LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI KE PROVINSI BALI PADA RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2014 - 2015 TANGGAL 8 - 10 DESEMBER 2014 I. PENDAHULUAN A. Dasar 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, perubahan Kedua Pasal 20 A, dan perubahan Ketiga Pasal 23. 2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3. Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 4. Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib. 5. Surat Tugas Nomor : 49/KOM. V/DPR RI/XII/2014, tanggal 1 Desember 2014, tentang Penugasan Anggota Komisi V DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014 – 2015 ke Provinsi Bali, pada tanggal 8 s.d. 10 Desember 2014. 6. Keputusan Intern Rapat Komisi V tanggal 4 Desember 2014 mengenai Sasaran dan Obyek Kunjungan Kerja Komisi V dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014 - 2015.
1
B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud dari Kunjungan Kerja yang dilakukan oleh Komisi V DPR RI adalah : a. Untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan bidang mitra kerja Komisi V DPR RI. b. Untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kementerian dan lembaga-lembaga/badan yang berada dalam lingkup mitra kerja Komisi V DPR RI. c. Untuk meninjau secara langsung proses dan hasil-hasil pembangunan di Provinsi Bali, khususnya yang berkaitan dengan bidang mitra kerja Komisi V DPR RI. d. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan di Provinsi Bali, utamanya terkait pembangunan infrastruktur yang pembiayaannya berasal dari dana APBN tahun berjalan dan dana APBN tahun-tahun sebelumnya. e. Untuk menyerap aspirasi masyarakat yang berkembang di Provinsi Bali berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pembiayaannya melalui APBN di tahun-tahun mendatang. 2. Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi dan Tugas Dewan. Berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, pada Pasal 58 ayat (3) tentang Tugas Komisi dalam bidang pengawasan, dimana disebutkan bahwa tugas Komisi antara lain pada huruf a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; dan huruf d. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, terkait Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib pada Pasal 59 ayat (3) pada huruf f, dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat: “Mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti”. C. Obyek Kunjungan Kerja Secara umum, obyek yang ditinjau dalam Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Provinsi Bali meliputi : 1. Peninjauan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa Klungkung. 2
2. Peninjauan Pengendalian Banjir Tukad Unda dan Watu Klotok. 3. Peninjauan pembangunan Rusunawa Pondok Pesantren Diponegoro Klungkung. 4. Peninjauan Pelabuhan Benoa. 5. Peninjauan Bandara I Gusti Ngurah Rai. D. Waktu dan Acara Kunjungan Kerja (Terlampir) E. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Tim Komisi V DPR RI yang ikut serta dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi Bali yang dilakukan pada hari Senin sampai dengan Rabu, 8 s.d. 10 Desember 2014 adalah sebagai berikut : NO
NO. ANG
1
A-381
2
NAMA
FRAKSI
JABATAN
Ir. FARY DJEMY FRANCIS, MMA
GERINDRA
KETUA TIM
A-162
Drs. YOSEPH UMARHADI, M.Si
F.PDIP
ANGGOTA
3
A-201
Hj. SADARESTUWATI, SPA, MMA
PDIP
ANGGOTA
4
A-179
Ir. SUDJADI
PDIP
ANGGOTA
5
A-266
Drs. H. ELDIE SUWANDIE
F-PG
ANGGOTA
6
A-316
Ir. RIDWAN BAE
F-PG
ANGGOTA
7
A-314
Drs. H. GATOT SUDJITO, M.Si
F-PG
ANGGOTA
8
A-360
Hj. NOVITA WIJAYANTI, SE, MM
GERINDRA
ANGGOTA
9
A-384
Drs. H. SAIFUL RASYID, MM
GERINDRA
ANGGOTA
10
A-414
H. AGUNG BUDI SANTOSO, SH, MM
F-PD
ANGGOTA
11
A-464
H. A. BAKRI HM, SE
F-PAN
ANGGOTA
12
A-497
H. SYAHRULAN PUA SAWA
F-PAN
ANGGOTA
13
A-42
Drs. H. MUSA ZAINUDIN
PKB
ANGGOTA
14
A-51
H. ALAMUDIN DIMYATI ROIS
PKB
ANGGOTA
15
A-103
H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos
PKS
ANGGOTA
16
A-518
Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH
PPP
ANGGOTA
17
A-23
Drs. H. SOEHARTONO
NASDEM
ANGGOTA 3
Sekretariat : 18
Aris Munandar
Sekretariat
19
Ria Damayanti
Sekretariat
20
Misna Parman
Sekretariat
21
T. Ade Surya, ST. MM.
Peneliti
22
Suciati
Pemberitaan
Sedangkan mitra kerja Komisi V DPR RI yang ikut serta dalam kegiatan Kunjungan Kerja Ke Provinsi Bali sebagai Tim Pendamping, adalah sebagai berikut : NO
NAMA
JABATAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Ka. Balai pelaksanaan jalan nasional VIII, 1 Syaiful Anwar Ditjen Bina Marga Asisten Deputi Perencanaan Perumahan 2 Ir. Rinza Ekoyanto, M.Sc Formal 3
Try Pudji Astuti, S.Sos, M.Si
Kasubag Hubungan Antar Lembaga
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 4
Teguh Pratomo
Kepala Sub Direktorat Personil dan Operasi Bandar Udara
5
Capt. Sigit
Seksi Standarisasi Operasi Penerbangan
6
Edy Triyanto
Bagian Perencanaan
7
Irwan
Bagian Perencanaan
8
Hardi Sukarlianto
Kasubdit Pelabuhan SDP
9
Guritno
10
Taufiq Mansyur
11
Ison Hendrasto
12
Rahayu Esti Yulianti
13
Tri Puspitasari
Penyusun Bahan Kemitraan
14
Dominikus P. Nababan
Staf Biro Perencanaan
15
Odin Jamaludin
Staf Biro Umum
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas II Benoa Kepala Seksi Program dan Perancangan Teknis Pengerukan dan Reklamasi Fungsional Perencana Muda Bagian Perencanaan DJPL
4
NO
NAMA
JABATAN
BMKG 16
Drs. I Wayan Suardana, MM
Kepala Balai Besar Wilayah IV Makassar
17
Untoro Susanto, S.Sos
Kepala Sub Bagian Program & Penyusunan Anggaran II
BASARNAS 18
Budi Purwanto, SH, MH
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama
19
Didi Hamzar, S.Sos, MM
Kepala Kantor SAR Denpasar
20
I Wayan Suyatna, SH
Kasie Operasi Kantor SAR Denpasar
21
Moch. Kuswanto, ST
Kepala Sub Bagian Rencana
II. DESKRIPSI UMUM DAERAH KUNJUNGAN KERJA PROVINSI BALI Kondisi Geografis Provinsi Bali terdiri dari satu pulau utama, yaitu Pulau Bali dan beberapa pulau kecil lainnya, seperti Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan dan Pulau Menjangan. Secara administrasi, Provinsi Bali terbagi menjadi 8 kabupaten, 1 kota, 57 kecamatan, 715 desa/kelurahan, 1.482 desa pakraman (desa adat), dan 1.604 subak sawah serta 1.107 subak abian. Provinsi Bali merupakan salah satu dari 33 provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah hanya 0,29 persen dari luas wilayah Indonesia. Luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan adalah 5.636,66 km2. Kabupaten Buleleng memiliki luas terbesar yaitu 1.365,88 km2, diikuti Kabupaten Jembrana 841,80 km2, Karangasem 839,54 km2, Tabanan 839,33 km2, Bangli 520,81 km2, Badung 418,52 km2, Gianyar 368,00 km2, Klungkung 315,00 km2 dan terkecil adalah Kota Denpasar dengan luas wilayah 127,78 km2. Batas-batas wilayah Provinsi Bali adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Bali, sebelah timur berbatasan dengan Selat Lombok, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Bali.
5
Topografi dan Hidrologi Berdasarkan relief dan topografi, di tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur, dan diantara pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi yaitu Gunung Batur dan Gunung Agung, serta gunung yang tidak berapi yaitu Gunung Merbuk, Gunung Patas, dan Gunung Seraya. Adanya pegunungan tersebut menyebabkan Daerah Bali secara geografis terbagi menjadi 2 (dua) bagian yang tidak sama yaitu Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai, dan Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai. Kemiringan lahan Pulau Bali terdiri dari lahan datar (0 - 2 persen) seluas 122.652 ha, lahan bergelombang (2 - 15 persen) seluas 118.339 ha, lahan curam (15 - 40 persen) seluas 190.486 ha, dan lahan sangat curam (>40 persen) seluas 132.189 ha. Provinsi Bali memiliki 4 (empat) buah danau yang berlokasi di daerah pegunungan yaitu: Danau Beratan, Danau Buyan, Danau Tamblingan, dan Danau Batur. Empat danau di Provinsi Bali merupakan sumber air baku bagi mata air yang ada di seluruh Pulau Bali. Selain sumber air danau, potensi ketersediaan air di Provinsi Bali dapat berasal dari mata air, air sungai, dan air tanah. Jumlah mata air di Bali mencapai 570 buah dengan total debit air yang dikeluarkan mencapai 442,39 juta m3 per tahun. Mata air ini menjadi sumber air dari 315 buah sungai dengan panjang total mencapai 3.756 km. Total tampungan air danau dan waduk di Provinsi Bali mencapai 1,036 juta m3 yang digunakan untuk irigasi dan keperluan konsumsi penduduk. Untuk air tanah, Provinsi Bali memiliki potensi yang mencapai 8.000 juta m3. Penggunaan Lahan Berdasarkan pola penggunaan lahan tahun 2011 di Provinsi Bali, lahan tegal/kebun merupakan lahan mayoritas di Bali yang mencapai 24,27 persen diikuti luas hutan rakyat dan hutan negara (23,75 persen), luas perkebunan (21,61 persen), lahan sawah (14,46 persen), lahan perumahan (7,93 persen) dan lahan lainnya mencapai 7,98 persen. Meskipun termasuk daerah agraris, penduduk Bali tidak hanya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Sektor yang juga dapat digunakan sebagai mata pencaharian adalah sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan jasa. Pulau Bali didukung oleh kawasan hutan yang terletak di daerah pegunungan yang membentang dari barat sampai timur Pulau Bali dengan luas kawasan hutan mencapai 22,54 persen dari luas Pulau Bali. Kawasan ini sangat penting karena berfungsi sebagai pelindung mata air, pencegah erosi dan banjir atau juga dapat digunakan sebagai kawasan hidrologi. 6
Iklim dan Suhu Iklim di Provinsi Bali merupakan iklim laut tropis yang dipengaruhi oleh angin musim yang membentuk dua musim, yakni musim kemarau dan musim penghujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Rata-rata suhu berkisar 280C sampai 300C, namun antara tempat di Bali terdapat variasi sesuai dengan ketinggian yang ada. Kelembaban udara berkisar antara 90 persen, pada musim hujan mencapai 100 persen sedangkan pada musim kering mencapai 60 persen. Perekonomian Kondisi Perekonomian Provinsi Bali sampai dengan tahun 2011 cukup baik. Nilai tambah yang tercipta (PDRB Nominal / atas dasar harga berlaku) dari pergerakan sektor-sektor ekonomi di Bali secara keseluruhan mencapai 73,48 triliun rupiah. Jika dilihat dari pertumbuhan riilnya, perekonomian Bali tumbuh sebesar 6,49 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh pertumbuhan berbagai sektor seperti: pertanian sebesar 2,23 persen, pertambangan dan penggalian sebesar 10,51 persen, industri pengolahan sebesar 3,12 persen, sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar 7,35 persen, pajak hotel dan restoran sebesar 8,65 persen, pengangkutan dan komunikasi sebesar 5,97 persen, serta sektor keuangan dan jasa perusahaan tumbuh sebesar 9,97 persen. Berdasarkan sektor-sektor yang membentuk perekonomian Bali, ekonomi Bali sampai tahun 2011 masih sangat tergantung pada sektor tersier, ini terlihat dari dominannya peranan sektor jasa dalam nilai tambah terhadap perekonomian yang mencapai 66,35 persen, disusul oleh sektor primer sebesar 18,08 persen, dan sektor sekunder sebesar 15,57 persen. Sementara dilihat dari sisi penggunaan / pengeluaran, pertumbuhan perekonomian Bali dipacu oleh pertumbuhan investasi fisik dengan pertumbuhan sebesar 15,34 persen. Pengeluaran konsumsi pemerintah dan pengeluaran konsumsi rumah tangga turut mengalami peningkatan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 9,69 persen dan 2,19 persen. Penduduk dan Ketenagakerjaan Jumlah penduduk di wilayah Provinsi Bali tahun 2011 sebanyak 3.643.472 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 646 jiwa per km 2. Penyebaran penduduk di Provinsi Bali masih bertumpu di Kabupaten Buleleng yakni sebesar 18,5 persen dan Kota Denpasar yakni sebesar 14,6 persen, sedangkan yang terendah di Kabupaten Klungkung sebesar 5,1 7
persen. Sementara dilihat dari kepadatan penduduk Kabupaten/Kota yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kota Denpasar yakni sebanyak 4.163 jiwa per km2 dan yang paling rendah adalah Kabupaten Jembrana dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 325 jiwa per km2. Dilihat dari sisi laju pertumbuhan selama kurun waktu tahun 2000 - 2010, pertumbuhan jumlah penduduk Provinsi Bali sebesar 2,15 persen lebih tinggi dari pertumbuhan jumlah penduduk nasional (1,49 persen). Sementara untuk laju pertumbuhan penduduk kabupaten/kota tertinggi terdapat di Kabupaten Badung 4,63 persen dan yang terendah di Kabupaten Klungkung sebesar 0,94 persen. Jumlah penduduk bekerja di Provinsi Bali pada tahun 2012 mencapai 2.350.988 jiwa atau bertambah sebanyak 321,258 jiwa dari tahun 2008. Penyebaran penduduk yang bekerja sebagian besar di daerah perkotaan, dan dominan bekerja di sektor pertanian sebanyak 25,24 persen dan sektor perdagangan 27,56 persen. Sementara dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, sebagian besar penduduk bekerja merupakan tamatan sekolah dasar dan menengah. Untuk peyebaran penduduk bekerja antar kabupaten/kota terbesar berada di Kota Denpasar mencapai 418.839 jiwa. Infrastruktur (Jaringan Irigasi dan Jalan) Pembangunan jaringan irigasi merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan produksi pangan, serta dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Luas potensial jaringan irigasi di Provinsi Bali meliputi 8,67 ha atau 1,97 persen dari jaringan irigasi potensial di Indonesia. Sementara untuk jaringan irigasi terbangun tersier sekitar 9.598 ha dan luas jaringan irigasi utama sekitar 143.008 ha. Berdasarkan kewenangan, sekitar 9.598 ha merupakan kewenangan pusat, 31.905 ha merupakan kewenangan provinsi, dan 101.505 ha merupakan kewenangan kabupaten/kota. Kondisi panjang jalan berdasarkan status pembinaannya tahun 2011 di Provinsi Bali mencapai 7.504,15 km, yang terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 535,23 km, jalan Provinsi sepanjang 860,53 km, dan Jalan Kabupaten/kota sepanjang 6.108,39 km. Untuk kondisi kualitas jalan menurut kriteria IRI (International Roughness Index), kualitas jalan nasional tidak mantap di Provinsi Bali pada tahun 2011 mencapai 15,67 km yang terdiri dari 2,03 persen kondisi jalan rusak ringan dan 0,90 persen dengan kondisi rusak berat. Sementara untuk kondisi jalan mantap sepanjang 519,56 km atau sekitar 97,07 persen. Berdasarkan rasio panjang jalan dengan luas wilayah yang mengindikasikan kerapatan jalan (Road Density), kerapatan jalan di Provinsi Bali sebesar 7,36 km/km² lebih tinggi dari kerapatan jalan tingkat nasional (0,23 km/km²). Sementara panjang 8
jalan menurut kondisi permukaan jalan, jalan beraspal di Provinsi Bali meliputi 87 persen dari total panjang jalan, dan sisanya 2 persen jalan kerikil, serta 10 persen jalan tanah dan lainnya. KABUPATEN KLUNGKUNG Kondisi Geografis Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten yang luasnya terkecil kedua setelah Kota Denpasar dari 9 (sembilan) Kabupaten dan Kodya di Provinsi Bali. Kabupaten Klungkung memiliki luas wilayah 315 km2 atau 31.500 ha dan berbatasan dengan Kabupaten Bangli di sebelah utara, Kabupaten Karangasem di sebelah timur, Kabupaten Gianyar di sebelah barat, dan Samudera Hindia di sebelah selatan. Wilayah Kabupaten Klungkung sepertiganya (112,16 km²) terletak di daratan Pulau Bali dan dua pertiganya (202,84 km2) lagi merupakan kepulauan yaitu Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan. Menurut penggunaan lahan di Kabupaten Klungkung terdiri dari lahan sawah 3.845 ha dan bukan lahan sawah 27.655 ha (terdiri atas lahan kering 27.650 ha dan lahan lainnya 5 ha). Secara administrasi, Kabupaten Klungkung terdiri atas 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Dawan, dan Kecamatan Nusa Penida. Kabupaten Klungkung merupakan dataran pantai sehingga potensi utamanya adalah perekonomian laut berupa budi daya rumput laut dan penangkapan ikan laut. Panjang pantainya sekitar 97,6 km yang terdapat di Klungkung daratan 14,1 km dan Kepulauan Nusa Penida 83,5 km. Permukaan tanah pada umumnya tidak rata dan bergelombang, bahkan sebagian besar berupa bukit-bukit terjal yang kering dan tandus. Hanya sebagian kecil saja merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan tanah di atas 40 persen (terjal) adalah seluas 16,47 km2 atau 5,23 persen dari luas Kabupaten Klungkung. Bukit dan gunung tertinggi bernama Gunung Mundi yang terletak di Kecamatan Nusa Penida. Sumber air adalah mata air dan sungai hanya terdapat di wilayah daratan Kabupaten Klungkung yang mengalir sepanjang tahun. Sedangkan di Kecamatan Nusa Penida sama sekali tidak ada sungai. Sumber air di Kecamatan Nusa Penida adalah mata air dan air hujan yang ditampung dalam cubang oleh penduduk setempat. Kabupaten Klungkung termasuk beriklim tropis. Bulan-bulan basah dan bulan-bulan kering antara Kecamatan Nusa Penida dan Kabupaten Klungkung daratan sangat berbeda. 9
Penduduk dan Ketenagakerjaan Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk Kabupaten Klungkung tahun 2013 berjumlah 173.900 jiwa atau sebanyak 43.475 rumah tangga. Penyebaran penduduk tidak merata di empat kecamatan, yaitu 73,96 persen berada di daratan Klungkung (Banjarangkan, Dawan, dan Klungkung), sedangkan 26,04 persen berada di Kepulauan Nusa Penida (Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan). Jumlah penduduk di masing-masing kecamatan yaitu Nusa Penida 48.560 jiwa, Banjarangkan 39.463 jiwa, Klungkung 57.614 jiwa, dan Dawan 40.851 jiwa. Dengan demikian terdapat ketimpangan kepadatan penduduk di empat kecamatan, kepadatan penduduk per kilometer persegi di Kecamatan Nusa Penida 239 jiwa, Kecamatan Banjarangkan 863 jiwa, Kecamatan Klungkung 1.983 jiwa, dan Kecamatan Dawan 1.093 jiwa. Berdasarkan lapangan pekerjaan dari 96.421 orang yang bekerja, 29.30 persen bekerja di sektor pertanian, 23.18 persen bekerja di sektor perdagangan, hotel dan rumah makan, 16.43 persen di sektor industri pengolahan, 13,78 persen di sektor jasa, dan lainnya yang masing-masing tidak lebih dari 10 persen. Transportasi dan Pariwisata Jalan merupakan sarana penting dalam memperlancar kegiatan ekonomi. Tersedianya jalan yang berkualitas akan meningkatkan usaha pembangunan khususnya dalam upaya memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang antar daerah. Panjang jalan menurut status jalan kabupaten di Kabupaten Klungkung tahun 2013 mencapai 492.920 km, dengan permukaan aspal sepanjang 460.149 km, kerikil sepanjang 510 km, dan jalan tanah sepanjang 32.261 km. Pada tahun 2013, di Kabupaten Klungkung masih terdapat jalan rusak berat sepanjang 59,372 km. Kabupaten Klungkung memiliki potensi Kepariwisataan yang tidak kalah dari Kabupaten lainnya di Provinsi Bali, terutama karena keunikannya yang memiliki wilayah kepulauan. Menurut laporan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung, Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2013 tercatat sebanyak 298.979 orang atau meningkat 21,93 persen dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 245.199 orang.
10
Aspek SAR dan Bencana Beberapa musibah yang telah ditangani Basarnas/Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di Klungkung antara lain: pencarian wisatawan baik lokal maupun asing yang hilang di Nusa Penida, penyelamatan dan pertolongan pada kasus tenggelamnya Kapal Motor (KM) Romo di perairan Selat Badung, Kabupaten Klungkung. Kabupaten Klungkung merupakan satu-satunya daerah di Bali yang belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) di tengah kondisi situasi wilayah yang rawan bencana terutama bencana banjir dan tanah longsor, dan pernah terjadi juga bencana angin kencang dan gelombang pasang dengan kerugian yang cukup banyak. Mengingat Kabupaten Klungkung sebagai daerah kepulauan dimana terdapat Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan dan Pulau Nusa Ceningan, keberadaan BPBD sangatlah penting.
III. GAMBARAN UMUM SINGKAT OBYEK-OBYEK YANG DITINJAU A. Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa Klungkung Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa direncanakan untuk bersandarnya kapal feri yang melayani rute Klungkung Daratan Nusa Penida. Keberadaan pelabuhan ini sangat penting bagi masyarakat khususnya yg berada di Pulau Nusa Penida yang ingin menuju Klungkung daratan. Selama ini masyarakat Nusa Penida yang ingin menuju Klungkung daratan harus melalui Pelabuhan Padang bai Kabupaten Karangasem. Tujuan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa yaitu : - Mendukung dan meningkatkan kegiatan perekonomian, pemerintahan, dan kegiatan sosial lainnya antara Pulau Nusa Penida dengan Bali daratan. - Sebagai back-up Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai dalam rangkaian sabuk selatan nusantara. - Meningkatkan aksesibilitas dalam rangka ketahanan nasional sebagai salah satu pulau yang berbatasan. Kronologis penetapan lokasi Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa Klungkung adalah sebagai berikut : - Studi perencanaan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa dilakukan oleh Pemerintah kabupaten klungkung melalui konsultan 11
perencana LP-ITB yang dilakukan sejak tahun 2001 berupa studi kelayakan dermaga/Pelabuhan Nusa Penida dan Klungkung Daratan, selanjutnya pada tahun anggaran 2006 dilakukan studi Detail Engineering Design (DED) dermaga/Pelabuhan Gunaksa Dawan. - Berdasarkan hasil studi kelayakan dari konsultan perencana, Bupati Klungkung mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 183 Tahun 2006 tentang penetapan lokasi pembangunan dermaga di Klungkung Daratan. - Selanjutnya Bupati Klungkung melalui surat nomor 552/362/Dishub tanggal 1 Juni 2006 telah mengajukan permohonan persetujuan penetapan lokasi Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan kepada Menteri Perhubungan, dilampiri antara lain peta lokasi dan titik koordinat geografis dari areal yang akan ditetapkan sebagai pelabuhan penyeberangan. - Menteri Perhubungan selanjutnya menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 369 Tahun 2006 tanggal 7 November 2006 tentang penetapan lokasi Pelabuhan Penyeberangan Klungkung Daratan di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali yang memuat titik koordinasi lokasi Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa. Skema sumber pendanaan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa Klungkung yaitu : Sumber Dana
APBN Sektor Perhubungan (80.98 persen) Rp. 195.246.930.000
APBD Provinsi Bali (13,04 persen) Rp. 31.429.730.000
Jenis Pekerjaan • Pekerjaan laut berupa breakwater dan perkuatan breakwater. • Pekerjaan pembangunan movable bridge (MB) beserta kelengkapannya. • Pekerjaan darat berupa pematangan lahan dan tanggul. • Pekerjaan pengerukan kolam pelabuhan. • Pekerjaan laut berupa pembangunan dermaga dan revetment batu kosong. • Pekerjaan konstruksi MB berupa dudukan MB, penggantung tackle, dan pelindung MB. • Pekerjaan darat berupa retaining wall, perkerasan jalan, pembangunan trotoar, saluran drainase, dan pemasangan lampu penerang. 12
APBD Kabupaten Klungkung (5,98 persen) Rp. 14.415.796.000
• Pekerjaan darat berupa pembangunan jalan akses. • Pekerjaan bangunan darat berupa pembangunan gedung terminal beserta kelengkapannya.
Realisasi pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa Klungkung (diluar pembebasan lahan) yaitu : - Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa dimulai sejak tahun anggaran 2008 dengan sistem penganggaran single years. Perkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 241.092.000.000 - Sampai dengan tahun anggaran 2014, realisasi fisik kumulatif pembangunan pelabuhan telah mencapai 75,75 persen, dengan total dana yang terserap dalam pembangunan sebesar Rp. 182.620.290.000, dengan perincian : • Sumber penganggaran APBN Kementerian Perhubungan telah mencapai sebesar Rp. 154.244.924.000 atau 79 persen dari rencana kewajiban penganggaran sebesar Rp. 195.246.930.000. • Sumber penganggaran APBD Provinsi Bali telah mencapai sebesar Rp. 26.145.670.000 atau 83,19 persen dari rencana kewajiban penganggaran sebesar Rp. 31.429.730.000. • Sumber penganggaran APBD Kabupaten Klungkung telah mencapai sebesar Rp. 2.229.696.000 atau 15,47 persen dari rencana kewajiban penganggaran sebesar Rp. 14.415.796.000. Rencana pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa Klungkung yaitu : - APBN Kementerian Perhubungan • Tahun 2014 : Lanjutan pekerjaan breakwater barat dan penyelesaian breakwater timur dengan anggaran sebesar Rp. 59.998.035.000. • Tahun 2015 : Penyelesaian breakwater barat, pembangunan movable bridge, dan pengerukan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 41.000.000.000. - APBD Provinsi Bali • Tahun 2014 : Penyelesaian sheet pile dengan rencana anggaran sebesar Rp. 11.636.202.000. 13
• Tahun 2015 : Pembangunan pengadaan sistem fender dan frontal frame dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000. - Pembangunan jalan akses pelabuhan sudah dialokasikan oleh Bappenas untuk tahun 2015 sebesar Rp. 34.000.000.000. Kendala dan permasalahan dalam proses pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa Klungkung yaitu : - Sistem penganggaran bersifat single years (bukan multi years), maka dalam setiap tahun perlu menunggu dokumen anggaran dan memerlukan waktu dalam proses pelelangan. Hal ini menyebabkan pembangunan pelabuhan terkesan mangkrak. - Belum tersedianya jalan akses masuk pelabuhan yang perlu dibangun oleh Pemerintah Daerah Klungkung menyebabkan pembangunan dermaga mengalami beberapa kali perlambatan. - Terjadi gelombang tinggi di Selat Badung yang mengakibatkan kerusakan pada bagian breakwater yang telah dibangun. Terhadap permasalahan ini telah dilakukan re-desain struktur breakwater dan dilakukan perkuatan. - Sampai saat ini belum dilakukan normalisasi Tukad Unda sehingga menyebabkan aliran sungai sering berubah-ubah sampai ke lokasi pembangunan dermaga. B. Pengendalian Banjir Tukad Unda dan Watu Klotok Pengendalian banjir Tukad Unda dibangun untuk menahan banjir dari luapan sungai Tukad Unda. Nilai proyek pengendalian banjir Tukad Unda adalah sebesar Rp5,65 miliar. Sampai saat ini pembangunan prasarana Pengendalian Banjir Tukad Unda masih belum selesai pengerjaannya dikarenakan terkendala cuaca yang buruk yang menyebabkan banjir. Total panjang Pantai Watu Klotok adalah sepanjang 1.500 m. Dari total panjang pantai tersebut, yang rawan abrasi adalah sepanjang 900 m. Sampai saat ini, yang sudah ditangani dengan dibangun tanggul adalah sepanjang 875 m, sedangkan yang belum hanya sepanjang 25 m. C. Rusunawa Pondok Pesantren Diponegoro Klungkung Rusunawa Pondok Pesantren Diponegoro berada di dalam kawasan Pondok Pesantren Diponegoro Klungkung. Pondok Pesantren Diponegoro berdiri di atas tanah wakaf seluas 3000 m2, terletak di Jalan Gajah Mada no. 60 A, satu km arah utara Dati Kota Semarapura Klungkung, Bali. Sebuah kota kecil yang mayoritas penduduknya beragama Hindu 14
sebagaimana lazimnya kota-kota di Bali. Rusunawa ini akan diperuntukkan bagi para santri, pengajar, dan pegawai di Pondok Pesantren Diponegoro Klungkung. Informasi umum Rusunawa Pondok Pesantren Diponegoro Klungkung, Tahun Anggaran 2014 (single years) : Lokasi Rusunawa : Pondok Pesantren Diponegoro Klungkung Alamat : Jl. Gajah Mada No. 60 A Koordinat : -8.560760S, 115.413810T Konsultan Perencana/DED : PT. Duta Mitra Konsultan Konsultan MK/Supervisi : PT. Nusapratama Dwikharisma Kontraktor Pelaksana : PT. Brantas Abipraya Nomor dan Tanggal Kontrak : KU.08.08/PK-RUSUNWIL3/SATKER-PP/ RUSUN14-05/358 Tanggal 30 Juni 2014 Nomor dan Tanggal SPMK : KU.08.09/PK-RUSUNWIL3/SATKER-PP/ RUSUN14-05/520 Tanggal 30 Juni 2014 Nilai Kontrak Awal (total) : Rp245.985.755.000,Nilai Kontrak Awal : Rp1.745.696.000,Nilai Addendum ke-1 : Rp1.773.882.000,Nilai Addendum ke-2 : --Nomor dan Tanggal PHO : --Addendum 1 : --Addendum 2 : --Tipologi Rusunawa : SKCL/3LT Jumlah Unit : 3 Unit PSU Pendukung : --Waktu Pemeliharaan : 180 hari kalender D. Pelabuhan Benoa Pelabuhan Benoa terletak di kawasan Benoa dan berjarak sekitar 6 km dari pusat Kota Denpasar. Pelabuhan ini adalah pelabuhan umum terbesar di Pulau Bali dan merupakan home base kapal penumpang domestik. Saat ini, kondisi Pelabuhan Benoa sudah tertata lebih baik untuk sarana dan prasarananya, sehingga memungkinkan kapal-kapal pesiar dari dalam maupun luar negeri untuk berlabuh. Kunjungan kapal di Pelabuhan Benoa realisasi tahun 2013 mencapai 6.780 Unit dan 5.584.597 GT atau masing-masing mencapai relatif sama untuk satuan unit dan satuan GT dari anggaran tahun 2013. Hal ini dikarenakan perubahan jenis kapal terutama kapal peti kemas yang berkunjung dan perubahan call kapal yang semula 2 hari sekali menjadi 5 hari sekali. 15
Arus barang di Pelabuhan Benoa realisasi tahun 2013 mencapai 154.629 Ton atau terealisasi sebesar 90 persen dan 54.923M³, serta 974.303 dalam Ton/Ltr atau melampaui 102 persen dari anggaran yang ditetapkan tahun 2013. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kebutuhan BBM untuk wilayah Bali khususnya Denpasar. Arus peti kemas di Pelabuhan Benoa realisasi tahun 2013 mencapai 16.871 Boks atau 24.057 Teus, sehingga terdapat penurunan sebesar 7 persen dari anggaran tahun 2013. Hal ini dikarenakan menurunnya ekspor barang kerajinan dan ikan tuna menggunakan peti kemas dari Bali dan masih terdapat angkutan peti kemas ke Surabaya melalui jalur darat (melalui jalur darat lebih cepat dan murah, karena angkutan darat masih boleh mempergunakan BBM bersubsidi, sedangkan angkutan laut mempergunakan BBM non subsidi). Arus penumpang di Pelabuhan Benoa realisasi Tahun 2013 mencapai 415.106 orang atau sebesar 92 persen dari yang dianggarkan tahun 2013. Hal ini dikarenakan penurunan jumlah penumpang domestik akibat persaingan harga tiket pesawat dengan kapal laut dan adanya pemeliharaan rutin 2 (dua) unit kapal PELNI. Fasilitas Pelabuhan Benoa No Uraian 1
Alur Masuk Pelabuhan
2
Dermaga Timur
3
Dermaga Selatan
4
Dermaga Barat
5
Gudang
6
Lapangan Penumpukan Peti Kemas
Keterangan Panjang : 3.500 m Lebar : 150 m Draft : -10 m Panjang : 290 m Kedalaman : -8,8 s/d -10 m Lw s Lebar Kolam : 150 m Panjang Kolam : 766 m Panjang : 206 m Kedalaman : -8 s/d -9 m Lw s Lebar Kolam : 350 m Panjang Kolam : 600 m Panjang : 150 m Kedalaman : -3 m Lw s Lebar Kolam : 150 m Panjang Kolam : 900 m Gudang 1, luas : 30 m x 15 m = 450 m2 Gudang 2, luas : 31 m x 26 m = 806 m2 Gudang 3, luas : 40 m x 15 m = 600 m2 Luas : 15.922 m2 16
No
Uraian
7
Mooring Buoy
8
Ponton
Keterangan Tinggi : 2,5 m Diameter: 1,5 m Jumlah: 2 Unit • Ponton Kayu Panjang : 15 m Lebar : 8 m • Ponton HDPE Panjang: 24 m Lebar : 2,5 m
Dukungan fasilitas alat Pelabuhan Benoa No Uraian Keterangan 1 Unit (2400 HP) 1 Kapal Tunda/Pandu Kapal Motor Pandu Reach Stacker 40 Ton 1 Unit Head Truck 3 Unit 2 Peralatan B/M Chasis 20” 8 Unit Chasis 40” 8 Unit Forklift 3 Ton 1 Unit 3 Mobil DamKar 1 Unit (3000 HP)
Pelayanan jasa kepelabuhanan Pelabuhan Benoa yaitu: - Pelayanan jasa kapal: labuh, pandu, tunda, dan tambat. - Pelayanan jasa barang dermaga, bongkar muat, penumpukan, dan konsolidasi barang. - Terminal penumpang Domestik dan Internasional (Cruise). - Pelayanan kapal yacht. - Pelayanan kapal ikan. - Pelayanan air kapal. Informasi umum Terminal Penumpang Domestik Pelabuhan Benoa yaitu: Luas : 907,5 m2 Konstruksi Atap : Baja Konstruksi Dinding : Batu Bata Lantai : Keramik Tahun Pembuatan : 2013/2014 Dilengkapi dengan fasilitas: waiting room, VIP room, free wi-fi, information desk, air conditioner, dan parking area.
17
• Ruang Pengantar/Penjemput Terminal Domestik Luas : 475,5 m2 Konstruksi Atap : Kayu Konstruksi Dinding : Batu Bata Lantai : Keramik Tahun Pembuatan : 2013/2014 • Parkir Terminal Domestik Luas : 5405 m2 Konstruksi : Paving Informasi umum Terminal Penumpang Internasional Pelabuhan Benoa yaitu: Luas : 1300 m2 Konstruksi Atap : Baja Konstruksi Dinding : Batu Bata Lantai : Keramik Tahun Pembuatan : 1993 Dilengkapi dengan fasilitas: waiting room, VIP room, free wi-fi, money changer, art shop, information desk, air conditioner, massage, x-ray machine, dan parking area. • Wing Selatan Luas Konstruksi Atap Konstruksi Dinding Lantai Tahun Pembuatan
: 238 m2 : Dak Beton : Batu Bata : Keramik : 2013
• Ruang Tunggu Sementara Luas : 168 m2 Konstruksi Atap : Kayu Konstruksi Dinding : Batu Bata Lantai : Keramik • Parkir Internasional Luas : 4200 m2 Konstruksi : Aspal • Parkir Internasional Sisi Selatan Luas : 1587 m2 Konstruksi : Paving
18
Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Pelabuhan Benoa yaitu: - Belum ditetapkannya Rencana Induk Pelabuhan Benoa oleh Kementerian Perhubungan. - Belum selesainya pengurusan izin AMDAL Kawasan Pelabuhan Benoa oleh Kementerian Lingkungan Hidup. - Proses perizinan pembangunan dermaga oleh Kementerian Perhubungan. - Proses perizinan pekerjaan pengerukan (SIKK) oleh Kementerian Perhubungan. - Adanya sebagian wilayah DLKR-DLKP Pelabuhan Benoa sisi selatan yang rencananya akan digunakan oleh pihak lain/swasta untuk kegiatan non kepelabuhanan (revitalisasi teluk benoa). E. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bandara Internasional Ngurah Rai adalah bandara internasional yang terletak di sebelah selatan Provinsi Bali, Indonesia, tepatnya di daerah Tuban, Kuta, sekitar 13 km dari Denpasar. Kode IATA-nya adalah DPS, sedangkan Kode ICAO-nya WADD (dahulu WRRR). Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai ini dikelola oleh PT Angkasa Pura 1 (Persero).
Dengan luas sebesar 295,6 ha, Bandara Ngurah Rai menyediakan fasilitas penunjang yang dapat membantu aktivitas penerbangan serta melayani kebutuhan penumpang pesawat. Saat ini Bandara Ngurah Rai mampu melayani sebanyak ± 10 juta penumpang per tahun dengan ratarata pergerakan 5000 pesawat per bulan. Bandar Udara ini beroperasi 24 jam per hari untuk melayani jalur-jalur penerbangan domestik dan internasional yang dilaksanakan oleh 25 perusahaan penerbangan dari manca negara. 19
Fasilitas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai: Landasan Pacu Berukuran 3.000 x 45 m dengan konstruksi perkerasan beton dan aspal, PCN 83/F/C/X/T, dapat digunakan pesawat kelas B 747-400 untuk menempuh jarak setara Denpasar - Tokyo tanpa pembatasan beban. Landasan - Taxi Beberapa “landasan - taxi – keluar” dan “landasan - taxi - sejajar” dengan konstruksi aspal dan beton meningkatkan kapasitas landasan pacu. Pelataran Parkir Pesawat Kapasitas Pelataran Parkir Pesawat adalah 7 posisi pesawat kelas B 747400, 6 posisi pesawat kelas A 320, dan 25 posisi untuk kelas B 737, (dalam waktu bersamaan). Helipad Untuk pendaratan helikopter, tersedia tiga buah helipad. Depot Pengisian Bahan Bakar Pesawat Udara (DPPU) Tersedia fasilitas DPPU dengan kapasitas simpan 6.540 kiloliter yang dioperasikan oleh Pertamina untuk pelayanan pengisian BBM bagi pesawat udara, baik dengan menggunakan hidran maupun kendaraan tanki, jenis bahan bakar avtur dan avigas. Unit Pertolongan Kecelakaan Tersedia Unit Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP&PK) dengan peralatan yang lengkap sesuai dengan Kategori 9 menurut persyaratan ICAO.
Rencana Pengembangan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Fasilitas
Eksisting
Pengembangan
Runway Apron
3.000 m x 45 m 214.457 m2
3.000 m x 45 m 341.513 m2
Taxiway
3 x (148,5 x 23 m) 600 x 23 m ; 800 x 23 m 2 x (237,62 x 23 m)
3 x (148,5 x 23 m) 600 x 23 m ; 800 x 23 m 2 x (237,62 x 23 m)
Terminal
Dom : 14.000 m2 Int’l : 65.000 m2
65.000 m2 (telah selesai) 120.000 m2 20
Car Park
Cargo Terminal
55.000 m2
50.000 m2 (Parking Building) 7000 m2 Pool Bus + Taxi 2.500 m2 Coach and Bus Standby 1000 m2 Private Car Pick Up
Dom : 2.574 m2 Int’l : 3.708 m2
2.574 m2 4.639 m2
Per tanggal 17 September 2014, telah diresmikan Terminal Domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang baru. Terminal domestik baru ini dibangun di atas lahan seluas 65.800 meter persegi atau 5 kali lebih luas dibandingkan terminal domestik sebelumnya, dan mampu melayani sebanyak 9,4 juta penumpang per tahun. Terminal ini juga dilengkapi dengan beragam fasilitas mutakhir yang memberikan kenyamanan bagi penumpang, diantaranya 62 konter check-in dengan sistem common use yang lebih mengoptimalkan proses check-in penumpang, 19 konter ticketing, 5 unit conveyer belt, 8 gerbang keberangkatan dengan garbarata, 4 konter transit, 7 gerbang kedatangan, dan 17 parking stand untuk pesawat berbadan kecil maupun besar. Dengan area komersil yang cukup lapang, Terminal Domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang baru juga memberikan sebuah pengalaman berbelanja yang lebih nyaman kepada seluruh pelanggan. Selain itu, terminal ini memiliki sejumlah ruang tunggu keberangkatan dengan dinding kaca yang menawarkan pemandangan laut yang indah.
IV. HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI A. Temuan Hasil temuan yang didapatkan dari Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Bali adalah sebagai berikut: 1. Peninjauan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa Klungkung. - Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa berjalan sangat lambat. - Akses jalan menuju Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa masih belum dibangun. Saat ini akses jalan menuju Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa langsung dibelokkan ke selatan dari
21
Jembatan IB Mantra dimana akses jalan ini tidak tepat untuk digunakan menuju dermaga. - Adanya permasalahan hukum terkait pengadaan lahan untuk dermaga dan pengadaan lahan untuk pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan penyeberangan Gunaksa. 2. Peninjauan Pengendalian Banjir Tukad Unda dan Watu Klotok. - Belum dilakukan normalisasi Sungai Unda untuk mengurangi arus banjir, terutama di musim penghujan. 3. Peninjauan pembangunan Rusunawa Pondok Pesantren Diponegoro Klungkung. - Tidak dilakukan peninjauan langsung ke proyek pembangunan Rusunawa Pondok Pesantren Diponegoro, Namun dari hasil pertemuan dengan Bupati Klungkung dan perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diketahui bahwa proyek pembangunan Rusunawa ini berhenti di tengah jalan. - Permasalahan yang menyebabkan proyek pembangunan Rusunawa Pondok Pesantren Diponegoro ini terhenti karena ternyata proyek pembangunan Rusunawa ini belum memiliki izin. (Menurut Kementerian PU dan Pera telah mendapatkan izin dari Bupati Klungkung dan pihak Kecamatan, namun menurut Bupati Klungkung pihaknya tidak pernah memberikan rekomendasi pembangunan Rusunawa tersebut) - Hal lain yang menyebabkan proyek pembangunan Rusunawa Pondok Pesantren Diponegoro ini terhenti karena proyek ini bersebelahan dengan komplek perkuburan Umat Hindu, dan ini merupakan isu yang sangat sensitif. 4. Peninjauan Pelabuhan Benoa. - Belum selesainya pengurusan izin tambang kawasan pelabuhan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menghambat proses pengembangan Pelabuhan Benoa. - Belum selesainya proses perizinan pembangunan dermaga oleh Kementerian Perhubungan menghambat proses pengembangan Pelabuhan Benoa. - Kedalaman laut di dermaga masih kurang dalam untuk dapat menampung kapal-kapal besar/cruise (hanya -10 m s.d. -13 m). Saat ini hanya sebagian kecil spot yang kedalamannya dapat menampung kapal besar (-15 m). - Kondisi gedung Terminal Penumpang Domestik yang masih kurang nyaman bagi penumpang kapal. Tidak adanya fasilitas hiburan 22
seperti TV, tidak adanya kantin atau tempat membeli minuman, dan kondisi kebersihan gedung yang cukup buruk (banyak lalat). - Belum disediakannya tempat atau dermaga khusus bagi bersandarnya kapal-kapal Basarnas yang perannya sangat penting bagi keselamatan transportasi laut. 5. Peninjauan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. - Pengembangan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai agak sulit dilakukan karena operasional bandara yang harus tetap berjalan dengan standar minimum (safety dan security harus tetap terjaga), sehingga Terminal Domestik tidak sempat dibangun, hanya dilakukan renovasi saja. B. Rekomendasi 1. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa Klungkung. - Komisi V mengharapkan Pemerintah Kabupaten Klungkung dapat berkoordinasi dengan kementerian/dinas terkait untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dalam proses pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa, sehingga diharapkan pada tahun 2015 atau 2016 nanti pelabuhan penyeberangan ini telah dapat digunakan oleh masyarakat. - Pemerintah Kabupaten Klungkung harus dapat menyelesaikan permasalahan hukum terkait pengadaan lahan untuk pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa. 2. Pengendalian Banjir Tukad Unda dan Watu Klotok. - Pemerintah Kabupaten Klungkung harus secara serius melakukan normalisasi Sungai Unda agar aliran air sungai dapat mengalir dengan lancar menuju laut. - Proses pembangunan tanggul di Pantai Watu Klotok harus terus dilakukan sampai selesai oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung. 3. Pembangunan Rusunawa Pondok Pesantren Diponegoro Klungkung. - Perlu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat terkait izin pembangunan Rusunawa Pondok Pesantren Diponegoro. - Pemerintah Kabupaten Klungkung dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga harus berkoordinasi terkait lokasi pembangunan Rusunawa Pondok Pesantren Diponegoro yang 23
bersebelahan dengan komplek perkuburan Umat Hindu. Apakah pembangunan Rusunawa tersebut perlu dilanjutkan atau tidak? 4. Pelabuhan Benoa. - Komisi V akan memediasi pertemuan antara Pemerintah Pusat (kementerian terkait) dan Pemerintah Daerah terkait persoalan perizinan, sehingga segala permasalahan dalam proses perizinan untuk pengembangan Pelabuhan Benoa dapat segera diselesaikan. - Diharapkan kedalaman laut di dermaga dapat diperdalam, sehingga dapat menampung lebih dari 1 kapal besar/cruise yang berlabuh. - Diharapkan kepada PT. Pelindo III (Persero) cabang Benoa sebagai pengelola Pelabuhan Benoa untuk dapat menyediakan fasilitas pendukung Terminal Penumpang Domestik, agar tercipta kenyamanan bagi para penumpang. - Diminta kepada PT. Pelindo III (Persero) cabang Benoa sebagai pengelola Pelabuhan Benoa untuk dapat menyediakan tempat bersandar khusus bagi kapal-kapal negara, terutama kapal-kapal Basarnas yang berperan penting dalam keselamatan transportasi laut. 5. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. - Konsep pengembangan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sangat baik, semoga hal ini dapat diadopsi untuk pengembangan bandara-bandara lainnya di Indonesia. V. PENUTUP Demikianlah laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Bali pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014 - 2015 yang dilaksanakan tanggal 8 s.d 10 Desember 2014. Selanjutnya laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Komisi V DPR RI terutama sebagai bahan dalam fungsi Pengawasan dan Penganggaran. Semoga temuan-temuan dalam laporan ini dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah, terutama dalam melakukan perencanaan bagi pembangunan dan atau pemeliharaan serta perbaikan infrastruktur bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya. KETUA TIM KUNKER KE PROVINSI BALI KOMISI V DPR RI,
Ir. FARY DJEMY FRANCIS, MMA 24
