RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015-2019

Edi Effendi Tedjakusuma Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan

Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (RAKORBANGPUS) RPJMN 2015-2019 Jakarta, 25 November 2014

OUTLINE PENCAPAIAN PEMBANGUNAN HINGGA 2014 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN STRATEGIS ORIENTASI BARU PEMBANGUNAN NASIONAL

KETERKAITAN MISI RPJPN, NAWA CITA DAN RPJMN 20152019 SASARAN POKOK RPJMN 2015-2019 9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) Slide - 2

PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019

Evaluasi RPJMN 2010-2014

Isu Strategis Jangka Menengah 2015-2019 (background studies)

Arahan RPJPN 2005-2025

Visi – Misi Presiden terpilih

Rancangan Teknokratis RPJMN 2015-2019

Rancangan RPJMN 2015-2019

Aspirasi Masyarakat

Musrenbang RPJMN dan Sidang Kabinet

Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019

Slide - 3

TUJUAN NASIONAL DARI PEMBENTUKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) Melindungi Segenap Bangsa dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia; Memajukan Kesejahteraan Umum; Mencerdaskan Kehidupan Bangsa; dan Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia yang Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi, dan Keadilan Sosial

Pencapain Tujuan Ini Dilaksanakan Secara Bertahap Dan Terencana Dalam tahapan Jangka Panjang, Jangka Menengah, Maupun Tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

Slide - 4

RPJMN 3 (2015-2019) disusun Sebagai Penjabaran dari Visi Misi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden Jokowi Dan Jusuf Kalla Dan Berpedoman Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Slide - 5

PENCAPAIAN PEMBANGUNAN HINGGA 2014

Slide - 6

Pertumbuhan Ekonomi dan PDB Per Kapita Tahun 2009-2013

Sumber: BPS Slide - 7

Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Indeks Gini 16 0.41

0.42 0.41

14

0.41 14

12

13.3 12.4

0.4 11.96

10

11.47 10.5

0.38 8

0.39 0.38

0.37 6 4

6.2

6.5

6.23

0.37 5.62

5.5

4.6

0.36

2

0.35

0

0.34 2009

2010

2011

Tingkat Kemiskinan

2012 Pertumbuhan Ekonomi

Indeks Gini

Pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan

0.41

0.413

2013

2014

Index Gini

Sumber: BPS, diolah

Slide - 8

Perkembangan Produksi Komoditas Pangan Utama (Juta Ton) Tahun 2009 – 2013 No 1 2 3 4 5 6

Komoditi Produksi Padi Produksi Beras Produksi Jagung Produksi Kedelai Produksi Gula Produksi Daging Sapi dan Kerbau

Sumber: BPS dan Kementan

2009 64,399 40,404 17,630 0,975 2,517 0,279

2010 66,469 41,703 18,328 0,907 2,290 0,290

2011 65,757 41,256 17,643 0,851 2,268 0,290

2012 69,056 43,326 19,387 0,843 2,544 0,410

2013 70,867 44,462 18,510 0,808 2,817 0,420

Pembangunan di bidang Pertanian selama periode 2010-2013 telah mengalami peningkatan dengan capaian rata-rata 3,4 persen per tahun, yang bersumber pada tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan dan perikanan yang masing-masing mencapai rata-rata 2,0 persen, 4,4 persen, 4,5 persen, dan 6,5 persen pada tahun 2013. Produksi pangan utama terus meningkat dengan tingkat swasembada yang semakin tinggi. Pada tahun 2013, surplus beras mencapai 8,9 juta ton dan ditargetkan surplus beras dapat mencapai 10 juta ton di tahun 2014. Slide - 9

INDIKATOR PERTANIAN Perkembangan Impor Komoditi Pangan Utama Tahun 2004 – 2013 No

Indikator Satuan Kinerja

1

Beras

2

Cabe

3

Daging Sapi

4

Gula

5

Jagung

6

Kedelai

7

Bawang Merah

Ribu Ton Ribu Ton Ribu Ton Juta Ton Ribu Ton Juta Ton Ribu Ton

KIB I 2004

2005

2006

2007

KIB II 2008

2009

2010

2011

2012

687,5 2.750,4 1.780,5

2013*)

236,9

189,6

438,1

1.406,5

289,5

250,3

302,3

7,5

6,9

9,9

11,0

14,4

16,3

18,1

24,4

17,8

12,0

11,8

19,9

24,1

39,4

45,6

67,9

90,5

65,0

33,5

23,2

1,2

2,1

1,6

3,1

1,2

1,7

2,0

2,7

3,1

2,5

1.089,6

186,1

1.776,0

702,5

276,3

339,5

1.528,3 3.208,7 1.694,1

1.805,3

1,1

1,1

1,1

1,4

1,2

1,3

1,7

2,1

1,9

1,2

48,9

53,1

78,5

107,6

127,8

63,8

70,6

156,4

95,2

68,6

Slide - 10

Tren Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA) dan Angka Kematian Nasional (AKN)

Sumber: SDKI berbagai tahun

Upaya menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata melalui perbaikan derajat kesehatan dan gizi masyarakat ditandai dengan perbaikan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, dan pengendalian penyakit. Angka kematian bayi mengalami penurunan dari 34 pada 2007 menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup (2012). Berbagai indikator derajat kesehatan termasuk kesehatan reproduksi perlu mendapat perhatian khusus kedepan karena angka kematian ibu meningkat dari 228 (2007) menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup (2012). Angka kelahiran total (Total Fertility Rate) masih cukup tinggi yaitu 2,6 kelahiran per wanita usia subur (15-49 tahun). Slide - 11

Perkembangan APM dan APK menurut jenjang pendidikan Tahun 2004-2012 120 100 80 60

117,0 116,2 103,9 95,8 78,8 78,7

112,5 98,1 94,1 81,2

95,2 74,2

65,2

69,6

48,3

40 18,4

20

27,9

14,6

0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

APM SD/sedera ja t APM SMP/sedera ja t APK SMA/sedera ja t

2010

2011

2012

APK SD/sedera ja t APK SMP/sedera ja t APK PT

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2004-2013

Pembangunan pendidikan juga telah mampu meningkatkan pemenuhan hak penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A dari 94,1 persen menjadi 95,8 persen, dan APM SMP/MTs/Paket B meningkat dari 65,2 menjadi 78,8 persen pada periode 2004-2012. Hal tersebut dapat ditunjukkan oleh meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang pada tahun 2013 secara berturut-turat mencapai 98,4 persen dan 90,7 persen. Dengan kata lain, hanya sekitar 1,6 persen anak usia 7-12 tahun dan 9,3 persen anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah Capaian Pembangunan Pendidikan perlu ditingkatkan lagi karena sesuai amanat Undang-Undang No.20/2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, seluruh anak usia 7-15 dari latar belakang apapun mempunyai hak yang sama untuk mengikuti pendidikan dasar.

Slide - 12

Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Tahun (2004-2013)

Keberhasilan dalam penegakan hukum tercermin dalam penanganan tindak pidana korupsi. Dalam hal penegakan hukum atas tindak pidana korupsi telah menunjukkan capaian yang cukup signifikan. Di tingkat preventif, pemerintah telah merumuskan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK). Adapun di tingkat represif, terdapat peningkatan penanganan perkara korupsi dari tahun ke tahun, KPK mengeksekusi putusan semula 36 (tahun 2010) meningkat menjadi 44 (2013). Kejaksaan melakukan penuntutan tindak pidana korupsi semula hanya 1.706 perkara (2010) meningkat menjadi 2.023 perkara(2013). Keberhasilan penegakan hukum di bidang korupsi juga ditandai dengan meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi Slide - 13 dari 2,8 (skala 0-10) pada tahun 2009 menjadi 32 (skala 0-100) pada tahun 2013.

PERKEMBANGAN OPINI WTP BPK ATAS LKKL DAN LKPD 2009-2013 80% 74%

76%

70%

63% 57%

60%

52%

50% 41% 40% 30% 19%

20% 10% 0%

33%

30%

8%

8% 3%

1% 2% 2008

1% 0% 1% 2007 K/L

23%

18%

0% 2% 2009

13%

7% 2% 3% 2010

Provinsi

18% 9%

4% 2011 Kabupaten

2012

2013

Kota

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), IHPS 2009-2013, Maret 2014

Reformasi birokrasi menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik di berbagai unit pelayanan publik dengan penerapan teknologi informasi, pelayanan terpadu satu pintu, serta standar pelayanan lebih sederhana dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan . Sejalan dengan hal itu, akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah juga semakin baik yang ditandai dengan semakin meningkatnya instansi pemerintah yang memperoleh opini WTP dan memperoleh predikat akuntabel atas pelaksanaan SAKIP. Slide - 14

Perkembangan Pekerja formal-informal Tahun 2009-2014

Pembangunan ketenagakerjaan dalam kurun waktu 2009-2013 secara umum telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Tingkat pengangguran terbuka secara nasional membaik dari 7,9 persen (2009) menjadi 6,3 persen (2013). Slide - 15

Capaian Pembangunan Bidang Infrastruktur Tahun 2009-2013 No

Kegiatan

2009

2010

2011

2012

2013

1 2 3 4 5

Tingkat Kemantapan Jalan Nasional (%) Pembangunan pelabuhan (Lokasi) Pembangunan Embung (Jumlah) Pembangunan Jalur Kereta Api Rute Pelayanan Perintis

86,02 212 12 135 90

87,00 273 21 81 94

87,22 296 41 216 118

90,82 345 74 319 130

92,50 402 213 816 138

6 7 8 9 10 11

Waduk yang selesai dibangun (buah) Embung yang selesai dibangun (Jumlah) Aksek Air Minum Layak (%) Akses Sanitasi Layak (%) Rumah Sehat Sederhana Bersubsidi (unit) Pembangunan Baru Perumahan Swadaya (unit) Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (unit) Desa yang dilayani akses telekomunikasi

2 12 47,71 51,19 174.909 2.000

32 44,19 55,54 92.431 2.000

1 105 63,48 55,60 114.201 16.403

1 175 65,05 57,82 64.785 16.544

2 509 67,73 59,71 102.714 29.810

16.875

20.000

36.738

201.469

184.333

24.051 (72,5%)

27.670 (83,4%)

30.413 (91,6%)

31.092 (93,7%)

32.918 (99,2%)

12 13

Sumber: Kementerian PU, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, BPS

Penyediaan infrastruktur dasar penyediaan Pembangunan permukiman dan perumahan terus meningkat diantaranya melalui penyediaan Rumah Sehat Sederhana Bersubsidi sebanyak 121.000 unit (2013). Akses air minum meningkat menjadi 66,8 persen (2013), demikian juga akses sanitasi layak meningkat menjadi 59.8 persen (2013).

Pembangunan infrastruktur di Indonesia diarahkan pada upaya peningkatan daya saing dan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar. Daya saing infrastruktur pada tahun 2009 bila dibandingkan dengan tahun 2005 mengalami penurunan, namun pada tahun 2013 daya saing infrastruktur Indonesia kembali meningkat. Peningkatan daya saing infrastruktur itu terutama didorong oleh peningkatan sektor telekomunikasi dan transportasi.

Slide - 16

Pencapaian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2009-2012

Sumber: BPS (diolah)

Pencapaian pembangunan di daerah tertinggal berdasarkan indikator utama yang digunakan, yaitu: pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia, walaupun mengalami peningkatan yang lambat, secara umum telah menunjukkan perbaikan dari tahun 2009. IPM meningkat dari 65,77 (2009) menjadi 67,48 (2012), tingkat kemiskinan dari 20,19 persen menjadi 18,31 persen pada tahun 2012, dan rata-rata pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,84 persen menjadi 6,16 persen. Slide - 17

KESENJANGAN ANTARWILAYAH

Wilayah Sulawesi

Nasional 2012  Pertumbuhan Ekonomi = 6,23 %, Tingkat Kemiskinan 2012 (Februari) = 11, 96% Tingkat Pengangguran Terbuka 2012 (Agustus) = 6,80 % PDB/kapita: Rp 33,75 juta ; PDRB/kapita (33 prov): Rp 27,56 juta Wilayah Sumatera Share PDRB thdp 33 Prov

Wilayah Kalimantan 23,77%

Share PDRB thdp 33 Prov

9,30 % 4,83 %

Pertumb. Ekonomi

8.21%

Pertumb. Ekonomi

PDRB/kapita (Juta Rp)

30,53


Tingkat Kemiskinan Jmlh penduduk miskin (ribu jiwa) Tingkat Pengangguran

12,07 % 6.177,20 5,66%

43,70

Tingkat Kemiskinan

6,69 %

Jmlh penduduk miskin (ribu jiwa)

932,90

Tingkat Pengangguran

5,30%


4,74 %

Pertumb. Ekonomi

8,67%


17,86

Tingkat Kemiskinan Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) Tingkat Pengangguran

13,99 % 2.045,60 5,23 %

Wilayah Papua Share PDRB thdp 33 Prov

1,79 %

Pertumb. Ekonomi

6,38 %


30,43

Tingkat Kemiskinan

30,50%

Jmlh penduduk miskin (rb jiwa)

1.199,6 0


3,97%

Sumber : BPS 2012 (diolah) Wilayah Jawa Jawa--Bali Share PDRB thdp 33 Prov

Wilayah Nusa Tenggara 58,87%


1,26 %


0,27 %

1,54 %

Pertumb. Ekonomi

7,33 %

Pertumb. Ekonomi

6.58%

Pertumb. Ekonomi


27,61


Tingkat Kemiskinan Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) Tingkat Pengangguran

11,36 % 15.983,60 6,65 %

Wilayah Maluku

8,97

Tingkat Kemiskinan

19,79%


828,30


4,06 %


6,80

Tingkat Kemiskinan

16,42%


427,20


6,37 %

PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN

Slide - 19

3 MASALAH POKOK BANGSA

Ancaman Terhadap Wibawa Negara Kelemahan Sendi Perekonomian Bangsa Intoleransi dan Krisis Kepribadian bangsa

Slide - 20

TANTANGAN UTAMA PEMBANGUNAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Percepatan Pemerataan dan keadilan Kesenjangan Antar Wilayah Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi Keberlanjutan Pembangunan Pemberantasan Korupsi Stabilitas Politik dan Keamanan Tata Kelola: Birokrasi Efektif dan Efisien Percepatan Pembangunan Maritim dan Kelautan Slide - 21

LINGKUNGAN STRATEGIS

Slide - 22

GEO-EKONOMI

Perkembangan dan Proyeksi Ekonomi Dunia Share terhadap PDB Dunia (nominal) 70.0%

65.9%

63.9%

62.5%

61.9%

62.0%

60.8%

59.6%

58.5%

57.3%

56.2%

39.2%

40.4%

41.5%

42.7%

43.8%

60.0% 50.0% 40.0% 30.0%

34.1%

36.1%

37.5%

38.1%

20.0%

38.0%

Proyeksi

10.0% 0.0% 2010

2011

2012

2013

Advanced Economies

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Negara berkembang akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dunia, dan kontribusi PDB negara berkembang akan terus meningkat dalam 5 tahun ke depan

Kawasan dengan pertumbuhan ekonomi >6% pada tahun 2019

Emerging and Developing Economies

Sumber: Bappenas-Oxford Economics Model

23 Sumber: IMF (2014) Slide - 23

Aliran investasi langsung dunia akan meningkat, terutama ke negara berkembang.... •

•

Perekonomian dunia diperkirakan akan menunjukkan perbaikan, tetapi masih terdapat risiko penurunan dari kenaikan suku bunga global dan volatilitas potensi aliran modal akibat tapering off AS yang dapat mengancam pemulihan ekonomi global.

Aliran modal asing ke negara berkembang terus meningkat tajam. Seiring dengan terjadinya pemulihan negara-negara maju di tengah penarikan stimulus moneter bertahap yang luar biasa, sehingga kondisi global akan membaik secara signifikan. Perkiraan Aliran Net FDI tahun 2019

Aliran FDI akan meningkat dengan kuat ke negara China, India, In donesia, Austra lia, Brazil, Mexi co, dan Chili

24 Sumber: Global Oxford Economic Model –Baseline Scenario

Pergeseran Paradigma Arsitektur Kerjasama Ekonomi Global

Multilateral Trading System

Kebuntuan putaran doha

Bilateral Trading Arrangment

Noodle Bowl Syndrome

Plurilateral/Reginal Trading Arrangment Contoh: AEC, ASEAN+1 FTA

WTO

Sebagai ‘first best option’ of Global Trading System

MEGA TRADING BLOCK Seperti: RCEP, TPP, TTIP

Slide - 25

KONSTELASI MEGA TRADING BLOCK Trans Atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP): AS-EU Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): ASEAN+6

Trans Pacific Partnership (TPP): (1) Amerika Serikat; (2) Australia; (3) Brunei Darussalam; (4) Kanada; (5) Chile; (6) Jepang; (7) Malaysia; (8) Meksiko; (9) Peru; (10) Selandia Baru; (11) Singapura; (12) Viet Nam; dan (13) Korea Selatan Slide - 26

GEO-POLITIK

Posisi Geografi Indonesia (1) 1. NEGARA MARITIM dengan Luas Laut Indonesia: 5,5 juta km2 (luas laut seluruh dunia: 361 juta km2): • Laut 80% dan darat 20%. • Laut nasional yang mencapai 3,2 juta km2, • Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,3 juta km2. • Keunggulan Natural (Alamiah): amat subur dan nyaman iklimnya; amat kaya sumber daya alam (SDA); Kekayaan SDA alam khatulistiwa (berwujud: inersi matahari) terbesar, sebagai sumber inersi masa depan. SDA Alam Tropis (hutan tropis) sebagai Paru-paru Dunia, sumber O2 demi kehidupan dan kesehatan umat manusia.

• SDA Kelautan menjadi Sumber Pangan dan Gizi serta Energi Umat Manusia yang tidak ternilai.

PELUANG Menjadi Negara Maritim dan Pengembangan Ekonomi Berbasis SDA Kelautan dan Kehutanan, Pengembangan Ekonomi Pariwisata Tropis.

ANCAMAN : Eksplorasi dan eksploitasi ilegal sumber daya alam oleh pihak asing jika Indonesia tidak mampu melindungi dan mengelolanya. Ancaman lainnya adalah terhadap kelestarian lingkungan hutan dan sumber daya alam Lainnya. Slide - 27

Posisi Geografi Indonesia (2) 2.

JALUR PERDAGANGAN STRATEGIS

Selat Malaka Pintu masuk Tunggal Jalan Laut Tersingkat antara Samudra Pasifik dan Bagian Utara Samudra Hindia dan Jalur Perdagangan Terpadat.

Jaringan Strategis Lalu Lintas Perkapalan Internasional lainnya: (1) Jalur Selat Sunda dan Selat Karimata, ke arah utara, dengan Laut Cina Selatan (2) Selat Lombok, (3) Selat Makasar Slide - 28

BONUS DEMOGRAFI

Indeks Pertumbuhan Penduduk 2010-2035 Terdapat perbedaan dalam pertumbuhan penduduk menurut kelompok umur, dengan pertumbuhan tertinggi pada kelompok lansia (60 tahun ke atas) Indeks penduduk Indoneisa 2010-2035 (dengan indeks tahun 2010=100%)

Pertumbuhan penduduk menurut menurut kelompok umur. Antara tahun 2010–2035, penduduk:  usia 0-14: tumbuh (-3,6%)  usia 15-59: tumbuh 25,9%  usia 60+ (lansia): tumbuh 167,2%

Catatan: Definsi lansia adalah penduduk usia 60+ (UU 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia ) Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-3025 TERBATAS: Internal Pemerintah

Slide - 29

Bonus Demografi dan Implikasi Kebijakan • Terjadi penurunan dependency ratio dengan meningkatnya penduduk usia kerja yang memberi peluang terjadinya bonus demografi Trend Rasio ketergantungan 2010-2035

51

Rasio Ketergantungan (%)

50

49

50,5

2028-2031: Dependency Ratio terendah (46,9%) 48,6

47,7

48

47,2

46,9

47,3

Bonus Demografi tidak otomatis, tetapi dapat diraih dg kebijakan tepat: - SDM sehat dan terdidik - Tenaga kerja produktif - Stabilitas ekonomi, meningkatnya lapangan kerja

47

46

2011: Proporsi penduduk usia produktif >50%

45

Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-3025

Jika tidak, terjadi dampak tidak baik: - tingginya penganguran - konflik sosial - tekanan pada pangan dan lingkungan

*) Ket: Dependency ratio penduduk usia 0-14 th dan usia 65+ terhadap penduduk usia 15-64 th Slide - 30

PRASYARAT BONUS DEMOGRAFI BONUS DEMOGRAFI MERUPAKAN PELUANG • Meningkatnya Jumlah dan Proporsi Penduduk Usia Produktif memberikan Peluang untuk Pertumbuhan Ekonomi BEBERAPA KEBIJAKAN YAG PERLU DISIAPKAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG BONUS DEMOGRAFI : SDM: Menyiapkan Kualitas SDM yang akan masuk ke Angkatan Kerja melalui Kesehatan dan Pendidikan KEPENDUDUKAN: Menjaga Penurunan TFR TENAGA KERJA: Menyiapkan Keterampilan dan Kompetensi Tenaga Kerja EKONOMI: Menyediakan Lapangan Kerja, Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja, Keterbukaan Perdagangan dan Saving Slide - 31

TURUNNYA DEPENDENCY RATIO BERKONTRIBUSI BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI: PENGALAMAN INTERNASIONAL

1960 - 2000 Pert. GDP/th (%)

Kontribusi (%) Bonus Demografi thd Pertumbuhan Ekonomi

Cina

7.0

9.2

Korsel

7.3

13.2

Singapura

8.2

13.6

Thailand

6.6

15.5

Sumber:

1. UN Population Prospect Rev. 10 dan Mawson & Kinugasa 2005 2. Mawson, A and Kinugasa T, 2005. East Asian Economic Development: Two Demographic Dividend Slide - 32

Agenda Pembangunan Paska 2015 Pandangan Masyarakat Internasional Atas Post 2015: Prinsip-prinsip Yang Disepakati Dan Justifikasi Pentingnya SDGs (Dokumen ”Future We Want”)  Tidak Bisa Dipilahpilah Per Para Pihak. 1.

NEGARA MAJU

i.

:

tidak menyepakati pengintergasian konsep Common But Differentiated Responsibilities (CBDR) masuk dalam SDGs ii. mendorong fokus isu-isu unfinished business MDGs lebih menekankan pada aspek sustainability; iii. konsep inequality, negara maju merujuk pada mengatasi ketidakseimbangan akses antara kelompok masyarakat dalam negara. 2.

NEGARA BERKEMBANG

i. ii.

:

konsep CBDR dan diferensiasi masuk dalam SDGs; mendorong fokus isu-isu unfinished business MDGs lebih menekankan pada aspek availability dan fleksibilitas pada akses dan kesempatan, serta dukungan means of implementation termasuk pendanaan, dukungan teknologi dan peningkatan kapasitas; iii. konsep inequality, negara berkembang merujuk tidak hanya mengatasi ketidakseimbangan akses antara kelompok masyarakat dalam negara, namun ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam konteks hubungan antar negara di tingkat global, khususnya mengatasi ketimpangan pada pola hubungan antara negara maju dan negara berkembang. Slide - 33

ORIENTASI BARU PEMBANGUNAN NASIONAL

DASAR-DASAR STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL • Membangun tanpa meningkatkan ketimpangan antarwilayah • Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat • Membangun dari pinggir dan dari desa

• Ekonomi harus berorientasi dan berbasiskan pada sektor dan jenis usaha yang memasukkan nilai tambah sebesar-besarnya dengan SDM berkualitas, inovasi, kreatifitas dan penerapan teknologi yang tepat

• Pembangunan nasional sebagian besar adalah hasil agregasi dari pembangunan daerah yang berkualitas

Slide - 35

MENUJU INDONESIA YANG JAUH LEBIH BAIK • Mengejar peningkatan daya saing • Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui pembangunan mental • Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas • Mengurangi ketimpangan antarwilayah • Memulihkan kerusakan lingkungan • Memajukan kehidupan bermasyarakat

Slide - 36

VISI & MISI RPJPN 2005-2025 VISI : INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR MISI : 1.

Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila

2.

Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing

3.

Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum

4.

Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu

5.

Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan

6.

Mewujudkan Indonesia asri dan lestari

7.

Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional

8.

Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

37

VISI & MISI PEMBANGUNAN 2015-2019 VISI : TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG MISI: M1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. M2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum. M3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim M4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera M5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing M6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional M7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

38

9 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWA CITA) C1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara C2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya C3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan C4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya C5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia C6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional C7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik C8. Melakukan revolusi karakter bangsa C9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial indonesia

39

KETERKAITAN MISI RPJPN, NAWA CITA DAN RPJMN 2015-2019

KETERKAITAN MISI RPJPN, NAWA CITA DAN RPJMN 20152019 8 Misi RPJPN 2005-2025

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila

7 Misi Pembangunan 2015-2019

 Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan (M7)

9 Agenda Prioritas (Nawacita)

Isu Prioritas RPJMN 2015-2019

1. Melakukan revolusi karakter bangsa (C8), dengan Mengevaluasi sistem pendidikan nasional – (ujian Akhir Nasional dan kurikulum yang menjaga keseimbangan aspek muatan lokal (daerah) dan aspek nasional, dalam rangka membangun pemahaman yang hakiki terhadap keBhineka-an yang Tunggal Ika (C8.1)

Pendidikan: 1. Mengembangkan kurikulum melalui Evaluasi kurikulum secara ketat, komprehensif dan berkelanjutan

1. Memperteguh ke-bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia (C9)

Kebudayaan: 1. Memperkukuh karakter bangsa yang menghargai keragaman, bertoleran, berakhlak mulia, bermoral, beretika, bergotong royong Hukum: 1. Memperkuat Penegakan HAM 2. Meningkatkan Pendidikan HAM Slide - 41

8 Misi RPJPN 2005-2025

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing


1. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing (M5) 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum. (M2) 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime (M3)



Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya (C2)

1. Percepatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas pelayanan public 3. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional (C6)

1. Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan 2. Akselerasi Pertumbuhan Industri melalui Pengembangan Perwilayahan Industri: Khususnya di luar Pulau Jawa 3. Peningkatan Efisiensi Logistik dan Distribusi Nasional 4. Peningkatan Investasi melalui penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan layanan investasi 5. Peningkatan Daya Saing BUMN 6. Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik (C7)

1. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 2. Pengamanan Ketahanan Pangan 3. Peningkatan Kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pangan 4. Meningkatkan Produksi Energi Primer (minyak, gas, dan batubara) 5. Meningkatkan peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi 6. Pembangunan Infrastruktur/Prasarana Dasar 7. Penguatan ketahanan dan daya saing sektor keuangan/perbankan Slide - 42


3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum


Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum (M2)



Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya (C2)

 Pemantapan Politik dalam Negeri melalui meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara Pemerintah, swasta dan masyarakat sipil  Percepatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya (C4)

 Pencegahan dan Pemberantasan korupsi melalui harmonisasi peraturan perundangundangan, Meningkatkan Efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi dan Meningkatkan aspek preventif pencegahan korupsi.  Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkualitas melalui peningkatan keterpaduan Sistem Peradilan Pidana, Reformasi Sistem Hukum Perdata, serta harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait HAM Slide - 43


4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu


Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. (M1)



Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara (C1)

1. Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional 2. Meningkatkan kualitas perlindungan WNI/BHI di luar negeri 3. Memperkukuh karakter bangsa yang menghargai keragaman, bertoleran, berakhlak mulia, bermoral, beretika, bergotong royong 4. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara Pemerintah, swasta dan masyarakat sipil

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (C3)

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah 2. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan 3. Pembangunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pertanahan

Memperteguh ke-bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial indonesia (C9)

1. Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan 2. Memperkukuh karakter bangsa yang menghargai keragaman, bertoleran, berakhlak mulia, bermoral, beretika, bergotong royong 3. Meningkatkan apresiasi seni dan karya budaya Slide - 44




Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (C3):

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan

Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum (M2)

 Memulai desentralisasi asimetris  Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa, kawasan timur Indonesia dan kawadan perbatasan.  Penataan daerah otonom baru untuk kesejahteraan rakyat


1. Peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah 2. Mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang, terutama ekonomi dan keamanan 3. Mengembangkan Rencana Tata Ruang yang Berkualitas, Tepat Waktu dan Serasi antardokumen Rencana

Slide - 45


6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari


Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera (M4)


Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (C5) Membangun tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan, dengan: 







Mengembangkan tata ruang wilayah yang terintegrasi antar level pemerintahan maupun darat-laut, Edukasi konsumen untuk memahami dan mempratekkan gaya hidup yang ramah lingkungan, Mengeksploitasi SDA yang tidak terbarukan secara prudent (tidak merusak lingkungan). Memacu pembangunan pertanian yang berkelanjutan yang berbasis bio-eco-region dengan pola pengembangan pertanian organik maupun pertanian yang hemat lahan dan air


1. Peningkatan konservasi dan data kelola hutan dengan mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak 2. Perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas air dan udara, peningkatan tutupan lahan/hutan, penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan. 3. Penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana

Slide - 46


7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional


Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional (M6)


Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, melalui: … (C1)  memperkuat jati diri sebagai negara maritim


1. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan melalui pengembangan industri kelautan 2. Pengembangan konektivitas dan sistem logistik melalui pengembangan sistem transportasi laut nasional. 3. Penetapan zona industri dan aglomerasi industri perikanan 4. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut. 5. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan peran SDM dan Iptek kelautan 6. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir

Slide - 47


7 Misi Pembangunan 2015-2019 Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim (M3)

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional (M6)


Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara (C1), melalui:  pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif  melindungi hak dan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya pekerja migran  memperkuat peran Indonesia dalam kerjasaman global dan regional

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara (C1), melalui:  memperkuat jati diri sebagai negara maritim


1. Meningkatkan kualitas perlindungan WNI/BHI di luar negeri 2. Meningkatkan peran Indonesia dalam kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular 3. Meningkatkan peran kepemimpinan Indonesia di Asean. 4. Menguatkan diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum bilateral, multilateral, regional dan global. 1. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan melalui pengembangan industri kelautan 2. Pengembangan konektivitas dan sistem logistik melalui pengembangan sistem transportasi laut nasional. 3. Penetapan zona industri dan aglomerasi industri perikanan 4. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut. 5. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan peran SDM dan Iptek kelautan 6. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir

Slide - 48

SASARAN POKOK RPJMN 2015-2019

SASARAN POKOK RPJMN 2015-2019 (1) Sasaran Pokok /Indikator 1. EKONOMI Ekonomi Makro  Pertumbuhan ekonomi  PDB per Kapita  Inflasi

 Penurunan Kemiskinan

 Tingkat Pengangguran Terbuka

Katahanan Pangan  Produksi Padi  Produksi Jagung  Produksi Kedelai Ketahanan Energi  Produksi Minyak Bumi  Produksi Gas Bumi  Produksi Batubara  Penggunaan Gas Bumi Dalam negeri  Penggunaan Batu Bara Dalam negeri

*Angka APBNP 2014

**Maret 2014

Baseline 2014

Sasaran 2019

5,5%* USD3.499,9 (2013) 5,3%* 11,25% ** 5,94%

6-8 % Menuju USD 7000 3,5% 5-6% 5-5,5%

70,6 juta ton 19,13 juta ton 0,92 juta ton

818 ribu SBM per hari 1224 ribu SBM per hari 397 Juta Ton 53% 24%

82,0 juta ton 24,1 juta ton 1,92 juta ton

700 ribu SBM per hari 1295 ribu SBM per hari 442 Juta Ton 64% 32% Slide - 50

SASARAN POKOK RPJMN 2015-2019 (2) Sasaran Pokok /Indikator Ketahanan Air  Kapasitas air baku nasional  Pembangunan Waduk

 Ketersedian air irigasi yang bersumber dari

waduk Infrastruktur Dasar dan Konektivitas  Rasio elektrifikasi  Akses Air Minum Layak  Akses Sanitasi Layak  Kondisi mantap jalan nasional  Pengembangan jalan nasional  Pembangunan jalan baru  Pengembangan jalan tol  Pengembangan panjang jalur kereta api  Pengembangan pelabuhan  Dwelling Time Pelabuhan  Pengembangan bandara  On-time Performance Penerbangan  Kab/Kota yang dijangkau broadband

Baseline 2014

Sasaran 2019

51,44 m3/det 21 waduk

118,6 m3/det 30 waduk

81,5% 70 % 60,5 % 94 % 38.570 km 1.028 km 260 km 4.682 km 278 6-7 hari 237 75% 82%

100% 100% 100% 100 % 46.770 km 2.650 km 1.194,9 km 7.471 km 450 3-4 hari 252 95 % 100%

11%

20%

Slide - 51

SASARAN POKOK RPJMN 2015-2019 (3) Sasaran Pokok 2. LINGKUNGAN  Emisi Gas Rumah Kaca  Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 3. POLITIK  Tingkat Partisipasi Politik Pemilu  Indeks Demokrasi Indonesia 4. PENEGAKAN HUKUM  Indeks Penegakan Hukum  Indeks Persepsi Korupsi (IPK)  Indeks Perilaku Anti Korupsi 5. TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI  Kualitas Pelayanan Publik - Integritas Pelayanan Publik (Pusat) - Integritas Pelayanan Publik (Daerah)  Indeks Reformasi Birokrasi 6. PERTAHANAN DAN KEAMANAN  Persentase pemenuhan MEF  Persentase Kontribusi industri pertahanan DN terhadap MEF

*2012

Baseline 2014

Sasaran 2019

15,5% 63,0-64,0

26% 66,5-68,5

n.a. 32 3,63

75% 65 4

75,11% 62,63 *

7,37 6,82 33,48 30% 10%

80% 75

9 8,0 83,48 60% 20%

Slide - 52

SASARAN POKOK RPJMN 2015-2019 (4) Sasaran Pokok 7. KESEJAHTERAAN RAKYAT  Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  Indeks Gini Kependudukan dan Keluarga Berencana  Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk

 Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) Pendidikan  Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun

 Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun  Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B  Persentase SD/MI berakreditasi minimal B

 Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B  Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B

 Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B

Kesehatan  Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup  Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup

*2013

**2009

*** 2012

Baseline 2014

Sasaran 2019

73,83* 0,41

meningkat menurun

1,49%/tahun (2000-2010) 2,6 (2012)

1,19%/tahun (2010-2020) 2,3

94,1%*

96,1 (%)

8,1 (tahun)* 50,4%* 68,7%* 62,5%* 73,5%* 48,2%* 346** 32***

8,8 (tahun) 68,4 (%) 84,2% 81,0% 84,6% 65,0% 306 24

Slide - 53

SASARAN POKOK RPJMN 2015-2019 (5) Sasaran Pokok 8. PEMBANGUNAN KELAUTAN Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB  Termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi nasional, a.l : Produksi perikanan tangkap dan budidaya (juta ton )  Terwujudnya pelayanan angkutan laut dalam rangka meningkatkan konektivitas laut  Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut, a.l. melalui: - Peningkatan luas kawasan konservasi laut (%) - Peningkatan cakupan pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan 9. PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN  Peran Luar Jawa dalam pembentukan PDRB  Kabupaten Tertinggal yang dientaskan 

*Posisi s/d 2014 **angka target RKP 2014 *** 2013

Baseline 2014

Sasaran 2019

-

Selesai tahun 2017

22,4**

40-50

(lihat sasaran infrastruktur)

15,7 juta ha***

20 juta ha

41 133*

45-47% 39 Kabupaten

n.a.

53,4 %

Slide - 54

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENGEMBANGAN WILAYAH

No.

Wilayah

Peran PDRB Wilayah (%) Tahun 2013

Peran PDRB Wilayah (%) Tahun 2019

1

Sumatera

23,8

24.6

2

Jawa

58,0

55,1

3

Bali Nustra

2,5

2,6

4

Kalimantan

8,7

9,6

5

Sulawesi

4,8

5,2

6

Maluku Papua

2,2

2,9

Keterangan :  Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 8% di tahun 2019  Perhitungan proyeksi masih menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2000.  Perhitungan proyeksi dapat berubah dengan adanya perubahan harga konstan tahun dasar 2010. Slide - 55


9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA)

Slide - 56

9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) 1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara 2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektorsektor strategis ekonomi domestik 8. Melakukan revolusi karakter bangsa 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Slide - 57

AGENDA PRIORITAS 1 Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara 1. 2. 3. 4.

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Penguatan sistem Pertahanan. Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim. Meningkatkan kualitas perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri. 5. Melindungi Hak dan Keselamatan Pekerja Migran. 6. Memperkuat Peran Dalam Kerjasama Global dan Regional 7. Meminimalisasi Dampak Globalisasi 8. Pembangunan Industri Pertahanan Nasional 9. Membangun POLRI yang Professional 10. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan

Slide - 58

Contoh Perumusan Sasaran dan Arah kebijakan Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim Sasaran 1

menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan dalam rangka menjamin kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamankan sumber daya alam dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)

Arah Kebijakan

1

Meningkatkan pengawasan dan penjagaan, serta penegakan hukum di laut dan daerah perbatasan;

3

Meningkatkan sinergitas antar institusi pengamanan laut.

2 4 5 6 7

Meningkatkan sarana dan prasarana pengamanan daerah perbatasan

Menyelesaikan penetapan garis batas wilayah perairan Indonesia dan ZEE

Melakukan pengaturan, penetapan dan pengendalian ALKI dan menghubungkan dengan alur pelayaran dan titik-titik perdagangan strategis nasional Mengembangkan dan menetapkan Tata Kelola dan Kelembagaan Kelautan untuk mendukung perwujudan negara maritim

Meningkatkan keamanan laut dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan terpadu

Slide - 59

AGENDA PRIORITAS 2 Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya 1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik melalui reformasi sistem kepartaian dan sistem pemilu, penguatan sistem presidensial dan penguatan lembaga perwakilan 2. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan 3. Membangun transparansi dan akuntabiltas kinerja pemerintahan 4. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional (RBN) 5. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik

Slide - 60

AGENDA PRIORITAS 3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan 1. Peletakan Dasar-Dasar Dimulainya Desentralisasi Asimetris 2. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia 3. Pengurangan Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi Masyarakat

Slide - 61

AGENDA PRIORITAS 4 Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya 1. Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan 2. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 3. Pemberantasan Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar 4. Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika 5. Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah 6. Melindungai Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal Slide - 62

AGENDA PRIORITAS 5 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia 1. Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana 2. Pembangunan Pendidikan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Pintar 3. Pembangunan Kesehatan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Sehat 4. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Marjinal melalui Pelaksanaan Program Indonesia Kerja

Slide - 63

AGENDA PRIORITAS 6 Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Di Pasar Internasional 1. Membangun Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan 2. Membangun Transportasi Massal Perkotaan 3. Membangun Infrastruktur/Prasarana Dasar 4. Peningkatan Efektivitas, dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur 5. Penguatan Investasi 6. Mendorong BUMN menjadi Agen Pembangunan 7. Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi 8. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional 9. Pengembangan Kapasitas Perdagangan Nasional 10. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

Slide - 64

AGENDA PRIORITAS 7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik 1. Peningkatan Kedaulatan Pangan 2. Kedaulatan Energi 3. Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan 5. Penguatan Sektor Keuangan 6. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara Slide - 65

AGENDA PRIORITAS 8 Melakukan revolusi karakter bangsa 1. Peningkatan kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan mengembangkan kepribadian. 2. Peningkatan wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air. 3. Peningkatan pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat. 4. Peningkatan aktivitas riset dan pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/ industri. 5. Peningkatan budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya konsumsi. 6. Peningkatan budaya inovasi di masyarakat.

Slide - 66

AGENDA PRIORITAS 9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia 1. Pembangunan kembali modal sosial dalam rangka memperkukuh karakter dan jati diri bangsa. 2. Penegakan hukum secara tegas sesuai amanat konstitusi. 3. Menguatnya lembaga kebudayaan 4. Meningkatnya promosi dan diplomasi kebudayaan 5. Meningkatnya partisipasi pemuda di berbagi bidang pembangunan Slide - 67


TERIMA KASIH

Slide - 68

RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)

Recommend Documents