DEW AN PERW AKILAN R AKYAT REPUBLIK INDONESIA KESIMPULAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VIII DPR Rl DENGAN SEKRETARIS JENDERAL, DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, INSPEKTUR JENDERAL, DIREKTUR JENDERAL SIMAS ISLAM, DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH, DIREKTUR JENDERAL SIMAS KRISTEN, DIREKTUR JENDERAL SIMAS KATOLIK, DIREKTUR JENDERAL SIMAS HINDU, DIREKTUR JENDERAL SIMAS BUDDHA DAN KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA Rl
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2014-2015 SENIN, 16 FEBRUARI 2015
Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR Rl dengan Sekretaris Jenderal , Direktur Jenderal Pendidikan Islam yang diwakili oleh Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam , lnspektur Jenderal, Direktur Jenderal Bimas Islam, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Direktur Jenderal Bimas Kristen , Direktur Jenderal Bimas Katolik, Direktur Jenderal Bimas Hindu, Direktur Jenderal Simas Buddha dan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Rl dengan agenda "Tindak Lanjut Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama Rl dalam APBN-P Tahun 2015" , maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Komisi VIII DPR Rl memahami pemanfaatan/pengelolaan tambahan anggaran Kementerian Agama Rl dalam APBN-P tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut: a. Tambahan anggaran Sekretariat Jenderal sebesar Rp785.732.950.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dimanfaatkan untuk tunjangan kinerja pegawai. b. Tambahan anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebesar Rp1 .223.434.023.000,- (satu triliun dua ratus dua puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta dua puluh tiga ribu rupiah) yang akan dimanfaatkan untuk Kartu Indonesia Pintar sebesar Rp.434.052.015.000 (empat ratus tiga puluh empat miliar lima puluh dua juta lima be/as ribu rupiah) , tunjangan kinerja Rp733.572.132.000 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) , PNBP sebesar Rp9.908.047 .000 (sembilan miliar sembilan ratus delapan juta empat puluh ribu rupiah) , dan BLU sebesar Rp45.901 .829.000 (empat puluh lima miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) . c. Tambahan anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebesar Rp1 .623.977.528.000 (satu triliun enam ratus dua pu/uh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang akan dimanfaatkan untuk tunjangan kinerja sebesar Rp986.736.568.000 1
IlL
(lP
d. e.
f.
g.
h.
i.
j.
(sembilan ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah), PNBP sebesar Rp859.800.960.000 (delapan ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan dikurangi sebesar Rp222.560.000.000 (dua ratus dua puluh dua miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) untuk SBSN (sehingga anggaran untuk pembangunan KUA sebesar Rp19.540.000.000 (sembilan be/as miliar lima ratus empat puluh juta rupiah)) . Tambahan anggaran lnspektorat Jenderal sebesar Rp16.939.262.000 (enam be/as miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus en am puluh dua ribu rupiah) yang akan dimanfaatkan untuk tunjangan kinerja pegawai. Tambahan anggaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Rp9.523.439.000 (sembilan miliar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang akan dimanfaatkan untuk tunjangan kinerja pegawai. Tambahan anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebesar Rp59.940. 775.000 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh pu/uh lima ribu rupiah) yang akan dimanfaatkan untuk tunjangan kinerja pada fungsi pendidikan sebesar Rp7.086.507.000 (tujuh miliar delapan puluh enam juta lima ratus tujuh ribu rupiah) dan tunjangan kinerja pada fungsi non-pendidikan sebesar Rp50.580.083.000 (lima puluh miliar lima ratus delapan puluh juta delapan puluh tiga ribu rupiah) dan KIP sebesar Rp.2.274.185.000 (dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah). Tambahan anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sebesar Rp36.875.573.000 (tiga pu/uh enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang akan dimanfaatkan untuk KIP sebesar Rp607.800.000 (enam ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan tunjangan kinerja sebesar Rp36.267.773.000 (tiga puluh enam miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) . Tambahan anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu sebesar Rp27.374.212.000 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua be/as ribu rupiah) yang akan dimanfaatkan untuk tunjangan kinerja pegawai. Tambahan anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sebesar Rp 11.432.388.150 (sebelas miliar empat rat us tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) yang akan dimanfaatkan untuk tunjangan kinerja pegawai. Tambahan anggaran Badan Litbang dan Diklat sebesar Rp58.152.405.000 (lima puluh delapan miliar seratus lima pu/uh dua juta empat ratus lima ribu rupiah) yang akan dimanfaatkan untuk tunjangan kinerja pegawai.
2. Terkait dengan pemanfaatan tambahan anggaran Kementerian Agama Rl pada APBN-P tahun 2015, Komisi VIII DPR Rl mendesak para pejabat Eselon I Kementerian Agama Rl untuk memperhatikan dan menindaklanjuti secara sungguh-sungguh pendapat dan masukan Anggota Komisi VIII DPR Rl antara lain: a. Meningkatkan penelitian kehidupan kerukunan umat beragama dengan berbagai indikatornya serta mengalokasikan dukungan anggaran yang f{) memadai. ("fJ/ 2
b. Memastikan program-program satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama Rl untuk meningkatkan kualitas pembangunan bidang keagamaan dengan memperhatikan aspirasi dan proporsionalitas antar daerah . c. Mensosialisasikan program Kartu Indonesia Pintar dan program Bantuan Mahasiswa Miskin Berprestasi kepada semua lapisan masyarakat. d. Memastikan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Agama Rl bersifat preventif melalui Audit Kinerja dan Audit Tujuan Tertentu serta Pencegahan Pendekatan Agama . e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas distribusi 'bantuan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Simas Islam, Direktorat Jenderal Simas Kristen, Direktorat Jenderal Simas Katolik, Direktorat Jenderal Simas Hindu , dan Direktorat Jenderal Simas Buddha. f. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan luar negeri yang ada di Kementerian Agama Rl dan secara berkala dilaporkan kepada Komisi VIII DPR Rl. Pimpinan Komisi VIII DPR Rl Wakil Ketua,
-
Sekretaris Jenderal
-----_:::::)
Rl,
0------....
Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si
k-Dr. H. Deding Ishak, SH., M.Hum
Direktur Jenderal Simas Islam,
Sekretaris Ditjen
Prof. Dr. H.M. Machasin, MA. Direktur Jenderal Simas Kristen,
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah,
(jj -ยท-,~~~ Oditha R. Hutabarat Direktur Jenderal Simas K olik,
Direktur Jenderal Simas Hindu,
Prof Drs. I Ketut Widnya MA, M.Phil, Ph.D
3
Direktur Jenderal
ey:: Drs. Dasikin, M.Pd Kepala Badan Litbang dan Diklat,
Prof. H. Abd. Rahman Mas'ud, Ph.D
4
