LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR-RI DALAM RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2009-2010 KE PROVINSI MALUKU UTARA TANGGAL 8-11 DESEMBER 2009 =============================================
I. PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM: 1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23; 2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 4. Surat Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor: 85/Pimp/I/2009-2010 tentang melakukan Kunjungan Kerja dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 20092010; 5. Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR-RI tanggal 12 November 2009 tentang Penyusunan Program Kerja dan Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI serta Rapat Dengar Pendapat tanggal 25 November 2009 tentang persiapan kunjungan kerja dengan semua mitra Komisi V, Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Jambi, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat dan Sumatera Utara. B. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja : 1. Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI adalah: a. Untuk melihat secara langsung hasil-hasil pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku Utara khususnya Bidang Perhubungan, Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Basarnas yang menjadi mitra kerja Komisi V DPR RI. b. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan di Provinsi Maluku Utara utamanya pembangunan Infrastruktur dalam pembiayaan APBN. c. Untuk menyerap aspirasi di masyarakat, baik pembangunan infrastruktur yang diperlukan maupun kendala yang dihadapi masyarakat terhadap hasil pembangunan infrastruktur di Maluku Utara. 1
2. Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi dan Tugas Dewan. Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 01/DPRRI/I/2009-2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI, pada Pasal 53 tentang Tugas Komisi, dimana disebutkan bahwa: 1. Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang (legislasi) 2. Tugas Komisi di Bidang Anggaran (Budgeting) 3. Tugas Komisi di bidang Pengawasan Utamanya terkait dengan Tata Tertib DPR RI Pasal 53 ayat (3) tentang Tugas Komisi antara lain pada: butir a.
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk anggaran pendapatan dan belanja negara serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
butir c.
Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Selain itu, terkait pula dalam Tata Tertib DPR RI Pasal 54 ayat (3) huruf f tentang ”Komisi dalam menjalankan tugas sebagaimana dalam pasal 53 ayat (3), dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, dapat”: ”Mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses, atau apabila dipandang perlu, dalam masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya”.
I.
WAKTU DAN DAERAH KUNJUNGAN KERJA Dalam masa reses persidangan I Tahun Sidang 2009-2014, Kunjungan Kerja dilaksanakan pada tanggal 8 – 11 Desember 2009 di Provinsi Maluku Utara.
II.
KOMPOSISI TIM Komposisi Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Ke Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut; NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NO. ANG. N A M A A-434 A-123 A-560 A-553 A-544 A-504 A-323 A-55 A-57 A-141 A-154 A-311 A-43
IR. H. MULYADI IR. TAUFIK KURNIAWAN, MM MICHAEL WATTIMENA, SE., MM DRS. UMAR ARSAL SONY WAPLAU IR. SUTARIP TULIS WIDODO IAN SIAGIAN DRS. HM. SYAHFAN B. SAMPURNO KH. IR. ABDUL HAKIM, MM A. TAUFAN TIRO, ST DRS. MOHAMMAD TOHA, S.Sos, M.Si H. USMAN JA’FAR IR. FARY DJEMY FRANCIS, MMA
FRAKSI
KET.
F-PD F-PAN F-PD F-PD F-PD F-PD F-PDIP F-PKS F-PKS F-PAN F-KB F-PPP F-P GERINDRA
KETUA TIM KETUA KOMISI ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
2
Dari Sekretariat Komisi V DPR RI : 1 2 3 4
SARTOMO, SS HARYANTI, SAB IWAN ARMANIAS IR. M. HASBI AZIS, M.Si
SEKRETARIAT KOMISI V SEKRETARIAT KOMISI V SEKRETARIAT/ PEMBERITAAN TENAGA AHLI
Mitra dari berbagai Departemen dan Lembaga yang mendampingi adalah: - dari Departemen Pekerjaan Umum - dari Departemen Perhubungan - dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat - dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal - dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika - dari Badan SAR Nasional Pendamping dari Departemen Pekerjaan Umum : 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ir. Danis H. Sumadilaa, M.Eng, Sc Ir. Eddy Djajadiredja, Dipl, HE Ir. Jefri R. Pattiasina, MT Ir. Triraditian Ir. Maruasas Panjaitan, MM Ir. N. Sardjiono, MM Ir. Herman M. Sobana, MSi Dewari Bondolukmasi, ST Romeo, AH
Direktur Bintek Dep PU Sesditjen Sumber Daya Air Dep. PU Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Wilayah IX Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Kasubdit Wil. Timur Ditjen Bina Marga Kasubdit Wilayah II Ditjen Cipta Karya Kasubdit Pengembangan Kawasan Kasie Pembinaan Pengembangan Wil. IV Penataan Ruang Penghubung dari Departemen PU
Pendamping dari Departemen Perhubungan : 1 2 3 4 5 6
Wiratno Isdharto Lia Karlia Chandra Nahduddin Eddy Kuncoro
Direktur LLASDP Ditjen Perhubungan Darat Ditjen Perhubungan Udara Ditjen Perhubungan Udara Ditjen Perhubungan Laut Biro Perencanaan Dephub Biro Umum Dephub
Pendamping dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat (PERA) 1 2 3 4 5
Bambang Murwono Hariadi Handoko Ir. Lenny Marliani Ir. Rozadhi Ismooh Likin
Asdep Perumahan Swadaya Kemenpera Kabid Perumahan Swadaya Kemenpera Kabid Perumahan Swadaya Kemenpera Kasubid Staf Humas
Pendamping dari Badan Meteorologi dan Geofisika: 1 2
DR. Masturyono, M.Sc Drs. Yusuf Supriyadi, MT
Kepala Pusat Instrumentasi dan Kalibrasi Kabag Program dan Penyusunan Anggaran
Pendamping dari Badan SAR Nasional: 1
Sumartono, SE
Direktur Diklat
Selain itu, kami juga didampingi rekan-rekan wartawan.
3
III. OBYEK/ SASARAN KUNJUNGAN KERJA: Komisi V DPR RI melakukan peninjauan, pertemuan, penyerapan aspirasi, dialog, dan melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah, masyarakat luas serta Instansi yang terkait dengan mitra kerja Komisi V DPR RI di Provinsi Maluku Utara. Secara umum, obyek yang ditinjau Tim Kunker Komisi V DPR RI di Provinsi Maluku Utara adalah sebanyak 10 Kegiatan Proyek, antara lain peninjauan keberadaan pembangunan Infrastruktur di Kota Ternate dan khususnya pada pengembangan kota Sofifi di Tidore, dengan obyek khusus sebagai berikut: 1) Meninjau infrastruktur Bandara Sultan Baabullah, Ternate, Kantor Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Maluku Utara, dan persiapan pembangunan kantor Basarnas; 2) Meninjau Pelabuhan Penyeberangan Ferry Sofifi; 3) Meninjau pengembangan infrastruktur Kota Sofifi; 4) Meninjau proyek pembangunan Unit Air Baku Sofifi; 5) Meninjau lokasi proyek Bandara Sofifi; 6) Meninjau Pelabuhan Ternate; 7) Meninjau PDAM Kota Ternate; 8) Meninjau proyek pembangunan jalan dan jembatan Paket EIP-131 Ternate; 9) Peninjauan proyek Perumahan Swadaya Kelurahan Kalumata Ternate. No
Obyek
1
Bandara Sultan Baabullah, Ternate
2
Kantor Stasiun BMKG Prov. Maluku Utara
3
Persiapan pembangunan kantor Basarnas
4
Pelabuhan Penyeberangan Ferry Sofifi
5
Pengembangan infrastruktur Kota Sofifi
6
Lokasi proyek Bandara Sofifi
7
Pelabuhan Ternate
8
PDAM Kota Ternate
Proyek pembangunan jalan dan jembatan Paket EIP-131 Ternate Proyek Perumahan Swadaya Kelurahan Kalumata 10 Ternate Ekspos: 9
Lokasi Bandara Sultan Baabullah, Ternate Bandara Sultan Baabullah, Ternate Bandara Sultan Baabullah, Ternate Kota Sofifi, Pulau Halmahera Kota Sofifi, Pulau Halmahera Kota Sofifi, Pulau Halmahera Kota Sofifi, Pulau Halmahera
Mitra Kerja Dept. Perhubungan BMKG BASARNAS Dept. Perhubungan Dept. PU Dept. Perhubungan Dept. Perhubungan
Kota Ternate
Dept. PU
Kota Ternate
Dept. PU
Kota Ternate
Kemeneg. Pera
1 2 3 4 5 6
Bandara Sultan Baabullah, Ternate Pelabuhan Penyeberangan Ferry Sofifi Pengembangan infrastruktur Kota Sofifi Pelabuhan Ternate PDAM Kota Ternate Proyek Perumahan Swadaya Kelurahan Kalumata
Bandara Polonia Kota Sofifi, Pulau Halmahera Kota Sofifi, Pulau Halmahera Kota Sofifi, Pulau Halmahera Kota Ternate Kota Ternate
7
Ekspos Pemprov Maluku Utara
Rumah Jabatan Gubernur Prov. MalUt
4
IV. SELAYANG PANDANG MALUKU UTARA Letak Geografis
Propinsi Maluku Utara menurut kedudukan Geografis terletak antara pada 3o LU - 3o LS dan 124o BT – 129o BT, dengan luas total Wilayah sekitar 140.367,32 km2, dimana sebagian besar merupakan wilayah laut yang luasnya sebesar 106.952,479 km 2 (76,19%) dan sisanya seluas 33.414,53 km2 (23,81 %) merupakan wilayah daratan. Secara administratif, wilayah Propinsi Maluku Utara berbatasan : 1. Disebelah Utara dengan Samudera Pasifik 2. Disebelah Selatan dengan Laut Seram 3. Disebelah Timur dengan Laut Halmahera 4. Disebelah Barat dengan Laut Maluku Jumlah penduduk: 944.276 jiwa (BPS Prov. Maluku Utara tahun 2008), dengan jumlah penduduk berimbang antara laki-laki sejumlah 476.153 jiwa dan perempuan sebesar 468.123 jiwa. Mata pencaharian didominasi warga pedesaan. Perbandingan bertempat tinggal: di perkotaan 367.664 jiwa (40%), di pedesaan 551.496 jiwa (60%). Provinsi Maluku Utara dibentuk berdasarkan UU No 46 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 dan diresmikan pada tanggal 12 Oktober 1999, dan merupakan Provinsi kepulauan yang terdiri dari 397 buah pulau besar dan kecil. Dari jumlah itu, sebanyak 64 pulau telah di huni, sedangkan 333 pulau lainnya tidak dihuni. Pulau yang tergolong relatif besar adalah Pulau Halmahera (18.000 km2), pulau yang ukurannya relatif sedang yaitu Pulau Obi (3.900 km2), Pulau Taliabu (3.195 km2), Pulau Bacan (2.878 km2), dan Pulau Morotai (2.325 km2). Pulau-pulau yang relatif kecil antara lain Pulau Ternate, Tidore, Makian, Kayoa, Gebe dan sebagainya. 5
Selanjutnya, melalui Keppres No. 1 Tahun 2002, dimekarkan dari 1 kota 2 kabupaten, menjadi 2 kota dan 6 kabupaten, ditambah 1 kabupaten pemekaran, dengan rincian; Kota Ternate; Kota Tidore Kepulauan; Kab. Halmahera Barat; Kab. Halmahera Tengah; Kab. Halmahera Selatan; Kab. Halmahera Utara; Kab. Halmahera Timur; Kab. Kepulauan Sula; Kab. Kepulauan Morotai
V. PROFIL OBYEK KUNJUNGAN KERJA A. KOTA TERNATE 1. BANDARA SULTAN BABULLAH, TERNATE Spesifikasi teknis: Kelas II, kemampuan layanan B737 – 300 (terbatas) Panjang landasan 2.100 m x 30 m; Apron 180 m x 60 m Turning Area 2 (1.500) m2 Selain Bandara Sultan Babullah, di Maluku Utara terdapat pula Bandara: 1) Bandara Kuabang – Kao 2) Bandara Oesman Sadik – Labuha 3) Bandara Gamarmalamo – Galela 4) Bandara Emalamo – Sanana 5) Bandara Muli – Maba 6) Bandara Morotai – Pitu 7) Bandara Dofa Benjina (Falabisahaya) – Pulau Mangole Rekapitulasi Anggaran kegiatan pembangunan di Bandara Sultan Babullah, Ternate, pada APBN 2009, sebesar Rp. 41.762.889.000,-, dengan rincian, antara lain: - Restrukturisasi kelembagaan dan peraturan transportasi udara; - Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana transportasi udara;dan - Pembangunan transportasi udara, termasuk pembuatan masterplan Bandara. 2. KANTOR STASIUN BMKG PROVINSI MALUKU UTARA Jumlah Stasiun eksisting sebanyak 6 buah, 5 buah telah beroperasi. Stasiun tersebut merupakan UPT BMKG di Propinsi Maluku Utara, dengan rincian: 1) Stasiun Meteorologi Ternate 2) Stasiun Meteorologi Labuha 3) Stasiun Meteorologi Galela 4) Stasiun Meteorologi Sanana 5) Stasiun Meteorologi Kao (Belum Beroperasi) 6) Stasiun Geofisika Ternate Layanan yang diberikan baru terbatas pada: a. Analisa dan Prakiraan Cuaca untuk Penerbangan disampaikan ke maskapai penerbangan di Prop Maluku Utara. b. Analisa dan Prakiraan Cuaca harian disampaikan ke Pemerintah Daerah (Pemda) dan Administrasi Pelabuhan (Adpel)
6
3. PROYEK PERSIAPAN KANTOR BASARNAS Saat ini, proyek pengadaan kantor Basarnas baru sampai tahap Studi. 4. PELABUHAN LAUT AHMAD YANI, TERNATE Pelabuhan Ahmad Yani, Ternate, merupakan salah satu Pelabuhan Kelas II, dan dikelola oleh PT Pelindo IV. Jenis usaha dan kegiatan berupa jasa kepelabuhanan yang diusahakan, dengan jenis jasa sebagai berikut ; a. Jasa kapal : labuh, tambat, pemanduan, air bersih b. Jasa barang : dermaga, gudang & lapangan penumpukan c. Jasa pelay. Peti kemas : stevedoring, haulage/trucking, lift on/off, stuffing/stripping. d. Jasa terminal penumpang e. Jasa persewaan tanah, bangunan dan listrik f. Jasa persewaan alat rupa-rupa usaha : pas pelabuhan, retribusi. FASILITAS EKSISTING PELABUHAN TERNATE. 1) Fasilitas umum terdiri dari; a. Gedung kantor ; b. Terminal penumpang ;
227 m² 600 m²
2) Fasilitas tambatan terdiri dari; a. Dermaga pelabuhan Ahmad Yani, panjang seluruhnya 248 m², lebar 12 m - panjang 98 m dibangun tahun 1965 - panjang 75 m dibangun tahun 1977 - panjang 75 m dibangun tahun1984 b. Dermaga pangkalan bastiong - panjang 55 m dibangun tahun 1992 (konstruksi kayu) - panjang 30 m dibangun tahun 1994 (konstruksi beton) - panjang 30 m dibangun tahun 2008 (konstruksi beton) 3) Gudang a. Gudang 01 luas 192 m² dibangun tahun 1983 b. Gudang 02 luas 240 m² dibangun tahun 1983 c. Gudang 04 luas 900 m² dibangun tahun 1986 d. Gudang 05 luas 600 m² dibangun tahun 1994
4) Lapangan penumpukan seluruhnya seluas 10.360 m² terdiri dari : a. Luas 1.900 m² digunakan untuk kegiatan B/M PT. Mentari Sejati Perkasa b. Luas 3.460 m² digunakan untuk kegiatan B/M PT. Tanto c. Luas 5.000 m² digunakan untuk kegiatan B/M PT. Tanto 5) Alat bongkar muat forklift pelabuhan Ternate memiliki 1(satu) unit forklift kapasitas 5 ton dgn kondisi baik, siap operasi. 7
6) Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) daratan & Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKp) sesuai SKB Menhub dan Mendagri No. KM. 4 thn 1999 a. Luas DLKr seluruhnya ; 60.850 m² DLKr Pelabuhan Ahmad Yan ; 57.490 m² DLKr Pangkalan Bastiong ; 3.360 m² b. Luas DLKp ; DLKp adalah perairan di sekeliling batas DLKr perairan seluas ; 6.696 m²
PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN TERNATE; a. Sumber dana APBN Tahun 2008 reguler : Rp. 16.550.000.000,00 ABT : Rp. 13.713.400.000,00 Deskripsi 2008
; - pancang dan pengecoran dermaga 37m dari 100m - pemasangan anti karat - pengadaan pipa
Tahun 2009 reguler
: Rp. 32.118.000.000,00
Deskripsi 2009
b.
; - pancang dan pengecoran dermaga 63m dari 100m - pancang dan pengecoran Trestel 62m - pancang tambahan dermaga 47 titik (untuk rencana penambahan 50m menjadi total 150m) Sumber dana Investasi Internal PT Pelindo IV (Persero) Tahun 2008 ; - Perpanjangan dermaga Beton Pangkalan Bastion (30x6) m2 dengan anggaran sebesar Rp. 1.427.706.000,- Pengadaan dan pemasangan fender karet type V. 400, L-500 di dermaga Ahmad Yani (5 unit) dengan anggaran sebesar Rp. 98.000.000,- Pembangunan lapangan penumpukan ex gudang PKK seluas 4.752 m 2 dengan anggaran sebesar Rp. 1.948.727.000,- Pembangunan pintu gerbang (gapura) 1 unit, dengan anggaran sebesar Rp.293.989.000,8
Tahun 2009 ; - Pengadaan dan pemasangan fender karet type V. 400, L-500 sebanyak 5 unit dengan anggaran sebesar Rp. 135.531.000,- Penggantian instalasi air dan perlengkapannya sepanjang 128 meter dengan anggaran Rp. 126.165.000,Pada APBN Tahun 2009, terdapat pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut A. YAni – Ternate Tahap III, dengan anggaran sebesar Rp. 20 Miliar, yang dikucurkan melalui Satker Sementara Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut A Yani Ternate Malut. Masalah yang dihadapi oleh Pelabuhan Ternate: - Terbatasnya lahan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) daratan; - Tidak tersedianya area dan lokasi untuk pengembangan fasilitas pelabuhan Ternate; - Terdapat lokasi milik koperasi usaha mina yang tidak digunakan lagi, yang saat ini dijadikan pasar tradisionil dan pemukiman penduduk ex. Kerusuhan. - PT Pelindo IV mengharapkan lokasi seluas 18.939 m2 tersebut dapat dibebaskan dengan bekerjasama dengan pemda Kota Ternate.
5. PDAM KOTA TERNATE Secara umum, pembiayaan pembangunan Air Minum untuk Provinsi Maluku Utara: UNIT APBN (Satker PK-PAM Provinsi)
APBN 2009 45.339.094.000,-
APBN 2010 47.887.120.000,
APBN Stimulus
15.000.000.000,-
--------
DAK Bidang Air Minum
21.639.000.000,-
6.042.649.422,
81.978.094.000,-
53.929.769.422,-
Total
Kegiatan dari pembiayaan APBN (Satker PK-PAM Provinsi), yaitu: UNIT 1) Pembinaan Teknik Air Minum 2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), termasuk pengembangan SPAM di desa rawan air, pesisir dan terpencil 3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum bagi MBR (untuk kawasan RSH/rusunawa dan kawasan kumuh/nelayan) 4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum pada Kawasan Strategis Nasional (termasuk penyediaan air minum di Kab/Kota Pemekaran, dan pengembangan PS Kawasan Perbatasan) 5) Bantuan Teknis/Bantuan Program Penyehatan PDAM
APBN 2009 √
APBN 2010 √
√
√
√
Minus kawasan kumuh/ nelayan
√
√
√
√ 9
Dasar pendirian PDAM Ternate, berdasarkan runut waktu: 26 Nopember 1980, SK.Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 109/KPTS/CK/XI/1980 tentang Pembentukan Badan Pengalola Air Minum (BPAM) Kabupaten Maluku Utara 3 Maret 1984, PERDA No. 3 Tahun 1984, tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Utara 9 Pebruari 1987 Penyerahan Kepemilikan BPAM dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Utara menjadi PDAM. 15 Januari 2007 Penyerahan Kepemilikan PDAM dari Pemda Kabupaten Halmahera Barat kepada Pemda Kota Ternate. 2 April 2007 PERDA Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pendirian PDAM Kota Ternate Hingga saat ini, PDAM Kota Ternate telah melayani 16.225 sambungan, dengan sambungan terbesar pada Rumah Tangga sebesar 14.571 sambungan. Kemampuan teknis PDAM Kota Ternate dengan jumlah volume yang ditangani 9 buah reservoir sebesar 3.480 m3 dan jaringan perpipaan sebesar 8.764 m2, bersumber dari: JENIS SUMBER Sumur Dangkal Sumur Dalam Bronkaptering Jumlah
UNIT 20 6 2 28
KAP. SUMBER 162 ltr/dtk 114 ltr/dtk 60 ltr/dtk 336 ltr/dtk
KAP. PRODUKSI 162 ltr/dtk 106 ltr/dtk 49 ltr/dtk 317 ltr/dtk
Sejak 2005 hingga 2008, tercatat bahwa PDAM Kota Ternate selalu mengalami kerugian dari neraca Laba-Rugi rata-rata Rp. 1.492 juta. Walau terlalu dini menilai, namun per April 2009, terdapat keuntungan Rp. 1.404 juta. Tabel selengkapnya sebagai berikut;
PDAM Kota Ternate juga telah membuat Bisnis Plan 2008-2012 dengan penambahan cakupan layanan. Namun tingkat kebocoran (walau dalam Bisnis Plan tersebut), terbilang tinggi, sehingga diperlukan kajian ulang untuk pembuatan Bisnis Plan, dengan sejumlah penyempurnaan-penyempurnaan teknis dan teknologi yang
10
digunakan. Sebagai gambaran, Bisnis Plan yang telah disusun PDAM Kota Ternate tersebut sebagai berikut:
Khusus untuk PDAM Kota Ternate 1) Jumlah pelanggan : 15.299 unit SL dengan 91.754 jiwa penduduk terlayani dari 166.506 jiwa (baru sekitar: 55%) 2) Kehilangan air masih sangat besar yaitu mencapai 40,8%. Sehingga, angka jumlah pelanggan terlayani sebenarnya tidak maksimal.
6. PROYEK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PAKET EIP-131 TERNATE a. Umum, terkait Pembangunan Jalan dan Jembatan di Provinsi Maluku Utara: -
Panjang jalan Nasional sesuai Kepmen Kimpraswil 376/KPTS/M/2004 yaitu: 451,21 km, sedangkan panjang jalan provinsi adalah 586,74 km.
-
Saat ini, sementara diproses usulan perubahan status jalan di provinsi Maluku Utara, karena disesuaikan dengan kondisi setelah pemekaran.
-
Terdapat paket-paket Bina Marga di Pulau Halmahera, yang ditangani SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Maluku Utara, antara lain: 1) Paket Ruas Jalan Akelamo-Payahe Km 81+00, melalui penanganan Preservasi tahun 2009, sebesar Rp. 6.520.578.000,2) Paket Ruas Jalan Payahe-Weda Km 0 s/d 2, melalui penanganan Preservasi tahun 2009, sebesar Rp. 2.948.721.000,3) Paket Ruas Jalan Payahe-Weda Km 16 s/d 21, melalui penanganan Pembangunan tahun 2009, sebesar Rp. 9.540.870.000,4) Paket Ruas Jalan Weda-Sagea Km 0 s/d 4, melalui penanganan Pembangunan tahun 2009, sebesar Rp. 5.418.228.000,-
b. Ternate, Proyek Paket EIP – 131 (Jalan Merdeka – St Khairun Cs) ditangani SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Maluku Utara, melalui paket Preservasi tahun 2008, dengan nilai: Rp. 5, 931 Miliar.
11
7. PROYEK PERUMAHAN SWADAYA KELURAHAN KALUMATA, KOTA TERNATE Proyek Perumahan Swadaya dipusatkan pada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pada LKM/LKNB: KSU Maku Gawene dengan KSM dengan nilai PK (peningkatan kegiatan) sebesar masing-masing Rp. 88 juta, dan PSU sebesar Rp. 400 juta, sehingga total nilai Rp. 840.000.000,KSM yang dilibatkan adalah sebagai berikut: 1) KSM-PK Marimoi, kel. Kalumata 2) KSM-PK Makugawene, kel. Kalumata 3) KSM-PK Bunga Rampe, kel. Kalumata 4) KSM-PK Ternate Majang, kel. Kalumata 5) KSM-PK Bangun Empang, kel. Bastiong dan Mangga Dua 6) KSM-PSU Rio Gogahu, kel. Kalumata
B. KOTA TIDORE 1. PENGEMBANGAN KOTA SOFIFI Kota Sofifi diorientasikan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah atau Orde I dimana Kota Sofifi merupakan ibukota Provinsi Maluku Utara yang baru. Untuk mendukung rencana RTRW Provinsi Maluku Utara yaitu upaya pemindahan pusat kendali pemerintahan ibukota provinsi ke daerah Sofifi. Kawasan Kota Sofifi terletak di Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Luas Lahan : 37.000 Ha, terbagi dalam 6 desa, 13 dusun. Jumlah Penduduk : 10.387 jiwa (data per tahun 2002), tingkat pertumbuhan 1,7% per tahun. Tingkat kepadatan : 31 jiwa/ km2 atau 3 jiwa/ Ha.
2. PELABUHAN PENYEBERANGAN FERRY SOFIFI -
Terletak di Pulau Halmahera, Kabupaten Halmahera Tengah.
-
Pengelola: PT ASDP Indonesia Ferry.
-
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sofifi selesai dibangun pada tahun 2004 dengan APBN sebesar Rp. 11.693.550.000,-
-
Lintasan penyeberangan: 1) Bastiong (P. Ternate) – Sofifi (P. Halmahera) sejauh 14 mil laut, menggunakan KMP Cenderawasih, trip 4 x seminggu (Selasa, Rabu, Sabtu, Minggu) 2) Sofifi (Pulau Halmahera) – Soa Siu (Goto) di Pulau Tidore direncanakan pada Tahun 2010.
12
-
Biaya pembangunan Dermaga Penyeberangan Sofifi (P. Halmahera) awalnya dibiayai oleh APBN pada kuartal sebelumnya TA 2003-2004, sebesar kurang lebih Rp. 11.693.550.000,- dengan uraian sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5)
Pemb. Dermaga Penyeberangan Sofifi Tahap I TA 2003 : Rp. 3.117.262.000,Pemb. Dermaga Penyeberangan Sofifi Tahap II TA 2003 : Rp. 3.112.607.000,Pemb. Dermaga Penyeberangan Sofifi Tahap III TA 2003 : Rp. 999.985.000,Pemb. Dermaga Penyeberangan Sofifi Tahap IV TA 2004 : Rp. 1.963.696.000,Pemb. Pel.Penyeberangan Sofifi Tahap V TA 2003 : Rp. 2.500.000.000,-
3. PROYEK PEMELIHARAAN JALAN BERKALA KOTA SOFIFI Paket Berkala Ruas Jalan Kota Sofifi ditangani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kimpraswil Provinsi Maluku Utara, melalui penanganan Preservasi tahun 2009 dengan pembiayaan APBN sebesar Rp. 6.271.463.000,4. PROYEK PEMBANGUNAN UNIT AIR BAKU SOFIFI Terletak di Desa Kayasa Kecamatan Oba Utara Kota Sofifi, Tidore Kepulauan. Maksud pembangunan: untuk memanfaatkan potensi sumber-sumber air baku terutama air permukaan untuk pemenuhan kebutuhan air baku masyarakat Kota Sofifi. Sumber dana: DIPA SNVT PPSDA Prov. Maluku Utara, BWS Maluku Ditjen. Sumber Daya Air Dep. PU Tahun Anggaran 2009 dengan total biaya konstruksi sebesar Rp. 7. 112.110.000,(Tujuh Milyar Seratus Dua Belas Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah). Data – data teknis unit air baku sofifi adalah sebagai berikut: 1. Bangunan Utama (broncaptering) : 1 Buah 2. Bak Penampungan 2000 m3 : 1 Buah 3. Pipa Transmisi GIP dia 300 mm : 200 M 4. Pompa dan Genset : 1 Unit 5. Bronjong : 2000 M 6. Rumah Jaga : 1 Buah 7. Jalan Akses Masuk : 3000 M Manfaat Untuk memenuhi kebutuhan air baku rumah tangga 500 KK di Kota Sofifi dengan kapasitas sebesar 30 liter/detik. Saat ini, tingkat pelayanan baru mencapai 40%. Distribusi diharapkan dapat mencakup 85% karena telah selesai dibangun jaringan pipa transmisi. Kendala – kendala yang dihadapi di lapangan adalah: 1. Faktor cuaca yang kurang mendukung, pada bulan September – November sering terjadi hujan sehingga menyebabkan banjir yang menghambat pekerjaan di lapangan. 2. Pembangunan jalan inspeksi terhambat pembebasan lahan sehingga harus diselesaikan yang memakan waktu lebih dari satu bulan. 3. Akibat terhambatnya pekerjaan jalan inspeksi, stok material semen dan solar juga terlambat untuk memenuhi kebutuhan di lokasi pekerjaan.
13
5. LOKASI PROYEK BANDARA SOFIFI Rencana pembangunan Bandara berskala Nasional di Sofifi Ibukota Provinsi Maluku Utara direncanakan tahun 2013 pekerjaan fisiknya dimulai. Rencana tata ruang untuk pembangunan Bandara di Sofifi mulai dari survei lapangan hingga mengadakan studi kelayakan bahkan pembuatan Master Plan telah dilakukan. Namun, karena ketersediaan anggaran sehingga proses pekerjaan pun mengalami penundaan.
VI. HAL YANG MENONJOL DAN TEMUAN TIM KUNJUNGAN KERJA Adapun hal yang menonjol dan temuan Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Maluku Utara, yang ditemui di lapangan, antara lain: A.
UMUM 1) Bahwa dari 1088,11 km jalan di pulau Halmahera yang kondisinya Baik sepanjang 353,53 km atau ± 31,90 % nya dan sisanya sepanjang 225,23 km atau ± 20,33 % mengalami Rusak Sedang serta sepanjang 529,35 km atau ± 47,78 % mengalami Rusak Berat (Belum ada Jalan). Sehingga untuk memberikan dukungan kelancaran transportasi di Pulau Halmahera diperlukan kegiatan : i. Pemeliharaan Jalan sepanjang 353,53 km ii. Peningkatan Jalan sepanjang 225,23 km iii. Pembangunan Jalan sepanjang 529,35 km
B.
KOTA TERNATE 1. BANDARA SULTAN BABULLAH, TERNATE 1) Perpanjangan runway 2)
Perlu peningkatan sarana dan prasarana Bandara, utamanya untuk mendukung pelayanan menara control atau Air Traffic Control (ATC).
3)
Penyelesaian pembangunan Terminal Penumpang untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa. Terminal Penumpang Bandara Sultan Babullah, telah dilakukan dengan menggunakan anggaran APBD, namun belum jua selesai. Upaya penyelesaian masalah telah dilakukan oleh Departemen Perhubungan dengan Pemprov Maluku Utara tapi belum menemui titik temu, karena Pemprov Maluku yang telah bersedia menyerahkan penyelesaian pembangunan Terminal Penumpang tersebut, tapi hak pengelolaan tetap dipegang oleh Pemprov.
4)
Perlu peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa dengan
14
2. KANTOR STASIUN BMKG PROVINSI MALUKU UTARA 1) Perlu perluasan layanan kepada masyarakat di Provinsi Maluku Utara, utamanya informasi MKG yang berhubungan dengan pertanian dan perkebunan, serta perikanan tangkap tradisional; 2)
Perlu dikaji pembangunan Stasiun dengan peralatan Peringatan Dini, terkait antisipasi bencana alam.
3)
Peningkatan kuantitas dan kualitas keakuratan informasi cuaca dengan pengadaan radar cuaca dan satelit, selain mengingat Jaringan Pengamatan belum sebanding dengan cakupan luas Provinsi Maluku Utara.
4)
Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Pengamat.
5)
Penambahan sarana alat angkut untuk mobilisasi petugas antar Stasiunstasiun yang jaraknya sangat berjauhan.
3. PROYEK PERSIAPAN KANTOR BASARNAS Saat ini, proyek pengadaan kantor Basarnas baru sampai tahap Studi.
4. PELABUHAN LAUT AHMAD YANI, TERNATE Masalah yang dihadapi oleh Pelabuhan Ternate: - Terbatasnya lahan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) daratan; - Tidak tersedianya area dan lokasi untuk pengembangan fasilitas pelabuhan Ternate; - Terdapat lokasi milik koperasi usaha mina yang tidak digunakan lagi, yang saat ini dijadikan pasar tradisionil dan pemukiman penduduk ex. Kerusuhan. - PT Pelindo IV mengharapkan lokasi seluas 18.939 m2 tersebut dapat dibebaskan dengan bekerjasama dengan pemda Kota Ternate. Temuan lainnya antara lain: 1) Penerapan amanah UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terkait hirarki pelabuhan, belum diaplikasikan. Hingga saat ini, Pelabuhan Laut Ahmad Yani belum ditetapkan sebagai salah satu diantara status pelabuhan utama, pengumpan atau pengumpul. 2) Kecepatan layanan bongkar-muat di pelabuhan, masih minim karena keterbatasan peralatan boongkar muat. Sehingga volume ekspor impor produk unggulan Ternate, seperti perikanan budi daya; perkebunan kopra,cengkeh, pala dan kakao; industry gerabah dan sebagainya, belum dapat dilakukan secara maksimal. 3) Belum diterapkannya pelatihan memadai bagi para awak kapal yang berlabuh di Pelabuhan Ternate, terkait pembacaan informasi dari BMKG.
15
5. PDAM KOTA TERNATE 1) PDAM Kota Ternate merugi. Sejak 2005 hingga 2008, tercatat bahwa PDAM Kota Ternate selalu mengalami kerugian dari neraca Laba-Rugi rata-rata Rp. 1.492 juta 2) Pelayanan layanan sambungan Air Minum ke penduduk Kota Ternate, belum maksimal. Saat ini, baru terlayani 55% SL dari total sambungan yang ideal. Jumlah pelanggan saat ini: 15.299 unit SL dengan 91.754 jiwa penduduk terlayani dari 166.506 jiwa. 3) Kehilangan air masih besar. Kehilangan air masih sangat besar yaitu mencapai 40,8%. Sehingga, angka jumlah pelanggan terlayani sebenarnya juga masih dapat dipertanyakan. 4) Masih memerlukan intervensi teknik dari pemerintah pusat. Pembinaan teknik air minum, teknologi dan bantuan teknis (bantek) dari pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), termasuk pengembangan SPAM di desa rawan air, pesisir dan terpencil untuk Provinsi Maluku Utara. 5) Perlu Kajian Ulang atas Bussiness Plan yang telah dibuat PDAM Kota Ternate PDAM Kota Ternate telah membuat Bussiness Plan 2008-2012 dengan penambahan cakupan layanan. Namun dari diskusi yang berkembang di lapangan, ternyata masih ditemui sejumlah permasalahan teknis, teknologi dan skema perencanaan, sehingga diperlukan kajian ulang dalam pembuatan Bussiness Plan, dengan sejumlah penyempurnaan-penyempurnaan teknis dan teknologi yang digunakan dengan berkoordinasi dengan Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum serta stakeholders terkait. 6) Program yang dibutuhkan di sejumlah daerah, ditiadakan. Program Penyediaan SPAM untuk kawasan kumuh/ nelayan di usulan TA 2010 tidak diadakan lagi, tanpa evaluasi apakah semua areal target telah terentaskan. Padahal di lapangan, masyarakat masih memerlukan program tersebut. 7) Koordinasi Lintas Instansi Pemerintah, masih lemah Belum jelasnya koordinasi Dep. PU dengan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, terkait mata anggaran Pembangunan/pengembangan SPAM untuk daerah terpencil dan kawasan perbatasan, berdampak di lapangan. Pemerintah Daerah Maluku Utara dan masyarakat yang ditemui tidak mengetahui instansi mana sebenarnya yang berwenang dan yang harus ditemui untuk penyampaian aspirasi.
16
6. PROYEK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PAKET EIP-131 TERNATE 1) Saat ini, sementara diproses usulan perubahan status jalan di provinsi Maluku Utara, karena disesuaikan dengan kondisi setelah pemekaran. 2) Perlu peningkatan kualitas jalan yang ada dengan memperhatikan Muatan Sumbu (MtS) kendaraan, dari 8 ton menjadi 10 ton. 3) Perlu peningkatan pengawasan penggunaan jalan yang telah dibangun dari beban truck yang berlebihan, yang biasanya berasal dari truck galian c yang melintas. Untuk itu, perlu koordinasi dengan Departemen Perhubungan untuk pengawasan pengangkutan. 4) Perlu pembiayaan APBN di masa mendatang, untuk memprioritaskan pembangunan jalan dan jembatan yang mendukung akses/ mobilitas guna percepatan titik-titik pertumbuhan ekonomi, utamanya dari produsen ke sentra perdagangan.
7. PROYEK PERUMAHAN SWADAYA KELURAHAN KALUMATA, KOTA TERNATE 1) Masyarakat sangat mengapresiasi adanya Proyek Perumahan Swadaya dipusatkan pada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dari KSU Maku Gawene, dan mengusulkan program serupa di sejumlah tempat yang membutuhkan. 2) Diperlukan peningkatan kuantitas target alokasi, dan kualitas Perumahan Swadaya karena menyentuh langsung kepada masyarakat, untuk mengejar backlog perumahan yang masih tinggi. 3) Diperlukan kajian atas tipe/ ukuran rumah yang dibuat mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan rumah layak huni.
C.
haruslah
KOTA SOFIFI 1. PENGEMBANGAN KOTA SOFIFI DAN PROYEK PEMELIHARAAN JALAN BERKALA 1) Dukungan pembiayaan APBN untuk percepatan pembangunan infrastruktur Kota Ternate. Kota Sofifi, sebagai ibukota baru Provinsi Maluku Utara, masih memerlukan dukungan pembiayaan APBN untuk percepatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yaitu sebagai upaya pemindahan pusat kendali pemerintahan ibukota provinsi ke daerah Sofifi. 2) Perlu penyesuaian RTRW Kota Sofifi, yang mengikuti kaidah dalam UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dengan memperhitungkan: a. RTRW berbasis mitigasi bencana alam; b. Memperhatikan koneksitas dengan daerah buffer; c. Mempertimbangkan potensi sumberdaya dan skenario equilibrium lingkungan alam; d. Mempertimbangkan faktor kependudukan karena potensi migrasi besarbesaran penduduk karena daya tarik sebagai Ibukota Provinsi yang baru.
17
3) Perlu pembuatan skema prioritas pembangunan infrastruktur Disarankan untuk membuat skema prioritas pembangunan infrastruktur fisik untuk jalur transportasi, kawasan pusat pemerintahan, dan pemukiman, dengan memberi perhatian penuh bagi proyek-proyek yang dapat diselesaikan dalam satu-dua kali masa APBN dan/ atau program multiyears. 2. PELABUHAN PENYEBERANGAN FERRY SOFIFI 1) Perlu dukungan peningkatan kuantitas dan kualitas kapal penyeberangan serta persingkat waktu penyeberangan. 2) Perlu dukungan anggaran APBN untuk peningkatan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pelabuhan Penyeberangan. 3) Perlu pembuatan skema koordinasi atau korporasi antara ASDP dan pelayaran rakyat di jalur yang sama. 4) Perlu pembinaan atau bantuan teknis atas alat angkut pelayaran rakyat. 3. PROYEK PEMBANGUNAN UNIT AIR BAKU SOFIFI 1) Proyek pembangunan unit air baku Sofifi masih dalam tahap pembangunan. Pembangunan jalan inspeksi sebelumnya terhambat pembebasan lahan sehingga harus diselesaikan, dan memakan waktu lebih dari satu bulan. Akibat terhambatnya pekerjaan jalan inspeksi, stok material semen dan solar juga terlambat untuk memenuhi kebutuhan di lokasi pekerjaan. 2) Kondisi jalan menuju lokasi proyek, memprihatinkan. Perlu dukungan prasarana pendukung jalan menuju lokasi proyek, untuk mobilisasi peralatan dan material pembangunan. Saat ini, kondisi jalan sangat memprihatinkan dan sangat sulit dilalui oleh kendaraan biasa. 3) Perlunya dukungan sinergi informasi antara BMKG (data meteorologi/curah hujan dan klimatologi) dan pelaksana teknis proyek dari Departemen PU. Faktor cuaca yang kurang mendukung, pada bulan September – November sering terjadi hujan sehingga berpotensi menyebabkan banjir yang menghambat pekerjaan di lapangan. 4. LOKASI PROYEK BANDARA SOFIFI 1) Rencana tata ruang untuk pembangunan Bandara di Sofifi mulai dari survei lapangan hingga mengadakan studi kelayakan bahkan pembuatan Master Plan telah dilakukan. 2) Perlu dukungan pendanaan APBN untuk pembangunan Bandara Sofifi. 3) Namun, dari sejumlah aspirasi masyarakat, masih diperlukan kajian mendalam terkait pembangunan Bandara berskala nasional di Sofifi, antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Departemen Perhubungan, khususnya Ditjen Perhubungan Udara, yang disesuaikan dengan blue print Kebandarudaraan Indonesia menyangkut titik-titik hirarki bandara (status Internasional Hub, pengumpul, pengumpan) dan kejelasan Kelas Bandara: Internasional, Nasional, dan Perintis. 18
VII. PENUTUP Demikianlah Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR-RI ke Provinsi Maluku Utara, semoga laporan ini dapat menjadi masukan kepada Komisi-komisi terkait dan Pemerintah untuk ditindaklanjuti dalam kerangka mempercepat proses pembangunan infrastruktur untuk membantu sektor pembangunan ekonomi lainnya di dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di Provinsi Maluku Utara. Jakarta, 20 Desember 2009 KETUA UTARA
TIM
KUNKER
MALUKU
KOMISI V DPR RI,
Ir. MULYADI
19
