SURAT KEPUTUSAN DPP PARTAI KEADILAN SEJAHTERA Nomor: 019/SKEP/DPP-PKS/1431006/D/SKEP/DPP-PKS/1428 Tentang INFAQ WAJIB ANGGOTA INTI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPP PARTAI KEADILAN SEJAHTERA MENIMBANG
:
a. bahwa perlunya Partai Keadilan Sejahtera menggalang dana dari sumber-sumber yang sah. b. bahwa perlunya alokasi dana yang terkumpul kepada pos-pos yang tepat sesuai dengan kebijakan partai. c. bahwa infaq merupakan salah satu sumber penerimaan dana partai. d. bahwa Surat Keputusan No. 006 s/d 008/D/SKEP/DPP-PKS/1428, yang selama ini berlaku, perlu disesuaikan untuk lebih memberikan kepastian hukum, dan rasa keadilan. e. bahwa untuk memenuhi hal dimaksud Keputusan.
MENGINGAT
:
perlu dikeluarkan Surat
1. Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera. 2. Pasal 69 Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera.
MEMPERHATIKAN :
1. Hasil Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Keadilan Sejahtera 25 jumadil akhir 1431 H/8 Juni 2010 M.
Partai
MEMUTUSKAN MENETAPKAN
:
1. Mencabut Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor: 006 s/d 008/D/SKEP/DPP-PKS/1428 dan menetapkan Keputusan Presiden Nomor: 19/SKEP/DPP-PKS/1431 (Penjelasan terlampir). 2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 3
Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di dalam Penetapannya. Ditetapkan di… diteta
Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 2 Rajab 14 Juni
LUTHFI HASAN ISHAAQ, MA M. ANIS MATTA Presiden Sekretaris Jenderal ppppppp 28 Februari Salinan disampaikan kepada Yth: 1. Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera 2. Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera 3. Ketua Dewan Syari’ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera 4. Ketua-Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera 5. Ketua-Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera 6. Pertinggal
1431 H 2010 M
2
Lampiran Surat Keputusan Presiden Nomor: 019/SKEP/DPP-PKS/1431006/D/SKEP/DPPPKS/1428 Infaq Wajib Anggota Inti BAB I PENGERTIAN Pasal 1 Yang dimaksud dalam keputusan ini dengan: (1)
Anggota Inti adalah semua anggota Madya, Dewasa, Ahli, dan Purna Partai Keadilan Sejahtera yang berdomisili di dalam maupun di luar negeri.
(2) Grup adalah gugus tugas yang terdiri dari beberapa anggota yang ditetapkan oleh Anggota Inti Dewan Pengurus Daerah/Dewan Pengurus Wilayah. (3) Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Pengurus Pusat adalah Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera, dan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera. (4) Infaq Wajib Anggota Inti (IWAI) adalah kewajiban keuangan yang harus dilakukan anggota inti sesuai dengan ketentuan dalam keputusan ini. (5). Anggota Inti Wajib Infaq adalah setiap anggota yang menurut keputusan ini ditentukan untuk melakukan kewajiban infaq. BAB II SUBYEK INFAQ Pasal 2 Yang termasuk subyek infaq adalah Anggota Inti. BAB III OBYEK INFAQ Pasal 3 Objek Infaq adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Anggota Inti Wajib Infaq, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Anggota inti Wajib Infaq yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Pasal 4 Tidak termasuk sebagai Objek infaq adalah: a. bantuan atau sumbangan. b. harta yang diterima dari keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat. c. harta yang diterima dari suami. d. warisan. e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura. f. pembayaran dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Pasal 5 Besarnya Penghasilan Kena Infaq ditentukan dari penghasilan bruto dikurangi : a. Pajak yang tidak ditanggung pemerintah atau pemberi kerja. b. Penghasilan yang atas ketetapan Partai dialokasikan untuk kepentingan lain yang tidak dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan anggota inti wajib infaq. Pasal 6 Penghasilan kena Infaq tidak boleh dikurangkan dari: a. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Anggota inti Wajib infaq atau orang yang menjadi tanggungannya. b. Zakat, hibah, infaq, atau sumbangan yang dikeluarkan wajib infaq. c. Pembayaran utang. BAB IV PERHITUNGAN INFAQ Pasal 7 (1). Infaq dikenakan terhadap subjek infaq atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu bulan. (2). Penghasilan Kena Infaq sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Infaq dihitung dengan cara mengurangkan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
Pasal 8 Tarif Infaq yang diterapkan atas Penghasilan Kena Infaq diatur sebagai berikut : (1). Bagi Anggota Inti yang bukan anggota legislatif, pejabat tinggi dan pejabat tinggi lainnya, tarif infaqnya sebesar 4% diatur sebagai berikut : 1) Sebesar 1,5 % adalah alokasi untuk Infaq Wajib Da’wah Islam (IWDI) dan Infaq Wajib Bulanan (IWB). 2) Sebesar 0,5 % adalah alokasi untuk Infaq Ta’awun Anggota. 3) Sebesar 2 % adalah Infaq Wajib Personal (IWP). (2). Bagi Anggota Inti yang penghasilannya diperoleh dari kedudukan atau jabatannya sebagai anggota legislatif, pejabat tinggi dan pejabat tinggi lainnya yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera, tarif infaqnya 2% diatur sebagai berikut : 1) Sebesar 1,5 % adalah alokasi untuk Infaq Wajib Da’wah Islam (IWDI) dan Infaq Wajib Bulanan (IWB). 2) Sebesar 0,5 % adalah alokasi untuk Infaq Ta’awun Anggota. (3). Bagi Anggota Inti yang penghasilannya kurang dari Rp. 1.000.000,- per bulan tarif infaqnya sebesar Rp. 5.000,- yang alokasinya untuk Infaq Wajib Bulanan (IWB) BAB V MEKANISME PENYETORAN
Pasal 9 Untuk DPC yang dikelola anggota inti, mekanisme setoran dilakukan sebagai berikut: (1). Anggota Inti Wajib Infaq harus melaporkan dan menyerahkan infaqnya melalui bendahara Grup setiap bulan. (2). Bendahara Grup menyetor bagian infaq untuk IWDI, IWB dan Infaq Ta’awun Anggota sebagaimana disebutkan pada pasal 8 ayat 1) dan 2) seluruhnya ke Bendahara Dewan Pengurus Pusat ( DPP ) melalui Bendahara Dewan Pengurus Daerah ( DPD ) setiap bulan. (3). Bendahara Grup menyetor bagian infaq untuk IWP sebagaimana disebutkan pada pasal 8 ayat 3) sebesar 75% ke Bendahara Dewan Pengurus Cabang ( DPC ) setiap bulan. (4). Dewan Pengurus Cabang ( DPC ) menyetor 50% dari total IWP yang diterima sebagaimana disebutkan pada pasal 9 ayat 3) ke Dewan Pengurus Daerah ( DPD ) setiap bulan. (5). Bendahara Dewan Pengurus Daerah ( DPD ) menyetor seluruh infaq IWDI, IWB dan Infaq Ta’awun Anggota sebagaimana disebutkan pada pasal 9 ayat 2) kepada Bendahara Dewan Pengurus Pusat ( DPP ) setiap bulan.
Pasal 10 Untuk DPC yang tidak dikelola Anggota Inti, mekanisme setoran dilakukan sebagai berikut: (1). Anggota Inti Wajib Infaq harus melaporkan dan menyerahkan infaqnya melalui bendahara Grup setiap bulan. (2). Bendahara Grup menyetor bagian infaq untuk IWDI, IWB dan Infaq Ta’awun Anggota sebagaimana disebutkan pada pasal 8 ayat 1) dan 2) seluruhnya ke Bendahara Dewan Pengurus Pusat ( DPP ) melalui Bendahara Dewan Pengurus Daerah ( DPD ) setiap bulan. (3). Bendahara Grup menyetor bagian infaq untuk IWP sebagaimana disebutkan pada pasal 8 ayat 3) sebesar 75% ke Bendahara Dewan Pengurus Daerah ( DPD ) setiap bulan. (4). Bendahara Dewan Pengurus Daerah ( DPD ) menyetor seluruh infaq IWDI, IWB dan Infaq Ta’awun Anggota sebagaimana disebutkan pada pasal 10 ayat 2) kepada Bendahara Dewan Pengurus Pusat ( DPP ) setiap bulan. (5). Bendahara Dewan Pengurus Daerah ( DPD ) menyetor 25% dari total IWP yang diterima sebagaimana disebutkan pada pasal 10 ayat 3) kepada Bendahara Dewan Pengurus Wilayah (DPW) setiap bulan BAB VI PENGAWASAN DAN SANKSI Pasal 11 Pengawasan Dewan Pengurus berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua pembukuan Dewan Pengurus yang berada di bawahnya. Pasal 12 Sanksi Sanksi terhadap Anggota yang secara sengaja tidak membayar infaq dan melaporkan penghasilannya mengacu kepada Tata cara Penjatuhan Sanksi atas Pelanggaran Anggota Partai Keadilan Sejahtera yang ditetapkan oleh Majelis Syuro atau Badan Penegak Disiplin Organisasi.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 a. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Bendahara Umum. b. Ketentuan dan peraturan ini mengikat dan segala ketentuan dan peraturan yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 2 Rajab 14 Juni Rabiul Awwal 1431 H Maret
LUTHFI HASAN ISHAAQ, MA Presiden
M. ANIS MATTA Sekretaris Jenderal
Salinan disampaikan kepada Yth: 1. Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. 2. Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. 3. Ketua Dewan Syari’ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera. 4. Ketua-Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera. 5. Ketua-Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera 6. Pertinggal
1431 H 2010 M 2010 M
