LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR-RI DALAM RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG KE PROVINSI MALUKU TANGGAL 7-11 MARET 2010

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR-RI DALAM RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2009-2010 KE PROVINSI MALUKU TANGGAL 7-11 MARET 2010 =============================================

I. PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Pasal 20 A, Pasal 23; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib; 4. Surat Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor: 85/Pimp/II/2009-2010 tentang melakukan Kunjungan Kerja dalam Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2009-2010; 5. Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR-RI tanggal 12 Januari 2010 tentang Penyusunan Program Kerja dan Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI serta Rapat Koordinasi Kunjungan Kerja Komisi V tanggal 22 Februari 2010 tentang persiapan kunjungan kerja dengan semua mitra Komisi V, Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Maluku, Papua, dan Papua Barat. B. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja : 1. Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI adalah: a. Untuk melihat secara langsung hasil-hasil pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku khususnya Bidang Perhubungan, Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Basarnas yang menjadi mitra kerja Komisi V DPR RI. b. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan di Provinsi Maluku utamanya pembangunan Infrastruktur dalam pembiayaan APBN. c. Untuk menyerap aspirasi di masyarakat, baik pembangunan infrastruktur yang diperlukan maupun kendala yang dihadapi masyarakat terhadap hasil pembangunan infrastruktur di Maluku. 2. Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi dan Tugas Dewan. Berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 01/DPRRI/I/2009-2014 tentang Tata Tertib, pada Pasal 53 tentang Tugas Komisi, dimana disebutkan bahwa: 1

1. Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang (legislasi) 2. Tugas Komisi di Bidang Anggaran (Budgeting) 3. Tugas Komisi di bidang Pengawasan Utamanya terkait dengan Tata Tertib DPR RI Pasal 53 ayat (3) tentang Tugas Komisi antara lain pada: butir a.

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk anggaran pendapatan dan belanja negara serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;

butir c.

Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Selain itu, terkait pula dalam Tata Tertib DPR RI Pasal 54 ayat (3) huruf f tentang ”Komisi dalam menjalankan tugas sebagaimana dalam pasal 53 ayat (3), dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, dapat”: ”Mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses, atau apabila dipandang perlu, dalam masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya”.

II. WAKTU DAN DAERAH KUNJUNGAN KERJA Dalam masa reses persidangan II Tahun Sidang 2009-2010, Kunjungan Kerja dilaksanakan pada tanggal 7 – 11 Maret 2010 di Provinsi Maluku.

III. KOMPOSISI TIM Komposisi Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Ke Provinsi Maluku adalah sebagai berikut; NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

NO. ANGG. A-348 A-414 A-446 A-443 A-544 A-227 A-264 A-359 A-409 A-361 A-57 A-55 A-144 A-312 A-159 A-43 A-13

NAMA Drs. YOSEPH UMARHADI, M.Si, MA Ir. NOVA IRIANSYAH, MT USMAWARNIE PETER H. ZULKIFLI ANWAR SONY WAPLAU Ir. BAMBANG SUTRISNO H. M. MALKAN AMIN MANGARA M. SIAHAAN Ir. RENDHY A. LAMADJIDO, MBA NUSYIRWAN SOEJONO, ST KH. ABDUL HAKIM, MM Drs. H.M. SYAHFAN BADRI SAMPURNO Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW Dra. HJ. NORHASANAH, M.Si H. IMAM NAHRAWI, S.Ag Ir. FARY DJEMI FRANCIS, MM SALEH HUSIN, SE., M.Si

FRAKSI

KETERANGAN

F-PDIP F-PD F-PD F-PD F-PD F-PG F-PG F-PDIP F-PDIP F-PDIP F-PKS F-PKS F-PAN F-PPP F-PKB F-GERINDRA F-HANURA

KETUA TIM ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

2

Dari Sekretariat Komisi V DPR RI : 1 2 3 4

DRS. BUDI JATNIKA, M.Si MUHADI, S.Sos HARYANTI, SAB IR. M. HASBI AZIS, M.Si

SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT TENAGA AHLI

Mitra dari berbagai Departemen dan Lembaga yang mendampingi adalah dari: - Departemen Pekerjaan Umum - Departemen Perhubungan - Kementerian Negara Perumahan Rakyat - Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika - Badan SAR Nasional, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 1 Ir. HEDIYANTO W. H., M.Sc 2 Ir. JEFRI R PATTIASINA, MT 3 Ir. TRIS RADITIAN 4 Ir. MARUASAS PANJAITAN 5 Ir. SUPRAPTO 6 Ir. T. WIDIANTO 7 Ir. PRIHARTONO 8 Ir. HARJONO 9 Ir. SETYO YUWONO 10 WARJONO, S.Sos, MM 11 ADE SAIFUL, ST, MT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 1 BAMBANG TJAHJONO 2

SUWANDI SAPUTRA

3 4 5 6 7

WIRATNO SUDIRMAN LAMBALI HOTMA P SIMANJUNTAK CHANDRA IRAWAN LUKMAN LAISA

8 9 10 11

SAFRUDDIN EVA AMIR NUR HADI HARRY SUWIGNYO

12

SATYA PRANATA

DIREKTUR WILAYAH BARAT DITJEN BINA MARGA KEPALA BALAI PELAKSANA JALAN NASIONAL IX KEM.PU KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI MALUKU SDA DITJEN BINA MARGA WILAYAH TIMUR DITJEN SDA KEMENTERIAN PU DITJEN SDA KEMENTERIAN PU DITJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PU DITJEN TATA RUANG KEMENTERIAN PU KASUBDIT PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN DIT. PAM KASUBBID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA – PENGHUBUNG PU KASUBBID PELAPORAN PIMPINAN KEM. PU

DIREKTUR BANDAR UDARA DITJEN HUBUD KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTUR PELABUHAN DAN PENGERUKAN DITJEN HUBLA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTUR ASDP, DITJEN HUBDAT DIREKTUR LLAJ, DITJEN HUBDAT KASUBDIT ANGKUTAN JALAN DITJEN HUBDAT KASUBDIT PENGEMBANGAN PELABUHAN, DITJEN HUBLA KASIE PROGRAM DAN STANDARISASI PRASARANA, DITJEN HUBUD KASUBAG ANEVA, DITJEN HUBUD KASUBAG UDARA ANALISA EVALUASI BIRO PERENCANAAN KASIE LLASDP DITJEN HUBDAT KASIE ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL DALAM NEGERI BIRO UMUM

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 1 IR. WIDIANTO ADIPUTRO, ASDEP PENGEMBANGAN SISTEM PERUMAHAN SWADAYA Dipl. SE KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 2 HERI GUNAWAN KABID KERJASAMA PEMERINTAH, DUNIA USAHA, DAN ASOSIASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN PDT 1. Ir. IMAM SARJONO

ASDEP I DEPUTI V KEMENTERIAN PDT

3

BMKG 1 DRS. MOCH. RIFANGI 2 DRS. ARIEF WALUYO HADI, M.Si.

INSPEKTUR BMKG KABAG RENCANA DAN TARIF, BMKG

BASARNAS 1 AGUNG PRASETYO 2 KAMIL

KARO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN BASARNAS KABAG PERENCANAAN DAN PROGRAM

Selain itu, kami juga didampingi rekan-rekan wartawan.

IV. OBYEK/ SASARAN KUNJUNGAN KERJA: Komisi V DPR RI melakukan peninjauan, pertemuan, penyerapan aspirasi, dialog, dan melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah, masyarakat luas serta Instansi yang terkait dengan mitra kerja Komisi V DPR RI di Provinsi Maluku. Secara umum, obyek yang ditinjau Tim Kunker Komisi V DPR RI saat di Provinsi Maluku adalah sebanyak 25 titik kegiatan/ Proyek, antara lain peninjauan keberadaan pembangunan Infrastruktur di Kota Ambon dan Maluku Tengah (Pulau Ambon), Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kota Saumlaki (Maluku Tenggara Barat) dengan obyek khusus sebagai berikut: 1) Meninjau Bandara Pattimura, Maluku, yang disertai ekspos PT Angkasa Pura I, ekspos sarana dan prasarana BMKG Maluku dan Basarnas Maluku; 2) Meninjau Sarana prasarana BMKG Maluku; 3) Meninjau Lokasi Proyek Peningkatan kualitas Perumahan Swadaya dan Penyediaan PSU di Desa Laha Kec. Teluk Ambon; 4) Meninjau Pengamanan Pantai Hative Besar/Way Ome, Ambon; 5) Meninjau Ruas Durian Patah – Laka Ambon; 6) Meninjau Jembatan Poka – Galala (Jembatan Merah Putih); 7) Meninjau Dermaga Penyeberangan Poka - Galala; 8) Meninjau Pelabuhan Laut Gudang Arang, Ambon; 9) Meninjau Kantor PDAM Kota Ambon; 10) Meninjau Pelabuhan Penumpang Yos Soedarso di Kota Ambon; 11) Meninjau Pelabuhan Laut Tulehu, Kab. Maluku Tengah, di Pulau Ambon; 12) Meninjau Peninjauan Checkdam Way Papula, Ambon; 13) Meninjau Bandara Dumatubun Langgur, Tual; 14) Meninjau Ruas jalan Langgar – Danar; 15) Meninjau Pembangunan Bandara Ibra; 16) Meninjau Pengembangan Penyediaan Sistem Air Minum Desa Ohoitel Kota Tual; 17) Meninjau Pengembangan Pelabuhan Tual; 18) Meninjau Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kota Tual; 19) Meninjau Pembangunan Pelabuhan Kenavigasian-Danar, Kab. Maluku Tenggara; 20) Meninjau Jembatan Rosenberg di Kabupaten Maluku Tenggara; 21) Meninjau Bandara Olilit - Saumlaki; 22) Meninjau Pembangunan Bandara Saumlaki Baru; 23) Meninjau Pelabuhan Saumlaki; 24) Meninjau Bantuan Perahu Nelayan Kementerian PDT di MTB; dan 25) Meninjau Bantuan Mobil Angkutan Perdesaan Kementerian PDT di MTB

4

No

Obyek

Waktu

Mitra Kerja

1

Bandara Pattimura, Maluku ;

8 Maret 2010

2

Sarana prasarana BMKG Maluku;

8 Maret 2010

Kementerian Perhubungan BMKG

3

Sarana prasarana Basarnas Maluku;

8 Maret 2010

BASARNAS

4

Ruas Durian Patah – Laka Ambon;

8 Maret 2010

Kementerian PU

5

Jembatan Poka-Galala (Jembatan Merah Putih);

8 Maret 2010

Kemen.Perhubungan

6

8 Maret 2010

Kemen.Perhubungan

8 Maret 2010

Kementerian Perumahan Rakyat

8 Maret 2010

Kementerian PU

9

Dermaga Penyeberangan Poka - Galala ; Lokasi Proyek Peningkatan kualitas Perumahan Swadaya dan Penyediaan PSU di Desa Laha Kec. Teluk Ambon; Pengamanan Pantai Hative Besar/Way Ome, Ambon; Kantor PDAM Kota Ambon;

11 Maret 2010

Kementerian PU

10

Bandara Dumatubun Langgur, Tual;

9 Maret 2010

Kemen.Perhubungan

11

Ruas jalan Langgar – Danar;

9 Maret 2010

Kementerian PU

12

Pembangunan Bandara Ibra;

9 Maret 2010

Kemen.Perhubungan

13

Pembangunan Pelabuhan Tual;

9 Maret 2010

Kemen.Perhubungan

14

9 Maret 2010

Kementerian PU

9 Maret 2010

Kementerian PU

9 Maret 2010

Kementerian PU

9 Maret 2010

Kementerian PU

18

Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kota Tual; Pembangunan Air Bersih di Tual (Pengembangan Penyediaan Sistem Air Minum Desa Ohoitel Kota Tual); Pembangunan Pelabuhan Kenavigasian-Danar, Kab. Maluku Tenggara; Jembatan Rosenberg di Kabupaten Maluku Tenggara; Bandara Olilit - Saumlaki;

10 Maret 2010

Kemen.Perhubungan

19

Pembangunan Bandara Saumlaki Baru;

10 Maret 2010

Kemen.Perhubungan

10 Maret 2010

Kemen.Perhubungan

10 Maret 2010

Kemen.Perhubungan

10 Maret 2010

Kemen.Perhubungan

23

Pelabuhan Saumlaki; Bantuan Perahu Nelayan Kementerian PDT di MTB Bantuan Mobil Angkutan Perdesaan Kementerian PDT di MTB Checkdam Way Papula;

11 Maret 2010

Kementerian PU

24

Pelabuhan Laut Gudang Arang, Ambon;

11 Maret 2010

Kemen.Perhubungan

25

Pelabuhan Laut Tulehu, Kab. Maluku Tengah

11 Maret 2010

Kemen.Perhubungan

26

Pelabuhan Yos Soedarso, Ambon

11 Maret 2010

Kemen.Perhubungan

1 2 3 4

Ekspos Pemprov Maluku Ekspos Bupati Maluku Tenggara Ekspos Walikota Tual Kepulauan Ekspos Wakil Bupati Saumlaki

7 8

15 16 17

20 21 22

Ekspos: Rumah Jabatan Wakil Gubernur Prov. MalUt Aula Pangkalan AU, Tual Aula Walikota Tual Aula Bandara Olilit, Saumlaki

5

SELAYANG PANDANG PROVINSI MALUKU A. Gambaran Umum Provinsi Maluku V.

Propinsi Maluku dengan ibukota Ambon, terletak di antara 3° LU 8°30’ LS dan 125° 135° BT, mempunyai luas wilayah 712.479,69 km² dengan perbandingan 1:9. Terdiri dari 92,4% (658.294,69 km2) lautan dan 7,6% (54.185 km2) daratan, seluas 8.572.800 ha, yang terdiri dari tanah datar seluas 1.251.630 Ha (14,6%), tanah bergelombang seluas 2.417.530 Ha (28,2%) dan tanah berbukit dan pegunungan seluas 4.903.640 Ha (57,2%). Secara administratif pemerintahan, Maluku terdiri atas 9 kabupaten, 2 kotamadya, 64 kecamatan dan 886 desa / kelurahan, dan 632 pulau besar dan kecil, Pulau terbesar adalah Pulau Seram (18.625 Km2) disusul Pulau Buru (9.000 Km2), pulau Yamdena (5.085 Km2) dan Pulau Wetar (3.624 Km2). Uraian menurut wilayah pemerintahan, sebagai berikut: 1. Kabupaten Maluku Tengah, ibukotanya Masohi 2. Kabupaten Seram Bagian Timur, ibukotanya Bula 3. Kabupaten Seram Bagian Barat, ibukotanya Piru 4. Kabupaten Buru, ibukotanya Namlea 5. Kabupaten Maluku Tenggara, ibukotanya Langgur 6. Kabupaten Maluku Tenggara Barat, ibukotanya Saumlaki 7. Kabupaten Kepulauan Aru, ibukotanya Dobo 8. Kabupaten Maluku Barat Daya, ibukotanya Tiakur 9. Kabupaten Buru Selatan, ibukotanya amrole 10. Kotamadya Ambon, ibukotanya Ambon 11. Kotamadya Tual, ibukotanya Tual Pulau-pulau di daerah ini dapat digolongkan atas dua bagian utama yaitu pulau vulkanis dan pulau karang yang terjadi dari pertemuan antara system orogenetik dan lingkar pasifik dengan system orogenetik sunda. Di pulau-pulau ini terdapat empat gunung, 11 danau dan 113 sungai besar dan kecil, sekitar 83% desa di provinsi ini berada pada ketinggian 0-100m dari permukaan laut.

6

Iklim yang terdapat di kepulauan maluku adalah iklim Tropis dan iklim Muzon, karena Daerah maluku merupakan daerah kepulauan dan dikelilingi oleh lautan yang luas. Dengan demikian iklim di daerah ini sangat dipengaruhi oleh lautan yang luas dan berlangsung seirama dengan iklim musim yang terdapat di sini. PDRB propinsi ini pada tahun 2007 mencapai Rp.3.633.475.000.000,- dengan laju pertumbuhan sebesar 5,62% pertahun dan pendapatan perkapita sebesar Rp.2.790.769,-. Wilayah Propinsi Maluku berbatasan dengan: 1. Disebelah Utara dengan Provinsi Maluku Utara 2. Disebelah Selatan dengan Negara Timor Leste dan Australia 3. Disebelah Timur dengan Provinsi Papua 4. Disebelah Barat dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah Propinsi ini pada tahun 2008 berpenduduk 1.320.700 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk tahun 2000-2008 mencapai 1,57 % pertahun dan kepadatan penduduk 28 jiwa per km². Keadaan geografis propinsi ini terdiri atas kepulauan, pegunungan dan lautan sehingga diperlukan peran transportasi udara yang lebih besar lagi melalui kebijaksanaan penerbangan perintis yang diarahkan untuk melayani daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh moda transportasi lainnya. Sumber daya alam utama adalah pertambangan (minyak bumi, mutiara), pertanian dan perkebunan (kopi, cengkeh, pala dan kayu). Disamping itu propinsi ini memiliki banyak tempat wisata yang dapat dikembangkan. Beberapa poin penting dari Provinsi Maluku secara umum, diantaranya adalah:



  



Provinsi Maluku merupakan salah satu provinsi tertua dalam sejarah Indonesia, juga merupakan salah satu dari 7 Provinsi Kepulauan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ciri dan karakteristik yang khas, baik pada gugusan pulau-pulau maupun kondisi pariwisata, sosial budaya dan kekayaan laut yang melimpah, sehingga penanganan infrastruktur memerlukan perlakuan khusus dan komprehensif, utamanya pertimbangan ketepatan dan kecepatan mobilitas arus barang dan orang; Maluku termasuk daerah rawan bencana, utamanya gempa dan tsunami sehingga memerlukan perhatian yang lebih khusus. Maluku adalah salah satu provinsi dengan pulau-pulau terdepan yang berbatasan dengan Negara lain, sehingga mengemban tugas sebagai salah satu provinsi penjaga kedaulatan Negara dan memerlukan perhatian yang bernilai strategis. Maluku adalah salah satu provinsi yang memiliki pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Australia dan Timor-Leste, sehingga prioritas penanganan infrastruktur sebagai modal dasar penjagaan perbatasan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah sesuatu yang bernilai mutlak. Pelaksanaan Undang-undang khususnya di sektor perhubungan belum maksimal, utamanya terkait implementasi UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. 7

B. Gambaran Umum Kota Ambon

Kota Ambon, terletak di Pulau Ambon merupakan pusat pemerintahan provinsi Maluku. Kota ini memiliki luas wilayah 377 km² dan berpenduduk sebanyak 206.210 jiwa (2000). Terletak pada 3° – 4° LS, dan 128° – 129° BT, secara geografis Pulau terdiri dari dua Jazirah, Lei Hitu dan Lei Timur. Dengan batas-batasnya antara lain:    

Utara berbatasan dengan Semenanjung Huamual (Seram Barat) Selatan berbatasan dengan Laut Banda Barat berbatasan dengan Kabupaten Buru dan Timur berbatasan dengan Pulau Haruku.

Sedangkan Kota Ambon, mempunyai batas-batas:  Utara berbatasan dengan Petuanan Desa Hitu, Hila, Kaitetu,Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah  Selatan berbatasan dengan Laut banda  Barat berbatasan dengan Petuanan Desa Hatu, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, dan  Timur berbatasan dengan Petuanan Desa Suli, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Pada zaman VOC, Pulau Ambon sangat di kenal di seluruh dunia sebagai salah satu pusat penghasil rempah-rempah di Nusantara. Bertambahnya jumlah penduduk serta makin membaik strata kehidupan sosial ekonomi masyarakat Ambon dengan pola konsumsi yang sangat tinggi berdampak pada tuntutan kebutuhan papan (rumah) yang sehat dengan lingkungan yang baik. Beberapa kawasan pengembangan sesuai arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon yang merupakan sentra pertumbuhan baru dan potensial seperti kawasan Passo dengan lahan yang sangat datar telah dicadangkan untuk kawasan pertumbuhan baru bukan saja bagi sektor perdagangan dan jasa namun juga bagi sektor-sektor lainnya termasuk sektor perumahan dan permukiman. Selain itu wilayah perairan Kota Ambon memiliki sumberdaya perikanan yang sangat potensial ditinjau dari besaran stok maupun peluang pemanfaatan dan pengembangannya. 8

Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian dan analisis terhadap kelimpahan stok potensi lestari. Investasi untuk sektor perikanan dapat dalam bentuk perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Letak Kota Ambon yang dikelilingi laut memungkinkan berkembangnya obyek wisata pantai. Hal ini turut didukung oleh kondisi alam pantai dengan panorama yang indah baik pada daerah pesisir pantai maupun pada daerah bawah laut. Sampai dengan akhir tahun 2004 konsentrasi pengembangan pariwisata yaitu pada 5 lokasi wisata pantai yang tersebar di sepanjang pesisir pantai bagian selatan. Kawasan Passo sebagai Kota Orde Kedua memiliki keunggulan spatial dan potensi yang sangat besar untuk prospek pengembangan perumahan dan permukiman baru baik itu rumah tinggal maupun rumah toko (Ruko). Pengembangan kawasan ini karena ditunjang dengan kemampuan daya dukung lahan yang tersedia serta adanya rencana Pemerintah Kota untuk mengembangkan kawasan Passo sebagai pusat aktivitas ekonomi baru.

C. Gambaran Umum Kabupaten Maluku Tengah (Pulau Ambon)

Kabupaten Maluku Tengah adalah salah satu kabupaten di provinsi Maluku, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Masohi. Sebagian wilayahnya berada di Pulau Seram (Kecamatan Amahai dan Tehoru, serta Kota Masohi). Ada dua kecamatan yang terletak di Pulau Ambon (Kecamatan Leihitu dan Salahutu), dan sisanya adalah pulau-pulau di sekitarnya.

9

D. Gambaran Umum Kabupaten Maluku Tenggara

Maluku Tenggara, secara astronomi terletak antara 5° - 6,5° LS dan 131°- 133,5° BT. Secara geografis, Kabupaten Maluku Tenggara dibatasi oleh: - Sebelah selatan : Laut Arafura - Sebelah utara : Papua bagian selatan - Sebelah timur : Kepulauan Aru - Sebelah utara : Laut Banda dan bagian utara Kep. Tanimbar. Kabupaten Maluku Tenggara terbentuk pada tahun 1952 (PP 35 Tahun 1952) yang saat ini telah mengalami 3 kali pemekaran sehingga melahirkan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (tahun 1999), Kabupaten Kepulauan Aru (tahun 2003) dan Kota Tual (tahun 2007). Kabupaten dengan jumlah penduduk 102.933 jiwa ini mempunyai luas wilayah 4.049 km2 yang terbagi manjadi 6 kecamatan, 86 buah desa dan 104 buah dusun. Langgur, adalah ibukota baru dari Maluku Tenggara, yang sebelumnya adalah Kota Tual. Dari data Pemkab Maluku Tenggara, angka kemiskinan meningkat menjadi 35,98% pada tahun 2008, dari 32,54% pada tahun 2007. Sedangkan angka pengangguran terbuka pada tahun 2007, 8,8%. Keterbatasan kapasitas Infrastruktur Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara, adalah sebagai berikut: - Kapasitas jalan dan jembatan terbatas, terutama di Kei Besar; - Keterbatasan pelabuhan dan transportasi laut, sehingga berbiaya tinggi; - Lapangan terbang terbatas frekuensi penerbangan sudah tinggi; - Tenaga listrik terbatas teristimewa di pedesaan; - Terbatasnya air bersih terutama di pedesaan dan pulau-pulau; - Terbatasnya jaringan informasi dan komunikasi di Kecamatan dan Desa. 10

Kesenjangan antar wilayah masih terjadi, utamanya antara Kei Kecil dan Kei Besar, desa terisolir dengan perkotaan. Permasalahan lain yang masih dihadapi dalam pembangunan daerah Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu: - Konsistensi perencanaan dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan yang biayai dengan APBN dan APBD belum optimal, sehingga perlu ditingkatkan lagi - Keterlambatan penyampaian petunjuk teknis pelaksanaan DAK 2010 mempengaruhi implementasi program dan kegiatan di Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga program dan kegiatan DAK 2010 terpaksa harus disesuaikan pada APBD Perubahan 2010. - Dana Alokasi Kabupaten Maluku Tenggara khususnya DAK Bidang Pemerintahan pada tahun 2010 sebesar Rp. 2.054.600.000,00, pada hal Kabupaten Maluku Tenggara menerima dampak langsung pemekaran, karena harus menyerahkan sebagai besar asetnya kepada Kota Tual. - Pembangunan bidang infrastruktur jalan dan jembatan di daerah belum didukung secara signifikan oleh kontribusi APBN, pada hal infrastruktur dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan mengurangi tingkat keterisolasian suatu daerah. Pada tahun 2010 alokasi DAK infrastruktur hanya sebesar Rp. 5.150.300.000,00,- mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 9.861.000.000,00,- atau 47,77 %. - Alokasi DAK serta realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak yang cenderung menurun sangat menganggu pencapaian kinerja jangka menengah daerah, karena rencana-rencana kinerja yang telah ditetapkan didasari pehitunganperhitungan sumber daya keuangan secara terukur, termasuk yang bersumber dari pemerintah. Beberapa saran, harapan dan permohonan dukungan di bidang Infrastruktur kepada pemerintah dan DPR RI, sebagai berikut: 1) Dukungan APBN untuk Penyelesaian Pembangunan Lapter/Bandar Udara Baru di Desa Ibra Kabupaten Maluku Tenggara agar dapat beroperasi pada 2011 sesuai rencana. 2) Dukungan Pemerintah Cq Kementerian Perhubungan dan Komisi Terkait di DPR untuk alih fungsi Pelabuhan Navigasi Danar (Uf-Mar) menjadi Pelabuhan Kontaiener dan Pelabuhan Perikanan. 3) Dukungan Dana untuk Pembangunan dan Pengembangan Dermaga Penyeberangan Feri di Langgur dan Elat untuk menunjang angkutan penyeberangan antara Kai Kecil dan Pulau Kei Besar. 4) Dukungan program dan Dana untuk realisasi pembangunan Jalan Negara Ruas Langgur – Ibra (lapter Baru) dan Jalan Strategis Nasional Ruas Ibra – Danar (Pelabuhan Uf-Mar). 5) Dukungan terhadap rencana pembangunan PLTU 6 MW di Maluku Tenggara. 6) Dukungan untuk pengembangan air bersih Evu 7) Rangka baja untuk Jembatan Rosenberg

11

E.

Gambaran Umum Kota Tual Kepulauan

Kota Tual terbentuk berdasarkan UU No. 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku, dan terdiri dari 4 kecamatan dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara. Wilayah dalam administratif Kota Tual Kepulauan sebahagian besar terdiri dari lautan, sebesar 19.088,28 km2, dengan perbandingan daratan 1,34% (352,29 km2) dan lautan 98,66% (18.736 km2), dan mempunyai 13 pulau yang berpenghuni dari 66 pulau. Kota Tual Kepulauan, memiliki batas wilayah sebagai berikut: - Sebelah selatan : Kab. Maluku Tenggara dan Laut Arafura - Sebelah timur : Selat Nerong (Kabupaten Maluku Tenggara) - Sebelah utara : Laut Banda - Sebelah barat : Laut Banda sektor pertanian (khususnya subsektor perikanan) merupakan leading sektor sebagai sektor yang mampu menghasilkan pendapatan bagi perekonomian kota. Dua sektor berikutnya adalah Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran dan Sektor Bangunan. Kedua sektor ini diharapkan mampu untuk mendorong ekspor dan mendukung sektor pertanian. peluang investasi yang diarahkan adalah pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan potensi sumberdaya yang masih sangat tinggi, dengan peruntukan untuk kegiatan pariwisata bahari, budidaya laut (marine culture) serta pendidikan dan penelitian Sebagai daerah otonom baru maka Kota Tual sangat membutuhkan tersedianya berbagai infrastruktur terutama infrastruktur jalan, dermaga, air bersih, perumahan 12

dan infrastruktur lainnya dan untuk itu dibutuhkan bantuan dana dukungan dana dari Pemerintah Pusat, baik berupa dana DAK, dana sektoral, dana stimulus serta dana pembangunan lainnya karena saat ini dana daerah sangatlah minim dan terbatas, sehingga intervensi program dan dana pembangunan dari pemerintah pusat akan sangat berperan dalam akselerasi pembangunan di daerah ini. Sebagai daerah kepulauan maka masalah transportasi merupakan masalah yang krusial karena selama ini keterbelakangan dan keterisolasian serta kemiskinan yang terjadi di pulau-pulau dalam wilayah Kota Tual disebabkan belum tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai yang menghubungi pulau-pulau dan kecamatan yang ada. Bila masalah akses transportasi berjalan lancar maka diharapkan akan sangat membantu perbaikan ekonomi dan taraf hidup masyarakat karena proses produksi dan pemasaran akan semakin meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antar wilayah/pulau.

F.

Gambaran Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dibentuk berdasarkan UU No 6 Tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2008, dibentuklah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) sebagai pemekaran kabupaten MTB. Dengan kondisi tersebut, secara administrasi pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat terbagi atas 9 (Sembilan) wilayah kecamatan dengan 71 desa, dengan rincian sebagai berikut:

13

Tabel 1. Jumlah Kecamatan, Desa, Anak Desa dan Kelurahan

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kecamatan Tanimbar Selatan Wertamrian Wermaktian Selaru Tanimbar Utara Yaru Wuarlabobar Nirunmas Kormomolin

Ibukota

Jumlah Desa Induk Anak Desa

Saumlaki Lorulun Seira Adaut Larat Romean Wunlah Tutukembong Alusi Kelaan Jumlah Sumber: BPS, Maluku Tenggara Barat dalam Angka, 2008

9 8 8 6 8 6 12 5 9 71

2 1 1 1 1 6 12

Kelurahan 1 1

Secara keseluruhan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan daerah kepulauan dan terkonsentrasi pada gugus pulau Tanimbar yang mempunyai luas keseluruhan 52.995,20 km2 yang terdiri dari wilayah daratan seluas 10.102,92 km2 dan wilayah perairan seluas 42.892,28 km2. Kabupaten Maluku Tenggara Barat, secara astronomis, terletak pada 6° - 8°30’ LS dan 125° 45’ - 133° BT, dan berbatasan langsung dengan: - Sebelah Utara : Laut Banda - Sebelah Selatan : Laut Timor dan Laut Arafura - Sebelah Barat : Gugus Pulau Babar Sermata, Maluku Barat Daya - Sebelah Timur : Laut Arafura Selain itu, Kabupaten Maluku Tenggara Barat berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia. Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat mempunyai 85 buah pulau, dengan 28 pulau belum berpenghuni. Saat ini, aksesbilitas antar desa (permukiman penduduk) masih sulit, karena keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur, dan sangat mempengaruhi aktivitas akonomi, sosial budaya, serta aktivitas lainnya, sehingga menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

14

VI. TEMUAN-TEMUAN TIM KUNJUNGAN KERJA Berikut, adalah uraian dari sejumlah temuan yang dikelompokkan menurut sektor mitra kerja Komisi V DPR RI, didasarkan pada ekspos paparan Pemerintah dan temuan langsung saat kunjungan di lapangan:

A. BIDANG KE-PU-AN Issue – Issue strategis bidang terkait dengan bidang PU antara lain sbb : - Tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi dan keterbatasan lahan di kota ambon sehingga diperlukan pengembangan kota/wilayah ke daerah Poka dan Rumah Tiga - Cukup tingginya daerah kumuh dipesisir pantai kota Ambon dan kepadatan arus lalu lintas sehingga diperlukan penataan kota Ambon (Ambon ) (Ambon Water Front City). - Maluku sebagai daerah kepulauan sehingga diperlukan keterpaduan moda transportasi dara dan laut (Trans Maluku) dalam memperlancar arus lalu lintas orang dan barang serta untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. - Cukup tingginya infrastruktur jalan dan jembatan di daerah kawasan perbatasan dan daerah terpencil. - Cukup tingginya kepadatan lalu-lintas ruas jalan AMBON- Laha dan Passo-Liang. - Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan untuk menghubungkan seluruh desa di pulau Kei Besar - Pembangunan dan peningkatan Ruas Jalan Ngurdu-Hollat, dan Hollat Ohoiraut - Pembangunan da penignkatan Ruas Jalan Elat-Bombai dan Bombai - Pembangunan Baru Ruas Jalan Langgur-Bandara (jalan Nasional) Ibra pelabuhan Danar (Jalan strategis Nasional) - Peningkatan Langgur-Danar dan Danar-Tetoat - Peningkatan Langgur-Ngilngot untuk pengembangan obyek wisata ngirbloat - Pengembangan, percepatan pembangunan Provinsi Maluku harus terus dilakukan dilakukan karena provinsi ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, dengan membangun jalan darat trans Maluku, yang dapat menghubungkan masing-masing kabupaten. A.1. SUB SEKTOR BINA MARGA Berdasarkan laporan Dinas PU Propinsi Maluku bahwa sampai saat ini jalan nasional memiliki panjang 985.47 Km dengan kondisi baik sepanjang 581.90 Km, kondisi sedang 295.10 Km, rusak ringan sepanjang 7.00 Km dan rusak berat sepanjang 101.47 Km ( 10.30 %). Sedangkan jalan Propinsi sepanjang 899.77 Km meliputi kondisi baik 295.51 Km, kondisi sedang 109.55 km, rusak 274.42 Km, rusak ringan 274.42 Km, rusak berat 220.29 Km. Sementara jalan propinsi sepanjang 295.51 kondisi sedang 109.55 Km, kondisi rusak ringan 274.42 Km dan rusak berat sepanjang 220.29 Km. Seperti kita ketahui bahwa propinsi Maluku merupakan daerah kepulauan dengan jumlah pulau 1.340 buah (data DKP) dengan persentase luas wilayah 92,4 % luas wilayah terdiri dari 92,4 % lautan dan 7,6 % luas wilayah daratan. Mengingat penyebaran pulau-pulau yang ada serta keterbatasan infrastruktur bidang PU maka 15

guna memberikan layanan infrastruktur di pulau-pulau yang ada di Provinsi Maluku ini diperlukan pembangunan Trans Maluku dalam rangka menghubungkan jalur distribusi antar pulau. ISYU UTAMA: TRANS MALUKU Panjang jalan Trans maluku yang ada saat ini adalah 1.016,38 km dengan kondisi :  Perkerasan Hotmix dengan kondisi baik sepanjang 182,58 km, sedang sepanjang 189,64 km, dan rusak sepanjang 3,82 km  Perkerasan Lapen dengan kondisi baik sepanjang 22,60 km, sedang sepanjang 7,2 km, dan rusak sepanjang 165,67 km  Sepanjang 429,87 km sisanya berupa perkerasan LPC, tanah dan hutan. Dalam rangka mewujudkan Trans Maluku dengan kondisi yang andal, diperlukan penanganan ruas-ruas jalan dengan jumlah total kebutuhan pembiayaan sebesar Rp. 994,38 Milyar dengan panjang 1.060,38 km fungsional dan 886,91 panjang jalan efektif yang terdiri dari :  Penanganan ruas-ruas jalan di Pulau Buru sepanjang 130,95 km fungsional dan 87,2 km panjang jalan efektif.  Penanganan ruas-ruas jalan di Pulau Seram sepanjang 536,64 km fungsional dan 511,82 km panjang jalan efektif.  Penanganan ruas-ruas jalan di Pulau Ambon sepanjang 37,60 km fungsional dan efektif.  Penanganan ruas-ruas jalan di Pulau Kei sepanjang 66,3 km fungsional dan 42,9 km panjang jalan efektif.  Penanganan ruas-ruas jalan di Pulau Yamdena sepanjang 154,89 km fungsional dan 117,39 km panjang jalan efektif.  Penanganan ruas-ruas jalan di Pulau Babar sepanjang 45 km fungsional dan efektif.  Penanganan ruas-ruas jalan di Pulau Buru sepanjang 89 km fungsional dan 45 km panjang jalan efektif. Temuan Terkait Trans Maluku: Masih terdapat kendala pembiayaan yang belum teranggarkan setiap tahun selama ini. Sehingga membutuhkan dukungan Komisi V DPR RI untuk memperjuangkan kesinambungan penganggaran agar Trans Maluku dapat segera terwujud. Rekomendasi Terkait Trans Maluku: Komisi V DPR RI mendukung upaya Pemerintah untuk melanjutkan program/kegiatan pembangunan Trans Maluku. Untuk itu, Komisi V DPR RI akan memperjuangkan penganggaran program/kegiatan pembangunan Trans Maluku.

16

1. KOTA AMBON 1)

Ruas Durian Patah – Laka Ambon; Dari kunjungan kerja, ditemukan bahwa terdapat aktivitas lalu lintas yang tinggi pada ruas Ambon-Laha dan Passo-Liang, dengan kepadatan tinggi, sehingga memerlukan penanganan berupa penambahan lajur jalan. Sehingga pembangunan ruas jalan Durian Patah – Laka Ambon, memerlukan penambahan lajur. Untuk itu, Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum agar segera menyelesaikan pembangunan ruas jalan Durian Patah – Laka Ambon, dan perlunya segera penambahan lajur, dari dua lajur mejadi 4 lajur.

2) Pembangunan Jembatan Galala - Poka (Jembatan Merah Putih); Jembatan Merah Putih yang berkonstruksi Cable Stayed Double Pylon untuk menghubungkan Desa Galala dan Poka, dibangun dengan maksud untuk menunjang pengembangan kawasan Pulau Ambon khususnya untuk menghubungkan pusat Kota Ambon yang saat ini sedang berkembang dengan pesat dengan kawasan potensial pengembangan di Poka dan laha. Bentang total jembatan sepanjang 1.060 meter, sementara bentang jembatan Cable Stayed 300 meter, panjang jembatan pendekat sisi utara 360 meter, lebar total jembatan 22,50 meter, lebar jalur kendaraan 4 jalur, lebar jalur pejalan kaki 1,20 meter serta ruang bebas (clearance) 35 meter. Jembatan ini bertujuan untuk: - mengembangkan wilayah Telaga Kodok sebagai kota baru; - mempersingkat jarak tempuh kendaraan Galala-Poka; - menunjang pengembangan fungsi kaw. Poka sebagai kaw. pendidikan; - menunjang pengembangan fungsi kawasan Laha sebagai Bandar Udara; - menunjang pengembangan fungsi kawasan Poka ke arah barat sebagai kawasan permukiman; - menunjang sistem jaringan jalan yang telah ada khususnya pada daerah Jazirah Leihitu (kabupaten Maluku Tengah) Pembiayaan Pekerjaan Konstruksi Pada saat perencanaan awal, dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Jembatan Merah Putih, adalah sebesar Rp. 301.296.518.471,76. Namun di tengah perjalanan, terjadi eskalasi harga dan penambahan pekerjaan yaitu pembangunan jalan akses menuju Jembatan Merah Putih. Akibatnya, terjadi pertambahan pembiayaan yang dibutuhkan, sebesar Rp. 599,63 Miliar, dengan rincian, sebagai berikut: 1. Jembatan pendekat (approach bridge) : Rp. 232.340.000.000,2. Bentang Utama Cable Stayed Bridge : Rp. 335.790.000.000,3. Jalan pendekat (acces road) : Rp. 25.000.000.000,4. Planning & supervision (Manag. Const.) : Rp. 6.500.000.000,-

17

Sharing Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Maluku telah menyediakan pendanaan untuk pembebasan lahan sebesar Rp. 10 Miliar TA 2008, dan telah dipergunakan untuk pembebasan lahan yang akan dilalui jalan pendekat pada kedua sisi. Pengalokasian Pendanaan APBN 2009 Pada Tahun 2009, Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 20 Miliar untuk pembuatan jalan pendekat dan pelebaran jalan pada kedua sisi jembatan.

Usulan Rencana Penanganan Tahun anggaran 2010 (pengusulan APBN-P) sebesar: Rp. 150 Miliar yang akan digunakan untuk pembangunan jembatan pendekat ke arah Rumahtiga, dan sebagian jembatan pendekat arah Galala. Pada TA 2011-2012 (melalui pengusulan APBN + LOAN) sebesar: Rp. 450 Miliar, untuk pembangunan jembatan arah Galala dan bentang tengah berupa jembatan Cable Stayed. Direncanakan pada TA 2010 melalui dana APBN-P dialokasikan dana sebesar Rp. 150 milyar untuk pembangunan jembatan penghubung/pendekat dari arah Rumahtiga dan sebagian jembatan penghubung arah Galala. Sedangkan untuk tahun 2011 s.d. 2012 masih dibutuhkan biaya sebesar Rp. 450 milyar untuk pembangunan Jembatan arah Galala dan bentang tengah jembatan. TEMUAN: a. Masyarakat Maluku, khususnya Ambon sangat menanti realisasi fisik jembatan agar dapat segera melayani kebutuhan masyarakat. b. Jembatan ini telah menyelesaikan semua persyaratan administratif perijinan, Studi Kelayakan dan Detail Disain Engineering serta uji keandalan sejak tahun 2009. c. Tim Kunker menemui masih berlangsung konsolidasi pembangunan fisik, dan masih membutuhkan dukungan pendanaan. Usulan: 1. Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera menyelesaikan Jembatan Merah Putih di Ambon, agar dapat segera melayani kebutuhan masyarakat. 2. Terkait kendala pendanaan Pembangunan Jembatan Merah Putih, maka Komisi V DPR RI akan memperjuangkan tambahan pendanaan, agar realisasi fisik jembatan dapat segera memberi manfaat.

18

3) Program/ Kegiatan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual Di wilayah Maluku Tenggara, terdapat 2 (dua) ruas jalan di wilayah Maluku Tenggara, yang ditingkatkan statusnya dari jalan propinsi menjadi jalan nasional (SK Menteri PU No. 631/KPTS/M/2009 tanggal 31 Desember 2009), yaitu: 1. Tual – Langgur (043) : 3.300 km 2. Langgur – Ibra (044) : 15.000 km Selain itu, juga ditetapkan ruas jalan Strategis Nasional, yaitu: 1. Tual – Ngadi (042) : 9.700 km 2. Ibra – Danar (045) : 32.512 km Keempat ruas ini mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual dengan menghubungkan ibukota Tual Kota dan ibukota Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur, dengan: - Pelabuhan Perikanan di Ngadi; - Bandar Udara (Internasional) Ibra yang masih dalam tahap pembangunan; - Pelabuhan Laut uf di Danar.

Ruas Langgur – Ibra – Danar, merupakan ruas jalan nasional yang dibagi dari ruas jalan propinsi Langgur – Danar, dan bukan merupakan pembukaan ruas jalan baru. Kondisi jalan nasional di Maluku Tenggara berdasarkan tingkat kemantapan adalah 55,43% mantap dan sisanya 44,57% tidak mantap. Berdasarkan jenis perkerasan maka jalan dengan konstruksi hotmix sepanjang 33.542 km, dan 28.870 km lapen. Rinciannya sebagai berikut: JENIS DAN KONDISI PERKERASAN JALAN Jenis Perkerasan No. Ruas Jalan Hotmix Lapen Sirtu Tanah (km) 1 2 3 4

Tual – Langgur Langgur – Ibra Tual – Ngadi Ibra – Danar JUMLAH

3.300 15.000 15.242 33.542

(km) 9.700 17.270 26.970

(km)

(km) -

-

19

Kondisi Mantap/ Tidak Mantap

Kondisi Perkerasan No.

1 2 3 4

Ruas Jalan Baik (%)

Sedang (%)

-

5,45 24,79 16,03 37,09 83,36

Tual – Langgur Langgur – Ibra Tual – Ngadi Ibra – Danar

Total

Rusak Ringan (%)

Rusak Berat (%)

16,64 16,64

-

Mantap (%) 5,45 24,79 25,19 55,43

Tidak Mantap (%) 16,03 28,54 44,57

Total jembatan yang terletak pada ruas Jalan Nasional dan Strategis Nasional di Maluku Tenggara berjumlah 7 buah jembatan dengan total panjang 223,00 meter. Semua jembatan, berupa jembatan permanen. DATA JEMBATAN No. 1 2 3 4

RUAS JALAN Tual – Langgur Langgur – Ibra Tual – Ngadi Ibra – Danar

Jumlah

Jumlah (buah) 1 1 5 7

Permanen (buah) 1 1 5 7

Darurat/ LB (buah) -

Panjang (meter) 150,00 -6,00 69,00 225,00

Penanganan ruas jalan di Maluku Tenggara dengan sumber dana APBN selalu dialokasikan walau belum terdapat jalan nasional. Perincian alokasi dana penanganan sejak tahun 2007, dapat dilihat tabel berikut ini: DATA JEMBATAN No 1 2 3

RUAS JALAN Sp. Langgur – Debut - Evu Dalam Kota Tual Akses Bandara Tual

Jumlah

2007 (km) 1,20 1,20

2008 (km) 2,50 2,50

2009 (km) 2,00 2,00 4,00

2010 (km) 2,50 1,50 4,00

Ket. hotmix hotmix Hotmix -

Selain ditangani dengan dana APBN dan APBD, ada juga ruas jalan yang ditangani dengan dana Loan IBRD 4744-IND dan APBD, yaitu ruas jalan Langgur – Danar. Langgur – Danar merupakan ruas yang menghubungkan Langgur sebagai Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara (dimana terdapat Bandar Udara AURI Dumatubun) yang sampai sekarang masih digunakan untuk penerbangan sipil) dengan Pelabuhan Laut Uf di Danar. Selain menghubungkan kedua lokasi tersebut, ruas jalan langgur – Danar juga melewati lokasi Bandar Udara Ibra yang masih dalam tahap pembangunan. Penanganan jalan dan jembatan di Maluku Tenggara dilaksanakan melalui 2 program yakni: 1. Program pemeliharaan/ preservasi Jalan dan Jembatan 2. Program pembangunan jalan dan jembatan.

20

Total dana yang dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur jalan di wilayah Maluku Tenggara (kabupaten Maluku Tenggara – Kota Tual), sejak tahun 2007 adalah sebesar: Rp. 14.145.484.000,-, dengan perincian sebagai berikut: - Tahun 2007 : Rp. 1.223.256.000,- Tahun 2008 : Rp. 4.422.228.000,- Tahun 2009 : Rp. 4.000.000.000,- Tahun 2010 : Rp. 4.500.000.000,Untuk mendukung pembangunan di Maluku Tenggara, penanganan jalan dan jembatan, diusulkan untuk tahun 2010 – 2014, adalah kurang lebih Rp. 93,722 M, dengan target akhir konstruksi pada tahun 2014, untuk semua jalan nasional dan strategis nasional adalah hotmix dengan kondisi mantap. Secara umum, usulan yang disampaikan di daerah, antara lain: 1. Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan untuk menghubungkan seluruh desa di Pulau Kei Besar.  Pembangunan dan Paningkatan Ruas Jalan Ngurdu – Hollat, dan Hollat Ohoiraut  Pembangunan dan Peningkatan Ruas Jalan Elat – Bombai dan Bombai – Ad.  Pembangunan dan Peningkatan Ruas Jalan Elat – Weduar, Weduar – Kilwat – Langgiar  Peningkatan jalan Elat – Tamangil. 2.

Pembangunan Jalan Baru yang strategis bagi pertumbuhan ekonomi di Kei Kecil :  Pembangunan Baru Ruas Jalan Langgur – Bandara (Jalan Nasional) Ibra – Pelabuhan Danar (Jalan Strategis Nasional)  Peningkatan Jalan Langgur – Danar dan Danar - Tetoat (Jalan Nasional)  Peningkatan Langgur-Ngilngof untuk Pengembangan Obyek Wisata Ngirbloat  Pembangunan Jalan Baru dalam Kota Langgur untuk pengembangan Kawasan Pemerintahan dan Penataan Ruang Kota Langgur

Temuan: 1) Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Maluku Tenggara, mendapatkan temuan bahwa di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual masih membutuhkan pembangunan dan peningkatan Jalan dan Jembatan yang saat ini selain sebagai sarana penting untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat di Maluku Tenggara, juga kondisi saat ini menjadi faktor penghambat percepatan pembangunan sentra-sentra strategis ekonomi dan mobilisasi penduduk antar desa. Usulan: Komisi V DPR RI mendukung program/kegiatan pembangunan dan peningkatan Jalan dan Jembatan yang diusulkan Pemerintah dan pemerintah daerah di wilayah Maluku Tenggara, agar dapat segera bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

21

4) Program/ Kegiatan Jaringan Jalan dan Jembatan di Kota Tual Di Wilayah Kota Tual telah tersedia jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat-pusat pemukiman, pusat-pusat produksi dan pusat-pusat pemasaran dan pelayanan. Secara umum jaringan jalan di Kota Tual terdiri dari jalan nasional, provinsi dan jalan kota. Pada umumnya kondisi jalan provinsi cukup baik, hal ini terkait dengan struktur geologi di P. Dullah berupa batu kapur yang cenderung keras. Jalan provinsi pada umumnya terletak di jalan utama di sepanjang pantai dan jalur di dalam kota. Panjang jalan yang ada di Kota Tual keseluruhan 201,12 Km dengan rincian yang dapat dilihat pada Lampiran 1. TEMUAN: Jaringan jalan yang menghubungkan daerah-daerah yang jauh dari Kota Tual dan yang menghubungkan kantong-kantong produksi masih sangat terbatas/minim. Permasalahan transportasi darat di Kota Tual, di sebagian besar pulau-pulaunya adalah belum terbangunnya prasarana jalan yang menghubungkan semua desa dengan ibukota kecamatan, sehingga menghambat akses untuk pergerakan orang dan distribusi barang. Kurangnya aksesibilitas dengan jalan darat di dalam pulau-pulau, terutama Pulau Dullah, merupakan permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian serius, karena aktivias sosial ekonomi penduduk sehari-hari lebih banyak berada di dalam pulau. Permasalahan kondisi jalan yang sudah terbangun adalah rendahnya kualitas jalan, baik terkait dengan lebar jalan yang masih kurang sesuai dengan kelas jalan dan rendahnya kondisi permukaan jalan. Jaringan drainase pada sebagian Kota Tual hanya dibangun pada jalan utama. Sehingga, dengan topografi yang ada, jika turun hujan, drainase untuk bagian wilayah kota yang lebih rendah tidak mampu menampung limpasan air hujan dari bagian wilayah kota yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan air melimpah ke badan jalan yang pada akhirnya mempercepat kerusakan jalan bahkan meluap ke pemukiman penduduk. Usulan: 1) Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperhatikan usulan pemerintah Kota Tual Kepulauan dalam mengalokasikan program/ kegiatan pembangunan prasarana jalan bagi akses jalan belum terbangun yang menghubungkan semua desa dengan ibukota kecamatan, sehingga menghambat akses untuk pergerakan orang dan distribusi barang, utamanya di Pulau Dullah. 2) Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperhatikan rendahnya kualitas jalan yang sudah terbangun, utamanya terkait dengan lebar jalan yang masih kurang sesuai dengan kelas jalan dan rendahnya kondisi permukaan jalan. 22

3) Komsi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperhatikan pembangunan jaringan drainase pada sejumlah ruas jalan di Kota Tual, bukan hanya pada sebagian ruas utama di Kota Tual, sebab berakibat pada percepatan kerusakan jalan dan melimpaskan genangan ke pemukiman penduduk.

5) Jembatan Rosenberg Temuan: - Jembatan Rosenberg yang sedianya sepanjang kurang lebih 150 meter, berada dalam keadaan terbengkalai dan belum terhubung antara ruas akses Langgur dan Taar. Jembatan ini parallel dengan Jembatan Watdek yang menghubungkan Langgur – Tual. - Terdapat KMP Bukit Massait (kapal yang disediakan pemerintah pusat), yang berlabuh di sisi jembatan Rosenberg. - Terdapat masalah pembebasan lahan di salah satu sisi darat Jembatan Rosenberg. Saat diskusi di lapangan, diperlukan rangka baja untuk penyelesaian pembangunan jembatan, dengan melakukan studi kelayakan terlebih dahulu.

Usulan: Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera menyelesaikan pembangunan Jembatan Rosenberg dengan terlebih dahulu melakukan studi kelayakan terhadap material. Selain itu, Komisi V DPR RI juga mendesak pemerintah daerah untuk menyelesaikan kendala lahan di sisi darat Jembatan Rosenberg dengan masyarakat.

23

6) Program/ Kegiatan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste dan Australia, sehingga penanganan kawasan perbatasan, seyogyanya memerlukan penanganan utama. Prasarana jalan dan jembatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat,masih terbilang minim. Panjang jalan di daerah ini seluruhnya: 584.966 km, yang sebahagian besar berupa jalan tanah. Tabulasi data panjang jalan dan kondisinya, sebagai berikut: No. 1 2 3 4

Jenis Perlakuan Jalan Tanah Jalan Lapen Jalan Telford Jalan Hotmix

Panjang (km) 176,087 159,196 88,955 52,400

Sedangkan jembatan yang ada sampai dengan tahun 2008 terdapat 35 buah jembatan, dengan rincian 22 buah di kecamatan Tanimbar Selatan, 12 buah di kecamatan Tanimbar Utara, dan 1 buah jembatan di kecamatan Selaru. Selain itu, ruas-ruas jalan yang ada di kota Saumlaki, kota Larat, serta kota lainnya yang telah memiliki jalan aspal, belum dilengkapi dengan trotoar bagi pejalan kaki maupun drainase untuk antisipasi air hujan. Usulan Pemda: Perlu dukungan pendanaan dari Pemerintah terkait Usulan Pembangunan Prasarana Jalan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang diajukan pada TA 2010:

No 1

Program

Kegiatan

Meningkatkan kapasitas dan kinerja jalan

 Pembangunan Jalan Terminal – Bandara Lorulun 5 km  Pembangunan Jalan Lermatang– Latdalam 4 km  Pembangunan Jalan Abad – Awear Baru 10 km  Pembangunan Jalan Lintas Pulau Selaru 13 km  Peningkatan Jalan Keliobar – Kelaan 1,7 km  Peningkatan Jalan Saumlaki Olilit Timur 2 km  Peningkatan Jalan Sp. Olilit Timur – Pantai Wisata Weluan 2 km  Peningkatan Jalan Dalam Kota Saumaki 5 km  Pembangunan Jembatan Batmetan IV, B= 20 m  Pembangunan Jembatan Batmetan V, B= 25 m  Pembangunan Jembatan Weraluan I, B= 15 m  Pembangunan Jembatan Weraluan II, B= 8 m

Biaya (Rp) 10.198.500.000,4.316.500.000,-

Lokasi Kec. Tanimbar Selatan Kec. Tanimbar Selatan

8.883.600.000,-

Kec. Wuarlalobar

5.707.600.000,-

Kec. Selaru

1.217.730.000,2.286.200.000,2.286.200.000,5.752.300.000,2.000.000.000,2.500.000.000,-

Kec. Tanimbar Utara Kec. Tanimbar Selatan Kec. Tanimbar Selatan Kec. Tanimbar Selatan Kec. Tanimbar Selatan Kec. Tanimbar Selatan

1.512.140.000,-

Kec. Selaru

810.550.000,-

Kec. Selaru

24

No

Program

Kegiatan

 Pembangunan Jembatan Abila B=15 m  Pembangunan Jembatan Hahkeimi, B=10 m TOTAL: (lima puluh miliar tujuh puluh juta rupiah)

Biaya (Rp) 1.512.140.000,1.097.800.000,-

Lokasi Kec. Tanimbar Selatan Kec. Tanimbar Selatan

50.070.000.000,-

Usulan: Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperhatikan usulan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara terkait usulan Pembangunan Prasarana Jalan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mempercepat akselerasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dukungan Sail Banda 2010 Dalam rangka penyelenggaraan acara Sail Banda 2010 yang menurut jadwal akan dilaksanakan pada bulan Juli 2010 dengan tema “Selamatkan Ekosistem Pulau-Pulau Kecil untuk Kesejahteraan, Provinsi Maluku juga terus menerus mempersiapkan prasarana sarana pendukung guna kelancaran kegiatan tersebut. Dalam rangka mendukung acara tersebut, pada tahun 2010 telah dialokasikan dana APBD sebesar Rp. 12,55 milyar. Dalam rangka pelaksanaan Sail Banda 2010, diperlukan perhatian dan peningkatan infrastruktur khususnya bidang Pekerjaan Umum antara lain mencakup : a. Penataan Kota Ambon b. Pemeliharaan jalan dan penyediaan air bersih di Pulau Banda c. Pemeliharaan jalan dan penyediaan air bersih di Kota Wonreli Dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaran Sail Banda 2010 ini untuk bidang pekerjaan umum mencakup sebesar Rp. 88,156 milyar dengan rincian pembiayaan Rp. 70 milyar berasal dari sumber dana APBN serta Rp. 900 juta berasal dari APBD. Dengan kondisi tersebut berarti masih terdapat kekurangan Rp. 5,9 milyar. TEMUAN: Komisi V DPR RI mendapatkan bahwa gaung Sail Banda 2010 belum didukung dengan penataan Kota Ambon yang memadai. Usulan: Untuk itu, Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera melakukan penataan dalam mendukung perhelatan internasional Sail Banda 2010 yang kian dekat.

25

A.2. SUB SEKTOR SUMBER DAYA AIR 1) Pengamanan Pantai Hative Besar, Ambon; Pantai Maluku mempunyai garis pantai sepanjang 10.662,92 km. Pada musim barat dan musim timur, gelombang angin laut mencapai rata-rata 3,5 meter yang membawa dampak abrasi pantai. Kota Ambon sendiri mempunyai panjang pantai 103,81 km. (daftar lengkap Provinsi Maluku, terlampir)

Pembangunan Pengaman Pantai Desa Hative Besar, Pulau Ambon, APBN TA 2009, adalah kegiatan Tahap II sepanjang 200m, dengan volume 240 m, menelan anggaran sebesar Rp. 1.985.102.000,-. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari program sebelumnya pada APBN TA 2008, dengan pembangunan pengaman pantai dengan konstruksi beton siklop sepanjang 300 m, dengan anggaran sebesar Rp. 2.474.507.000,Khusus di Pulau Ambon, pembangunan pengamanan pantai TA 2009 juga dilakukan di Pantai Desa Negeri Lima sebesar Rp. 250 juta, Pantai Desa Waiame, Kota Ambon sebesar Rp. 2,274 Miliar, dam Pantai Desa Toisapu Kota Ambon sebesar Rp. 500 juta. Usulan Komisi V DPR RI meminta Pemerintah untuk melaksanakan keberlanjutan program/kegiatan Pengamanan Pantai serupa dengan pengembangan pada titiktitik lokasi lainnya, baik di Pulau Ambon, atau pulau-pulau lainnya, utamanya yang menjadi prioritas penanganan ancaman abrasi pantai dan mengancam pemukiman penduduk di pesisir.

2) Checkdam Way Papula; Propinsi Maluku yang memiliki luas pegunungan lebih besar dari luas daratan, sehingga sering pada musim hujan terjadi longsoran tebing gunung dan dampaknya pada pemukiman setempat. Dari kejadian diatas maka diperlukan beberapa bangunan Checkdam pada hulu sungai atau pada alur sungai. Seperti halnya Checkdam Air Pupela yang lokasinya terletak di desa Amahusu kota Ambon, dibangun pada TA 2009 dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 1.020.200.000 sepanjang 20,6 meter tersebut.

26

Sisi hilir checkdam

Sisi hulu checkdam

Data teknis Checkdam Air Pupela, panjang Checkdam 20,6 m, tinggi 6 m, tinggi pelimpah, 4 m jarak main dem 8 m. TEMUAN: a. Terdapat potensi longsor dari bukit sekitar dan mengancam permukiman penduduk sekitar di daerah hulu Checkdam Way Papula. b. Perlu untuk menginventarisir kebutuhan Checkdam sebagai upaya konservasi serta berguna untuk pengamanan dan pencegahan dari bahaya banjir. c. Untuk mendukung ketahanan pangan guna swasembada pangan agar ditingkatkan pembangunan jaringan irigasi baru serta mengoptimalkan sumber-sumber air baku yang ada di pulau ambon, baik membuat bendung atau waduk. Usulan: 1. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera melakukan pengembangan Checkdam Way Papula yang berada di hilir, dengan bangunan lainnya di daerah hulu, guna mencegah longsoran dari bukit sekitar yang berpotensi mengancam permukiman penduduk sekitar. 2. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera melakukan inventarisir kebutuhan Checkdam sebagai upaya konservasi serta dayaguna pengamanan dan pencegahan bahaya banjir. 3. Komisi V DPR RI mendukung upaya Kementerian Pekerjaan Umum untuk peningkatan pembangunan jaringan irigasi baru serta mengoptimalkan sumber-sumber air baku yang ada di pulau ambon, baik berupa pembuatan bendung atau waduk sebagai salah satu upaya dalam membantu ketahanan pangan guna swasembada pangan 3) Potensi Irigasi di Maluku Kondisi infrastruktur sampai saat ini bidang Sumber Daya Air meliputi potensi irigasi dengan luas irigasi di Maluku sebesar 44.700 Ha meliputi : - Pulau Seram : 29.188 ha; dan Pulau Buru : 15.512 Ha Sedangkan luasan yang telah fungsional sebesar 19.129 ha tersebar: - Pulau Buru : 8.352 ha; dan Pulau Seram : 10.768 ha

27

Usulan Terkait Sail Banda di sub sektor Sumber Daya Air  Perlu adanya dukungan sub sektor Sumber Daya Air di Propinsi Maluku kaitannya dengan pelaksanaan Sail Banda 2010, mengenai penyediaan penyediaan air bersih yang memadai terutama di Pulau Banda dan Pulau Wonreli.  Pemerintah Kab Maluku Tenggara mengusulkan untuk menaikkan kapasitas air baku untuk kota Tual yang saat ini berkapasitas air baku untuk kota Tual yang saat ini kapasitas 50 liter/detik, dengan memanfaatkan Danau Ohitel dan danau Ngadi.

A.3. SUB SEKTOR CIPTA KARYA Penyediaan sarana dan prasarana bidang Cipta Karya di Propinsi di Maluku secara umum belum menggembirakan, mengingat capaian pelayanan air bersih sampai saaat baru melayani dengan SPAM sebesar 39.5 %. Sedangkan system air limbah telah 80 % dari pelayanan minimal dengan system pengelolaan limbah terpadu dan komunal baru pada kota Ambon. Jadi total pelayanan minimal secara keseluruhan propinsi 11 Kab/kota baru mencapai 8,8 %. Proyeksi prasarana sampah sebanyak 70 % merupakan pelayanan minimal dari system Opendamping, namun upaya pelayanan maksimal adalah dengan system Control Land Fill/Sanitery Land Fill untuk 11 Kab/Kota hingga 2014.Yang sudah berjalan untuk kota Ambon, langgur dan kota Saumlaki dan baru terlayani 27 %. Kebutuhan untuk sarana air bersih masih sangat besar terutama di wilayah perdesaan dan pulau-pulau kecil dan terpencil mencakup pengembangan dan perluasan jaringan PDAM di Kei Kecil dan Kota Elat, pengembangan jaringan/sarana air bersih perdesaan serta kebutuhan perumahan untuk pegawai. Penanganan air bersih merupakan salah satu kebutuhan utama bagi kehidupan masyarakat. Namun beberapa daerah di Indonesia kerap kali mengalami kekeringan terutama pada musim kemarau, sehingga pemenuhan kebutuhan air juga masih merupakan masalah utama yang harus diatasi untuk kepentingan rakyat, khususnya untuk masyarakat desa Ohoitel, desa Watran dan desa Leikamor Kabupaten Tual Propinai Maluku. PEMBANGUNAN AIR MINUM Data pembangunan air minum di Provinsi Maluku pada TA 2008, 2009 dan alokasi 2010 adalah sebagai berikut: Dalam juta

Sumber Alokasi

2008

APBN (Satker AM Prov) APBN (Satker IKK Pusat) Dana Alokasi Khusus (DAK) TOTAL

2009

2010

16,479 4,705 24,643

27,752 41,796 21,786

30,375 -8,055

45,827

91,334

38,429

Data lainnya menyatakan bahwa PDAM di Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Tengah dan Pulau Buru, termasuk PDAM berkategori Kurang Sehat.

28

1) Kantor PDAM Kota Ambon; Kantor PDAM yang ada saat ini di Wainitu Ambon, sangat tidak memadai untuk dipakai pelayanan publik. Kondisi kantor PDAM saat ini, sudah sangat memprihatinkan. Pasalnya, bangunan yang ada saat ini, tidak memungkinkan terjadinya pelayanan publik berlangsung disana. Direncanakan akan terjadi tukar guling antara PDAM Ambon dengan pihak Kodam XVI/Pattimura untuk bangunan kantor. Hal tersebut juga pernah disampaikan DPRD Ambon dalam rekomendasinya. Selain itu, PDAM Ambon dan Indowater menjalin kerjasama dengan mendirikan perusahaan joint venture swasta (DSA) yang akan mengontrol semua aktifitas penyediaan air bersih di dalam daerah konsesi yang telah disepakati bersama.

Dari data yang didapatkan bahwa jumlah sambungan rumah sebanyak 562 SR. Jika 1 sambungan rumah (SR) memenuhi kebutuhan penduduk sebanyak 6 jiwa (luar Pulau Jawa) maka bisa dihitung pula jumlah pelanggannya yaitu sebanyak 3.372 jiwa. Dengan asumsi kebocoran yang diperbolehkan untuk Kota Sedang sebesar 15%, dan kebutuhan konsumsi air bersih rata-rata adalah 100 liter/orang/hari, maka kebutuhan air bersih untuk Kota Ambon dapat dihitung dari perkalian antara jumlah penduduk dengan jumlah/kebutuhan dasar penduduk untuk klasifikasi kota sedang (100 liter/orang/hari). Sehingga perkiraan kebutuhan air bersih Kota Ambon sebesar 23.969.700 liter/hari. Data kapasitas produksi tidak didapatkan. Namun diketahui kapasitas sumber sebesar 132 lt/dt. Jika dianalisis lebih lanjut maka bisa dikatakan bahwa kapasitas produksinya pun tidak melebihi kapasitas sumber. Sehingga dari data tersebut bisa dikatakan pula bahwa Kota Ambon masih membutuhkan peningkatan kapasitas produksi, karena untuk kebutuhan air bersih saja sebesar 277,43 lt/dt. Jadi masih dibutuhkan peningkatan kebutuhan air bersih yang dihasilkan sekitar 145,43 lt/dt. 2) Jaringan PDAM di Kei Kecil dan Kota Elat, Kabupaten Maluku Tenggara Diperlukan pengembangan dan perluasan Jaringan PDAM di daerah Kei Kecil dan Kota Elat, guna meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat setempat, yang saat ini masih minim.

29

3) Jaringan/Sarana Air Bersih Perdesaan di Kabupaten Maluku Tenggara Diperlukan pengembangan Jaringan/Sarana Air Bersih Perdesaan di hampir semua daerah di Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya di daerah perdesaan Kei Kecil. 4) Jaringan/Sarana Air Bersih di Kota Tual Diperlukan pengembangan Jaringan/Sarana Air Bersih di Kabupaten Tual. Air bersih bagi Kota Tual adalah sesuatu yang sangat penting dan berarti. Pulau Dullah sebagai pusat Kota Tual sebagian besar tersusun dari jenis tanah/batuan berupa kapur dan karang yang menjadikan pulau ini sangat minim sumber air bersih. Sumber air bersih bagi masyarakat yang tinggal di P. Dullah selama ini banyak disuplai dari pasokan oleh Perusahaan Air Minum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (PDAM) dimana sumber air bersih berasal dari Mata Air EVU dengan kapasitas debit 1.400 l/dt dan saat ini baru dimanfaatkan untuk Air Bersih sebesar 50 lt/dt.

Selain itu pemanfaatan air oleh masyarakat juga masih memanfaatkan air permukaan. Kedepan untuk mengantisipasi kebutuhan akan air bersih yang semakin besar dan berkurangnya debit Mata Air Evu, maka alternatif sumber air yang akan dimanfaatkan adalah air dari Danau Ngadi dan Danau Fanil. Setelah dimekarkan Kota Tual maka untuk mengantisipasi air bersih maka Kota Tual harus mempunyai sistem pengembangan air minum yang diambil sumber air baku dari danau Fanil dan danau Ngadi yang letaknya sekitar 5 Kilometer dari Tual, untuk itu akan mencanangkan sistem pengembangan air baku untuk kedepan menjadi Perusahaan Air Minum Daerah agar dapat memanfaatkan potensi air baku yang ada untuk didistribusikan ke masyarakat sesuai kebutuhan. Usulan terkait Penanganan Air Bersih dan Penyediaan Air Minum: 1) Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk meningkatkan pelayanan jaringan/ sarana air PDAM pengembangan jaringan/sarana air bersih perdesaan untuk masyarakat di wilayah Maluku Tenggara, utamanya di Kei Kecil, Kota Elat, masyarakat desa Ohoitul, desa Watran dan desa Leikamor Kabupaten Tual Propinsi Maluku. 2) Komisi V DPR RI menyesalkan layanan PDAM Kota Ambon yang tidak memadai dalam pelayanan publik. Untuk itu, Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera melakukan pembenahan jaringan distribusi

30

3) Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera mengkoordinasikan peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat Kota Ambon. 4) Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk menaikkan kapasitas air baku untuk kota Tual yang saat ini berkapasitas 50 liter/detik, dengan memanfaatkan Danau Ohitel dan Danau Ngadi. 5) Terkait dengan sejumlah PDAM berkategori Kurang Sehat di Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Tengah dan Pulau Buru, maka Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera melakukan koordinasi teknis dengan PDAM setempat. SANITASI/ LIMBAH CAIR DAN PERSAMPAHAN 1) Sanitasi di Kota Tual Kondisi sanitasi Kota Tual berdasarkan Survei Lapangan tergolong baik, namun demikian dibeberapa tempat terdapat tumpukan sampah plastik, khususunya di dekat pelabuhan Tual. Berdasarkan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah tahun 2008 menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan di Kota Tual lebih banyak disebabkan oleh masalah sampah rumah tangga. Hal ini karena belum mampu ditangani secara menyeluruh karena keterbatasan fasilitas/sarana yang ada. Hal itu bisa dilihat jumlah sarana penyehatan lingkungan permukiman Kota Tual seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT), Tempat Pebuangan Sementara (TPS) dan sarana lainnya, ternyata masih sangat minim. Bahkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), masih menggunakan TPA Kabupaten Maluku Tenggara (kabupaten Induk), selain Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu, masih belum tersedia. TEMUAN: Sedangkan produksi limbah domestik (sampah) di Kota Tual; mencapai 376 ton/bulan. Sementara penanganan sampah kota (transportasi ke TPA sementara) baru mencapai sekitar 75 persen. Sisa sampah perkotaan masih tertinggal di lingkungan permukiman. Sedangkan di lapangan, sisa sampah terdapat di saluran drainase, tepi pantai dan lingkungan perumahan.

2) Sanitasi di Kota Ambon Masalah lainnya yang masih menjadi permasalahan di Kota Ambon, yang membutuhkan penanganan terpadu lintas administrasi, utamanya Pemerintah dan Pemprov/ Pemkot, yaitu masalah persampahan secara umum dan sanitasi/limbah cair, sebagai berikut:

31

Persampahan Sesuai dengan standar kota sedang, yaitu tingkat timbulan sampah sebanyak 3 liter/orang/hari, Kota Ambon dengan jumlah penduduk sebanyak 239.697 jiwa, menghasilkan 719,1 m3/hr timbulan sampah. Jumlah ini didapatkan dari jumlah penduduk dikalikan 3/1000 (m3/hr). Pada kesempatan Kunjungan Kerja ke Maluku (Kota Ambon), sampah bertumpuk dimana-mana, tanpa penanganan yang memadai. Usulan: Program/ kegiatan Penanganan Permasalahan Persampahan, yang dapat dilakukan dengan share dengan daerah baik melalui SNVT atau Penugasan Daerah (Transfer Daerah).

Sanitasi/ Limbah Cair Untuk produksi limbah, setiap manusia diasumsikan memproduksi limbah cair sejumlah 0,2 lt/org/hr. Angka ini merupakan kebutuhan ideal dari setiap penduduk pada kelas kota sedang. Sehingga didapatkan asumsi produksi limbah di Kota Ambon ini sejumlah 47.939 lt/hr dari hasil perhitungan kebutuhan ideal produksi limbah setiap manusia dikalikan dengan jumlah penduduk Kota Ambon. Penanganan Sanitasi/ Limbah Cair, yang tidak memadai, di beberapa tempat, dikeluhkan oleh penduduk Kota Ambon saat Kunjungan Kerja. Usulan: 1) Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Tual dalam menerapkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan, utamanya terkait penanganan sampah di saluran drainase, tepi pantai dan lingkungan perumahan, termasuk penanganan sanitasi/limbah cair. 2) Komisi V DPR RI mendesak pemerintah dan pemerintah daerah Maluku untuk segera mengatasi masalah Sanitasi/ Limbah Cair.

A.4. SUB SEKTOR PENATAAN RUANG Mengenai masalah tata ruang di Di Propinsi Maluku seiring dengan meningkatnya perekonomian wilayah dan berkurangnya ketimpangan antar bagian wilayah melalui optimasi pemanfaatan sumber daya, pencegahan fungsi dan tatanan lingkungan hidup, pencegahan bencana alam dan pengembangan system keterkaitan serta berkembangnya wilayah provinsi Maluku dengan memanfaatkan potensi dan peluang wilayah, dengan memperhatikan kepentingan nasional dan aspek ekonomi, social, politik dan hankam. Struktur Ruang : 1. Peningkatan akses perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara merata dan herarkis, strateginya antara lain : 32

a. Menjaga interkoneksi antar kawasan perkotan, antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya. b. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru dikawasan yang potensiil dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan eksisting. c. Mengendalikan perkembangan kota-kota pantai; dan d. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya. 2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, Telekomunikasi, energi dan sumber daya air terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi Maluku. Strateginya antara lain : a. Meningkatnya kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara; b. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan yang masih terisolir; c. Meningkaan jaringan energi dengan lebih menumbuh-kembangkan pemanfaatan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungnan dalam system kemandirian energi area mikro, disbanding pemanfaatan sumber daya yang tak terbarukan, serta mewujudkan keterpaduan system penyediaan tenaga listrik. d. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan system jaringan sumber daya air; dan e. Meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, serta mewujudkan jaringan pipa minyak nasional secara optimal.

Pemukiman padat di hampir semua perbukitan di Kota Ambon

Pola Ruang 1. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung meliputi : a. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi system ekologi wilayah (coregion) strateginya terdir dari :  Menetapkan kawasan lindung di ruang darat, laut maupun udara, termasuk di dalam bumi.  Mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30 % dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekositem nya; dan  Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.

33

b. Pencegahan dampak negative kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, strateginya terdiri dari :  Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi system ekologis wilayah;  Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negative yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;  Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyuerap zat, energi, dan / atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;  Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hdup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;  Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan penerasi masa kini dan generasi masa depan;  Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatan secara bijsaksana, termasuk revitalisasi fungsi sistem ekologi lokal serta pembangunan sumber daya baru untuk penghasilan dan pelestarian lingkungan;  Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana. Rencana Pengembangan Kedua Sisi Jembatan Merah Putih Galala-Poka Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, membuat zoning regulation untuk Rencana Pengembangan Fairground, sebagai bagian dari penunjang perencanaan pembangunan Jembatan Merah Putih Galala-Poka, dan pengembangan Rumahtiga, Poka. a. Rencana Pengembangan Fairground Tantui-Hative Kecil Lokasi yang direncanakan adalah daerah sekitar Galala, yaitu kawasan TantuiHative Kecil, yang saat ini merupakan kawasan dengan kepadatan tinggi. Pengembangan kawasan Tantui-Hative Kecil, ditujukan untuk pengembangan prasarana penunjang PPI (Pusat Pelelangan Ikan), rumah susun sederhana, pusat perdagangan dan kawasan wisata. b. Pengembangan Kawasan Rumahtiga, Poka Kondisi geografis Rumahtiga, Poka yang bertopografi rendah tersebut, akan sangat menunjang pengembangan kawasan pendidikan dan daerah pesisirnya sebagai kawasan untuk meningkatkan potensi perekonomian masyarakat sekitar, termasuk wisata pantai. Usulan: 1. Komisi V DPR RI mendesak Kementerian PU untuk segera membantu pemerintah daerah dalam penyelesaian Rencana Tata Ruang propinsi/kabupaten/kota sesuai amanat UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 2. Komisi V DPR RI mendukung program Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembuatan zoning regulation untuk rencana pengembangan di dua sisi darat Jembatan Merah Putih Galala-Poka (TantuiHative Kecil dan Rumahtiga-Poka), dengan tetap mengacu pada UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar 34

B. BIDANG PERHUBUNGAN B.1. SUB SEKTOR PERHUBUNGAN LAUT Secara umum, ditemukan sejumlah permasalahan terkait kendala sarana dan pasarana yang belum memadai untuk pelabuhan-pelabuhan di wilayah Provinsi Maluku, utamanya wilayah Maluku Tenggara. Selain itu, ditemukan pula bahwa sosialisasi UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, belum maksimal dilakukan di Provinsi Maluku, utamanya di sejumlah pelabuhanpelabuhan laut di Maluku Tengah, dan Maluku Tenggara. Hal ini diperkuat dengan belum maksimalnya, bahkan belum dilaksanakan sejumlah amanat dari UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, antara lain: - Pengelolaan Kepelabuhanan, Terminal; - Belum maksimalnya pembentukan dan penjalanan tupoksi Otoritas Pelabuhan dan Unit Pengelola Pelabuhan; - Belum disesuaikannya Tatanan Kepelabuhanan Nasional (kategorisasi pelabuhan), apakah pelabuhan-pelabuhan yang ada telah dikategorikan pelabuhan hub, pengumpul, ataukah pengumpan. - Untuk itu, perlunya Pemerintah segera mengevaluasi seluruh pelabuhanpelabuhan yang ada. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, selain menyampaikan keberadaan dan kebutuhan pembangunan infrastruktur di wilayahnya, juga disampaikan keluhan terhadap keberadaan kekhususan dan kesulitan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dengan pengelola Pelabuhan Khusus di Ngadi. Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara meminta Komisi V DPR RI untuk menjembatani koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Kementerian Perhubungan dan pengelola pelabuhan (perusanhaan Maluku Timur Jaya) yang bergerak di bidang perikanan. Keluhan lain juga disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku, kepada Komisi V DPR RI terkait pemenuhan janji dari perwujudan Trans Maluku, sejak tahun 2008, yang hingga kini belum terealisasi. Trans Maluku terdiri dari jalur penyeberangan, perhubungan laut dan jalur darat (jalan). Pemerintah Provinsi Maluku juga meminta Komisi V DPR RI untuk memperjuangkan penetapan kategori jalur Trans Maluku yang menggunakan jalur darat (jalan) dengan kategori jalan provinsi sebagai kategori jalan strategis nasional. Selain itu, Pemerintah Provinsi Maluku juga menagih janji untuk perwujudan pembangunan di Pelabuhan Tulehu. Terkait perhelatan internasional “Sail Banda”, yang dimulai pada tanggal 3 Agustus 2010, Pemerintah Provinsi Maluku meminta dukungan Komisi V DPR RI untuk memperjuangkan sarana dan prasarana pendukung, utamanya di bidang perhubungan.

35

a.

Pelabuhan Yos Sudarso, Kota Ambon

Ditemukan bahwa arus kontainer masuk dan keluar perlu pengaturan strategi dan dukungan semua pihak terkait. Selama ini, jumlah kontainer yang masuk lebih banyak daripada jumlah kontainer yang keluar dari Pelabuhan Yos Sudarso. Selain itu, lapangan penumpukan kontainer tidak memadai lagi, karena kekurangan lahan. Sehingga, kontainer yang ada jika tidak ditata, terpaksa dibongkar. Usulan: Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera membenahi permasalahan lapangan penumpukan kontainer di Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon.

b. Pelabuhan Laut Gudang Arang, Kota Ambon; Pengembangan pelabuhan laut Gudang Arang, termasuk fasilitas pendukung pelabuhan berupa dermaga dan pergudangan. Pelabuhan Gudang Arang merupakan pelabuhan yang diperuntukkan untuk kegiatan keselamatan dan dipergunakan oleh KPLP dan berlokasi di samping pelabuhan umum Yos Sudarso (Ambon)

Pelabuhan Gudang Arang: ◘ dermaga dengan ukuran (50x6)m2 ◘ 1 unit trestle dengan ukuran (30x4)m2

36

Di Pelabuhan Gudang Arang pada tahun 2008 telah dilaksanakan pembangunan demaga sepanjang 50 m’ ( lebar 6 m ) dan trestle sepanjang 30 m melalui anggaran DIPA Reguler T.A 2008 sebesar Rp. 11,1 Milyar. Tahun 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2,9 Milyar untuk pekerjaan upper structure dermaga dan talud sepanjang 100 m. Usulan: Komisi V DPR RI mendukung pengembangan Pelabuhan Laut Gudang Arang, Kota Ambon, termasuk fasilitas pendukung pelabuhan berupa dermaga dan pergudangan, termasuk mendukung kegiatan-kegiatan untuk keselamatan pelayaran yang dilaksanakan Coast Guard Ambon, antara lain: pekerjaan upper structure dermaga dan talud sepanjang 100 m, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,9 Milyar pada APBN TA 2010

c.

Pelabuhan Laut Tulehu, Maluku Tengah (di Pulau Ambon) Data Pelabuhan Laut Tulehu: Pelabuhan Tulehu, berada dalam pengelolaan Kantor Pelabuhan Tulehu. Pelabuhan Tulehu merupakan pelabuhan yang tidak diusahakan dengan klasifikasi pelabuhan kelas IV, dan terletak di Kabupaten Maluku Tengah, serta secara geografis terletak pada 0° - 35’ – 30’’ LS, 128° - 20’ – 00’’ BT.

Kantor Pelabuhan Tulehu membawahi 2 (dua) Wilayah Kerja yaitu: Wilker Hitu dan Wilker Saparua, terletak di Pulau Ambon, dan diharapkan pemda untuk dapat dikembangkan menjadi pelabuhan kontainer, karena letaknya yang strategis terhadap daerah lainnya. Dari sisi keselamatan pelayaran, Pelabuhan Tulehu termasuk kategori aman, disebabkan Pelabuhan Tulehu dibendung oleh beberapa pulau didepan dan masih memiliki lahan yang masih luas. Jika dapat dikembangkan, maka dikemudian hari, diharapkan dapat mengantisipasi lonjakan kontainer dari Pelabuhan Yos Sudarso Ambon. Jumlah kapal yang bersifat Rutin / Berjadwal (Home best) adalah : a. Kapal kecepatan tinggi (Hegh Speed) sebanyak 8 (delapan) buah; b. Kapal Rakyat 10 (sepuluh) buah.

37

Selain itu, Pelabuhan Tulehu juga melayani rute penyeberangan, dengan keberadaan Kapal Penyeberangan berjumlah 5 (lima), buah 2 (dua) buah beroperasi di Pelabuhan Tulehu dan 3 (tiga) buah beroperasi di Pelabuhan Penyeberangan Hunimua. Terdapat pula, kapal nelayan berjumah 40 (empat puluh) buah, dan kapal speed boad (dibawah 7 GT) berjumlah 67 buah. Fasilitas yang tersedia saat ini adalah: 3 unit dermaga finger dengan ukuran masing- masing 50x10)m2 dan (45x10)m2, dan 1 unit dermaga serba guna (50x12)m2. Data penumpang dan Muatan: Kapal Penumpang rata-rata perbulan, sejumlah 8.934 orang, Muatan: 1.994T/M3, Call: 205 Buah. Kapal Penyeberangan (Ferry), rata – rata per bulan, penumpang sejumlah 22.218 orang, Kendaraan: 6.187 buah, Barang: 2.118 Ton, Call: 210 Buah. Data Penerimaan PNBP: Data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rata – Rata Per Bulan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Pembangunan dermaga di Tulehu dimulai pada tahun 2007 sebagai tindak lanjut percepatan pemulihan pasca konflik yaitu pembongkaran dan pembangunan dermaga lama (50x6)m2 sebesar Rp. 8 Milyar. Tahun 2008 telah dilaksanakan pembangunan dermaga serba guna (50x12)m2 senilai Rp. 5 Milyar. Tahun 2009 pembongkaran dan pembangunan dermaga (50x6)m2 sebesar Rp. 10 Milyar. Tahun 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 13,9 Milyar untuk kegiatan lanjutan pembangunan dermaga III (50x10)m2 berikut trestle (95x8)m2. Kendala dan TEMUAN: 1) Kunjungan kapal yang beroperasi pada Pelabuhan Tulehu tidak sebanding dengan fasilitas Pelabuhan yang ada saat ini, sehingga perlu dikembangkan; 2) Pelabuhan Tulehu akan dikembangkan sebagai pelabuhan Kontainer, tetapi belum memiliki sarana/ prasarana penunjang sebagai pelabuhan kontainer; 3) Pelabuhan Tulehu belum memiliki akses jalan yang memadai “dari-ke” Pelabuhan Tulehu. Belum ada komunikasi yang intensif antar instansi terkait, antara lain Dinas Pekerjaan Umum setempat, Pemerintah Daerah, dan Kementerian Pekerjaan Umum/ Balai Bina Marga setempat. 4) Rencana Induk, hanya dibaca secara fisik, belum dipandang dari aspek sosial-ekonomi dan aspek lingkungan. Sehingga keberadaan pelabuhan laut dan penyeberangan, dapat menyentuh sisi masyarakat setempat dan meminimalisir ketidakpuasan setempat. 5) Fungsi Pelabuhan Tulehu tidak jelas pembagian peruntukan secara tegas, antara pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan rakyat. 6) Kunjungan kapal yang beroperasi pada Pelabuhan Tulehu, tidak sebanding dengan fasilitas Pelabuhan yang ada saat ini. 38

Usulan: 1) Diperlukan pengembangan Pelabuhan Tulehu pada tingkat persiapan sebagai Pelabuhan Kontainer. 2) Terkait dengan rencana pengembangan Pelabuhan Tulehu sebagai pelabuhan kontainer, Komisi V DPR RI mendesak untuk dilakukannya pembicaraan yang intens dan koordinasi antara instansi Pekerjaan Umum setempat (terkait pelaksanaan pekerjaan), Pemerintah Daerah (terkait peraturan daerah terkait dan program/kegiatan dari Tatanan Transportasi Maluku), dan Kementerian Pekerjaan Umum (terkait kebijakan bidang Pekerjaan Umum untuk wilayah Maluku). 3) Terkait dengan akses jalan dan rencana pengembangan Pelabuhan Tulehu sebagai pelabuhan kontainer, maka Komisi V DPR RI mendesak dilakukannya keterpaduan kegiatan. Untuk itu, Bupati setempat, harus berkoordinasi dengan Bina Marga dari Balai Kementerian Pekerjaan Umum, untuk mengkomunikasikan jalan strategis nasional untuk sarana pendukung lalulintas kontainer, di masa depan. 4) Sebelum diteruskannya rencana pembangunan Pelabuhan Tulehu, Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan agar segera melakukan studi kelayakan pembangunan yang juga menyertakan kelayakan ekonomi dan sosial yang diperoleh bagi warga sekitar dan multiplier effect yang akan dihasilkan bagi pengembangan sektor-sektor lainnya guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. 5) Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan review terhadap pelabuhan Tulehu, mengingat fungsi pelabuhan laut berbaur dengan dermaga penyeberangan dan pelayaran rakyat dalam satu wilayah pelabuhan tersebut.

d. Pengembangan Pelabuhan Tual; Pelabuhan Tual sebagai pelabuhan umum, yang dikenal dengan pelabuhan Yos Sudarso merupakan tempat bongkar muat barang dan penumpang yang berlokasi di Tual. Pelabuhan ini keberadaaannya berfungsi bagi perkembangan mobilitas barang dan jasa di wilayah Indonesia Timur, karena banyak disinggahi oleh kapalkapal dari dalam negeri dan luar negeri. Pelabuhan Tual juga merupakan pelabuhan yang tidak diusahakan dengan klasifikasi pelabuhan kelas IV. Kegiatan pemerintahan berada dibawah koordinasi Kepala Kantor Pelabuhan. Saat kunjungan kerja, dikunjungi pula calon penumpang Kapal Pelni Ciremai yang melayani jalur Fa-fak – Kaimana – Tual – Banda – Ambon – Bau-bau – Makassar – Surabaya. Calon penumpang mengeluhkan tidak adanya tempat yang representatif untuk menunggu. Mereka terpaksa menginap di tempat parkir kendaraan karena belum boleh masuk di ruang tunggu. Walau telah puas dengan kehadiran rute Pelni ke daerah mereka, namun para calon penumpang meminta peningkatan frekuensi kapal Pelni agar mereka dapat membantu peningkatan aktvitas perekonomian dan mobilisasi ke tempat lain.

39

Pelabuhan ini memiliki ukuran 175 x 8 meter dengan cause way : 3 (38 x 6 meter). Selain itu, pelabuhan Tual juga dimanfaatkan untuk aktifitas bongkar muat (kontainer). Kegiatan pembangunan pada pelabuhan Tual untuk tahun 2010 adalah perpanjangan dermaga sepanjang 32m x 8m sehingga panjang keseluruhan dermaga akan menjadi 190 m’. Dari batas DLKR/DLKP Pelabuhan Tual, didalamnya terdapat beberapa Dermaga dan Pelabuhan khusus, antara lain :  Pelabuhan khusus Ngadi, dengan ukuran 330 x 15 meter dengan cause way 330 meter  Dermaga khusus Perikanan Nusantara, dengan tipe Jetty, yang berukuran 150 x 6 meter dengan cause way : 2 (60 x 2 meter).

  

Dermaga Pangkalan Angkatan Laut Dermaga Khusus Pelabuhan Pertamina Pelabuhan Khusus ASDP

Pengusulan anggaran di tahun 2011, antara lain : 1. Pembangunan/Rehabilitasi Dermaga Laut (1 Paket) 748 M² sebesar Rp.32.975.383.000 Dermaga lama panjang 65 x 8 m2 dibangun pada tahun 1978 dengan tiang baja, kondisi sekarang sudah keropos dan ada tiang yang patah, sehingga tidak dapaat digunakan dengan beban yang berat, hanya khusus embarkasi/ debarkasi penumpang untuk itu perlu di rehabilitasi. 2.

Pembangunan ruang tunggu Kelas. Ekonomi 750 m2 (2 lantai), sebesar Rp 3.000.000.000,Kondisi ruang tunggu yang ada saat ini seluas 150 m2, sedangkan turun naik penumpang pada tahun 2009 mencapai 128.500 orang dimana tidak dapat lagi menampung penumpang sehingga utnuk sementara dibangun ruang tunggu darurat. Mengingat hal tersebut diharapkan pada tahun 2011 dapat dibangun ruang tunggu permanen.

40

3.

Rehabilitasi Pos Jaga 74 M sebesar Rp. 90.000.000,Pada Tahun Anggaran 2009 dilakukan penimbunan lapangan penumpukan setinggi ± 60 m yang mengakibatkan Pos Jaga berada di bawah garis penimbunan yang mengakibatkan air tergenang pada musim hujan, sehingga sangat mengganggu aktifitas pegawai,

4.

Pembangunan rumah genset 2 x 3 ( 6 m2), sebesar Rp. 21.000.000,Pelabuhan Tual memiliki mesin genset 15 Kva pengadaan tahun 2009, tetapi belum memiliki rumah genset.

TEMUAN 1. Permasalahan transportasi laut, baik yang dilayani oleh kapal Pelni, kapal perintis, kapal rakyat dan speed boat adalah masih kurang seimbangnya antara kebutuhan perjalanan dan frekuensi kedatangan kapal. 2. Pelayanan transportasi laut internal di dalam Kota Tual masih mengandalkan speed boat dan kapal rakyat yang belum diatur secara sistematik dan menjangkau semua pulau-pulau terpencil, sehingga aksesibilitas menuju semua wilayah di Kota Tual masih rendah. 3. Hambatan alam, dengan adanya musim barat dan musim timur, yang berakibat pada tinggi gelombang, mengakibatkan pada bulan-bulan tertentu banyak wilayah pulau-pulau kecil terisolasi dari pusat pemerintahan, baik kecamatan maupun Kota. Usulan: Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera meningkatkan frekuensi pelayanan transportasi laut dan mengembangkan rute-rute yang menjangkau pulau-pulau terpencil, utamanya pelayanan kapal Pelni dan pelayaran perintis lainnya, agar aksesbilitas masyarakat ke semua wilayah dapat cepat terwujud.

e.

Prioritas Infrastruktur Perhubungan Laut di Kabupaten Maluku Tenggara Usulan Pembangunan dan Pengembangan Small Port di Kab. Maluku Tenggara Pemerintah setempat, mengusulkan program/kegiatan Pembangunan dan Pengembangan small port untuk pertumbuhan Pelayaran Rakyat pada titik-titik pelayanan perhubungan antara pulau, di Kabupaten Maluku Tenggara. Usulan: Komisi V DPR RI mendukung usulan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara pada program/kegiatan Pembangunan dan Pengembangan small port untuk pertumbuhan Pelayaran Rakyat pada titik-titik pelayanan perhubungan antara pulau, di Kabupaten Maluku Tenggara.

41

f.

Dermaga Pelabuhan Kenavigasian Tual di Danar Data Kantor Distrik Navigasi Tual i. Luas Lokasi perkantoran di Danar: 20 ha ii. Bangunan terdiri dari: 1) Bangunan kantor 1 (satu) unit; 2) Perumahan Karyawan, 8 (delapan) unit; 3) Guest House, 2 (dua) unit; 4) Dermaga: panjang 360 m, lebar 8 m (termasuk milik KPLP/ Coast Guard) 5) Stasiun Radio Pantai (SROP) untuk menunjang Keamanan dan Keselamatan Pelayaram, 5 (lima) unit yang berlokasi di; a) SROP Tual, dengan 7 (tujuh) petugas b) SROP Dobo, dengan 2 (dua) petugas c) SROP Saumlaki, dengan 2 (dua) petugas d) SROP Elat, dengan 2 (dua) petugas e) SROP Danar/pembantu, dengan 3 (tiga) petugas 6) Menara Suar untuk menunjang Keamanan dan Keselamatan Pelayaran sebanyak 12 (duabelas) unit yang berlokasi sampai dengan perbatasan Australia dan Timor Leste, dijaga oleh Penjaga Menara Suar (PMS) sebanyak 50 (limapuluh) orang dan bergantian (aplosing setiap 3 bulan sekali): a) Menara Suar Pulau Tanimbar Kei, dijaga 4 orang petugas b) Menara Suar Pulau Kur, dijaga 4 orang petugas c) Menara Suar Pulau Lamdesar/Larat, dijaga 4 orang petugas d) Menara Suar Pulau Marsela, dijaga 4 orang petugas e) Menara Suar Pulau Meanudas, dijaga 4 orang petugas f) Menara Suar Pulau Meati Miarang, dijaga 4 orang petugas g) Menara Suar Pulau Leti, dijaga 4 orang petugas h) Menara Suar Pulau Enu, dijaga 4 orang petugas i) Menara Suar Pulau Tanjung Ular/Dobo, dijaga 4 orang petugas j) Menara Suar Pulau Warlanger, dijaga 4 orang petugas k) Menara Suar Pulau Kalbur, dijaga 4 orang petugas l) Menara Suar Pulau Selaru, dijaga 4 orang petugas 7) Rambu Suar untuk menunjang Keamanan dan Keselamatan Pelayaran sebanyak 23 (duapuluh tiga) unit dan 2 (dua) unit milik swasta (PT Pertamina) tidak dijaga oleh Petugas sehingga sering ditabrak dan dicuri peralatan-peralatannya (Lampu Suar, Aki, Kabel Tembaga, dll); 8) Lampu pelabuhan sebanyak 9 (sembilan) unit dan 3 (tiga) unit milik swasta (perikanan Dumar, PT Pertamina, PT Maritim Timur Jaya); 9) Jumlah pegawai Kantor Distrik Navigasi Tual sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang;

42

Rencana Pengembangan 1) Pembangunan 2 (dua) unit Rambu Suar keluar masuk Pelabuhan Danar pada tahun 2010; 2) Pembangunan/penggantian yang rusak 2 (dua) unit Rambu Suar keluar masuk Pelabuhan Tual pada tahun 2010; 3) Lampu Pelabuhan Danar – Tinggi 20 meter tahun 2010; 4) Pembangunan Bengkel Kenavigasian dibangun tahun 2010; 5) Pembangunan Asrama Punggahan/ Mes Penjaga Menara Suar; 6) Pembangunan Tower Air Tawar untuk kapal dan perumahan; 7) Rehabilitasi Menara Suar Meati Miarang/ bekas peninggalan Belanda.

Temuan: 1. Kondisi dermaga pelabuhan kenavigasian Tual di Danar, merupakan salah satu dari 5 pelabuhan besar untuk navigasi pelayaran, yang juga diperuntukkan bagi penjagaan laut dan pantai (Coast Guard), berada dalam keadaan baik dengan sejumlah prasarana gedung penunjang kegiatan yang memadai. 2. Perlu diupayakan fasilitas pendukung seperti pasokan listrik dan air bersih. 3. Penyerahan aset hasil pekerjaan Pembangunan Dermaga Kenavigasian Tual pada Distrik Navigasi Kelas III Tual Tahun Anggaran 2003 dan 2007, untuk dipergunakan dalam tugas-tugas operasional, baru dilaksanakan pada tanggal 8 Pebruari 2010. 4. Sejak telah selesai pekerjaan di tahun 2007, dermaga sama sekali tidak dipergunakan untuk kegiatan kenavigasian atau penjagaan laut dan pantai. 5. Saat kunjungan kerja, ditemui bahwa Distrik Navigasi di Danar yang mempunyai dermaga yang baik, tidak mempunyai satu kapal pun sebagai sarana transportasi utama, sehingga dermaga pelabuhan menjadi sia-sia dan tidak difungsikan sama sekali untuk menunjang kegiatan kenavigasian atau penjagaan laut dan pantai, secara benar. Selama ini, petugas hanya mengandalkan ketergantungan kepada kapalkapal perintis pelayaran rakyat dalam mobilisasi barang dan Petugas Penjaga Menara Suar untuk 12 (duabelas) instalasi Menara Suar. Untuk itu, Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera mengalokasikan pemenuhan keberadaan Kapal Negara Kenavigasian agar dapat melakukan perawatan dan gilir tugas untuk 12 (duabelas) Menara Suar yang dijaga.

43

Pemerintah daerah mendesak Komisi V DPR RI untuk mendorong Pemerintah pusat untuk segera mengupayakan penyelesaian permasalahan untuk memfungsikan pelabuhan navigasi dan fasiltas yang telah dibangun, agar dapat dioptimalkan sesuai peruntukannya. 6.

Pemerintah daerah berniat untuk memanfaatkan fasilitas pelabuhan yang ada dengan mengundang investor di bidang perikanan. Di tengah ketidakmampuan pemerintah pusat dalam memberdayakan pelabuhan yang ada, di lain pihak, Pemerintah setempat justru mengusulkan program/kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Dermaga Uf-Mar di Danar, Kabupaten Maluku Tenggara tersebut menjadi Pelabuhan Konteiner dan Pelabuhan Perikanan di Maluku Tenggara.

g.

Temuan Lainnya; Masyarakat yang ditemui di lapangan, rata-rata mengeluhkan bantuan jenis kapal dari Pemerintah, tidak sesuai dengan iklim di daerah Maluku Tenggara Barat.

Usulan: 1. Komisi V DPR RI menyesalkan ketidakintegrasinya program/kegiatan yang berakibat tidak bermanfaat langsung kepada masyarakat, seperti temuan lapangan di Dermaga Pelabuhan Laut Kenavigasian dan penjagaan laut dan pantai Tual di Danar. Selanjutnya Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan pengadaan kapal navigasi dan kapal penjagaan laut dan pantai (coast guard) untuk kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran dan optimalisasi dermaga pelabuhan tersebut sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 2. Komisi V DPR RI akan menjadwalkan pembahasan dengan Menteri Perhubungan terkait permasalahan dan pemberdayaan fasilitas pelabuhan navigasi dan penjagaan laut dan pantai (coast guard) yang telah terbangun. 3. Terkait dengan usulan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk mengoptimalkan dermaga navigasi di Danar sebagai pelabuhan dengan kepentingan perikanan dan kontainer, maka Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk melakukan kajian mendalam dan hasilnya disampaikan ke Komisi V DPR RI. 4. Komisi V DPR RI menerima keluhan masyarakat yang mengeluhkan bantuan jenis kapal dari Pemerintah, tidak sesuai dengan iklim di daerah Maluku Tenggara Barat. Untuk itu, Komisi V DPR RI akan meneruskan keluhan masyarakat tersebut kepada Pemerintah untuk mengkaji jenis kapal yang akan didistribusikan yang sesuai dengan iklim daerah setempat, agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.

44

B.2 SUB SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT 1) Prioritas Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat di Kab. Maluku Tenggara: 1.1. Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kota Langur dan Terminal Luar Kota, di Kabupaten Maluku Tenggara, untuk menunjang tata transportasi umum di Kei Kecil. Keberadaan terminal yang sangat vital untuk menghubungkan daerah pelosok daerah produsen dengan sentra-sentra jasa dan perdagangan. Terminal ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat, dan diharapkan dapat menjembatani transportasi rakyat di daratan Kabupaten Maluku Tenggara, namun karena belum dapat berfungsi, berdampak mengganggu aktivitas dan percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerintahan dan pendidikan dari masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara. 1.2. Pembangunan dan Pengembangan Dermaga Penyeberangan di Langgur, dan Elat, Kabupaten Maluku Tenggara untuk menunjang angkutan penyeberangan antara Kai Kecil dan Pulau Kei Besar. Usulan: Komisi V DPR RI mendukung program/kegiatan prioritas sub sektir perhubungan darat pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu: 1. Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kota Langur dan Terminal Luar Kota, di Kabupaten Maluku Tenggara, untuk menunjang tata transportasi umum di Kei Kecil. 2. Pembangunan dan Pengembangan Dermaga Penyeberangan di Langgur, dan Elat, Kabupaten Maluku Tenggara untuk menunjang angkutan penyeberangan antara Kai Kecil dan Pulau Kei Besa

2) Prioritas Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat di Kota Ambon: 1.3. Pengembangan Fasilitas Dermaga Penyeberangan Galala - Poka, Kota Ambon Masih diperlukannya pengembangan fasilitas di dermaga penyeberangan dan kapal penyeberangan. Saat ini, akses Galala-Poka, dilayani melalui angkutan penyeberangan di dermaga penyeberangan Galala-Poka, selain akses darat yang mengintari teluk Baguala.

45

Temuan: a.

Dermaga penyeberangan Galala-Poka, masih ramai digunakan dan merupakan jasa transportasi utama untuk memperpendek jarak Galala-Poka. b. Fasilitas ruang tunggu memerlukan pengembangan, untuk melayani kapasitas dan kenyamanan pengguna jasa. c. Jumlah kapal penyeberangan masih terbatas. d. Perlu kajian integrasi program antara dermaga penyeberangan Poka-Galala dan Jembatan Merah Putih, jika telah selesai pembangunannya Usulan: 1.

2.

Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk mengkaji lebih dalam rencana pengembangan fasilitas di dermaga penyeberangan dan kapal penyeberangan Galala-Poka, agar tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan Jembatan Merah Putih. Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah untuk segera mengkaji lebih dalam pemberdayaan aset dermaga penyeberangan Galala-Poka sebelum Jembatan Merah Putih siap dioperasikan, termasuk pemberdayaan masyarakat di sisi darat Poka.

3) Pelabuhan Penyeberangan Lainnya Selain itu, terdapat terdapat titik Pelabuhan Penyeberangan, yaitu: 1. Pelabuhan penyeberangan Wahai terletak di (P. Seram) Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Pelabuhan penyeberangan Wahai direncanakan akan melayani lintas penyeberangan Obi (Provinsi Maluku Utara) – Babang (P. Bacan) Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara – Sorong (Papua Barat) – Fakfak (Papua Barat). Alokasi pendanaan pembangunan dermaga Pelabuhan Penyeberangan Wahai (Provinsi Maluku) adalah sebagai berikut : Tahun Anggaran 2007 2008 2009

APBN 7.500.000.000,7.801.462.500,2.700.813.000,- (selesai)

46

2. Pelabuhan Penyeberangan Kisar terletak di Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Pelabuhan Penyeberangan Kisar direncanakan akan melayani Ilwaki (P. Wetar) Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku – Serwaru (P. Leti) Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Alokasi Pendanaan Pembangunan Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Kisar (Provinsi Maluku) adalah sebagai Berikut : Tahun Anggaran 2009 2010

APBN 6.000.000.000,11.600.000.000,-

3. Pelabuhan Penyeberangan Tepa terletak di P. Babar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku. Pelabuhan Penyeberangan Tepa direncanakan akan melayani P. Sermata, Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku. Alokasi Pendanaan Pembangunan Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Tepa (Provinsi Maluku) adalah sebagai berikut : Tahun Anggaran 2007 2008 2009 2010

4.

3.500.000.000 11.001.765.000 12.169.710.000 7.805.857.0 (selesai)

Pelabuhan Penyeberangan Nusa Laut terletak di P. Nusa Laut, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku Alokasi Pendanaan Pembangunan Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Nusa Laut (Provinsi Maluku) adalah sebagai berikut : Tahun Anggaran 2009 2010

5.

APBN

APBN 4.841.320.000 7.000.000.000

Pelabuhan Penyeberangan Lakor terletak di P. Lakor, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku. Pelabuhan Penyeberangan Lakor direncanakan akan melayani P. Moa, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku – P. Sermata, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku. Alokasi Pendanaan Pembanunan Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Lakor (Provinsi Maluku) adalah sebagai berikut : Tahun Anggaran 2009 2010

APBN 8.100.000.000 7.000.000.000

6. Pelabuhan Penyeberangan Wailey terletak di P. Seram, Kabupaten Seram Bagian Barat, provinsi Maluku. Pelabuhan Penyeberangan Wailey direncanakan akan melayani Haruku (P. Haruku), Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Alokasi Pendanaan Pembangunan Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Wailey (Provinsi Maluku) pada tahun 2010 pembangunan tahap I sebesar Rp. 4.000.000.000,-

47

7. Pelabuhan Penyeberangan Air Manang terletak di P. Seram, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Pelabuhan Penyeberangan Air Manang direncanakan akan melayani Geser (P. Geser), Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Alokasi Pendanaan Pembangunan Dermaga Air Manang pembangunan tahap I tahun 2010 sebesar Rp. 4.000.000.000,Sebagai gambaran, saat ini, APBN 2010 yang diterima: a. Program Pembangunan Tahun 2010. 1. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Tepa Tahap IV (selesai) termasuk Supervisi Rp. 7.805.857.000,2. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Kisar Tahap II termasuk supervisi Rp. 11.600.000.000,3. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Nusa Laut Tahap II termasuk supervisi Rp. 7.000.000.000,4. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Lakor Tahap II termasuk supervisi Rp. 7.000.000.000,5. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Wailey Tahap I termasuk supervisi Rp. 4.000.000.000,6. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Air Manang Tahap I termasuk supervisi Rp. 4.000.000.000,7. Pengadaan/pembangunan Kapal penyeberangan perintis 500 GT lintas Namlea – Sanana Tahap I Rp. 3.500.000.000,8. Pengadaan/Pemasangan SBNP di Pelabuhan Penyeberangan Saumlaki, wahai, Ilwaki, larat termasuk desain dan supervisi Rp. 3.500.000.000,4) Temuan Lainnya - Terdapat KMP Bukit Massait (kapal yang disediakan pemerintah pusat), yang berlabuh di sisi jembatan Rosenberg, Kabupaten Maluku Tenggara. - KMP Bukit Massait, tidak mempunyai dermaga penyeberangan. Usulan: 1. Komisi V DPR RI sangat menyayangkan keberadaan asset kapal penyeberangan yang tidak mempunyai dermaga untuk berlabuh. Untuk itu, Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara untuk segera berkoordinasi dalam mencari pemecahan penyelesaian. 2. Terhadap usulan pemerintah untuk pembangunan dan pengembangan sejumlah pelabuhan penyeberangan, maka Komisi V DPR RI meminta pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan agar dapat segera melayani masyarakat, dengan tetap memperhatikan integrasi antar moda sesuai UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, utamanya pada: a. Pelabuhan penyeberangan Wahai terletak di (P. Seram) Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; b. Pelabuhan Penyeberangan Kisar terletak di Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara Barat; c. Pelabuhan Penyeberangan Tepa terletak di P. Babar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku; 48

d. Pelabuhan Penyeberangan Nusa Laut terletak di P. Nusa Laut, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku; e. Pelabuhan Penyeberangan Lakor terletak di P. Lakor, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku; f. Pelabuhan Penyeberangan Wailey terletak di P. Seram, Kabupaten Seram Bagian Barat, provinsi Maluku; dan g. Pelabuhan Penyeberangan Air Manang terletak di P. Seram, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.

5) Sub sektor Perhubungan Darat di Kota Tual: TERMINAL Terminal di Kota Tual terdapat 2 unit yaitu Terminal Lodar El dan Terminal Wara yang berjenis tipe C, yaitu terminal yang melayani rute angkutan pedesaan angkutan perkotaan dan terdapat di dua pulau yang berbeda. Terminal Wara melayani angkutan umum pada trayek-treyak dalam Kota Tual. Sedangkan terminal Lodar El melayani Angukutan antar/lintas Kabupaten Kota. SARANA ANGKUTAN UMUM dan TRAYEK Rata-rata, sarana angkutan umum yang berkembang di Kota Tual adalah berupa Angkutan Pedesaan dan Perkotaan. Sarana angkutan umum ini berjenis carry atau kijang yang dimodifikasi. Trayek sarana angkutan umum yang terdapat di Kota Tual berjumlah 9 trayek dengan jumlah armada yang beroperasi mencapai 57 Unit. Rute-rute trayek yang ada masih terbatas pada rute-rute tertentu seperti Tual – Tamedan sebanyak 7 unit, Tual- Dullah sebanyak 9 unit, Tual – Fiditan sebanyak 20 unit, Tual – Ohoitel sebanyak 9 unit dan Tual – Taar sebanyak 4 unit. Sedangkan Trayek sarana angkutan umum yang menghubungkan Kota Tual dengan Kabupaten Maluku Tenggara berjumlah 40 trayek dengan jumlah armada yang beroperasi mencapai 382 Unit. Rute-rute trayek yang ada masih terbatas pada rute-rute tertentu seperti Tual-Langgur dan Tual - Perumnas. TEMUAN Lokasi terminal angkutan umum belum maksimal mengacu kepada pendekatan transportasi intermoda, sehingga terjadi penumpukan penumpang pada simpulsimpul lokasi peralihan moda, seperti di pelabuhan/dermaga. Usulan: Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera menyelesaikan pembangunan Terminal di Kota Tual, yaitu Terminal Lodar El dan Terminal Wara, agar dapat segera melayani rute angkutan pedesaan dan angkutan pada trayek-treyak dalam Kota Tual dan Angkutan antar/lintas Kabupaten Kota, dengan tetap mengacu pada integrasi multimoda sesuai UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ. DERMAGA PENYEBERANGAN ASDP Dermaga penyeberangan ASDP dengan tipe khusus dengan ukuran 50 x 6 meter dengan cause way sepanjang 50 meter Selain berfungsi sebagai pelabuhan 49

penyeberangan dan pelabuhan pelayaran nusantara dermaga ini juga melayani pelayaran rakyat dengan rute ke pulau-pulau sekitarnya. Dermaga penyeberangan dilayani oleh 2 (dua) unit kapal Ferry, yakni KMP KORMOMOLIN 850 GT sedangkan KMP LOBSTER 500 GT. Usulan: Komisi V DPR RI meminta Pemerintah untuk segera menegaskan fungsi dermaga penyeberangan ASDP Kota Tual yang saat ini bercampur antara fungsi sebagai pelabuhan pelayaran, pelabuhan penyeberangan dan juga pelayaran rakyat, dalam satu pelabuhan.

B.3. SUB SEKTOR PERHUBUNGAN UDARA 1) Bandara Pattimura – Maluku, Kota Ambon ; Temuan: a. Status tanah, belum jelas. Tahun 1991 pihak PT Angkasa Pura I tidak menerima serah terima aset tanah dari Dephub, hanya mengelola. Saat ini, terjadi konflik atas tanah/lahan Bandar Udara Pattimura, dengan TNI AU sekitar 251ha, dan TNI dan warga Laha. Saat ini, pihak tergugat adalah TNI AU, Kementerian Perhubungan, PT Angkasa Pura I dan Badan Pertanahan Nasional. Untuk itu, masalah ini akan diupayakan penyelesaiannya dengan memanggil pihak-pihak terkait di Jakarta. b. Pasokan Listrik Pasokan listrik untuk Bandara, menemui kendala serius, yang juga merupakan masalah pada umumnya di Kota Ambon. Akibatnya, catu daya listrik yang tidak konstan, mengakibatkan 75% peralatan elektronik rusak hingga bulan Pebruari 2010, dengan menelan biaya peralatan sebesar Rp. 700 juta,Khusus untuk Bandara, pada 4 (empat) bulan terakhir, hanya mendapat sokongan listrik 4-6 jam sehari. Untuk menutupi pasokan listrik, terpaksa digunakan genset. Akibat utama yang dikhawatirkan, bahwa pasokan listrik yang lemah: 1) Mengurangi tingkat pelayanan kepada konsumen; 2) Dapat mengganggu aktivitas navigasi penerbangan, dan 3) Persiapan mendukung perhelatan nasional “Sail Banda” terganggu. c.

Terbatasnya sarana dan prasarana di Bandara Pattimura; - Bandara Pattimura masih memerlukan peningkatan prasarana pendukung bandara. - Perpanjangan runway dari 2.500 m menjadi 3000 m untuk menampung pesawat Airbus 330 Full Capacity, apabila masih tersedia lahan. Jika hendak memperpanjang runway, dibutuhkan reklamasi dengan kedalaman kurang lebih 34 meter.

50

d. Penguatan Transportasi udara Operator penerbangan (maskapai) masih sedikit. Ditemui bahwa agresifitas operator (maskapai) swasta lebih dominan dibandingkan operator (maskapai) BUMN, termasuk pembukaan jalur-jalur ke daerah terpencil. Untuk itu, diminta untuk segera membuat kajian dan perencanaan agar ditemui cara untuk menarik minat operator penerbangan untuk mempercepat pengembangan wilayah. e.

PT Angkasa Pura I Merugi Kinerja Keuangan PT Angkasa Pura I Cabang Ambon dilaporkan selalu merugi, untuk itu, diminta untuk memperhatikan kinerja keuangan dan sedapat mungkin menekan kerugian. Hal ini diperparah dengan penutupan kerugian akibat pasokan listrik yang lemah.

Usulan: a. PT Angkasa Pura I agar menyampaikan secara tertulis apa dan bagaimana fokus pengembangan yang akan dilakukan untuk 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan tatanan kebandarudaraan. b. Kementerian Perhubungan dan PT Angkasa Pura perlu melakukan kajian mendalam jika harus memperpanjang runway, termasuk kajian ekonomi. c. Pada prinsipnya, Komisi V DPR RI mendukung rencana investasi untuk tahun 2010 pada Bandar Udara Pattimura – Ambon, sekalipun mempengaruhi cash flow. d. Terhadap kinerja keuangan yang dilaporkan selalu merugi. Komisi V DPR RI mendesak PT Angkasa Pura I Cabang Ambon untuk memperhatikan kinerja keuangan yang sedapat mungkin menekan kerugian, dengan tetap mempertahankan kinerja pelayanan kepada publik. e. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Udara dan PT Angkasa Pura untuk melakukan upaya-upaya dalam menarik minat operator penerbangan untuk mempercepat pengembangan wilayah. f. Terkait permasalahan lahan Bandar Udara Pattimura, Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan dengan TNI AU dan Pemerintah Provinsi Maluku serta pihak-pihak terkait lainnya untuk melakukan koordinasi dalam penyelesaian masalah lahan tersebut, dan segera menyampaikan hasilnya kepada Komisi V DPR RI.

51

2) Prioritas di Sub Sektor Perhubungan Udara di Kab. Maluku Tenggara: 2.1. Pengembangan Bandara Dumatubun Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara;

LOKASI Bandar Udara Dumatubun terletak di Kabupaten Maluku Tenggara, Propinsi Maluku, dengan koordinat 05° 39’ LS dan 123° 43’ BT dengan elevasi 10 m dari permukaan air laut. STATUS BANDAR UDARA Bandar Udara Dumatubun adalah Bandar Udara Kelas III di bawah pengelolaan Dirjen Perhubungan Udara bekerjasama dengan TNI AU berdasarkan Keputusan Bersama pada tahun 1975 antara Menpangab No: KEP/30/IX/1975, Menhub No: KM.393/S/Phb-75 dan Menkeu No: KEP.927a/MK/IV/8/1975. Bandar Udara Dumatubun terletak pada lokasi yang relatif datar dengan tata guna Lahan di sekitarnya adalah rumah penduduk. Areal keseluruhan Bandar Udara saat ini merupakan tanah milik TNI AU dan Penduduk sekitarnya. DATA EKSISTING BANDAR UDARA. 1. Landas Pacu ( Runway ) > Arah Landasan : 09 – 27 > Panjang Landasan : 1.300 meter > Lebar Landasan : 30 meter > Dimensi Strip : 1.450 X 90 meter > Konstruksi Perkerasan : Asphalt Hotmix > Over Run : 60 X 30 meter > Elevasi Landasan : 10 meter (MSL)

52

2. Parkir Pesawat ( Apron ) > Panjang Apron : > Lebar Apron : > Konstruksi Perkerasan : > Kapasitas Apron :

80 meter 40 meter Asphalt Hotmix Cassa 212 & F-27/sejenis.

3. Landasan Hubung ( Taxiway ) > Panjang Taxiway : 75 meter > Lebar Taxiway : 15 meter > Konstruksi Perkerasan: Asphalt Hotmix

Layout Bandara Dumatubun

FASILITAS SISI DARAT. Bandar Udara Dumatubun mempunyai fasilitas sisi darat antara lain: bangunan terminal penumpang, bangunan operasional, bangunan administrasi, pelataran parkir kendaraan dan fasilitas penunjang operasional lainnya. Bandara ini melayani penerbangan domestik dan regional Maluku dengan dengan rute reguler Ambon–Tual/Langgur yang dioperasikan oleh Trigana Air, Wings Air Express Air dengan jadwal penerbangan 2 kali sehari untuk Wings Air, tiap hari untuk Trigana Air, sedangkan Express Air 4 kali seminggu.

53

DATA LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA DAN PENUMPANG Pesawat Tiba TAHUN

552

Ratarata/ P/H 2

634

2

630

720

2

718

760

2

809

2

Jumlah

2005 2006 2007 2008 2009

Penumpang

Berangkat RataJumlah rata/ P/H 556 2

Tiba

Berangkat RataJumlah rata/ P/H 10.242 28

9.396

Ratarata/ P/H 25

2

11.652

32

12.185

34

2

15.351

42

16.377

45

758

2

18.981

52

21.661

60

811

2

22.465

62

41.773

114

Jumlah

Dari data yang ada, terlihat terdapat grafik jumlah pesawat tiba-berangkat dan jumlah penumpang tiba-berangkat, mengalami kenaikan.

TEMUAN 1. Pada Landas pacu Bandara, terdapat sejumlah bebatuan kecil, seukuran kerikil-kerikil, sepanjang runway, sehingga membahayakan keselamatan penerbangan. 2. Terdapat perbedaan harga tiket yang melampaui batas untuk rute Ambon- Langgur PP USULAN: 1) Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan perbaikan landasan pacu Bandar Udara Dumatubun-Langgur, dengan overlay landasan pacu bandara Dumatubun – Langgur, yang saat ini telah membahayakan keselamatan penerbangan; 2) Terhadap harga tiket yang melebihi ketentuan yang ditetapkan untuk rute Ambon – Langgur, Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Hubud untuk segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penertiban sehingga tidak meresahkan konsumen pengguna jasa.

54

2.2. Pembangunan Bandar Udara Baru Ibra, di Kabupaten Maluku Tenggara a. Pembangunan dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu: 1) Tahap I : 2005-2014, maksimal didarati F27 MK 500, run way: 1500 x 30 m 2) Tahap II : 2015-2021, maksimal didarati F27 MK 400 run way: 1850 x 45 m 3) Tahap III : 2022-2025, maksimal didarati B 737 – 200C run way: 2400 x 45 m b. Pada perencanaan Tahap I, ditargetkan pada tahun 2011 siap beroperasi

c. Kondisi Eksisting: b. Luas tanah bandara untuk sisi udara = 3000 x 500 M = 1.500.000,- M² c. Luas tanah bandara untuk sisi darat = 1000 x 500 M = 500.000,- M² Tanah tersebut telah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dengan Dana APBD II Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga tidak ada masalah. TEMUAN: 1) Keberadaan Bandara Dumatubun yang sulit untuk pengembangan fasilitas bandara dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada kebutuhan pengguna jasa angkutan udara di daerah ini maka di perlukan pembuatan bandara baru sebagai bandara pengganti. 2) Pada tahun 2004, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah melakukan Studi Rencana Induk Bandar Udara Tual Baru – Desa Ibra Maluku Tenggara yang didanai melalui APBD II Kabupaten Maluku Tenggara. (Pada tahun 2005 telah ditetapkan lokasi bandar udara dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 55 Tahun 2005 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Pengganti Bandar Udara Dumatubun – Langgur di Kabupaten Maluku Tenggara). 3) Pada tahun 2005 juga telah dibuat Rencana Teknik Terinci sisi udara dan 2006 adalah sisi daratnya dan didanai melalui APBD II Kabupaten Maluku Tenggara. 4) Pada tahun Anggaran 2006 dilaksanakan kegiatan clearing batas tanah dan sisi darat bandara baru – Ibra oleh Pemerintah Daerah Malra dengan Dana APBD II Kabupaten Maluku Tenggara. 5) Pada tahun 2007 s/d saat ini kegiatan pembangunan bandara tersebut di laksanakan oleh Departemen Perhubungan/Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Dana APBN murni dengan rincian kegiatan sbb :

55

NO

TAHU N

1

2007

2

3

2008

2009

URAIAN Pek. Clearing dan Grubbing

VOLUME 150.000 M2

Pek. Stripping

99.000 M2

Pek. Galian tanah dan pembuangan

50.000 M3

Pek. Perataan tanah dan Pemadatan

50.000 M3

Pek. Clearing dan Grubbing

JUMLAH/Rp.

6.530.000.000,-

100.000 M2

Pek. Stripping

75.000 M2

Pek. Galian tanah dan pembuangan

200.000 M3

Pek. Perataan tanah dan Pemadatan

200.000 M3

Pek. Galian tanah dan pembuangan

213.500 M3

17.183.000.000,-

15.050.000.000,Pek. Perataan tanah dan Pemadatan

213.500 M3

JUMLAH DANA YANG TELAH DI GUNAKAN DARI TAHUN 2007/2009 4

2010

Pek. Perkerasan landas pacu ( Runway 1.100 x 30 M’ )

JUMLAH DANA YANG AKAN DI GUNAKAN TAHUN 2010

38.763.900.000,-

33.000 M2 42.009.000.000,42.009.000.000,-

6) Walau tidak menjadi faktor penghambat dominan, namun saat di lapangan, masih ditemui keluhan warga terkait ganti rugi tanaman di areal pembanguan. Keberatan warga tersebut diresponi langsung oleh Bupati di depan Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI, dan ditemui kesepakatan dengan warga bahwa ganti rugi tanaman tersebut akan diselesaikan secara persuasif, dan warga secara prinsip menyetujui keberlanjutan pembangunan Bandara Ibra tersebut.

d. Kegiatan Pembangunan yang Telah Dilaksanakan Pada tahun 2007 s/d 2009 kegiatan pembangunan bandara tersebut dilaksanakan oleh Departemen Perhubungan/Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Dana APBN sebesar Rp. 38.763.900.000,-,

56

e. Penggunaan Pendanaan: Pada tahun 2010 sebesar Rp. 42.009.000.000,- untuk pekerjaan perkerasan landasan pacu sebesar 1100x30 m (33.000 m2) • Jumlah Dana Yang Akan Di Gunakan Pada Tahun Anggaran 2010 = Rp. 42.009.000.000,Untuk Perkerasan Runway, 33.000 M² (perkerasan landas pacu 1.100 x 30m) • Jumlah Dana Yang Di Usulkan Tahun Anggaran 2011 Tahun Anggaran 2012 Tahun Anggaran 2013

= Rp. 94.194.380.000,= Rp. 37.667.766.000,= Rp. 39.856.428.000,-

Layout Rencana Induk Bandar Udara Tual Baru TEMUAN LAINNYA: 1) Adapun masih adanya keberatan dari sejumlah masyarakat terkait pembayaran ganti tanaman, telah diselesaikan secara persuasif. 2) Terdapat penyampaian kondisi atas keberadaan angkutan perintis yang diduga tak melaksanakan secara penuh kewajiban pelayanan di rute-rute dalam wilayah Maluku Tenggara. f. Usulan: 1) Komisi V DPR RI mendukung upaya penyelesaian pembangunan bandara baru Kabupaten Maluku Tenggara, Bandara Ibra, dengan menyertakan Fisibility Study (Studi Kelayakan), termasuk hasil evaluasi kontinuitas penerbangan perintis. Komisi V DPR RI juga meminta Pemerintah untuk konsisten dalam penyediaan sarana dan prasarana, dan pemerintah daerah dalam pemasaran serta optimalisasi penggunaan bandara.

57

2) Walau telah ada penyelesaian mengenai masalah keberatan beberapa warga atas pembayaran ganti tanaman, namun Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperhatikan masalah serupa pada pelaksanaan program/kegiatan pembangunan bandar udara agar tidak terulang kembali. 3) Komisi V DPR RI meminta pemerintah untuk mengkaji pemberdayaan Bandar Udara Dumatubun pasca pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara Ibra, dan segera menyampaikan hasilnya kepada Komisi V DPR RI. 4) Komisi V DPR RI akan mengagendakan pembahasan dengan Kementerian Perhubungan tentang evaluasi keberadaan angkutan perintis.

2.3. Pengembangan Bandara Olilit Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat; Saat ini, masih diperlukan program/ kegiatan keperintisan di bidang perhubungan udara untuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Bandar Udara Olilit Saumlaki adalah Bandar eksisting di Saumlaki. Yang telah dikerjakan a. Pekerjaan Tanah Sisi Udara, dan Sisi Darat, pada TA 2007 & Lanjutan Pekerjaan Tanah Sisi Udara dan Sisi Darat TA 2008, telah selesai 100% b. Pekerjaan Konstruksi Landasan Pacu, TA 2009 juga telah selesai 100%.

Kendala yang dihadapi saat ini: - Panjang Runway terbatas untuk pengoperasian pesawat jenis Dornier dan ATR 42, dikarenakan lahan untuk pengembangan terbatas (ada pemukiman dan lembah di ujung landasan pacu) hal ini sangat riskan untuk keselamatan penerbangan. - Perlu penganggaran untuk pekerjaan Konstruksi Landasan Pacu Tahap II (2010) dan penambahan anggaran melalui ABT

58

Penyampaian Usulan Tambahan Biaya untuk Bandar Udara Olilit Saumlaki: Untuk Pekerjaan Konstruksi Landasan Pacu, sebesar Rp. 47.132.488.000,-, yaitu: 



 

Konstruksi Landasan Pacu Tahap III (Target 1.650 X 30 M) dengan flexible pavement, lapisan atb dan acsc tebal 5 cm seluas 700 x 30 m3 termasuk marking dan pengawasan, vol. 21.000 M2 Konstruksi Taxy Way, Apron Dan Fillet Dgn Flexible Pavement Dan Lapisan ATB dan ACSC tebal 5 CM termasuk marking dan pemgawasan, volume 5.220 M2 Lanjutan Galian Tanah Dan Pembuangan Sisi Udara, volume 140.000 M3 Lanjutan Urugan/Timbunan Tanah Pilihan termasuk pemadatan, vol. 70.200 M3

Usulan: Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Perhubungan untuk memperjuangkan penambahan pembiayaan Bandar Udara Olilit, Saumlaki untuk penyelesaian pekerjaan konstruksi landasan Landas Pacu sebesar Rp. 47,132 Miliar.

2.4. Pembangunan Bandara Saumlaki Baru; Pembangunan Bandara Saumlaki baru, di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, untuk mengejar ketertinggalan dari wilayah lainnya. Jika telah selesai, bandara Saumlaki baru ini diharapkan dapat melayani jalur penerbangan bagian selatan, yaitu: jalur Tual-Tepar-NTT. Saat ini, posisi pekerjaan saat ini dalam tahap pekerjaan tanah dan sudah konstruksi 350m x 30 m ( tahun 2009) dan 350 m x 30 (tahun 2010). Kebutuhan dana yang diperlukan sekitar Rp. 300.000.000.000,Dana yang telah tersedia s/d tahun 2010 sebesar Rp. 100.000.000.000,Sehingga, terdapat kekurangan pendanaan sekitar 200 Miliar. . TEMUAN a. Kendala yang ditemui, bahwa masih terdapat persoalan tanah dan isu alih fungsi lahan tanaman produktif dari masyarakat. Namun pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menjanjikan untuk menyelesaikan permasalahan ini, agar tidak mengganggu proses penyelesaian pembangunan. b. Jalan akses masuk dan areal Bandar Udara Saumlaki Baru, masih terhambat penyelesaiannya dengan warga, sehingga diperlukan upaya penyelesaian persuasif secepatnya oleh Pemerintah Daerah.

59

Usulan: 1) Komisi V DPR RI mendukung upaya pembangunan Bandar Udara, Saumlaki Baru untuk mengejar ketertinggalan dari wilayah lainnya, dengan tetap mengacu pada UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan koordinasi dengan Bandar Udara di sekitarnya. 2) Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk melakukan peninjauan kembali subsidi terhadap penerbangan perintis, utamanya pelayanan di rute regular Ambon – Kisar, Kisar – Saumlaki, dengan frekuensi 2x dalam seminggu, tidak berjalan efektif. 3) Komisi V DPR RI meminta pemerintah daerah untuk membantu memonitor frekuensi penerbangan perintis, terkait laporan bahwa operator (maskapai) penerbangan Merpati, hanya melakukan penerbangan perintis sebanyak 1 x dalam seminggu, dari frekuensi yang seharusnya dilakukan, khususnya pada jalur penerbangan Maluku Tenggara, Ambon, Kisar dan Aru. 4) Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan jalan akses masuk dan areal bandar udara baru, agar tidak menghambat pembangunan.

2.5. Usulan Pembangunan Di Bidang Perhubungan Udara Lainnya saat Kunker; Dalam masa kunjungan, walau Tim Kunjungan Kerja tidak sempat menjadwalkan kunjungan ke Kabupaten Maluku Barat Daya, namun disampaikan pula oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya terkait usulan pembangunan lapangan terbang di Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya. Pertimbangan pembangunan lapangan terbang perintis di Tiakur Pulau Moa Kec. Mola Kab. Maluku Barat Daya tersebut, sebagai berikut: 1. Tiakur merupakan ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya, sesuai amanat UU Pemekaran No. 31 Tahun 2008 (saat ini, Kisar ditunjuk sebagai ibukota kabupaten sementara, karena pertimbangan infratsruktur yang belum memadai); 2. Merupakan salah satu pulau terdepan yang berbatasan dengan Timor Leste, sehingga merupakan kebutuhan pertahanan dan keamanan NKRI; 3. Telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan RI Tahun 2008, dan telah melalui hasil kajian teknis dan kelayakan. 4. Memperpendek rantai kendali penyelenggaraan pemerintahan dari kabupaten ke kecamatan yang berada dalam wilayah Maluku Barat Daya Usulan: Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk menindaklanjuti usulan pembangunan lapangan terbang perintis di Tiakur, dengan mempertimbangkan Tatanan Kebandarudaraan sesuai UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan mempertimbangkan fungsi pertahanan dan keamanan NKRI. 60

C. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT 1) Program PNPM-Perkim: BSP2S dan PKP Provinsi Maluku Di Provinsi Maluku terdapat program-program sebagai berikut: a. Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S); dan b. Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) Kegiatan bantuan langsung masyarakat (BSP2S) sudah dimulai dari tahun 2007 hingga tahun 2009, yang tersebar di Kabupaten/Kota, Ambon, Kepulauan Aru, Buru, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Maluku Tenggara, Tual, dengan total dana Rp. 7,620 Miliar untuk 520 unit Perbaikan Rumah (PK) dan 250 unit untuk Pembangunan Baru (PB) serta 1,2 Miliar untuk Pembangunan Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU), dengan rincian alokasi per tahun sebagai berikut: a. Tahun 2007 : Kota Ambon b. Tahun 2008 : Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah c. Tahun 2009 : Kota Ambon, Kabupaten aru, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kota Tual. Adapun daftar lengkap penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya TA 2009, terlampir.

2) Peningkatan kualitas Perumahan Swadaya dan Penyediaan PSU di Desa Laha Kec. Teluk Ambon; Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) melalui Deputi Bidang Perumahan Swadaya pada tahun anggaran 2007 memberikan bantuan stimulan untuk pembangunan perumahan berbasis keswadayaan masyarakat (perumahan swadaya) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kota Ambon. Dana Stimulan yang bersumber dari APBN 2007 tersebut disalurkan melalui LKM/LKNB kepada masyarakat. Lokasi, alokasi dan masyarakat penerima bantuan stimulan melalui proses bottom up selanjutnya diusulkan oleh Walikota Ambon kepada Kemenpera. Khusus untuk lokasi yang dikunjungi di Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon berupa Program Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) sebanyak 20 unit rumah dan pembangunan PSU berupa MCK 1 unit. Bantuan stimulan untuk pembangunan perumahan berbasis keswadayaan masyarakat (perumahan swadaya) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kota Ambon. Bantuan stimulan untuk peningkatan kualitas perumahan (perbaikan rumah) senilai maksimal Rp. 5 juta/unit, sedangkan untuk pembangunan baru senilai Rp. 10 juta/unit. Dalam pelaksanaannya program ini dikawinkan oleh pokja baik di provinsi maupun di kota juga dilengkapi MoU dan perjanjian kerjasama Operasional. Untuk obyek di Kota Ambon, terdapat kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya dan Penyediaan PSU Lingkungan Kumuh di Desa Batu Merah dan Kudamati.

61

Selain itu terdapat Program Kegiatan Bantuan Stimulan Pembangunan PErumahan Swadaya (BSP2S) di Desa Batu Merah dan Kelurahan Benteng, Kec. Sirimau serta Program Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) di Desa Kec. Teluk Ambon, Desa Batu Merah, Kelurahan Wainitu, dan kelurahan Rinjani kec Sirimau. Adapun uraian program kegiatan tersebut, adalah sebagai berikut: Pelaksanaan Kegiatan BSP2S dan PKP Tahun 2009 di Kota Ambon Kota Ambon, mendapat alokasi Program BSP2S sebanyak 50 unit (Rp. 285 juta) dan PKP sebanyak 100 unit (Rp. 840 juta), dengan total alokasi Rp. 1,125 M, dengan rincian sebagai berikut: A. Program BSP2S I. Program BSP2S sebanyak 50 unit Lokasi: - 25 unit di desa Batu Merah, kecamatan Sirimau; - 25 unit tersebar Kel. Benteng (1), Soya (2), Uritetu (2), Amantelu (3), Nusaniwe (7), Wainitu (3), Batumeja (1), Kudamati (2), Hative Kecil (1), Galala (2), dan Rijali (1), di kecamatan Sirimau. II. Program PSU Jalan Setapak 150 meter III. LKM yang menyalurkan Program BSP2S - Koperasi Gloria sebanyak 25 MBR; - Koperasi Fitra sebanyak 25 MBR; B. Program PKP I. Program PKP sebanyak 100 unit (Rp. 440 juta) Lokasi: - 25 unit di desa Laha, kecamatan Teluk Ambon; - 25 unit di desa Batu Merah, kecamatan Sirimau; - 25 unit di Kelurahan Wainitu, kecamatan Nusaniwe; - 25 unit di Kelurahan Rijali, kecamatan Sirimau; II. Program PSU sebanyak 100 unit (Rp. 400 juta) - Jalan Setapak Lingkungan 250 meter dan drainase 100 meter di desa Batu Merah, kecamatan Sirimau; - Jalan Setapak Lingkungan 300 meter di Kelurahan Wainitu, kecamatan Nusaniwe; - Jalan Setapak Lingkungan 150 meter di Kelurahan Rijali, kecamatan Sirimau; III. LKM yang menyalurkan Program PKP 1. Koperasi Gloria sebanyak 50 MBR; 2. Koperasi Fitra sebanyak 50 MBR;

62

TEMUAN: a. Masih banyaknya permintaan masyarakat untuk mendapat bantuan serupa di tempat mereka. b. Masyarakat meminta agar satuan harga dinaikkan,karena besarnya perbedaan harga di Provinsi Maluku (1 sak semen @Rp. 75.000,-), sehingga untuk perbaikan rumah idealnya adalah Rp. 15 juta per unit. c. Terdapat bentuk kerjasama yang baik lintas instansi, melalui mediasi Pokja Provinsi dan Pokja Kota Ambon yang memediasi Program Lintas Instansi dalam bentuk sinkronisasi program di Desa Laha dengan penggunaan anggaran dari APBN dan APBD Provinsi / APBD Kota. Kegiatan dengan sumber dana APBD Provinsi /Kota TA 2009 berupa Jalan Desa dan Talud Pantai, sedangkan sumber dana APBN TA 2009 berupa Jalan Lingkungan, Hidran Umum, Drainase, dan Bak sampah. Instansi yang terlibat dalam Program Peningkatan Kualitas Perumahan di Desa Laha pada khususnya adalah Kementerian Pekerjaan Umum (Air Minum, PLP, PSU Perkim), Dinas PU Provinsi (Talud Pantai), dinas PU Kota Ambon (Jalan Desa) dan Kementerian Perumahan Rakyat (Perbaikan Rumah dan PSU). Usulan: a. Peningkatan anggaran untuk sektor perumahan rakyat di Provinsi Maluku, khususnya peningkatan jumlah kegiatan pada program perumahan swadaya termasuk untuk pembangunan dan peningkatan Prasana, Sarana dan Utilitas (PSU). b. Penyesuaian harga satuan untuk unit harga yang digunakan pada program/kegiatan perumahan swadaya. c. Agar menghindari kecemburuan sosial sesama MBR, agar dilakukan seleksi dengan focus MBR yang mau menerima program dan mampu untuk mengembalikan pinjaman sehingga program dapat bergulir. 3) Pembangunan perumahan untuk pegawai di Kabupaten Maluku Tenggara Pemerintah setempat mengusulkan untuk dibantu pembangunan perumahan untuk pegawai di Maluku Tenggara.

63

4) Pembangunan perumahan untuk pegawai di Kota Tual Kota Tual sebagai Kota Kepulauan sesuai konsep RTRW Kota Tual dibagi dalam 3 (tiga) gugus pulau yaitu gugus pulau I yang terdiri dari Pulau Dullah, yang meliputi dua Kecamatan yakni Kecamatan Dullah Utara dan Kecamatan Dullah Selatan. Gugus Pulau II meliputi, Pulau Tayando dan Tam (Kecamatan Pulau Tayando Tam), dan Gugus Pulau III meliputi, Pulau-Pulau Kur (Kecamatan Pulau-Pulau Kur). Terkait dengan perumahan rakyat khususnya menyangkut penataan perumahan di Kota Tual (Kecamatan Dullah Selatan sebagai pusat Kota) saat ini belum tertata dengan baik karena perumahan yang ada belum sesuai dengan penataan ruang karena penyebarannya masih disekitar sempadan pantai dan hampir seluruhnya tidak tertata dengan baik, terutama pemukiman masyarakat yang berpenghasilan rendah yang kondisi perumahannya tidak memenuhi aspek kelayakan bangunan dan lingkungan. Pada tahun 2009 Kota Tual memperoleh dana bantuan peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan sebesar Rp. 840.000.000,- yang terdiri dari Rp. 440.000.000,- untuk peningkatan kualitas perumahan bagi 100 KK Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Rp. 400.000.000,- untuk Prasarana Umum. Terhadap Usulan Pembangunan Perumahan Untuk Pegawai di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual: Komisi V DPR RI akan memperjuangkan usulan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual untuk pembangunan perumahan untuk pegawai kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual melalui program/kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat.

64

D. BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Salah satu sumber pendanaan yang dapat digalang untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal adalah dengan pendekatan gagasan provinsi kepulauan. Dalam gagasan provinsi kepulauan, maka jumlah dana untuk pembangunan daerah tertinggal, terutama di pulau-pulau terpencil, harusnya mendapat alokasi yang lebih besar. 1) Bantuan Truck Pengangkut Bantuan

Saat Kunjungan Kerja, di Tual, Komisi V DPR RI telah mendapatkan bahwa bantuan mobil truck pengangkut bantuan PDT, dapat lebih dikembangkan secara kuantitas dan sebarannya, karena sangat membantu masyarakat di daerah tertinggal, utamanya di pelosok-pelosok yang transportasi daratnya sangat terbatas. 2) Bantuan Kapal Nelayan

Komisi V DPR RI juga menemui kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan kapal nelayan dan telah mengembangkan perekonomian nelayan melalui kelompok-kelompok koperasi nelayan. Pada APBN tahun anggaran 2009, untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat mendapat alokasi untuk 2 (dua) organisasi koperasi. Satu koperasi menghimpun 10 orang. Kapal nelayan pencari ikan seharaga Rp. 500 juta, bermesin 40 PK dan mampu berkapasitas 8 ton ikan tangkapan. 3) Bedah Rumah Layak Huni Masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara, memerlukan penambahan jumlah titik Program/kegiatan Bedah Rumah Layak Huni dengan sasaran pada Keluarga Miskin yang memiliki anak usia sekolah. Usulan: a. Penambahan Jumlah Titik Bantuan Stimulan Mobil Truck Pengangkut Bantuan PDT b. Penambahan Jumlah Titik Bantuan Kapal Nelayan bagi kelompok koperasi nelayan c. Penambahan jumlah titik Program/kegiatan Bedah Rumah Layak Huni dengan sasaran pada Keluarga Miskin yang memiliki anak usia sekolah. 65

E.

BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 1) Sarana prasarana BMKG Maluku; UPT BMKG di Propinsi Maluku, yaitu: 1. Stamet Amahai; 2. Stamet Dumatubun Tual; 3. Stamet Olilit Saumlaki; 4. Stageof Karang Panjang Ambon; 5. Stamet Pattimura Ambon; 6. Staklim Kairatu; 7. Stamet Namlea; 8. Stamet Geser; 9. Stageof Tual; 10. Stageof Saumlaki; 11. Stamet Banda Neira Banda FUNGSI PUSAT GEMPA REGIONAL IX AMBON  Pemberian peringatan tingkat pertama (Peringatan Tsunami tingkat Regional) jika terjadi gempabumi yang berpotensi merusak atau menimbulkan Tsunami di wilayahnya;  Pelaksanaan kegiatan intensif dalam mendukung peringatan tingkat kedua (Peringatan Tsunami tingkat Nasional);  Pelaksana kegiatan intensif dalam mendukung peringatan tingkat ketiga (penegasan atau pembatalan peringatan Tsunami). UPT BMKG dI Propinsi Maluku:

Dalam mengamati Gempa Bumi dan Tsunami di daerah Maluku (Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Daya), memerlukan penambahan titik-titik pemasangan sensor-sensor di beberapa daerah, sebagai bagian dari penyatuan titik sebaran Jaringan Pengamatan Stasiun 66

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, agar dapat meminimalkan time respon dan membantu masyarakat dalam menyikapi bencana serta meminimalkan kerusakan infrastruktur. Saat ini, untuk mengamati Gempa Bumi dan Tsunami di daerah Maluku, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Karang Panjang – Ambon, akan memasang sejumlah sensor-sensor pendeteksi gempa dan tsunami di beberapa Kabupaten dan kecamatan di Provinsi Maluku. Daerah yang telah dan akan dipasang adalah, Ambon, Amahai, Namlea, Banda, Saumlaki dan Tual. Pemasangan sensor-sensor di beberapa daerah tersebut agar bisa memberikan respon secara cepat kepada BMKG Ambon apabila terjadi gempa bumi atau tsunami dan segera dianalisa kemudian dapat terkoneksi langsung dengan Kantor Pusat Nasional Gempa. Sebagai gambaran, frekuensi gempa dan peringatan ancaman potensi tsunami, cukup tinggi, saat kunjungan, kurang lebih 9 (Sembilan) kali (4x di Pulau Ambon dan 5x di Pulau Buru).

LAYANAN BMKG AMBON BMKG Ambon mempunyai produk Meteorologi: b. Prakiraan Cuaca Penerbangan (QAM,metar,speci,tafor,flight document) dengan pengguna informasi: Airline (LION AIR,BATAVIA AIR,SRIWIJAYA AIR,EXPRESS AIR,WINGS AIR,TRIGANA AIR, MERPATI,DERAYA AIR,AURI c. Prakiraan Cuaca Kelautan 24 Jam (tinggi gelombang laut,alun dan cuaca di laut) dengan pengguna informasi: Administrator Pelabuhan Ambon, Stasiun Radio Pantai. d. Prakiraan Cuaca Harian (hujan,suhu,kelembapan, arah dan kecepatan angin ) per Kota dan Kabupaten, dengan pengguna informasi: Maluku TV, Pemda, Harian Siwalima, TVRI Ambon, Ambon Express, Radio DMS, Radio Pantai,Administrator Pelabuhan, BPBD Maluku. e. Prakiraan Cuaca Ekstrim/ Peringatan Dini (hujan,angin,tinggi gelombang laut) , dengan pengguna informasi: Pemda , BPBD, Maluku TV, Harian Siwalima, TVRI, Ambon Express, Radio DMS, Radio Pantai,Administrator Pelabuhan Peralatan pengamatan cuaca:  Konvensional : 7 lokasi (Pattimura, Amahai, Namlea, Geser, Tual, Saumlaki, Bandanaira)  Peralatan Automatic (AWS) : 2 unit (Stamet Pattimura dan Stageof Ambon) Peralatan Pengamatan Iklim  P Konvensional : 1 lokasi (Kairatu)  Peralatan pengamatan iklim di Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat: Sistem pengolahan, analisis dan pelayanan klimatologi, dengan produk Prakiraan musim hujan dan musim kemarau dengan pengguna informasi: Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat Prakiraan hujan bulanan dengan pengguna informasi: Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat, Koordinator BMKG Maluku.

67

Peralatan pengamatan Geofisika:  Konvensional: 3 lokasi (SAUMLAKI,TUAL,AMBON)  Sensor Telemetri: 7 unit (Namlea, Ambon, Amahai, Kairatu, Bandanaira, Saumlaki, Tual), yang saling terhubung dengan BMKG Pusat Jakarta dan sensor gempabumi telemetri Jerman, dan Jepang. Info Gempa bumi dan Tsunami dengan pengguna informasi: Pemda, BPBD,TVRI,RRI,KODAM Pattimura,POLDA Maluku,BMKG Pusat Hisab Rukyat,Terbit dan terbenam matahari, terbit terbenam dan fase bulan, gerhana matahari dan bulan, dengan pengguna informasi: Kanwil Dep.Agama Prop Maluku, BMKG Pusat, sedangkan Data petir, pengguna informasinya adalah Pemda, BMKG Pusat

Selama ini, BMKG di wilayah Maluku telah menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak, berupa antara lain: 1. BANTUAN DARI PEMPROV MALUKU • Peralatan geofisika (2005) • Lokasi kantor PGR IX AMBON (2007) • Rehabilitasi Kantor Dan Taman Alat Pos Maritim Ambon (2008) 2. BANTUAN PEMKAB P.BURU • Lahan 2 Hektar Di Namlea Dan Pagar Seismic Voult. 3. BANTUAN PEMKAB KEP.ARU • Lahan Dan Rumah Dinas (2007) 4. BANTUAN PEMKAB MALUKU TENGGARA BARAT • Radio komunikasi all band dan komputer • Lahan dan bangunan pos pengamatan di bandara. 5. Kerjasama pengamatan hujan dengan dinas pertanian setempat. 6. Kerjasama diseminasi informasi dengan TVRI Ambon, MALUKU TV, radio DMS, RRI,BPBD, Harian Siwalima,Ambon Express. 7. Kerjasama dengan kodam dan pemda dalam peningkatan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi dan tsunami

68

LAYANAN BMKG Maluku Tenggara Selama ini, kegiatan yang telah dilakukan stasiun BMKG di Maluku Tenggara, antara lain: 1. Melakukan pemantauan sesuai jenis stasiun yang ada; 2. Memberikan peringatan dini kepada masyarakat luas; 3. Sosialisasi terkait bencana untuk masyarakat khususnya kepada anak-anak sekolah di tingkat kecamatan atas permintaan dinas sosial setempat; TEMUAN; Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI menemukan sejumlah stasiun pengamatan BMKG sudah tidak representatif lagi, antara lain dialami oleh Kantor Geofisika di Saumlaki, Maluku Tenggara. Lokasi stasiun dengan jalan raya hanya berkisar 5 – 10 meter dan telah dikelilingi oleh rumah penduduk yang dikhawatirkan mengganggu interpretasi peralatan yang digunakan. Hal lainnya yang dikeluhkan personil BMKG di wilayah Maluku, utamanya di wilayah tenggara Maluku, yaitu sejak stasiun berdiri pada tahun 1983, terdapat kendala kekurangan sarana transportasi yang akan digunakan untuk memudahkan mobilisasi antar stasiun dan keperluan dinas operasional lainnya, berupa kebutuhan kendaraan mobil dinas. Di kompleks Stasiun Meteo-Maritim BMKG, terdapat rumah dinas BMKG yang selesai direnovasi tahun 2009. Sedangkan bangunan kantor BMKG selesai direnovasi tahun 2008 dengan bantuan pemerintah daerah Ambon. Selain itu, terdapat lahan yang telah disertifikatkan oleh BMKG sejak 2009, namun belum dipagari, sehingga rawan penyerobotan oleh pihak-pihak tertentu. Disamping itu, perlu dibuatkan tanggul untuk menahan erosi air laut dan potensi longsor dari gunung. Untuk itu, diusulkan program/ kegiatan, yaitu: 1. Relokasi Stasiun Geofisika Saumlaki, ke lokasi baru yang jauh dari keramaian. Untuk lahan lokasi pembangunan kantor baru, diminta untuk disediakan oleh Pemda setempat. 2. Penyelesaian radar cuaca ( tower dan instalasi ) 3. Pengembangan operasional pos maritim Ambon 4. Pengembangan pos hujan kerjasama. 5. Pengembangan jaringan aws online . 6. Pembangunan alert tsunami untuk masyarakat pantai. 7. Pengembangan sistem diseminasi peringatan dini cuaca ekstrim, gempa bumi dan tsunami wilayah Maluku berbasis web. 8. Pengadaan sarana mobil untuk keperluan dinas operasional. Usulan: 1. Komisi V DPR RI mendukung Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk memberi perluasan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Maluku, utamanya yang berhubungan dengan dunia maritim, termasuk perikanan tangkap tradisional, pertanian dan perkebunan. 69

2. Komisi V DPR RI mendukung Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk meningkatkan kualitas berupa keakuratan informasi cuaca dengan pengadaan sarana dan prasarana terkait dengan radar cuaca, mengingat Jaringan Pengamatan belum sebanding dengan cakupan luas Provinsi Maluku. 3. Terkait dengan kerawanan sejumlah daerah di Provinsi Maluku terhadap potensi gempa dan Tsunami, maka Komisi V DPR RI mendesak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk meningkatkan alokasi sarana dan prasarana dan akurasi peralatan peringatan dini di stasiun-stasiun pengamatan. 4. Komisi V DPR RI mendesak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Pengamat yang berada di stasiun-stasiun pengamat di Maluku. 5. Komisi V DPR RI mendesak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk menambah jumlah titik stasiun pengamatan maritim yang dibutuhkan di wilayah Maluku, dalam rangka fungsi peringatan dini (early warning system) untuk pulau-pulau terpencil.

70

F.

BIDANG SAR NASIONAL 1) Sarana prasarana SAR Maluku; Kantor SAR Provinsi Maluku yang berpusat di Ambon, adalah Kantor SAR tipe B. Sarana utama SAR Udara (Air SAR) Maluku, terdiri atas Pesawat Terbang dan Helikopter yang dilengkapi dengan peralatan khusus antara lain Kamera, Peralatan Navigasi udara, Radio komunikasi (VHF/HF), Direction Finder, GPS, Emergency Locator Transmitter (EL7), Controllable search light, Life craft and jacket. Sarana Utama SAR Laut (Sea SAR) Maluku terdiri atas Rescue Boat, Sea Rider, Rubber boat dan peralatan pendukung seperti:Stick engine, Binoculair, Navigation kit, Underwater camera, Diving equipment, Droppable life raft, Compressor, Ball stake, Shark repellent dsb. Sarana SAR Darat (Land SAR) Maluku terdiri atas Rescue Truck, Rescue car, Rapid deployment vehicle, dan Ambulan. Kantor Sar Bandara Pattimura Ambon terletak di Jl. DR. Leimena Laha - Ambon dengan peralatan yang dimiliki Sea Rider, Rescue Boat, Peralatan Mountaineering, Peralatan Medical Emergency, Peralatan Komunikasi dan Peralatan SAR di Air. Kendala saat ini yaitu jumlah sarana dan prasarana dan personil SAR Maluku, masih minim, dengan rincian sebagai berikut: Kurangnya jumlah titik Pos-pos SAR di sejumlah Kabupaten/ Kota, mengingat cakupan luasan lautan dan letak sebaran pulau. Sebagai gambaran, untuk pendirian 1 pos SAR memerlukan pembiayaan kurang lebih Rp. 4 M (lahan dan bangunan). Sedangkan untuk 1 Rescue Boat, diperlukan pendanaan sebesar 2 – 2,5 miliar rupiah. Kuantitas dan kualitas personil SDM SAR Maluku, terbilang minim. Sertifikasi kompetensi SDM juga termasuk kurang. Sebagai gambaran, jumlah pegawai di SAR Ambon, hanya sejumlah 79 orang, dengan alokasi Kantor SAR Ambon= 60 orang, Pos SAR Namlea = 15 orang, dan Pos SAR Banda= 14 orang. Sedangkan untuk sertifikasi kompetensi personil di bidang water rescue hanya 3 orang. (Daftar lengkap sertifikasi, dapat dilihat di Lampiran) Kurangnya jumlah kapal SAR yang berkemampuan jelajah lebih dari 20 mil laut. Akibatnya, kasus kecelakaan kapal motor Dolphin di laut Aru, tak mampu ditangani oleh SAR Maluku. TEMUAN • Kondisi Geografis Provinsi Maluku yang terdiri dari ± 600 Pulau sangat sulit dalam me-maksimalkan Respons Time terhadap suatu musibah

71

•

• • • • • • •

Karakteristik Arus dan Gelombang di Laut Banda sebagai salah satu Laut terdalam di dunia sangat tidak memungkinkan untuk pergerakan Kapal (Rescue Boat) yang hanya berbahan Fiberglass dengan panjang 28 meter Minimnya Dana untuk Pembinaan Potensi di Daerah Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor SAR Ambon Perlu Adanya penambahan POS SAR di setiap Kabupaten/ Kota, agar Respons Time terhadap penanganan musibah dapat lebih maksimal Perlu adanya Kantor SAR Terpadu, mengingat sampai saat ini Kantor SAR Ambon masih menempati Gedung Angkasa Pura I Bandara Pattimura Di usulkan untuk Pergantian Kapal (Rescue Boat) dengan Kapal yang Berbahan Logam dengan Panjang 40 Meter Di usulkan untuk Pembangunan Dermaga untuk Rescue Boat, mengingat sampai saat ini RB-309 masih menumpang di Dermaga LIPI Ambon Di usulkan Penyediaan Dana untuk Pembinaan Potensi SAR Daerah melalui APBD

2) Usulan Sarana prasarana Basarnas Maluku; 1. Usulan penambahan POS SAR di setiap Kabupaten/ Kota, agar Respons Time terhadap penanganan musibah dapat lebih maksimal; 2. Usulan adanya Kantor SAR Terpadu, mengingat sampai saat ini Kantor SAR Ambon masih menempati Gedung Angkasa Pura I Bandara Pattimura; 3. Diusulkan untuk Pergantian Kapal (Rescue Boat) dengan Kapal yang Berbahan Logam dengan Panjang 40 Meter; 4. Diusulkan untuk Pembangunan Dermaga untuk Rescue Boat, mengingat sampai saat ini RB-309 masih menumpang di Dermaga LIPI Ambon; 5. Diusulkan program/kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia baik kuantitas maupun kualitas; 6. Dukungan terhadap perhelatan internasional “Sail Banda”, untuk sementara dikerahkan penanganan di Pos SAR Banda dan Kantor SAR Ambon. USULAN: 1. Komisi V DPR RI merekomendasikan program kegiatan untuk memperpendek rantai pengambilan kebijakan serta mempercepat waktu penanganan (time to response) pencarian dan pertolongan utamanya pada kondisi bencana alam, berupa: a. b. c. d.

2.

Pembangunan POS SAR di tingkat Kabupaten/ Kota; Pembangunan Kantor Pelayanan SAR Terpadu Daerah di Maluku; Peningkatan Sumber Daya Manusia baik kuantitas maupun kualitas; Peningkatan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan, antara lain Pergantian Kapal (Rescue Boat) dengan Kapal yang Berbahan Logam dengan Panjang 40 Meter dan Pembangunan Dermaga untuk Rescue Boat;

Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera memberi prioritas perhatian kepada upaya pencarian dan pertolongan terkait perhelatan yang digelar secara internasional “Sail Banda”.

72

REKOMENDASI Provinsi Maluku, dari hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI, membutuhkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur di segala bidang, baik secara fisik, sarana, prasarana. Berbagai pihak harus bekerja keras dengan membangun kerjasama dan sinergisitas. Semua kalangan sepakat, pembangunan di Provinsi Maluku, sebagai salah satu provinsi strategis yang terletak di timur Indonesia, dengan ciri khas sebagai provinsi kepulauan membutuhkan modal besar, baik secara finansial, teknologi, fasilitas, maupun sumber daya manusia. Tetapi modal yang juga penting adalah kepercayaan: bahwa pembangunan Maluku pasti bisa dilakukan, bila terjadi saling percaya, keterbukaan, dan kerjasama yang baik.

Rekomendasi yang disampaikan dibagi dua bagian, dimana Rekomendasi Umum adalah rekomendasi sektoral terhadap pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku, dan Rekomendasi Khusus adalah rekomendasi dari obyek yang dikunjungi di lapangan beserta temuan-temuan menonjol yang berkembang dari hasil analisis selama Kunjungan Kerja di Provinsi Maluku.

REKOMENDASI UMUM Beberapa rekomendasi secara umum untuk ditindaklanjuti, diantaranya adalah:

  

 



Komisi V DPR RI mendukung program pembangunan infrastruktur bernilai strategis nasional yang akan diusung Pemerintah Provinsi Maluku. Komisi V DPR RI meminta Pemerintah dan Pemerintah Daerah Maluku untuk saling memperkuat dan saling mendukung terhadap program/kegiatan pembangunan infrastruktur, termasuk sharing pembiayaan APBN-APBD. Secara umum, pembangunan infrastruktur ke-PU-an, Perhubungan, Perumahan dan Pemukiman, Pembangunan Daerah Tertinggal, BMG dan Basarnas, belum berjalan maksimal dengan akselerasi yang lebih cepat. Oleh karena itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menyatukan kekuatan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Maluku. Secara umum, Provinsi Maluku dari hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI, membutuhkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur di segala bidang, baik secara fisik, sarana, prasarana. Pemerintah harus memperhatikan kebutuhan dan aspirasi yang berkembang di daerah, terutama yang berkaitan dengan masalah anggaran dan peningkatan APBN untuk mendukung program-program pembangunan di Maluku. Provinsi Maluku merupakan salah satu provinsi tertua dalam sejarah Indonesia, juga merupakan salah satu dari 7 Provinsi Kepulauan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ciri dan karakteristik yang khas, sehingga penanganan infrastruktur memerlukan perlakuan khusus dan komprehensif, utamanya pertimbangan ketepatan dan kecepatan mobilitas arus barang dan orang; 73

 



 

 

Maluku termasuk daerah rawan bencana, utamanya gempa dan tsunami sehingga memerlukan perhatian yang lebih khusus. Maluku adalah salah satu provinsi dengan pulau-pulau terdepan yang berbatasan dengan Negara lain (wilayah tenggara Maluku), sehingga mengemban tugas sebagai salah satu provinsi penjaga kedaulatan Negara dan memerlukan perhatian yang bernilai strategis. Maluku adalah salah satu provinsi yang memiliki pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Australia dan Timor-Leste, sehingga prioritas penanganan infrastruktur sebagai modal dasar penjagaan perbatasan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah sesuatu yang bernilai mutlak. Pelaksanaan Undang-undang khususnya di sektor perhubungan belum maksimal, utamanya terkait implementasi UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pembangunan Infrastruktur bertujuan untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Namun, mengoptimalkan pemeliharaan juga merupakan faktor yang tak kalah penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat Maluku. Komisi V DPR RI mendukung kemajuan di Provinsi Maluku, utamanya faktorfaktor perlintasan, dan bongkar muat. Selain itu, perlu kejelasan terkait penetapan DLKr dan DLKp dan tata ruang. Komisi V DPR RI mengharapkan dipertahankannya situasi yang kondusif, yang baik untuk memastikan dan memantapkan program-program dari daerah dan pusat agar menyatu.

REKOMENDASI KHUSUS

Rekomendasi Dukungan Terhadap Pembangunan Infrastruktur Strategis Lainnya Untuk Maluku, yaitu: A. SEKTOR PEKERJAAN UMUM A.1. Sub Sektor Bina Marga 1.

Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera menyelesaikan pembangunan fisik program/kegiatan pembangunan Jembatan Penyeberangan Galala-Poka (Jembatan Merah Putih).

2.

Terkait dengan eskalasi harga yang terjadi dalam pembiayaan pembangunan Jembatan Penyeberangan Galala-Poka (jembatan Merah Putih), Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk bersama-sama memperjuangkan penyesuaian anggaran tersebut, agar realisasi fisik pembangunan dapat segera melayani kebutuhan masyarakat di Kota Ambon.

74

3.

Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera menyelesaikan program/kegiatan TRANS MALUKU dengan kondisi yang andal. Untuk itu, diperlukan penanganan ruas-ruas jalan dengan jumlah total kebutuhan pembiayaan sebesar Rp. 994,38 Milyar dengan panjang 1.060,38 km fungsional dan 886,91 panjang jalan efektif yang terdiri dari: a. Penanganan ruas-ruas jalan di Pulau Buru sepanjang 130,95 km fungsional dan 87,2 km panjang jalan efektif. b. Penanganan ruas-ruas jalan di Pulau Seram sepanjang 536,64 km fungsional dan 511,82 km panjang jalan efektif. c. Penanganan ruas-ruas jalan di Pulau Ambon sepanjang 37,60 km fungsional dan efektif. d. Penanganan ruas-ruas jalan di Pulau Kei sepanjang 66,3 km fungsional dan 42,9 km panjang jalan efektif. e. Penanganan ruas-ruas jalan di Pulau Yamdena sepanjang 154,89 km fungsional dan 117,39 km panjang jalan efektif. f. Penanganan ruas-ruas jalan di Pulau Babar sepanjang 45 km fungsional dan efektif. g. Penanganan ruas-ruas jalan di Pulau Buru sepanjang 89 km fungsional dan 45 km panjang jalan efektif.

4.

Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk melanjutkan pembangunan Ruas Jalan Durian Patah – Laka Ambon, dengan penambahan lajur, dari dua, mejadi 4 lajur.

5.

Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk melaksanakan Program/ Kegiatan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, antara lain: b. Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan untuk menghubungkan seluruh desa di Pulau Kei Besar. - Pembangunan dan Paningkatan Ruas Jalan Ngurdu – Hollat, dan Hollat Ohoiraut - Pembangunan dan Peningkatan Ruas Jalan Elat – Bombai dan Bombai – Ad. - Pembangunan dan Peningkatan Ruas Jalan Elat – Weduar, Weduar – Kilwat – Langgiar - Peningkatan jalan Elat – Tamangil dll c. Pembangunan Jalan Baru yang strategis bagi pertumbuhan ekonomi di Kei Kecil : - Pembangunan Baru Ruas Jalan Langgur – Bandara (Jalan Nasional) Ibra – Pelabuhan Danar (Jalan Strategis Nasional) - Peningkatan Jalan Langgur – Danar dan Danar - Tetoat (Jalan Nasional) - Peningkatan Langgur – Ngilngof untuk Pengembangan Obyek Wisata Ngirbloat 75

-

Pembangunan Jalan Baru dalam Kota Langgur untuk pengembangan Kawasan Pemerintahan dan Penataan Ruang Kota Langgur

d. Penyelesaian pembangunan jembatan Rosenberg yang telah terbengkalai, dengan menggunakan rangka baja yang sebelumnya didahului oleh studi kelayakan. e. Program/ Kegiatan Jalan dan Jembatan di Kota Tual yang menghubungkan daerah-daerah yang jauh dari Kota Tual dan yang menghubungkan kantong-kantong produksi, agar akses untuk pergerakan orang dan distribusi barang masyarakat tidak terhambat.

No 1

6.

Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan evaluasi terhadap temuan kondisi jalan yang sudah terbangun namun rendah kualitas jalan, baik terkait dengan lebar jalan yang masih kurang sesuai dengan kelas jalan dan rendahnya kualitas permukaan jalan.

7.

Terkait dengan temuan Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kota Tual, mengenai kondisi jaringan drainase yang hanya dibangun di ruas utama Kota Tual dan menyebabkan limpasan air ke badan jalan serta menyebabkan percepatan kerusakan jalan, Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Tual untuk mencari upaya penyelesaian.

8.

Terkait dengan daerah-daerah yang berbatasan dengan negara tetangga (Australia dan Timor Leste), maka Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, antara lain:

Program

Kegiatan

Meningkatkan kapasitas dan kinerja jalan

 Pembangunan Jalan Terminal – Bandara Lorulun 5 km  Pembangunan Jalan Lermatang– Latdalam 4 km  Pembangunan Jalan Abad – Awear Baru 10 km  Pembangunan Jalan Lintas Pulau Selaru 13 km  Peningkatan Jalan Keliobar – Kelaan 1,7 km  Peningkatan Jalan Saumlaki Olilit Timur 2 km  Peningkatan Jalan Sp. Olilit Timur – Pantai Wisata Weluan 2 km  Peningkatan Jalan Dalam Kota Saumaki 5 km

Biaya (Rp) 10.198.500.000,4.316.500.000,-

Lokasi Kec. Tanimbar Selatan Kec. Tanimbar Selatan

8.883.600.000,-

Kec. Wuarlalobar

5.707.600.000,-

Kec. Selaru

1.217.730.000,2.286.200.000,-

Kec. Tanimbar Utara Kec. Tanimbar Selatan

2.286.200.000,-

Kec. Tanimbar Selatan

5.752.300.000,-

Kec. Tanimbar Selatan

76

No

Program

Kegiatan

 Pembangunan Jembatan Batmetan IV, B= 20 m  Pembangunan Jembatan Batmetan V, B= 25 m  Pembangunan Jembatan Weraluan I, B= 15 m  Pembangunan Jembatan Weraluan II, B= 8 m  Pembangunan Jembatan Abila B=15 m  Pembangunan Jembatan Hahkeimi, B=10 m TOTAL: (lima puluh miliar tujuh puluh juta rupiah)

9.

Biaya (Rp) 2.000.000.000,2.500.000.000,-

Lokasi Kec. Tanimbar Selatan Kec. Tanimbar Selatan

1.512.140.000,-

Kec. Selaru

810.550.000,-

Kec. Selaru

1.512.140.000,1.097.800.000,-

Kec. Tanimbar Selatan Kec. Tanimbar Selatan

50.070.000.000,-

Terkait dengan perhelatan internasional Sail Banda 2010, maka Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera menyelesaikan prasarana sarana infrastruktur pendukung guna mendukung kelancaran kegiatan tersebut, antara lain: a. Penataan Kota Ambon b. Pemeliharaan jalan dan penyediaan air bersih di Pulau Banda c. Pemeliharaan jalan dan penyediaan air bersih di Kota Wonreli Terhadap kekurangan pembiayaan yang dibutuhkan untuk penyelenggaran Sail Banda 2010 ini untuk bidang pekerjaan umum, dari kebutuhan sebesar Rp. 88,156 milyar dengan rincian pembiayaan Rp. 70 milyar berasal dari sumber dana APBN serta Rp. 900 juta berasal dari APBD, Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperjuangkan kekurangan anggaran yang masih terdapat kekurangan Rp. 5,9 Miliar.

A.2.

Sub Sektor Sumber Daya Air 1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi terhadap hasil pembangunan Pengamanan Pantai Hative Besar, Ambon yang telah memberikan perlindungan masyarakat pesisir dari ancaman bencana. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk melanjutkan program/kegiatan Pengamanan Pentai serupa dengan pengembangan pada titik-titik lokasi lainnya, baik di Pulau Ambon, atau pulau-pulau lainnya, utamanya yang menjadi prioritas penanganan ancaman abrasi pantai dan mengancam permukiman penduduk di pesisir. 2.

Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan inventarisir kebutuhan checkdam sebagai salah satu upaya konservasi air dan pengamanan serta pencegahan bahaya banjir.

77

A.3.

3.

Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan kajian untuk menambah intervensi bangunan fisik di bagian hulu bangunan checkdam Air Pupel, Amahusu-Kota Ambon, agar checkdam terlindungi fungsinya dan melindungi pemukiman penduduk sekitar dari ancaman bencana longsor tebing gunung.

4.

Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera melakukan meningkatkan pembangunan jaringan irigasi baru serta mengoptimalkan sumber-sumber air baku yang ada di Maluku, baik berupa waduk atau bending lainnya, untuk mendukung ketahanan pangan guna swasembada pangan.

5.

Terkait perhelatan internasional Sail Banda 2010,Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera memberikan dukungan bidang sumber daya air dengan penyediaan air bersih yang memadai, utamanya di Pulau Banda dan Pulau Wonreli.

6.

Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk menaikkan kapasitas air baku untuk kota Tual yang saat ini berkapasitas 50 liter/detik, dengan memanfaatkan Danau Ohitel dan Danau Ngadi.

Sub Sektor Cipta Karya 1.

2.

3.

4.

Komisi V DPR RI menyesalkan layanan PDAM Kota Ambon yang tidak memadai dalam pelayanan publik. Untuk itu, Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera melakukan pembenahan jaringan distribusi. Terkait dengan sejumlah PDAM berkategori Kurang Sehat di Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Tengah dan Pulau Buru, maka Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera melakukan koordinasi teknis dengan PDAM setempat. Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk meningkatkan pelayanan jaringan/ sarana air PDAM pengembangan jaringan/sarana air bersih perdesaan untuk masyarakat di wilayah Maluku Tenggara, utamanya di Kei Kecil, Kota Elat, masyarakat desa Ohoitul, desa Watran dan desa Leikamor Kabupaten Tual Propinsi Maluku. Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Tual dalam menerapkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan, utamanya terkait penanganan sampah di saluran drainase, tepi pantai dan lingkungan perumahan, termasuk penanganan sanitasi/limbah cair.

78

A.4.

Sub Sektor Penataan Ruang 1.

2.

Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera membantu pemerintah daerah dalam penyelesaian Rencana Tata Ruang propinsi/kabupaten/kota sesuai amanat UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Komisi V DPR RI mendukung program Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembuatan zoning regulation untuk rencana pengembangan di dua sisi darat Jembatan Merah Putih Galala-Poka (Tantui-Hative Kecil dan Rumahtiga-Poka), dengan tetap mengacu pada UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar

B. SEKTOR PERHUBUNGAN B.1. Sub Sektor Perhubungan Laut 5. Komisi V DPR RI mendukung pembangunan pelabuhan hub di Provinsi Maluku yang telah disesuaikan dengan Tatanan Kepelabuhan Indonesia sesuai dengan amanah UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Untuk itu, Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera melakukan studi mendetail terkait pengembangan Pelabuhan di Provinsi Maluku dengan memperhatikan keberadaan pelabuhan-pelabuhan yang telah ada dan usulan pengembangan pelabuhan lainnya untuk menjadi calon pelabuhan Internasional hub. 6. Terkait dengan adanya sejumlah kendala di pelabuhan-pelabuhan di Maluku, maka Komisi V DPR RI akan menjadwalkan pembahasan mengenai solusi terhadap kendala dan rencana-rencana besar dari pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, utamanya pelabuhan di Maluku, utamanya terhadap pelabuhan Tulehu, Pelabuhan Tual dan pelabuhanpelabuhan laut di wilayah Maluku Tenggara. 7. Komisi V DPR RI akan menjadwalkan pertemuan dengan Menteri Perhubungan untuk mempertanyakan overview seluruh pelabuhan yang ada. 8. Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera melaksanakan amanah UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terkait penegasan fungsi regulator dan operator sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pengutamaan aspek keselamatan dan keamanan Pelayaran serta pengelolaan Pelabuhan di Provinsi Maluku di masa mendatang. 9. Komisi V DPR RI meminta pemerintah daerah provinsi Maluku untuk mempromosikan pelabuhan-pelabuhan laut di wilayah Maluku, agar operator-operator dapat tertarik menanamkan investasinya di pelabuhan-pelabuhan laut dimaksud. 79

10. Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera membenahi permasalahan lapangan penumpukan kontainer di Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon. 11. Komisi V DPR RI mendukung pengembangan Pelabuhan Laut Gudang Arang, Kota Ambon, termasuk fasilitas pendukung pelabuhan berupa dermaga dan pergudangan, termasuk mendukung kegiatan-kegiatan untuk keselamatan pelayaran yang dilaksanakan Coast Guard Ambon, antara lain: pekerjaan upper structure dermaga dan talud sepanjang 100 m, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,9 Milyar pada APBN TA 2010 12. Komisi V DPR RI mendukung usulan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara pada program/kegiatan Pembangunan dan Pengembangan small port untuk pertumbuhan Pelayaran Rakyat pada titik-titik pelayanan perhubungan antara pulau, di Kabupaten Maluku Tenggara. 13. Komisi V DPR RI menyesalkan ketidakintegrasinya program/kegiatan yang berakibat tidak bermanfaat langsung kepada masyarakat, seperti temuan lapangan di Dermaga Pelabuhan Laut Kenavigasian dan penjagaan laut dan pantai Tual di Danar. Selanjutnya Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan pengadaan kapal navigasi dan kapal penjagaan laut dan pantai (coast guard) untuk kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran dan optimalisasi dermaga pelabuhan tersebut sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 14. Terkait dengan usulan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk mengoptimalkan dermaga navigasi di Danar sebagai pelabuhan dengan kepentingan perikanan dan kontainer, maka Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk melakukan kajian mendalam dan hasilnya disampaikan ke Komisi V DPR RI.

B.2. Sub Sektor Perhubungan Darat 1.

Komisi V DPR RI mendukung program/kegiatan prioritas sub sektir perhubungan darat pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu: a. Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kota Langur dan Terminal Luar Kota, di Kabupaten Maluku Tenggara, untuk menunjang tata transportasi umum di Kei Kecil. b. Pembangunan dan Pengembangan Dermaga Penyeberangan di Langgur, dan Elat, Kabupaten Maluku Tenggara untuk menunjang angkutan penyeberangan antara Kai Kecil dan Pulau Kei Besar.

80

2.

Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk mengkaji lebih dalam rencana pengembangan fasilitas di dermaga penyeberangan dan kapal penyeberangan Galala-Poka, agar tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan Jembatan Merah Putih.

3.

Komisi V DPR RI mendukung program/kegiatan pengembangan pelabuhan penyeberangan yang melayani masyarakat pada: a. Pelabuhan penyeberangan Wahai terletak di (P. Seram) Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. b. Pelabuhan Penyeberangan Kisar terletak di Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. c. Pelabuhan Penyeberangan Tepa terletak di P. Babar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku. d. Pelabuhan Penyeberangan Nusa Laut terletak di P. Nusa Laut, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku e. Pelabuhan Penyeberangan Lakor terletak di P. Lakor, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku. f. Pelabuhan Penyeberangan Wailey terletak di P. Seram, Kabupaten Seram Bagian Barat, provinsi Maluku. g. Pelabuhan Penyeberangan Air Manang terletak di P. Seram, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.

4.

Komisi V DPR RI mendukung program/kegiatan pembangunan: a. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Tepa Tahap IV (selesai) termasuk Supervisi Rp. 7.805.857.000,b. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Kisar Tahap II termasuk supervisi Rp. 11.600.000.000,c. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Nusa Laut Tahap II termasuk supervisi Rp. 7.000.000.000,d. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Lakor Tahap II termasuk supervisi Rp. 7.000.000.000,e. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Wailey Tahap I termasuk supervisi Rp. 4.000.000.000,f. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Air Manang Tahap I termasuk supervisi Rp. 4.000.000.000,g. Pengadaan/pembangunan Kapal penyeberangan perintis 500 GT lintas Namlea – Sanana Tahap I Rp. 3.500.000.000,h. Pengadaan/Pemasangan SBNP di Pelabuhan Penyeberangan Saumlaki, wahai, Ilwaki, larat termasuk desain dan supervisi Rp. 3.500.000.000,-

81

5.

Komisi V DPR RI menyesalkan ketidakintegrasinya program/kegiatan yang berakibat tidak bermanfaat langsung kepada masyarakat, seperti temuan lapangan tidak terdapatnya tempat berlabuh dermaga penyeberangan untuk KMP Bukit Massait. Selanjutnya Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan mengadakan fasilitas dermaga penyeberangan mengoptimalkan manfaat program/kegiatan.

6.

Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera menyelesaikan pembangunan Terminal di Kota Tual, yaitu Terminal Lodar El dan Terminal Wara, agar dapat segera melayani rute angkutan pedesaan dan angkutan pada trayek-treyak dalam Kota Tual dan Angkutan antar/lintas Kabupaten Kota, dengan tetap mengacu pada integrasi multimoda sesuai UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ.

B. 3. Sub Sektor Perhubungan Udara 1.

Komisi V DPR RI menyatakan turut prihatin dan mengharapkan PT Angkasa Pura I untuk memperhatikan laba-rugi. Untuk itu, Komisi V DPR RI mendukung rencana investasi untuk pengembangan Bandara Pattimura Ambon. Selanjutnya PT Angkasa Pura I agar menyampaikan secara tertulis apa dan bagaimana fokus pengembangan yang akan dilakukan untuk 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan tatanan kebandarudaraan.

2.

Komisi V DPR RI memahami Bandara Pattimura sebagai bandara yang memegang peran penting di Kawasan Timur Indonesia. Dalam kerangka Tatanan Kebandarudaraan Indonesia, Komisi V DPR RI juga mendorong Pemerintah untuk mengembangkan bandara-bandara lain, utamanya terkait sarana transportasi ke pulau-pulau terpencil.

3.

Terkait masalah pasokan listrik ke Bandara Pattimura, Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk memberi perhatian serius, agar tidak mengganggu aktivitas penerbangan di wilayah Maluku.

4.

Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa, melalui peningkatan sarana dan prasarana Bandara. Terkait dengan hal itu, Pemerintah melalui Dirjen Perhubungan Udara untuk menyampaikan laporan hasil audit Bandara seluruh Indonesia, khususnya Bandara di wilayah provinsi Maluku, kepada Komisi V DPR RI, sebelum dilaksanakannya rapat terkait percepatan pembangunan dan pengembangan Bandar Udara.

82

5.

Komisi V DPR RI memberi apresiasi kepada operator (maskapai) penerbangan swasta utamanya dalam memberikan pelayanan keperintisan ke daerah-daerah terpencil.

6.

Komisi V DPR RI mendukung upaya pembangunan dan pengembangan: 1) Bandar Udara Kota Tual 2) Bandar Udara Ibra Kabupaten Tual 3) Bandar Udara Olilit-Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat 4) Bandar Udara/ Lapangan Terbang di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan perbatasan negara lain, yaitu Australia dan Timor Leste, dengan panjang run way minimal 1300 m. Selanjutnya, Komisi V DPR RI menunggu hasil kajian antara Departemen Perhubungan khususnya Ditjen Perhubungan Udara dan Pemerintah Provinsi Maluku yang disesuaikan dengan Tatanan Kebandarudaraan sesuai dengan amanah UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, termasuk kajian atas sumber pendanaan lain selain APBN, untuk dibicarakan lebih lanjut.

7.

Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk melibatkan pemangku kepentingan lainnya (stakeholders), termasuk pihak PT Angkasa Pura, dalam pengembangan Bandar Udara Pattimura. Sejalan dengan hal tersebut, Komisi V DPR RI selanjutnya akan menggelar rapat terkait percepatan pembangunan dan pengembangan Bandar Udara.

8.

Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan program/kegiatan yang menjamin keselamatan penerbangan, utamanya di landas pacu Bandara Dumatubun, Kabupaten Maluku Tenggara.

9.

Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perhubungan Udara untuk segera melakukan evaluasi terkait pengenaan harga tiket melebihi ketentuan yang menjadi saat kunjungan kerja di Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk itu, Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penertiban sehingga tidak meresahkan konsumen pengguna jasa.

10. Komisi V DPR RI mendukung Kementerian Perhubungan untuk segera menyelesaikan program/kegiatan pembangunan bandara Ibra di Kabupaten Maluku Tenggara dengan tetap mengacu pada UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan studi kelayakan investasi. 11. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Perhubungan untuk memperjuangkan penambahan pembiayaan Bandar Udara Olilit, Saumlaki untuk penyelesaian pekerjaan konstruksi landasan Landas Pacu sebesar Rp. 47,132 Miliar.

83

12. Komisi V DPR RI mendukung upaya pembangunan Bandar Udara, Saumlaki Baru untuk mengejar ketertinggalan dari wilayah lainnya, dengan tetap mengacu pada UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan koordinasi dengan Bandar Udara di sekitarnya. 13. Komisi V DPR RI meminta pemerintah daerah di Kabupaten Maluku Tenggara dan Maluku Tenggara Barat agar segera menyelesaikan persoalan lahan masyarakat setempat dengan menggunakan pendekatan persuasif, agar tidak mengganggu program/kegiatan pembangunan Bandar-bandar udara yang ada. 14. Terhadap usulan pembangunan lapangan terbang perintis oleh pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk menindaklanjuti usulan pembangunan lapangan terbang perintis di Tiakur, dengan mempertimbangkan Tatanan Kebandarudaraan sesuai UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan mempertimbangkan fungsi pertahanan dan keamanan NKRI.

C. SEKTOR PERUMAHAN RAKYAT 1. Komisi V DPR RI merekomendasikan peningkatan anggaran untuk sektor perumahan rakyat di Provinsi Maluku, khususnya peningkatan jumlah kegiatan pada program perumahan swadaya termasuk untuk pembangunan dan peningkatan Prasana, Sarana dan Utilitas (PSU). 2. Komisi V DPR RI akan memperjuangkan usulan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual untuk pembangunan perumahan untuk pegawai kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual melalui program/kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat.

D. SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 1. Komisi V DPR RI mendesak program/kegiatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk meningkatkan kuantitas dari: a. program/kegiatan Bantuan Truck Pengangkut Bantuan; b. program/kegiatan Bantuan Kapal Nelayan; c. program/kegiatan Bedah Rumah Layak Huni; karena dapat membantu masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan mereka.

84

E. SEKTOR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA Komisi V DPR RI merekomendasikan program kegiatan di bidang kegiatan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika berupa: 1. Komisi V DPR RI mendukung Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk memberi perluasan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Maluku, utamanya yang berhubungan dengan dunia maritim, termasuk perikanan tangkap tradisional, pertanian dan perkebunan. 2. Komisi V DPR RI mendukung Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk meningkatkan kualitas berupa keakuratan informasi cuaca dengan pengadaan sarana dan prasarana terkait dengan radar cuaca, mengingat Jaringan Pengamatan belum sebanding dengan cakupan luas Provinsi Maluku. 3. Terkait dengan kerawanan sejumlah daerah di Provinsi Maluku terhadap potensi gempa dan Tsunami, maka Komisi V DPR RI mendesak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk meningkatkan alokasi sarana dan prasarana dan akurasi peralatan peringatan dini di stasiun-stasiun pengamatan. 4. Komisi V DPR RI mendesak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Pengamat yang berada di stasiun-stasiun pengamat di Maluku. 5. Komisi V DPR RI mendesak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk menambah jumlah titik stasiun pengamatan maritim yang dibutuhkan di wilayah Maluku, dalam rangka fungsi peringatan dini (early warning system) untuk pulau-pulau terpencil.

F. SEKTOR SAR NASIONAL 1.

Komisi V DPR RI merekomendasikan program kegiatan untuk memperpendek rantai pengambilan kebijakan serta mempercepat waktu penanganan (time to response) pencarian dan pertolongan utamanya pada kondisi bencana alam, berupa: 1) Pembangunan POS SAR di tingkat Kabupaten/ Kota; 2) Pembangunan Kantor Pelayanan SAR Terpadu Daerah di Maluku; 3) Peningkatan Sumber Daya Manusia baik kuantitas maupun kualitas; 4) Peningkatan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan, antara lain Pergantian Kapal (Rescue Boat) dengan Kapal yang Berbahan Logam dengan Panjang 40 Meter dan Pembangunan Dermaga untuk Rescue Boat; 2.

Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera memberi prioritas perhatian kepada upaya pencarian dan pertolongan terkait perhelatan yang digelar secara internasional “Sail Banda”.

85

4.

PENUTUP Demikianlah Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR-RI ke Provinsi Maluku, semoga laporan ini dapat menjadi masukan kepada Komisi-komisi terkait dan Pemerintah untuk ditindaklanjuti dalam kerangka mempercepat proses pembangunan infrastruktur untuk membantu sektor pembangunan ekonomi lainnya di dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di Provinsi Maluku. Demi kebesaran martabat, kejayaan dan kemakmuran bangsa. Merdeka!!! Terima kasih, Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua. Jakarta, 19 Maret 2010 KETUA TIM KUNKER MALUKU KOMISI V DPR RI,

Drs. YOSEPH UMARHADI, M.Si, MA

86