PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016
DISAMPAIKAN DALAM : RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH TANGGAL 13 JUNI 2017
DI BACAKAN OLEH: H. KARSONO, S.Pd
1
Assalamu’alaikum warohmatullah wabarokatuh Yang Kami Hormati, Gubernur Jawa Tengah Yang Kami Hormati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Yang Kami Hormati Para Anggota Forkopimda Yang Kami Hormati Anggota DPRD, Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Para Wartawan, Mahasiswa, segenap tamu undangan serta hadirin yang berbahagia
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wata’ala, atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga pada kesempatan ini, kita dapat hadir dalam keadaan sehat wal’afiat dan dapat menjalankan tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada kita. Salam serta sholawat semoga senantiasa tercurah kepada tauladan kita, Rosululloh Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir jaman. Selamat menunaikan Ibadah di Bulan Suci Ramadan 1438 H, semoga semangat perbaikan diri yang ada dalam aktivitas di Bulan Ramadhan dapat mendorong perbaikan dalam masyarakat, bangsa dan negara. Pada kesempatan ini, Fraksi PKS mengucapkan Selamat kepada Gubernur Jawa Tengah Bapak H. Ganjar Pranowo, SH., MIP dan segenap jajarannya atas perolehan prestasi opini Wajar Tanpa
2
Pengecualian (WTP) berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian sejak Tahun 2012. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan. Terima kasih kami ucapkan kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi PKS untuk menyampaikan Pemandangan
Umum
Fraksi
terhadap
Raperda
tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016.
Hadirin yang kami hormati, Berikut kami sampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016.
3
1.
Realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2016 sebesar Rp 19,632 trilyun (93,54%) dari target sebesar Rp 20,988 trilyun lebih tinggi di bandingkan tahun 2015 sebesar 16.7%. Walaupun mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya tetapi di sisi lain menunjukkan kinerja keuangan daerah yang kurang
memuaskan
dari
segi
pendapatan.
Realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, hanya mencapai 90,39% dari target yang direncanakan. Salah satu penyebab tidak tercapainya PAD tahun 2016 adalah rendahnya serapan pajak daerah. Realisasi penyerapan pendapatan dari Pajak Daerah hanya sebesar 88,56% dari target yang direncanakan. Angka piutang pajak yang sampai tahun 2015 mencapai 1,4 Trilyun bisa segera dioptimalisasi kembali menjadi sumber pendapatan. Pendapatan saat ini juga baru terpusat pada Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. Sedangkan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok
belum
teroptimalkan
dengan
baik.
Intensifikasi
pengelolaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan harus menjadi perhatian ke depan. Fraksi PKS menilai bahwa dari sisi pendapatan, telah terjadi selisih yang cukup besar antara realisasi dengan target, walaupun saat ini pencapaiannya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, pencapaian itu masih
jauh dari potensi
pajak dan retribusi daerah yang ada dan masih memiliki
4
peluang untuk ditingkatkan dengan program intensifikasi dan ekstensifikasi. Diharapkan
tahun depan rencana pendapatan
dapat lebih dioptimalkan. Fraksi
PKS
memandang
perlunya
dilakukan
program
intensifikasi terhadap objek pajak dan objek retribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan fokus kepada optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang berfokus pada pemutakhiran data wajib pajak/retribusi serta pengoptimalan dalam proses penagihannya dengan melibatkan semua unsur SKPD terkait. Program ekstensifikasi juga perlu dilakukan untuk menambah dan menggali objek pajak dan retribusi baru yang belum tersentuh. 2.
Realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 19.354 trilyun (91,49%) dari anggaran sebesar Rp.21,155 trilyun atau tidak terealisasi sebesar Rp.1.800 trilyun (8.51%). Hal ini menunjukan tidak optimalnya APBD demi pertumbuhan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan fiskal utama bagi pemerintah daerah (pemda). APBD mencerminkan potret pemda dalam menentukan skala prioritas terkait program serta kegiatan yang akan dilaksanakan dalam setahun. Karena itu, pemda harus memastikan dana ini dimanfaatkan secara benar dan memberi manfaat untuk masyarakat di daerah tersebut. Sayangnya, lebih
5
dari 10 tahun otonomi daerah berjalan, masih saja ada masalah dalam pengelolaan keuangan daerah. Kami memandang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus lebih serius dalam membelanjakan APBD dan harus tepat waktu dan memiliki kualitas belanja. Percepatan penyerapan APBD merupakan salah satu instrumen pertumbuhan ekonomi. 3.
Prosentasi pendidik SMP/MTS bersertifikat pendidik mengalami penurunan dari 62.97% (2015) menjadi 46.62% (2016) dan prosentasi
pendidik
SMA/SMK/MA
bersertifikat
pendidik
mengalami penurunan dari 64.97% (2015) menjadi 36.13% (2016). Amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, menuntut Guru harus
memenuhi kualifikasi akademik yaitu memiliki
ijazah Strata 1 atau Diploma IV dan bersertifikat pendidik paling lama sepuluh (10) tahun sejak di undangkan pada tanggal 30 Desember 2005. Sehingga mulai 1 Januari 2016 semua Guru di Indonesia harus sudah memiliki pendidikan S1 atau Diploma IV, dan sudah bersertifikat pendidik. Penyerapan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.115.15 milyar (95,76%) pada Bidang Pendidikan, seharusnya lebih bisa dimaksimalkan
untuk
melaksanakan
program
sertifikasi
pendidik. Sesuai dengan amanat Undang-Undang dijelaskan bahwa pemerintah wajib melaksanakan program pendidik
sertifikasi
paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak
berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Sehingga
6
sejak 1 Januari 2006 pemerintah sudah memulai melaksanakan program sertifikasi. 4.
Realisasi belanja daerah pada Bidang Kesehatan Rp.2.174 trilyun (91.78%) dari anggaran sebesar Rp.2.368 trilyun menunjukkan rendahnya kinerja Pemerintah Provinsi di bidang kesehatan. Pada saat yang sama Infeksi penyakit HIV/AIDS Jawa Tengah menduduki peringkat kelima terbanyak secara nasional jumlah kasus AIDS. Pada 31 Desember 2015 lalu, tercatat ada 5.042 kasus AIDS.
Kemudian
per
Juni
2016
data
mengalami
peningkatan menjadi 6.902 kasus atau bertambah 1.860 kasus. Jika
angka
itu
dirata-rata,
tiap
hari
ada
10
orang
penderita AIDS baru di Jateng. Demikian juga dengan jumlah penderita kanker leher rahim Jawa Tengah berada diperingkat 3 nasional dengan penderita sebanyak 21.000 pada tahun 2015. Fraksi PKS menyayangkan penyerapan APBD yang kurang maksimal sebesar 194 milyar yang seharusnya dapat digunakan untuk program pelayanan kesehatan Bidang Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif. 5.
Penyerapan anggaran di Bidang Pekerjaan Umum mencapai 98,02%, dengan realisasi sebesar Rp. 2,730 triliyun dari anggaran sebesar Rp. 2,785 triliyun masih belum optimal dengan kondisi realita yang ada. Masih ada temuan di lapangan bahwa proses peningkatan jalan eks jalan kabupaten berjalan lambat di perbatasan provinsi,
7
contohnya ruas jalan ngadirojo-giriwoyo. Selain itu, kondisi jalan di jalur lintas selatan, Wonogiri-purworejo-kebumen masih rusak. Fraksi PKS memandang agar Pemerintah Provinsi lebih serius untuk
mengoptimalkan
penyerapan
dana
APBD
Bidang
Pekerjaan Umum untuk peningkatan ruas jalan eks jalan Kabupaten/Kota yang belum standar sebagai jalan provinsi dan pelebaran
ruas
bottleneck
yang rawan kecelakaan
dan
kemacetan serta betonisasi jalan. 6.
Serapan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat desa masih belum optimal, dengan adanya realisasi anggaran sebesar Rp. 28,49 milyar (92,55%) dari anggaran sebesar Rp. 30,78 milyar belum memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat. Beberapa
program
yang
ada
di
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa seperti penguatan lembaga ekonomi masyarakat
serta
pemberdayaan
masyarakat
dalam
penanggulangan kemiskinan belum menjawab kondisi realita yang ada. Data BPS tahun 2016 menyebutkan bahwa angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah berada di urutan kedua teratas se-nasional dengan jumlah sebesar 4.493.750 jiwa. Pemerintah
harus
lebih
serius
dalam
mengentaskan
kemisikinan melalui program pemberdayaan masyarakat dan memberikan porsi APBD yang lebih besar untuk mengurangi angka kemiskinan di Jawa Tengah.
8
7.
Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Tengah bulan Desember 2016 mengalami penurunan 0,20 persen, yaitu dari posisi 99,55 menjadi 99,35. Nilai tukar petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Semakin tinggi nilai NTP, semakin kuat daya beli petani. Pemerintah Jateng harus lebih memperhatikan kesejahteraan petani dengan menggenjot program urusan pertanian. Urusan pertanian merupakan urusan pilihan, namun tetap harus diperhatikan karena menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani. Hal ini terkait dengan rendahnya serapan di Bidang Pertanian dengan realisasi sebesar Rp.376,49 milyar (93.39%) dari anggaran sebesar Rp.403,12 milyar. Anggaran di bidang pertanian
seharusnya
bisa
menyelamatkan
Nilai
tukar
petani (NTP). 8.
Pelaku usaha Koperasi UMKM masih terkendala sulitnya mengakses fasilitas akses permodalan bagi Koperasi dan UMKM. Hal ini ada kaitanya dengan larangan dana hibah bagi koperasi berdasarkan Permendagri
RI No.14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) yang Bersumber Dari APBD. Sesuai Pasal 5 dalam
9
Permendagri tersebut disebutkan bahwa koperasi tidak boleh menerima
dana
hibah.
Peraturan
tersebut
menganggap
koperasi sebagai sebuah lembaga yang mencari keuntungan semata. Oleh karenanya termasuk yang tidak boleh menerima dana hibah. Padahal Koperasi membutuhkan dana hibah sebagai penguatan modal dalam program pemberdayaan koperasi UMKM. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah, agar roda perekonomian terus berputar sebagai upaya mendorong agar usaha itu berhasil secepat mungkin. 9.
Penyerapan anggaran di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral mencapai 97,09% dengan realisasi sebesar Rp.64,52 milyar dari anggaran 66,45 milyar. Namun anggaran tersebut belum mampu mengatasi permasalahan energi yang ada di masyarakat dengan maksimal. Berdasarkan data ESDM di Jawa Tengah terdapat sebanyak 2.000-an dusun di Jateng yang sampai saat ini belum teraliri oleh listrik. Hal itu terjadi karena sebagian besar wilayah ribuan dusun yang belum teraliri listrik itu berada di kawasan pegunungan
dan
hutan-hutan.
Fraksi
PKS
memandang
pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih serius untuk mengentaskan dusun-dusun yang belum teraliri listrik dan memberikan bantuan listrik hemat dan murah untuk keluarga kurang mampu. Pemerintah juga harus memikirkan penyusutan cadangan minyak bumi yang terjadi belakangan ini dan
10
menciptakan program energi terbarukan. Salah satunya dengan memanfaatkan energi biogas dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau pusat pembuangan sampah menjadi energi alternatif biogas. Apalagi dapat menjadi percontohan masyarakat di Jawa Tengah, sampah yang jadi masalah klasik di rumah tangga dapat dikelola menjadi biogas yang akan berguna bagi energi alternatif di masyarakat. 10. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 sebesar 5,28%. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 5,4%. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Jateng pada tahun 2016 tersebut lebih baik dibandingkan dengan nasional yang hanya 5,02%, Mencermati hal tersebut, Fraksi PKS memandang perlunya Pemerintah
Provinsi
Jawa
Tengah
untuk
lebih
serius
mengalokasikan anggaran belanja daerah pada masing-masing sektor di Bidang Perekonomian. Realisasi anggaran belanja daerah di Bidang Perekonomian yang jarang mencapai angka 1 triliun, membuat pertanyaan sejauh mana komitmen pemerintah untuk serius menggerakan perekonomian di Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi lebih banyak didorong karena faktor konsumsi yang tidak mampu menjawab tantangan bagi perkembangan ekonomi kerakyatan.
11
11. Mencermati pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jawa Tengah 2016, terdapat sebuah paradoks. Tercantum disana, angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 646,12 Milyar. Padahal Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui SE Nomor 900/ 007315, tanggal 19 April 2016, telah meminta SKPD untuk merasionalisasi anggaran belanja langsung sebesar 25%. Hal ini dapat dimaknai dua hal. Pertama, apakah pemerintah kurang matang dalam melakukan perencanaan, sehingga diawal sudah mengambil kebijakan untuk merasionalisasi program sebanyak 25 % di semua Dinas. Tentunya ini merugikan masyarakat, karena kinerja birokrasi menjadi kurang maksimal. Kedua, walaupun telah dilakukan rasionalisasi belanja langsung sebanyak 25 %, Mengapa masih terdapat SiLPA sebanyak itu, Apakah Pemerintah kurang serius bekerja ? 12. Salah
satu
hal
yang
menjadi
catatan
adalah
Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah yang lebih rendah dari IPM nasional. Dalam laporan BPS Jawa Tengah bahwa pada tahun 2016 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah masih berstatus sedang, masih sama dengan statusnya pada tahun 2015. Dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 69,98 tumbuh 0.71% dibandingkan tahun 2015 tetapi sedikit di bawah IPM nasional sebesar 70.18. IPM sendiri merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.
12
IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
Demikian
Pemandangan
Umum
Fraksi
Partai
keadilan
Sejahtera atas Pertanggungjawab Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa tengah Tahun Anggaran 2016.
Wassalamu’alaikum warohmatullah wabarokatuh
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Ir. H. MUHAMMAD RODHI KETUA
13
RIYONO, S.Kel, M.Si SEKRETARIS
