PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2007-2012
Disampaikan oleh : H. DANIEL ABDULLAH SANl. SE Jakarta, 25 Januari 2008
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2007-2012
Disampaikan oleh : H. DANIEL ABDULLAH SANl. SE
Bismiiiahirahmanirrahim Assalamualaikum Wr.Wb. Salam Reformasi! Yth. Pimpinan Rapat, Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta seluruh jajarannya, Para Anggota DPR - RI dan DPD Daerah Pemilihan DKI Jakarta. Para Anggota Muspida DKI Jakarta. Rekan-rekan Anggota Dewan dan Hadirin yang kami hormati. Mengawali Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PAN, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas izinNya, pada hari ini kita masih dapat bersama-sama menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pembahasan usul persetujuan Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 - 2012. Selanjutnya, Fraksi PAN mengucapkan terima kasih kepada Saudara Gubernur yang mengambil sikap tegas dengan menggunakan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum dalam penyusunan RPJMD Propinsi DKI Jakarta ini, bukan dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebab, jika Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menjadi dasar hukum penyusunan RPJMD maka penetapan RPJMD itu cukup dengan peraturan gubernur, sedangkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 memerintahkan RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini sangat logis dan rasional, karena RPJMD adalah gambaran dari kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang dituangkan dan dirumuskan dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sebagai dokumen rencana pembangunan daerah, RPJMD menjadi instrumen DPRD Propinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan fungsinya, baik fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran, karena dalam RPJMD tersebut juga dirumuskan perencanaan mengenai arah dan kebijakan umum keuangan daerah yang setiap tahun juga dituangkan dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin Yang Terhormat, Dalam era globalisasi yang telah merasuk ke setiap bidang kehidupan masyarakat dunia sekarang ini, penyusunan, pembahasan dan keberadaan RPJMD Propinsi DKI Jakarta menjadi suatu dokumen yang sangat penting dan strategis, karena Fraksi PAN berpendapat, dampak globalisasi dunia bukan saja dapat menimbulkan pengaruh positif, tapi juga menimbulkan pengaruh negatif terhadap kehidupan masyarakat lokal termasuk didalamnya DKI Jakarta. Pengaruh positif dari globalisasi dunia tersebut salah satunya adalah sebagai alat pemicu masyarakat t erhadap tingkat persaingan teknologi, informasi dan telekomunikasi dalam proses percepatan modernisasi kehidupan masyarakat. Sementara pengaruh negatifnya adalah terjadinya ketergantungan satu komunitas atau kawasan dengan komunitas atau kawasan yang lain. Karena begitu kuatnya ketergantungan itu,jika terjadi situasi buruk mengenai ekonomi, keuangan bahkan politik suatu kawasan, maka kejadian itu dapat mempengaruhi kondisi ekonomi, keuangan bahkan politik kawasan lain juga. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah bisakah saudara gubernur beserta aparatnya menjadikan RPJMD sebagai peletak pondasi yang kuat terhadap pengaruh negatif dari globalisasi dunia tersebut dan bagaimana caranya ? Fraksi PAN mohon penjelasan. Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin Yang Terhormat,
Dalam pergaulan dunia, Fraksi PAN sependapat dengan saudara gubernur, bahwa DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara memiliki peran strategis dalam beberapa hal, antara lain; mampu memberikan tingkat pelayanan kota yang setara dengan kota-kota besar dunia lainnya dan infrastruktur kota bukan saja untuk memenuhi kebutuhan DKI Jakarta saja, tapi juga mampu memenuhi kebutuhan nasional terutama dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun, berdasarkan catatan Fraksi PAN, justru dalam bidang ekonomi, sampai tahun 2012 Jakarta masih diperkirakan akan menghadapi beberapa tantangan seperti; terbatasnya lapangan kerja, penduduk miskin yang masih cukup tinggi, rendahnya perkembangan usaha ekonomi produktif dikalangan mikro dan kecil, dan rendahnya tingkat investasi. Sementara proyeksi APBD Propinsi DKI Jakarta pada tahun 2012 diperkirakan akan mencapai Rp.30 triliun, mengalami kenaikan 50% dari tahun 2008 yang hanya mencapai Rp.20,59 triliun. Pencapaian proyeksi tersebut, membutuhkan percepatan pertumbuhan ekonomi, Namun, dalam kajian Fraksi PAN prioritas program pembangunan sebagaimana yang disampaikan oleh saudara gubernur bertumpu pada isu - isu strategis, seperti Antisipasi Perubahan iklim, Ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah, pengendalian banjir, penerapan kaidah good governance dan reformasi birokrasi. Fraksi PAN bukan tidak sependapat dengan isu - isu strategis itu, apalagi masalah tersebut sudah berulang - ulang menjadi program eksekutif, namun hasilnya belum juga dapat terasa. Oleh karena itu, guna mengantisipasi peran strategis dan tantangan yang dihadapi DKI Jakarta sampai tahun 2012, menurut hemat Fraksi PAN isu yang berkaitan dengan percepatan pertumbuhan ekonomi yang harus menjadi prioritas program pembangunan di DKI Jakarta. Pertanyaannya program pembangunan macam apa dan bagaimana yang menjadi prioritas utama yang dapat dirumuskan dalam Mid Term Review sebagaimana yang menjadi catatan saudara gubernur pada saat menyampaikan Pidato penyampaian Rancangan Perda tentang RPJMD Propinsi DKI Jakarta Tahun 2007 - 2012 ini? Mohon penjelasan. Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin Yang Terhormat, Ketika Fraksi PAN lebih jauh mengkaji Dokumen RPJMD Propinsi DKI Jakarta Tahun 2007 - 2012 ini, seketika itu Fraksi PAN membayangkan sebuah kota dengan kehidupan yang nyaman dan sejahtera sesuai dengan visi dari RPJMD yaitu Jakarta Yang Nyaman dan Sejahtera Untuk Semua. Karena, dalam pandangan Fraksi PAN kalimat "Sejahtera Untuk Semua" merupakan pernyataan yang sangat humanis berdimensi harapan. Apalagi pernyataan itu dimaknai untuk terwujudnya derajat kehidupan penduduk Jakarta yang sehat, layak dan manusiawi. Suatu cita - cita dan harapan yang ketika dicerminkan pada caretaker aparatur atau birokrasi yang tumbuh dalam pemerintahan daerah, maka gambaran yang muncul adalah sesuatu yang mustahil untuk terwujudnya penduduk yang sehat, layak dan manusiawi. Sebab antara cita - cita dan keinginan tidak berbanding luruh dan sebangun dengan prilaku aparatur birokrasi. Visi atau cita - cita yang merupakan pernyataan keinginan yang hendak dicapai, tidak hanya untuk dituangkan dalam sebuah rangkaian kata dan kalimat yang indah dan mengharukan, tapi pernyataan itu harus dioperasionalkan melalui tindakan -tindakan atau kegiatan kegiatan konkrit yang lebih aspiratif, partisipatif dan transparan. Fraksi PAN sangat sependapat dengan saudara Gubernur bahwa untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi pembangunan yang akan dibidik dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah - kaidah Good Governance; Melayani masyarakat dengan prinsip pelayanan prima dan Membangun sarana prasarana kota yang menjamin kenyamanan. Namun, Saudara Gubernur perlu ketahui, bahwa indikator kehidupan yang sejahtera bukan hanya diukur pada tingkat kesehatan, kelayakan dan manusiawi semata, tapi juga diukur dengan seberapa mudah seorang penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Apakah misi yang dibidik dalam kurun waktu lima tahun kedepan ini secara indikatif dapat memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Mohon penjelasan! Sejalan dengan itu, program percepatan reformasi birokrasi yang merupakan janji Saudara Gubernur pada saat kampanye Pilkada yang lalu, adalah suatu isu yang perlu mendapat apresiasi dan dukungan, karena dalam pengamatan Fraksi PAN reformasi birokrasi bukan saja melakukan perampingan sturktur semata, tapi yang lebih penting adalah bagaimana menghapus budaya feodal birokrasi Indonesia, yang tertutup, sentralistik dan arogan. Seleksi dan rekruitmen pun harus menjadi sasaran dari reformasi birokrasi, proses seleksi dan rekruitmen harus lebih disandarkan pada aspek rasional, profesional dan berbasis kompetensi. Fraksi PAN mendorong eksekutif untuk menciptakan birokrasi Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta menjadi barometer bagi pemerintah daerah lain, menuju pola sistem pelayanan pemerintahan daerah yang baru moderen dan efektif. Dalam langkah - langkah reformasi birokrasi ini, sistem birokrasi seperti apa yang hendak diciptakan dan dilaksanakan oleh eksekutif? Fraksi PAN mohon penjelasan. Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin Yang Terhormat, Berkaitan dengan terwujudnya derajat kehidupan penduduk Jakarta yang sehat, layak dan manusiawi, maka salah satu pembahasann yang penting dalam RPJMD ini, adalah tujuan pembangunan daerah yang harus disepakati bersama bukan saja antara eksekutif dengan legislatif, tapi juga dengan semua pemangku kepentingan (stakeholders). keterlibatan ini adalah dimaksudkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki atas seluruh proses pembangunan.
Dalam dokumen RPJMD yang disusun eksekutif, tujuan pembangunan daerah yang dirumuskan, menurut hemat Fraksi PAN terlalu heterogen dan tidak focus bahkan cenderung abstrak. Sejatinya tujuan pembangunan daerah terfocus pada aspek yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu peningkatan dan penyediaan kualitas pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan, peningkatan dan penyediaan fasilitas dan kapasitas infrastruktur ekonomi dan sosial, selain itu tujuan pembangunan daerah juga dapat ditujukan untuk peningkatan kemampuan keuangan daerah guna membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur itu sendiri. Ketika tujuan pembangunan daerah diarahkan untuk menambah baiknya tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, maka tujuan pembangunan daerah itu, menjadi sesuatu yang abstrak. Karena pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, lebih bersifat komitmen yang dilandasi sikap dan prilaku eksekutif sebagai aparatur dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Dengan tujuan pembangunan daerah yang jelas dan fokus, eksekutif dengan mudah dan gamblang menentukan strategi, kebijakan dan kegiatan pembangunan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, buk an peningkatan kesejahteraan aparat eksekutif semata. Fraksi PAN berharap eksekutif dapat mendiskripsikan tujuan pembangunan daerah dengan ringkas dan fokus. Pendekatan yang digunakan eksekutif dalam melaksanakan pembangunan daerah dengan melakukan Reformasi Birokrasi merupakan langkah dan komitmen yang patut didukung, karena Fraksi PAN berpendapat, hambatan awal dari ketidak tercapainya tujuan pembangunan adalah birokrasi yang buruk dan perencanaan yang tidak jelas dan tidak terarah Terhadap pendapat dan harapan ini, Fraksi PAN minta penjelasan!
Saud ar a Pi mp in an R ap at d an Had iri n Y ang T er hor mat, Mengenai arah kebijakan umum pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD Propinsi DKI Jakarta Tahun 2007 - 2012 ini, Fraksi PAN menilai rumusannya sangat ideal dan normatif, sehingga sulit bagi pemangku kepentingan untuk dapat mengkritisi. Akan tetapi sebagai bahan evaluasi, RPJMD ini menjadi sulit untuk dijadikan alat ukur atas keberhasilan program pembangunan daerah, karena RPJMD ini tidak disajikan dengan timeprime (matrik) dan indikator yang jelas atas keberhasilan yang ingin dicapai baik dalam tahapan per tahun maupun dalam kurun waktu lima tahun. Timeframe dan indikator program pembangunan daerah ini, menurut hemat Fraksi PAN menjadi penting untuk disajikan dalam RPJMD, karena disamping dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, Timeframe dan indikator program pembangunan dapat juga dijadikan alat untuk menghitung kemampuan APBD, baik kemampuan dalam meningkatkan pendapatan daerah maupun kemampuan dalam pembiayaan pembangunan daerah. Jadi harus ada alat ukur yang pasti atas pelaksanaan program pembangunan daerah. Fraksi PAN tidak mengetahui dan memahami, kenapa eksekutif tidak menyertakan Timeframe dari pelaksanaan program pembangunan daerah? Mohon penjelasan! Saud ar a Pi mp in an R ap at d an Had iri n Y ang T er hor mat, Berbeda dengan arah kebijakan program pembangunan daerah yang tidak disajikan dengan matrik capaian pelaksanaan program pembangunan. Pada rumusan arah dan kebijakan keuangan daerah, justru dokumen RPJ MD menyajikan matrik proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah untuk lima tahun kedepan yang dimulai dari tahun 2008 sampai 2013. Arah kebijakan keuangan daerah ini secara jelas menggambarkan keinginan dan komitmen eksekutif dari tahun ketahun berikutnya untuk terus meningkatkan pendapatan, mengefektifkan belanja serta mengoptimalkan pembiayaan daerah. Untuk tahun 2010 saja, eksekutif sudah memproyeksikan Pendapatan Daerah sebesar Rp.22,91 triliun dan Belanja Daerah mencapai Rp.23,44 triliun, sedangkan Pembiayaan Daerah yang harus dipenuhi adalah sebesar Rp.538,62 milyar yang diambil dari SILPA yang besarnya mencapai Rp. 1,07 triliun. Sehingga pada tahun 2010 Pemerintah Daerah mampu mengalokasikan APBD untuk Dana Cadangan Daerah sebesar Rp.632,83 milyar. Terhadap keinginan dan komitmen eksekutif tersebut, Fraksi PAN sangat menghargai, namun berdasarkan pengalaman dan realitas APBD pada dua tahun terakhir yang memperlihatkan kecenderungan terjadinya penurunan tingkat pendapatan daerah, Fraksi PAN patut mengingatkan eksekutif untuk lebih realistis dalam memutuskan kebijakan baik yang menyangkut upaya peningkatan pendapatan maupun terhadap rencana pembangunan yang akan dibiayai dengan belanja daerah. Terkadang banyak kebijakan kegiatan pembangunan yang dampaknya justru mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan daerah, contohnya seperti peningkatan pelayanan umum transportasi massal seperti busway, kereta api, dan monorail akan berdampak pada penurunan pendapatan pajak daerah yang berasal dari Pajak BBN - KB dan PKB, karena berkurangnya pemakaian dan kepemilikan kendaraan pribadi. Apalagi kegiatan yang sifatnya hanya pengkajian dan penelitian yang setiap tahun selalu tercantum dalam program kerja SKPD - SKPD, ini tidak produktif dan tidak berimplikasi pada penciptaan pendapatan daerah. Bagaimana upaya yang dilakukan eksekutif untuk menselaraskan antara proyeksi pendapatan dengan program pembangunan daerah, sehingga pemerintah daerah tetap mampu meningkatkan kapasitas APBD Propinsi DKI Jakarta Fraksi PAN mohon penjelasan!
Belum lagi kemampuan eksekutif yang masih lemah dalam memacu BUMD - BUMD agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Tidak ada jalan lain, untuk mengoptimalkan BUMD - BUMD tersebut kecuali dengan jalan mendivestasikan BUMD yang memang tidak menghasilkan kontribusi deviden dan hanya menambah beban pembangunan dan belanja daerah semata. Terhadap pendapat ini Fraksi PAN mohon tanggapan! Saud ar a Pi mp in an R ap at d an Had iri n Y ang T er hor mat, Selain penjelasan dan pendapat sebagaimana Fraksi PAN sampaikan diatas, pada bagian ini Fraksi PAN ingin mengkritisi beberapa hal yang menyangkut isu strategis sebagaimana yang disampaikan oleh Saudara Gubernur, antara lain sebagai berikut: 1.
Pengendalian Banjir Masalah banjir di Jakarta, tidak bisa dijadikan sebagai suatu tanggungjawab Pemerintah Daerah DKI Jakarta semata, dalam konteks giopolitik kewilayahan, permasalah banjir sesungguhnya menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah DKI Jakarta, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain disekitar DKI Jakarta, atau sering kita dengar dengan istilah tripartid. Oleh karena itu, program penanggulangan banjir yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta melalui pembangunan BKT, normalisasi 13 sungai yang mengalir ke dalam kota Jakarta, menjadi sangat penting untuk dikomunikasikan dalam tripartid tersebut. Tanpa keikutsertaan tripartid tersebut, Fraksi PAN mengkhawatirkan pembangunan BKT yang semula direncakan akan selesai pembangunannya pada tahun 2010 akan mengalami penundaan sampai tahun 2012. Hal ini dikarenakan sampai tahun 2007 saja pembebasan lahan belum juga menunjukkan tanda - tanda penyelesaiannya. Jika tanggungjawab mengenai penanggulangan banjir ini menjadi tanggungjawab tripartid, Fraksi PAN memprediksi pembangunan BKT dapat diselesaikan pada Tahun 2009. Oleh karena itu Fraksi PAN meminta kepada eksekutif untuk lebih memprakarsai kesepakatan -kesepatan tripartid itu dapat dilaksanakan.
2.
Sistem Transportasi Komponen utama yang harus dirubah dalam perbaikan sistem angkutan umum adalah: sistem pengoperasian yang memberikan prioritas yang tinggi terhadap angkutan umum dan jaringan yang mampu menjamin aksesibilitas seluruh warga kota. Busway memang salah satu solusi dari berbagai permasalahan transportasi, namun, program pembangunan busway tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasaran transportasi lainnya seperti perluasan ruas jalan dan pembuatan jalan baru. Sehingga busway terkesan menjadi kambing hitam permasalah transportasi umum di Jakarta. Oleh karena itu, dalam pembangunan sistem transportasi yang mengacu pada pola transportasi makro, Fraksi PAN berpendapat, dalam RPJMD ini, pembangunan busway koridor XI dan selanjutnya untuk tidak diprioritaskan sepanjang belum ada evaluasi yang menyeluruh atas pelaksanaan koridor sebelumnya. Fraksi PAN mohon tanggapan!
Saud ar a Pi mp in an R ap at d an Had iri n Y ang T er hor mat, 3.
Pendidikan Kebijakan eksekutif dalam bidang pendidikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, patut diberi apresiasi, karena sampai tahun 2007 Pemerintah DKI Jakarta sudah dapat menuntaskan Pendidikan Dasar atau Wajib Sekolah 9 tahun. Oleh karena itu, untuk lima tahun ke depan, selain meningkatkan mutu pendidikan, cakupan pendidikan juga harus diperluas dengan membebaskan biaya sekolah sampai tingkat SMU atau SLTA. Hal ini penting untuk dilakukan, mengingat lulusan SMP atau SLTP pada tahun - tahun mendatang mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Jika ini tidak dapat direalisasikan Fraksi PAN mengkhawatirkan akan terjadi gelombang siswa yang putus sekolah. Atas pendapat ini Fraksi PAN mohon tanggapan ! Sejalan dengan itu, khusus mengenai upaya peningkatan mutu pendidikan, Fraksi PAN berpendapat, program pembangunan dalam bidang pendidikan jangan hanya tertumpu pada pembangunan dalam aspek fisik atau bangunan semata, tapi juga harus lebih mempertimbangkan pembangunan sarana dan prasarana lain seperti Laboratorium baik Lab bahasa, Kimia maupun Fisika.
4.
Kesehatan Dalam RPJMD ini, sistem kesehatan yang diprogramkan tetap diarahkan untuk menjamin pelayanan kesehatan b agi keluarga miskin. Akan tetapi Fraksi PAN melihat system kesehatan yang dikemas dalam bentuk GAKIN dan JAMKESDA selama ini hanya sebatas pelayanan minimal, untuk lima tahun kedepan Fraksi PAN mendambakan Sistem kesehatan yang meliputi f r e e m a r k e t s y s t e m , m a n d a t e d h e a l t h i n s u r a n c e s y s t e m , s o c i a l w e l f a r e s y s t e m , dimana system pelayanan kesehatan tersebut dibiayai, disediakan, dan diorganisasikan oleh pemerintah daerah. Dan pelayanan yang disediakan juga meliputi pelayanan: Kuratif (pengobatan), Preventif (upaya pencegahan), Promotif (peningkatan kesehatan), dan Rehabilitatif (pemulihan kesehatan). Fraksi PAN mohon tanggapan eksekutif atas peningkatan system yang harus diberikan pada masyarkat miskin tersebut.!
Saud ar a Pi mp in an R ap at d an Had iri n Y ang T er hor mat, 5.
Ruang Terbuka Hijau Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang Kota dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988 Tanggal 6 Oktober 1988 mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan 30 % dari luas wilayahnya diperuntukan 2 Ruang Terbuka Hijau. DKI yang luasnya daratannya sekitar 661,52 km , yang terwujud baru 9,2 persen, atau kurang 7,75 % dari rencana RTRW13, 95 persen. Jika persyaratan ini tidak dapat diwujudkan, maka yang terjadi adalah hutan hutan beton yang tumbuh menjulang disetiap sudut - sudut kota, sehingga lambat laun, masyarakat kota akan kehilangan fungsi ekologis, biologis, dan psikologis dari ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, dalam RPJMD Tahun 2007 - 2012 ini, Fraksi PAN medukung kebijakan eksekutif untuk memperbanyak hutan - huta sekala kota, melalui pembangunan tamantaman kota dan memperbanyak lahan - lahan pemakaman yang juga dapat dijadikan paru - paru kota. Justru jangan
sampai eksekutif lebih mengambil kebijakan untuk merubah pemakaman menjadi mall atau hunian dalam bentuk apartemen. Khusus mengenai RTH ini Fraksi meminta perhatian serius dari eksekutif. 6.
Pemberdayaan Perempuan Angka statistik mengenai kesetaraan dan keadilan jender menunjukkan tingkat yang cukup baik, akan tetapi tengkat pengangguran terbuka bagi perempuan masih berkisar pada 1,4 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa resiko perempuan menjadi pengangguran masih lebih besar dibanding dengan laki - laki. Permasalah yang masih dihadapi berkaitan dengan pemberdayaan perempuan disamping masalah trafiking (penjualan manusia), juga muncul masalah yang disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu satu bentuk kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak-anak. Sebagai Ibukota Negara, DKI Jakarta dengan berbagai perkembangannya saat ini menjadi daerah transit bagi pengiriman korban - korban trafiking. Oleh karena itu, dihadapkan dengan semakin bertambahnya permasalahan pemberdayaan perempuan, dalam kaitannya dengan penguatan struktur birokrasi, Fraksi PAN meminta agar pada tahun yang akan datang satu SKPD yang khusus menangani pemberdayaan perempuan statusnya dapat ditingkatkan menjadi Biro Pemberdayaan Perempuan. Fraksi PAN mohon tanggapan! 7. Penanggulangan Kemiskinan. Penduduk miskin di DKI Jakarta, sebagaimana yang sampaikan oleh saudara Gubernur dalam pidato penyampaian Rancangan Perda tentang RPJMD menyebutkan angka 405.700 jiwa. Terhadap angka ini, Fraksi PAN masih meragukan akurasinya, karena berdasarkan pengamatan lapangan justru yang terjadi semakin tersebarnya masyarakat miskin yang ada di DKI Jakarta. Fraksi PAN ingin ketegasan eksekutif terhadap indikator atau ukuran kemiskinan yang dipakai oleh eksekutif. Fraksi PAN mohon penjelasan. Selain itu, strategi penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilakukan melalui program PPMK, selama beberapa tahun terakhir ini justru mengalami banyak permasalahan system dan prosedur, sehingga menyebabkan miliaran dana APBD yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, Fraksi PAN mengajak kepada eksekutif untuk mempertimbangkan kembali keberadaan program PPMK atau paling tidak eksekutif perlu melakukan evaluasi yang mendalam terhadap system dan prosedur pelaksanaan PPMK. Atas ajakan ini Fraksi PAN mohon tanggapan.
Saud ar a Pi mp in an R ap at d an Had iri n Y ang T er hor mat, Sebelum mengakhir penyampaian Pemandangan Umum ini, Fraksi PAN ingin menyampaikan pendapat, bahwa dokumen RPJMD Propinsi DKI Jakarta Tahun 2007 - 2012 perlu disempurnakan baik yang menyangkut judul maupun yang menyangkut program kegiatan. Untuk kesesuaian waktu dan periode judul RPJMD ini menjadi RPJMD Propinsi DKI Jakarta Tahun 2008 - 2013. Sedangkan mengenai program kegiatan diluar dedicated program yang sifatnya pengulangan kegiatan program tahun sebelumnya tidak perlu diprogramkan lagi, menurut hemat Fraksi PAN yang diperlukan justru terobosan baru dari kegiatan program pembangunan yang memang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini memerlukan political will yang kuat dari eksekuitf.
Saud ar a Pi mp in an R ap at d an h adir in Y an g T erh o rmat, Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi PAN terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 - 2012, Sedangkan terhadap sejumlah materi dari Raperda yang belum disampaikan dalam penyampaian Pemandangan Umum ini akan dibahas dan didiskusikan dalam rapat di komisi - komisi. Atas perhatian hadirin yang telah mendengarkan Pemandangan Umum ini, Fraksi PAN mengucapkan terima kasih. Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb. Jakarta, 25 Januari 2008 FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
Ketua,
H. THAMRIN, SH
Sekretaris,
H.M. AGUS DARMAWAN
