LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME -----------------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari, tanggal Waktu Tempat Hadir Ijin Acara
: 2014-2015. : IV : : Terbuka. : Rapat Dengar Pendapat : Rabu, 27 Mei 2015 : Pukul 13.23 s.d 16.09 WIB. : Ruang Rapat Komisi III DPR RI. : 23 orang dari 54 Anggota Komisi III DPR RI : orang Anggota Komisi III DPR RI. : Membicarakan mengenai : 1. Koordinasi yang dilakukan dengan pimpinan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga internasional, komponen masyarakat dan pihak lainnya dalam pemberantasan tindak pidana terorisme 2. Pelaksanaan tugas BNPT dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana terorisme 3. Tindak lanjut kesimpulan Rapat Dengar Pendapat tanggal 8 April 2015
KESIMPULAN/KEPUTUSAN
I. PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat Komisi III dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dibuka pukul 13.23 WIB, rapat diskors pukul 13.26 WIB. Rapat dibuka kembali pukul 13.34 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, DR. H.M. Aziz Syamsuddin, S.H. dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas. II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN 1. Beberapa hal yang disampaikan Komisi III DPR RI kepada Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT), diantaranya adalah sebagai berikut : Meminta penjelasan BNPT terkait dengan koordinasi yang dilakukan dengan pimpinan lembaga pemerintah baik pusat maupuan daerah,
lembaga internasional, komponen masyarakat, dan pihak lain yang dipandang perlu : a. Bentuk koordinasi dengan lembaga lain dalam pemberantasan tindak pidana terorisme; b. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme; c. Mekanisme sistem kerjanya, serta tindak lanjutnya dari instansi yang terkait; d. Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan tugas koordinasi yang dilakukan. Meminta penjelasan BNPT tentang pelaksanaan tugas BNPT dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana terorisme terutama terkait dengan : a. Strategi pencegahan tindak pidana terorisme; b. Pelaksanaan pencegahan tindak pidana terorisme; c. Hasil evaluasi pelaksanaan pencegahan tindak pidana terorisme. d. Data terakhir mengenai kelompok-kelompok tertentu yang diduga dan berpotensi sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Meminta penjelasan BNPT terkait dengan tindak lanjut atas Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat tanggal 8 April 2015. Meminta penjelasan BNPT terkait dengan program deradikalisasi yang pelaksanaannya dapat menimbulkan kontraproduktif dengan aparat kepolisian, sebagiai contoh di Poso Sulawesi Tengah. Oleh karena itu BNPT perlu membuat konsep deradikalisasi yang baik dan terukur. Apakah dimungkinkan BNPT melakukan MoU dengan Kementrian Pembangunan Desa dan Kementrian Dalam Negeri. Sebagai antisipasi dalam perkembangan penanggulangan terorisme, disarankan ke depannya BNPT harus bisa milhat implikasi-implikasi sentimen agama (pluralitas) terhadap masyarakat. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh BNPT, terhadap WNI yang melakukan perjalanan dengan tujuan umroh, namun terus bergabung dengan ISIS dan berperang untuk ISIS. Bagaimana tanggapan dan sikap BNPT terhadap adanya seorang Kyai yang anaknya meninggal berperang untuk ISIS. Terkait dengan penanganan/penyelesaian terorisme jelas dan terukur, Komisi III DPR RI meminta BNPT untuk menganalisa pemicu/penyebab terorisme. Terkait dengan persoalan konflik di Poso seakan-akan dijadikan sebagai proyek keamanan. Perlu dilakukan kajian mendalam, apakah kekacauan di Poso dapat dikategorikan sebagai terorisme atau kekacauan biasa. Meminta penjelasan BNPT terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi terhadap jaringan-jaringan yang diduga terorisme. Dengan adanya MoU antara BNPT dengan lembaga pemerintah dan swasta, meminta BNPT untuk menjelaskan urgensi dari MoU tersebut. 2
Terkait dengan jumlah narapidana terorisme yang cukup besar dan tersebar diberbagai LP di Indonesia, meminta penjelasan BNPT terkait dengan penempatan di LP mana saja narapidana terorisme tersebut berada. Terkait dengan SDM BNPT yang hanya berjumlah kurang lebih 55 orang, disisi lain pemerintah juga telah membubarkan beberapa lembaga, diusulkan kepada BNPT agar lembaga yang dibubarkan itu, pegawainya dapat direkrut menjadi pegawai BNPT. Terkait dengan realisasi anggaran yang disebutkan dalam laporan BNPT, khususnya penyerapan anggaran dalam bidang administrasi dan SDM sebesar 12,3%. Mengapa penyerapannya kecil sekali dan bagaimana penyerapan anggaran dalam bidang pencegahan. 2. Beberapa
hal yang disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme diantaranya adalah sebagai berikut : 1) Bentuk koordinasi dengan lembaga lain dan pihak-pihak yang dilibatkan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme yaitu : a. Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Selama ini bentuk koordinasi yang dilaksanakan oleh BNPT dengan lembagalembaga terkait telah mencapai hasil yang nyata dalam bentuk kurang lebih 25 buah nota kesepahaman (MoU) dalam bidang penanggulangan terorisme. b. Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, termasuk didalamnya adalah Bidang Penegakan Hukum yaitu : Latihan Bersama Aparat TNI – Polri dalam Koordinasi BNPT untuk penindakan pelaku Terorisme Latihan Penanggulangan Terorisme yang menggunakan KBRN (Kimia, Biologi, Radioaktif dan Nuklir) Kegiatan Latihan Bersama Aparat Penegak Hukum (Polri, Kejaksaan, Kemenkumham dan LP) Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Antar Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme; Rapat Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum di Daerah. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Sadar Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme; Perlindungan Hukum terhadap Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme. c. Bidang Kerjasama Internasional (kerjasama bilateral, regional multilateral dan Konvensi dan Perangkat Hukum Internasional). Bidang Kerjasama internasional selain berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, juga dengan organisasi internasional yang memiliki kantor perwakilan di Jakarta yang fokus terhadap penanggulangan terorisme juga dengan lembaga internasional lain yang tidak mempunyai kantor perwakilan di Indonesia 2) Adapun mekanisme sistem kerja koordinasi yang dilakukan selama ini melalui beberapa tahapan koordinasi. Apabila tahapan koordinasi sudah 3
3)
4)
5)
6)
dianggap cukup, akan dilanjutkan dengan pematangan program dan kegiatan antara lain dalam bentuk FGD, sosialisasi hingga menghasilkan suatu bentuk produk program yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan bersama, antara lain dalam bentuk MOU dengan lembaga terkait baik dalam maupun luar negeri, pembuatan SOP yang melibatkan beberapa pihak, rapat koordinasi sehingga menghasilkan suatu nota kesepahaman sebagai payung hukum antar lembaga dalam melaksanakan program bersama di bidang penanggulangan terorisme, pertukaran informasi/sharing information dan pengalaman dalam penanggulangan terorisme, melaksanakan program pelatihan bersama dan bantuan dalam bidang penanggulangan terorisme dari Negara mitra kepada lembaga terkait, sosialisasi, seminar, Pelaksanaan Joint Working Group dan konsultasi Bilateral dalam penanggulangan terorisme dan lain-lain. Strategi, Pelaksanaan, dan Hasil Evaluasi Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Memberantas tindak pidana terorisme sesungguhnya memerangi ideologi radikalterorisme. Karena itulah, kehadiran program BNPT banyak menitik beratkan pada pendekatan lunak dan persuasif (soft and persuasive approach ) atau dalam hal ini upaya pencegahan paham dan ajaran radikal terorisme. Dalam melaksanakan upaya pencegahan tersebut, BNPT telah merumuskan dan menggunakan dua strategi yaitu : 1. Strategi Kontra Radikalisasi yakni melakukan upaya pencegahan dan penangkalan penyebaran paham radikal terorisme di tengah masyarakat melalui kegiatan kontra propaganda, pengawasan, peningkatan kewaspadaan dan perlindungan. Sasaran dari strategi ini adalah kelompok pendukung, simpatisan dan masyarakat dengan tujuan meningkatnya daya tangkal masyarakat dari pengaruh penyebaran paham radikal terorisme. 2. Deradikalisasi yakni melakukan upaya pembinaan dan penyadaran kepada perorangan maupun kelompok radikal terorisme. Sasaran dari strategi ini adalah kelompok inti dan militan yang ada di dalam Lapas sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) narapidana terorisme maupun di luar Lapas yakni keluarga, mantan teroris dan jaringannya dengan tujuan mereka bisa mengubah pandangan, paham, dan sikap menjadi moderat dan cinta NKRI. Dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum diserahkan kepada Polri dengan dibantu oleh TNI dan Jaksa selaku penuntut umum. BNPT tidak akan melaksanakan penegakan hukum tetapi akan bersinergi, karena objeknya sama, yaitu pelaku pendukung dan lain-lain. Pelaksanaan tugas antara BNPT dengan Densus 88 tidak pernah terpisah, terkoordinasi dengan baik. Menanggulangi teror tidak hanya dengan penanggulangan, tetapi dapat juga pelaku teror disebabkan karena dendam kepada Pemerintah, sebagai contohnya adalah peledakan Kedutaan Philipina di Indonesia. Bahwa di Ambon banyak pengungsi yang tidak kembali ke daerahnya masing-masing, begitu juga dengan banyaknya bantuan-bantuan yang 4
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14) 15)
16)
17)
18)
tidak sampai ke korban, hal tersebut dapat memicu terjadinya tindak terorisme. Terkait dengan banyaknya WNI yang berangkat ke Suriah, dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan kemiskinan yang dapat menjadi penyebab tindakan terorisme. Upaya-upaya yang telah dilakukan BNPT bersifat komprehensif, selain penegakan hukum juga dilakukan perbaikan ekonomi pelaku ataupun korban. Di Poso terdapat 7 pelaku yang masih DPO, dan telah dilakukan penelitian terhadap si pelaku sebelum dilakukan penembakan (ada perlawanan). Paham radikal berperan terjadinya terorisme, BNPT menggunakan pendekatan deradikalisasi khususnya pendekatan budaya. BNPT telah melaksanakan beberapa MoU dengan kegiatan-kegiatan yang terukur. Selain itu BNPT juga meminta masukan dari mereka, BNPT melatih ToT pada pihak mereka, dengan tujuan agar Informasi yang disampaikan BNPT disampaikan kembali kepada masyarakat umum. BNPT dapat juga mengajak Anggota Komisi III DPR untuk memberikan pembekalan kepada masyarakat melalui daerah pemilihannya, agar dapat memberikan materi wawasan kebangsaan. Dalam memburu pelaku terorisme, tujuan utama BNPT adalah menangkap pelaku. Dengan menangkap bisa diketahui motif dari melakukan kegiatan terorisme. Disamping hal tersebut, BNPT juga mencari upaya-upaya mengantisipasi serta mencari solusinya. BNPT telah membuat konsep, dalam Perpres BNPT yang nantinya akan dituangkan dalam RUU, BNPT telah mengundang beberapa pakar hukum untuk membahas tentang redikalisme dan deradikalisme. BNPT dalam pelaksanaannya selalu melibatkan instansi-instansi di daerah, sehingga mereka mempunyai kebanggaan dan tanggung jawab. Bahwa terdapat pemotongan anggaran di BNPT, khususnya di bidang pencegahan, BNPT telah melakukan strategi untuk tidak mengurangi porsi kegiatan pencegahan. Bahwa BNPT tidak mempunyai data yang akurat terkait WNI yang pergi ke Suriah, sangat sulit bekerja sama dengan negara lain (Turki dan Suriah), Turki menjadi pintu gerbang untuk masuk ke negara Suriah, namun data kedutaan disana tidak akurat, data dari Intelijen tidak mendetail. Bahwa terhadap upaya penangkapan pelaku tindak terorisme atas nama Santoso, kemungkinan untuk mendekati atau melakukan penyidikan terhadap santoso dan anggotanya sangat sulit, karena posisinya berada di atas gunung, dan yang bisa lakukan adalah memotong pasokan logistik saat ini. BNPT mengimbau kepada masyarakat disekitar agar tidak terpengaruh oleh ajaran Santoso, juga berkoordinasi dengan kementrian terkait untuk memotong kegiatan masyarakat sekitar dengan kelompok Santoso, seperti pendidikan, peternakan, cocok tanam, dan lain-lain. 5
19) Terhadap jawaban-jawaban belum disampaikan secara lengkap dan menyeluruh, akan disampaikan secara tertulis oleh kepala BNPT. III. KESIMPULAN/PENUTUP Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengambil kesimpulan/keputusan, sebagai berikut : Komisi III DPR RI akan mengupayakan peningkatan anggaran BNPT Tahun Anggaran 2016 untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang optimal guna meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi BNPT, termasuk meningkatkan fungsi pencegahan, deradikalisasi, penegakan hukum dan kerjasama baik internasional maupun regional dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme guna menciptakan rasa aman di masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Rapat ditutup pukul 16.09 WIB
6
