LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DENGAN PERHIMPUNAN PEMUDA DAN MAHASISWA MALUKU UTARA, LASKAR ANTI KORUPSI, DAN MASYARAKAT PEDULI LINGKUNGAN DESA TUMPAKREJO KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN MALANG --------------------------------------------------------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Hadir Ijin Acara
: 2013-2014. : IV : : Terbuka. : Rapat Dengar Pendapat Umum. : Selasa, 3 Juni 2014. : Pukul 13.15 -14.50 WIB. : Ruang Rapat Komisi III DPR RI. : Drs. Al Muzzamil Yusuf, M.Si/Wakil Ketua Komisi III DPR RI. : Dra. Tri Budi Utami, MSi / Kabagset. Komisi III DPR-RI. : 14 orang dari 49 Anggota Komisi III DPR RI : 4 orang Anggota Komisi III. : Menerima aspirasi masyarakat.
KESIMPULAN/KEPUTUSAN I. PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III dibuka pukul 13.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Drs. Al Muzzamil Yusuf, M.Si, dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas. II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN 1. Dalam RDPU tersebut kesempatan pertama diberikan kepada Perhimpunan Pemuda dan Mahasiswa Maluku Utara (PPMMU) untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan permasalahan hukum yang terjadi terhadap Bupati Kabupaten Pulau Morotai Maluku Utara, diantaranya sebagai berikut : PT MMC dalam melakukan budidaya ikan Kerapu tidak memiliki SIUP, selain itu dalam melakukan pembudidayaan mutiara sesuai dengan dokumen UKL/UPL dengan luas areal 4.5 Ha sehingga mengganggu lalu lintas laut dan mempersempit ruang gerak nelayan tradisional. Dalam pembangunan infrastrukstur perusahaan PT MMC menggunakan material fisik berupa terumbu karang dan mangrove serta tidak memiliki Amdal Perusahaan PT MMC tidak melaksanakan standar prosedur ketenagakerjaan, tidak memiliki izin usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan izin pengambilan air bawah tanah.
Bahwa PT MMC melalui pengurus perusahaan berkonspirasi dengan oknum Kepala Desa Ngele-ngele Besar telah melakukan pengusiran terhadap masyarakat sehingga terjadi eksodus. PT MMC tidak memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar maupun pemerintah daerah karena perusahaan tersebut tidak melaksanakan tanggungjawabnya. Berdasarkan hasil evaluasi dan dengan memperhatikan hasil rapat dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Morotai yang pada prinsipnya DPRD meminta agar Pemda Kabupaten Morotai segera menutup beroperasinya perusahaan, maka pemerintah Kabupaten Morotai mengambil langkah untuk melakukan penghentian sementara kegiatan PT MMC. Untuk mendukung pelaksanaan penghentian sementara PT MMC maka pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengutus Satpol PP didampingi Tim evaluasi dan penertiban bersama anggota Polsek Morotai Selatan untuk mengeksekusi surat keputusan Bupati. Eksekusi tersebut dihadang oleh PT MMC menggunakan karyawan dan orang-orang bayaran yang sudah dipersenjatai dengan batu sehingga eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Pada tanggal 25 Maret 2012 Satpol PP dan Tim Penertiban untuk kedua kalinya turun ke perusahaan PT MMC melakukan penghentian sementara kegiatan dengan mematikan dan memutus kabel listrik agar suplay energi listrik ke lokasi pembenihan ikan kerapu tidak dapat difungsikan. Sehari setelah penertiban, PT MMC melaporkan Pemerintah Daerah Kabupaten Morotai ke Polda Maluku Utara, para Pejabat Pemda dipanggil dan diperiksa sebagai saksi atas dugaan pengrusakan dan pencurian, dari status penyelidikan berubah menjadi penyidikan dan ditetapkan beberapa pejabat Pemda Kabupaten Morotai sebagai Tersangka. Tim Verifikasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, melaporkan hasil klarifikasi dan verifikasi permasalahan PT MMC yang menyatakan bahwa PT MMC memang benar tidak memiliki SIUP pada lokasi atas komoditas ikan kerapu. Pada tanggal 7 Mei 2012 Sunardi Barakati (Kepala Satpol PP) Hadad Hi Hasan (Kabag Umum) dan dua orang staf Pemda Kabupaten Morotai ditahan Polda Maluku Utara atas dugaan melakukan tindak pidana pengrusakan sebagaimana dimaksud pasal 170 atau 406 KUHP. Pada tanggal 8 Maret 2013, Bupati dan Wakil Bupati diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengrusakan fasilitas PT MMC, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morotai ditetapkan sebagai tersangka, atas penetapan Bupati dan Wakil Bupati sebagai tersangka tersebut menuai reaksi keras masyarakat yang menganggap bahwa Polda sangat diskriminatif, dasarnya adalah alasan yang tidak mendasar. Dalam penanganan perkara ini sangat merugikan pemerintah kab. Morotai dan cenderung diskriminatif sebab perkara yang ditindaklanjuti hanyalah akibat dari pengrusakan terhadap fasilitas PT MMC yang sudah diputus pengadilan dan pelakunya sudah menjalani pidana, namun semua laporan Pemda Pulau Morotai tentang pelanggaran pidana PT MMC sampai saat ini tidak pernah ditindaklajuti oleh Polda Maluku Utara. Bahwa penetapan tersangka Bupati dan Wakil Bupati dalam perkara pengrusakan fasilitas PT MMC merupakan preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia dan akan menjadi sindrom paranoid bagi para kepala daerah lainnya di republik ini dalam menegakan peraturan di wilayah kerjanya karena akan selalu disalahkan meski yang dilakukan tersebut merupakan tuntutan rakyatnya.
2
Berdasarkan kronologis permasalahan yang disampaikan dan untuk menjamin terlaksananya tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah, penegakan hukum dan ketertiban, menciptakan pemerintahan yang baik, Perhimpunan Pemuda dan Mahasiswa Maluku Utara (PPMMU) memohon kepada Komisi III DPR RI sebagai lembaga legislatif yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan jalannya penegakan hukum dapat turun tangan menangani permasalahn ini. 2. Beberapa hal yang disampaikan Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (DPP. LAKI P 45) diantaranya sebagai berikut : - Menyusul penangkapan Sherny Konjongian terkait BLBI Bank BHS, harusnya menjadi momentun untuk membuka kembali proses hukum perkara korupsi BLBI. - Hingga akhir tahun 2005, dari 65 orang yang diperiksa karena kasus korupsi dana BLBI, baru 16 orang yang di proses ke pengadilan, 7 tersangka masih dalam proses penyidikan, dan 31 perkara masih dalam proses penyelidikan. Lebih memprihatinkan lagi, sudah 11 tersangka yang dihentikan penyidikannya oleh kejaksaan (SP3) dan sebagian diantaranya melarikan diri. - Kucuran dana BLBI hampir sekitar 600 triliun, namun beberapa kasus BLBI baik yang ditangani oleh Jaksa maupun Polisi masih belum jelas, seharusnya kejaksaan dan kepolisian harus umumkan kepada publik update proses hukum kasus korupsi BLBI sekaligus membuka kembali kasus korupsi BLBI yang dihentikan atau belum selesai. - KPK seharusnya melakukan supervisi dan atau bahkan mengambil alih kasus korupsi BLBI yang ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian. Selain itu, Menteri Keuangan harus umumkan mengenai status penyelesaian hutang para kreditor BLBI. - SP3 Samsul Nursalim sangat janggal dan membuka mata kita bahwa korupsi dana BLBI merupakan mega skandal dimana Samsul Nursalim sebagai pemegang saham Bank BDNI ini masih menyisakan utang kepada negara sebesar Rp. 4,78 Triliun. Hal ini yang menjadi noktah hitam dalam sejarah panjang bangsa Indonesia. - Kasus BLBI bukan hanya sekedar korupsi tetapi juga kejahatan besar yang menyengsarakan rakyat Indonesia karena tidak adanya kepastian hukum yang berakibat pada ketidakpastian ekonomi. - Penegakan hukum sekaligus pengamanan aset negara menjadi pekerjaan rumah yang wajib dituntaskan oleh negara, Oleh karena itu, Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 menuntut : 1. Tangkap dan adili Mega Skandal BLBI Rp. 600 Triliun. 2. Tangkap dan adili Samsul Nursalim dan Artalita Suryani. 3. Hukum mati dan miskinkan pengemplang dana BLBI. 4. Periksa pejabat yang mengeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKL BLBI). - Laskar Anti Korupsi meminta kepada Komisi III DPR RI untuk segera membentuk Pansus BLBI. 3. Beberapa hal yang disampaikan oleh Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Tumpakrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang mengenai kegiatan pertambangan Pasir Besi yang dilakukan oleh Koperasi Indonesia III, diantaranya sebagai berikut : Bahwa di pantai Wonogoro desa Tumpakreo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang merupakan hutan lindung maka dilarang melakukan tambang terbuka dan CV Trina Sejahtera permohonannya tidak dapat dipertimbangkan dan ditolak.
3
Kegiatan pertambangan tersebut sampai sekarang masih melakukan kegiatan dan telah melakukan pengangkutan yang dikirim ke stock file di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen pada bulan Februari 2014 kemaren di Demo warga Desa tersebut. Bahwa setiap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan yang mempergunakan wilayah Kawasan Hutan diwajibkan mempunyai ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan atau Instansi yang ditunjuk. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan disebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan tanpa ijin Menteri Kehutanan atau instansi teknis yang ditunjuk merupakan tindak pidana. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, pasca terbitnya Undang-undang tersebut tidak lagi dibenarkan terbitnya IUP (Izin Usaha Pertambangan) tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai undang-undang tersebut. Sesuai edaran Menteri ESDM tanggal 6 Maret 2012 Nomor : 08.E/30/DJB/2012 tentang penghentian sementara penerbitan IUP baru sampai ditetapkannya Wilayah Pertambangan (WP). Meskipun sudah ada Edaran Menteri ESDM tanggal 6 Maret 2012 tetapi pemerintah Kabupaten Malang melalui Unit Pelayanan Perpadu Perizinan tetap mengeluarkan Izin pertambangan rakyat (IPR). Bahwa Kegiatan pertambangan yang dilakukan Koperasi Tambang Indonesia III hanya mempunyai Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dikeluarkan Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang pada tanggal 12 Juli 2012, IPR yang diterbitkan wajib memenuhi persyaratan dan harus ada wilayah pertambangan (WP) terlebih dahulu; Pada tanggal 18 September 2013 warga masyarakat melakukan demo meminta agar pihak pengusaha Koperasi Indonesia III mengurus perijinannya sampai selesai sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan kontribusi untuk masyarakat/desa. Pada tanggal 25 Oktober 2013 dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan permintaan warga dan masalah perijinan untuk kegiatan pertambangan di DPRD Kabupaten Malang tetapi masyarakat menunggu keputusan DPRD namun tak ada jalan keluar yang baik dan kegiatan pertambangan masih berjalan; Pada tanggal 28 Oktober 2013 saudara Untung telah dianiaya secara bersama-sama oleh anggota DPRD Kabupaten Malang, penganiayaan tersebut sudah dilaporkan dengan surat Laporan No : STPL/356/X/2013/JATIM/RES/MLG. dan anggota DPRD tersebut berstatus tersangka namun tidak ditahan. Saudara Untung atas nama masyarakat mengirim surat kepada para pejabat dilingkungan pemerintah Kabupaten Malang dengan surat Nomor : 009/SPFMPL/XI/2013 perihal penutupan pertambangan pasir illegal Bahwa pada bulan Desember 2013 Sdr.Untung sesuai pengiriman surat tersebut diatas, dipanggil Polres Kepanjen Malang dengan surat Nomor : S.Pgl/1413/XII/2013/ Reskrim dijadikan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan langsung ditahan sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai sekarang.
4
Sebagai warga masyarakat Kabupaten Malang Jawa Timur turut prihatin terhadap para penegak hukum yang memperlakukan Ketua Forum Masyarakat Peduli Lingkungan sangat tidak adil karena sdr.Untung merupakan rakyat kecil yang tidak berdaya menghadapi indikasi terjadinya konspirasi antara penguasa dan pengusaha, bahwa laporan sdr.Untung minta penegakan hukum yang benar justru ditahan dan sampai sekarang Anggota DPRD Kabupaten Malang yang memukul sdr.Untung tidak ditahan; Terhadap izin pertambangan yang tidak sesuai, Pada tanggal 14 Maret 2014 Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menjawab permintaan permohonan penjelasan dan solusi penyelesaian yang dikirim oleh Dinas ESDM Kabupaten Malang yaitu terhadap IPR yang telah diterbitkan agar ditinjau kembali mengingat penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/35/DJB/2012 tanggal 27 Februari 2012 bahwa para pemegang ijin Usaha Pertambangan dan para pemegang Ijin pertambangan rakyat (IPR) wajib menyetorkan pembayaran Iuran Produksi (Royalti) ke kas negara, sesuai edaran Menteri terlampir. Adapun kesimpulan yang disampaikan oleh pemohon adalah dengan adanya kegiatan pertambangan pasir besi yang berada di Pantai Wonogoro Desa Tumpakrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Jawa Timur sangat merugikan negara dan masyarakat karena menggunakan IPR sehingga reklamasinya menjadi beban pemerintah dan karena IPR yang diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan sehingga pendapatan negara (royalti) maupun pajak tidak masuk ke kas Negara. 4. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok pembahasan, diantaranya sebagai berikut : Kasus BLBI baik yang ditangani oleh Jaksa maupun Polisi masih belum jelas, Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 meminta Komisi III DPR RI untuk segera mengusulkan membentuk Pansus BLBI Terkait permasalahan yang disampaikan oleh Perhimpunan Pemuda dan Mahasiswa Maluku Utara (PPMMU), Komisi III DPR RI akan melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Maluku Utara khususnya ke Kabupaten Morotai. Terkait permasalah yang disampaikan oleh Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Tumpakrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, Komisi III DPR RI meminta tambahan bahan/data untuk disampaikan kepada Kepolisian Negara RI agar ditindaklanjuti. III. PENUTUP RDPU Komisi III DPR RI dengan Perhimpunan Pemuda dan Mahasiswa Maluku Utara (PPMMU), Laskar Anti Korupsi Pejuang 45, dan Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Tumpakrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang tidak mengambil kesimpulan/keputusan, namun semua hal yang berkembang dalam rapat akan menjadi masukan bagi Komisi III DPR RI untuk ditindaklanjuti dengan mitra kerja Komisi III DPR RI, khususnya Kepolisian Negara RI. Rapat ditutup pukul 14.50 WIB PIMPINAN KOMISI III DPR RI WAKIL KETUA,
DRS. AL MUZZAMIL YUSUF, M.Si. 5
6
