DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPR RI KE MANILA, PHILIPINA 11 – 13 AGUSTUS 2014
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2014
I.
PENDAHULUAN
Hubungan diplomatik Indonesia-Filipina telah terjalin sejak 24 November 1949. Sejak dibukanya hubungan diplomatik, kerjasama RI-Filipina berkembang di berbagai bidang, baik politikkeamanan, dan pertahanan, ekonomi dan perdagangan, serta sosial-budaya dan pendidikan. Hubungan kedua Negara telah berjalan dengan sangat baik, akrab dan bersahabat, baik pada tingkat bilateral, regional maupun internasional. Hubungan baik ini juga tercermin dari kegiatan saling menguntungkan di antara kedua negara disemangati oleh prinsip-prinsip saling percaya menghormati. Kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Philipina dilakukan dalam rangka menjalankan tugas konstitusional untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dalam pelaksanaan politik luar negeri mencakup diplomasi,pertahanan, dan keamanan, serta informasi dan intelijen. Kunjungan ini juga merupakan bentuk implementasi dari pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPR RI khususnya dalam rangka pengawasan terhadap mitra kerja Komisi I DPR RI di luar negeri, yaitu KBRI Manila. Selain itu, dalam kunjungan tersebut, juga dilakukan pertemuan dengan Anti Terrorism Council (ATC) Philipina. Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Manila dilaksanakan dari tanggal 11-13 Agustus 2014, terdiri dari 8 (delapan) orang Anggota Komisi I DPR RI dan didampingi oleh 2 (dua) orang Sekretariat Komisi I DPR-RI. Berikut adalah susunan nama-nama tim kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Manila : NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
NAMA Ramadhan Pohan, M.IS Mirwan Amir H. Hayono Isman H. Zaenuddin Ir. Neil Iskandar Daulay Drs. Helmy Fauzy Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid H. Abdul Hamid Wahid Jaka Adiwiguna Sugeng Riyadi
FRAKSI KETERANGAN F-D Ketua Delegasi F-PD Anggota Tim F-PD Anggota Tim F-PD Anggota Tim F-PG Anggota Tim F-PDIP Anggota Tim F-PKS Anggota Tim F-PKB Anggota Tim Sekretariat Komis I DPR RI Sekretariat Komis I DPR RI
II. HASIL KUNJUNGAN 1. Tugas Pengawasan Mitra Kerja Ada beberapa hal yang mengemuka dalam rangka pengawasan Komisi I DPR RI terhadap KBRI Manila, antara lain : undocumented citizen, penjualan alutsista, peningkatan perdagangan dan pariwisata, serta isu perdamaian dan keamanan di Philipina Selatan serta terorisme dan juga anggaran. Dalam pertemuan Komisi I DPR RI dengan Duta Besar RI disampaikan perkembangan kerjasama dengan Palau, termasuk komitmen pemberian bantuan Pemerintah RI sebesar USD 1
2
juta kepada Palau dalam rangka mendukung pelaksanaan 45 th Pacific Island Forum (PIF), juga pentingnya mendorong kerjasama dengan Kepulauan Marshall dalam rangka mengamankan kepentingan politis Indonesia terkait isu Papua. Beberapa hal yang disampaikan dalam pertemuan tesebut antara lain : a. Bantuan Pemerintah Indonesia sejumlah 1 juta USD kepada Pemerintah Palau untuk penyelenggaraan 45th Pacific Island Forum (PIF) Pemberian dana bantuan Pemerintah RI hingga kini belum dapat direalisasikan karena proses internal di Pusat dan perlunya persetujuan dari DPR RI atas penggunaan dana anggaran. Dalam kaitan tersebut, Komisi I DPR RI menyampaikan persetujuannya atas pemberian dana bantuan tersebut dan mengharapkan agar proses administrasi dan masalah procedural dapat diselesaikan sehingga dana bantuan Pemerintah RI dapat segera disampaikan kepada Pemerintah Palau. b. Dampak pemotongan anggaran sebesar 16% di Tahun 2014 Terkait pemotongan anggaran, realisasi pemotongan anggaran Tahun 2014 untuk KBRI Manila adalah sebesar 4,3%. Dengan DIPA Tahun Anggaran 2014 untuk KBRI Manila sebesar Rp. 39.914.975.000, tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi KBRI Manila. Adapun yang terkena dampak pemotongan anggaran adalah renovasi Wisma Duta Besar yang saat ini sedang berlangsung. Anggota Komisi I DPR RI mendorong agar perwakilan RI dapat mengusulkan penambahan anggaran apabila memang dinilai perlu dan menekankan agar pemotongan anggaran tidak berdampak pada kebutuhan operasional dan pelaksanaan tugas perwakilan. c. Negara rangkapan KBRI Manila Duta Besar RI mengusulkan apabila dimungkinkan Kepulauan Mikronesia dapat menjadi negara rangkapan KBRI Manila. Hal ini diusulkan dengan mempertimbangkan faktor efisiensi perwakilan, mengingat KBRI Manila juga merangkap Palau dan Kepulauan Marshall yang berada dalam satu jalur dengan Kepulauan Mikronesia. Terkait hal tersebut, Komisi I DPR RI mendukung usulan rangkapan dengan pertimbangan lokasi geografis yang lebih dekat dengan Philipina daripada Jepang (saat ini dirangkap oleh KBRI Tokyo). Selain itu, dalam kaitan perlindungan WNI, jika terdapat ABK bermasalah di Pohnpei,Mikronesia, lebih mudah ditangani dari Manila daripada Tokyo. Hal ini juga diperkuat adanya sejumlah kedutaan besar negara di Manila yang merangkap Palau, Marshall Islands serta Mikronesia. d. Peningkatan Konektivitas Komisi I DPR RI mendukung peningkatan konektivitas antara Indonesia dan Philipina dalam upaya peningkatan perdagangan dan pariwisata, salah satunya melalui pembukaan jalur penerbangan langsung (direct flight) dari Jakarta – Manila, ataupun Denpasar-MakassarManado-Davao City-Cebu, oleh Garuda Indonesia atau maskapai penerbangan lainnya di Indonesia. Selain akan menguntungkan hubungan kerjasama Indonesia-Philipina, peningkatan konektifitas antar kedua negara juga penting dilakukan dalam menyongsong ASEAN Economic Community 2015.
3
e. Undocumented Citizen Permasalahan undocumented citizen di Davao pernah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Allien Certifikat Registration, namun kebijakan tersebut tidak menyelesaikan masalah. KJRI membantu permasalahan tersebut melalui program CSR dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka, dan program UKM . 2. Pertemuan dengan Anti-Terrorism Council (ATC) Philipina Pada tanggal 11 Agustus 2014, Komisi I DPR RI melakukan pertemuan dengan Anti-Terrorism Council (ATC) di Philipina, yang dipimpin oleh Acting Executive Director, Oscar F. Valenzuela. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendapatkan pemahaman atas penanganan terorisme di Philipina dan langkah Philipina dalam menangani tindak terorisme ke depan. Beberapa isu yang mengemuka dalam pertemuan Komisi I DPR RI dengan ATC yakni : a. Adanya kesamaan mengenai permasalahan terorisme di Indonesia dan Philipina. Wilayah yang potensial dengan gangguan terorisme di Philipina adalah wilayah Mindanao, khususnya di Basilan, Sulu, dan Tawi-Twai, dimana wilayah tersebut dekat dengan Sabah dan Indonesia. Kelompok yang dinyatakan sebagai teroris di Philipina Selatan tidak hanya berasal dari Abu Sayyaf (ASG), tetapi juga New People’s Army (NPA). NPA adalah kelompok militer dari kelompok komunis di Philipina, Communist Party of the Philipina (CPP) b. Kerjasama antara Indonesia dan Philipina melalui Border Crossing Agreement sangat bermanfaat dalam memperkuat kerjasama kedua negara dalam menjaga wilayah perbatasan dari gangguan keamanan, termasuk terorisme. c. Prioritas kerja ATC di tahun 2014 ini adalah target hardening, intel fusion, law enforcement, crisis management, dan countering violent extremism. Pemerintah Philipina juga melakukan program deradicalization dan counter deradicalization, melalui engagement dengan masyarakat. Pemerintah Philipina juga memberikan pemahanan kepada masyarakat luas bahwa agama tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan tindakan terorisme. d. Philipina mengapresiasi kepemimpinan dan keberhasilan Indonesia dalam menangani kasus terorisme yang berbukti dengan tertangkapnya pelaku-pelaku kunci tindak terorisme. e. Isu keadilan, khususnya social justice adalah isu penting dalam menekan masalah ancaman keamanan di suatu negara. Pemberantasan kemiskinan, melalui pembangunan, pendidikan, dan ‘kehadiran’ nyata dari Pemerintah sangat krusial dalam memerangi terorisme. Selanjutnya disampaikan oleh Mr. Valenzuela bahwa ‘culture of gun’ di wilayah Mindanao masih sangat kuat. Pemerintah Philipina saat ini berupaya untuk mengatasi masalah ini. f. Philipina memandang bahwa pemerintah Indonesia telah berhasil dengan sangat baik dalam penyelesaian masalah insurjensi di Aceh. Philipina mengharapkan agar penyelesaian damai di Mindanao juga dapat dilakukan seperti di Aceh. Dalam kaitan ini, perlu adanya lessons learned yang dapat diperoleh dari Indonesia.
4
IV. PENUTUP Demikian laporan kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Philipina ini disampaikan. Semoga informasi dan hasil temuan tersebut dapat menjadi masukan bermanfaat bagi Komisi I DPR RI, khususnya dalam rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri. Ketua Delegasi Komisi I DPR RI
Ramadhan Pohan, M.IS A-520
5
