BAB II PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DI KOTA MEDAN Mengenal Partai Keadialan Sejahtera di Indonesia

BAB II PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DI KOTA MEDAN 2.1. Mengenal Partai Keadialan Sejahtera di Indonesia Partai Keadilan (PK) didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1998. Hal tersebut dinyatakan dalam konferensi pers di Aula Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Deklarasi PK di lapangan Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, dihadiri oleh 50.000 massa. Musyawarah Kerja Nasional I digelar di Kampung Wisata Insan Krida (KWIK), Parung, Bogor, dan ditutup di hotel Cempaka, Jakarta setelah sebelumnya melakukan konvoi kendaraan dari BogorJakarta.

PK menggelar Musyawarah Nasional I di Hotel Bumiwiyata, Depok pada tanggal 18 hingga 21 Mei dan mendapatkan Dr Hidayat Nurwahid, MA sebagai Presiden kedua Partai Keadilan Menggantikan Dr. Ir. Nurmahmudi Isma’il. Pada tanggal 4 Juni 2003 DPP PKS dinyatakan lulus verifikasi oleh Depkehham. Verifikasi dilakukan di kantor sekretariat Jl. Mampang Prapatan VIII No. R-2, Jakarta. Yang kemudian pada tanggal 3 Juli PK bergabung dengan PKS yang dilakukan di kantor pengacara Tri Sulistyowarni di Pamulang, Tangerang. Dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya.

Asal-usul PKS dapat ditelusuri dari gerakan dakwah kampus yang menyebar di universitas-universitas Indonesia pada 1980-an. Gerakan ini dapat 27

Universitas Sumatera Utara

dikatakan dipelopori oleh Muhammad Natsir, mantan Perdana Menteri Indonesia dari Masyumi (dibubarkan pada 1960) yang mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada 1967. Lembaga ini awalnya fokus kepada usaha mencegah kegiatan misionaris Kristen di Indonesia. Peran DDII yang paling krusial adalah kelahiran Lembaga Mujahid Dakwah yang berafiliasi dengan DDII, dipimpin Imaduddin Abdulrahim yang aktif melakukan pelatihan keagamaan di Masjid Salman, Institut Teknologi Bandung. PKS menggunakan modus operandi9 Jamaah Tarbiyah untuk memperbesar peluang mendapatkan kader baru. PKS memakai dua strategi dalam merekrut kader. Yang pertama adalah pola rekrutmen individual (al-da'wah al-fardhiyyah), atau bentuk pendekatan orang per orang, meliputi komunikasi personal secara langsung. Calon kader yang akan direkrut diajak berpartisipasi dalam forumforum pembinaan rohani yang diorganisir PKS seperti usrah (keluarga), halaqah (kelompok studi), liqa (pertemuan mingguan), rihlah (rekreasi), mukhayyam (perkemahan), daurah (pelatihan intelektual) dan nadwah (seminar). Sistem yang digunakan PKS ini mirip dengan sistem rekrutmen gerakan Islamis di Mesir. Yang kedua adalah pola rekrutmen institusional (al-da'wah al'amma). PKS berafiliasi10 dengan berbagai organisasi sayap yang berstatus formal atau tidak formal, sehingga partai dapat memanfaatkan institusi-institusi ini untuk meraup 9

Modus Operandi adalah operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Kata tersebut sering disingkat M.O

10

Afiliasi adalah pertalian atau perhubungan sebagai anggota atau cabang. Jika diibaratkan sebagai dua orang, maka antara orang yang satu dengan orang yang lainnya saling memiliki hubungan . Hubungan yang didasari saling membutuhkan untuk mencapai tujuan.

28


kader potensial, seperti organisasi dakwah kampus dan KAMMI (Kelompok Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia).

Partai Keadilan Sejahtera (PK-Sejahtera) merupakan pelanjut perjuangan Partai Keadilan (PK) yang dalam pemilu 1999 lalu meraih 1,4 juta suara (7 kursi DPR, 26 kursi DPRD Propinsi dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten). Pada 1999 PK memperoleh 1,3% suara. Perolehan suara itu meningkat pesat pada pemilu berikutnya 2004, di mana PKS berhasil meraup 8.206.020 (7,34%). Dan, kembali meningkat, sekalipun tipis pada pemilu 2009 dengan mengantongi 8.206.955 (7,9%). Pemilu 2014 dengan perolehan suara 8.480. 204 (6,79 %)11

PK-Sejahtera percaya bahwa jawaban untuk melahirkan Indonesia yang lebih baik di masa depan adalah dengan mempersiapkan kader-kader yang berkualitas baik secara moral, intelektual, dan profesional. Karena itu, PKSejahtera sangat peduli dengan perbaikan-perbaikan ke arah terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera.

Kepedulian inilah yang menapaki setiap jejak langkah dan aktivitas partai. Dimulai dari sebuah entitas yang belum dikenal sama sekali dalam jagat perpolitikan Indonesia hingga dikenal dan eksis sampai saat ini. Sebagai partai yang menduduki peringkat 7 dalam pemilu 1999 lalu, PK (kini PK-Sejahtera) bertekad untuk meningkatkan daya pengaruhnya dalam pemilu 2004 mendatang.

11

http://www.muradmaulana.com

29


Adapun tujuan dan cara pencapaian PKS dapat kita lihat dalam visi misinya sebagai berikut:

2.1.1. Visi Umum:

Visi umum merupakan sebuah tujuan dari Partai Keadilan Sejahtera yang bersifat secara umum atau secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut:

“SEBAGAI

PARTAI

DA’WAH

PENEGAK

KEADILAN

DAN

KESEJAHTERAAN DALAM BINGKAI PERSATUAN UMMAT DAN BANGSA.”

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai :

1. Partai dakwah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang. 3. Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil alamin. 4. Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

30


2.1.2. Visi Khusus:

Selain visi umum, terdapat juga visi khusus yaitu sebuah tujuan, cita-cita atau harapan dari Partai Keadilan Sejahtera terhadap sesuatu hal yang lebih spesifik, yaitu sebagai berikut: ·

PARTAI BERPENGARUH BAIK SECARA KEKUATAN POLITIK, PARTISIPASI, MAUPUN OPINI DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT INDONESIA YANG MADANI.

2.1.3 Misi :

Jika visi adalah sebuah tujuan , maka misi adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Adakalanya sebuah misi perlu dirubah untuk mencapai visi yang belum juga tercapai. Berikut adalah misi yang dirumuskan oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam mencapai visi yang mereka impikan;

1. Menyebarluaskan dakwah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir. 2. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markas taghyir dan pusat solusi. 3. Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat. 4. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.

31


5. Menegakkan amar ma’ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam. 6. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahim, kerjasama dan ishlah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisir agenda reformasi. 7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kezaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.

Masing-masing partai memiliki syarat-syarat tertentu untuk memasukkan seseorang menjadi anggota partai yang kemudian tercantum pada AD/ART pasal 1 dan 2 yaitu: 1. Warga Negara Indonesia, laki-laki maupun perempuan. 2. Berusia tujuh belas tahun ke atas atau sudah menikah. 3. Berkelakuan baik. 4. Setuju dengan visi misi dan tujuan partai 5. Mengajukan

permohonan

menjadi

anggota

partai

kepada

sekretariat pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah. 6. Melaksanakan

dan

disiplin

dengan

kewajiban-kewajiban

keanggotaan. 7. Mengucapkan janji setia pada prinsip-prinsip dan disiplin partai, sesuai dengan jenis atau jenjang keanggotaannya.

32


2.1.3. Struktur dan Keanggotaan PKS a. Keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera Setelah menjadi anggota, sudah seharusnya mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh setiap partai. Masing-masing partai memiliki mekanisme dalam hal pengorganisasian. Ada beberapa jenis dan jenjang keanggotaannya, sebagai berikut: 1. Anggota kader pendukung, yang terdiri dari: a. Anggota Pemula yaitu mereka yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota partai dan terdaftar alam keanggotaan partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Cabang setelah lulus mengikuti Training Orientasi Partai (TOP) b. Anggota Muda yaitu mereka yang terdaftar dala keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar satu. c. Anggota Kader Inti yang terdiri dari: 1. Anggota Madya yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan telah lulus pelatihan kepartian tingkat dasar dua 2. Anggota Dewasa yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang di keluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat lanjut.

33


3. Anggota Ahli yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpnan Pusat dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat tinggi 4. Anggota Purna yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat ahli 5. Anggota kehormatan yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

b. Struktur Organisai Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia Struktur kepengurusan dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana

dan oleh siapa sebuah organisasi dijalankan. Dengan

adanya struktur yang jelas maka setiap anggota yang berada di organisasi tersebut dapat mengetahui dengan baik apa yang harus dilakukan dan posisi penempatan kerja rekan-rekannya. Karena jika sudah diketahui maka para anggota dapat melakukan kerjanya masing-masing secara fokus dan organisasi tersebut dapat berjalan secara teratur. Adapun struktur organisasi PKS adalah sebagai berikut: 1. Struktur organisasi partai di tingkat pusat: 1) Majelis Syura 2) Dewan Pimpinan Tingkat Pusat 3) Majelis Pertimbangan Pusat 4) Dewan Pengurus Pusat 5) Dewan Syari’ah Pusat

34


2. Struktur organisasi partai di tingkat provinsi: 1) Majelis Pertimbangan Wilayah 2) Dewan Pengurus Wilayah 3) Dewan Syari’ah Wilayah 3. Struktur Organisasi Partai ditingkat kabupaten/kota: 1) Majelis Pertimbangan Daerah 2) Dewan Pengurus Daerah 3) Dewan Syari’ah Daerah 4. Struktur organisasi partai di tingkat kecamatan adalah dewan pengurus cabang 5. Struktur organisasi partai ditingkat kelurahan/desa/dengan sebutan lainnya adalah dewan pengurus ranting 6. Selain struktur organisasi di atas, partai membentuk Unit Pembinaan dan Pengkaderan anggota

2.2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kota Medan

Berkenaan dengan PKS di Kota Medan maka ada satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa perjuangan PKS merupakan kelanjutan perjuangan dari Partai Keadilan (PK). Dengan demikian sejarah berdirinya PKS di Kota Medan didahului dengan berdirinya Partai Keadilan yang dideklarasikam pada tanggal 10 Oktober 1998 di Asrama Haji Medan oleh beberapa anggota inti partai yakni Muhammad Nun, Sigit Pranomo Asri, dan FE. Astimen, dimana masa menjelang lahirnya partai ini beberapa aktivis dakwah di berbagai perguruan tinggi di

35


Indonesia melakukan polling dan musyawarah serta menghasilkan persetujuan untuk melanjutkan perjuangan dakwah Islam melalui wadah partai12.

Foto 2.1. Kantor DPD PKS Kota Medan Sampai saat ini, PKS terus mengalami perkembangan dalam kuantitas kader dan simpatisan melalui beberapa kegiatan yang terus dilakukan salah satunya adalah dengan metode perekrutan. Seperti yang dikatakan oleh Nazaruddin Syamsudin dalam Nurrazmi (2009:42) dalam Kartika (2005) ada dua cara perekrutan yang dapat dilakukan. Pertama, rekrutmen terbuka yaitu dengan menyediakan dan memberi kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia untuk bersaing dalam proses penyelesaian. Kedua, rekrutmen tertutup merupakan kesempatan utuk masuk dan dapat menduduki posisi politik tidaklah sama bagi setiap warga negara. Perekrutan yang kedua ini dapat mengandalkan hubungan khusus seperti hubungan kekerabatan, seseorang yang memiliki pengaruh/ jabatan tertentu (orang elit), atau seseorang yang memiliki jasa tertentu. Perekturan kader dan simpatisan di kota Medan lebih disesuaikan dengan kebiasan dan kebutuhan masyarakat kota Medan. Pada dasarnya hampir semua 12

Arsip DPD PKS Kota Medan

36


program kerja yang ada di masing-masing Pengurus Cabang memiliki tujuan yang sama. Hanya saja memiliki konsep-konsep yang berbeda sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Begitu juga dengan mencari simpatisan. Struktur pada Dewan Perwakilan Daerah Partai Keadilan Sejahtera kota Medan sudah ditampilkan pada bab I. Adapun tugas struktural Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut: a.

Melaksanakan

kebijakan-kebijakan

dewan

pengurus

wilayah,

putusan musyawarah daerah, dan kesepakatan Pimpinan Tingkat Daerah. b.

Menarik dan mengelola iuran anggota dan iuran wajib keanggotaan sesuai dengan panduan pengurus Dewan Pengurus Pusat.

c.

Membentuk dan menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Pengurus Cabang.

d.

Menerima waqaf, hibah dan sumbangan sukarela yang halal, legal dan tidak mengikat.

e.

Mengusulkan daftar nama calon sementara anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota kepada Dewan Pengurus Wilayah atas hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.

f.

Bersama Dewan Pimpinan Daerah mengusulkan nama pasangan calon kepala daerah kabupaten/ kota kepada pengurus wilayah.

g.

Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan realisasi anggaran setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Wilayah.

h.

Mensahkan struktur kepengurusan Dewan Pengurus Cabang.

37


i.

Melakukan supervisi dan evaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Dewan Pengurus Cabang.

j.

Melaksanakan musyawarah daerah.

k.

Menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban

kepada

Dewan

Pengurus Wilayah melalui Musyawarah Daerah. Selain tugas struktural terdapat juga tugas konsepsional yang akan merupakan pengarah atau pedoman yang lebih konkrit. Adapun tugas konsepsional Dewan Pengurus Daerah yaitu, sebagai berikut: a. Menyusun rencana, program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Daerah. b. Rencana program dan anggaran tahunan yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengurus Wilayah setelah dikompilasi dengan

rancangan

program

dan

anggaran

tahunan

Majelis

Pertimbangan Daerah dan Dewan Syari’ah Daerah. c. Menetapkan paroduk-produk konsepsional untuk bidang-bidang tugas dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya. Tugas Managerial dibuat untuk mengatur dan membenahi fungsi-fungsi fundamental manajemen dengan baik. Adapun tugas managerial Dewan Pengurus Daerah adalah sebagai berikut: a. Mengajukan rancangan struktur kepengurusan Dewan Pengurus Daerah kepada Dewan Pengurus Wilayah. b. Memimpin dan mengawasi lembaga-lembaga struktural di bawahnya atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah.

38


c. Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung partai dengan memperhatikan kesepakatan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah. d. Merancang dan melaksanakan proyek nominasi, promosi dan mutasi kader partai di daerah. Terdapat tugas Operasional Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut: a. Menerbitkan dan mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi partai. b. Mempersiapkan kader partai dalam berbagai bidang. c. Melaksanakan koordinasi kader partai anggota legislatif dan eksekutif. d. Menyelenggarakan kaderisasi, pendidikan dan pelatihan, serta kursuskursus dan dakwah, kewilayahan dan organisasi dan management, politik serta kepemimpinan. PKS kota Medan melantik 21 Badan Pengurus Harian (BPH) Dewan Pengurus Cabang (DPC) Se-Kota Medan pada Minggu 8 November 2015. Adapun nama-nama pengurus yang dilantik adalah sebagai berikut: Tabel 2.1. Badan Pengurus Harian DPC Se-kota Medan tahun 2015 No 1

2

Wilayah DPC Medan Amplas

Medan Kota

Posisi BPH · · · · · · · · ·

Nama BPH Taufik Tembal H Siregar Ayatullah Zufri Muhajir, ST Hanni Sarihati Siregar H. Musdar Tambuse, Lc

Ketua Umum Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Kaderisasi Ketua Umum Wakil Ketua Sekretaris Bendahara

Robin Ginting, S.Pd Taufik, ST Gema Yamin Dasmidar Pasaribu Rahmina 39


3

Medan Area

4

Medan Denai

5

Medan Tuntungan

6

Medan Selayang

7

Medan Polonia

8

Medan Johor

9

Medan Maimun

10

Medan Sunggal

111 Medan Baru

· · · · · ·

Kaderisasi Ketua Umum Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Kaderisasi

· · · · · · · · · ·

Ketua Umum Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Kaderisasi Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Kaderisasi · Ketua · Wakil Ketua · Sekretaris · Bendahara · Kaderisasi · Ketua · Wakil Ketua · Sekretaris · Bendahara · Kaderisasi · Ketua · Wakil Ketua · Sekretaris · Bendahara · Kaderisasi · Ketua · Wakil Ketua · Sekretaris · Bendahara · Kaderisasi · Ketua · Wakil Ketua · Sekretaris · Bendahara · Kaderisasi · Ketua

Muhammad Akhyar Lubis, S.Si., M.Si Adnin Rahmat Dani, SH Sri Anne Dumadari Pasaribu Ahzar, ST Zaenal Abdi Parapat Joni Firman Muslim Rasyid Neli Yusleli Harahap Al Ikhlas Untung Islamuddin Bahtiar Asri Siregar Dede Nurman Candra Sari Riduansyah, SE Lukmanul Hakim Eka Syahputra Syaiful Bahri Hasibuan Reni Khairani Hanafi Ismet, Lc Ridwan Sabaruddin Hermansyah Lubis Sri Kesuma Dewi Wasis Azmi Syahputra H, SE. Abdul Majid Zul Afkar Rini Marlina Liza Mulyani Isharianto Sinambela Ismalik Syahputra Sua Betria Dani Rini Anggraini Ade Akhyar Barita Raja Nasution Syahrul Hamid, S.Pd Andre Darmawan Ayu Andriani Sofia Paidi

40


12

Medan Helvetia

13

Medan Petisah

14

Medan Barat

15

Medan Timur

16

Medan Perjuangan

17

Medan Tembung

18

Medan Deli

19

Medan Labuhan

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Kaderisasi Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Kaderisasi Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Kaderisasi Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Kaderisasi Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Kaderisasi Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Kaderisasi Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Kaderisasi Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Kaderisasi Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara

Lutfi Satria Fadli Silmi Wardani Sahidan Sukanto Ahmad Fachri Harahap Azwardin Nurjannah Supriadi Rudiawan Sitorus Muhar Darwin Rahmawati Adrossadeq Setiyadi, A.Md Fitra Rudiansyah Edy Saputra, ST dr. Widya Deli Satuti Esty Mardiani Ronal Suhendri, SH M. Yusuf Koto M. Nurhadi Amri Rohana Dida Syafira Siregar Anton Simarmata Indra Suhada Dedi Mas Ari Ramiyem Rohani Koto, SS Bambang Moniadi Muhammad Taufik Lubis Surya Suherli Ramadhani Sartika, S.Pd Affan Syu’aidi Budi Waskito Supriadi Azhari, S.Ag Susmiyani, SS Muhajir Muhammad Yusuf Muhammad Nurul Hadi, S.Pdi.MSh Samsul Hadi, S.Pdi., MA Yuliawati, S.Pd

41


20

Medan Marelan

21

Medan Belawan

· · · · · · · · · · ·

Kaderisasi Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Kaderisasi Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Kaderisasi

Izhar Syafawi, S.Pdi Mukhlis Idrus, ST Fahrizal Ray Facrur Razi, S.Pd Tika Dwi Kusumanti, S.Pdi Adi Novian, A.Pt Zulham Efendi Ishaq Lubis Sufrizal Lubis, SH Rustini Irwansyah

2.3 PKS dan Perempuan Dengan terbitnya Undang Undang No. 8 Tahun 2012 tentang keterwakilan 30 % perempuan dalam partai politik, mengharuskan setiap partai politik untuk memilih kader perempuan sebagai calon dalam pemilihan legislatif. Oleh karenanya, setiap partai menyiapkan kader-kader perempuan yang terbaik dalam pertarungan Pemilu tidak terkecuali dengan Partai Keadilan Sejahtera yang masuk ke dalam lima partai dengan perolehan suara terbesar dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir. Partai Keadilan Sejahtera yang berlandaskan agama yaitu agama Islam menjadikan al-qur’an dan hadis sebagai dasar dalam

membentuk kebijakan-

kebijakan di dalam partai termasuk halnya kader perempuan di partai. Peran kader perempuan di Partai Keadilan Sejahtera lebih banyak mengurusi bidang domestik partai. Hal ini dapat dilihat dari adanya bidang khusus perempuan dalam partai yang memiliki beberapa program yaitu bidang ekonomi (pembinaan UKM), pendidikan (Pengajar), dan kesehatan (Penyuluh kesehatan) yang semuanya sebagian besar dijalankan oleh kader perempuan. Sedangkan untuk jabatan-

42


jabatan dalam ranah publik seperti ketua, sekretaris jenderal dan lain sebagainya masih didominasi oleh kader laki-laki. Posisi perempuan dan laki-laki dalam kepengurusan PKS berdasarkan hasil dari kesepakatan syuro’ bersama seperti yang dihaturkan olej ketua bidang perempuan. Menurut penuturan dari ketua bidang perempuan bahwa partai tidak pernah membedakan hak-hak perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan. Karena keputusan apapun yang diambil di dalam partai yang berhubungan dengan hal apapun adalah hasil dari syuro’ (rapat/ musyawarah). Dalam pemilihan calon-calon ketua atau kepengurusan misalnya, siapun berhak untuk mengajukan satu nama dan berhak memilih satu nama calon. Kemudian, dalam langkah selanjutnya adalah melakukan voting suara terbanyak untuk memilih orang-orang yang akan duduk di kepengurusan.

Foto 2.2. Fitri Gustiana-Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga 2015

Pada peringatan hari Kartini April 2015, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Fitri Gustiana pada moment ini mencoba mengingatkan kepada kaum perempuan, bahwa perempuan itu harus produktif dan inovatif. Perempuan seperti juga laki-laki memiliki potensi dan kiprah yang

43


sama sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Jika perempuan Indonesia mampu mengotimalkan perannya diberbagai aspek kehidupan, maka kemajuan bangsa ini berada di pundak perempuan.13 Sebulan sebelumnya tepat pada tanggal 25 Maret, Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan menggelar upgrading dan pembekalan tim silaturahim pengurus daerah dan kecamatan PKS se-Kota Medan di Aula Graha Keadilan Jl.Sei Beras, Medan. Tercatat, ada sekitar 50 orang kader perempuan se-Kota Medan yang mengikuti acara tersebut.

Foto 2.3. Pelaksanaan Upgrading dan Pembekalan Kader Perempuan PKS Medan 2014

Ketua Bidang perempuan dan ketahanan keluarga DPD PKS Kota Medan, Sri Rezeki mengatakan, “Perempuan PKS harus punya semangat dan kreatifitas. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini akan melahirkan perempuanperempuan PKS yang siap bekerja dan berkhidmat untuk rakyat. Juga memiliki tim yang tangguh untuk melakukan gebrakan baru menjadi perempuan pelopor di tengah-tengah masyarakat,” jelasnya. 13

Waspada.co.id (Diakses Januari 2016)

44


2.4. SALIMAH

Di dalam PKS terdapat sebuah organisasi perempuan yang dibentuk karena kesadaran akan kebutuhan kinerja perempuan pada berbagai bidang yaitu Salimah (Persaudaraan Muslimah). Berangkat dari keprihatinan yang mendalam terhadap berbagai permasalahan yang menimpa bangsa ini pada berbagai sektor kehidupan. Terlihat pula dari buramnya potret perempuan , maraknya kasus-kasus yang mengguncang institusi keluarga serta lemahnya perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia. Kemiskinan dan kebodohan menjadi muara bagi masyarakat yang terjebak pada problematika-problematika turunannya seperti kasus perdagangan perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, tingginya angka kematian ibu dan balita, tingginya angka penyalahgunaan narkoba serta meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS, maraknya pornografi dan meningkatnya kasus pelecehan serta jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dlsb.

Salimah hadir berupaya membawa harapan untuk dapat menjadi salah satu komponen bangsa yang berkontribusi dalam mencari jalan keluar bagi berbagai problematika tersebut dengan program-program yang mendorong pemberdayaan perempuan, pengokohkan institusi keluarga serta perlindungan memadai bagi anak.

Sebagai

sebuah

ormas

yang terus

beramal

menapaki

fase-fase

pertumbuhannya, Salimah terus berkiprah melakukan berbagai upaya positif. Mengokohkan dan meluaskan struktur di berbagai pelosok bumi pertiwi, meningkatkan kualitas pengurus dan anggotanya, meningkatkan profesionalitas kerja, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki kepedulian sama

45


serta menghadirkan berbagai program kegiatan yang bermanfaat di tengah masyarakat.

Setelah melewati dua periode kepengurusan dalam rentang waktu sepuluh tahun ( Berdiri sejak 8 Maret 2000), eksistensi Salimah semakin dapat dirasakan dengan keberadaannya di 30 propinsi, 281 kota/kabupaten dan 694 kecamatan di seluruh bumi Nusantara. Semua ini tak mungkin dapat dicapai melainkan dengan kerja ikhlas, cerdas, mawas dan keras dari seluruh pengurus Salimah di seluruh Indonesia. Semoga Alloh SWT memberkahi dan mengizinkan Salimah terus berkiprah melalui aksi-aksi nyatanya dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, keluarga dan anak Indonesia. Amin.

a. Visi :

Menjadi ormas muslimah yang dinamis dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, keluarga dan anak Indonesia.

b. Misi :

• Memperkokoh soliditas struktur dan memperluas wilayah

• Meningkatkan kualitas pengurus dan anggota agar mampu merealisasikan visi dan misi Salimah

• Meningkatkan kuantitas anggota sebagai basis massa Salimah

46


• Mengokohkan peran dan posisi Salimah dalam peta pergerakan perempuan Indonesia

• Meningkatkan peran serta Salimah dalam upaya pembrdayaan perempuan, pengokohan keluarga dan perlindungan anak.

• Meluaskan dan mengokohkan kemitraan dengan pemerintah dan lembaga lain dalam merealisasikan

c. Jajaring & Mitra Salimah :

1. Pemerintah : Kemeneg PP&PA, Kemensos, Kemenpora, Depag, BNN

2. Organisasi Federasi : BMOIWI (Badan Musyawarah organisasi Islam Wanita Indonesia), KOWANI (Konggres Wanita Indonesia),

3. Aliansi dalam negeri : APPB (Aliansi Perempuan untuk Pembangunan Berkelanjutan), ITCN (Indonesia Tobao Control Network), ASA (Aliansi Selamatkan Anak)Indonesia

4. Aliansi Luar negeri : SEATCA (South East Asia Tobaco Control Alliance), IMWU, UJN (Universal Justice Network)

5. ORMAS dan LSM : seluruh Ormas Perempuan Nasional, IHC(Integrated health Center), PKPU , SRS (Sahabat Rekan Sebaya), Komnas Anak, BKMT,

6. Organisasi Internasional : WAMY (world Assembly Muslim Youth), WWF (World Wide Fund), Qatar Charity,UNIW (United NGO of Islam in the World) 47


7. Keterlibatan secara aktif dalam issue; stop kekerasan terhadap anak, parenting skill, perlindungan anak dari bahaya rokok, lingkungan, anti pornografi, Hari Anak Tanpa Tv (HTTV). Mendorong proses legislasi UU pornografi melalui inisiasi lahirnya ASA Indonesia. Tuntutan pemberlakuan UU pengendalian tembakau .

d. Lembaga Kelengkapan Salimah

1.Pos Penanggulangan Musibah dan Bencana (P2MB): Menghimpun dan menyalurkan kebutuhan masyarakat untuk musibah

2.Pos Peduli Anak Yatim (P2AY): Menghimpun dan menyalurkan sumbangan masyarakat maupun lembaga, mitra kami diantaranya diantaranya QATAR Charity, Yayasan Turki, CSR beberapa perusahaan swasta.

3.Badan Induk Koperasi Syari’ah Serba Usaha Salimah (INKOSSUMA): a. Bekerja sama ngan Kementrian Koperasi dan UKM; mengadakan workshopworkshop pendirian koperasi di Bali, DKI, Pontianak, dan Jawa Barat b. Proyek Pendampingan dan pemasaran usaha anggota, program SERIBU bekerja sama dengan PKPU.

Di Sumatera Utara deklarasi Salimah dilakukan pada tanggal 13 Maret 2002. Saat ini ketua Salimah di Sumatera Utara adalah Aufa Yunni, Lc, MA dan kantor kepengurusan berada di Jl. Amal 53 A, Sunggal – Medan. Adapun Pegurus Daerah yang ada di Sumatera Utara terseba di 17 wilayah, yaitu : Medan, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Langkat, Asahan, Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang 48


Sidempuan, Simalungun, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, Binjai, Labuhan Batu. Ketua PD Salimah Medan adalah Endang. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Salimah kota Medan adalah melakukan kampanye dengan calon Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, tokoh masyarakat Medan Deli, Drs. H.M Djaisir MSi serta sejumlah tokoh masyarakat dan agama lainnya. Hal imi dilakukan karena calon wali kota Medan ini memiliki visi misi yang sama dengan Salimah. Seperti yang di lansir dalam media cetak online WOL pada 10 November 2015 lalu, sebagai berikut

Sementara itu, Ketua PD Salimah Kota Medan, Hj Endang menyampaikan, hasil berbagai lembaga survey dalam memilih pemimpin wilayah, diantara harus dekat dengan masyarakat/pemilih, bisa bekerjasama dengan masyarakat artinya komunikatif dengan beragam lembaga, punya pengalaman memimpin serta memiliki kemampuan. Selanjutnya, dia menyatakan, khusus untuk perempuan, pemimpin wilayah harus mampu membuat perlindungan kepada anak dan perempuan, baik dari KDRT maupun dari sisi lainnya. Selanjutnya, memberikan kemudahan berekspresi dan harga sembako tidak naik. Khusus untuk Salimah, Endang mangatakan, Organisasi Masyarakat (Ormas) Salimah merupakan satu-satunya ormas yang siap untuk bekerjasama dengan pemerintah, dan terbuka kerjasama dengan LSM, Organisasi Keagamaan dan komunitas-komunitas demi mewujudkan sebuah pembangunan. Dzulmi Eldin menyampaikan permohonan maaf istrinya, Rita Maharani tidak bisa hadir bersama. “Saya menyampaikan permohonan maaf istri saya, tidak bisa hadir hari ini karena sedang menjaga orangtua kandungnya, atau mama mertua saya sedang sakit dan sekarang di rumah sakit. Saya mohon doa untuk kesembuhan orangtua kami,” ucapnya. Dia mengatakan, pada kesempatan ini dirinya bukan dalam kapasitas berkampanye atau mengajak orang untuk memilih nomor satu pada 9 Desember 2015 mendatang. Melainkan hanya menyatakan, di dalam visi dan misi pencalonannya jelas dibuat kerjasama. “Artinya pasangan nomor 1 siap bekerjasama untuk pembangunan Medan Rumah Kita. Baik itu perlindungan anak, perlindungan perempuan, peningkatan kesejahteraan dan pendidikan gratis serta kesehatan gratis, Insya Allah diwujudkan bila amanah sampai kepada saya dan Akhyar,” sebutnya.

49


BAB II PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DI KOTA MEDAN Mengenal Partai Keadialan Sejahtera di Indonesia

Recommend Documents