Tahun Sidang : Masa Persidangan : IV Rapat ke :

LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT PANJA PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM DAN PERPAJAKAN DENGAN KABARESKRIM, JAMPIDSUS, KPK, DIRJEN PAJAK DAN IRJEN KEMENKEU RI ------------------------------------(BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Acara

Hadir Ijin

: : : : : : : : : : :

2010-2011 IV

Terbuka Rapat Dengar Pendapat Senin, 23 Mei 2011 Pukul 14.15 – 17.40 WIB Ruang Rapat Komisi III DPR RI Ir. Tjatur Sapto Edy, MT. / Wakil Ketua Komisi III DPR RI I.B Rudyanto, SH, MH / Kepala Bagian Set.Komisi III DPR-RI Membicarakan mengenai : 1. Penanganan kasus Gayus Tambunan 2. Hasil Penelitian terhadap 151 perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan perpajakan. : 17 dari 26 orang anggota Panja. : 3 dari 26 rang anggota Panja. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat dibuka pukul 14.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ir. Tjatur Sapto Edy, MT. dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas. II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN 1. Perkara Gayus HP Tambunan berawal dari vonis bebas sdr Gayus Halomoan Partahanan Tambunan di Pengadilan Negeri Tangerang terkait 3 Laporan Hasil Analisa PPATK tentang transaksi mencurigakan senilai Rp 28 Milyar yang kemudian dalam penyidikan awal dipersangkakan tindak pidana korupsi dan money loundering namun dituntut dengan pasal tindak pidana penggelapan. Berawal dari vonis bebas hingga peristiwa keluarnya Gayus HP Tambunan dari Rutan telah ditemukan beberapa tindak pidana baru melibatkan sdr Gayus HP Tambunan dan tersangka lainnya dalam berbagai bentuk tindak pidana yang termasuk dalam kategori mafia hukum, mafia pajak, tindak pidana korupsi penyuapan kepada penjaga rutan dan perkara pemalsuan dokumen keimigrasian.

C:\Users\leni.kumalasari\Downloads\K3_kunjungan_RDP_Panja_Pemberantasan_Mafia_Hukum_Komisi_III.doc

1

2. Untuk memuntaskan keterlibatan Gayus HP Tambunan dalam perkara pajak lainnya, Polri juga telah meminta dokumen dari 151 Wajib pajak melalui Surat Kapolri kepada Menteri Keuangan Nomor : R/2214/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang permohonan dokumen terkait dengan permasalahan pajak yang ditangani oleh Gayus HP Tambunan. 3. Dengan Surat Menteri Keuangan Nomor : SR-21 / MK – 03 / 2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang izin memberikan data dan informasi Perpajakan kepada Polri, maka 151 dokumen Wajib Pajak diserahkan kepada Polri untuk dilakukan penyelidikan. Agar penyelidikan dapat dilakukan secara tepat, cepat dan transparan Polri membentuk Joint Investigation Team yang melibatkan Penyidik Polri, KPK, BPKP dan Itjen Kemenkeu serta didukung dengan sejumlah ahli perpajakan dari Diklat Pajak maupun dari Universitas Indonesia. 4. Terkait modus operandi dalam praktek mafia hukum, Polri telah menangani sebanyak 12 Perkara yang dalam perkembangannya sebanyak 10 perkara telah mendapatkan vonis, 1 perkara dalam proses penuntutan dan 1 perkara masih dalam penyidikan. Perkembangan dalam proses sidang akan digambarkan dalam matrik berikut : PERKEMBANGAN PERKARA MAFIA HUKUM NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

NAMA Kompol M. Arafat E AKP Sri Sumartini Alif Kuncoro Lambertus Palang A Andi Kosasih H.M. Asnum Gayus Tambunan

8.

Haposan Hutagalung

9 Syahril Johan 10. Susno Duadji

KETERANGAN 4 Th + Denda 150 Juta 2 Th 6 Bulan 1 Th 6 Bulan Denda 50 Jt 6 Tahun 6 Th Denda 4 Miliar 2 Th 6 Bulan 7 Th denda 300 Jt (apabila denda tdk dibayar diganti kurungan 3 (tiga) bulan. 7 Th denda 300 Jt (apabila denda tidak dibayar diganti kurungan 3 (tiga) bulan. 1 Th 6 Bulan 3 Th 6 Bulan denda Rp 200 Jt subsider 6 bulan dan Uang pengganti Rp. 4 Milyar

5. Perkembangan 2 perkara kasus mafia hukum dalam penyidikan adalah sebagai berikut :  Laporan Polisi Nomor : LP/694/X/2010/Bareskrim tanggal 28 Oktober 2010 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau meggunakan surat palsu (Rentut kasus Gayus HP Tambunan) yang diduga dilakukan oleh Haposan Hutagalung dan Cirrus Sinaga. Kendala dalam penyidikan tidak dapat ditemukan dokumen Surat Rentut No. 431 atas nama Terdakwa Gayus HP Tambunan sehingga tidak ada pembanding dokumen. Sebagai tindak lanjut atas fakta-fakta penyidikan telah dilakukan gelar perkara di Jampidum Kejagung bersama-sama Jamwas selaku pelapor pada tanggal 31 Mei 2011 dengan hasil agar penyidik melakukan pemeriksaan tambahan terhadap para saksi dan mengembangkan bukti IT.  Laporan Polisi Nomor : LP/40/I/201/Bareskrim tanggal 27 Januari 2011 tentang dugaan tindak pidana korupsi atas penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh Cirrus Sinaga. Tersangka ditahan di Rutan Bareskrim Polri mulai tanggal 16 April 2011. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P.21) pada tanggal 2 Mei 2011 dan dilanjutkan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti pada tanggal 5 Mei 2011.


2

6. Perkembangan 2 perkara kasus mafia pajak adalah sebagai berikut : 1)

Laporan Polisi Nomor : LP/274IV/2010/Bareskrim tanggal 22 April 2010 tentang dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Tersangka Drs. BAMBANG HERU ISMIARSO, MA dalam jabatannya sebagai Direktur Keberatan dan Banding bersama-sama DR. MARULI PANDAPOTAN MANURUNG, SE, M.Si, MBT dalam jabatannya sebagai Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan, HUMALA SETIA LEONARDO NAPITUPULU dalam jabatannya sebagai Penelaah Keberatan dan GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN, S.S.T dalam jabatannya sebagai Pelaksana dengan cara membuat laporan hasil penelitian permohonan keberatan PT. SAT atas surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) PPN Pasal 16 D tahun 2004 dan surat keketapan pajak (STP) PPN Pasal 16 D tahun 2004 secara tidak cermat dan menyeluruh sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara dan telah menguntungkan PT. Surya Alam Tunggal selaku korporasi, paling tidak sejumlah Rp. 570,952,000. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P.21) pada tanggal 26 April 2011 dan dilanjutkan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti pada tanggal 27 April 2011.

2)

Laporan Polisi Nomor : LP/220/III/2010/Bareskrim tanggal 25 Maret 2010 tentang dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Gayus HP Tambunan terkait LHA PPATK tentang kepemilikan uang Sdr. Gayus HP Tambunan sebesar Rp. 28 M dan Rp. 74 M. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P.21) pada tanggal 5 Mei 2011 dan dilanjutkan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti pada tanggal 11 Mei 2011.

3)

Laporan Polisi Nomor : LP/119/II/2011/Bareskrim tanggal 25 Februari 2011 tentang dugaan tindak pidana korupsi (Penyuapan) dan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Roberto Santonius sebagai konsultan pajak kepada petugas pajak (Gayus HP Tambunan). Berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P.21) pada tanggal 5 Mei 2011 dan dilanjutkan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti pada hari yang sama tanggal 5 Mei 2011.

7. Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyuapan Kepada Penjaga Rutan 

Laporan Polisi Nomor : LP/736/XI/2010/Bareskrim tanggal 7 November 2010 tentang dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah dan gratifikasi yang diduga dilakukan oleh Siswanto alias Iwan dkk. Berkas Perkara a.n Siswanto alias Iwan telah dinyatakan lengkap (P.21) dilanjutkan pengiriman tersangka dan barang bukti (dalam proses sidang di Pengadilan Tipikor Bandung). Sedangkan terhadap berkas perkara 8 anggota jaga lainnya telah dilakukan pengiriman sebanyak 3 kali dan telah dikembalikan lagi oleh JPU (P.19) terakhir pada tanggal 14 Maret 2011. Penyidikan lanjutan sedang dilakukan untuk pemeriksaan saksi-saksi dalam rangka pemenuhan petunjuk JPU.



Laporan Polisi Nomor : LP/763/XI/2010/Bareskrim tanggal 15 November 2010 tentang dugaan tindak pidana korupsi memberi hadiah yang diduga dilakukan oleh Gayus HP Tambunan kepada para penjaga Rutan. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P.21) pada tanggal 6 April 2011 dan dilanjutkan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti pada tanggal 30 Mei 2011.


3

8. Perkara Pemalsuan Dokumen Keimigrasian, sebagai berikut: 

Laporan Polisi Nomor : LP/13/I/2011/Bareskrim tanggal 7 Januari 2011 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan paspor a.n Soni Laksono dan atau menggunakan surat palsu yang diduga dilakukan oleh Gayus HP Tambunan dan Arie Nurirwan alias Ari Kalap. Berkas perkara Tersangka Arie Kalap telah dinyatakan lengkap (P.21) dan dilanjutkan penyerahan tersangka dan barang bukti tanggal 11 Maret 2011. Sedangkan terhadap berkas perkara Tersangka Gayus HP tambunan telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P.21) pada tanggal 26 April 2011 dan dilanjutkan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti pada tanggal 28 April 2011.



Terkait dugaan keterlibatan petugas maupun pejabat imigrasi dalam penerbitan paspor atas nama Sony Laksono serta pihak lain yang terlibat dalam keberangkatan Gayus HP Tambunan ke Luar Negeri masih dalam proses penyelidikan.

9. Dasar pembentukan serta maksud dan tujuan pembentukan tim insvestigasi gabungan, sebagai berikut:  Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010 bertempat di ruang rapat Bareskrim Polri dilakukan gelar perkara penanganan perkara yang melibatkan Gayus Tambunan dengan peserta rapat : Polri, KPK, Kejaksaan Agung, BPKP,PPATK .  Atas hambatan yang ditemui dalam penyidikan perkara yang melibatkan Gayus Tambunan oleh peserta rapat disepakati untuk melakukan Joint Investigation yang melibatkan instansi Polri, KPK,BPKP,Itjen kemenkeu dan Ditjen Pajak serta PPATK, termasuk melakukan penelitian 151 wajib pajak yang diduga ditangaini oleh Gayus Tambunan.  Maksud dan tujuan Joint Investigation adalah untuk mempermudah koordinasi dalam rangka mempercepat penanganan perkara tipikor yang melibatkan Gayus Tambunan dan penelitian 151 wajib pajak yang ditangani Gayus Tambunan dimana diduga terjadi Tipidkor . 10. Pembagian tugas Joint Investigation sesuai fungsi instansi masing-masing, sebagai berikut: a) Bareskrim polri mencari alat bukti dan barang bukti untuk mempercepat penyidikan perkara Tipidkor yang dilakukan oleh Gayus Tambunan Dkk, dan melakukan penelitian dokumen dari 151 wajib pajak yang proses bandingnya ditangani oleh Gayus Tambunan untuk menemukan indikasi adanya Tipidkor. b) KPK membantu polri untuk mencari alat bukti dan barang bukti untuk mempercepat penyidikan perkara Tipidkor yang dilakukan oleh Gayus Tambunan Dkk, dan melakukan penelitian dokumen dari 151 wajib pajak yang proses bandingnya ditangani oleh Gayus Tambunan untuk menemukan indikasi adanya Tipidkor. c) BPKP bersama Polri melakukan penelitian terhadap 151 dokumen wajib pajak yang proses bandingnya ditangani oleh Gayus Tambunan untuk menemukan kerugian keuangan negara sehubungan adanya indikasi Tipidkor. d) Itjen kemenkeu membantu Polri untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan oleh polri dalam rangka penelitian dokumen dari 151 wajib pajak yang proses bandingnya ditangani oleh Gayus Tambunan untuk menemukan indikasi adanya Tipidkor dan melakukan pemeriksaan Internal petugas pajak. e) Ditjen Pajak membantu memfasilitasi pelaksanaan penelitian terhadap 151 wajib pajak yang proses bandingnya ditangani oleh Gayus Tambunan untuk menemukan kerugian keuangan negara sehubungan adanya indikasi Tipikor.


4

f) PPATK melakukan penelusuran aliran dana yang masuk ke rekening petugas pajak. 11. Hasil dan capaian-capaian yang telah dilakukan oleh tim investigasi gabungan dalam melakukan pengusutan kasus keberatan dari 151 wajib pajak yang ditangani oleh Gayus Tambunan, sebagai berikut: 1) Penelitian dokumen dengan metode Joint Investigation terhadap 151 wajib pajak dilakukan dengan cara : a) Meneliti dokumen putusan banding guna menentukan apakah putusannya ditolak atau diterima oleh pengadilan pajak. b) Meneliti isi putusan dokumen untuk mengetahui alasan putusan ditolak atau diterima oleh pengadilan pajak. c) Meneliti dokumen guna menemukan dugaan penyimpangan dalam proses permohonan banding melalui tangapan uraian banding dari WP maupun petugas pajak, terkait TP Perpajakan dan TP Korupsi. d) Meminta LHA kepada PPATK terkait petugas pajak yang menangani permohonan banding para wajib pajak. 2) Telah dilakukan pemeriksaan terhadap para pegawai pajak maupun pihak wajib pajak untuk mendapatkan gambaran tentang permasalahan maupun prosedur penanganan sengketa pajak. 3) Berdasarkan penelitian tersebut Polri telah mengembalikan dokumen wajib pajak kepada Itjen Kementrian Keuangan sebanyak 574 Perkara dari 149 Wajib Pajak dengan alasan hasil penelitian menunjukkan indikasi penyimpangan termasuk dalam kategori hukum perpajakan. 4) Pengembalian dokumen pajak tersebut dilakukan secara bertahap kepada Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, sebagai berikut : a) Dengan Surat Kabareskrim Nomor : R / 231 / Tipidkor / III / Bareskrim tanggal 7 Maret 2011, telah dikembalikan 79 perkara dari 26 Wajib Pajak kepada Menteri Keuangan. b) Dengan Surat Kabareskrim Nomor : R / 265 / Tipidkor / III / Bareskrim tanggal 11 Maret 2011, telah dikembalikan 88 perkara dari 20 Wajib Pajak kepada Menteri Keuangan. c) Dengan Surat Kabareskrim Nomor : R / 297 / Tipidkor / III / Bareskrim tanggal 21 Maret 2011, telah dikembalikan 62 perkara dari 28 Wajib Pajak kepada Menteri Keuangan. d) Dengan Surat Kabareskrim Nomor : R / 344 / Tipidkor / IV / Bareskrim tanggal 8 April 2011, telah dikembalikan 59 perkara dari 20 Wajib Pajak kepada Menteri Keuangan. e) Dengan Surat Kabareskrim Nomor : R / 352 / Tipidkor / IV / Bareskrim tanggal 13 April 2011, telah dikembalikan 87 perkara dari 30 Wajib Pajak kepada Menteri Keuangan. f) Dengan Surat Kabareskrim Nomor : R / 384 / Tipidkor / IV / Bareskrim tanggal 28 April 2011, telah dikembalikan 110 perkara dari 25 Wajib Pajak kepada Menteri Keuangan. g) Dengan Surat Kabareskrim Nomor : R / 454 / Tipidkor / V / Bareskrim tanggal 19 Mei 2011, telah dikembalikan 89 perkara dari 16 Wajib Pajak kepada Menteri Keuangan. 12. Hasil penelitian terhadap 574 perkara pajak dari 149 wajib pajak dengan temuan-temuan sebagai berikut : 1) Beberapa perkara masih dalam proses PK sehingga penelitian tidak dapat dilanjutkan. 2) Beberapa perkara dengan putusan banding dimana Ditjen Pajak dinyatakan kalah oleh pengadilan pajak, karena terindikasi : a) Terdapat beberapa peraturan pajak yang multi tafsir. b) Petugas pajak tidak cermat pada saat memberikan koreksi pajak. c) Petugas Pajak tidak melakukan pengecekan lapangan. C:\Users\leni.kumalasari\Downloads\K3_kunjungan_RDP_Panja_Pemberantasan_Mafia_Hukum_Komisi_III.doc

5

d) Dalam proses pemeriksaan, petugas pajak cenderung mengejar hasil (memberikan koreksi) dengan harapan mendapatkan penilaian positif dari pimpinan, dengan menerapkan peraturan-peraturan perpajakan yang kurang tepat. e) Petugas yang mewakili selaku terbanding didalam proses persidangan tidak memahami materi objek sengketa sehingga tidak dapat mempertahankan pendapat karena tidak menguasai materi. 3) Bahwa indikasi tersebut diatas bukan merupakan delik Tipidkor sehingga penanganan selanjutnya diserahkan kepada Itjen Kemenkeu. 13. Modus operandi yang dilakukan oleh Gayus Tabunan bersama aparat perpajakan (Mafia perpajakan), sebagai berikut: Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Gayus Tambunan pada saat proses penyidikan dan temuan hasil penelitian diperoleh gambaran tentang modus operandi mafia perpajakan sebagai berikut : 1) Melakukan negosiasi Surat Ketetapan Pajak (SAP) pada saat pemeriksaan pajak dengan tujuan untuk menurunkan nilai pajak sehingga SKP tidak mencerminkan nilai pajak yang sebenarnya (nilainya menjadi kecil). 2) Atas temuan pemeriksaan pajak wajib pajak oleh PPNS pajak diminta untuk membetulkan SPT masa dan ditakut-takuti akan dijadikan tersangka agar WP memberikan imbalan / uang. 3) Dalam kapasitasnya sebagai petugas pajak, petugas pajak berperan sebagai konsultan pajak. 4) Wajib pajak memanfaatkan celah peraturan perpajakan misalnya memanfaatkan perjanjian P3B dengan membuat pinjaman seolah-olah berasal dari perusahaan yang berkedudukan di negara tertentu dengan jangka pinjaman lebih dari 2 tahun, sehingga PPh atas bunga pinjaman nihil. 5) Wajib pajak membukukan kerugian usaha dalam SPT tahunan akibat pembelian dan penjualan saham sehingga tidak membayar PPH Pasal 25. 6) Dalam pemeriksaan pajak, petugas pajak mengabaikan dokumen untuk membantu wajib pajak. 7) Menahan SKP dari wajib pajak yang hasil pemeriksaan pajaknya telah disetujui oleh wajib pajak untuk maksud tertentu. 14. Pemberian sanksi dan tindakan yang telah dan akan dilakukan terkait dengan aparat perpajakan yang terlibat dalam kasus Gayus Tambunan, sebagai berikut: 1) BAMBANG HERU ISMIARSO, Mantan Direktur Keberatan dan Banding Kantor Pusat Dirjen pajak, saat ini dalam proses pengadilan Tipikor di Bandung. 2) DR. MARULI PANDAPOTAN MANURUNG, SE, M.Si, MBT, Mantan Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan IV dan Pjs. Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan I, Sub. Dit. Pengurangan dan Keberatan – Direktorat Keberatan dan Banding kantor pusat Dirjen Pajak telah divonis 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp. 50 juta. 3) HUMALA SETIA LEONARDO NAPITUPULU, Mantan Penelaah Keberatan Subdit Pengurangan dan Keberatan pada Kantor Pusat Dirjen Pajak telah divonis 2 tahun penjara dan denda Rp. 50 juta. 4) GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN, S.S.T, Mantan Pelaksana Subdit Pengurangan dan Keberatan pada Kantor Pusat Dirjen Pajak telah divonis 7 tahun penjara dan denda Rp. 300 juta. 15. Langkah yang telah dan akan dilakukan oleh Tim gabungan untuk melakukan upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang dikemudian hari, sebagai berikut: Untuk mengantisipasi agar tidak terulang kembali modus operandi tersebut diatas disarankan : 1) Agar penyidikan tindak pidana perpajakan tidak hanya dilakukan oleh PPNS Ditjen Pajak terkait kewenangan penyidikan dimaksud. C:\Users\leni.kumalasari\Downloads\K3_kunjungan_RDP_Panja_Pemberantasan_Mafia_Hukum_Komisi_III.doc

6

2) Sistem pengawasan, pembinaan dan administrasi hakim pengadilan pajak berada dibawah Mahkamah Agung, sehingga Hakim pengadilan pajak adalah Hakim Karir yang diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung. 16. Penjelasan Tim Investigasi gabungan tentang upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Tim dalam mengusut berbagai transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh pegawai Ditjen Pajak dalam laporan hasil analisa PPATK, sebagai berikut : Dalam upaya mengungkap terjadi Tipidkor : 1) Bareskrim Polri telah mengirim surat kepada PPATK sesuai surat No. R/220/Tipidkor/ II/2011/Bareskrim, tanggal 25 Februari 2011 perihal permintaan hasil analisa terkait perkara Gayus HP Tambunan. 2) Surat dari PPATK Nomor : S-72/03.2/PPATK/05/11/SR tanggal 12 Mei 2011 perihal informasi hasil analisis transaksi keuangan dan saat ini masih dalam proses penulusuran ke penyedia jasa keuangan. 17. Gayus Tambunan telah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Dalam kasus yang terkait dengan perkara kepemilikan sejumlah dana yang diduga hasil kejahatan, telah meminta pengacaranya Haposan Hutagalung, Peber Silalahi dan Lambertus Palang Ama agar tidak ditahan dan menyelamatkan uang milik Gayus Tambunan yang diblokir oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri. Sekarang dalam tahap upaya hukum Kasasi. 1. Perkara Gayus Tambunan lainnya yaitu sebagai berikut:  Menerima uang dan barang sejumlah + Rp.74 milyar dari Wajib pajak.  Memberi sejumlah uang kepada petugas Rutan Mako Brimob Kelapa Dua.  Pemalsuan paspor atas nama tersangka Gayus HP Tambunan alias Sony Laksono. 2. Perkara lain yang terkait dengan perkara atas nama Gayus Tambunan, yaitu:  Kompol Arafat Enanie dalam perkara tindak pidana korupsi sejumlah uang (suap) dari Gayus HP Tambunan.  Sri Sumartini dalam perkara tindak pidana korupsi memberikan sejumlah uang (suap) kepada penyidik.  Haposan Hutagalung dalam perkara tindak pidana korupsi memberikan sejumlah uang (suap) kepada penyidik.  Muhtadi Asnun (Hakim PN Tangerang) dalam perkara tindak pidana korupsi menerima sejumlah uang (suap) dari Gayus Tambunan.  Cirus Sinaga dalam perkara menguntungkan orang lain secara melawan hukum dan menghalangi penuntutan perkara tindak pidana korupsi.  Jonny Situwanda, SH dugaan tindak pidana korupsi (suap atau gratifikasi) dan tindak pidana pencucian uang.  Lambertus Palang Ama, dugaan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Gayus Tambunan, Andi Kosasih, Haposan Hutagalung.  Perkara tindak pidana umum pemalsuan paspor atas nama tersangka Arie Nur Irwan alias Arie Kalap. 18. Meminta penjelasan lebih lanjut tentang dugaan penyuapan dan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Roberto Santonius sebagai konsultan pajak kepada petugas pajak Gayus Tambunan. 19. Meminta penjelasan lebih lanjut tentang tindak pidana korupsi penyuapan kepada penjaga rutan Mako Brimob yang diduga dilakukan oleh Siswanto alias Iwan yang berkas Perkaranya sudah dinyatakan lengkap P21. 20. Meminta penjelasan lebih lanjut tentang perkara pemeriksaan keberatan banding pajak pada PT SAT (PT. Surya Alam Tunggal) terkait atasan Gayus Tambunan atas nama Humala Napitupulu yang telah divonis 2 tahun penjara. 21. Dijelaskan bahwa perkara atas nama Robertus Santonius yang telah memberikan sejumlah uang Rp. 900 Juta kepada Gayus Tambunan untuk memenangkan perkara banding pajak PT. Megah Jaya Citragarmindo, C:\Users\leni.kumalasari\Downloads\K3_kunjungan_RDP_Panja_Pemberantasan_Mafia_Hukum_Komisi_III.doc

7

perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi PN Jakarta Pusat. 22. Audit investigasi terhadap penanganan keberatan dan banding di lingkungan Dirjen Pajak, membuktikan apakah terdapat penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam dalam proses penanganan keberatan dan banding . 23. Hasil kerja Panja untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap penyimpangan dalam penanganan pemeriksaan dan banding pajak. 24. Audit investigasi dilaksanakan dengan skala prioritas dengan kriteria terkait putusan PP yang mengabulkan seluruhnya/sebagaian banding wajib pajak dan membatalkan keputusan keberatan dari DJP yang nilarnya diatas Rp. 1 Milyar. 25. KPK dan Bareskrim Polri terus melakukan koordinasi terhadap kasus-kasus mafia perpajakan. Apabila ditemukan tindak pidana korupsi akan ditindaklanjuti oleh polri atau KPK. 26. Mengenai hasil penelusuran rekening oleh PPATK, KPK akan menindaklanjuti hal tersebut apabila dari hasil penelusuran PPATK, jumlah uang yang berada di rekening tersebut diduga hasil tindak pidana korupsi. 27. Panja mempertanyakan hasil kerja dari Tim Gabungan yang telah berlangsung selama ini. Hasil kerja dari Tim Gabungan terkesan tidak ada kemajuan yang signifikan. 28. Meminta kepada Dirjen Pajak untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada penegak hukum dalam kaitan kasus perpajakan. Mengingat sampai saat ini KPK sangat sulit memperoleh data yang terkait dengan kasus-kasus perpajakan. 29. Panja meminta kepada Dirjen Pajak untuk segera melakukan perubahan peraturan-peraturan perpajakan yang selama ini menjadi celah bagi oknum perpajakan. 30. Meminta penjelasan lebih lanjut tentang pernyataan Kabareskrim Polri bahwa kasus yang terkait dengan Gayus Tambunan hanyalah kasus pelanggaran perpajakan. 31. Meminta kepada KPK harus lebih pro aktif dalam menangani kasus-kasus perpajakan yang dimulai dari kasus Gayus Tambunan. 32. Apasaja yang telah dihasilkan oleh tim gabungan terhadap penelitian dari 151 perusahaan yang tersangkut dengan masalah perpajakan. Dari 151 perusahaan, yang dapat diproses hanya 44 perusahaan dianggap melakukan penggelapan pajak karena yang lainnnya terbentur dengan peraturan perpajakan. 33. Mohon penjelasan mengenai pembenahan di internal Ditjen Pajak kedepan yang dianggap tidak transparan. Setelah terjadinya kasus yang menyangkut Gayus tersebut Tambunan, bagaimana progress kedepannya untuk menghindari tidak terualangnya kembali kasus tersebut. 34. Mengenai modus operandi dengan melanyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Gayus Tambunan, apakah dugaan penyalahgunaan kewenangan itu terbukti atau tidak berdasarkan pemeriksaan internal Ditjen Pajak. 35. Apa yang telah dilakukan oleh Gayus Tambunan tidak lagi menjadi domain hukum perpajakan yang bersifat khusus tetapi sudah menjadi bagian hukum pidana. Mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Gayus Tambunan sudah sangat merugikan keuangan negara. 36. Meminta Panja untuk merekomendasikan perlu tidaknya Ditjen Pajak digabung dengan Ditjen Bea dan Cukai menjadi satu yang pertanggungjawabannya langsung kepada Presiden. 37. Bagaimana bisa diketahui jika ada penyimpangan perpajakan, apabila data perpajakan tidak bisa dibuka oleh BPK. 38. KPK sebagai lembaga independen, Bagaimana bisa mengungkap kasus Gayus Tambunan dan kasus besar lainnya yang harus diselesaikan oleh KPK yaitu kasus Bank Century, pemberian travel cek, dan Sesmenpora. C:\Users\leni.kumalasari\Downloads\K3_kunjungan_RDP_Panja_Pemberantasan_Mafia_Hukum_Komisi_III.doc

8

39. Panja meminta kepada Tim Gabungan, apabila kesulitan dalam melakukan pembuktian terhadap kasus-kasus dugaan penggelapan pajak agar disampaikan ke Panja untuk dicarikan jalan keluarnya secara bersama. 40. Penangan terhadap masalah pajak dari 151 perusahaan yang ditangani oleh Gayus Tambunan, penyelidikannya tidak ditangani oleh Kejaksaan, sedangkan kasus yang menyangkut Roberto Santonius dan PT Megah Jaya Gitra yang diduga memberikan uang kepada Gayus Tambunan sebesar Rp. 395 juta, saat ini perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan TIndak Pidana Korupsi. 41. Meminta penjelasan KPK lebih lanjut, apakah kasus yang menyangkut Gayus Tambunan masih berproses di KPK. Apakah KPK menghentikan penelitian dan penyelidikan terhadap kasus Gayus Tambunan dan kasus yang terkait dengan Gayus Tambunan. Terhadap kasus perpajakan yang melibatkan Gayus Tambunan dan pihak-pihak lainnya yang terlibat, KPK harus melakukan penelitian satu persatu dari kasus tersebut, apakah kasus tersebut menyangkut pidana atau perpajakan. 42. Kasus yang menyangkut Gayus Tambunan menjadi sebuah pelajaran bagi jajaran Ditjen Pajak dikarenakan terjadinya kelemahan sistem yang ada. Walaupun kasus Gayus Tambunan tersebut hanya berada di wilayah banding dan keberatan pajak namun celah lainnya dapat dimanfaatkan oleh oknum-onum di Pajak yang mungkin sampai saat ini belum terbongkar madus operandinyanya. 43. Meminta kepada Dirjen Pajak untuk menyampaikan semua peraturan/keputusan Menteri keuangan dan peraturan/keputusan Dirjen Pajak yang telah dikeluarkan termasuk dengan perubahannya.

III. KESIMPULAN / PENUTUP Rapat Dengar Pendapat Panja Pemberantasan Mafia Hukum dan Perpajakan Komisi III DPR RI tidak mengambil kesimpulan / keputusan, namun hal-hal yang berkembang dalam rapat panja menjadi catatan-catatan yang tidak terpisahkan dan menjadi bahan masukan bagi Panja dalam melaksanakan tugasnya. Rapat ditutup pada pukul 17.37 WIB PIMPINAN KOMISI III DPR RI WAKIL KETUA,

IR. TJATUR SAPTO EDY, MT


9


10


11


12

Tahun Sidang : Masa Persidangan : IV Rapat ke :

Recommend Documents