LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI KE PROVINSI JAWA TIMUR PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2014- 2015 TANGGAL 15-17 FEBRUARI 2015
I. Pendahuluan
A. Dasar
Surat Tugas Komisi VI DPR RI No. ST/07/Kom VI/DPR RI/II/2015 tanggal 6 Pebruari 2015 mengenai Sasaran dan Obyek Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014 – 2015 B. Maksud dan Tujuan
Kunjungan kerja spesifik kali ini dimaksudkan untuk mengetahui pokok-pokok kebijakan, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya penerima Penyertan Modal Negara. Kunjungan kerja spesifik juga dilakukan guna memenuhi salah satu fungsi dewan dalam hal pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, khususnya dalam hal pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah yang menjadi mitra kerja. Hasil dari pengawasan tersebut akan dijadikan masukan bagi Pemerintah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
C. Acara Kunjungan Kerja Spesifik
Acara pada kunjungan kerja spesifik kali ini adalah: 1. Peninjauan pabrik pengering padi milik PT Pertani (Persero). 1
2. Peninjauan pabrik bioethanol PT Perkebunan Nusantara X. 3. Peninjauan
galangan kapal PT
Dok Perkapalan
Surabaya
(Persero). 4. Peninjauan Bandara Djuanda dan pertemuan dengan jajaran direksi PT Angkasa Pura I (Persero).
D. Anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik
Anggota Komisi VI DPR RI yang turut serta dalam acara kunjungan kerja spesifik kali ini adalah:
NO.
NO. ANGG.
1.
A –430
Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA
PIMPINAN/F. DEMOKRAT
2.
A – 555
DR.IR.H.M. FARID AL-FAUZI, MMT
PIMPINAN/F.HANURA
3.
A – 176
ARIA BIMA
ANGGOTA/F. PDI P
4.
A – 157
H. INDRA SIMATUPANG P, SE, MBA
ANGGOTA/F. PDI P
5.
A – 1450
Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S
ANGGOTA/F. .PDI P
6.
A – 181
ADISATRYA SURYO SULISTO
ANGGOTA/F. .PDI P
7.
A – 287
M. SARMUJI, SE, MSi
ANGGOTA/F P. GOLKAR
8.
A – 289
H. MOHAMMAD SURYO ALAM, AK, MBA
ANGGOTA/F P. GOLKAR
9.
A – 373
KHILMI
ANGGOTA/F. GERINDRA
10.
A – 354
ABDUL WACHID
ANGGOTA/F. GERINDRA
11.
A – 435
SARTONO HUTOMO
ANGGOTA/F. DEMOKRAT
12.
A – 76
DR. KH. KHOLILURRAHMAN, SH, MSi
ANGGOTA/F. PKB
13.
A – 97
DRS. H. ADANG DARADJATUN
ANGGOTA/F. PKS
14.
A – 24
H. SLAMET JUNAEDI
N A M A
KETERANGAN
ANGGOTA/F.NASDEM 2
II. Hasil Kunjungan Kerja Spesifik
A. PT Pertani (Persero) Komisi VI DPR RI pada kesempatan kali ini melakukan peninjauan di pabrik pengeringan gabah milik PT Pertani (Persero) yang berlokasi di Jalan Raya Peterongan, Jombang. PT Pertani (Persero) sendiri bergerak di bidang yang berkaitan dengan usaha pertanian. Untuk bidang usahanya sendiri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: 1. Sektor on farm Penyediaan sarana produksi pertanian (saprotan), diantaranya adalah benih, pupuk, dan pestisida. Penyediaan alat industri pertanian (alsintan), diantaranya adalah alat pengolah tanah, alat tanam, dan alat panen. Jasa pengelolaan lahan pertanian.
2. Sektor off farm Meliputi
jasa
pengolahan
hasil
pertanian,
pergudangan,
perdagangan,dan pengelolaan aset. PT Pertani (Persero) telah menerima persetujuan untuk usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 470 miliar. PMN tersebut akan dialokasikan untuk meningkatkan usaha perbenihan sebesar Rp 265 juta dan usaha perberasan sebesar Rp 205 juta.
Permasalahan yang dihadapi oleh PT Pertani (Persero) adalah: 1. Permasalahan Keuangan Adanya kesulitan permodalan karena kondisi ekuitas yang negatif dan masih tingginya nilai pinjaman dari perbankan, serta menurunnya kepercayaan pemasok menyebabkan kesulitan untuk memperoleh tambahan permodalan khususnya dalam 2 (dua) tahun terakhir.
3
Kondisi cash flow negatif karena penjualan dalam term kredit cukup besar dan tidak dapat segera tertagih. Beban tetap dan beban variabel perusahaan cukup tinggi, karena kegiatan usaha belum mencapai skala ekonomis. Selain itu terdapat
beban
bunga
yang
tinggi
karena
nilai
pinjaman
perusahaan cukup besar.
2. Permasalahan Operasional Kontinuitas pasokan bahan baku/barang dagangan tidak terjamin, karena ketersediaan modal kerja tidak sesuai dengan jadwal dan kebutuhan. Perolehan pendapatan rendah akibat tidak tersedianya persediaan yang cukup saat dibutuhkan. Sarana produksi relatif sudah lama. Kemampuan memperoleh marjin relatif rendah karena sebagian besar produk digunakan untuk memenuhi kebutuhan subsidi. Kemampuan penjualan dan pemasaran masih rendah karena kualitas produk yang tidak kompetitif dan belum konsisten.
Kesimpulan pada pertemuan dengan direksi PT Pertani (Persero) 1. PT Pertani (Persero) diminta untuk mensinergikan program yang dibiayai dari Tiongkok dengan tenor 1 (satu) tahun dengan para petani penerima bibit padi bersubsidi. 2. PT Pertani (Persero) diminta untuk membeli beras dan gabah hasil panen dari petani dan mensuplai ke Perum Bulog agar kualitas beras dan gabah yang dimiliki oleh Perum Bulog semakin meningkat. 3. PT Pertani (Persero) diminta untuk melakukan efisensi terhadap biaya transportasi agar biaya operasional dapat berkurang. 4. PT Pertani (Persero) diminta untuk mempertimbangkan untuk membangun gudang yang berdekatan dengan lokasi pengeringan gabah.
4
5. PT Pertani (Persero) diminta untuk menyampaikan S-curve dari pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh PMN dan akan diundang kembali pada agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan dilaksanakan pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2014-2015.
B. PT Perkebunan Nusantara X PTPN X saat ini menaungi 11 pabrik gula di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Pabrik gula tersebut adalah PG Pesantren Baru, PG Lestari, PG Djombang Baru, PG Gempolkrep, PG Meritjan, PG Modjopanggoong, PG Ngadiredjo, PG Kremboong, PG Toelangan, PG Watoetoelis, dan PG Tjoekir. Total kapasitas giling dari 11 pabrik gula tersebut mencapai 37 ribu TCD.
PTPN X sendiri pada Tahun 2015 telah menerima PMN sebesar Rp 975 miliar. PMN ini rencananya akan digunakan untuk membiayai proyek sebagai berikut: 1. Pembangunan pabrik bioethanol di PG Ngadiredjo beserta fasilitas cogeneration berkapasitas 20 MW. 2. Peningkatan kapasitas PG Tjoekir dari 4.000 ke 4.800 TCD beserta pembangunan fasilitas cogeneration berkapasitas 10 MW. 3. Peningkatan kapasitas PG Gempolkrep dari 6.500-7.200 TCD besera pembangunan fasilitas cogeneration berkapasitas 20 MW.
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh PTPN X dalam hal operasional antara lain adalah: produktifitas pabrik gula yang rendah, biaya tenaga kerja perton gula yang tinggi, kualitas produk gula yang rendah, tingginya biaya perawatan peralatan perton gula, kurangnya nilai tambah untuk produk samping seperti tetes dan ampas, serta rendahnya rendemen. Dampak akhir bagi perusahaan dan petani sekitar adalah tingginya biaya produksi, rendahnya pendapatan petani, dan rendahnya pendapatan PTPN X.
5
Kesimpulan pada pertemuan dengan direksi PTPN X 1. PTPN X diminta untuk melakukan sinergi dengan PT Pertamina (Persero) dalam rangka menyerap produksi bioetanol sebesar 30 ribu ton pertahun sehingga PTPN X tidak perlu mengekspor bioetanol ke Filipina. 2. Kementerian
BUMN
diminta
untuk
berkoordinasi
dengan
PT
Pertamina (Persero) agar mengambil langsung bioetanol dari PTPN. 3. PTPN X diminta untuk menyampaikan S-curve dari pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh PMN dan akan diundang kembali pada agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan dilaksanakan pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2014-2015.
C. PT Weltes Pada kesempatan ini Komisi VI DPR RI berkesempatan untuk mengunjungi PT Weltes, perusahaan yang membuat peralatan dari Pabrik Gula Glenmore, Banyuwangi sebesar 40 ribu ton. Pabrik gula Glenmore sendiri berada di bawah pengelolaan dari PTPN XII. Saat ini progres dari pengerjaan sudah mencapai 80 persen, dimana PT Weltes baru menerima pembayaran uang muka sebesar 10 persen. Pada saat diskusi terungkap bahwa biaya pabrikasi peralatan untuk Pabrik Gula Glenmore sebesar Rp 20 ribu perkilogram.
D. PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero) PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero), pada tahun 2015 ini memperoleh tambahan PMN senilai RP 200 miliar. Rencana dari penggunaan PMN ini adalah: 1. Sebesar Rp 100 miliar digunakan untuk pengadaan floating dock dengan kapasitas 8.500 TLC. 2. Sebesar Rp 100 miliar digunakan untuk modernisasi peralatan kerja. Pada saat peninjauan lapangan, 6
Pada saat peninjauan lapangan, terdapat perbaikan KRI Fatahillah milik AngkatanLaut yang dilaksanakan oleh teknisi dari Jerman. Rencananya perbaikan KRI Fatahillah akan selesai dan diserahkan pada akhir September 2015. Dalam rangka menepati jadwal ini, Komisi VI DPR RI mengharapkan agar perusahaan dapat mengendalikan schedule dan inventori bahan baku perbaikan secara tepat.
Dalam diskusi dengan jajaran direksi, terungkap bahwa permasalahan yang dihadapi oleh PT DPS (Persero) adalah:
SDM
yang
dimiliki
oleh
perusahaan
sebenarnya
cukup
berkualitas, namun hampir seluruh BUMN yang bergerak di bidang dok perkapalan merugi karena pemberlakuan PPN dan bea masuk.
Manajemen PT DPS (Persero) sering melakukan kesalahan dalam perhitungan kebutuhan bahan baku dalam rangka perbaikan atau pembuatan kapal.
Ketiadaan modal kerja menghambat PT DPS (Persero) untuk mengerjakan proyek pembuatan kapal.
Manajemen juga kurang mampu untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik.
Kesimpulan pada pertemuan dengan direksi PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero)
1. Komisi VI DPR RI menilai perlu assesmen oleh Menteri BUMN terhadap seluruh manajemen galangan kapal BUMN. 2. PT Dok Perkapalan Surabaya diminta untuk menyampaikan S-curve dari pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh PMN dan akan diundang kembali pada agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan dilaksanakan pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2014-2015.
7
E. PT Angkasa Pura I (Persero) Pada kesempatan ini Komisi VI DPR RI berkesempatan untuk mengunjungi kantor PT Angkasa Pura I (Persero), yang berlokasi di Bandara Djuanda, Surabaya. PT Angkasa Pura I (Persero) sendiri mengelola 13 bandara yang berlokasi di Wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Indonesia Bagian Timur. Dalam diskusi terungkap bahwa salah salah satu permasalahan yang dihadapi oleh PT Angkasa Pura I (Persero) adalah masalah liabilitas yang sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 telah bertambah dari Rp 1.061 triliun menjadi Rp 5.695 triliun.
Kesimpulan pada pertemuan dengan direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Pada kunjungan kerja ke PT Angkasa Pura I (Persero) ini, Komisi VI DPR RI mengambil kesimpulan sebagai berikut : 1. PT
Angkasa
Pura
I
(Persero)
diharapkan
mampu
untuk
mengembangkan bandara Djuanda, Surabaya, agar sesuai dengan standar bandara internasional seperti Bandara Hasanuddin, Makassar dan Bandara Sepinggan, Balikpapan. 2. Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) diharapkan mampu melunasi hutang yang telah mencapai Rp 5.695 triliun. 3. Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) diharapkan menghapuskan kebijakan biaya parkir bagi kendaraan yang hanya menurunkan penumpang (drop off). 4. Komisi VI DPR RI merencanakan akan melakukan pembicaraan antara Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan mengenai rencana penutupan loket penjualan tiket di bandara karena akan menyulitkan seluruh pihak yang terlibat di jasa penerbangan.
8
III.
Kesimpulan Kesimpulan yang diambil pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur pada tanggal 15-17 Februari 2015 adalah sebagai berikut: 1. Setiap BUMN penerima PMN diminta untuk membuat S-Curve terhadap penggunaan PMN tersebut yang akan menjadi acuan bagi Tim Pengawasan PMN dalam melakukan tugasnya. 2. Setiap BUMN penerima PMN diminta untuk taat azas sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Panja PMN Komisi VI DPR RI. 3. Anggota Komisi VI DPR RI yang tergabung dalam tim pengawasan akan mengawasi penggunaan PMN oleh setiap BUMN yang beroperasi di daerah pemilihan masing-masing.
IV.
Penutup Demikianlah laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi Komisi VI DPR RI melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja BUMN, khususnya dalam hal pemanfaatan PMN.
Jakarta, Maret 2015 Ketua Tim,
Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA A-430
9
