DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI KE PROVINSI LAMPUNG PADA RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2013 - 2014 A.
PENDAHULUAN
I.
Dasar Kunjungan Kerja a. Hasil Rapat Koordinasi diantara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. b. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
II.
Ruang Lingkup Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan.
III.
Susunan Tim 1) Dr. H. Aziz Syamsuddin, S.H. 2) Drs. Al-Muzzammil Yusuf 3) Drs. Eddy Sadeli, S.H. 4) Hj. Alyah Setiawaty, S.H. 5) Achmad Basarah, M.H. 6) Ichsan Soelistyo 7) Fahri Hamzah, S.E. 8) Aditya Mufti Arifin,S.H.
Ketua Tim/Wk.Ketua Komisi III/F-PG Wk.Ketua Komisi III / F-PKS Anggota Tim / F-PD Anggota Tim / F-PD Anggota Tim / F-PDI Perjuangan Anggota Tim / F-PDI Perjuangan Anggota Tim / F-PKS Anggota Tim / F-PPP
Dalam tim kunjungan kerja tersebut juga didampingi oleh Sekretariat Komisi III, Tenaga Ahli Komisi III, Wartawan TV Parlemen, Penghubung Kepolisian, Penghubung Kejaksaan Agung, Penghubung Kementerian Hukum dan HAM, Penghubung BNN dan Penghubung Mahkamah Agung. IV.
Pelaksanaan Kunjungan Kerja Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan 2 November 2013.
2
V. Objek Kunjungan Kerja Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Lampung melakukan beberapa kegiatan selama masa kunjungan Kerja, yaitu: 1. Rapat Kerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Lampung; 2. Rapat Kerja dengan Kepala Kepolisian Daerah beserta pejabat utama Provinsi Lampung; 3. Rapat Kerja dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung beserta jajarannya; 4. Rapat Kerja dengan Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Lampung. 5. Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Narkotika Provinsi Lampung; 6. Kunjungan Lapangan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kalianda dan Lapas Way Hui; 7. Kunjungan Lapangan ke Pelabuhan Bakehuni (Sea Interdiction). B.
HASIL KUNJUNGAN KERJA
I.
PERTEMUAN DENGAN GUBERNUR LAMPUNG
Pertemuan dengan Gubernur Lampung didahului dengan makan malam dan kemudian dilanjutkan dengan pembukaan dan pemaparan umum dari Asisten I (Perwakilan Gubernur Provinsi Lampung) mengenai masalah hukum di Provinsi Lampung. Pertemuan ini kemudian ditutup pada pukul 20.00 WIB. II.
PENJELASAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI LAMPUNG
II.1
ANGGARAN Pagu Definitif tahun 2013 Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sejumlah Rp. 115.377.128.000,- ( Seratus lima belas milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu). Sedangkan Rancangan RKAK/L Tahun Anggaran 2014 jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung sejumlah Rp. 147.813.243.000,- (Seratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah. Dengan perincian sebagai berikut: II.2
PENGAWASAN Mengenai permasalahan overkapasitas, dapat dijelaskan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Provinsi Lampung yakni dari Kapasitas 3542, saat ini telah terisi 5292 (3440 Narapidana dan 1852 Tahanan). Sedangkan untuk menanggulangi over kapasitas dilakukan dengan cara Percepatan pelaksanaan pelepasan penghuni melalui Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat, Pembangunan gedung Lapas / Rutan yang sedang berjalan difokuskan pada salah satu/sebagian secara tuntas/penyelesaian dengan cepat, tidak bertahap 2
3
diratakan sehingga butuh waktu lama, dan Pelimpahan wewenang untuk penerbitan SK Pembebasan Bersyarat (PB) kasus pidana umum ke Kepala Kantor. Mengenai Kajian mengenai Dampak dari PP No. 99 Tahun 2012 terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi. Berdasarkan kajian empiris dilapangan, tentunya ada “Resistensi” dari WBP yang terkait dengan PP No.99 Tahun 2012. Remisi, PB, CB, CMB, CMK dan Asimilasi merupakan sarana untuk memberi “Motivasi” kepada WBP untuk berkelakuan baik. Sistem pemasyarakatan tidak mengenal Sistem Penjeraan tetapi lebih mengedepankan Sistem Pembinaan. Dampak negatif dari pidana penjara sangat luar biasa terutama “Stigma” negatif dari masyarakat dan “Effect Labeling.” Sedangkan mengenai hal Bantuan Hukum, efektifitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam Implementasi Program Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum terhadap Masyarakat yang tidak mampu di Propinsi Lampung adalah sebagai berikut: Membentuk Tim Sosialisasi dan Konsultasi mengenai pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum di Propinsi Lampung; Melakukan Penyebaran informasi tentang pelaksanaan Program Bantuan Hukum kepada Masyarakat, Instansi Penegak Hukum dan Pemerintah Prov/Kab/Kota se-Propinsi Lampung melalui Sosialisasi, Rapat Koordinasi, serta pemasangan iklan di media cetak maupun media elektronik; Membuka pelayanan Konsultasi mengenai Proses Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum di Propinsi Lampung; Membentuk Tim Pengawas Daerah Pelaksanaan Bantuan Hukum yang terdiri dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, serta Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Lampung; Mengawasi Pelaksanaan Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi di Propinsi Lampung; Melakukan Koordinasi secara berkala dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah/Kab/Kota di Propinsi Lampung terkait dengan Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; Melaporkan secara berkala kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui Badan Pembinaan hukum Nasional mengenai Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum di Propinsi Lampung; Menginventarisasi dan Mengevaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum di Propinsi Lampung; Dalam Hal pelaksanaan di RUPBASAN Kendala yang masih dihadapi adalah: Belum adanya penguatan tugas dan fungsi Rupbasan melalui regulasi dibidang peraturan perundang-undangan; Instruktur Rupbasan yang belum memenuhi standar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; Sumber Daya Manusia (SDM) petugas yang belum mempunyai kompetensi; dan Sosialisasi yang belum optimal terhadap stakeholder/petugas terkait. III.
PENJELASAN KAPOLDA PROVINSI LAMPUNG
III.1 ANGGARAN Berdasarkan Pagu Definitif Polda Lampung Tahun 2013 yang tertuang dalam DIPA tahun 2013, secara keseluruhan Polda Lampung mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 700.211.441.000,- dan sampai dengan bulan September 2013 telah terealisasi sebesar Rp. 524.328.879.789,- atau 76,63 %. Sedangkan pada tahun 2013, Pencapaian Target Penerimaan Polda Lampung yang bersumber dari 3
4
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sebesar Rp. 93.547.185.697,-. sampai dengan September Tahun 2013 dari target tersebut telah terpenuhi sebesar Rp. 69.373.863.525,- atau sebesar 74,6 %. III.2 PENGAWASAN Tindak Pidana Umum Berdasarkan data yang dihimpun Polda Lampung, untuk tindak pidana umum pada tahun 2012 setidaknya terjadi 7.701 kasus tindak pidana umum dan hingga akhir September 2013, telah terjadi 7.263 kasus. Dari keseluruhan tindak pidana umum yang terjadi, pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas) dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) merupakan tindak pidana umum yang paling mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Ketiga tindak pidana tersebut, yang lebih dikenal dengan kriminalitas C3. Tindak Pidana Khusus Sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana khusus, Polda Lampung telah melakukan berbagai upaya diantaranya, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pihak-pihak / Instansi Pemerintah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten terhadap penyalahgunaan dana / anggaran yang disalahgunakan; melakukan koordinasi dengan institusi atau lembaga lain sebagai stakeholders pemangku kepentingan pada permasalahan yang terjadi; melakukan koordinasi terhadap saksi ahli apabila terjadi tindak pidana khusus; melaksanakan gelar perkara dengan melibatkan fungsi terkait, antara lain; Itwasda, Bidkum, Bid Propam terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi atensi sehingga diharapkan berkas perkara yang dikirimkan kepada JPU tidak terjadi P.19 (pengembalian berkas perkara) yang berulang; dan melaksanakan rakernis fungsi Reskrimsus terhadap beberapa persoalan penegakan hukum di bidang khusus yang menitikberatkan kepada persamaan persepsi antara Penyidik Polri, JPU dan BPKP tentang perhitungan kerugian negara dalam penanganan tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Provinsi Lampung Khusus untuk tindak pidana korupsi, Polda Lampung dan jajaran selama tahun 2012 menangani 19 kasus korupsi dan untuk tahun 2013 hingga September 2013 telah menangani 16 kasus. Dari 16 (enam belas) perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Polda Lampung dan jajaran, 2 (dua) perkara telah dilakukan supervisi oleh KPK. Pengamanan Pemilu tahun 2014 Sampai dengan bulan Oktober 2013, pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 telah memasuki tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam melaksanakan pengamanan Pemilu Legislatif tahun 2014 di Propinsi Lampung, Polda Lampung telah merencanakan strategi pengamanan yang terdiri dari menyusun rencana pengamanan yang tertuang dalam Rencana Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata Krakatau-2014 nomor : R / Renops / 07 / III / 2013 tanggal 11 Maret 2013; Melaksanakan Operasi Kepolisian Kewilayahan yang diarahkan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014, Melaksanakan kegiatan Kepolisian yang 4
5
ditingkatkan dengan sasaran curat, curas dan curanmor (C3) serta penyalahgunaan senjata api pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi (Polres Lampung Timur dan Polres Lampung Utara); Melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kemampuan personel dengan pelatihan Gladi Posko Operasi Mantap Praja Bumi 2013 di Polda Lampung terhadap Polres Lampung Utara; Melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kemampuan personel yang dipersiapkan bertugas sebagai Pengawalan Pribadi terhadap VVIP; Penunjukan Petugas Penghubung / Liaison Officer (LO) yang ditugaskan di KPU, Bawaslu, Panwaslu dan Parpol peserta Pemilu tahun 2014 di Provinsi dan 15 Kab/Kota; Melaksanakan Rapat Koordinasi Petugas Penghubung / Liaison Officer (LO) Polda Lampung dan jajaran dengan nara sumber Ketua KPU Prov. Lampung, Ketua Bawaslu Prov. Lampung, Kepala BIN Daerah Lampung, Pasi Intel Korem Garuda Hitam Lampung, dan Kepala Kesbangpol Prov. Lampung; Melaksanakan sosialisasi tentang tata cara pemberitahuan dan penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye Pemilu tahun 2014 kepada Ketua DPD/DPW, Sekretaris, dan Humas seluruh partai politik yang ada di Lampung; Melaksanakan rapat koordinasi dengan KPU, Panwaslu, Pemda Kab / Prov. Lampung tentang penetapan jadwal dan lokasi kampanye pada Pemilu 2014. Upaya Mewujudkan Keberhasilan Program Kamtibmas. Konflik sosial merupakan salah satu permasalahan yang mendapat perhatian besar dari Polda Lampung karena dampak yang ditimbulkan cukup kuat untuk mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban. Berdasarkan hasil analisa potensi konflik sosial di awal tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa jumlah awal potensi konflik sosial yang teridentifikasi adalah 109 titik dan sampai dengan saat ini dapat terselesaikan sebanyak 99 titik atau 91 %. Selain itu juga muncul 5 titik konflik sosial baru, namun dapat diselesaikan sebanyak 2 titik. Kemandirian dan Profesionalisme Personel Polda Lampung Secara keseluruhan, jumlah personel Polda Lampung dan jajaran hingga September 2013 tercatat sebanyak 10.212 personel. Jumlah tersebut baru memenuhi 64,3 % dari jumlah ideal personel Polri untuk Polda Lampung yang tertuang dalam Daftar Susunan Personel Polri untuk Polda Lampung. Dalam upaya antisipatif atas kekurangan personel tersebut, maka langkah yang telah dilakukan Polda Lampung antara lain: Pengusulan penambahan kuota penerimaan personel kepada Mabes Polri baik penerimaan Brigadir maupun penerimaan Perwira tanpa meninggalkan kualitas; Pengurangan porsi personel Polri yang mengerjakan pekerjaan staf dengan mengoptimalkan peran dan fungsi PNS Polri; Penyebaran dan penempatan personel pada kesatuan kewilayahan dengan mempertimbangkan aspek kerawanan wilayah; dan Penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan personel guna memaksimalkan tugas dan fungsi di bidang kerjanya. IV.
PENJELASAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI LAMPUNG
IV.1 ANGGARAN Pagu definitf tahun anggaran 2013 sebesar Rp 102.253.296.000,- (seratus
dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu 5
6
rupiah) dengan realisasi pelaksanaan anggaran oleh seluruh satuan kerja sampai dengan bulan Oktober 2013 sebesar Rp 67.233.448.556,- (enam puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) atau sebesar 65.75 % . IV.2 PENGAWASAN Perkara yang paling menonjol di lingkungan Kejaksaan Tinggi Lampung selama Januari 2013 sampai dengan Oktober 2013 yang telah diselesaikan yaitu Tindak Pidana Narkotika berhasil diselesaikan sebanyak 346 perkara; Tindak Pidana Perlindungan Anak (UU RI No. 23 Tahun 2002) sebanyak 134 perkara; Tindak Pidana Perjudian sebanyak 18 perkara; Tindak Pidana Penyimpangan Distribusi BBM (UU RI No. 22 Tahun 2001) sebanyak 15 perkara; dan Tindak Pidana Perdagangan Obat dan Makanan sebanyak 15 perkara. Sedangkan Perbandingan Perkara yang masuk, yang telah diselesaikan dan sedang ditangani oleh Kejaksaan di Wilayah Propinsi Lampung yakni Penerimaan SPDP dari Penyidik (Kepolisian, PPNS) selama Januari 2013 sampai dengan Oktober 2013 di sebanyak: SPDP masuk sebanyak 2.681 perkara dan telah terselesaikan sebanyak 2.353 perkara. Sedangkan sisa 328 perkara yang masih ditangani oleh Kejaksaan di Propinsi Lampung. Hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan yakni Dalam Perkara Kekerasan yang melibatkan masa yang besar, JPU kesulitan menghadirkan saksi dalam persidangan, Barang Bukti yang diputus oleh Majelis Hakim digunakan di dalam Berkas Perkara lain sedangkan tersangkanya melarikan diri atau belum tertangkap, dan Terhadap beberapa Tuntutan Pidana khususnya tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman minimal (tindak pidana Narkotika). Langkah-langkah kejaksaan tinggi lampung dalam meningkatkan mutu, propesionalisme, dan intregritas moral para jaksa yaitu Mengikut sertakan para jaksa dalam pendidikan dan pelatihan teknis antara lain : pidsus, pidum, intelijen, perdata dan tata usaha negara, diklat komputer forensik (IT), agen intelijen, auditor, trial advocacy, asset tracing, penanganan transnasional crime, tindak pidana perbankan, dan penanganan tindak pidana anak perhadapan dengan hukum, sedangkan untuk meningkatkan intregritas moral para jaksa yaitu: mengikut sertakan pelatihan ESQ (emotional spritual quontient) dan memberikan siraman rohani pada setiap hari senin pagi berupa ceramah agama. V. PENJELASAN KETUA PENGADILAN TINGGI DAN KEPALA PENGADILAN TINGGI AGAMA LAMPUNG V.1
PENGADILAN TINGGI LAMPUNG
V.1.1 ANGGARAN Pagu Definitif Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 18.799.504.000. Untuk DIPA Tahun Anggaran 2014 diharapkan agar tidak lagi terjadi adanya tanda bintang, yang akan menghambat penyerapan anggaran sehingga tidak lagi penyerapan anggaran menumpuk pada akhir tahun anggaran. V.1.2 PENGAWASAN. Jumlah perkara yang telah dapat diselesaikan di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi 6
7
Tanjungkarang adalah Perkara Pidana sebanyak 121 perkara, Perdata 50 perkara, dan Tipikor sebanyak 12 perkara. Dalam mewujudkan peningkatan kualitas, integritas dan profesionalisme hakim di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah diambil langkah-langkah antara lain: Memberikan penekanan kepada hakim agar didalam melaksanakan tugas sehari-hari senantiasa harus berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (PPH), Melakukan Evaluasi Mandiri terhadap pencapaian hasil kinerja individu dari para hakim baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tinggi, Untuk dapat di angkat sebagai seorang Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri maupun Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, harus melalui metode seleksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI dengan cara melakukan Fit & Propertest, serta untuk menduduki jabatan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, dan juga para Pejabat Struktural diwajibkan membuat pernyataan berupa Pakta Integritas, yang dibaca dan ditanda tangani pada saat pelantikan yang bersangkutan. Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap pegawai telah dilakukan melalui Bimbingan Teknis, dan secara rutin melakukan Pengawasan ke daerah sebanyak 2 kali dalam setahun. Selain itu, penindakan terhadap pegawai yang melakukan tindak pidana dan atau pelanggaran disiplin. Bentuk Koordinasi dengan Komisi Yudisial didalam melakukan pengawasan terhadap perilaku Hakim adalah adanya sikap saling kooperatif dan menghargai serta saling menyadari bahwa antara Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Tentang Kebijakan dan Penguatan Kelembagaan (capacity building) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah dengan melakukan langkah-langkah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mensyaratkan ruang sidang khusus untuk menyidangkan perkara pidana yang terdakwanya anak, pada setiap Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah disiapkan Ruang sidang Khusus untuk menyidangkan perkara anak dan Mahkamah Agung telah mengangkat hakim-hakim anak yang ditempatkan di seluruh Pengadilan Negeri. V.2
PENGADILAN TINGGI AGAMA PROVINSI LAMPUNG
V.2.1 ANGGARAN Mengenai pagu definitif anggaran Tahun 2013 untuk Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan 9 (sembilan) Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Lampung berjumlah Rp. 54.047.855.000. (lima puluh empat miliar empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBN murni. Adapun realisasi penyerapan anggaran selama rentang waktu pelaksanaan Daftar Isian Pelaksaan Anggaran Tahun 2013, sampai dengan bulan September 2013 adalah Rp.41.406.220.187. (empat puluh satu miliar empat ratus enam juta dua ratus dua puluh seratus delapan puluh tujuh rupiah) dari pagu total. V.2.2 PENGAWASAN Perkara yang Masuk pada Peradilan Agama Se-Lampung adalah dari 25 perkara yang diterima, telah diputus 24 perkara. Langkah dalam agenda Reformasi 7
8
Birokrasi dan Pengawasan yakni Pembinaan yang dilakukan Hakim Tinggi secara kuantitatif masih tidak begitu sering dilakukan. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme Hakim dan Pegawai, PTA selalu mengikutsertakan Hakim dan Pegawai ke dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dalam hal ini oleh Dirjen Badilag. Usaha lain untuk melakukan pembinaan kepada aparat Peradilan Agama, dengan cara memberi pengarahan secara rutin melalui rapat kordinasi yang diselenggarakan oleh PTA yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali. Untuk meningkatkan kemampuan Hakim baik dari segi teori maupun dari segi parktek, pimpinan PTA selalu mendorong para Hakim menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam rangka melakukan pembinaan karir Pegawai/Hakim PTA Pimpinan Pengadilan selalu berusaha agar Pegawai/Hakim dapat naik pangkat secara tepat waktu dan berusaha agar Pegawai/Hakim dapat mencapai pangkat yang paling maksimal. Salah satu kendala yang dialami Pengadilan Agama di wilayah PTA Bandar Lampung dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan adalah belum semua Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Propinsi Lampung memiliki Lembaga Pengadilan Agama. Kendala lain yang dialami PTA Bandar Lampung dalam menyelesaikan perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama di wilayah PTA Bandar Lampung adalah tidak ada keseimbangan antara jumlah perkara yang diterima dengan jumlah aparat pengadilan yang ada. Sedangkan untuk menjaga integritas Hakim/Pegawai PTA selalu berusaha untuk menghukum atau memberi sanksi kepada Hakim/Pegawai yang melakukan. Dalam hal untuk membina Pegawai/Hakim di wilayah PTA Bandar Lampung, PTA menegakan prinsip punishment and reward. Untuk peningkatkan kualitas Hakim, PTA telah mendorong Hakim Pengadilan Agama untuk menyelenggarakan diskusi ilmiah tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama. Mengenai peningkatan pelayanan kepada masyarakat PTA berusaha agar Pengadilan Agama di wilayah PTA Bandar Lampung memiliki gedung yang lebih representatif. V.3
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
V.3.1 ANGGARAN Jumlah keseluruhan pada program ini sebesar Rp.5.931.618.000 (lima milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah). Realisasi Anggaran sampai 31 September 2013 sebesar Rp. 3.797.009.667,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). Prosentase realisasi sebesar 64.01 % V.3.2 PENGAWASAN Selama dalam tahun 2013 terhitung bulan Januari sampai September 2013 perkara yang paling menonjol adalah “Desersi, Narkotika, Ilegal Tapping, Pelanggaran Susila Dan Penganiayaan”. Perkara masuk di Pengadilan Militer I-04 Palembang dari bulan Januari sampai dengan September 2013 kejahatan berjumlah 234 perkara, yang telah diputus 153 sisa perkara 81, 34 perkara diantaranya merupakan perkara desersi yang harus diselesaikan secara Inabsensia sehingga 8
9
harus menunggu waktu 6 (enam) bulan sesuai Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997. Mengenai Berkaitan dengan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan upaya guna menyesuaikan program-program yang menjadi prioritas dari reformasi birokrasi di lingkungan MA-RI serta memperhatikan visi, misi dari Mahkamah Agung dengan mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan publik, keterbukaan informasi pengadilan melalui pengembangan IT dengan tidak mengesampingkan nilai dan tata cara yang berlaku di lingkungan satuan TNI. Mengenai peningkatan kualitas, integritas dan profesionalisme hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang senantiasa mengikut sertakan bintek baik yang diselenggarakan Mahkamah Agung, Pusdiklat MARI, Dirjen Badilmiltun MARI, Dilmiltama, Dilmilti serta pembekalan-pembekalan yang diselenggarakan oleh pengadilan tinggi serta memberikan peluang maksimal dan mendorong personel untuk meningkatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada Tahun Anggaran 2012/2013 personel Pengadilan Militer I-04 Palembang satu orang anggotanya melakukan tindak pidana Desersi dan terhadap personel yang bersangkutan sudah diputus sesuai dengan hukum yang berlaku, sudah disidangkan dan diputus dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan) dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Bentuk koordinasi dengan Komisi Yudisial untuk saat ini bersifat pasif, Komisi Yudisial akan aktif jika ada laporan terhadap hakim-hakim yang melanggar kode etik. Kebijakan dan langkah-langkah penguatan kelembagaan Pengadilan Militer I-04 Palembang agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan secara optimal. V.4
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
V.4.1 ANGGARAN Pada Tahun Anggaran 2013 Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung menerima anggaran Rp. 4.100.030.000,- (Empat Milyar Seratus Juta Tiga puluh Ribu Rupiah) Sampai dengan atau per 30 September 2013 persentase realisasi penggunaan anggaran tahun 2013 dapat dituangkan secara umum sebagai berikut : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung ; kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 72,12 % ; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ; kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 69,27 % ; 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara ; kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 41,67 % Secara umum rencana penetapan kinerja untuk Tahun Anggaran 2014 sebagai tolak ukur penyusunan RKAKL pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, sebagai berikut: 9
10
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Jumlah
Rp.
5.475.535.000,-
Rp.
1.977.980.000,-
Rp.
16.000.000,-
Rp.
7.469.515.000,-
V.4.2 PENGAWASAN Perkara yang masuk sampai Bulan Oktober 2013 sebanyak 22 perkara yang terdiri dari Pertanahan 12 Perkara, Kepegawaian 3 Perkara, Kepala Desa 2 Perkara, Pilkada/PAW 3 Perkara, Perizinan 1 Perkara, dan Lelang 1 Perkara. Perkara yang sudah diselesaikan sebanyak 12 perkara dan yang masih aktif atau berjalan sampai saat ini sebanyak 9 perkara. Perkara yang dianggap menonjol di PTUN Bandar Lampung adalah Perkara Pilkada dan KIP. Kendala-kendala yang sering dihadapi dalam penanganan perkara adalah: Tidak adanya dana untuk pengamanan jalannya persidangan terutama perkara-perkara yang menonjol seperti Perkara Pilkada, KIP. Selanjutnya pelaksanaan Eksekusi belum berjalan secara optimal. Dalam agenda reformasi internal, telah dilakukan mengikutsertakan HakimHakim untuk mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan teknis perkara maupun yang berkaitan dengan peningkatan pemahaman kode etik prilaku Hakim baik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung; Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap pegawai, sering diadakan pertemuan-pertemuan secara berkala, pengawasan dilakukan secara rutin oleh Hakim pengawas bidang; Bentuk koordinasi dengan KY, apabila ada surat dari KY mengenai adanya laporan pengaduan maka segera untuk ditanggapi; Diadakan rapat-rapat atau pertemuan secara rutin antar seluruh Hakim, Pejabat Pengadilan dan seluruh Pegawai PTUN Bandar Lampung; Prosedur dan tata cara pelaksanaan Eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 116 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa, sanksi administrative, sampai saat ini tata cara penerapannya belum diatur dalam peraturan perundang – undangan: Mengenai uang paksa dan sanksi administrasi merupakan bagian pembahasan dalam RUU Administrasi Pemerintahan dan untuk menghindari kendala dalam pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, meminta RUU Administrasi Pemerintahan tersebut menjadi Undang – Undang agar direalisasikan. VI.
PERTEMUAN LAMPUNG
DENGAN
KEPALA
BADAN
NARKOTIKA
PROVINSI
VI.1 ANGGARAN Anggaran yang diterima BNNP Lampung untuk melaksanakan Program P4GN di Provinsi Lampung T.A 2013 sebesar Rp. 3,778,334,000 (APBN) dan didukung dari anggaran APBD Hibah sebesar Rp. 275,000,000. 10
11
VI.2 PENGAWASAN Permasalahan Penyalahgunaan Narkoba telah menjadi perhatian dunia, perhatian tersebut dikarenakan adanya kecenderungan terjadinya peningkatan jumlah pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba, sedangkan disisi lain, berkembang juga peredaran narkoba yang dikendalikan oleh jaringan sindikat narkoba yang cukup besar dan terbesar di dunia. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi. Sebanyak 26.201 tersangka, 43,01% diantaranya sebagai pengedar, dan pada tahun 2010 sebanyak 25.414 tersangka, 49,91% diantaranya sebagai pengedar. Di Lampung tersangka pengedar dan penyalahguna narkotika pada Tahun 2011 (s.d Juli) sebanyak 551 tersangka. Narkotika; Pengedar, Bandar dan Produsen sebanyak 473 orang, Pemakai sebanyak 3 orang. Psikotropika; Pengedar, Pemakai dan Produsen sebanyak 68 orang, Pemakai sebanyak 7 orang. Pola penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan melihat barang bukti yang disita. Jenis barang bukti yang dominan disita oleh POLRI dan BNN dari Tahun 2008-2010 di Indonesia yaitu daun ganja di atas 96,8%, menyusul ekstasi 1,56%, shabu 1,54% dan heroin/putaw 0,06%. Secara angka, sitaan daun ganja pada tahun 2008 (40.496.253,20 gr), 2009 (110.764.253,90 gr), dan tahun 2010 (22.692.283,73 gr). B.1
KUNJUNGAN LANGSUNG
B.1.1 KUNJUNGAN KE SEAPORT BAKAUHENI Dalam kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Lampung ini, kunjungan ke daerah Seaport Bakauheni sekaligus Polsek terkait juga dilakukan dalam rangka pemberantasan Narkoba. Dalam kunjungan ini, tim diperlihatkan pada contoh tangkapan jenis-jenis Narkoba dan senjata api yang digunakan. Selain jenis-jenis Narkoba yang berhasil diungkap dan disita dari kasus yang terkini, kepada tim juga diperlihatkan bagaimana bentuk pengawasan dengan simulasi test Narkoba dan bagaimana proses pemusnahan Narkoba dan senjata api. Tim juga menemukan bahwa fasilitas alat bantu di pelabuhan telah banyak yang tidak berfungsi sehingga dilakukan secara manual. Maka dari itu tim juga melihat adanya kebutuhan akan alat pendeteksi di Pelabuhan Bakauheni yang merupakan juga jalur utama perlintasan barang. B.1.2 KUNJUNGAN KE LAPAS KALIANDA Kunjungan Kerja juga dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung pada sistem pemasyarakatan Lembaga Permasyarakatan Kalianda Provinsi Lampung. Dalam kunjungan kali ini, tim melihat langsung bagaimana proses pembinaan yang dilakukan pada narapidana maupun tahanan yakni adanya pula kegiatan seperti kerajinan, bengkel kerja (kerajinan kayu), dan pembudidayaan ikan lele dan unggas. Tim juga melakukan tinjauan langsung kondisi Lapas yang ternyata mengalami overcapacity dan bertemu langsung dengan para narapidana. Dalam satu 11
12
dialog, tim mendapat aspirasi bahwa ketentuan mengenai pemberian narapidana tindak pidana khusus, terutama Narkoba yang dilakukan oleh seorang pengguna, akan berdampak negative bagi mereka. Namun mereka mengakui bahwa perlakuan di LAPAS masih jauh lebih baik ketimbang pada saat mereka dilakukan penahanan di POLRES. B.1.3 KUNJUNGAN KE LAPAS WAY HUI Tim Komisi III DPR RI melakukan tinjauan ke LAPAS WAY HUI yang merupakan pula LAPAS Narkoba. Dalam kunjungan ini tim meninjau langsung kondisi LAPAS yang juga mengalami overcapacity. Misalnya ada satu sel yang berkapasitas 33 orang namun telah diisi 69 orang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi Lampung juga telah mengajukan usulan untuk penambahan blok, yang kemudian membutuhkan bantuan dari banyak pihak. Selain itu juga masih ditemukan kekurangan pegawai karena masih berstatus CPNS. Tim juga mendapatkan masukan agar LAPAS Anak juga dapat dibangun dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan lingkungan yang memadai bagi perkembangan si anak. Dalam memberi solusi cepat, pihak LAPAS akan mengubah Aula menjadi tempat tidur sebelum adanya pembangunan LAPAS lagi. Pihak LAPAS juga mengakui ketentuan pengetatan remisi berdampak negatif pada permasalahan overcapacity. Dalam tinjauan itu pula pihak LAPAS mengingatkan apabila usulan diterima, maka akan dilakukan pemerataan jumlah dan perlunya dukungan dari pihak terkait seperti Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam proses pemindahan NAPI. Perlu diapresiasi pula bahwa rumah tahanan di LAPAS ini mendapat prestasi penghargaan peringakt pertama dari segi pelayanan dan terlihat telah memiliki fasilitas yang baik terutama memiliki ruang informasi dan pengaduan yang baik dan memadai untuk saat ini. C.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan laporan data dan informasi dari seluruh rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dalam masa reses persidangan I Tahun 20132014 ke Provinsi Lampung ini; yakni dalam pertemuan dengan Gubernur Provinsi Lampung, Kakanwil Provinsi Lampung, Kapolda Lampung, Kajati Lampung, Pimpinan Wilayah Peradilan di Provinsi Lampung, dan BNP Lampung maka terdapat beberapa pokok penting yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut: a. Perlunya perhatian terhadap permintaan anggaran bantuan hukum dalam menyikapi indeks peningkatan perkara perdata maupun pidana. b. Permasalahan overkapasitas di Lapas Narkoba dikaitkan dengan berbagai dukungan fasilitas, anggaran, dan legislasi. Perlunya perhatian kepada dukungan anggaran bagi pembangunan LAPAS dan fasilitas yang memadai terutama LAPAS Khusus Anak dalam persiapan pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu perlunya kajian lebih jauh terhadap PP No. 99 Tahun 2012 tentang Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat yang dapat memperparah permasalahan overcapacity dan berlawanan dengan sistem pembinaan bukan pembalasan dendam yang telah mulai diwacanakan. 12
13
c. d.
e.
Perlunya perhatian kepada hal kesetaraan gender dalam posisi strategis jabatan aparatur di daerah. Terkait pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka perlu persiapan lebih matang terhadap para penegak hukum khusus Anak dan berbagai amanat undang-undang yang terkait dalam tujuan perlindungan anak. Masukan agar ada pemilahan atau pembedaan yang tegas dan jelas terhadap delik korupsi di berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak berdampak pada kesulitan bagi penegak hukum dan pencari keadilan. Demikian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Lampung untuk dapat menjadi masukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI dalam bidang pengawasan, anggaran, dan legislasi. Ketua Tim Kunjungan Kerja/ Wakil Ketua Komisi III DPR RI,
DR. H. AZIZ SYAMSUDDIN, SH
13
