RANCANGAN
LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA -----------------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Acara
: 2015-2016. : III : : Terbuka. : Rapat Kerja : Senin, 25 Januari 2016. : Pukul 10.23 - 13.40 WIB. : Ruang Rapat Komisi III DPR RI. : Pembahasan terkait legislasi dan pengawasan
KESIMPULAN/KEPUTUSAN I. PENDAHULUAN Rapat Kerja Komisi III dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuka pukul 10.23 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan, SH, MH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas. II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN 1. Beberapa hal yang disampaikan Komisi III DPR RI kepada Kapolri, diantaranya adalah sebagai berikut : Meminta penjelasan Kapolri terkait dengan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Polri baik dari segi Undang-undang maupun perundang-undangan lainnya yang menyebabkan pelaksanaan tugas dan kewenangan Polri tidak efektif. Demikian pula meminta masukan dan saran dalam mendukung percepatan diselesaikannya RUU KUHP dan RUU Kepolisian. Meminta penjelasan Kapolri terkait dengan tindak lanjut atas hasil RDPU Komisi III dengan masyarakat dan Kesimpulan pada Rapat kerja sebelumnya. Meminta penjelasan terkait temuan dalam hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2015 pada : a. Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern terhadap Sistem Pengendalian Intern Pendapatan, Sistem Pengendalian Belanja, Sistem Pengendalian Aset dan lain-lain.
b. Pemeriksaan Atas Kepatuhan Perundang-Undangan terhadap Pendapatan dan Hibah serta Belanja. Bahwa dari peristiwa penggerebekan Bandar narkoba di Matraman dan penggerebekan di Jl. Bima, Johar Baru, Jakarta Pusat, sangat jelas bahwa Bandar narkoba dan anggotanya tidak lagi lari bersembunyi saat digerebek, namun siap memberikan perlawanan mematikan terhadap polisi yang akan menindak mereka. Peristiwa ini hendaknya menjadi pembelajaran bagi seluruh prajurit Polri di manapun bertugas. Bahwa bandar narkoba dapat membangun kekuatan karena oknum polisi memberi toleransi yang cukup berlebihan. Bahwa ada oknum polisi yang sengaja tidak menindak bandar atau pengedar narkoba. Apakah Polri mempunyai data jumlah bandar narkoba, terbanyak dimana saja dan berapa jumlah yang sudah ditangkap. Dalam rangka pembenahan internal, berapa banyak jumlah prajurit Polri yang sudah ditindak karena keterlibatan kasus narkoba. Bahwa intensitas penyelundupan narkotika ke dalam negeri yang cukup tinggi. Bagaimana strategi Polri memerangi atau menangkal penyelundupan narkotika tersebut. Meminta penjelasan Kapolri tentang penggunaan Brimob dengan senjata lengkap laras panjang pada saat penggeledahan di DPR yang dilakukan oleh KPK. Meminta penjelasan Kapolri tentang rencana pemberian Amnesti dalam kasus Din Minimi. Meminta penjelasan Kapolri tentang perkembangan beberapa kasus seperti payment gateway di Kementerian Hukum dan HAM yang terkait dengan Sdr.Denny Indrayana, kasus yang menyangkut mantan Anggota Komisi Yudisial yang telah ditetapkan sebagai tersangka, kasus yang diadukan oleh Prof.Dr.Romli Atmasasmita terkait pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Emerson Yuntho dan Adnan Topan Husodo. Meminta penjelasan Kapolri tentang pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta yang telah disampaikan oleh kalangan artis, pengarang lagu yang telah dirugikan oleh pihak-pihak tertentu terkait dengan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Sebagai contoh dalam kasus yang disampaikan oleh Ian Kasela, dimana yang bersangkutan kalah dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Hal ini dapat dilihat bahwa seorang pencipta lagu dikalahkan oleh pembajak. Berapa banyak jumlah tersangka dan terpidana kasus narkotika yang berstatus WNA dan penyelundupan narkotika terbanyak dari negara mana. Perlunya antisipasi dari Kepolisian bahwa maraknya penyelundupan narkoba ke dalam negeri bertujuan untuk memperlemah ketahanan nasional. Bahwa keleluasaan terpidana narkotika beroperasi atau menjalankan bisnisnya dari dalam sel lapas, menjadi indikasi bahwa sindikat narkotika telah menyusup ke birokrasi negara. Polri agar bertindak secara aktif menindak oknum aparat birokrasi yang menjadi sindikat peredaran narkotika. 2
Bahwa setelah Bom Sarinah, Kepolisian harus mempunyai strategi dan pendekatan baru dalam mengamankan ruang publik yang sarat objek vital. Bagaimana respon Polri terkait rencana ISIS yang membangun basis kekuatannya di Asia Tenggara, dan apakah Kepolisian telah mengantisipasi pengamanan wilayah udara Jakarta, guna memperkecil ancaman serangan teroris. Apakah Kepolisian mempunyai data WNI yang berlatih di Irak dan Suriah, dan data yang sudah kembali ke kampung halaman dan bagaimana perlakuan Densus 88 Anti Teror kepada mereka yang telah kembali. Terkait penanganan terorisme, apabila pengikut Santoso, telah ditangkap, namun mengapa Santosonya sendiri tidak pernah bisa ditangkap. Bagaimana pandangan Kapolri, terkait wacana tentang revisi UU tentang Terorisme, meliputi UU No.15/2003 tentang pemberantasan terorisme dan UU No.9/2013 tentang pencegahan dan pemberantasan terorisme. Bahkan, untuk melakukan tindakan preventif, kedua UU tersebut memiliki kelemahan, sehingga pihak berwajib tidak dapat bertindak maksimal. Bahwa sepanjang bulan November - Desember 2015, Polri telah mendeteksi 19 (sembilan belas) orang yang berpotensi melakukan serangan teror, namun karena kedua Undang-undang tersebut tidak memberikan wewenang kepada alat Negara (Polri) untuk menindak. Namun setelah serangan di Jl. Thamrin, Polri memiliki alasan kuat untuk melakukan penangkapan terhadap 12 (dua belas) terduga teroris yang diindikasikan terlibat serangan tersebut. Terkait dengan revisi UU Terorisme, penambahan pasal apa yang diperlukan agar Kepolisian dapat lebih tegas lagi dalam pemberantasan terorisme. Dan dari sudut pandang Kepolisian, adakah urgensi penyediaan Lapas atau penjara khusus bagi terpidana terorisme. 2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Kapolri, diantaranya adalah sebagai berikut : Adanya kendala dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, meliputi: modus operandi dan target serangan yang terus berubah; penggunaan TI sebagai sarana merekrut, melatih, penyebaran paham oleh jaringan terorisme internasional; terdapat sekelompok masyarakat berpaham radikal mendukung gerakan ISIS serta belum adanya payung hukum yang dapat menjerat partisipan yang akan bergabung (sebelum melakukan tindakan teror), serta teroris asing yang menghasut, memotivasi dan memprovokasi aksi terorisme di Indonesia. Bahwa revisi / amandemen terhadap Undang-Undang nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dijadikan sebagai agenda prioritas dalam Prolegnas 2016. Bahwa belum adanya aturan yang dapat menjerat tindakan pendahuluan terorisme. Lemahnya pencegahan disebabkan belum adanya aturan yang dapat digunakan untuk menindak para pelaku yang melakukan “kegiatankegiatan pendahuluan” terorisme, seperti: doktrin radikal/cuci otak, rekruitmen, baiat sebagai anggota organisasi teroris, ceramah yang bersifat 3
provokatif, ajakan melalui media sosial, pelatihan kemampuan ala militer secara tidak sah (diperluas dengan setiap kegiatan untuk membentuk dan/atau meningkatkan kemampuan militer dengan atau tanpa peralatan militer), rencana menggabungkan diri kedalam kelompok radikal baik di dalam maupun di luar negeri. sebagai contoh: 1) orang yang membuat, menyebarkan, mengajak untuk melakukan tindak pidana terorisme melalui media sosial (facebook, twitter, website, dll) belum dapat dilakukan penindakan sebagai pelaku tindak pidana terorisme. 2) orang yang akan berangkat maupun kembali dari Suriah/Irak ke Indonesia, namun belum melakukan tindakan terorisme belum dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme. Bahwa lemahnya komunikasi / koordinasi antar instansi / lembaga yang berkompeten dalam penanggulangan terorisme sehingga terkesan berjalan sendiri- sendiri, sebagai contoh dalam program deradikalisasi hingga saat ini belum ada konsepsi yang integral mengenai bagaimana deradikalisasi itu dilakukan secara programatik dan terpadu oleh pemerintah, baik itu BNPT, Densus 88, Kementerian Agama, Kemendikbud, Kemenkumham (lapas) maupun lembaga-lembaga lainnya yang terkait. perlu dilakukan revisi UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dapat menjadi dasar dalam penindakan oleh polri sebagai berikut: 1) Dalam revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 difokuskan untuk penguatan kewenangan polri dalam melakukan penanggulangan tindak pidana terorisme, baik dalam aspek pencegahan, penegakan hukum, maupun deradikalisasi; 2) Penambahan bab tentang pencegahan dan dimasukkan strategi preventif detention ketentuan persiapan tindak pidana (preparatory crimes) dapat dilakukan penahanan dengan unsur "patut di duga". ketentuan tersebut merupakan lex specialis dari KUHAP dan KUHP; 3) Perluasan kategori tindak pidana terorisime, antara lain seperti: doktrin radikal/cuci otak, rekrutmen, baiat terhadap organisasi teroris, ceramah yang bersifat provokatif, pelatihan kemampuan ala militer secara tidak sah dapat digolongkan sebagai tindak pidana terorisme, dan pembuat/ pengelola/ penulis/ pemilik website yang berisi ajaran / faham radikal; 4) Untuk penangkapan yang semula 7 (tujuh) hari diusulkan menjadi 30 hari dan penahanan yang semula selama 180 hari diusulkan menjadi 240 hari (penahanan pertama 120 hari, dan dapat dilakukan perpanjangan pertama 60 hari dan perpanjangan ke-dua selama 60 hari); 5) persidangan melalui media teleconference untuk pemeriksaan saksi; 6) penambahan bab tentang program deradikalisasi. selain itu perlu dilakukan penguatan koordinasi antar kementerian /lembaga dengan merumuskan hubungan tata cara kerja (htck) antar instasi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. 4
Terkait masukan dan saran dalam mendukung percepatan diselesaikannya RUU KUHP: Untuk mempercepat pembahasan RUU KUHP, Polri menyarankan cara pembahasan yang selama ini menggunakan model DIM dirubah dengan model pengelompokan (clustering) terhadap subtansi yang diatur dalam RUU KUHP, melalui metode : a. memilih cluster yang paling ringan masalah dan bobot pengaturannya, termasuk apakah substansinya dapat menimbulkan pertentangan dan polemik di dalam masyarakat; atau b. membahas cluster yang paling berat ke arah cluster yang paling ringan bobotnya.
Terkait masukan dan saran dalam menyelesaikan RUU tentang Polri, harus memuat: a. latar belakang, berupa pemikiran dan alasan-alasan perlunya merevisi undang-undang Polri melalui suatu kajian secara mendalam tentang pemikiran ilmiah yang mengarah pada argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis. b. identifikasi masalah, merumuskan dengan jelas mengenai permasalahan apa yang dihadapi, sasaran yang hendak diwujudkan, urgensi dan tujuan, serta kegunaannya. c. kajian teoritis dan praktik empiris, memuat teori, asas, praktik, dan perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya, sebagai dasar jawaban mengapa perlu dilakukan revisi. d. evaluasi dan analisis rencana, berisikan kajian mengenai sinkronisasi revisi UU Polri terhadap Per-uu-an terkait, sehingga substansi dalam revisi Undang-Undang Polri konstruktif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang–undangan lain. e. jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup, yang memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan materi muatan yang akan diatur dalam revisi Undang-Undang Polri, agar nantinya UU Polri betulbetul menjawab kebutuhan hukum masyarakat. Bahwa rencana atas revisi UU Polri sebaiknya disertakan Naskah Akademik untuk memberikan kejelasan mengenai landasan, materi muatan, substansi, dan arah pengaturan dari revisi yang akan dilakukan. untuk menjawab urgensi revisi UU Polri, mengingat Undang-Undang Polri sampai dengan saat ini masih relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat. 5
Bahwa pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHAP merupakan landasan yuridis yang harus dijadikan acuan dalam penyusunan RUU terkait penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, revisi UU Polri dilaksanakan setelah disahkannya RUU KUHP dan RUU KUHAP. Bahwa tindak lanjut hasil RDPU Komisi III dengan masyarakat, sebagai berikut : Dari surat pengaduan masyarakat yang telah disampaikan Komisi III DPR RI pada rapat kerja tanggal 1 - 2 juli 2015 lalu, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut: setelah dilakukan inventarisasi dan pengecekan terhadap daftar surat pengaduan masyarakat melalui Komisi III, terdapat 121 surat pengaduan, dengan perincian : a. 8 (delapan) surat tidak berkadar pengawasan (pengaduan dari masyarakat, instansi pemerintah atau pihak lain yang isinya mengandung informasi berupa saran, sumbangan pemikiran, kritik yang konstruktif yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan pelayanan Polri kepada masyarakat); b. 12 surat terdaftar dalam tabel, yang tidak ada surat pengaduannya sehingga tidak dapat di tindak lanjuti; c. 101 surat ditindaklanjuti, dengan hasil : 1) 14 pengaduan selesai benar; 2) 47 pengaduan tidak benar / tidak dapat dibuktikan kebenarannya; 3) 40 pengaduan sedang ditindaklanjuti (dalam proses). dari 101 surat yang ditindaklanjuti, dapat digolongkan sebagai berikut: 1) bidang manajemen sebanyak 9 (sembilan) surat; 2) bidang reskrim sebanyak 88 surat; 3) bidang propam sebanyak 4 (empat) surat. Tindak lanjut kesimpulan pada rapat kerja sebelumnya penuntasan kasus-kasus menonjol dan meresahkan masyarakat. 1) Narkoba; Selama periode Januari s.d Desember 2015, Polri telah menangani beberapa kasus menonjol terkait tindak pidana narkoba, antara lain : a) penangkapan 4 (empat) tersangka yang mengangkut 4,2 ton ganja dengan mobil truk dari Aceh tujuan Jakarta yang terjadi di Jl. Medan Binjai km 15, pada tanggal 17 Januari 2015 b) penangkapan terhadap 4 (empat) orang warga Aceh yang mengangkut 4 ton ganja menggunakan 2 unit mobil truk Mitsubishi, di Krueng Raya Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 18 Maret 2015. c) penangkapan 7 (tujuh) orang yang membawa sabu sebanyak 72,3 kg, 2 (dua) diantaranya WN Nigeria di Jl. Tanah Tinggi Johar Baru, Jakpus dan di Pluit Jakarta Utara, pada tanggal 16 – 19 Juni 2015. d) penangkapan tersangka an. Cheng Tin Kei WN Hongkong di pintu keluar parkir ruko Sentral Bisnis Park Jl. Pluit Karang Karya Timur 6
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
Jakarta Utara, pada tanggal 15 Juli 2015 dengan barang bukti 360 kg sabu. penangkapan 3 (tiga) orang WN Cina dan Hongkong di Terminal 2D Bandara Soeta pada tanggal 9 Agustus 2015 dengan barang bukti 91,2 kg sabu dan 112.190 tablet xtc. penemuan 15 ha ladang ganja di beberapa lokasi yaitu : Kec Sawang Kabupaten Aceh Utara; Kec. Seulimuem Kabupaten Aceh Besar; dan Kec. Seulimum Kabupaten Aceh Besar dengan barang bukti 24.700 batang pohon ganja. penangkapan 1 (satu) orang pemilik ladang ganja seluas 5 ha, an. Pahruddin Lubis, di pegununan Tor Sihite Desa Rao–Rao Dolok Kec. Panyabungan Timur Kabupaten Madina, pada tanggal 20 Oktober 2015, dengan barang bukti 15.800 batang pohon ganja. penangkapan di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Medan pada tanggal 3 November 2015 dengan 2 orang tersangka dan barang bukti 12 kg shabu, 22.000 tablet xtc, dan 4,5 kg bahan pembuat xtc. penemuan ladang ganja seluas 5,5 ha, 800 kg ganja, 6 ton pohon ganja (dimusnahkan di tkp), 2 pucuk senjata api rakitan laras panjang, 1 pucuk senjata api laras pendek di hutan lindung Rejang Lebong Bengkulu pada tanggal 13 November 2015. penangkapan 2 warga negara Taiwan di depan kost “megah kost” Jl. Gandaria, Mangga Besar, Jakarta Barat dengan barang bukti 15,1 kg shabu pada tanggal 12 November 2015. penangkapan 4 orang warga negara Taiwan di Apartemen Laguna Pluit Jakarta Utara dengan barang bukti 26,5 kg shabu pada tanggal 21 November 2015.
2) Prostitusi online a) tindak pidana prostitusi online dengan modus operandi menawarkan pekerja seks komersial (psk) dikalangan tertentu yang pada umumnya tertutup atau sudah saling kenal setelah di fasilitasi oleh salah seorang pelaku atau pelanggan yang pernah memesan psk, dan komunikasinya menggunakan telepon seluler maupun aplikasi lain berbasis internet. b) selama kurun waktu 2015, Polri telah mengungkap 17 kasus tindak pidana prostitusi online, menahan 12 orang tersangka dengan psk sebanyak 22 orang. c) isu adanya anggota dewan yang menjadi pelanggan dari salah satu mucikari yang menawarkan psk artis, selama proses penyidikan maupun persidangan, isu tersebut tidak ditemukan fakta-fakta pendukung, mengingat proses transaksi antara pelanggan dengan psk dilakukan secara terputus, dimana psk tidak mengetahui siapa orang yang akan menjadi pelanggannya, demikian pula mucikari yang mendapat pelanggan melalui perantaraan orang lain.
7
d) pada tanggal 10 Desember 2015 dilakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (prostitusi online) yang melibatkan artis ”nm” dan ”pr”. Tindakan kepolisian yaitu telah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang tersangka, pemeriksaan 11 (sebelas) orang saksi. Penyidikan tindak pidana ini menggunakan uu 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang, sehingga terhadap 2 (dua) artis tersebut hanya dijadikan sebagai saksi korban. 3) Perbudakan Penanganan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di PT. Pusaka Benjina Resources, terhadap 8 (delapan) tersangka yang terdiri dari 7 (tujuh) orang wna dan 1 (satu) orang WNI, sudah dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kepulauan Aru. sedangkan korban berjumlah 347 orang telah dikembalikan ke negaranya. 4) Kasus Angeline Proses penanganan kasus pembunuhan Angeline yang dilakukan oleh tersangka Agustay Handamae di tangani oleh Polresta Bali dan kasus pembunuhan berencana, penganiayaan yang mengakibatkan kematian orang dan adanya kekerasan anak secara terus menerus, ditangani oleh Polda Bali dengan tersangka Margerieth Christina Megawe. Proses hukum memasuki pembacaan tuntutan pada masing masing terdakwa (Agustay Handamae dan Margerieth Christina Megawe) di Pengadilan Negeri Denpasar Bali. Penjelasan terkait dengan proses pengadaan TNKB dan penerbitan SIM, sebagai berikut: 1) Proses pengadaan TNKB Tahun 2015 mengalami keterlambatan akibat adanya gugatan para pihak calon penyedia ke PTUN. penanganan : Karena keadaan darurat atas kebutuhan dan pengadaan TNKB Tahun 2015 di selenggarakan dengan penunjukan langsung kepada 3 (tiga) rekanan dengan harga terendah. pada akhir Desember 2015 telah selesai di cetak sebanyak 22.616.785 pasang TNKB. Tindak lanjut: untuk pengadaan tahun 2016 akan merujuk kepada Kepres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. 2) Penerbitan SIM dilaksanakan secara bersih, transparan, akuntabel dengan sistem on line pada 45 satpas dan terus akan dikembangkan diseluruh satpas serta diharapkan selesai pada tahun 2019 (jumlah total satpas 455). Satpas diawaki oleh petugas yang memiliki kompetensi (bersertifikasi). Pada kurun waktu 2014-2015, telah disertifikasi sebanyak 1000 orang petugas. Penanganan dan tindak lanjut kasus-kasus yang menarik perhatian publik baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, sebagai berikut: a. Kasus Pelindo II 8
Tindakan Kepolisian yang telah dilakukan, yaitu : 1) melakukan pemeriksaan terhadap 85 orang saksi dan 5 orang ahli serta menetapkan 1 orang tersangka. 2) melakukan penggeledahan dan penyitaan barang/ dokumen / uang. 3) melakukan cek fisik terhadap mobile crane oleh ahli dari UGM, UNDIP, ITS, BKI, BPK, dan Puslabfor Bareskrim Plri. rencana tindak lanjut yaitu melakukan pemberkasan terhadap 1 orang tersangka yang telah ditetapkan. b. Kasus SKK Migas / Kondensat tindakan kepolisian yang telah dilakukan, yaitu : 1) melakukan pemeriksaan terhadap 65 orang saksi dan 6 orang ahli serta menetapkan 3 orang tersangka. 2) penggeledahan dan penyitaan barang bukti. 3) melakukan pengiriman berkas perkara kepada jaksa penuntut umum: tanggal 12 Oktober 2015 dikirimkan berkas perkara kemudian tanggal 23 Oktober 2015 dikembalikan oleh jaksa penuntut umum dengan petunjuk. tanggal 10 Desember 2015 dikirimkan kembali berkas perkara kepada jaksa penuntut umum dan pada tanggal 28 Desember 2015 berkas perkara dikembalikan kepada penyidik dengan petunjuk Rencana tindak lanjut yaitu memenuhi petunjuk jaksa untuk penyempurnaan berkas perkara. c. Kasus Pertamina Foundation tindakan kepolisian yang telah dilakukan, yaitu : 1) melakukan pemeriksaan terhadap 140 orang saksi dan 2 orang ahli. 2) melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti. rencana tindak lanjutnya yaitu mengintensifkan koordinasi dengan BPKP untuk penghitungan kerugian keuangan negara. d. Kasus hyper speed diesel (HSD) - PLN tindakan kepolisian yang telah dilakukan, yaitu : 1) melakukan pemeriksaan terhadap 34 orang saksi. 2) melakukan permintaan keterangan 4 orang ahli. 3) melakukan penyitaan terhadap barang bukti. rencana tindak lanjutnya yaitu: 1) melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. 2) melakukan koordinasi dengan BPK terkait perhitungan kerugian keuangan negara. 3) dalam proses koordinasi dan supervisi dari KPK. e. Penanganan kasus Pasar Turi, Surabaya 1) laporan polisi nomor: 852/v/2015/um/spkt dengan pelapor H. Adhy Samsetyo (Manager PT. Gala Bumi Perkasa) terlapor Ir. Tri 9
Rismaharini (Walikota Surabaya) dalam perkara pegawai negeri yang sewenang-wenang memakai kekuasaannya, membiarkan melakukan fungsi jalan menjadi tempat pedagang kaki lima liar, Pasal 421 KUHP perkara tersebut tidak memenuhi unsur untuk dilanjutkan penyidikannya karena tidak cukup bukti dan Polda Jawa Timur telah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dengan Nomor: 515.4/x/2015/Ditreskrimum tanggal 26 Oktober 2015. 2) laporan polisi nomor: 103/i/2015/um/spkt, dengan terlapor Henry Jococity Gunawan (Direktur PT. Gala Bumi Perkasa). tindakan kepolisian yang telah dilakukan, yaitu : a) melakukan pemeriksaan terhadap 42 orang saksi; b) melakukan penyitaan barang bukti; rencana tindak lanjut, yaitu : 1) melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain; 2) melakukan permintaan keterangan terhadap ahli pidana, perdata dan pertanahan; 3) melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum. 4) melaksanakan gelar perkara di polda jatim untuk menentukan status tersangka. f. Penanganan kasus pertambangan Pasir Besi di Lumajang Jumlah laporan polisi yang diterima terkait tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan termasuk minerba sebanyak 14 laporan polisi dengan korban Tosan dan Salim Kancil. TKP Selok Awar-Awar Pasirian Kabupaten Lumajang juga melakukan proses hukum terhadap tambang ilegal (minerba). tindakan kepolisian yang telah dilakukan, yaitu : 1) melakukan pemeriksaan terhadap 40 orang saksi dan serta menetapkan tersangka 37 orang. 2) menyita barang bukti. 3) jumlah berkas perkara sebanyak 14. yang sudah P.21 ada 8 dan dalam proses tahap ke-2 (penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan) sedangkan sisanya masih menunggu pemberitauan dari kejaksaan untuk P.21. Rencana tindak lanjut yaitu melakukan pengembangan kasus tindak pidana ilegal mining terkait proses perizinan 14 ijin pertambangan rakyat yang di terbitkan oleh Bupati Lumajang dilokasi wilayah ijin usaha pertambangan PT. Indo Modern Mining Sejahtera. g. Intoleransi agama di Tolikara Papua dan Aceh Singkil 1) Kabupaten Tolikara Papua tindakan kepolisian yang telah dilakukan, yaitu : a) melakukan pemeriksaan terhadap 66 orang saksi. b) melakukan penyitaan barang bukti. c) menetapkan 2 orang tersangka atas nama Pdt. Marthen Jingga dan Arianto Kogoya. 10
d) kasus saat ini sedang dalam proses persidangan di PN Klas 1a Abepura Jayapura dan mendapat atensi pengamanan khusus. rencana tindak lanjutnya yaitu melakukan monitoring dan pengamanan proses persidangan. 2) Kabupaten Aceh Singkil tindakan kepolisian yang telah dilakukan, yaitu : a) melakukan pemeriksaan terhadap 47 orang saksi. b) melakukan penyitaan barang bukti. c) penetapan 5 orang tersangka atas nama Nawawi bin Safii, Saiful bin Umar, Erwan Berutu, Rahimi dan Ulil Natanael alias Wahid. d) kasus saat ini sedang dalam proses persidangan di pn singkil dan mendapat atensi pengamanan khusus. 3) Gafatar Gafatar adalah sebuah gerakan yang beberapa tahun lalu menyebut dirinya Al Qiyadah Al Islamiyah yang dipimpin Ahmad Mussadeq, yang mengaku sebagai nabi baru setelah bertapa di Gunung Gede. "Gafatar membawa paham yang menyimpang dari agama-agama yang ada, khususnya Islam. seperti tidak wajib Salat, tidak wajib puasa, dan sebagainya. "MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa kelompok ini masuk kategori aliran sesat dan menyesatkan." Perjalanan Gafatar membutuhkan 6 fase / langkah. yakni sirron atau sembunyi-sembunyi, lalu ketika jumlah pengikutnya sudah banyak maka mereka melakukan gerakan secara terang-terangan atau jahron. Fase ketiga hijrah atau pindah. fase keempat perang, dan fase terakhir futuh atau kemenangan. "sekarang gafatar memasuki fase hijrah ", setelah dinyatakan organisasi terlarang, aliran tersebut berkamuflase menjadi organisasi sosial kemasyarakatan dengan nama “Gerakan Fajar Nusantara” (Gafatar) yang telah dideklarasikan pada sabtu 21 januari 2012 di Gedung Jiexpo Kemayoran, Jakarta. Gerakan ini memiliki wadah dalam situs gafatar.org. situs yang terdaftar sejak 2011 masih berlaku hingga oktober 2016. visi, misi, tujuan dan program kerja organisasi kemasyarakatan ini sama sekali tak menyebutkan nama satu agama. menyatakan organisasi ini tak akan berevolusi menjadi organisasi keagamaan. Dalam dasar pemikiran Gafatar dituliskan bahwa bangsa Indonesia disebut belum merdeka seutuhnya dari sistem penjajahan neokolonialis dan neoimperialis. Organisasi ini aktif dalam bidang sosial masyarakat seperti donor darah, pembersihan rumah ibadah, penghijauan, gotong royong dan olahraga serta kegiatan bermanfaat lainnya, namun lambat laun organisasi ini bergerak sesuai dengan 6 (enam) fase yang telah mereka tetapkan. Tidak sembarang orang bisa 11
masuk ke dalam gafatar. Ada "harga" yang musti dibayar untuk bisa menjadi seorang anggota gafatar. dan "alat pembayaran" untuk bisa menebusnya hanya ada satu, yaitu dengan janji anggota, bukan dengan materi Janji anggota gerakan fajar nusantara (gafatar) atas nama tuhan yang maha esa dengan ini saya berjanji : 1. saya menyatakan iman kepada tuhan yang maha esa, dan siap menjadi anggota atas dasar kesadaran dan penuh tanggung jawab, serta tidak akan berkhianat kepada gerakan fajar nusantara. 2. saya tidak akan mencuri, tidak akan berzinah, tidak akan membunuh, tidak akan berdusta, dan sanggup berbudi pekerti luhur serta akan berbuat baik terhadap sesama manusia. 3. saya siap menerima pembinaan, dan sanggup mengemban visi misi gerakan fajar nusantara, serta akan mentaati segala aturan sesuai dengan petunjuk dan bimbingan organisasi, untuk menegakkan nilai – nilai kebenaran sejati di bumi nusantara. semoga tuhan yang maha esa menerima janji yang saya nyatakan ini, dan membimbing saya menjadi manusia berkat bagi seluruh alam Tindakan kepolisian yang telah dilakukan, yaitu pendataan terhadap para migran eks anggota gafatar yang berada di Mempawah Kalbar. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengantisipasi tindakan anarkhis yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak setuju dengan keberadaan kelompok gafatar. menugaskan kekuatan pasukan sabhara dan brimob ke polres mempawah dan memfasilitasi proses mediasi. memfasilitasi proses pemulangan ke daerah asal. proses evakuasi dari beberapa kabupaten (sambas, bengkayang, sintang, dan ketapang) masih berlangsung sehingga jumlah masih bertambah. Rencana tindak lanjut, yaitu: a) pengamanan dan pengawalan proses evakuasi eks anggota gafatar yang akan direlokasi dan evakuasi ke tempat asal. b) melakukan koordinasi dengan kementerian agama, dengan kegiatan para ex gafatar akan ditampung di asrama haji dan diberikan pencerahan ajaran agama sebelum dikembalikan ke keluarga masing-masing. Tindak lanjut hasil RDPU Komisi III dengan masyarakat, sebagai berikut: Dari surat pengaduan masyarakat yang telah disampaikan Komisi III DPR RI pada rapat kerja tanggal 1 - 2 Juli 2015 lalu, dapat diberikan penjelasan bahwa setelah dilakukan inventarisasi dan pengecekan terhadap daftar surat 12
pengaduan masyarakat melalui Komisi III, terdapat 121 surat pengaduan, dengan perincian: 1. 8 (delapan) surat tidak berkadar pengawasan (pengaduan dari masyarakat, instansi pemerintah atau pihak lain yang isinya mengandung informasi berupa saran, sumbangan pemikiran, kritik yang konstruktif yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan pelayanan polri kepada masyarakat); 2. 12 surat terdaftar dalam tabel, yang tidak ada surat pengaduannya sehingga tidak dapat di tindak lanjuti; 101 surat ditindaklanjuti, dengan hasil : 1. 14 pengaduan selesai benar; 2. 47 pengaduan tidak benar / tidak dapat dibuktikan kebenarannya; 3. 40 pengaduan sedang ditindaklanjuti (dalam proses). dari 101 surat yang ditindaklanjuti, dapat digolongkan sebagai berikut: 1. bidang manajemen sebanyak 9 (sembilan) surat; 2. bidang reskrim sebanyak 88 surat; 3. bidang propam sebanyak 4 (empat) surat. Tindak lanjut kesimpulan pada rapat kerja sebelumnya, yaitu penuntasan kasus-kasus menonjol dan meresahkan masyarakat, sebagai berikut: 1. Narkoba selama periode Januari s.d Desember 2015, Polri telah menangani beberapa kasus menonjol terkait tindak pidana narkoba, antara lain : o penangkapan 4 (empat) tersangka yang mengangkut 4,2 ton ganja dengan mobil truk dari Aceh tujuan Jakarta yang terjadi di Jl. Medan Binjai KM 15, pada tanggal 17 Januari 2015 o penangkapan terhadap 4 (empat) orang warga Aceh yang mengangkut 4 ton ganja menggunakan 2 unit mobil truk Mitsubishi, di Krueng Raya kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 18 maret 2015. o penangkapan 7 (tujuh) orang yang membawa sabu sebanyak 72,3 kg, 2 (dua) diantaranya WN Nigeria di Jl. Tanah Tinggi Johar Baru, Jakpus dan di Pluit Jakarta Utara, pada tanggal 16 – 19 juni 2015. o penangkapan tersangka an. Cheng Tin Kei, WN Hongkong di pintu keluar parkir ruko Sentral Bisnis Park Jl. Pluit Karang Karya Timur Jakarta Utara, pada tanggal 15 Juli 2015 dengan barang bukti 360 kg sabu. o penangkapan 3 (tiga) orang WN Cina dan Hongkong di Terminal 2D Bandara Soeta pada tanggal 9 agustus 2015 dengan barang bukti 91,2 kg sabu dan 112.190 tablet xtc. o penemuan 15 ha ladang ganja di beberapa lokasi yaitu Kec Sawang Kabupaten Aceh Utara; Kec. Seulimuem Kabupaten Aceh Besar; 13
dan Kec. Seulimum Kabupaten Aceh Besar dengan barang bukti 24.700 batang pohon ganja. o penangkapan 1 (satu) orang pemilik ladang ganja seluas 5 ha, an. Pahruddin Lubis, di pegununan Tor Sihite Desa Rao–Rao Dolok Kec.Panyabungan Timur Kabupaten Madina, pada tanggal 20 oktober 2015, dengan barang bukti 15.800 batang pohon ganja. o penangkapan di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Medan pada tanggal 3 November 2015 dengan 2 orang tersangka dan barang bukti 12 kg shabu, 22.000 tablet xtc, dan 4,5 kg bahan pembuat xtc. o penemuan ladang ganja seluas 5,5 ha, 800 kg ganja, 6 ton pohon ganja (dimusnahkan di tkp), 2 pucuk senjata api rakitan laras panjang, 1 pucuk senjata api laras pendek di hutan lindung Rejang Lebong Bengkulu pada tanggal 13 November 2015. o penangkapan 2 warga negara Taiwan di depan kost “megah kost” jl. Gandaria, Mangga Besar, Jakarta Barat dengan barang bukti 15,1 kg shabu pada tanggal 12 November 2015. o penangkapan 4 orang warga negara Taiwan di Apartemen Laguna Pluit Jakarta Utara dengan barang bukti 26,5 kg shabu pada tanggal 21 November 2015. Beberapa hal lainnya yang disampaikan kepada Kapolri, diantaranya sebagai berikut : Temuan-temuan maraknya narkoba sampai ke dusun dan yang khusus terjadi di Siantar Simalungun, bahwa bandar narkoba sudah marak peredarannya. Ada polisi juga yang menggunakan Narkoba. bahwa tidak bisa lapor BNN, karena didaerah pedalaman tidak ada BNN, yang ada hanya Polisi. Bahwa terdapat oknum aparat polisi menggunakan narkoba dan masyarakat mengetahuinya. Terkait dengan penanganan korupsi, agar kapolres-Kapolres di pantau, karena ada tersangka yang tidak ditahan. Sebagai contoh Kapolres yang kami sampaikan dalam berkas ini, untuk dievaluasi. Terkait dengan Gafatar, jangan sampai Polisi dalam bertindak, masyarakat menjadi apatis terhadap Kepolisian. Diusulkan agar Babinkamtibmas ada disetiap kecamatan. Miminta penjelasan berkaitan dengan penggrebekan narkoba yang terjadi di kampung Berlan, yang mengakibatkan meninggalnya aparat Kepolisian, hilangnya senjata. Penggunaan Brimob dalam penggeledahan oleh KPK apakah merupakan Protap. Meminta kepada Pam Opvit DPR jika ada penggeledahan oleh KPK yang surat ijinnya tidak jelas, untuk diklarifikasi kembali. Bahwa dalam proses perkara perdata yang menyangkut partai tetapi dijadikan proses pidana oleh Kapolres, sebagai contoh di Bojonegoro. Bahwa Tindak pidana pemilu yang ditindaklanjuti oleh Bareskrim, agar profesional. Jangan sampai pelantikan Gubernur/wakil Gubernur terhambat karena pemeriksaan oleh Bareskrim Polri. 14
Bahwa di Provinsi Sumatera Utara dapil Sumut 1, ada Kapolsek yang membawahi 3 Kabupaten dan banyaknya peredaran Narkoba. Terkait dengan kesulitan penanganan kasus di ZEE, sudah keluar Kepmen Kelautan Tahun 2015 terkait dengan jenis ikan dan jenis kapal yang digunakan untuk penangkapan ikan tersebut. Terkait dengan penanganan kasus di Papua yang menyebabkan aparat kepolisian meninggal. Mengapa tidak ada dalam laporan ini. Bahwa di Sungai Citarup, Jawa Barat mengalami pencemaran lingkungan oleh perusahaan-perusahaan besar, dan tidak ada tindakan secara tegas. Bahwa di Kota Batu Malang, ada Forum Peduli Mata Air, dimana ada mata air yang menghidupi masyarakat di 7 desa sekitar dan dikuasai oleh perusahaan, dalam hal ini diduga oknum polisi menjadi alat pengusaha. Terkait dengan pengakuan terpidana di Banda Aceh, bahwa pembunuhan yang dituduhkan kepadanya dilakukan oleh orang lain (Zakaria Zaman=kandidat dari Partai Aceh), agar Polri menindaklanjutinya. Meminta perhatian Polri terkait dengan penyerobotan lahan di kabupaten Nagan Raya. Berkaitan dengan pembajakan lagu-lagu yang dilakukan oleh Rumah Karaoke, yang sebelumnya diadukan kepada Komisi III dalam RDPU, meminta Polri untuk menindak tegas. Bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan, disalah satu daerah diusulkan untuk mendirikan 1 pos Brimob, dikarenakan sering terjadi tindak pidana pembunuhan. Bagaimana proses perkembangan penanganan kasus tambang pasir yang mengakibatkan meninggalnya Salim-Kancil. Bagaimana deteksi pihak Kepolisian terhadap jaringan ISIS. Bagimana perlakuan dan pendataan WNI yang pulang dari Timur Tengah. Meminta penjelasan terkait dengan Operasi Maleo dan pengejaran kepada terduga teroris Santoso. Beberapa banyak anggota kepolisian yang ditindak berkaitan dengan peredaran Narkoba. Beberapa hal lainnya yang disampaikan oleh Kapolri, diantaranya sebagai berikut : 1. Penggeledahan yang dilakukan oleh KPK dibantu dengan Brimob, diawali dengan adanya MoU antara Kepolisian dengan KPK, yaitu adanya permintaan dari KPK untuk pengarahan personil Brimob. Penggunaan Brimob tersebut diserahkan dan dilakukan sepenuhnya dengan kebijakan yang ada di KPK. Apakah yang akan dilakukan evaluasi itu, SOP nya atau MoUnya. Bahwa penggunaan senjata api dalam tugas Kepolisian ada prosedur dan tingkatan yang jelas. Tindakan Kepolisian menghadapi massa ada 6 level. Penggunaan senjata api terhadap massa ada di level terakhir, yaitu melindungi jiwa aparat hukum dan masyarakat. Jadi, personil Polri yang menggunakan senjata api sudah sesuai dengan 15
prosedur ketentuan yang dibakukan oleh Polri. Jika KPK meminta dukungan personil yang tidak bersenjata, maka akan Polri penuhi. 2. Terkait dengan masalah terorisme, Polri sudah mempunyai gambaran cukup lengkap kegiatan terorisme ini. Pada bulan Maret 2015 sudah ada deteksi terhadap rencana kegiatan terorisme. Selanjutnya ada beberapa tersangka dilakukan penangkapan pada bulan Desember 2015. Dari beberapa penagkapan itu, ada beberapa target yang belum tertangkap. Ada beberapa tokoh-tokoh di Siria yang berpengaruh dalam pergerakan teroris di Indonesia. Gerakan ini akan mendeklarasikan di Indonesia, karena ada operasi antara Polri dengan TNI, maka deklarasi tersebut berpindah ke Filipina Selatan. Oleh karena itu, Polri mendukung untuk merevisi UU yang terkait dengan Terorisme. 3. Terkait penggerebekan kasus narkoba, dalam sebuah operasi ada pakain pelindung tembak, yaitu memberikan perlindungan kepada petugas operasional. Bahwa di Polri juga ada kekurangan, tidak semua Polsek mempunyai rompi anti peluru. 4. Terkait dengan aktifitas Gafatar, di Kalimantan Barat terdapat komunitas yang eksklusif. Tugas Polri adalah mengamankan agar tidak terjadi bentrok antara warga. Polri menemukan ada struktur pemerintah yang terselubung dalam kamp Gafatar tersebut. Tentunya, potensinya adalah adanya dugaan pemisahan kepada NKRI. Kapolda Kalbar menjelaskan bahwa kondisinya sudah kondusif. Polri telah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sebagai catatan, Komisi III DPR RI tidak menyampaikan surat masuk dari masyarakat kepada Kapolri
III. KESIMPULAN/PENUTUP Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Komisi III DPR RI mendesak Kapolri agar mempercepat penuntasan kasuskasus yang menarik perhatian masyarakat masyartakat seperti Pelindo II, Pasar Turi, Illegal Mining di Lumajang, kasus Kopi bersianida, terorisme, gerakan radikal seperti ISIS, Gafatar, Narkoba serta kasus-kasus lainnya yang menarik perhatian masyarakat demi terciptanya kepastian hukum. 2. Komisi III DPR RI mendesak Kapolri agar meninjau ulang penggunaan senjata laras panjang dalam melakukan penggeledahan, dan penyitaan di lembaga Negara, yaitu Presiden/Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK yang tercantum dalam Undang Undang Dasar Negara RI 1945.
16
3. Komisi III DPR RI mendesak Kapolri agar melakukan upaya yang luar biasa dalam pemberantasan narkoba dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi Polri sampai pada tingkat Polsek mengingat narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang sangat yang mengancam kehidupan berbangsa. 4. Komisi III DPR RI mendukung rencana Kepolisian untuk penguatan Densus 88 Anti Teror melalui revisi UU No.15/2003, dan peraturan perundangundangan lainnya serta peningkatan anggaran Rapat ditutup pukul 13.40 WIB
17
