PDI PERJUANGAN
PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH {RPJMD} PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2007-2012
DISAMPAIKAN OLEH: HJ. SUMIYATI SOEKARNO. S.IP
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA Jumat 25 Januari 2008
PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA Terhadap RANCANGAN PERATURAN DAERAH Tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2007-2012
Disampaikan : Hj. Sumiyati Soekarno, S.IP Assalamu'alaikum WR. WB. Salam sejahtera bagi kita semua ; Yang terhormat, Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta; Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta; Para Anggota DPR-RI, dan DPD-RI Provinsi DKI Jakarta; Para Anggota MUSPIDA Provinsi DKI Jakarta; Para pejabat Pemerintah Daerah, Rekan-rekan Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati MERDEKA !!! Marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji serta bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang tetap melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya bagi kita sekalian, sehingga pada hari ini masih dapat berkumpul untuk mengikuti Rapat Paripurna Dewan, dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap RAPERDA tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012. Semoga berjalan ancar dan mencapai hasil yang terbaik untuk dijalankan dan dilaksanakan sampai dengan tahun 2012, serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan ini juga, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada Gubernur beserta jajarannya, atas penyajian RAPERDA tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 - 2012, Walaupun dalam suasana kesibukan Daerah yang cukup padat tetapi tetap mampu menyusun dan menjabarkan visi dan misi Gubernur masa bakti 2007 2012 secara beraturan dan lengkap walaupun ada yang masih perlu disesuaikan. Yth. Pimpinan Rapat, Gubernur dan hadirin peserta rapat; Mengawali penyampaian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan, perkenankanlah terlebih dahulu kami menggaris bawahi 4 (empat) catatan Gubernur pada pdatonya tanggal 21 Januari 2008 dalam Rapat Paripurna Dewan. Hal itu berarti pada saatnya nanti kami akan bersetuju, terutama catatan pertama yang menggambarkan bahwa PERDA Nomor 3 Tahun 2001 sangat perlu direvisi yang mengarah kepada perampingan tetapi proporsional untuk efisiensi. Begitu juga catatan ke empat yang menggambarkan akan ada kesinambungan program untuk periode 2013 - 2018. Selanjutnya, sebelum memasuki Pandangan Umum terhadap RAPERDA tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 - 2012, kiranya Gubernur berkenan memberikan penjelasan singkat tentang komitmennya dengan para Kepaa Daerah sekitar Provinsi DKI Jakarta sebagai langkah awal yang tepat setelah pelantikan. Kami berharap agar hubungan baik dengan para Kepala Daerah tersebut dapat terus berjalan bahkan ditingkatkan terus, termasuk dengan Pemerintah Pusat, demi kepentingan timbal balik, mengingat Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2007. Atas penjelasannya, kami ucapkan terima kasih. Berikut ini akan kami sampaikan beberapa hal terkait dengan RAPERDA Provinsi DKI Jakarta tentang RPJMD Tahun 2007 - 2012. RAPERDA dimaksud cukup singkat tetapi padat, yaitu hanya delapan BAB dengan delapan Pasal berikut penjelasannya. Pada konsiderans Mengingat, tidak terbaca adanya PERDA Nomor 3 Tahun 2001. Mengingat bahwa RPJMD akan bersentuhan dengan SKPD sebagaimana tersebut pada Pasal 1 nomor urut 6, kiranya Perda Nomor 3 Tahun 2001 (walaupun akan diganti) perlu masuk kedalam konsiderans. Mohon tanggapan. Menunjuk BAB II Pasal 2, bahwa : RPJMD disusun berdasarkan data dan informasi akurat; dan seterusnya. Yang dimaksud data dan informasi akurat seperti apa? Mohon penjelasan.
Menunjuk BAB VII Pasal 7 ayat (2), pada saatnya nanti oleh Tim Perumus perlu diselaraskan, dan dengan penjelasan. Kemudian Penjelasan Umum, baris ke 4 dari bawah juga perlu disesuaikan dengan RAPERDA yang terdiri 8 BAB dengan 8 Pasal. Sedangkan penjelasan yang tertulis Pasal 6, tidak sesuai dengan bunyi Pasal ddalam RAPERDA. Mohon tanggapan. Yth. Pimpinan Rapat, Gubernur dan hadirin peserta rapat; Berikut ini akan kami sampaikan prinsip dan komentar serta pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan terhadap lampiran RAPERDA tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 - 2012. Mengingat bahwa RPJMD Tahun 2007 - 2012 adalah merupakan penjabaran Visi dan Misi Gubernur terpilih, sedangkan PDI Perjuangan adalah salah satu pendukung dan/atau turut mencalonkan karena sependapat/setuju terhadap Visi dan Misinya; Maka Fraksi PDI Perjuangan sebagai alat kelengkapan Partai memandang perlu untuk tidak perlu bertentangan dengan penjabaran Visi dan Misi berupa lampiran yang tidak terpisahkan dengan RAPERDA tentang RPJMD, tetapi perlu menyampaikan beberapa hal seperti berikut: 1.
Landasan hukum yang dipakai untuk menyusun RPJMD apakah harus tidak sama dengan konsiderans Mengingat pada RAPERDA,padahal lampiran RAPERDA merupakan bagian tak terpisahkan dari RAPERDA dimaksud. Kemudian apakah Peraturan Menteri sudah dapat dijadikan landasan hukum, dan PERDA Nomor 6 Tahun 1999 semestinya dipakai untuk landasan hukum, bukan PERDA Nomor 10 Tahun 1999. Mohon tanggapan.
2.
Salah satu dari 4 proses penyusunan RPJMD adalah pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Mohon penjelasan tentang pelaksanaan MUSRENBANG RPJMD yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, antara lain siapa saja?, dan mekansmenya seperti apa?
3.
Memperhatikan tentang indikator sosial yaitu penduduk miskin pada tahun 2007 405,7 ribu orang atau lebih besar 46,21 % bila dibanding posisi tahun 2002 hanya 277 ribu orang. Hal itu menunjukkan bahwa sasaran 60 % dana PPMK kurang berhasil. Kami berharap agar 5 tahun kedepan tidak demikian kondisinya. Oleh karena itu landasan operasional dan manajemennya jangan bersifat eksperimen. Mohon tanggapan
4.
Tersebut pada 2.5.8 Lingkungan hidup; Bahwa sampai saat ini RTH ada 92,22 Km2 = 13,94 persen (dari luas wilayah DKI). Jika targetnya sampai dengan 2010 seluas13,95 persen dari total luas wilayah DK Jakarta, maka penambahannya tidak harus menggusur SPBU milik rakyat yang menghasilkan PBBKB dan menyerap tenaga kerja. Lebih baik menambah luas areal TPU dan lapangan olah raga, ketimbang mengizinkan pembangunan Mali yang berdampak mematikan pasar tradisional dan toko-toko milik rakyat Fraksi PDI Perjuangan mohon dipertimbangkan kembali niat menggusur SPBU secara kolektif/sporadis tersebut sepanjang tidak mengganggu pembangunan phisik dan kembalikan fungsi danau, situ milik Pemda, dan tagih kewajiban para pengembang berupa lahan kosong. Mohon tanggapan.
5.
Koperasi dan UKM; Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar Koperasi Pegawai baik Pegawai Negeri maupun Swasta termasuk BUMD diberi fasilitas usaha untuk hidup layak guna menambah kesejahteraan pegawai/anggota, begitu juga KSU untuk mengelola dana PPMK Disisi lain, keberhasilan Pemda DKI membangun Pasar Lokbin seperti di Kampung Makasar, diperluas lagi di lima wilayah Kodya. Mohon tangapan.
6.
Pada 2.5.20 tersebut bahwa pada saat ini jumlah PNS 84.390 orang dan PTT 13.658 orang. Apakah sudah termasuk pengangkatan 3.700 orang PTT. Dibagian lain di informasikan bahwa jumlah PNS 81.000 orang dan PTT 17.000 orang yang 3.700 akan diangkat PNS pada tahun 2008. Mohon klarifikasi kongkretnya.
7.
Urusan Keautan dan Perikanan (5.2.2); Akan diarahkan ke 11 jenis yang cukup menjanjikan, namun tidak terbaca tentang pemberdayaan/manfaat kapal-kapal Nelayan yang dibangun Pemda DKI Jakarta sejak tahun 2002 sebanyak 28 kapak ikan untuk nelayan. Mohon tanggapan.
8.
Jumah kepadatan penduduk 5 tahun kedepan diprediksi mencapai 13.756 penduduk per km2 atau 9,1 juta orang. Oleh karena itu untuk menjamin kesehatannya, perlu dilanjut pelaksanaan pembangunan RSUD Jakarta Selatan dan RSUD Cakung. Begitu pula peremajaan gedung-gedung Sekolah. Mohon tanggapan.
9.
Proyeksi Pendapat Daerah; Pada tabel 6.1, 6.2 dan 6.3 angka pendapatan dan belanja perlu disesuaikan dengan angka Penetapan APBD Tahun Anggaran 2008 dan seterusnya hingga mencapai angka tahun 2013 yang akan lebih tinggi dari Rp 30,973 triliun Mohon tanggapan.
10. Dana Perimbangan Daerah; Khusus tentang PBB dan terkait dengan NJOP, Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan sebagai berikut:
a.
Pemutakhiran data baik sumber pajak maupun Wajib Pajak supaya terus dilakukan, termasuk mendata aset pengembang yang menjadi hak Pemda tetapi belum disertipikasi atas nama Pemda DKI Jakarta.
b.
Pemda DKI Jakarta c.q. Gubernur kiranya perlu mengusulkan kepada Pemerintah agar nilai atas bangunan yang terkena Pajak jangan ikut naik terus kecuali nilai atas Tanah yang tidak pernah turun.
11. Program Pembangunan Daerah; Sepanjang yang menyangkut Pemerintah Pusat mengingat Provinsi DKI Jakarta Ibukota NKRI, maka harus patuh kepada Peraturan Perundang-undangan . Artinya kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebatas yang di danai dari APBD, kecuali dekonsentrasi dan pembantuan. Sedangkan mengenai proyek BKT, Transportasi masai, dan lain-lain, bersama Pemerintah atau didanai APBN. Mohon tanggapan. 12. Urusan Pekerjaan Umum; Upaya pemisahan urusan tata air dari pekerjaan umum dan membentuk satuan kerja tata air diharapkan mampu mengakselarasi penanganan banjir mengingat kebutuhan biaya yang sangat besar dan kompleksitas permasalahannya, upaya mengantisipasi dengan meningkatkan bentuk kerjasama pengendalian banjir bersama Pemda se Jabodetabek dan Pemerintah Pusat, melalui langkah penentuan lokasi dan tanggung jawab yang jelas. Selanjutnya dilakukan dengan langkah evaluasi dan monitoring sebagai bentuk laporan kemasyarakat Mohon tanggapan!. Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum belum terlihat upaya mensinergikan kebutuhan prasarana angkutan (antara lain pembangunan halte-halte, jembatan penyeberangan dan lain-lain) sangat erat kaitannya dengan pengamanan fungsi jalan. Mohon tanggapan. 13. Urusan Perumahan Rakyat: Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap Rumah Susun khususnya masyarakat bawah sampai dengan saat ini masih jauh dari kenyataan. Oleh karena itu perlu penjelasan adanya penggabungan fungsi pembangunan gedung kedalam urusan perumahan, mengingat misi yang berbeda antara pembangunan gedung dengan urusan perumahan. 14. Urusan Penataan Ruang; Langkah-langkah apa yang akan dilakukan agar terintegrasinya tata ruang DKI Jakarta dengan Bodetabekjur sampai pada tingkat RTRK?. Bagaimana mekanisme upaya peningkatan peran masyarakat dan komuntas profesional dalam penataan ruang?. Mohon tanggapan! 15. Urusan Perencanaan Pembangunan; Urusan perencanaan pembangunan diharapkan memberikan konsep Jakarta masa depan agar mampu meningkatkan potensinya yang sangat strategis ini baik sebagai kawasan pelabuhan, pusat pemerintahan dan ekonomi maupun daerah transit Timur-Barat, hal ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan peningkatan lapangan kerja. Mohon tanggapan!.
16. Urusan Perhubungan; Urusan perhubungan diharapkan untuk memperbaiki : Sistem manajemen transportasi membuat arah kebijakan transportasi dan pengaturan moda-moda transportasi yang ada sekaligus mengintegrasikan antar moda transportasi, sedangkan urusan pembangunan prasarana transportasi ini menjadi tanggungjawab urusan pekerjaan umum antara lain pembangunan terminalterminal bus, pembangunan dermaga, pembangunan busway dan lain-lain. Setelah selesainya pembangunan pengelolaan terminal-terminal tersebut menjadi urusan perhubungan . Mohon tanggapan!. Yth. Pimpinan Rapat, Gubernur dan hadirin peserta rapat; Demikianlah Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya yang menyangkut h al-hal bersffat teknis akan disampaikan oleh anggota Fraksi melalui Komisi-Komisi. Atas perhatian Pimpinan Rapat, Gubernur dan para Pejabat Eksekutif, kami ucapkan terima kasih, dan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Wassalamu'alaikum War. Wab.
Jakarta, 25 Januari 2008 FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA Ketua,
Sekretaris,
H.M. Nakoem AR
Richard GE Tulis
MERDEKA!
