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2015 - 2016 KE PROVINSI JAWA TENGAH 2 s.d. 6 November 2015
I. PENDAHULUAN Dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016, Komisi XI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Tengah pada Tanggal 2 sampai dengan 6 November 2015. Sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dibidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional dan perbankan, Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah serta instansi-instansi Pemerintah Pusat dan mitra kerja Komisi XI DPR RI yang ada di daerah. Komisi XI DPR RI menyadari bahwa sekarang perekonomian nasional sedang mengalami pelambatan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II 2015 hanya sebesar 4,67 persen atau turun dari realisasi kuartal sebelumnya 4,72 persen. Hingga semester I, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,7 persen, turun dari periode yang sama tahun lalu sekitar 5,17 persen. Perlambatan ekonomi Indonesia terkait erat denagan lesunya ekonomi global pada satu sisi dan rendahnya harga komoditas andalan Indonesia seperti karet, sawit, mineral dan batubara
di pasar internasional. Suatu hal yang juga
berkontribusi signifkan terhadap lesunya perekonomian nasional adalah ketidakpastian kondisi pasar keuangan terkait dengan ketidakpastian kenaikan Fed Fund Rate. Sebagaimana kita ketahui, beberapa waktu yang lalu Komisi XI DPR RI telah bersepakat menetapkan asumsi dasar makro ekonomi dan target pertumbuhan sebagai berikut : No.
INDIKATOR EKONOMI MAKRO
2016
1. 2. 3. 4.
Pertumbuhan Ekonomi (%, YoY) Inflasi (%, YoY) Nilai Tukar Rupiah (IDR/USD) Suku Bunga SPN 3 Bulan (%, YoY) TARGET PEMBANGUNAN Tingkat Pengangguran (%)
5,3 4,7 13.900 5,5
5.
5,2 – 5,5
6. 7. 8.
Tingkat Kemiskinan (%) Gini Rasio (indeks) IPM (indeks)*
9,0 – 10,0 0,39 70,10
Guna mendukung target-target pembangunan yang sudah disepakati antara Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah yang diwakilkan oleh Menteri Keuangan, maka percepatan pembangunan di daerah perlu didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN sehingga dapat meningkatkan investasi, kesempatan kerja dan usaha, konsumsi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Salah satu prasyarat
percepatan pembangunan di daerah dalam rangka
meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat adalah adanya dukungan investasi. Peningkatan dukungan investasi ini sangat erat hubungannya dengan kualitas infrastruktur daerah, akan tetapi diberbagai daerah masih banyak yang infrastrukturnya dalam kondisi buruk dan relatif tertinggal. Untuk itu, diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengupayakan perbaikan kualitas infrastruktur dan menjadikannya salah satu skala prioritas utama dalam rencana pembangunan di daerah. Pemerintah Daerah perlu menyadari bahwa banyak hal yang berkaitan dengan pengadaan infrastruktur merupakan tugas dari pemerintah dan bukan tugas pihak swasta. Dalam kerangka peningkatan kualitas infrastruktur tersebut, hendaknya pihak eksekutif dan legislatif daerah perlu memiliki persamaan persepsi tentang pentingnya upaya peningkatan belanja modal dalam postur belanja daerah secara terus menerus. Kebijakan belanja daerah yang lebih diarahkan kepada peningkatan belanja modal merupakan sebuah langkah tepat dan merupakan bagian kegiatan investasi yang amat positif dalam rangka percepatan proses pembangunan di daerah. Selain dukungan infrastruktur, faktor Kualitas Sumber Daya Manusia juga merupakan faktor penting dalam perencanaan dan pelaksanaan manajemen birokrasi daerah. Selain kedua hal diatas, dalam rangka mempercepat proses pembangunan didaerah, maka hendaknya setiap pemerintah daerah perlu menetapkan keunggulan komparatif yang dimiliki daerah yang bersangkutan. Dengan menetapkan beberapa sektor dan produk unggulan, setiap daerah dapat lebih fokus dalam mengembangkan potensi ekonomi daerahnya. Dalam kesempatan Kunjungan Kerja Komisi XI pada hari ini, kami dari DPR RI ingin mendapatkan data dan informasi terkini guna mengetahui gambaran yang lebih jelas terhadap pembangunan dan pengawasan terhadap perekonomian daerah di Provinsi Jawa Tengah. Kami
juga ingin mendapatkan informasi dan gambaran terkait pelaksanaan tugas serta permasalahanpermasalahan yang dihadapi oleh Pemda Provinsi Jawa Tengah, BPK Provinsi Jawa Tengah, dan BPKP Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengawasan terhadap perekonomian daerah di Provinsi Jawa Tengah. Selain hal-hal yang telah diuraikan diatas, Kami juga ingin mengetahui permasalahan terkait Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemerintahan Daerah, hasil pengawasan dan temuan yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Jawa Tengah. Susunan keanggotaan Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut : No.
No. Angg
Nama Anggota
Fraksi
Keterangan
F.PDIP
Ketua Tim Wakil Ketua Komisi XI
F. PD
Wakil Ketua Komisi XI
1.
183
Ir. Muhammad Prakosa
2.
410
Ir. Marwan Cik Asan, MM
3.
211
I.G.A. Rai Wirajaya, SE., MM
F. PDIP
Anggota
4.
185
Prof. Hendrawan Supratikno
F. PDIP
Anggota
5.
204
MH. Said Abdullah
F. PDIP
Anggota
6.
320
Edison Betaubun, SH., MH
F. PG
Anggota
7.
304
Ir. H. Ahmadi Noor Supit
F. PG
Anggota
8.
295
H. Andi Achmad Dara, SE
F. PG
Anggota
9.
259
Ir. H. Airlangga Hartarto, MMT, MBA
F. PG
Anggota
10.
379
H. Wilgo Zainar
F. Gerindra
Anggota
11.
429
Evi Zainal Abidin, B.Comm
F. PD
Anggota
12.
401
H. Rudi Hartono Bangun, SE., MAP
F. PD
Anggota
13.
471
Ahmad Najib Quadratullah, SE
F. PAN
Anggota
14.
458
H. Muslim Ayub, SH., MM
F.PAN
Anggota
15.
68
Hadi Zainal Abidin
F. PKB
Anggota
16.
100
H. Ecky Awal Mucharam
F. PKS
Anggota
17.
540
Hj. Kasriah
F.PPP
Anggota
18.
35
Dr. Achmad Hatari, SE., M.Si
F. Nasdem
Anggota
19.
15
Donny Imam Priambodo, ST., MM
F. Nasdem
Anggota
II. INFORMASI DAN TEMUAN A. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 1. Postur APBD Provinsi Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun terakhir : URAIAN
2013
PENDAPATAN BELANJA Pembiayaan Netto
APBD (SETELAH PERUBAHAN) 2014
12,665,103,924,000 13,684,684,479,000 1,019,580,555,000
14,425,140,107,000 16,038,948,597,000 1,613,808,490,000
2015
18,222,726,402,000 19,631,559,656,000 1,408,833,254,000
2. Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK) Provinsi Jawa Tengah 3 (tiga) tahun terakhir : URAIAN Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus DANA PERIMBANGAN
ANGGARAN 723.804.733.000,00
2013 REALISASI 714.432.749.973,00
(%)
ANGGARAN
98,71
734.504.733.000,00
2014 REALISASI 659.530.315.680,00
(%)
2015 (SD TW III) ANGGARAN REALISASI
(%)
89,79
832.481.792.000,00
509.372.174.340,00
61,19
1.803.931.189.000,00 1.357.857.680.000,00 57.972.640.000,00 46.378.112.000,00 2.694.385.621.000 1.913.607.966.340
75,27 80,00 71,02
1.670.859.369.000,00 1.670.859.369.000,00 100,00 1.803.931.189.000,00 1.803.931.189.000,00 100,00 82.522.510.000,00 82.522.510.000,00 100,00 79.165.240.000,00 79.165.240.000,00 100,00 2.477.186.612.000 2.467.814.628.973 99,62 2.617.601.162.000 2.542.626.744.680 97,14
3. Komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perkembangannya selama 3 (tiga) tahun terakhir. Serta kontribusi PAD dalam APBD Provinsi Jawa Tengah: Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Kontribusi PAD dalam APBD Provinsi Jawa Tengah dan capaian realisasi selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut: URAIAN Pajak Daerah
ANGGARAN
ANGGARAN
2014 REALISASI
(%)
ANGGARAN
2015 (SD TW III) REALISASI
(%)
6.716.170.095.198,00
111,60
7.819.097.466.000,00
8.213.117.977.920,00
105,04
10.266.079.853.000,00
6.579.455.959.173,00
64,09
74.296.390.000,00
69.970.595.550,00
94,18
78.489.524.000,00
79.475.022.663,00
101,26
84.022.367.000,00
66.438.316.313,00
79,07
263.267.935.000,00
263.267.978.393,00
100,00
290.527.248.000,00
291.844.276.152,00
100,45
319.188.988.000,00
320.621.927.694,00
100,45
1.057.332.796.000,00 7.413.086.681.000
1.163.391.971.747,00 8.212.800.640.888
110,03 110,79
909.362.031.000,00 9.097.476.269.000
1.331.920.954.697,00 9.916.358.231.432
146,47 109,00
1.027.531.035.000,00 11.696.822.243.000
1.059.617.092.548,00 8.026.133.295.728
103,12 68,62
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
TOTAL PAD
(%)
6.018.189.560.000,00
Retribusi Daerah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
2013 REALISASI
Sementara itu kontribusi PAD dalam APBD Prov. Jawa Tengah, yaitu Total Realisasi PAD dibandingkan dengan Total Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran berkenaan, adalah 61,55% pada tahun 2013, 65,42% pada tahun 2014, dan sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2015 memiliki kontribusi sebesar 63,22%, seperti yang ditunjukkan dalam matrik di bawah ini:
URAIAN TOTAL REALISASI PAD TOTAL REALISASI PENDAPATAN KONTRIBUSI (%)
TAHUN 2013 2014 2015* 8.212.800.640.888,00 9.916.358.231.432,00 8.026.133.295.728,00 13.343.358.327.576,00 15.157.460.004.461,00 12.695.490.342.829,00 61,55 65,42 63,22
* sampai dengan TW III 2015
4. Evaluasi dan usulan perbaikan dana perimbangan dalam rangka penyusunan APBN, terutama dengan rencana revisi UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah : - Point-point Usulan Dalam Pengelolaan Dana Perimbangan : a. Pengalokasian Dana perimbangan yang bersifat untuk pembangunan daerah, hendaknya sesuai dengan kebutuhan daerah, dalam hal ini pemanfaatanya lebih diserahkan ke masing-masing daerah sesuai kebutuhan, jangan terlalu banyak dibatasi peruntukannya. b. Pemanfaatan dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau selama ini peruntukannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, hal ini membuat daerah penerima tidak leluasa dalam pemanfaatannya dikarenakan kebutuhan tiap daerah yang berbeda, kami harapkan DBHCHT yang peruntukannya bersifat specific grant dapat diubah menjadi block grant (diserahkan sesuai kebutuhan daerah) agar dapat lebih bermanfaat dalam menunjang pembangunan daerah. c. Regulasi kewajiban menyediakan dana pendamping untuk DAK kurang relevan dikarenakan masih terbatasnya kemampuan keuangan banyak daerah, sehingga kewajiban tersebut akan menambah beban terutama apabila bidang DAK yang dialokasikan bukan menjadi bidang prioritas pembangunan pada tahun tersebut sehingga anggaran untuk bidang tersebut sangat terbatas. d. Berkenaan dengan sisa DAK terutama tahun 2015 sesuai PMK Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang akan diperhitungkan dengan DAU, hal ini akan menyusahkan daerah karena DAU yang telah dialokasikan apabila dipotong akan mengganggu anggaran APBD pada Tahun Anggaran DAU tersebut dipotong, kami harap aturan tersebut dihilangkan atau perlakuan sisa tersebut jangan dipotong pada DAU, apabila pusat akan membiayai sesuai yang direalisasikan saja, lebih baik sisa tersebut ditransfer kembali ke rekening Kas Negara pada tahun selanjutnya, hal ini lebih jelas dalam proses pembiayaannya dan pengaggarannya. e. Perlunya daerah dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah dilibatkan dalam pembahasan usulan dan petunjuk teknis sehingga dalam perencanaan dan implementasi
terjadi persamaan persepsi dan pemahaman sehingga kegiatan tersebut dapat segera dialokasikan dan dilaksanakan. f. Perlunya kebijakan dari pemerintah pusat berkenanan mekanisme keseragaman laporan yang mengakomodir semua kepentingan Kementerian dan Lembaga. 5. Hasil Audit BPK- RI terhadap laporan keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam 3 (tiga) tahun terakhir : TAHUN
OPINI
PARAGRAF PENJELASAN
2012
WTP
-
2013 2014
WTP DPP WTP DPP
ASET ASET DAN PIUTANG PKB
Keterangan: WTP WTP DPP
: Wajar Tanpa Pengecualian : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemprov Jateng selama tiga tahun terakhir (2012-2014) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meskipun masih ada catatan terkait dengan penilaian aset yang ada di Dinas Bina Marga dan PSDA Prov. Jateng 6. Kondisi PDRB Provinsi Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun terakhir : TARGET JAWA TENGAH 2015 – 2016 INDIKATOR PERTUMBUHAN EKONOMI INFLASI PENDUDUK MISKIN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA IMP INDEKS GINI
2015 6,0 – 6,5% 5±1% 9,05 - 8,75% 4,93 - 4,62 74,68 0,347
2016 6,1 – 6,6% 4.5±1% 8,60 - 8,35% 4,66 - 4,43 75,12 0,344
a. Kondisi PDRB Jawa Tengah 3 tahun terakhir ditunjukkan dalam grafik dibawah ini: 10 5 0
4,7 4,8 5,36,0 5,15,6 5,45,0 5,5 4,67
Pertumbuhan Ekonomi
Jateng 2012
2013
2014
Tw I
Tw II
Nasional
2015
Pada tahun 2013, perekonomian Nasional maupun Jawa Tengah mengalami perlambatan. Ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,1% (yoy), dari 5,3% (yoy) pada 2012. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang melambat terutama terlihat pada sektor pertanian, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan. Namun, pada tahun 2014 perekonomian Jawa Tengah mulai menunjukkan perbaikan dan tumbuh diatas pertumbuhan ekonomi Nasional
ke level 5,4% (yoy), sementara ekonomi nasional masih meneruskan tren perlambatan. Membaiknya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah didukung oleh peningkatan kinerja industri pengolahan. Sedangkan dari sisi penggunaan, perbaikan ekonomi ditunjang oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga dan berkurangnya impor luar negeri. Pada tahun 2015 sampai dengan triwulan II,
perekonomian kembali melambat.
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan II 2015 (4,8%, yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (5,5% yoy). Perlambatan ini didorong oleh melambatnya ekspor dan investasi. Sementara dari sisi sektoral, perlambatan didorong oleh melambatnya sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Tahun 2012
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) 754.529.436,05
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) 691.343.115,96
2013
832.953.579,11
726.899.706,38
2014
925.662.692,21
766.271.771,27
b. Sektor unggulan di Jawa Tengah yang memberikan kontribusi dominan terhadap PDRB pada tahun 2014 yaitu: Sektor industri pengolahan (33, 62%), Perdagangan hotel dan restoran (20,88%), Pertanian (16,66%). c. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Jawa Tengah: Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi akan diiringi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari tingkat kemiskinan. Pertumbuhan Ekonomi (%)
Periode 2013
2014
I II III IV
2014 2015
I II
5,1 5,7 4,2 5,7 6,2 5,4 5,5 4,8
Rata-Rata Tingkat Pengangguran (%)
Rata-Rata Tingkat Kemiskinan (%)
5,76
14,50
5,59
14,02
5,31 (Pebruari)
13,58 (Maret)
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah
- Pengaruh pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran cukup signifikan dan diharapkan mampu untuk mengurangi kemiskinan
dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah masih dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain yaitu terjadinya krisis ekonomi global, menguatnya nilai mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang negara lain termasuk Indonesia dan fluktuasi harga minyak dunia. - Terkait hal tersebut untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menggerakkan perekonomian lokal telah dilakukan berbagai upaya nyata melalui fasilitasi dan pengembangan KUMKM, pertanian dan pariwisata. Kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan seluruh SKPD antara lain pada pengembangan SDM, fasilitasi permodalan dan bahan baku produk, pendampingan produksi dan peningkatan kualitas serta pengembangan informasi pasar dan jejaring pemasaran. d. Langkah-langkah konkrit yang telah dilakukan terkait aspek target pembangunan antara lain : - Pengembangan pada sektor usaha yang merupakan “sumber pertumbuhan baru” - Mendorong industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal - Meningkatkan produktivitas dan inovasi sektor pertanian dalam arti luas - Mendorong pengembangan investasi PMA/PMDN di sektor pangan, kemaritiman, energi, manufaktur, infrastruktur dan pariwisata - Optimalisasi produktivitas UMKM melalui peningkatan akses permodalan, pemasaran, penguasaan teknologi, diversifikasi produk dan standarisasi - Peningkatan infrastruktur konektivitas pendukung sektor pangan, industri dan energi - Peningkatan kualitas ketenagakerjaan sesuai kebutuhan pasar - Peningkatan ekspor non migas melalui diversifikasi produk dengan memanfaatkan peluang pasar di negara non tradisional. 7. a. Perkembangan investasi di Provinsi Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut : Data Perkembangan Realisasi Investasi Jawa Tengah (Rp. Trilyun) PMA PMDN TOTAL
2012 3,0 5,8 8,8
2013 5,8 12,6 18,4
2014 5,8 13,6 19,4
2015/ SM I 6,2 7,2 13,4
b. Kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemprov. Jawa Tengah untuk menarik minat investasi: - Promosi Potensi dan Peluang Investasi
- Kemudahan pelayanan perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 35 Kab/Kota, Provinsi dan Nasional - Pembentukan Tim Task Force untuk memfasilitasi permasalahan investasi - Mendorong pengembangan infrastruktur penunjang investasi c. Kontribusi investasi terhadap pencapaian target pembangunan di Jawa Tengah: - Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan produk domestik Pertumbuhan ekonomi Jateng tumbuh positif namun karena terjadinya krisis ekonomi global dan menguatnya nilai mata uang Dollar AS terhadap rupiah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah
Pertumbuhan Ekonomi 2013
2014
5,1%
2015
5,4%
Tw I
Tw II
5,5%
4,8%
- Mendorong pertumbuhan penyerapan tenaga kerja/ mengurangi pengangguran. Pengangguran 2013
2014
2015
Pebruari
Agustus
Pebruari
Agustus
Pebruari
5,57
6,01
5,45%
5,68%
5,31%
- Mengurangi angka kemiskinan Kemiskinan 2013
2014
2015
Maret
September
Maret
September
Maret
14,56%
14,44%
14,46%
13,58%
13,58%
- Mendorong peningkatan ekspor Ekspor (Juta US$) 2013
2014
Kumulatif s/d Sept 2015
5.329,46
5.633,67
4.067,60
- Meningkatkan Pendapatan Daerah PAD 2013 Target
% Realisasi
2014 Target
7,413,139,181,000 8,212,800,640,888 110,8 9,097,476,269,000
% Realisasi
9,916,358,231,432
- Mendorong peningkatan usaha baru /multiplyer effect
2015 Target
109,0
% Realisasi
11,696,124,243,000 8,025,833,295,728 68,6
d. Sektor-sektor yang menjadi unggulan bagi Provinsi Jawa Tengah dan Infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut: - Sektor yang menjadi unggulan: Sektor
industri padat karya (tekstil dan produk tekstil, industri sepatu, makanan
olahan), Sektor industri kayu/mebel, Kawasan Industri, Sektor Pariwisata - Infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang investasi antara lain: Pelabuhan, Bandara, JalanTol, Jalur Kereta Api, Kawasann Industri, Energi listrik 8. a. Penyerapan Anggaran belanja Provinsi Jawa Tengah, selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir : Penyerapan Anggaran belanja Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 – 2015 yaitu sebesar 92, 99%. Pada tahun 2013 sebesar 94, 06% sedangkan pada tahun 2014, telah mencapai 63, 75% pada Triwulan III Tahun Anggaran 2015. Pada tahun 2015 Provinsi Jawa Tengah tidak mengalami penumpukan/ keterlambatan serapan anggaran, terlihat pada serapan anggaran sampai dengan triwulan III telah mencapai 63,75%. Penyerapan Anggaran belanja Provinsi Jawa Tengah digambarkan secara ringkas dalam matriks di bawah ini: 2013 2014 2015* ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI % BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.913.487.359.000,00 9.213.696.622.973,00 92,94 11.478.622.691.000 10.808.021.354.077 94,16 11.665.348.934.000 7.960.653.767.445 68,24 BELANJA LANGSUNG 3.771.197.120.000,00 3.511.079.685.461,00 93,10 4.560.325.906.000 4.278.043.680.345 93,81 5.672.337.400.000 3.091.478.730.211 54,50 TOTAL BELANJA 13.684.684.479.000,00 12.724.776.308.434,00 92,99 16.038.948.597.000 15.086.065.034.422 94,06 17.337.686.334.000 11.052.132.497.656 63,75 * sampai dengan TW III 2015 URAIAN
Penyerapan anggaran belanja sebagaimana di atas, secara lebih rinci bilamana dievaluasi dalam penyerapan per-Triwulan akan diperoleh data sebagai berikut : PENYERAPAN PER-TW TW I (Jan - Mar) TW II (Apl - Jun) TW III (Jul - Sep) TW IV (Okt - Des) TOTAL REALISASI BELANJA
2013 JUMLAH (Rp.) 1.862.433.616.920,80 2.637.810.796.934,20 3.383.252.004.874,00 4.841.279.889.705,00
12.724.776.308.434,00
% 12,35 17,49 22,43 32,09 100,00
2014 JUMLAH (Rp.) 1.907.201.117.447,00 3.137.255.126.325,00 3.944.541.261.365,00 6.097.067.529.285,00
15.086.065.034.422,00
% 12,64 20,80 26,15 40,42 100,00
2015 JUMLAH (Rp.) 2.406.827.111.218,00 4.174.942.712.848,00 4.470.362.673.590,00 -
11.052.132.497.656,00
b. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran: - Gagal Lelang - Putus Kontrak - Karena adanya perubahan regulasi / perundang-undangan. Contoh : UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur penerima hibah harus berbadan hukum.
- Pencairan oleh penyedia barang / jasa banyak dilakukan pada akhir tahun setelah pekerjaan selesai 100%, yang seharusnya dimintakan pembayaran per-termyn. - Tidak siap instrumen pendukung realisasi anggaran, juklak, juknis kelembagaan atau personalia. - Kekuatiran terseret kasus hukum (korupsi dan gratifikasi).
B. KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH 1. Perkembangan kondisi Makroekonomi, Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2015 dan prediksi tahun 2016 : a. Makro ekonomi Perekonomian Jawa Tengah sampai dengan triwulan II 2015 masih mengalami pertumbuhan, meskipun dalam tren yang melambat menjadi 4,8% (yoy) dari 5,5% (yoy) di triwulan sebelumnya. Angka pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan capaian nasional 4,7% (yoy). Dari sisi penggunaan, perlambatan terutama disumbang oleh ekspor dan investasi. Sementara dari sisi sektoral perlambatan terutama disumbang oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Sementara itu, sektor pertanian masih mengalami perbaikan. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III dan IV 2015 diproyeksikan meningkat dibandingkan triwulan II, masing-masing sebesar 5,0% – 5,4% untuk triwulan III dan sebesar 5,2% – 5,6% untuk triwulan IV. Dari sisi penggunaan, peningkatan tersebut didukung oleh akselerasi belanja pemerintah dan investasi seiring dengan realisasi proyek infrastruktur yang semakin meningkat. Sementara itu, konsumsi juga diperkirakan membaik sehubungan dengan Hari Lebaran yang jatuh di awal triwulan III. Perayaan Natal & Tahun Baru serta penyelenggaraan Pilkada serentak juga diharapkan menjadi penyumbang pertumbuhan di triwulan IV 2015. Dari sisi sektoral, sektor perdagangan diperkirakan mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan konsumsi masyarakat terkait dengan Lebaran yang jatuh di awal triwulan III dan perayaan Natal dan tahun baru di akhir triwulan IV. Sektor konstruksi diperkirakan mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya realisasi proyek infrastruktur pemerintah di triwulan III dan IV. Peningkatan ini juga terlihat dari pertumbuhan konsumsi semen yang meningkat di triwulan III menjadi 4,84% (yoy) dari 2,32% (yoy) di triwulan II. Industri pengolahan, khususnya subsektor industri makanan dan minuman juga diperkirakan mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan konsumsi masyarakat pada masa perayaan Lebaran, Natal, dan tahun baru.
b. Ketenagakerjaan & Kesejahteraan Kondisi tenaga kerja di Jawa Tengah tahun 2015 menunjukkan perbaikan meskipun kinerja perekonomian belum optimal. Pada Februari 2015 tercatat angkatan kerja Jawa Tengah meningkat sebesar 3,21% dibandingkan Februari 2014. Peningkatan ini juga turut diikuti dengan tingkat penyerapan tenaga kerja menjadi 72,19%, dari 70,93% pada tahun sebelumnya. Sejalan dengan pola historis, sebagian besar penduduk Jawa Tengah bekerja di sektor pertanian dengan porsi 31,12%. Berdasarkan statusnya, ketenagakerjaan Jawa Tengah masih didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai. Sementara berdasarkan latar belakang pendidikan, sebagian besar pekerja masih berpendidikan SD ke bawah. Namun demikian, terjadi peningkatan kualitas pendidikan orang yang bekerja berpendidikan menengah dan tinggi. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada Maret 2015 relatif tidak mengalami perubahan dibandingkan posisi September 2015, yaitu sebesar 13,58%. Sementara itu, tingkat kemiskinan di pedesaan sebesar 15,05%, tercatat masih lebih tinggi dibanding perkotaan sebesar 11,85%. Nilai Tukar Petani (NTP) per September 2015 sebesar 101,50, meningkat dibandingkan Desember 2014 sebesar 100,55. Hal ini seiring dengan menurunnya tingkat inflasi sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. c. Prospek Perekonomian Jawa Tengah Tahun 2016 Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2016 diperkirakan membaik dibandingkan tahun 2015, berada pada kisaran 5,2 – 5,6%. Pertumbuhan tersebut diperkirakan terutama akan didorong oleh konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, dan ekspor. Kenaikan pendapatan yang disertai dengan inflasi terkendali diperkirakan akan meningkatkan optimisme dan daya beli masyarakat. Beberapa proyek multiyears pemerintah Jawa Tengah juga turut berkontribusi menunjang perbaikan ekonomi Jawa Tengah. Sementara itu, perbaikan ekonomi global diperkirakan akan mendorong perbaikan di sisi investasi. Ekspor juga diperkirakan meningkat seiring pemulihan ekonomi AS sebagai mitra dagang utama Jawa Tengah dengan kontribusi sebesar 25,6% dari total ekspor. 2. Perkembangan inflasi, uang beredar, nilai tukar, dan sistem pembayaran di Provinsi Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun terakhir dengan data terbaru: a. Perkembangan Inflasi Tren inflasi tinggi selama 3 tahun terakhir mengalami perbaikan di tahun 2015. Terlihat dari capaian inflasi yang tercatat tinggi pada tahun 2013 dan 2014, yaitu sebesar 7,98%
(yoy), dan 8,22% (yoy), menurun tajam di tahun 2015. Penurunan diperkirakan akan terus terjadi sampai dengan akhir tahun, sehingga inflasi 2015 diproyeksikan berada dalam target yaitu 4%±1%. Sejak awal tahun sampai dengan September 2015, Jawa Tengah mencatatkan inflasi sebesar 1,53% (ytd). Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor risiko yang harus diwaspadai agar target tersebut dapat tercapai. Inflasi Jateng hingga saat ini masih dipengaruhi oleh komoditas volatile foods (akibat faktor cuaca dan distribusi pasokan) dan komoditas administered prices (kebijakan harga yang diatur pemerintah, seperti harga BBM, elpiji dan tarif listrik). b. Nilai Tukar Semenjak awal tahun 2013, tren pergerakan USD/IDR menunjukkan pelemahan seiring dengan proses pemulihan ekonomi AS. Namun demikian, hampir seluruh mata uang dunia juga mengalami pelemahan. Depresiasi besar-besaran tersebut terjadi sejak Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau sering disebut Federal Reserve Bank mengumumkan rencana kenaikan suku bunga pada bulan Juni 2013. Di sisi lain, Rupiah masih mengalami penguatan terhadap beberapa mata uang negara lainnya, seperti Brasil, Australia, dan Canada . Setelah pelemahan tersebut, pada bulan Oktober ini Rupiah mengalami penguatan tajam, mencapai 7,45% dari awal bulan. Penguatan tersebut dipengaruhi oleh sentimen positif mengenai kemungkinan penundaan kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS (Federal Reserve Bank). Penundaan kenaikan suku bunga tersebut diyakini pasar karena perekonomian AS masih lemah sebagaimana tercermin dari data penyerapan tenaga kerja AS yang jauh di bawah perkiraan. Penguatan rupiah tersebut juga berasal dari dalam negeri. Optimisme terhadap membaiknya prospek perekonomian Indonesia berasal dari serangkaian paket kebijakan pemerintah dan paket kebijakan stabilisasi nilai tukar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kedua faktor tersebut telah mendorong masuknya aliran modal asing ke Indonesia dan pada lanjutannya telah menggairahkan transaksi di pasar uang di Indonesia. c. Sistem Pembayaran Nontunai Perkembangan sistem pembayaran non tunai selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari sisi nominal transaksi, baik untuk transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan BI-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Peningkatan penyelesaian transaksi melalui SKNBI dan BI-RTGS sejalan dengan perbaikan perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2014 dibanding tahun 2013, yang ditunjang oleh kuatnya konsumsi rumah tangga. Kemudian pada tahun 2015 sampai dengan triwulan III, nilai transaksi SKNBI
dan BI-RTGS masih menunjukkan peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, meskipun pada triwulan II 2015 mencatatkan adanya penurunan pertumbuhan tahunan yang sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Selama tiga tahun terakhir, transaksi sistem pembayaran nontunai melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan BI-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) menunjukkan peningkatan dari sisi nominal transaksi pada tahun 2014, yaitu masingmasing menjadi sebesar Rp139,38 triliun (4,34%, yoy) dan Rp870,74 triliun (6%, yoy), dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan di sisi nominal transaksi masih terjadi pada tahun 2015. Sampai dengan posisi triwulan III 2015, nominal transaksi SKNBI dan BI-RTGS masing-masing adalah sebesar Rp104,61 triliun dan Rp803,84 triliun, meningkat 2,47% (yoy) dan 27,24% (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Guna meningkatkan penggunaan transaksi nontunai di masyarakat, sejak dicanangkan pada Agustus 2014 KPw BI Provinsi Jawa Tengah melakukan perluasan implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), yaitu dengan menjajaki pelaksanaan eletronifikasi transaksi pemerintah daerah dengan Pemerintah Kabupaten Kudus. Saat ini KPw BI Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Pemkab Kudus sedang dalam tahap menyusun business model elektronifikasi transaksi pembayaran yang masih dilakukan secara tunai, berdasarkan hasil mapping proses transaksi pembayaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus. Di samping itu, dalam upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat dalam bidang elektronifikasi dan keuangan inklusif, KPw BI Provinsi Jawa Tengah mendorong pelaksanaan edukasi terkait pembayaran elektronik dan Layanan Keuangan Digital (LKD) baik kepada kalangan pelajar, mahasiswa, tenaga pengajar, wirausaha, maupun masyarakat umum, dengan menjalin kerja sama dengan perbankan. Diharapkan melalui perubahan budaya metode pembayaran secara tunai menjadi nontunai akan mendorong para pelaku transaksi keuangan yang sebelumnya bersifat eksklusif menjadi inklusif. KPw BI Provinsi Jawa Tengah juga senantiasa meningkatkan upaya perlindungan konsumen dan penegakan hukum di bidang sistem pembayaran, khususnya dalam penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA). Hal tersebut diwujudkan dengan ditandatanganinya kerja sama antara Bank Indonesia dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah pada 31 Agustus 2015. Program kerja sama ini ditujukan untuk meningkatkan pengawasan di bidang Sistem Pembayaran dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA), dugaan pelanggaran terkait kewajiban penggunaan uang Rupiah di
wilayah NKRI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, serta pengawasan terhadap dugaan tindak pidana terhadap uang Rupiah. d. Sistem Pembayaran Tunai (Uang Beredar) Kegiatan Sistem Pembayaran Tunai (perkasan) di lingkungan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Jawa Tengah yang meliputi KPw BI Prov. Jateng (BI Semarang), Solo, Purwokerto, dan Tegal dikoordinasikan oleh KPw BI Prov. Jateng (BI Semarang). Selama ini koordinasi berjalan dengan baik, khususnya terkait dengan fungsi KPw BI Prov. Jateng sebagai Kantor Depot Kas (KDK), antara lain meliputi kegiatan setoran, bayaran maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap uang layak edar (ULE). Pergerakan kebutuhan uang tunai masyarakat Jawa Tengah yang dilayani oleh KPw BI Prov. Jateng, Solo, Purwokerto, dan Tegal sesuai dengan karakteristiknya, yaitu mencatatkan net inflow. Pada tahun 2013 net inflow tercatat sebesar Rp20,14 triliun, mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp23,21 triliun (15,24%, yoy). Sementara itu pada tahun 2015, sampai dengan posisi triwulan III 2015 tercatat net inflow sebesar Rp23,48 triliun. Kondisi net inflow yang terus dicatatkan di Jawa Tengah tidak terlepas dari karakteristik Jawa Tengah sebagai basis produksi dan perdagangan. Dengan karakteristik tersebut, aliran uang kartal dari daerah lain masuk ke dalam sistem perbankan di Jawa Tengah, yang selanjutnya disetorkan kembali ke kantor-kantor Bank Indonesia di Jawa Tengah sehinga mendorong posisi inflow di Jawa Tengah yang relatif tinggi. 3. Prospek perekonomian Provinsi Jawa Tengah dimasa yang akan datang serta faktorfaktor yang dapat mendukung dan menghambat perekonomian: Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2016 diperkirakan membaik dibandingkan tahun ini, dengan kisaran 5,2 – 5,6%. Sumber utama pertumbuhan ekonomi diperkirakan dari konsumsi baik rumah tangga maupun pemerintah serta investasi. Kenaikan pendapatan yang disertai dengan inflasi terkendali diperkirakan akan meningkatkan optimisme dan daya beli masyarakat. Sementara itu, perbaikan ekonomi global diperkirakan akan mendorong perbaikan di sisi investasi. Beberapa proyek multiyears pemerintah Jawa Tengah yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di masa mendatang diantaranya Tol Salatiga-Surakarta, Flyover Palur, Tol Bawen-Salatiga, Jembatan Kalipalang, Logung Dam-Kudus, dan pembangunan beberapa jalan di kawasan Jawa Tengah lainnya. Ekspor juga diperkirakan meningkat seiring pemulihan ekonomi AS
sebagai mitra dagang utama Jawa Tengah dengan kontribusi sebesar 25,6% dari total ekspor. Faktor-faktor yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di masa mendatang diantaranya: - Peningkatan investasi yang diarahkan untuk percepatan industrialisasi di Jawa Tengah (Pembangunan Jalan Tol Salatiga – Surakarta, Tol Bawen – Salatiga, dan beberapa kawasan industri) - Pengembangan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi alternatif, sejalan dengan Rencana Strategis Pengembangan Pariwisata Jawa Tengah 2013-2018. - Berkembangnya kelas menengah yang merupakan pasar yang potensial bagi sektor industri Jawa Tengah. - Pemulihan ekonomi global, khsususnya negara-negara tujuan ekspor utama Jawa Tengah (AS, Eropa, ASEAN, dll). - Pembenahan daya saing Jawa Tengah (Pencanangan Tahun Infrastruktur Jawa Tengah 2014, Rencana Umum Penanaman Modal Jawa Tengah 2012-2025, dll). - Perbaikan tingkat pendidikan sumber daya manusia di Jawa Tengah. Faktor-faktor risiko yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di masa mendatang diantaranya: - Kenaikan harga komoditas yang dapat menurunkan daya beli. - Kondisi perekonomian global yang tidak menentu/memburuk, contohnya perlambatan ekonomi Cina sebagai salah satu mitra dagang utama. - Masih terdapat ketentuan yang menghambat akselerasi realisasi belanja Pemerintah. - Masih terdapat ketentuan yang menghambat industri, salah satunya ketentuan pada industri kayu. 4. Langkah–langkah yang sudah dilakukan dalam memperkuat peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah dalam mendukung perekonomian dan mendorong terciptanya stabilitas harga di daerah : Dalam rangka meningkatkan peran Bank Indonesia untuk mendukung perekonomian dan mendorong terciptanya stabilitas harga di daerah, Bank Indonesia melakukan langkahlangkah sebagai berikut: a. Penguatan Struktur Organisasi Menambahkan
unit
untuk
mengangani
asesmen
stabilitas
sistem
keuangan,
meningkatkan koordinasi antar wilayah dengan membentuk departemen regional untuk
4 kawasan (Sumatra, Jawa, Kalimantan, Kawasan Timur Indonesia), membentuk Kantor Perwakilan BI di seluruh provinsi di Indonesia. b. Peningkatan Kualitas SDM di Kantor Perwakilan Menempatkan SDM berkualitas di Kantor Perwakilan, memperbanyak program peningkatan kompetensi bagi SDM di Kantor Perwakilan. c. Penajaman Fungsi Kantor Perwakilan - Mempertajam fungsi Kantor Perwakilan Bank Indonesia di bidang Pengembangan ekonomi dan advisor kebijakan pada Gubernur, Pengumpulan data untuk pengambilan keputusan di pusat maupun daerah setempat, Pengelolaan uang kartal, Pengawasan Sistem Pembayaran, Pelaksanaan Sistem Pembayaran, Pelaksanaan financial inclusion dan UMKM, dan komunikasi kebijakan. - Sebagai Economic Advisor Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah secara aktif berupaya menjadi economic advisor bagi pemerintah provinsi. Bank Indonesia secara rutin menyampaikan masukan dan rekomendasi bagi perkembangan ekonomi daerah. Kami juga mengadakan Forum Ekonomi dan Bisnis yang bertujuan untuk menjaring saran dan masukan bagi pengembangan ekonomi daerah. Selain itu, Bank Indonesia juga mengumpulkan data dan informasi perekonomian daerah baik melalui survei maupun liaison untuk kemudian dapat menjadi informasi bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan perekonomian. - Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 500/37 tahun 2013 dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Jawa Tengah. Pembentukan TPID tersebut dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di Provinsi Jawa Tengah, mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil, serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terjangkau oleh masyarakat. Dorongan pembentukan TPID di tiap Kabupaten/Kota juga diperkuat melalui Instruksi Mendagri (Inmendagri) No. 027/1696/SJ tanggal 2 April 2013. Dalam Inmendagri ini, setiap provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk segera membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai wadah koordinasi dalam menjaga agar tidak terjadi inflasi di daerahnya. Saat ini di Provinsi Jawa Tengah telah terbentuk 36 TPID dengan pembagian 1 TPID Provinsi Jawa Tengah dan 35 TPID Kabupaten/Kota. Berbagai informasi terkait dengan perkembangan harga, produksi dan pasokan komoditas setiap bulan telah banyak dibahas oleh TPID dan disampaikan kepada
Gubernur Jawa Tengah dan Dewan Gubernur Bank Indonesia sebagai bahan usulan rekomendasi kebijakan. - Pengembangan UMKM Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) telah melakukan berbagai upaya dari sisi moneter. Hal tersebut juga dibarengi dengan upaya pemberdayaan sektor riil, khususnya melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan cara: Pengembangan Klaster, Pemberian Bantuan Teknis, Penciptaan dan Pengembangan Wirausaha, Penyediaan data dan informasi profil UMKM, Penelitian Komoditas Produk Jenis Usaha unggulan dan lending model. Klaster baru yang diinisiasi Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 yaitu Klaster Sapi Perah Terintegrasi dengan Pertanian Hortikultura di Kabupaten Magelang, dan Klaster Pertanian (Jagung) yang terintegrasi dengan Peternakan di Kabupaten Grobogan. Bantuan teknis yang diberikan berupa pelatihan penyusunan laporan keuangan UMKM, penyusunan proposal kredit kepada perbankan, perhitungan harga pokok penjualan, sosialisasi bentuk-bentuk layanan keuangan perbankan, packaging, peluang ekspor, dan lain-lain. - Komunikasi Kebijakan Melaksanakan forum koordinasi antara Bank Indonesia, kementerian, dan pemerintah daerah untuk menyampaikan asesmen ekonomi daerah terkini, serta menyusun usulan rekomendasi terkait permasalahan yang menghambat pembangunan ekonomi daerah. Di level Provinsi, forum koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah daerah dilakukan secara berkala guna menyampaikan rekomendasi kebijakan ekonomi terkini. 5. Langkah-langkah yang dilakukan Kantor Bank Indonesia dan perbankan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka peningkatan kualitas dan pemenuhan permintaan uang rupiah sesuai kebutuhan : a. Pemenuhan uang rupiah sesuai kebutuhan Pada dasarnya Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah senantiasa memenuhi permintaan uang rupiah layak edar sesuai kebutuhan perbankan maupun masyarakat pada umumnya, baik jumlah maupun pecahannya. Pemenuhan kebutuhan harian uang kartal perbankan di wilayah Jawa Tengah, selain dipenuhi dari mekanisme penarikan uang tunai di Bank Indonesia juga dipenuhi melalui mekanisme Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB). Melalui mekanisme tersebut, pada prinsipnya seluruh kebutuhan uang kartal perbankan di
wilayah Jawa Tengah dapat dipenuhi oleh Bank Indonesia. Langkah-langkah pelaksanaan pemenuhan kebutuhan uang kartal diantaranya sebagai berikut: - Memenuhi permintaan penarikan uang Perbankan di loket Kantor Bank - Indonesia, baik dalam jumlah maupun komposisi pecahan. - Memonitor posisi cash flow pada Perbankan melalui aplikasi Bank - Indonesia Sistem Layanan Kas (BISILK). - Meningkatkan peran serta Perbankan dalam mengoptimalkan kegiatan Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB) untuk pemenuhan cash flow di masing-masing kantor bank. b. Peningkatan kualitas uang layak edar Upaya-upaya yang ditempuh dalam rangka meningkatkan kualitas uang beredar di masyarakat, antara lain: - Peningkatan standar kelayakan uang beredar secara bertahap, yang secara teknis dilakukan melalui penyesuaian tingkat soil level sortasi uang, dengan mengacu ketentuan yang ditetapkan kantor pusat Bank Indonesia. - Peningkatan frekuensi kegiatan penarikan uang lusuh atau Uang Tidak Layak Edar (UTLE) kepada masyarakat melalui: Peningkatan frekuensi kas keliling dalam kota, baik ke pasar-pasar tradisional maupun ke beberapa instansi pemerintah. Peningkatan frekuensi kas keliling luar kota, yang dilakukan dengan cara menerjunkan tim ke pasar-pasar tradisional di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah maupun dengan cara wholesale, yaitu melakukan penukaran uang dengan jumlah relatif cukup besar kepada perbankan di daerah-daerah. Peningkatan frekuensi kas keliling ke daerah-daerah pelosok/terpencil di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah. - Peningkatan kegiatan sosialisasi Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah (CIKUR) dan sosialisasi tentang tata cara memperlakukan uang dengan baik secara langsung kepada masyarakat di berbagai daerah, sehingga kualitas uang dapat terjaga. Kegiatan ini dilakukan baik atas inisiatif Bank Indonesia maupun atas dasar permintaan dari berbagai kabupaten/kota terutama pada event-event tertentu, misalnya pada saat berlangsungnya acara pameran berkaitan dengan HUT Kabupaten/Kota. - Peningkatan kerja sama dengan perbankan untuk melakukan layanan pemenuhan Uang Pecahan
Kecil
(UPK)
oleh
Bank
kepada
masyarakat
penukaran/penarikan uang oleh masyarakat di Bank Umum.
melalui
mekanisme
- Secara rutin melakukan pemenuhan kebutuhan uang kartal, baik uang hasil cetak baru maupun Uang Layak Edar (ULE) ke beberapa kantor perwakilan BI yang ada di wilayah Jawa Tengah dan DIY mengingat peran KPw BI Prov. Jateng sebagai Kantor Depot Kas (KDK). - Membuka loket penukaran uang rusak dan uang yang sudah dicabut dari peredaran kepada masyarakat. 6. Langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia Jawa Tengah dalam rangka melakukan pengendalian inflasi di Provinsi Jawa Tengah dan kendala yang dihadapi : Dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, Bank Indonesia melakukan berbagai langkah strategis sebagai berikut: - Menyusun roadmap pengendalian inflasi untuk menyamakan persepsi dan langkah pengendalian inflasi bagi TPID agar fokus dan terarah dalam jangka panjang dan berkesinambungan, - Dalam rangka mendukung pemenuhan pasokan, Bank Indonesia melakukan pembinaan klaster ketahanan pangan, seperti klaster padi organik, cabai, bawang merah dan daging sapi. - Menyusun riset Perdagangan Antar Wilayah yang bertujuan memetakan ketersediaan pasokan dan mekanisme kerjasama antardaerah untuk memenuhi kebutuhan komoditas pangan strategis. - Secara rutin melakukan pemantauan harga dan turut melakukan tinjauan langsung ke lapangan untuk memantau ketersediaan pasokan, terutama menjelang Lebaran, diantaranya dengan melakukan inspeksi mendadak ke pasar, gudang distributor. - Dalam rangka menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia turut menyelenggarakan kegiatan pasar murah menjelang Lebaran dimana rawan terjadi lonjakan harga. - Meningkatkan komunikasi dalam rangka mengelola ekspektasi masyarakat melalui penyampaian siaran pers, penulisan artikel di media massa, edukasi dan sosialisasi, talkshow, dan sebagainya. - Selain itu, pengelolaan ekspektasi juga dilakukan melalui FGD dengan pelaku pasar, asosiasi produsen, dll. - Mengembangkan sistem informasi harga dan pasokan yang dinamakan Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi (SiHaTi) sebagai salah satu sarana untuk memperluas
informasi harga dan pasokan yang pada ujungnya diharapkan dapat meminimalisasi disparitas harga. - Menyusun Protokol Manajemen Lonjakan Harga (PMLH) sebagai standar prosedur dalam melaksanakan langkah-langkah pencegahan dan/atau penanganan Lonjakan Harga sesuai dengan tugas dan kewenangan TPID dalam rangka memelihara kestabilan harga komoditas. - Mendorong dan memfasilitasi berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas anggota TPID baik di tingkat Provinsi maupun di kabupaten/kota dan menyamakan persepsi dan pemahaman dalam pengendalian inflasi, dalam bentuk capacity building. Beberapa tema yang diangkat dalam capacity building adalah inflasi, perhitungan dan cara pengendaliannya serta success story pengendalian inflasi di wilayah lain. Selama tahun 2015 telah dilaksanakan 8x capacity building. - Memfasilitasi penyelenggaraan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di 6 (enam) eks. Karesidenan selama periode bulan Agustus-Oktober 2015 dalam rangka menjaring informasi dan permasalahan harga di setiap kabupaten/kota untuk kemudian sebagai dasar perumusan rekomendasi bagi pemerintah daerah. Enam eks-karesidenan tersebut adalah eks-karesidenan Semarang, Pati, Kedu, Surakarta, Pekalongan, Banyumas. - Berkoordinasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia se-Jawa Tengah untuk turut serta dalam program pengendalian harga di wilayah kerjanya masing-masing. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian inflasi daerah : - Adanya perdagangan bebas antar wilayah sehingga dapat menghambat pemenuhan kebutuhan pangan di daerah produsen. Contoh: pasokan bawang merah ke tegal diperoleh dari Pasar Kramat Jati, bukan dari Brebes sebagai produsen. - Adanya kebijakan-kebijakan terkait pengendalian inflasi yang menjadi wewenang pemerintah pusat antara lain kebijakan BBM, pengembangan jalur distribusi barang. - Belum tersedianya pemetaan yang akurat terkait produksi, distribusi, dan kebutuhan bahan pangan di setiap daerah. - Terbatasnya pemanfaatan teknologi pertanian dan sistem logistik yang dapat mendukung ketersediaan pasokan. - Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri atau perumahan sehingga areal tanam menjadi berkurang. - Belum adanya pengaturan mengenai pola tanam dan jenis tanaman yang berakibat pada ketidakpastian pasokan serta meningkatkan risiko serangan hama dan gagal panen.
Stabilitas Sistem Keuangan Jawa Tengah Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Beberapa Indikator Perbankan Peningkatan NPL di Jawa Tengah terjadi sejalan dengan tren perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dalam beberapa triwulan terakhir. Peningkatan NPL tersebut terutama didorong oleh peningkatan NPL industri pengolahan JawaTengah.
Tren perlambatan pertumbuhan ekonomi cenderung diikuti oleh perlambatan pertumbuhan DPK dan Kredit. Di sisi lain, NPL cenderung mengalami peningkatan.
NPL Perbankan Jawa Tengah - Tren peningkatan NPL Jawa Tengah terjadi pada hampir seluruh sektor ekonomi utama Jawa Tengah. - Tingkat NPL Jawa Tengah pada triwulan II mencapai 3,04%, sementara untuk posisi per September juga tetap 3,04%. - Peningkatan NPL tertinggi terjadi pada Industri pengolahan yang merupakan salah satu pemegang pangsa kredit terbesar Jawa Tengah.
C. OTORITAS JASA KEUANGAN KANTOR PERWAKILAN JAWA TENGAH 1. Perkembangan kinerja dan permasalahan usaha perbankan (Bank Umum dan BPR) di Jawa Tengah : Perkembangan Kinerja Perbankan di Jawa Tengah
Dalam milyar
Secara umum, kondisi perbankan Jawa Tengah menunjukkan tren positif. Secara Nasional, data baru sampai dengan Agustus 2015 sedangkan di Jateng sudah posisi September 2015.
a. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Secara keseluruhan, DPK Bank Umum maupun BPR menunjukkan tren positif. Suku bunga yang dijamin LPS untuk Bank Umum IDR 7,5% Valas 1,25% dan untuk BPR IDR 10 %. Suku bunga Bank Umum di Jawa Tengah untuk Giro 2,58%, Tabungan 1,70% dan Deposito 7,31%. Tabungan masih mendominasi DPK Bank umum walaupun pertumbuhannya melambat. Deposito mendominasi DPK BPR dengan 58,55%. Pertumbuhan deposito meningkat signifikan secara yoy >20%.
Dalam milyar
b. Kredit Per Jenis Penggunaan Pertumbuhan kredit menunjukkan peningkatan walau pertumbuhannya melambat. Pada Bank Umum maupun BPR, kredit Modal Kerja masih mendominasi dengan share 53,50% dan 55,71%. Sedangkan pada Kredit Investasi tumbuh lebih baik walaupun dominasinya kecil.
Kelesuan perekonomian menyebabkan melambatnya kredit dan meningkatnya NPL, sehingga Bank Umum fokus memperbaiki kualitas kredit dengan restrukturisasi kredit.
c. Kredit Per Sektor
Dalam milyar
Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mendominasi dengan 35,21% dan tumbuh sebesar 10,85% secara yoy. d. Kredit UMKM
*Posisi Agustus 2015
Dalam milyar
Secara keseluruhan, secara yoy Kredit UMKM meningkat 11,74% dan lebih baik dari pertumbuhan kredit UMKM nasional yang sebesar 9,47%. Kredit UMKM memberikan kontribusi 33,83% terhadap total kredit Jawa Tengah. Ditinjau dari komposisi, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mendominasi dengan 65,48% dan tumbuh sebesar 10,44% secara yoy. e. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kredit Usaha Rakyat mengalami tren yang menurun, hal ini karena belum ada pedoman KUR. Kebijakan KUR baru terbit pada saat Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I. Pada triwulan III,
KUR menurun sebesar 57,47% secara yoy, NPL nya pun meningkat dari 2,27% pda tahun lalu menjadi 4,45%.
2. Kondisi sektor jasa keuangan di Provinsi Jawa Tengah yang diatur dan diawasi OJK: a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal Hingga triwulan III-2015, jumlah investor di Jawa Tengah terus meningkat mencapai SRE aktif 33.260 atau tumbuh signifikan 63,89% secara yoy. Peningkatan signifikan dibulan Agustus 2015 disebabkan oleh pemecahan rekor MURI PT. Sritex Tbk dalam penciptaan rekor investor saham terbanyak dalam satu perusahaan sebanyak 10.000 investor. Sampai Agustus 2015, jumlah transaksi dari 7 perusahaan efek yang melapor sebesar 207,08 milyar. Total Perusahaan Efek yang berada di Jawa Tengah sebanyak 34 Perusahaan Efek. b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya : - Jaringan Kantor IKNB
Keterangan : AS DP PP PPI MV Prsh.Penj LPEI PSP
: : : : : : : :
Asuransi Dana Pensiun Perusahaan Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Modal Ventura Perusahaan Penjaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan
- Dana Pensiun Dari 265 perusahaan dana pensiun di Indonesia, Dana Pensiun di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ada 17 perusahaan, dengan rincian 11 perusahaan di Jawa Tengah dan 6 perusahaan di DIY yang terdiri dari 16 perusahaan berjenis Dana Pensiun
Pemberi Kerja (DPPK) dan 1 perusahaan berjenis Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Secara yoy, Aset Dana Pensiun di Jawa Tengah dan DIY tumbuh signifikan sebesar 38,90%.
- Perusahaan Pembiayaan Perusahaan pembiayaan di Jawa Tengah dan DIY sebanyak 449 kantor cabang dengan rincian sebanyak 382 kantor cabang berada di Jawa Tengah dan 67 kantor cabang berada di DIY. Secara yoy, total piutang Perusahaan Pembiayaan menurun 2,17% yang didominasi oleh jenis pembiayaan sewa guna usaha 54%, diikuti dengan pembiayaan konsumen sebesar 45,9%.
- Lembaga Keuangan Mikro LKM di Jawa Tengah yang berpotensi untuk dikukuhkan sebanyak 35 LKM termasuk di dalamnya 3 (tiga) LKM Syariah. Pada 25 September 2015, dari sebanyak 35 LKM yang berpotensi, OJK mengukuhkan izin operasional 8 (delapan) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yaitu: Koperasi LKM Bulu Makmur (Wonogiri), Koperasi LKM Sido Mulyo (Wonogiri), Koperasi LKM Pondok Subur (Wonogiri), Koperasi LKM NgudiLestari (Wonogiri), Koperasi LKM Agribisnis Ngudi Luhur (Magelang), Koperasi LKM Agribisnis Tani Makmur (Magelang), Koperasi LKM Agribisnis Randu Makmur (Magelang), Koperasi LKM Gapoktan Ragil Jaya (Pemalang). - Recycle Program OJK Pungutan yang diwajibkan kepada industri jasa keuangan dapat dirasakan kembali (recycling) dengan berbagai program kerja OJK yang bernilai tambah yang di arahkan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan konsumen terhadap sektor jasa keuangan sehingga mampu membangun pertumbuhan industri jasa keuangan yang berkelanjutan. Kegiatan recycle program antara lain: Pelatihan SPI bagi BPR, Sosialisasi Ketentuan KPMM
dan GCG bagi BPR, Sosialisasi Ketentuan tentang BPR, Pelatihan Pelayanan Prima Layanan Pengaduan Nasabah Bagi Bank, Sosialisasi tentang Pengikatan Agunan - Perbankan Syariah Share perbankan syariah di Jawa tengah sebesar 5, 46%, pertumbuhannya meningkat 17,19% secara YoY. Untuk meningkatkan peran industri keuangan syariah, program yang dilakukan antara lain: Aku Cinta Keuangan Syariah (ACKS), IB Vaganza, dan Sosialisasi mengenai perbankan syariah. 3. Bentuk sosialisasi yang sudah dilakukan terkait keberadaan serta fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan di Provinsi Jawa Tengah : - Sosialisasi Mengenai OJK dan Produk Jasa Keuangan kepada Dinas Pendidikan, Guru SMP – SMA, PKK dan masyarakat umum. - Sosialisasi dengan 60 Guru SMA dan SMK di Salatiga, dengan mengusung tema Sosialisasi Perbankan Syariah “Kenali Perbankan Syariah Lebih Baik bersama OJK” - Sosialisasi mengenai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kepada Jajaran Pemda. - Sosialisasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Kantor Pemkot Magelang kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). - OJK Mlebu Ndeso merupakan salah satu kegiatan sosialisasi OJK KR4 bekerjasama dengan mahasiswa Undip melalui kegiatan KKN Tematik. - Sosialisasi terkait peraturan POJK tentang KPMM dan GCG kepada BPR - Sosialisasi OJK di desa Sembungan, desa tertinggi di Pulau Jawa. Sosialisasi diberikan kepada muda-mudi Karang Taruna, Perangkat Desa maupun ibu-ibu rumah tangga. - KR 4 melakukan kegiatan OJK Mendengar bersama Perbankan di Kota Semarang dan Media. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjadi sarana komunikasi timbal balik mengenai kendala-kendala di lapangan dan harapan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
4. Bentuk perlindungan konsumen dan masyarakat yang sudah dilakukan oleh OJK di Provinsi Jawa Tengah, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan konsumen : Fungsi Edukasi dan Perlindungan Konsumen :
Jumlah Pengaduan Konsumen Jumlah pengaduan konsumen di Jawa Tengah dan DIY sampai bulan Agustus 2015 mencapai 353 pengaduan. Didominasi oleh sektor perbankan sebesar 79,32%. Pengaduan yang paling banyak dilaporkan selama triwulan I 2015 adalah mengenai Kredit bermasalah, dimana sebagian besar mengajukan permohonan restrukturisasi kredit. Kendala Dalam Upaya Perlindungan Konsumen - Untuk masalah masalah terkait IKNB dan Lembaga Jasa Keuangan yang tidak berkantor pusat di Jawa Tengah, harus melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat OJK sehingga prosesnya membutuhkan waktu. - Banyak konsumen belum paham mengenai produk dan jasa keuangan yang digunakan sehingga konsumen tidak mengetahui hak dan kewajibannya.
5. Mekanisme kerja yang sudah dibangun oleh OJK agar komunikasi antar lembaga dapat terbangun dan berjalan dengan baik dalam upaya pencegahan dan penanganan krisis di Provinsi Jawa Tengah : Dalam rangka melakukan koordinasi dengan lembaga lain, OJK KR 4 telah menjalin kerjasama dengan beberapa instansi, antara lain: - Dalam rangka Edukasi, OJK Kantor Regional 4 melakukan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi (Undip, Unwahas, UNIKA, UNNES, dan USM ) dan Yayasan (Yayasan Purba Dhanarta, dan PKK).
- Dalam rangka meminta masukan maupun informasi kendala di lapangan, OJK Kantor Regional 4 melakukan Forum Group Discussion (FGD) dengan industri keuangan, meliputi Perbarindo, Perbanas, Asbisindo, Bank Umum, dll. - Dalam rangka melakukan kajian mengenai kondisi industri keuangan Jawa Tengah dan DIY, bekerja sama dengan Lembaga Penelitian Undip. - Dalam Rangka Budaya Kerja, membentuk Forum Budaya Kerja Lembaga Jasa Keuangan untuk sharing informasi mengenai budaya kerja masing masing LJK.
D. BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH 1. Perkembangan tingkat kemiskinan (miskin dan hampir miskin) di Provinsi Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut : - Penggunaan konsep “miskin” dan “hampir miskin” digunakan untuk mengelaborasi kelompok kemiskinan (makro dan mikro) secara lebih rinci. - Penduduk “miskin” merupakan kelompok penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (GK); sedangkan penduduk “hampir miskin” merupakan penduduk tidak miskin yang berada di bawah 1,2 GK. - Perkembangan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah selama tiga tahun terakhir cenderung menurun. Kondisi terakhir di bulan Maret 2015 tingkat kemiskinan Jawa Tengah tercatat sebesar 13,58 persen. Tahun 2013, persentasenya masih tercatat sebesar 14,56 persen (Maret) dan 14,44 persen pada bulan September. - Berdasarkan data yang dihasilkan dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008 dan 2011, persentase penduduk miskin dan hamper miskin pada periode 2008-2011 menunjukkan terjadinya penurunan. MISKIN & HAMPIR MISKIN JAWA TENGAH BERDASARKAN PPLS2008 & PPLS2011
2. Data terkait perkembangan pembangunan di daerah yang diantaranya memuat angka kemiskinan, tingkat pengangguran, ketimpangan pendapatan dan Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut : - Berikut ditampilkan beberapa gambaran ringkas Jawa Tengah terkait data kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
PERKEMBANGAN ANGKA KEMISKINAN JAWA TENGAH, TAHUN 2010-2015
TPAK dan TPT JAWA TENGAH, 2014-2015
PERKEMBANGAN GINI RATIO 2012 - 2013
IPM JAWA TENGAH 2010 - 2014
- Data-data terkait kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimuat dalam publikasi “Indikator Utama Sosial, Politik, dan Keamanan” yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Jawa Tengah setiap tahun. - Sebagai catatan, pendapatan dalam mengukur ketimpangan pendapatan didekati dengan data pengeluaran. 3. Data mengenai tingkat inflasi di Provinsi Jawa Tengah 3 (tiga) tahun terakhir serta karakteristik komoditas pendorong inflasi dan faktor penyebabnya di setiap Kabupaten : - Tingkat inflasi (year-on-year) di Provinsi Jawa Tengah 3 tahun terakhir (20132014, dan 2015) relatif moderat. Nilainya selalu berada di bawah angka inflasi nasional. - Tahun 2013, inflasi year-on-year Jawa Tengah tercatat sebesar 7,99 persen (Nasional = 8,38 persen); tahun 2014 sebesar 8,22 persen (Nasional = 8,36 persen); dan tahun 2015 (kondisi sampai September 2015) sebesar 5,78 persen (Nasional = 6,83 persen). INFLASI YEAR ON YEAR JAWA TENGAH 2013 – 2015
- Komoditas yang menjadi penyebab utama terjadinya inflasi di Jawa Tengah umumnya dipengaruhi oleh komoditas yang termasuk volatile good seperti beras, daging ayam ras, bumbu-bumbuan (cabe merah, bawang merah), serta administered goods terutama bahan bakar minyak yang berdampak langsung terhadap tarif angkutan. KOMODITAS PENYUMBANG UTAMA INFLASI TAHUN 2015 (s/d September)
- Komoditas penyebab inflasi antar kabupaten saat ini baru bisa didekati melalui gambaran inflasi pada 6 kota inflasi (Cilacap, Purwokerto, Kudus, Surakarta, Semarang, Tegal). Setiap kota inflasi dianggap dapat menggambarkan kondisi pada kabupaten/kota di sekitarnya. 4. Evaluasi tentang pemutakhiran dan sinkronisasi data antara data pusat dan data Provinsi/Kabupaten/Kota serta langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam upaya melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi data : - Pemutakhiran dan sinkronisasi data antara data pusat dan Provinsi/Kabupaten/ Kota tetap dilakukan, khususnya terhadap data-data strategis dan data-data yang terkait dengan target pembangunan. - Pemutakhiran yang baru selesai dilakukan BPS adalah Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015, dimana data dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 sebagai database yang digunakan oleh pemerintah dalam penetapan rumah tangga sasaran dinilai sudah banyak mengalami perubahan. - Sinkronisasi data yang dihasilkan BPS pada umumnya berlangsung sebelum data dirilis. Sinkronisasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas data dalam hal kewajaran dan konsistensinya. BPS Jawa Tengah ikut berkontribusi dalam Forum Data yang diselenggarakan oleh pihak Pemda dalam rangka sinkronisasi data. 5. Peran BPS Provinsi Jawa Tengah dalam pengendalian inflasi di daerah yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) : - Sesuai kesepakatan bersama mitra kerja dan menimbang bahwa posisi BPS tidak dalam tataran kebijakan pengendalian inflasi, maka peran BPS Provinsi Jawa Tengah dalam rapatrapat Tim TPID di daerah adalah hanya sebatas memberikan kontribusi data terkait tentang perkembangan harga-harga dan angka inflasi; selain sebagai nara sumber untuk menjelaskan konsep, penghitungan, dan analisis data inflasi kepada mitra kerja di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
E. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH 1. Hasil temuan dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terhadap pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara dan Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan tindak lanjut hasil temuan tersebut selama 3 (tiga) tahun terakhir : BPK melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang dimuat dalam LHP. Pembahasan tindak lanjut dilaksanakan bersama entitas yang diperiksa setiap semester 1 Tahun 2015 pada Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut : No.
Uraian
Jumlah
Nilai (Rp)
%
1.
Temuan
8.546
5.116.926.462.780
2.
Rekomendasi
17.696
1.222.758.952.429
3.
Status Pemantauan Tindak Lanjut 14.311
569.985.960.642
80,87%
2.990
645.967.935.723
16,90%
384
4.637.556.846
2,17%
11
2.030.702.458
0,08%
a. Sesuai dengan rekomendasi b. Belum sesuai dengan rekomendasi c. c. Belum Ditindaklanjuti
4.
d. Tidak Dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah Nilai Penyerahan Aset
488.695.243.675
Sampai dengan Semester I tahun 2015, dari 17.696 rekomendasi, 80,87%, 16,9% sudah ditindaklanjuti tapi belum sesuai dengan rekomendasi, dan sebesar 2,17% belum ditindaklanjuti. Dari hasil keseluruhan tindak lanjut tersebut, telah masuk ke kas daerah sebesar Rp488.695.243.675. 2. Hasil audit/pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap pembangunan di daerah dan pengawasan yang dilakukan terhadap pegawai BPK yang melakukan audit/pemeriksaan tersebut : Sesuai amanat Undang-undang BPK melaksanakan 3 jenis pemeriksaan , yaitu pemeriksaan keuangan, kinerja, dan dengan tujuan tertentu. - Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. - Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek aktivitas. - Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk
dalam pemeriksaan keuangan dan kinerja. Topik-topik pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan BPK sangat dekat kaitannya dengan keberlangsungan pembangunan di daerah, misalnya : Pemeriksaan kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan akses air minum berbasis masyarakat yang layak dan berkelanjutan (dilaksanakan di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Wonogiri pada 21 September – 20 Oktober 2015) Pemeriksaan atas operasional RSUD (RSUD Kabupaten Blora dan Sragen pada September – Oktober 2015). Penentuan topik pemeriksaan kinerja BPK mengacu pada program-program pemerintah yang menjadi prioritas nasional dari Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah
Nasional
(RPJMN)
Pemerintah.
Topik-topik
pemeriksaan kinerja yang dipilih dituangkan dalam Rencana Strategik (Renstra) BPK. Peran Tim Sesuai PMP Pengawasan terhadap pemeriksa dilakukan dengan supervisi lapangan yang diatur dalam Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP) BPK (Keputusan BPK nomor 1 /K / IXVII.2 /2 / 2008 tentang PMP). Supervisi dilakukan secara berjenjang mulai dari Ketua Tim, Pengendali Teknis, sampai dengan Penanggung Jawab pemeriksaan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan hasil pemeriksaan. Selain itu, BPK juga melakukan evaluasi pemeriksaan untuk menilai apakah pemeriksaan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi pemeriksaan dimulai setelah penyampaian LHP. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses evaluasi pemeriksaan meliputi Ditama Revbang untuk evaluasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) dalam proses penyusunan IHPS, Itama untuk evaluasi atau review sistem pengendalian mutu pelaksanaan pemeriksaan, dan AKN untuk evaluasi hasil pemeriksaan internal AKN sebagai penyempurnaan LHP, kertas kerja pemeriksaan (KKP) dan penilaian kinerja pemeriksa. Adapun dalam melaksanakan pemeriksaan, pemeriksa BPK berpegang pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dan berpegang pada Kode Etik untuk menjamin independensi, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dibentuk suatu Majelis Kehormatan yang bertugas menegakkan Kode Etik.
3. Langkah-langkah dan berbagai pembinaan yang sudah dilakukan oleh BPK Perwakilan Jawa Tengah dalam rangka memperbaiki kinerja laporan keuangan di daerah baik pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota : Unsur pembinaan BPK untuk langkah perbaikan kinerja laporan keuangan di daerah dituangkan dalam bentuk rekomendasi, simpulan, atau pembahasan rencana aksi atas hasil-hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Undang-undang memberikan kepada BPK kewenangan untuk memberikan pendapat kepada pemerintah pusat/daerah, serta memberikan pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian internal pemerintah pusat/daerah sebelum ditetapkan. 4. Upaya dan usaha yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan empowering terhadap pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar penyajian laporan keuangan daerah menjadi lebih baik, yakni : BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menjalin koordinasi yang baik dengan Inspektorat di wilayah provinsi Jawa Tengah. BPK juga berperan aktif dalam mengawal implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual dengan melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam implementasi SAP berbasis akrual. Entitas yang diperiksa terkait implementasi SAP berbasis akrual adalah: - Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang (Jateng I) - Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali (Jateng II) - Kabupaten Purworejo dan Kota Magelang (Jateng III) - Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan (Jateng IV) Pelaksanaan pemeriksaan serentak dilakukan pada 17 September sampai dengan 1 Oktober 11 Oktober 2015. 5. Saran-saran dan pandangan yang ingin disampaikan Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah kepada Komisi XI DPR RI sebagai masukan perbaikan kinerja dan pengawasan mendatang, sebagai berikut : BPK dapat melakukan tusi pemeriksaan secara optimal jika didukung dengan jumlah auditor yang memadai melalui penambahan auditor dan / atau penggunaan KAP. Permintaan APH untuk penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli dapat dipenuhi melalui unit khusus dan spesialisasi pemeriksaan investigative. Pemeriksaan eksternal BPK dan pengawasan internal APIP dapat berjalan secara koordinatif jika diterapkan kerjasama kelembagaan dalam bentuk MoU.
Dalam melaksanakan pemeriksaan tematik berbasis pada RPJMN/RPJMD, BPK perlu didukung dengan anggaran operasional yang cukup terutama untuk membiayai jasa ahli/konsultan, biaya uji laboratorium dsb.
F. JAJARAN KANWIL KEMENKEU JAWA TENGAH 1. Target dan Realisasi Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak Dan Bea Cukai Selama 3 (tiga) Tahun Terakhir Di Provinsi Jawa Tengah : a. KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2012 sd 2015 (dalam jutaan rupiah) Target dan Realisasi Pajak Tahun 2012 s.d. 2014 Jenis Pajak
2012
2013
2014
Rencana
Realisasi
%
Rencana
Realisasi
%
Rencana
Realisasi
%
A. Pajak Penghasilan
6,175,329
5,488,313
88.87
6,712,150
6,647,566
99.04
8,311,308
8,551,243
102.89
B. PPNdanPPnBM
4,491,377
4,405,371
98.09
5,871,977
5,581,174
95.05
9,135,032
8,042,855
88.04
C. PBB dan BPHTB
230,527
283,278
122.88
204,654
192,864
94.24
73,921
80,009
108.24
D. Pajak Lainnya Jumlah (A+B+C+D)
258,832
173,605
67.07
233,911
188,470
80.57
206,747
198,541
96.03
11,156,064
10,351,093
92.78
13,022,692
12,610,236
96.83
17,727,008
16,874,697
95.19
Realisasi Penerimaan s.d. 27 Oktober 2015 2015
Jenis Pajak
Rencana
Realisasi
%
A. Pajak Penghasilan
12,690,118
8,004,593
63.08
B. PPNdanPPnBM
14,967,799
7,610,488
50.85
C. PBB dan BPHTB
75,035
3,632
4.84
D. Pajak Lainnya
364,603
168,000
46.08
Jumlah (A+B+C+D)
28,097,556
15,791,104
56.20
b. KANWIL DJP JAWA TENGAH II
Target dan Realisasi Pajak Tahun 2012 s.d. 2014
Jenis Pajak
2012
2013
2014
Rencana
Realisasi
%
Rencana
Realisasi
%
Rencana
Realisasi
%
A. Pajak Penghasilan
2.881.417
2.882.304
100,03
3.783.262
3.346.609
88,46
3.905.099
4.192.302
107,35
B. PPNdanPPnBM
1.696.671
1.841.040
108,51
2.483.478
2.121.562
85,43
2.514.219
2.639.754
104,99
C. PBB dan BPHTB
286.024
362.793
126,84
92.631
94.494
102,01
28.155
32.391
115,05
D. Pajak Lainnya
183.755
134.114
72,99
184.238
149.944
81,39
167.589
155.299
92,67
JUMLAH (A + B + C+D)
5.047.867
5.136.262
101,75
6.543.609
5.634.979
86,11
6.615.061
6.855.887
103,64
Realisasi Penerimaan s.d. 27 Oktober 2015 2015
JENIS PAJAK
c.
Rencana
Realisasi
%
A. Pajak Penghasilan
5.882.633
3.469.448
58.98
B. PPNdanPPnBM
3.842.685
2.131.494
55.47 24.15
C. PBB dan BPHTB
32.234
7.783
D. Pajak Lainnya
298.703
131.529
44.03
JUMLAH (A + B + C+D)
10.056.255
5.740.254
57.08
* Realisasi Penerimaan KWBC JATENG dan D.I.YOGYAKARTA 3 (Tiga) Tahun Terakhir
* Realisasi Penerimaan KWBC JATENG dan D.I.YOGYAKARTA sampai 15 Oktober 2015
* Realisasi Penerimaan KWBC JATENG dan D.I.YOGYAKARTA per KPPBC
*Tabel Kinerja Penerimaan KWBC JATENG dan D.I.YOGYAKARTA
2. Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Memperlancar Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak Dan Bea Dan Cukai Selama 3 (tiga) Tahun Terakhir Antara Lain Sebagai Berikut Ini: a. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah Kekurangan kuantitas SDM di bidang pengawasan - Rasio pengawasan oleh AR = 1 : 3.500 WP - Rasio fungsional pemeriksa = 1 : 4.590 WP - Rasio WP penunggak pajak dengan juru sita 1 : 3.620 WP Beberapa KPP belum memiliki gedung sendiri dan lokasinya berada di luar wilayah kerja, yang mempengaruhi tingkat aksesibilitas Wajib Pajak. Kondisi perekonomian PDRB, INFLASI, IHK No
Tahun
Indikator 2012
2013
2014
2015*)
1 Pertumbuhan PDRB
5.34
5.14
5.40
2 Laju Inflasi
4.24
7.98
8.22
6.15
132.13
142.68
118.60
119.18
3 Indeks Harga Konsumen (IHK)
4.80
Sumber: KER BI (data diolah)
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami perlambatan sejak 2013, dengan inflasi yang selalu naik setiap tahunnya, kecuali tahun 2015 sementara sampai dengan triwulan kedua mengalami penuruan inflasi. KEUANGAN-PERBANKAN *) Da la m Triliun
No
Tahun
Indikator 2012
2013
2014
2015*)
1 Dana Pihak Ketiga
142.25
167.39
188.11
201.05
2 Kredit
150.98
176.61
198.15
205.20
3 Loan to Deposit Ratio (%)
106.14
105.51
105.34
102.06
14.81
20.14
23.21
14.88
4 Net Inflow
Dari segi keuangan dan perbankan, terjadi trend penuruan Loan To Deposit Ratio dengan net inflow uang yang sangat besar, menunjukkan semakin banyak uang yang disimpan di bank karena merasa lebih aman daripada melakukan investasi/ membuka usaha. Akibatnya sektor riil tidak terealisasi sebagaimana diharapkan yang berdampak langsung pada penerimaan pajak. Keterbatasan kewenangan penegakan hukum Penegakan hukum di Direktorat Jenderal Pajak masih dirasakan belum berjalan optimal yang
dikarenakan
Penyidik
tidak
diberikan
kewenangan
untuk
melakukan
penangkapan/penahanan terhadap tersangka tindak pidana perpajakan. Pemahaman dan kepatuhan perpajakan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Terbatasnya data (rekening, kepemilikan aset, virtual trading-e-commerce) Regulasi yang kurang mendukung: kerahasiaan data rekening, pembatasan kuota impor dan ekspor, meningkatnya PTKP. b. KWBC JATENG dan D.I.YOGYAKARTA Tantangan Dibidang Kepabeanan - Pemberlakuan & Perluasan FTA yang mempengaruhi penerimaan Bea Masuk - Adanya Kebijakan Fiskal penurunan tarif Bea Masuk - Adanya Kebijakan Tata Niaga impor dan ekspor - Melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Tantangan Dibiang Cukai - Trend produksi dan distribusi/konsumsi BKC antar pabrikan yang berfluktuasi cukup tinggi - Adanya modus pengiriman paket BKC antar pulau 3. Kinerja Pengawasan Barang Kena Cukai (Preventif dan Represif) yang telah dilakukan oleh Kanwil Bea dan Cukai Provinsi Jawa Tengah : Kinerja Pengawasan KWBC Jateng dan D.I.Yogyakarta
Kinerja Pengawasan terhadap Barang Kena Cukai : Preventif : a. Membuat database dan profiling terkait BKC serta menerapkan risk management b. Membentuk Satgas Barang Kena Cukai Ilegal c. Melakukan monitoring terhadap pengusaha/pabrik BKC secara rutin d. Sosialisasi dan edukasi secara berkala kepada pengusaha BKC dan asosiasi pengusaha BKC
Kinerja Pengawasan terhadap Barang Kena Cukai : Represif : a. Melakukan patroli secara inetnsif pada sentra produksi Hasil Tembakau untuk mengeliminasi produksi Hasil tembakau ilegal b. Operasi pasar BKC secara rutin di daerah – daerah yang rawan peredaran HT ilegal untuk menekan peredaran HT ilegal (dengan 3 skema) c. Melakukan penindakan terhadap pelanggar Undang-Undang Cukai; d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang cukai;
4. Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Aparat Pajak Sehingga Tidak Terjadi Kebocoran Penerimaan Negara: a. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah - Pengawasan dan pembinaan terhadap aparat Pajak (DJP) telah dilakukan sesuai dengan aturan kepegawaian dalam UU ASN dan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai dimana atasan langsung wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap pegawai /aparat bawahannya, selain itu di instansi kami juga terdapat Unit Kepatuhan Internal yangmemiliki fungsi sebagai pengendali internal memastikan pegawai /aparat pada instansi kami bekerja sesuai dengan kode etik dan disiplin pegawai. - Pengawasan dan pembinaansecara preventif dan kuratif. Preventif : Penanaman Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Kode Etik Pegawai dan Disiplin Pegawai yang dilakukan secara rutin minimal 1 tahun sekali melalui In House Training (IHT); Pembinaan dan Pengawasan dari atasan langsung (Pengawasan Melekat); Adanya Whistle Blowing System (WBS). Kuratif : Penjatuhan Sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran. - Secara Organisasi telah dilakukan pembentukan Unit Eselon II yang menangani khusus tentang kepatuhan internal yaitu Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA), yang kemudian diturunkan ke unit di bawahnya untuk lebih memudahkan pengawasannya yaitu pembentukan unit di setiap Kantor Wilayah dan KPP.
kerja kepatuhan internal
b. KWBC JATENG dan D.I. YOGYAKARTA Kegiatan PKPT (Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas) Pada Kanwil dan KPPBC Di Lingkungan Kanwil DJBC Jateng dan DIY Data Penindakan KWBC Jateng dan D.I.Yogyakarta Tahun 2013 NO
TEMA
NAMA KANTOR
JUMLAH PKPT
1.
Pengawasan Kantor Pos Lalu Bea
KWBC Jateng dan DIY
4
2.
Pengawasan KB, MMEA,EA
KPPBC Surakarta
5
3.
Pemeriksaan fisik impor
KPPBC Tanjung Emas
2
4.
Pemeriksaan SOP semua Seksi
KPPBC Cilacap
1
5.
Pengawasan pengembalian Cukai
KPPBC Pekalongan
2
6.
Pengawasan Kantor Pos
KPPBC Purwokerto
1
Jumlah
15
Data Penindakan KWBC Jateng dan D.I.Yogyakarta Tahun 2014
Data Penindakan KWBC Jateng dan D.I.Yogyakarta Tahun 2015
5. Penyerapan Anggaran APBN Kanwil Kementerian Keuangan Selama 3 (tiga) tahun terakhir. Serta Faktor-faktor yang Memperlancar Dan Atau Kendala-kendala Dalam Proses Penyerapan Anggaran : * Kanwil DJP Jawa Tengah I PAGU
Realisasi (Rp)
No
T ahun
1
2012
14.538.563.000
14.292.386.857
98,31%
2
2013
17.001.631.000
16.735.438.392
98,43%
3
2014
17.826.342.000
17.633.626.282
98,92%
(%)
*Kanwil DJP Jawa Tengah II PAGU
Realisasi (Rp)
No
T ahun
1
2012
16,509,599,000
15,566,301,145
94.29 %
2
2013
16,245,182,000
15,721,895,731
96.78 %
3
2014
18,199,668,000
17,481,488,420
96.05 %
(%)
*Penyerapan Anggaran Selama 3 (Tiga) Tahun Terakhir Faktor-Faktor yang Memperlancar Penyerapan Anggaran : - Penyusunan RKAKL yang telah melibatkan semua unsur yang ada di dalam satker sehingga mempermudah untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan anggaran. - Adanya ULP ditingkat wilayah yang dapat memperlancar kegiatan pengadaan lalui proses lelang. Kendala dalam Penyerapan Anggaran - Ketersediaan pejabat pengelola keuangan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang ada (sertifikat pengadaan untuk pejabat PPK, Pejabat pengadaan) - Terdapat perubahan jenis kegiatan prioritas nasional yang berakibat pada kebutuhan Anggaran yang berubah - Adanya aturan revisi DIPA yang kurang fleksibel yang berakibat pada lambatnya serapan anggaran yang optimal - Penerapan reward and punishment yang kurang seimbang terhadap pengelola keuangan sehingga ada kecenderungan mengurangi resiko dengan mengurangi jenis kegiatan pengadaan yang memiliki resiko besar. b. KWBC Jateng dan D.I. Yogyakarta TA
Jenis Belanja
2012 Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
Anggaran 6.592.791.000 5.449.934.000 994.411.000
Realisasi Brutto 6.030.971.225 5.126.697.394 990.351.300
Pengembalian Realisasi Netto 1.630.199 6.029.341.026 3.410.000 5.123.287.394 0 990.351.300
% Realisasi Bruto 91,48% 94,07% 99,59%
Total
13.037.136.000
12.148.019.919
5.040.199 12.142.979.720
93,18%
2013 Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Total
7.085.345.000 7.030.070.000 92.024.000 14.207.439.000
6.080.756.911 6.395.431.033 89.251.750 12.565.439.694
13.015 6.080.743.896 1.120.000 6.394.311.033 0 89.251.750 1.133.015 12.564.306.679
85,82% 90,97% 96,99% 88,44%
2014 Belanja Pegawai
7.483.488.000
5.890.237.327
14.813.256 5.875.424.071
78,71%
6.794.514.000 178.635.000 14.456.637.000
6.766.881.437 178.465.300 12.835.584.064
2.336.100 6.764.545.337 0 178.465.300 17.149.356 12.818.434.708
99,59% 99,91% 88,79%
6.548.038.000 7.082.977.000 5.460.271.000 19.091.286.000
4.500.376.849 4.603.344.256 665.302.200 9.769.023.305
1.127.173 4.499.249.676 52.000 4.603.292.256 0 665.302.200 1.179.173 9.767.844.132
68,73% 64,99% 12,18% 51,17%
Belanja Barang Belanja Modal Total 2015 Belanja Pegawai s.d. 30 Belanja Barang Sept Belanja Modal 2015 Total
c. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Tabel Pagu dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Satker Wilayah Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jateng Tahun Anggaran 2013
Sumber data: monev pa.perbendaharaan.go.id
Catatan: Blokir tertinggi ada pada belanja modal jaringan pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNTV). Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Bengawan Solo dengan persentase sebesar 46,28% dari total blokir atau senilai 52,68 milyar. Tabel Pagu dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Satker Wilayah Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jateng Tahun Anggaran 2014
Sumber data: monev pa.perbendaharaan.go.id
Catatan: Mulai Tahun Anggaran 2014 untuk Jenis Belanja Transfer Dana Bagi Hasil mekanisme langsung ditransfer dari Pusat (tidak melalui kantor bayar di Daerah dalam hal ini Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/KPPN). Tabel Pagu dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Satker Wilayah KerjaKanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jateng s.d. Oktober Tahun Anggaran 2015
Sumber data : spanint.kemenkeu.go.id
Grafik Pagu dan Realisasi Anggaran BelanjaPegawai Satker Wilayah Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jateng Tahun Anggaran 2013 - 2015
Sumber data : monev pa.perbendaharaan.go.id
Grafik Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Modal Satker Wilayah Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jateng Tahun Anggaran 2013 - 2015
Sumber data : monev pa.perbendaharaan.go.id
Grafik Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Sosial Satker Wilayah Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jateng Tahun Anggaran 2013 - 2015
Sumber data: monev pa.perbendaharaan.go.id
Dari grafik di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: - Pagu Belanja Sosial tertinggi ada pada Kementerian Agama yang berupa Bantuan Siswa Miskin ditingkat Madrasah Tsanawiyah sebesar 105, 9 milyar. - Terdapat kenaikan cukup signifikan mendekati 3 kali lipat terkait Belanja Sosial pada Kementerian Pertanian di TA 2015 dengan jumlah pagu sebesar 1.02 milyar. - Terdapat penurunan Belanja Sosial karena adanya kebijakan perubahan Bagan Akun Standar, misalnya pada Kementerian Agama untuk Belanja Tunjangan Profesi Guru NonPNS semula dengan kode 57, pada TA 2015 menjadi 51 (Belanja Pegawai). Kendala-Kendala Penyerapan Anggaran : - Kurangnya kapasitas pengelolaan keuangan satker Kurangnya pemahaman ketentuan perbendaharaan Kurangnya penguasaan operasional aplikasi bidang perbendaharaan - Perencanaan dan Penganggaran yang kurang baik Komitmen satker untuk melaksanakan kegiatan sesuai RKA-K/L masih rendah/ RKAKL tidak sesuai dengan kebutuhan satker. Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan tidak dibuat dengan baik (tidak ditepati). Keterlambatan penerbitan DIPA dan pembukaan blokir - Keterbatasan kewenangan satker Keterlambatan penyelesaian self-blocking oleh K/L Perubahan kebijakan Keterlambatan penerbitan juklak pelaksanaan kegiatan Terlambatnya SK pergantian pengelola keuangan Kendala dan Permasalahan Tahun Anggaran 2015 Dalam implementasi kebijakan pelaksanaan anggaran TA 2015, terdapat beberapa kendala teknis dan adminstrasi yang timbul dan mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran: - Penghematan Dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjadin. - Perubahan Struktur Organisasi, Nomenklatur dan Penetapan Cut Off DIPA. - Perubahan Akun dan Pemisahan Klasifikasi Akun. - Blokir anggaran DIPA. - Keterlambatan penetapan pejabat perbendaharaan. - Keterlambatan proses pengadaan barang/jasa
- Preferensi rekanan mengajukan tagihan menjelang akhir tahun. - Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang belum ditetapkan oleh Eselon I satker terkait. - Kegiatan fisik yang belum dilengkapi persyaratan teknis dan dokumen administrasi. Langkah-langkah Guna Memperlancar Penyerapan Anggaran : Mengadakan Sosialisasi maupun FGD kepada satker: - Melakukan
mitigasi
secara
dini,
sebagai
contoh
agar
penetapan
pejabat
perbendaharaan dapat tepat waktu, dll. - Perlu dilakukan pengaturan waktu atau deadline penyampaian SPM oleh Satker ke KPPN di tiap2 triwulan untuk mengurangi penumpukan pencairan dana di triwulan IV atau akhir tahun. - Mengadakan berbagai bimbingan teknis. - Pada setiap KPPN senantiasa disiapkan petugas helpdesk untuk membantu Satker. - Pojok Treasury Learning Center (TLC) pada setiap KPPN. - Monev secara periodik, dengan menyebarkan kuesioner kepada Satker. Kanwil DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
Penyerapan Anggaran Provinsi Jawa Tengah
TAHUN
PAGU
REALISASI
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 s.d. September 2015
Rp28.047.593.000,00 Rp33.112.091.000,00 Rp27.804.529.000,00 Rp31.120.870.000,00
Rp26.237.371.133,00 Rp30.671.088.596,00 Rp27.006.593.284,00 Rp21.962.507.390,00
Penyerapan Anggaran Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
TAHUN
PAGU
REALISASI
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 s.d. September 2015
Rp4.469.407.000,00 Rp4.609.909.000,00 Rp4.415.299.000,00 Rp4.280.483.000,00
Rp4.165.628.867,00 Rp4.242.911.404,00 Rp4.076.908.388,00 Rp3.380.342.950,00
Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
TAHUN
PAGU
REALISASI
Tahun 2012
Rp32.219.828.000,00
Rp31.083.501.672,00
Tahun 2013 Tahun 2014 s.d. September 2015
Rp37.722.000.000,00 Rp32.219.828.000,00 Rp35.401.353.000,00
Rp34.914.000.000,00 Rp31.083.501.672,00 Rp25.342.850.340,00
6. a. Jumlah Wajib Pajak Badan Dan Wajib Pajak Orang Pribadi 5 (Lima) Tahun Terakhir : Kanwil DJP Jawa Tengah I JENIS WP
2011
2012
2013
2014
2015
BADAN
53,741
62,856
70,777
78,138
81,185
ORANG PRIBADI
712,344
826,515
927,442
1,052,314
1,086,797
JUMLAH
766,085
889,371
998,219
1,130,452
1,167,982
Kanwil DJP Jawa Tengah II JENIS WP
2011
BADAN
41.772
ORANG PRIBADI JUMLAH
2012
2013
49.770
55.979
2014 61.404
2015 65.276
736.816
846.306
958.258
1.087.428
1.145.610
778.588
896.76
1.14.237
1.148.832
1.210.886
b. Langkah-langkah Yang Telah Ditempuh Oleh Kementerian Keuangan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Dan Bea Dan Cukai Di Provinsi Jawa Tengah : Kanwil DJP Jawa Tengah - Intensifikasi Pengawasan Optimalisasi Penggalian potensi pajak berbasis pemanfaatan data Pemanfaatan Aplikasi Profil Berbasis Web (ApproweB) sebagai sarana penggalian potensi. ***Selama tahun 2015 telah diterbitkan surat himbauan sebanyak 79.353. Realisasi Pengawasan Berbasis Approweb Kanwil Jawa Tengah I Jawa Tengah II Total Jawa Tengah
Himbauan 2014 2015 16,430 48,562 15,353 30,791 31,783 79,353
Pembayaran Pajak 2014 2015 656,696,964,347 632,512,562,773 264,285,950,245 406,060,959,357 920,982,914,592 1,038,573,522,130
*** Surat Tagihan Pajak atas keterlambatan pelaporan SPT dan keterlambatan penyetoran pajak telah diterbitkan. Realisasi Penerbitan STP Kanwil Jawa Tengah I Jawa Tengah II Total Jawa Tengah
Jumlah STP 2014 2015 15,805 31,782 28,898 36,348 44,703 68,130
Nilai STP 2014 2015 49,660,862,538 128,828,380,611 31,490,538,926 93,523,667,184 81,151,401,464 222,352,047,795
*** Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar hasil verifikasi berdasarkan data konkrit
Verifikasi Dalam Rangka Penerbitan SKPKB Jumlah WP Kanwil 2014 2015 Jawa Tengah I 477 639 Jawa Tengah II 77 187 Total Jawa Tengah 554 826
Nilai skp 2014 46,743,388,230 4,363,095,551 51,106,483,781
2015 39,663,956,760 11,074,344,173 50,738,300,933
Pemanfaatan Aplikasi Agregat Sebagai contoh Kanwil DJP Jawa Tengah I telah menerbitkan surat permintaan penjelasan atau klarifikasi ke WP dengan jumlah surat 28.547 surat dari aplikasi Agregat. Tindak Lanjut Data Center for Tax Analysis (CTA) Kantor Pusat DJP Tindak Lanjut Data Tim Analisis Perpajakan (CTA Kanwil) Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi Klarifikasi dan Imbauan Agregat Terintegrasi (KIAT) dalam menerbitkan himbauan. Memaksimalkan Pelaksanaan Reinventing Policy Reinventing Policy yang sedang dilaksanakan oleh Kanwil DJP Jawa Tengah I sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015 telah diikuti oleh 5.843 WP yang terdiri atas 2.982 WP Badan dan 2.861 WP OP. Penerimaan pajak dari kegiatan ini adalah Rp. 260,71 miliar dan masih terdapat potensi sebesar Rp 780,64 miliar dari 4.546 Wajib Pajak. Kerjasama dengan Bea Cukai dalam pengawasan sektor usaha Industri Pengolahan k ususnya rokok dan sektor usaha perdagangan khususnya importir. Pengawasan Intensif Bendahara melibatkan BPK Perwakilan Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Jawa Tengah, Inspektorat Provinsi, dan Inpektorat Kabupaten/Kota. Pembentukan Satgas Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya Kanwil DJP Jawa Tengah I telah melakukan klarifikasi terhadap 170 WP (perkiraan potensi Rp.106 milyar) dengan realisasi pembayaran pajak per 30 September 2015 sebesar Rp.46,7 milyar. Penelitian keberadaan WP melalui visit sehingga bisa diketahui kondisi terkini dari Wajib Pajak tersebut sekaligus sebagai sarana untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
Pemeriksaan Kanwil DJP Jawa Tengah I (1) Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak potensial berdasarkan: (a) Analisis kepatuhan (Compliance Risk Management) (b) Wajib Pajak Orang Pribadi Prominen (c) Wajib Pajak Badan yang jumlah asetnya besar (2) Permintaan untuk Buka Rekening wajib pajak (3) Pemanfaatan data rekening dan data PPATK (4) Pengawasan atas pemanfaatan data rekening dan data PPATK Kanwil DJP Jawa Tengah II Kinerja Pemeriksaan Tahun 2015 2014 2015 Kinerja Pemeriksaan
Target 2015 (jutaan Rp)
surat Perintah Pemeriksaan (SP2)
Realisasi (jutaan Rp)
surat Perintah Pemeriksaan (SP2)
Kanwil
460.000
1.327
66.048
1.352
%
Realisasi (jutaan Rp)
Selisih (jutaan Rp)
Capaian
Growth
85.895
19.847
18,67
30,05
- Ekstensifikasi Dari kegiatan ektensifikasi yang telah dilaksanakan di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Tengah I, tercatat 136.185 WP yang mendaftar pada tahun 2014 dan terdapat 116.187 yang mendaftar sejak I Januari 2015 hingga 30 September2015. Wajib Pajak baru tersebut telah melakukan pembayaran pajak untuk tahuan 2015 hingga tanggal 30 September 2015 sebesar Rp. 366 milyar. Kegiatan Ekstensifikasi yang dilakukan antara lain: *Pendeteksian orang pribadi potensial berdasarkan jenis pekerjaan pada informasi data NIK (kependudukan) dan dilanjutkan dengan himbauan tertulis bagi yang belum ber NPWP. *Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan instansi lainnya dalam pemberian data terkait dengan aktifitas ekonomi di suatu daerah seperti Data Pemilikan Kendaraan Bermotor, Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Keramaian, Ijin Usaha, Ijin Penangkapan Ikan, Ijin Usaha Pengolahan Hasil Ikan, Data Pemilikan dan Penguasaan Tanah, dan lain-lain yang dimanfaatkan dalam rangka mendeteksi pelaku ekonomi yang belum ber NPWP. *Melakukan canvassing atau penyisiran pada sentra-sentra ekonomi atau kawasan (Mall, Pasar, Kawasan Industri dll) dan tempat kediamaan para orang pribadi yang berpenghasilan menengah keatas seperti komplek rumah mewah, Ruko, Rukan ,dll yang didukung Peta Citra dari LAPAN dan aparat atau perangkat Pemerintah Daerah.
Kinerja Extra Effort Ekstensifikasi Tahun 2014
Kinerja EE Ekstenfikasi
Tahun 2015 (s.d. September 2015)
RENCANA
REALISASI
%
RENCANA
REALISASI
%
Jawa Tengah I
691,000
423,409
61.27
1,045,000
366,000
35.02
Jawa Tengah II
228,000
234,759
102.96
788,000
108,985
13.83
- Penegakan Hukum Penagihan Pelaksanaan Sita dan Lelang Bersama, Kerja sama dengan BPN untuk menelusuri asset Penunggak pajak, Melakukan pemblokiran rekening Penunggak pajak, Pencegahan dan pencekalan Penunggak Pajak Upaya Penagihan yang telah dilakukan di Jateng Jumlah Produk Jateng I Jateng II 9,568 5,885
Upaya Penagihan Surat Paksa Penyitaan
Total 15,453
1,126
449
2
4
6
Pemblokiran
176
624
800
Pencegahan
18
20
38
-
1
1
Lelang
Penyanderaan
1,575
Hasil Kegiatan Penagihan Tahun 2014 dan 2015
Target Pencairan (jutaan Rp)
Realisasi pencairan piutang (jutaan Rp)
Kanwil DJP Jateng I
2014 303,392
2015 379,240
2014 229,009
Kanwil DJP Jateng II
208,095
260,119
Total
511,487
639,359
Unit Kerja
Capaian (%)
2015 261,388
2014 75.48
2015 68.92
75,955
76,962
36.50
29.59
304,964
338,350
59.62
44.08
Penyidikan Penyidikan dilakukan sebagai langkah penegakan hukum terhadap Wajib Pajak yang sudah terbukti melakukan tindak pidana perpajakan. Penyidikan yang telah dilakukan UNIT KERJA
SPRINDIK
P21
PROSES
% SELESAI
Kanwil DJP Jateng I
7
1
6
14.29
Kanwil DJP Jateng II
4
2
2
50.00
11
3
8
27.27
Total
Kehumasan Sosialisasi /Penyuluhan Penyelenggaraan Kegiatan Dialog Perpajakan bersama Menteri Keuangan RI dan Dirjen Pajak dengan mengundang 500 Wajib Pajak Besar di Wilayah Provinsi Jawa Tengah
yang berpotensi memanfaatkanProgram
Penghapusan/
Pengurangan
Sanksi
Administrasi Perpajakan. Penyelenggaraan Kegiatan Dialog Perpajakan dengan Konsultan Pajak Anggota IKPI Pengda Jawa Tengah & DIY untuk meningkatkan peran aktif konsultan dalam menyukseskan Program TPWP 2015 dengan mendorong Wajib Pajak yang menjadi kilennya memanfaatkan Program TPWP. Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Bendahara SKPD di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan menggandeng BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagai narasumber. Menggandeng Tokoh Agama (Pendeta dan Pastor) untuk turut serta menginformasikan Program TPWP 2015 kepada Umat (penyebaran leafleat TPWP, pembentukan Taxhelper untuk umat, penginformasian TPWP melalui Surat Gembala). Talkshow Radio mengenai Program Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 Sosialisasi Perpajakan kepada anggota IPPAT tentang Hak dan Kewajiban Perpajakan Notaris. Sosialisasi Perpajakan kepada anggota REI tentang Hak dan Kewajiban Perpajakan REI. Pembinaan WP UKM Provinsi Jawa Tengah melalui Program Business Development Service. Tax Gathering WP Besar se-Kota Semarang dan Sosialisasi PMK 91/PMK.03/2015 Sosialisasi kepada Anggota IKPI Jawa Tengah Sosialisasi Perpajakan kepada anggota APEPI Kota Semarang Seminar Perpajakan dengan Tema Mahasiswa sebagai Agen Informasi Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 bekerja sama dengan Tax Center (Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Semarang dan Unversitas 17 Agustus Semarang). Publikasi Iklan di Media Cetak (KOMPAS, Tribun Jateng, Radar Semarang, dan Jateng Pos) Spot Iklan di Radio (Sonora, Goodnews FM, C Radio, Rasika, Jatayu FM, Prambors) Pemasangan Iklan pada Baliho. (Baliho Jalan Pahlawan, Baliho Bandara A. Yani, Baliho di Rembang, Baliho di Brebes, Baliho di Batang, dan Baliho di Simpang Lima) Pemasangan Spanduk pada 10 Titik sampai dengan Juli 2015. Pemasangan Iklan pada Halo-Halo Traffic Light di 14 titik. Pembuatan Video Iklan Layanan Masyarakat berdurasi 45 detik dengan judul
“Rakyat Taat Pajak” Pencetakan Buku dengan judul“Mereka Bicara Pajak” Pembuatan video Iklan e-book ”Mereka Bicara Pajak” dan buku-buku lain yang pernah diterbitkan oleh Kanwil DJP Jawa Tengah I. Kegiatan Reminding SPT pada kegiatan Car Free Day. Kegiatan Kampanye Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 melalui acara Color Fun Run pada Kegiatan Car Free Day Pemasangan Giant Banner Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 di GKN Semarang II. Iklan pada Semarang Free Visitor Map tentang Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015. Media Visit ke Kantor Harian Bisnis Indonesia Perwakilan Semarang dan Kantor Suara Merdeka Group. Pelatihan Pengisian e-Filing untuk Karyawan dan Dosen Media Gathering kegiatan Buka Puasa Bersama Media. Kegiatan Takjil On The Road dengan Kampanye Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 Press Conference dan Press Releasse kepada Media. Pemasangan iklan TPWP 2015 di bioskop (XXI Paragon dan e-Plaza Semarang) Sisipan Koran berupa Brosur Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 Kerja Sama Audiensi Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I dengan Gubernur Jawa Tengah, Kapolda Jawa Tengah, Kajati Jawa Tengah, Pangdam IV Diponegoro, Kelapa Perwakilan BPK RI Jawa Tengah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, dan Kepala Regional OJK Jawa Tengah. Penyusunan Kesepakatan Bersama (MoU) No
Pihak Terkait
Progress
1
Perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang
Kegiatan bersama yang telah dilakukan : a. Sosialisasi e-filing b. Talkshow UKM Kota Semarang Data yang telah diperoleh dari Pemkot Semarang: 1) Kepemilikan hotel, restoran, hiburan, SIUP, IMB, BPHTB 2) Tanda Daftar Perusahaan dan Izin Gangguan (HO) 3) Harga Satuan Tertinggi Bangunan Kota Semarang 4) Izin Usaha Toko Modern 5) Penayangan iklan layanan masyarakat dan informasi perpajakan pada videotron milik Pemkot Semarang 6) Akan dilakukan sosialisasi kepada bendahara SKPD Kota Semarang pada tanggal 5, 8, dan 13 Oktober 2015
2
Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
a. Telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Dirjen Pajak dan Gubernur Jawa Tengah b. Tahap penyusunan konsep Perjanjian Kerja Sama Data yang telah diperoleh dari Pemprov Jawa Tengah : 1) Kepemilikan kendaraan bermotor 2) APBD Kab/Kota di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I 3) Harga satuan upah dan material 4) Data di bidang penanaman modal
3
Kesepakatan Bersama dengan Kodam IV Diponegoro
Konsep telah memperoleh persetujuan Dirjen Pajak dan sedang diajukan ke pihak Kodam
4
Perjanjian Kerja Sama dengan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah
Tahap permohonan persetujuan konsep ke Dirjen Pajak
Koordinasi kerja sama lainnya dengan Instansi, Lembaga, Asosiasi dan Pihak Ketiga Lainnya (ILAP) dalam rangka pencarian data dan dukungan pelaksanaan tugas fungsi. No
Instansi
Keterangan
1
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
Diperoleh bermotor
data
kepemilikan
kendaraan
2
Kabupaten/Kota di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I
Diperoleh data Alokasi Dana Desa
3
Kanwil Ditjen Perbendahraan Provinsi Jawa Tengah
Diperoleh data pagu dan realisasi DIPA satker yang bersumber dari APBN
4 5
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas
Diperoleh data Harga Satuan Pekerjaan Bahan dan Upah Pekerjaan Konstruksi Diperoleh data daftar perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat
6
Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah
Diperoleh data APBD Kabupaten/Kota lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I
7
Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah
Diperoleh data : Izin Prinsip Penanaman Modal, Izin Perluasan Penanaman Modal, Izin Perubahan Penanaman Modal, Izin Usaha Penanaman Modal, Izin Perluasan Penanaman Modal, Izin Perubahan Penanaman Modal
di
8
Bagian Pembangunan Setda Kota Semarang
Diperoleh data Harga Bangunan Kota Semarang
9
DPD REI Jawa Tengah
10
APEPI Kota Semarang
Diperoleh data daftar anggota DPD REI Jawa Tengah tahun 2013 – 2015 Telah dilakukan sosialisasi kepada anggota REI Jawa Tengah Diperoleh data daftar anggota APEPI Telah dilakukan sosialisasi pada anggota APEPI Kota Semarang
11
Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kota Semarang
Telah dilakukan sosialisasi ke anggota IPPAT Kota Semarang
12
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jawa Tengah
Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJP Jawa Tengah I
13
Kakanwil DJBC Jateng dan DIY
14
Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
Daftar lokasi dan pengusaha dalam kawasan berikat, daftar lokasi dan pengusaha dalam kawasan ekonomi khusus, daftar pengusaha yang memperoleh fasilitas KITE (belum diperoleh) Data koperasi dan UKM (belum diperoleh)
15
Tertinggi
Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, rekap faktur angkutan - kayu olahan, kapasitas produksi, laporan mutasi kayu bulat, laporan mutasi kayu olahan (belum diperoleh) Data trayek angkutan (belum diperoleh)
16
Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Provinsi Jawa Tengah
17
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah
HSBGN masing-masing diperoleh)
18
Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang
19
Kantor Kesyahbandaran Pelabuhan Tanjung Mas
Data barang masuk dan barang keluar hewan dan tumbuhan (belum diperoleh) Data Pendaftaran Hak Milik Kapal, Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS), Surat Izin Usaha Keagenan Awak Kapal (belum diperoleh)
20
Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
Izin pertambangan (belum diperoleh)
21
Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah
Data penerbitan sertifikat Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai, Data penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha Perkebunan (belum diperoleh)
dan
dan
Satuan
Otoritas
kab/kota
(belum
Langkah-Langkah Yang Ditempuh Dalam Optimalisasi Penerimaan : KWBC Jateng dan D.I.Yogyakarta NO 1
INSTRUKSI Melakukan sinergi dengan DJP
TINDAK LANJUT
OUTPUT
Melakukan pembahasan pertukaran Saat ini dalam proses data dengan Kanwil DJP Jateng I, inventarisasi data yang Jateng II dan DIY dibutuhkan
2
Analisis atas PIB terkait Tarif & Nilai Pabean Menyampaikan ke Direktorat P2 terkait update profil importir Penelitian terhadap PIB yang disampaikan oleh Importir High Risk Pengawasan bersama dan terkoodirnasi
• Rapat koordinasi dengan KPPBC • Updating profil importir dengan penekanan pada : secara rutin Kebenaran jumlah dan jenis • Turut aktif dalam forum barang PKSDA Jawa Tengah Kebenaran pemberitahuan terkait Lartas, SKA/FTA, Tarif dan Nilai Pabean Optimalisasi penerimaan dengan melakukan notul dan penelitian ulang
3
Uji eksistensi Pengusaha BKC Melakukan visitting pada Inventarisasi kapasitas produksi • KPPBC TMP Tanjung Emas pabrik (mesin / tenaga kerja) • KPPBC TMP B Surakarta Melakukan pengawasan atas • KPPBC TMC Kudus. pelayanan pemesanan pita cukai Pemeriksaan pembukuan, catatan perusahaan dan pencacahan BKC Menganalisis dan membandingkan pemasukan bahan baku dengan pengeluaran BKC
4
Inventarisasi distributor/ subdistributor, melakukan operasi pasar
Melakukan operasi pasar pada : - KPPB TMP B Surakarta
Ditemukan 540 bungkus rokok tanpa dilekati pita Cukai
- KPPBC TMC Kudus
Ditemukan 63 bungkus rokok tanpa dilekati pita cukai
- KPPBC TMP Tanjung Emas
Ditemukan 571 bungkus dan 33.091 batang rokok tanpa dilekati pita cukai
- KPPBC Tipe Pratama Pekalongan
-KPPBC Tipe Pratama Purwokerto
5
Ditemukan pabrik yang menjual mesin rokoknya Ditemukan adanya selisih jumlah pada pembukuan Dilakukan penutupan 3 Pabrik Rokok Ditemukan adanya penambahan mesin SKM
Pengawasan ekspedisi pengiriman paket • Melakukan sosialisasi tentang barang antar pulau peredaran dan peraturan tentang cukai • Melakukan pengawasan di ekspedisi paket barang antar pulau diwilayah kota Semarang
Ditemukan 1.655 bungkus dan 18.034 batang rokok tanpa dilekati pita cukai Ditemukan 1.655 bungkus rokok tanpa dilekati pita cukai. Ditemukan pengiriman barang tujuan Pontianak berisi 200 karton rokok dilekati pita cukai diduga bekas, salah personalisasi, salah peruntukan.
c. Kendala Yang Dihadapi Dalam Upaya Memperlancar Dan Meningkatkan Penerimaan Pajak Dan Bea Cukai : Tantangan Dibidang Kepabeanan - Pemberlakuan & Perluasan FTA yang mempengaruhi penerimaan Bea Masuk
- Adanya Kebijakan Fiskal penurunan tarif Bea Masuk - Adanya Kebijakan Tata Niaga impor dan ekspor - Melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Tantangan Dibidang Cukai - Trend produksi dan distribusi/konsumsi BKC antar pabrikan yang berfluktuasi cukup tinggi. - Adanya modus pengiriman paket BKC antar pulau d. Target Penerimaan Pajak Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Potensi Yang Ada : Rencana penerimaan tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 58.50%.
Berdasarkan perkembangan penerimaan dan kondisi perekonomian
regional, Kanwil DJP Jawa Tengah I memperkirakan akan terjadi pertumbuhan penerimaan pajak sebesar Rp. 8,9 triliun atau sebesar 53.19% dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Sektor usaha yang masih akan memberikan kontribusi antara lain industri pengolahan, perdagangan, jasa keuangan, administrasi pemerintahan serta jasa konstruksi. Sedangkan untuk Kanwil DJP Jawa Tengah II, Kenaikan target 2015 dibanding realisasi tahun 2014 meningkat sangat tinggi (46,54%), beberapa potensi masih sangat menjanjikan misalnya hasil pertanian dan perkebunan, perikanan dan beberapa proyek besar terutama di daerah Banyumas serta beberapa industri pengolahan seperti industri tekstil dan minyak (pertamina) namun menurunnya nilai tukar rupiah dan perlambatan ekonomi serta lambatnya penyerapan anggaran menjadikan target tahun ini sangat sulit untuk direalisasikan. 7. Besar Jumlah Aset/Kekayaan Negara Yang Berada Di Provinsi Jawa Tengah. Serta Kendala Dan Permasalahan Yang Dihadapi Terkait Pengelolaan Aset/Kekayaan Negara : Nilai Aset 1 2
Kanwil DJP Jawa Tengah I Nilai Buku Aset Kanwil DJP Jawa Tengah I sebagai satker Semester I Tahun 2015 : Rp 58.916.958.775,Total Nilai Buku Aset seluruh satker di Kanwil DJP Jateng I Semester I Tahun 2015 : Rp 296.588.171.745,-
3
Penilaian BMN sudah dilakukan untuk seluruh satker.
4
Penertiban BMN sudah dilakukan walaupun ada beberapa kendala: 1) Terdapat rumah dinas yang masih ditempati oleh pihak yang tidak berhak 2) Sertipikasi tanah terkendala dokumen kepemilikan yang tidak lengkap untuk beberapa tanah negara Kanwil DJP Jawa Tengah II
Nilai aset Kanwil DJP Jawa Tengah II per 30 Juni 2015
Sumber Sistem Informasi Manajemen Aset Keuangan (SIMAK) tahun 2015 Berupa Aset tetap yang terdiri dari: 1 Tanah senilai Rp. 130.774.606.404,00 2 3
Peralatan dan Mesin senilai Rp. 104.144.376.448,00 Gedung dan Bangunan senilai Rp. 127.857.521.117,00
4 5
Jalan, irigasi dan jaringan Rp. 1.190.455.000,00 Aset tetap lainnya senilai Rp. 150.426.852,00
6
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan senilai Rp. 5.500.870.291,00
Aset tersebut diatas tersebar di 19 satker di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II
Penertiban aset dan penilaian secara menyeluruh melalui mekanisme pengawasan dan pengendalian penatausahaan BMN yang setiap tahun selalu dilaksanakan.Pengawasan dan pengendalian BMN berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.06/2012 tentang tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN.Dalam hal ini berupa laporan tahunan Wasdal (pengawasan dan pengendalian) BMN yang dilaksanakan masingmasing pengguna barang (satker) untuk dilaporkan ke Pengelola Barang (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara). Kanwil DJP Jawa Tengah II telah melaporkan Laporan Wasdal Tahunan 2014. 8. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi & Reformasi Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan : a. Kanwil DJP Jawa Tengah I - Sebagai instansi vertikal, reformasi birokrasi Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Tengah khususnya Kanwil DJP Jawa Tengah I dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan Reformasi birokrasi Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh instansi pusat, yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Reformasi birokrasi Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Tengah khususnya Kanwil DJP Jawa Tengah I dimulai pada tahun 2007. - Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Tengah juga sejalan dengan program Revolusi Mental yang dicanangkan oleh bapak Presiden Joko Widodo. Untuk mendukung peningkatan kinerja institusi Kementerian Keuangan agar Reformasi Birokrasi berjalan dengan sukses, Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor PMK−312/KMK.01/2011 tentang Nilai Nilai Kementerian Keuangan sebagai dasar dan pondasi bagi institusi Kementerian keuangan, Pimpinan dan seluruh pegawainya dalam mengabdi, bekerja, dan bersikap. b. Kanwil DJP Jawa Tengah II Melakukan perubahan–perubahan terhadap bentuk pelayanan terhadap wajib pajak:
- Fisik Contohnya : Perubahan terhadap desain Tempat Pelayanan Terpadu dibuat lebih nyaman dan terbuka untuk wajib pajak, perbaikan-perbaikan informasi dan teknologi untuk memudahkan
wajib
pajak
memperoleh
informasi
dan
melakukan
kewajiban
perpajakannya. - Mental Contohnya : Konsultasi terhadap wajib pajak dilakukan di ruangan yang dibuat khusus untuk konsultasi dengan desain lebih terbuka dan dilengkapi cctv, dilengkapi sarana pengaduan wajib pajak ,selain penanaman kode etik secara terus menerus. Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi & Reformasi Mental, adalah sebagai berikut : a. Kanwil DJP Jawa Tengah I Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Tengah khususnya Kanwil DJP Jawa Tengah I secara berkesinambungan melakukan internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan kepada para pegawai dalam berbagai kegiatan. Dengan begitu, pegawai DJP semakin sadar akan perannya sebagai penghimpun penerimaan negara yang menjadi sebagian besar penopang belanja negara sehingga semakin bertanggung jawab, benar-benar memahami kewajiban dan larangan sebagai pegawai DJP serta mengerti konsekuensi yang diterima jika melanggar ketentuan yang ada. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jateng I Gap Dimensi No.
KPP
Aplikasi & Akses
Sumber Daya
Standard Operating
Fasilitas
Indeks KPP (pelayanan)
1
KPP Madya Semarang
0.95
0.89
0.75
0.92
3.12
2
KPP Pratama Semarang Barat
0.85
0.75
0.74
0.71
3.25
3
KPP Pratama Sernarang Candisari
0.70
0.58
0.57
0.58
3.41
4
KPP Pratama Semarang Gayamsari
0.75
0.70
0.69
0.67
3.52
5
KPP Pratama Semarang Selatan
0.73
0.66
0.66
0.63
3.35
6
KPP Pratama Semarang Tengah Satu
0.88
0.85
0.83
0.80
3.16
7
KPP Pratama Semarang Tengah Dua
0.77
0.74
0.78
0.73
3.26
8
KPP Pratama Semarang Timur
0.81
0.77
0.76
0.75
3.24
9
KPP Pratama Batang
0.94
0.84
0.83
0.88
3.13
10
KPP Pratama Blora
1.09
0.87
0.91
1.01
3.07
11
KPP Pratama Demak
0.82
0.73
0.85
0.67
3.26
12
KPP Pratama Jepara
1.09
0.96
1.05
0.98
3.02
13
KPP Pratama Kudus
1.01
1.02
1,00
1.00
2.99
14
KPP Pratama Pati
0.99
1.06
1.02
1.05
2.96
15
KPP Pratama Pekalongan
1.02
0.93
0.94
0.81
3.09
16
KPP Pratama Salatiga
0.45
0.45
0.40
0.40
3.83
17
KPP Pratama Tegal
0.73
0.71
0.78
0.73
3.24
Panduan membaca Indikator Keberhasilan: Gap adalah hasil dari harapan dikurangi dengan kepuasan. Nilai Gap berada pada range 0 - 4. Dimana nilai Gap semakin kecil atau mendekati 0 maka akan semakin bagus, karena semakin kecil nilai Gap berarti bahwa pelayanan perpajakan di KPP semakin
sesuai dengan harapan Wajib Pajak. Nilai harapan teiah ditetapkan sebelumnya yakni 4 (nilai tertinggi) karena harapan terhadap kualitas pelayanan tentunya berada pada level yang terbaik. Juara Kedua dalam Lomba Kantor Pelayanan Percontohan (KPP Pratama Demak) tingkat Kementerian Keuangan tahun 2014 Juara II dalam Lomba Pengarusutamaan Gender Tingkat Nasional Tahun 2015 Juara I dalam Lomba Penilaian Inisiatif Integritas dan Anti Korupsi (PIIAK) Tingkat Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2013 (Kanwil DJP Jawa Tengah I) dan 2014 (Kanwil DJP Jawa Tengah I dan KPP Pratama Semarang Tengah Dua). b. Kanwil DJP Jawa Tengah II - Tanggapan dan respon yang semakin baik dari wajib pajak maupun dari masyarakat terhadap pelayanan pajak. - Masyarakat lebih mengenal tentang pajak - Kenaikan realisasi penerimaan pajak maupun kenaikan pertumbuhan pajak dari tahun ke tahun yang semakin meningkat Kegiatan PKPT (Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas) Pada Kanwil dan KPPBC di Lingkungan Kanwil DJBC Jateng dan DIY NO
TEMA
NAMA KANTOR
JUMLAH PKPT
KWBC Jateng dan DIY
4
KPPBC Surakarta
5
KPPBC Tanjung Emas
2
KPPBC Cilacap
1
1.
Pengawasan Kantor Pos Lalu Bea
2.
Pengawasan KB, MMEA,EA
3.
Pemeriksaan fisik impor
4.
Pemeriksaan SOP semua Seksi
5.
Pengawasan pengembalian Cukai
KPPBC Pekalongan
2
6.
Pengawasan Kantor Pos
KPPBC Purwokerto
1
Jumlah
15
G. PERBANKAN JAWA TENGAH 1. Kinerja Keuangan Perusahaan selama kurun waktu 3 tahun terakhir dan proyeksinya : a. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kinerja Keuangan Bank Mandiri Region VII Jawa 2 yang meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah sebagai berikut :
Berdasarkan tabel di atas terlihat kinerja keuangan Bank Mandiri Region VII Jawa 2 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan yaitu mencapai contribution margin pada 2014 sebesar Rp1,14 Trilyun tumbuh Rp291,4 Milyar (+34,2%) dibandingkan tahun 2013. Untuk %-ase CER, kinerja Bank Mandiri Region VII Jawa 2 menunjukkan perbaikan dari tahun 2013 dan 2014 dengan menurunnya %-ase CER yang berarti makin efisiennya kinerja Bank Mandiri Region VII Jawa2. Sedangkan pada tahun 2015 s/d Q3 (September), kinerja Bank Mandiri Region VII Jawa 2 mencapai Rp894,2 Milyar tumbuh Rp70,4 Milyar (+8,6%) dibandingkan September 2014 seperti terlihat pada tabel di bawah ini :
b. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Semarang Kinerja Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pinjaman di Jawa Tengah menunjukkan perkembangan yang positif dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2012-2014). Dengan DPK memiliki ratarata pertumbuhan sebesar 10,8% dan pi njaman sebesar 8,2%.Proyeksi pertumbuhan tahun 2015 DPK sebesar 12,9% dan Pinjaman sebesar 10,2%. c. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Semarang Kinerja Keuangan Perusahaan terus membaik, ditunjukkan dengan peningkatan Laba dari tahun ke tahun.
d. PT. Bank Tanbungan Negara (Persero) Tbk Kinerja Keuangan Perusahaan selama kurun waktu 3 tahun terakhir dan proyeksinya :
e. Bank Jateng Kinerja Keuangan tumbuh signifikan dengan struktur dan captive market yang kuat.
Rasio keuangan terjaga pada komposit BAIK, sesuai kriteria otoritas
Kredit per Jenis Penggunaan
2. Perkembangan kinerja dan permasalahan yang dicapai atau dihadapi perusahaan dalam kurun waktu tahun 2012 – 2014: a. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Giro, Tabungan, dan Deposito) Penghimpunan DPK Bank Mandiri Region VII Jawa 2 untuk provinsi Jawa Tengah selama 3 tahun terakhir sbb :
Pada akhir tahun 2014, DPK Bank Mandiri di Jawa Tengah mencapai Rp21,5 Trilyun tumbuh Rp2,8 Trilyun (+15,1%) dibandingkan tahun 2013. Pertumbuhan tertinggi terjadi dari produk Deposito yaitu pada tahun 2014 mencapai Rp6,7 Trilyun tumbuh Rp1,8 Trilyun (+36,2%) dibandingkan tahun 2013, sedangkan Giro mencapai Rp2,9 Trilyun tumbuh Rp285 Milyar (+11%) dibandingkan tahun 2013. Untuk Tabungan mencapai Rp11,9 Trilyun pada tahun 2014 tumbuh Rp768 Milyar (+6,9%) dibandingkan tahun 2013. Sampai dengan Q3 2015 (September), pencapaian penghimpunan DPK Bank Mandiri di Jawa Tengah adalah :
Berdasarkan tabel di atas posisi penghimpunan DPK Bank Mandiri di Jawa Tengah mencapai Rp21,8 Trilyun tumbuh Rp2,3 Trilyun (+12%) dibandingkan periode yang sama pada tahun 2014. Perkembangan aset perusahaan Jumlah aset Bank Mandiri, kami mengacu kepada Bank Mandiri secara bank wide:
Akhir tahun 2014 Aset Bank Mandiri berhasil menembus di atas Rp850 triliun, tepatnya Rp855,0 triliun atau meningkat 1,5 kali dibandingkan tahun 2011 yang sebesar Rp551,9 triliun, mengukuhkan kedudukan Bank Mandiri sebagai bank terbesar di Indonesia. Sampai dengan Q3 2015 (September) aset Bank Mandiri telah mencapai Rp.906 Trilyun, tumbuh sebesar 6% dibandingkan total aset pada 2014. Pinjaman konsumsi, pinjaman modal kerja dan pinjaman investasi Penyaluran Kredit di Jawa Tengah berdasarkan jenis kredit:
Pada tahun 2014, Bank Mandiri menyalurkan total kredit sebesar Rp 25,3 Trilyun tumbuh Rp 4,02 Trilyun (+18,9%) dibandingkan tahun 2013 dengan didominasi penyaluran kredit dari jenis Modal Kerja (Rp 19,2 Trilyun), Konsumsi (Rp 3,1 Trilyun) dan Investasi (Rp 3,04 Trilyun). Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2014 terjadi pada jenis kredit Modal Kerja yang tumbuh sebesar Rp 3,5 Trilyun (+22%) dibandingkan tahun 2013 disusul dari jenis kredit Investasi tumbuh sebesar Rp 457 Milyar (+17,7%) dan kredit Konsumsi tumbuh sebesar Rp 113 Milyar (+3,8%). Adapun kendala yang dihadapi dalam pemasaran kredit modal kerja dan investasi adalah tingginya tingkat suku bunga seiring dengan tingkat inflasi yang semakin besar. Kondisi tetap stabil karena saat ini Bank Mandiri terus melalukan inovasi di sisi pengembangan produk, layanan dan Proses Perkreditan. Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (sektoral) - Total penyaluran Kredit UMKM Bank Mandiri di Jawa Tengah selama 3 tahun terakhir :
Sejak tahun 2012, Bank Mandiri menyalurkan Kredit UMKM di Jawa Tengah terus meningkat dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2014, Bank Mandiri menyalurkan Kredit UMKM sebesar Rp6,1 Trilyun tumbuh Rp824 Milyar (+15,6%) dibandingkan tahun 2013 dengan porsi terbanyak berada di sector Perdagangan, restoran dan hotel disusul sector perindustrian dan sector jasa-jasa dunia usaha. Pada tahun 2015, sampai dengan Juli 2015 Bank Mandiri mampu menyalurkan Kredit UMKM di Jawa Tengah sebesar Rp6,5 Trilyun tumbuh Rp360 Milyar (+5,9%) dibandingkan tahun 2014. Untuk tingkat NPL segmen Kredit UMKM s/d Juli 2015 mencapai 5,81%. Jika dilihat dari jenis usaha UMKM sampai dengan Juli 2015, penyaluran kredit terbanyak diberikan kepada jenis usaha Menengah sebesar Rp3,06 Trilyun, usaha Kecil sebesar Rp 2,6 Trilyun dan usaha Mikro sebesar Rp764 Milyar dengan rincian terlihat pada tabel di bawah ini.
Kredit Usaha Rakyat (KUR), karakteristik nasabah KUR dan NPL KUR Secara akumulasi penyaluran KUR di Provinsi Jawa Tengah (periode Oktober 2007 sampai dengan 30 September 2015) telah mencapai Rp1,257.75 Milyar kepada 49.365 debitur. Tingkat NPL (Non Performing Loan) KUR di Provinsi Jawa Tengah sebesar 7.18 %. Penyaluran KUR di Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh sektor perdagangan sebesar 79 % diikuti oleh sektor jasa dunia usaha sebesar 7% dan sektor pertanian sebesar 6 %. Penyaluran KUR di Provinsi Jawa Tengah s.d 30 September 2013 per sektor ekonomi: (Rp. Milyar)
Tingkat NPL KUR Bank Mandiri s.d 30 September 2013 di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 7.18 %. Untuk mengatasi permasalahan NPL tersebut, Bank Mandiri telah mengambil beberapa langkah penanganan antara lain: - Secara persuasif melakukan pendekatan dan membantu debitur untuk meningkatkan dan memperbaiki usahanya sehingga pada akhirnya dapat melunasi kewajiban. - Secara persuasif dan rutin melakukan upaya penagihan terhadap debitur bermasalah. - Melakukan pendekatan ke nasabah untuk mencari alternatif solusi lainnya dalam rangka menyelesaikan kewajibannya. - Melelang agunan nasabah (jika ada). - Melakukan klaim sebagian dari tagihan KUR yang bermasalah kepada Perusahaan penjaminan (Jamkrindo dan Askrindo). Kredit Perumahan dengan pola Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Bank Mandiri mulai penyaluran KPR FLPP sejak tahun 2012 dan saat ini memiliki kerjasama dengan 82 developer PKS KPR FLPP di seluruh Indonesia. Pencairan KPR FLPP selama tahun 2012 – 2014 nasional adalah sebagai berikut:
Penyaluran KPR FLPP sejak tahun 2012 di Kanwil VII Semarang
Kendala penyaluran KPR FLPP di Kanwil VII antara lain Maksimal harga jual rumah untuk KPR FLPP adalah Rp110.5 juta, sedangkan stok lahan semakin sedikit, sehingga developer lebih memprioritaskan untuk KPR Reguler/KPR Non Subsidi. Kompetitor menawarkan DP 5% kepada semua calon debitur, sedangkan di Bank Mandiri DP 5% hanya diperkenankan kepada nasabah payroll. Sektor yang memiliki NPL tinggi atau sektor dengan kenaikan NPL yang signifikan : Perkembangan NPL Bank Mandiri per sektor ekonomi selama 3 tahun terakhir di Jawa Tengah
Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat sektor yang memiliki peningkatan NPL tertinggi adalah sektor perindustrian naik sebesar 3,04% (2014-2013), sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi naik sebesar 1,36% dan sektor pertanian, perburuan & sarana pertanian naik sebesar 0,48%. Hal ini lebih banyak disebabkan kondisi perlambatan ekonomi sehingga berdampak paling signifikan terhadap sektor perindustrian. b. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Semarang - Penghimpunan dana pihak ketiga Penghimpunan Dana Pihak Ketiga menunjukkan trend positif dengan rata-rata pertumbuhan tahun 2012–2014 sebesar 10,8%. Namun pertumbuhan pada tahun 2014 tidak sebesar pertumbuhan pada periode-periode sebelumnya. Komposisi DPK didominasi oleh dana murah dengan CASA sebesar 74,1%. - Perkembangan aset perusahaan Bisnis Bank BNI di Jateng mengalami pertumbuhan selama periode tahun2012–2014. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh pertumbuhan Asset yang selalu tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,7%. - Pinjaman konsumsi, pinjaman modal kerja dan pinjaman investasi
Pertumbuhan Pinjaman menunjukkan trend positif dengan rata-rata pertumbuhan tahun 2012–2014 sebesar 8,2%. Namun pertumbuhan pada tahun 2014 tidak sebesar pertumbuhan pada periode-periode sebelumnya. - Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (sektoral) Pertumbuhan kredit UMKM menunjukkan trend positif dengan rata-rata pertumbuhan tahun 2012–2014 sebesar 10,1%. - Kredit Usaha Rakyat (KUR) karakteristik nasabah KUR dan NPL KUR. Karakteristik kredit KUR lebih dominan di berikan kepada sektor Perdagangan (87,1 %) dan Jasa-jasa (6,1%). Total NPL KUR sebesar 4,9 % dengan dominan pada sektor Jasa-jasa, Perdagangan dan Keuangan. - Kredit perumahan dengan pola Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Total Kredit perumahan dengan pola FLPP yang telah diberikan di Jawa Tengah selama periode tahun 2012–2014 sebesar Rp10M sebanyak 197 debitur. - Sektor yang memiliki NPL tinggi atau sektor dengan kenaikan NPL yang signifikan. NPL pada tahun 2014 sebesar Rp.337.159Juta, menurun dibanding periode sebelumnya. Kenaikan NPL tertinggi adalah di Sektor Konstruksi dan Pertanian. c. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Semarang Penghimpunan Dana Pihak Ketiga
Perkembangan Aset Perusahaan
Komposisi Pinjaman Total (Menengah, Ritel, Program, dan Mikro) Per Sektor Ekonomi
Komposisi Pinjaman KUR (Ritel dan Mikro) Per Sektor Ekonomi
Sektor Ekonomi dengan NPL tertinggi
d. PT. Bank Tanbungan Negara (Persero) Tbk Penghimpunan Dana Pihak Ketiga
Perkembangan Aset Perusahaan
Pinjaman Konsumsi, Pinjaman Modal Kerja dan Pinjaman Investasi
Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (sektoral)
Kredit Usaha Rakyat (KUR), karakteristik nasabah KUR dan NPL KUR
Kredit perumahan dengan pola Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
Sektor yang memiliki NPL tinggi atau sektor dengan kenaikan NPL yang signifikan.
Sektor kredit Non Housing Related Loan untuk pembiayaan usaha produktif atau komersial seperti KMK Kontraktor dan KI, hal tersebut karena beberapa hal antara lain: Naiknya komoditas atau bahan bangunan yang sensitif terhadap pelemahan Rupiah seperti Semen, Besi, dll, Daya beli masyarakat yang menurun sebagai dampak inflasi
e.
Bank Jateng Semarang Kredit UMKM
Kredit FLPP
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
NPL Per Sektor
3. Langkah-langkah yang dilakukan perusahaan dalam meningkatkan pengamanan uang Rupiah dan meningkatkan efektivitas penanggulangan peredaran Rupiah palsu dikaitkan dengan pelaksanaan UU tentang Mata Uang : a. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Bekerjasama dengan Bank Indonesia dalam menyebarluaskan dan memasyarakatkan ciri-ciri keaslian uang rupiah. - Meningkatkan pemrosesan (hitung dan sortir) uang tunai secara akurat dan kualitasnya sesuai ketentuan Bank Indonesia. - Memberikan pengetahuan kepada pegawai tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah.
- Menyampaikan
surat
permintaan
klarifikasi
kepada
Bank
Indonesia
dan
menyampaikan fisik uang yang diragukan keasliannya kepada Bank Indonesia. - Bila dinyatakan palsu: tidak diberikan penggantian oleh Bank Indonesia dan selanjutnya uang palsu dilaporkan dan diserahkan Bank Indonesia kepada kepolisian sesuai ketentuan yang berlaku. - Mencatat identitas lengkap nasabah yang menyerahkan, menyetorkan atau menukarkan uang yang diragukan keasliannya dan memberikan tanda terima uang yang diragukan keasliannya kepada nasabah. - Menjaga kondisi fisik uang yang diragukan keasliannya dan menjaga agar uang yang diragukan keasliannya tidak beredar kembali. - Menempelkan stiker, brosur di cabang-cabang cara mengenal keaslian uang dan ciriciri Uang Rupiah asli. - Melengkapi pengamanan dalam pengantaran Uang Rupiah dari/ke Cabang Lain dan penerimaan setoran nasabah. b. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Semarang Untuk meningkatkan pengamanan uang rupiah dan meningkatkan efektifitas penanggulangan uang palsu BNI melakukan : - Pelatihan terkait uang palsu kepada petugas-petugas terkait, baik secara internal maupun bekerjasama dengan Bank Indonesia maupun pihak kepolisian setempat. - Menyiapkan alat-alat pengaman kerja terkait deteksi uang (seperti ultraviolet, alat sortir uang, dan lain-lain), menyiapkan sarana pengamanan aktifitas kas (seperti alat pemadam api ringan, alat pendeteksi api ringan/asap, dan lain-lain), serta menyimpan uang ditempat yang aman (kluis/brankas/strong room). - Dalam setiap morning briefing selalu diingatkan untuk berhati-hati dalam menerima uang khususnya terhadap peredaran uang palsu. - Disetiap outlet BNI dijaga oleh petugas satpam, dan petugas kepolisian. - Dalam melakukan pengiriman uang ke cabang-cabang maupun ATM, BNI dilengkapi pengawalan satpam organik/pihak kepolisian setempat.
c. PT. Bank Tanbungan Negara (Persero) Tbk Dalam rangka meningkatkan pengamanan uang rupiah serta meningkatkan efektivitas penanggulangan peredaran uang rupiah palsu, Bank BTN telah melakukan peremajaan dan pembaharuan atas mesin-mesin pendeteksi uang rupiah palsu serta melakukan pelatihanpelatihan termasuk edukasi booklet BI tentang Panduan Uang Rupiah untuk meningkatkan kemampuan jajaran frontliner Bank (Teller service) di dalam mengetahui ciri-ciri uang rupiah asli. Bank BTN memiliki unit kerja khusus “Cash Center” yang berada di Kantor Pusat sebagai sentralisasi pengelolaan uang tunai yang ada di Bank BTN dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai. d. Bank Jateng Semarang Bank telah memiliki ketentuan tentang uang palsu yang diatur melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 0061/HT.01.01/2010 tanggal 15 Februari 2010 tentang tabungan dan penegasan penjelasan pemeriksaan keaslian uang Surat Direksi Bank Jateng Nomor 5910/DIRSAR.02.01/2013 tanggal 31 Juli2013. 4. Permasalahan perbankan yang terjadi saat ini di Provinsi Jawa Tengah, serta upayaupaya yang sudah dilakukan : a. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Permasalahan perbankan yang terjadi saat ini : - Masih kurang kesadaran masyarakat untuk berbank, masyarakat masih tradisional - Tingginya persaingan antar bank dengan produk yang hampir serupa - NPL yang timbul akibat efek perlambatan kondisi ekonomi Upaya-upaya yang telah dilakukan: - Sosialisasi manfaat fungsi perbankan sejak dini kepada masyarakat, anatara lain pengenalan perbankan kepada siswa sekolah. - Terus meningkatkan performance perbankan, baik dari produk, service maupun SDM. - Terus melakukan pendekatan kepada nasabah, membantu debitur bermasalah untuk meningkatkan usaha sehingga dapat membayar kewajiban. b. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Semarang - Penerapan LTV pada kredit perumahan, mengharuskan self financing 30% (rumah pertama) dan 40% (rumah kedua) mengakibatkan menurunnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi ketentuan/persyaratan tersebut. Hal ini berdampak pada melambatnya pertumbuhan penyaluran kredit consumer khususnya KPR. Upaya
yang dilakukan bekerjasama dengan agen property untuk menyasar pangsa pasar rumah bekas(secondaryhouse) - Rendahnya penggunaan jasa perbankan oleh para pengusaha, karena pelaku usaha menunggu situasi ekonomi membaik. Upaya yang dilakukan dengan membatasi special rate deposito sehingga akan mendorong nasabah untuk menggunakan uangnya untuk usaha produktif (ada komitmen Bank BUMN untuk tidak memberi Special Rate secara berlebihan). c. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Semarang - Usaha nasabah berubah-ubah (misal: pada saat musim panen Palawija nasabah yang bersangkutan bisa dagang Palawija, pada saat musim buah bisa dagang buah) sehingga proses analisa kredit menyesuaikan usaha yang akan dibiayai. - Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan kendala dalam bercocok tanam dimana sebagian besar lahan pertanian di wilayah Jawa Tengah masih mengandalkan system tadah hujan. Upaya yang dilakukan: - Melalui media publikasi seperti brosur/leaflet dll, Sosialisasi bersama SKPD terkait, contohnya: Dinkop UMKM, Dipertan, Dinas Peternakan, Pemprov, Sosialisasi kepada para kelompok usaha, Perusahaan jasa TKI. d. PT. Bank Tanbungan Negara (Persero) Tbk - Adanya hambatan fisik berupa keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan karena harganya cenderung mahal, sehingga jaak proyek pembangunan perumahan dengan tempat kerja calon debitur terlalu jauh. - TBUM kurang menarik bagi calon debitur karena bunga lebih tinggi dari KPR FLPP. - Pasokan daya listrik monimal 1300 watt. - Adanya peraturan daerah yang membatasi minimal luasan unit rumah (60 M2) sehingga tidak mendukung pembiayaan pengadaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). - Daya beli masyarakat yang menurun karena perlambatan ekonomi sehingga kemampuan untuk membeli rumah juga ikut menurun.
H. LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI) 1. Kinerja LPEI di wilayah Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir serta proyeksi kinerja pada tahun 2015: Outstanding pembiayaan LPEI di 2013 sebesar Rp2,6 triliun, di 2014 sebesar Rp3,3 triliun, dan sebesar Rp5,0 triliun di September 2015. Diharapkan pada akhir tahun 2015, pembiayaan ekspor di provinsi Jawa Tengah akan terus meningkat seiiring dengan banyaknya potensi ekspor yang tersebar di wilayah Jawa Tengah. 2. Penjelasan mengenai potensi sektor unggulan ekspor yang ada di Provinsi Jawa Tengah baik yang telah dan belum mendapatkan fasilitas pembiayaan dari LPEI dalam 3 (tiga) tahun terakhir : Berdasarkan data Bank Indonesia, Ekspor nonmigas propinsi Jawa Tengah per Agustus 2015 sebesar USD4,16 miliar yang tersebar ke sejumlah komoditi unggulan yaitu tekstil dan produk tekstil (Share 47%), kayu dan produk kayu (Share 16,3%) dan barang hasil pabrik (Share 10,5%). Sampai dengan September 2015, terdapat 37 debitur yang dibiayai oleh LPEI di Propinsi Jawa Tengah yang bergerak di sektor perindustrian (manufaktur, tekstil dan produk tekstil), perdagangan, pertanian serta sektor jasa dunia usaha. 3. Perkembangan kinerja yang dicapai dan permasalahan yang dihadapi oleh LPEI dalam kurun waktu 3 tahun terakhir di Provinsi Jawa Tengah: a. Pembiayaan Sampai dengan saat ini, terdapat 37 debitur yang dibiayai oleh LPEI di Propinsi Jawa Tengah yang bergerak di sektor Perindustrian (manufaktur, Tekstil dan produk tekstil), pertanian dan jasa dunia usaha. Total outstanding di tahun 2015 mencapai Rp5.025 miliar. b. Penjaminan dan Asuransi Indonesia Eximbank belum memiliki tertanggung asuransi di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk Penjaminan, terdapat 4 perusahaan terjamin yang bergerak di sektor pengangkutan umum laut. c. Jasa konsultasi Di tahun 2015 (sampai dengan September 2015), LPEI bekerjasama dengan Kementerian, Pemerintah Daerah dan Lembaga lainnya dalam melakukan sosialisasi, pelatihan, penyaluran bantuan sarana dan alat produksi kepada eksportir/pelaku usaha di Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah kegiatan Jasa Konsultasi yang dilakukan di Jawa Tengah antara lain:
No 1 2 3 4 5 6
Kegiatan Pendampingan dan Jasa Konsultasi Penggalangan Pengusaha Provinsi Jawa Tengah Pelatihan “How to Start Export” Capacity building “UKM Ekspor yang Berdaya Saing Ekspor” Penanaman bibit Sengon di Desa Semagar, Wonogiri Pelatihan Budidaya dan Produk Rumput Laut Temu Usaha Peningkatan Akses Pasar Produk Kayu Melalui Pengembangan Desain, Informasi Pasar, dan Peluang Pembiayaan Ekspor Bagi Asmndo Solo Raya.
4. Data pelaku usaha yang telah diberikan layanan pembiayaan eksor dan jasa konsultasi di Provinsi Jawa Tengah dalam 3 (tiga) tahun terakhir : (1) Nagabhuana Aneka Piranti adalah perusahaan yang bergerak pada industri furniture. (2) Mulia Walet adalah perusahaan yang bergerak pada industri pengolahan sarang walet. (3) Pamor Spinning Mills adalah perusahaan yang bergerak pada industri Tekstil dan Produk Tekstil. (4) Batik Danar Hadi adalah perusahaan yang bergerak pada industri Tekstil dan Produk Tekstil. (5) Aneka Sinendo adalah perusahaan yang bergerak pada industri Briket Arang. Selain dalam bentuk pelatihan dan seminar, Kegiatan jasa konsultasi diberikan dalam bentuk Pendampingan kepada UKM ekspor maupun suplier. 5. Upaya-upaya yang dilakukan oleh LPEI dalam rangka meningkatkan kemampuan pelaku usaha, termasuk usaha kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah untuk dapat menghasilkan produk yang berorientasi ekspor : LPEI senantiasa mendukung berbagai segmentasi pelaku usaha sepanjang terkait dengan aktivitas ekspor. Selama ini aktivitas LPEI diarahkan pada segmen korporasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) ekspor. Namun tidak berarti kami tidak memperhatikan sektor mikro. Untuk mikro, sebagaimana kita ketahui bersama, pelaku usaha di segmen ini masih memiliki sejumlah tantangan besar khususnya dalam menembus persaingan pasar global dan menghasilkan produk yang berorientasi ekspor. Oleh karena itu, implementasi yang dapat kami lakukan dalam mendukung sektor ini termasuk yang berada di Provinsi Jawa Tengah adalah: a. Penyediaan jasa konsultasi bagi eksportir baru (rintisan ekspor) LPEI menyediakan program jasa konsultasi kepada UMKM ekspor dalam bentuk pelatihan dan pendampingan untuk dapat menembus pasar global agar menjadi eksportir baru yang
tangguh dan mandiri. Sampai saat ini, terdapat 4 pelaku usaha yang berhasil menjadi eksportir dari kegiatan Jasa Konsultasi. b. Memberikan capacity building bagi supplier/plasma. Pemberian capacity building dalam bentuk bimbingan dan konsultasi secara intensif dan berkesinambungan dalam memperkuat usaha dan SDM bagi supplier plasma dengan perusahaan inti. c. Penyediaan pembiayaan dalam bentuk program kemitraan. Penyaluran pembiayaan ini diberikan dalam rangka memperkuat dan meningkatkan kapasitas dan produktivitas usaha pelaku usaha dengan suku bunga yang kompetitif. d. Pengembangan Aspek Pemasaran. Strategi pemasaran melalui: (i) pemasaran bersama dengan segmentasi korporasi, (ii) Lembaga Keuangan Bukan Bank sebagai distribution channel, dan (iii) refinancing/cofinancing dengan Bank Komersial di daerah. e. Pameran dan business gathering Dalam rangka meningkatkan awareness pelaku segmen UMKM terhadap LPEI, kami akan melaksanakan sosialisasi secara berkesinambungan dalam bentuk pameran dan business gathering di berbagai daerah dengan melibatkan asosiasi usaha dan stakeholder lainnya. f. Penyediaan informasi pasar Penyediaan informasi pasar ekspor kepada UMKM akan memberikan peluang dalam memperluas usaha, antara lain kami menyediakan data buyer di luar negeri. g. Pengembangan Jaringan Kantor. Pengembangan jaringan kantor disesuaikan kebutuhan dan potensi bisnis untuk menjangkau pelaku usaha lebih luas. Untuk wilayah Jawa Tengah, saat ini terdapat Kantor Wilayah Indonesia Eximbank yang berlokasi di Surakarta.
I. PT. ASKRINDO dan PERUM JAMKRINDO 1. Kinerja operasional dan kinerja keuangan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir serta proyeksi kinerja keuangan pada Tahun 2016 baik konvensional maupun syariah : a. PT. ASKRINDO KINERJA KEUANGAN PT ASKRINDO Tahun Terakhir (Periode : 1 Januari 2012 s/d 30 September 2015)
LAPORAN KINERJA KEUANGAN WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH PT ASKRINDO (CABANG SEMARANG, PATI, TEGAL, PURWOKERTO, DAN MAGELANG) TAHUN 2012 S.D SEPTEMBER 2015
KINERJA PENJAMINAN KUR PT ASKRINDO Per BANK PELAKSANA (Sejak 2007 sd 30 September 2015)
KINERJA PENJAMINAN KUR PT ASKRINDO Per TAHUN (Sejak 2007 sd 30 September 2015)
KINERJA PENJAMINAN KUR PT ASKRINDO KUR 2015 (KUR LAMA DAN KUR SKEMA 2015) (1 Januari sd 30 September 2015)
b. PERUM JAMKRINDO KINERJA KEUANGAN 3 Tahun Terakhir (Tahun 2012-2014), dan Proyeksi 2015
Selama periode 2012 sampai dengan 2014, Total Aset menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dengan peningkatan rata-rata sebesar 26,80% per tahun. Ekuitas meningkat rata-rata 35,09% per tahun. LAPORAN LABA (RUGI) 3 Tahun Terakhir (Tahun 2012-2014), Proyeksi 2015 dan Proyeksi 2016
KINERJA OPERASIONAL PERUM JAMKRINDO 3 TAHUN TERAKHIR Total Penjaminan Kredit Perum Jamkrindo Periode Tahun 2012 s.d 2015
Periode penjaminan adalah periode 1 Januari – 30 September 2015 untuk tahun 2015, sedangakn untuk KUR Baru dimulai semenjak 13 Agustus 2015. Secara Korporat, dalam empat tahun terakhir (2012 s.d 2015), volume kredit yang telah dijamin oleh Perum Jamkrindo sebesar Rp. 186,737 Triliun, dengan 64,5% adalah penjaminan non KUR (Rp. 120,438 triliun) dan 35,5% adalah penjaminan KUR (Rp. 66,299 triliun). Total UMKMK yang dijamin sebesar 5.755.318 unit dan tenaga kerja sebesar 7.654.573 jiwa.
2. Penjaminan kredit di Provinsi Jawa Tengah yang telah disalurkan kepada perbankan terutama dalam perlindungan kepada sektor UMKM dan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyaluran kepada perbankan, jumlah, perkembangan nasabah selama 3 tahun terakhir: a. PT. ASKRINDO PERKEMBANGAN KINERJA PENJAMINAN KUR PROPINSI JAWA TENGAH PER TAHUN 3 Tahun Terakhir (Periode : 1 Januari 2012 s/d 30 September 2015)
PERKEMBANGAN KINERJA PENJAMINAN KUR PROPINSI JAWA TENGAH PER BANK PELAKSANA 3 Tahun Terakhir (Periode: 1 Januari 2012 s/d 30 September 2015)
PERKEMBANGAN KINERJA PENJAMINAN KUR PROPINSI JAWA TENGAH PER SEKTOR USAHA 3 Tahun Terakhir (Periode: 1 Januari 2012 s/d 30 September 2015)
PERKEMBANGAN KINERJA PENJAMINAN KUR PROPINSI JAWA TENGAH PER JENIS KUR 3 Tahun Terakhir (Periode : 1 Januari 2012 s/d 30 September 2015)
PERKEMBANGAN KINERJA PENJAMINAN KUR
PROPINSI JAWA TENGAH PER JENIS KREDIT 3 Tahun Terakhir (Periode : 1 Januari 2012 s/d 30 September 2015)
b. PERUM JAMKRINDO Penjaminan kredit terhadap UMKMK di wilayah Provinsi Jawa Tengah, dilayani oleh Kantor Perum Jamkrindo Cabang Semarang. Seiring dengan geliat ekonomi dan potensi yang dimiliki Provinsi JawaTengah, pada tahun 2014Perum Jamkrindo membuka 4(empat) Kantor Unit Pelayanan (KUP) di Pekalongan, Purwokerto, Solo dan Kudus agar dapat memperluas pelayanan penjaminan kredit terhadap UMKMK di Provinsi Jawa Tengah. Penjaminan yang dilayani oleh Perum Jamkrindo Kantor Cabang Jawa Tengah dan KUP yang tersebar adalah penjaminan kredit program dan non program, yang terdiri dari produk-produk sebagai berikut: a. Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) b. Penjaminan non KUR antara lain penjaminan Kredit Multiguna, Kredit Mikro, Kredit Umum, Kontra Bank Garansi, Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa ,dan surety bond. Kinerja Perum Jamkrindo KC Semarang
Kinerja Perum Jamkrindo KC Semarang
Konvensional
Portofolio Penjaminan KUR Perum Jamkrindo di Provinsi Jateng perbank, berdasarkan realisasi volume terbesar, periode 2012 s.d 2015 adalah sebagai berikut: 1. BRI Rp.2,225 Triliun (72%), UMKMK terlayani 24.978 unit, tenaga kerja terserap 246.718 jiwa 2. BNI Rp.433Miliar (16%), UMKMK terlayani 29.755 unit, tenaga kerja terserap 28.884 jiwa 3. BPD JATENG Rp.417 Miliar (15%), UMKMK terlayani 6.495 unit, tenaga kerja terserap 14.918jiwa 3. Jumlah dan persentase Non Performing Guarantee (NPG) PT.Askrindo dan Perum Jamkrindo di Wilayah Provinsi Jawa Tengah : a. PT. ASKRINDO Non Performing Guarantee (NPG) Kredit Usaha Rakyat PT.Askrindo di Wilayah Propinsi Jawa Tengah terakhir Seluruh Bank Pelaksana Penyalur KUR (2013 hingga 30 September 2015) sebesar 4% dan yang tertinggi Bank Tabungan Negara selama 3 Tahun (2012 hingga 30 September2015) terakhir sebesar 13%.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Non Performing Guarantee (NPG): - Kesiapan Nasabah Calon Debitur KUR Kesiapan nasabah menjalankan usahanya sangat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kredit kepada bank pelaksana. Nasabah yang berpengalaman pada umumnya mempunyai kecenderungan lebih mampu mengelola usahanya sehingga diharapkan dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank. - Pendampingan Dan Pembinaan Teknis Keberhasilan usaha debitur tidak semata mata tergantung pada aspek permodalan, namun juga di pengaruhi iklim usaha, aspek pembinaan teknis, proses produksi, dan pemasaran yang saling berkaitan. Bagi UMKMK faktor pendampingan dan pembinaan mempunyai peranan penting dan sangat berpengaruh pada keberhasilan dalam mengelola usahanya. Sifat pemberian kredit yang terpadu dengan pendampingan dan pembinaan merupakan skema kredit yang ideal bagi UMKMK. - Kesiapan Bank Pelaksanan Penyalur KUR Bank pelaksana KUR yang mempunyai akses lebih dekat dengan UMKMK mempunyai kecenderungan dapat melakukan pengendalian lebih baik kepada UMKMK, sehingga diharapkan dapat menekan tingkat Non Performing Guarantee (NPG). - Sosialisasi Program KUR Diperlukan sosialisasi yang lebih terpadu dari pihak-pihak yang terkait, sehingga ada kesamaan persepsi dalam pelaksanaan program penjaminan KUR Upaya-upaya untuk menekan Tingkat Non Performing Guarantee (NPG) : - Terhadap KUR yang telah memasukan NPL akan segera dikomunikasikan dengan pihak bank pelaksana KUR, agar terlebih dahulu dilakukan langkah-langkah restrukturisasi, dan klaim merupakan upaya atau langkah terakhir dalam penyelesaian KUR. - Sosialisasi ketentuan dan persyaratan program KUR, baik kepada pihak Bank Pelaksana KUR maupun instansi-instansi atau Dinas terkait Pembina UMKMK. - Melakukan verifikasi secara cermat atas berkas-berkas dan data-data permohonan penerbitan Sertifikat Penjaminan program KUR.
- Melakukan pengawasan pelaksanaan KUR, baik secara administrative maupun secara langsung di lapangan. b. PERUM JAMKRINDO Non Performing Guarantee (NPG) Perum Jamkrindo di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2012 sampai dengan tahun2015:
Faktor Penyebab Timbulnya NPG -
Sebagian besar Debitur memiliki pengalaman terbatas dalam menjalankan usaha sehingga kreditnya mengalami gagal usaha.
-
Banyak pelaku UMKMK yang gagal bersaing, terutama dengan pelaku usaha skala besar.
-
Anggapan di masyarakat bahwadana KUR merupakan dana bantuan Pemerintah/hibah yang tidak perlu dikembalikan.
-
Terdapat debitur KUR nakal dan memanfaatkan kelemahan sistem, diantaranya dengan cara mengajukan kredit kepada lebih dari satu bank, dll.
-
Para pelaku UMKMK belum memiliki system usaha yang baik, jika key person usaha tersebut sakit/meninggal akan mengganggu usaha.
-
Karakteristik debitur KUR kebanyakan adalah debitur kredit mikro/kecil dan bank yang memiliki treatment kredit dengan daily collection.
4. Upaya manajerial yang dilakukan untuk mengatasi agar Program KUR berjalan dengan baik dan untuk menghindari adanya kredit KUR yang macet serta untuk meningkatkan perekonomian di daerah: a. PT. ASKRINDO Dalam melakukan pembinaan dan pelatihan PT.Askrindo tidak melakukan secara langsung namun melibatkan beberapa pihak diantaranya bekerjasama dengan instansi terkait, bekerjasama dengan Pemprov/Pemkot/Pemkab dan Bank Pelaksanaan penyaluran KUR, hal ini dilakukan untuk menjaga Moral Hazard masyarakat yang selama ini beranggapan bahwa kredit yang sudah dijamin tidak perlu dikembalikan sehingga menimbulkan kredit macet.
b. PERUM JAMKRINDO - Perum Jamkrindo terlibat aktif dalam kegiatan sosialisasi/pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Teknis, Dinas Teknis/Pemda, Perbankan kepada masyarakat/pelaku UMKMK di daerah. - Perum Jamkrindo terlibat aktif dan mendorong Pemerintah agar regulasi KUR dapat dibuat menjadi lebih applicable, fleksibel, namun tetap sesuai dengan faktor-faktor prudentialitas kredit sehingga perbankan tidak ragu dalam melakukan penyaluran kredit. - Perum Jamkrindo terlibat aktif dalam penyusunan database UMKMK agar KUR yang disalurkan menjadi lebih tepat sasaran dan sesuai dengan skala prioritas pengembangan ekonomi nasional. - Peranan Kementerian Teknis, dinas-dinas teknis di daerah, dan Pemda dalam menyiapkan debitur-debitur sesuai program prioritas/unggulannya masing-masing dapat lebih ditingkatkan sehingga dapat memperkecil kemungkinan KUR macet. - Menghidupkan peranan lembaga-lembaga pendamping dalam membina UMKMK didaerah dan menjadi mitra UMKMK dalam berkonsultasi permasalahan bisnis/usaha. - Pemerintah dapat mempermudah pemberian izin kepada pelaku UMKMK didaerah agar mendapat kepastian usaha. - Pemerintah dapat melakukan program sertifikasi tanah secara lebih luas dan merata agar para pelaku UMKMK dapat memperoleh sertifikat tanah resmi sehingga dapat dijadikan salah satu sarana mengakses permodalan. J. PNM (PERMODALAN NASIONAL MADANI) PROVINSI JAWA TENGAH 1. Kinerja PNM di wilayah Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir serta proyeksi kinerja pada tahun 2015 :
Pembiayaan UMK PNM yang disalurkan melalui Bank Pekreditan Rakyat (BPR) sejak 2013 sampai dengan 2015 sebesar Rp 144 Miliar.
2. Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh PNM di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir: - Masih sangat dibutuhkannya pendampingan dan peningkatan kompetensi pelaku UMK untuk meningkatkan usaha - Karakteristik pelaku UMK yang berbeda dengan karakteristik pelaku usaha Menengah dan Besar, membutuhkan kompetensi khusus bagi para pendamping baik dari lembaga keuangan maupun lembaga lainnya untuk mendorong dan membantu pengembangan usaha para pelaku UMK. Kedekatan emosional dan kemampuan interpersonal pendamping sangat dibutuhkan, demikian pula dengan jumlah SDM pendamping yang belum sebanding dengan kebutuhan. - Perkembangan Moneter juga cukup berpengaruh terhadap pelaku UMK terutama dengan semakin melemahnya nilai rupiah dimana hal tersebut berpengaruh pada harga bahan baku pada semua sektor usaha. 3. Pengembangan Kapasitas Usaha UMK a. Dicanangkan sejak tahun 2009, berupa capacity building untuk Usaha Mikro Kecil calon/nasabah ULaMM PNM, melengkapi dukungan pembiayaan yang akan/telah diterima UMK nasabah. b. Bentuk Kegiatan: - Pelatihan Reguler (motivasi, manajemen keuangan dan usaha, pemasaran & promosi, kemasan produk, dll) - Pelatihan Technical Skill (P-IRT, Sertifikasi Halal, ICT (Pemasaran OnLine), System IT untuk Keuangan atau Manajemen Persedian,dll) - Studi Banding (Dalam & / LuarNegeri) - Temu Usaha (Gathering), Pameran & Pemasaran Bersama - Pendirian & Pendampingan Komunitas Usaha (Klasterisasi Teritorial – terdiri dari pelaku UMK dari berbagai sektor usaha) - Pengembangan & Pendampingan Klasterisasi Industri UMK (Klaterisasi Sektoral– pelaku UMK dari satu jenis usaha–OVOP) - Konsultasi dan Pendampingan Usaha 4. Upaya-upaya yang dilakukan oleh PNM dalam rangka meningkatkan kemampuan pelaku UMKMK di Provinsi Jawa Tengah : Selama tahun 2015 (Jan s/d Sept), Program PKU PNM telah menyelenggarakan 179 kali pelatihan di seluruh Indonesia dengan total peserta 12,456 pelaku UMK.
Rincian Pelatihan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut : - 111 kali pelatihan intensif/terbatas di level Unit ULaMM, diikuti oleh 3,415 pelaku UMK - 37 kali pelatihan reguler, dengan peserta 4,381 UMK - 30 kali Pelatihan technical skill (terkait Program Klasterisasi), diikuti 1,750 pelaku UMK - 1 Temu Usaha Besar (Gathering) bersamaan dengan Motivasi Usaha dan Pameran Produk & Bazaar yang diikuti oleh 3,000 pelaku UMK dan dihadiri pula oleh lebih dari 2,000 masyakarakat umum. - Melengkapi kegiatan Pelatihan Program PKU ditahun 2015, pada Triwulan Ke 3 (Oktober–Desember), akan dilaksanakan sekurang-kurangnya 125 pelatihan dengan Peserta minimal 10,000 pelaku UMK. UlaMM Memberdayakan UMK dengan Pembiayaan dan Program Pengembangan Kapasitas Usaha
dengan sasaran meningkatkan kapasitas usaha UMK, Menyediakan
modal untuk pengembangan usaha UMK. Modal berasal dari Finansial, Intelektual, Sosial. Diharapkan dengan mendapatkan manfaat penyerapan tenaga kerja, peningkatan Nilai Tambah serta Peningkatan Daya Saing.
III. PENUTUP Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh didalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam Rapat-rapat Komisi XI DPR RI.
Jakarta, November 2015 Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPRRI Ketua
Ir. Muhammad Prakosa A-183