www.parlemen.net
PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR Rl TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Disampaikan oleh : Mutammimul'Ula, SH No Anggota : A-270
Yang Kami Hormati Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Rl. Yang kami hormati, Menteri Komunikasi dan Informatika Rl beserta segenap jajaran. Yang Kami hormati, Menteri Hukum dan HAM Rl berserta segenap jajaran. Yang Kami Hormati, para wartawan serta hadirin sekalian. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua, Segala puji dan syukur hanya bagi Allah sang pemilik hati kita, karena hanya kepada-Nyalah kita mengembalikan segala urusan. Semoga Allah selalu mengistiqomahkan hati orangorang yang selalu berjuang mencari keridhaan di jalan-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rosulullah SAW, qudwah sekalian manusia, dimana seluruh bingkai langkahnya adalah kebaikan, beliau banyak mengajarkan kita akan sebuah arti perjuangan. Juga kepada keluarga dan para sahabat yang senantiasa mengiringinya serta kepada umatnya yang tiada kata lelah dalam benaknya untuk terus berjuang demi tegaknya kebenaran dan keadilan.
Hadirin yang berbahagia, dalam penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PKS mengenai Rancangan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (RUU KIP) untuk disahkan menjadi undang-undang, perkenankanlah Kami mengemukakan beberapa catatan mengenai RUU ini:
1.
Fraksi PKS berpandangan bahwa kunci kemajuan suatu peradaban sekurangkurangnya meliputi 2 (dua) hal yang diperlukan. yaitu kemerdekaan dan Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
kebebasan. Bangsa ini telah mendapatkan kemerdekaan di tahun 1945, sedangkan rezim kebebasan baru muncul sejak reformasi tahun 1998. Kehadiran RUU ini disamping bertalian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran setidaknya ikut mengokohkan rezim kebebasan tersebut; 2.
Desakan dari para pihak (stakeholder) kepada pemerintah dan DPR Rl menyelesaikan RUU ini mengindikasikan bahwa RUU ini sangat dibutuhkan dan dinanti-nantikan publik. Hak memperoleh informasi merupakan hak warga negara sekaligus asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
3.
Pengakuan terhadap hak masyarakat atas informasi sebenarnya sudah terdapat dalam beberapa produk hukum, antara lain Pasal 28 F UUD 1945, Pasal 19 Piagam Deklarasi Universal HAM PBB, Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi dalam UU No. 12 tahun 2005, UU No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No 40 tahun 1999 tentang Pers, UU No 39 tahun 1999 tentang HAM. Sayangnya banyaknya produk hukum tersebut belum memiliki aturan yang memberikan naungan dan jaminan yang lebih kuat dan lebih spesifik/khusus atas arti penting membuka informasi kepada publik. Dengan
lahirnya
Undang-Undang
tentang
Keterbukaan
Informasi
Publik
diharapkan hal-hal yang berkaitan dengan aturan mengenai jenis informasi yang diperkenankan dibuka kepada publik serta mekanisme untuk memperoleh informasi tersebut secara konstruktif dapat terjawab. 4.
Beberapa substansi penting dalam RUU ini yang merupakan konsensus politik kita bersama adalah perumusan badan publik sebagai "lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Belanja Negara (APBN) dan/atau Angaran Pendapatan Daerah (APBD), atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri". Definisi ini menegaskan bahwa tanggung jawab untuk menyediakan informasi publik bukan hanya pada badan-badan resmi negara tetapi juga lembaga
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
non pemerintah yaitu partai politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat; 5. Substansi lain yang juga tidak kalah penting dalam RUU ini tercermin pada asas dari RUU, dimana dinyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dengan cepat, tepat, biaya ringan dan cara sederhana; 6. Kami kutipkan kembali tujuan undang-undang untuk menyegarkan konsensus politik yang telah dicapai oleh Pemerintah dan DPR: a.
Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
b.
Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
c.
Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kejakan publik yang baik.
d.
Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transfaran, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
e.
Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat orang banyak
f.
Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
g.
Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
Bahwa semua implementasi dari undang-undang harus sesuai dengan ruh dari penyusunan undang-undang ini; 7.
Bahwa berbicara tentang informasi publik tidaklah bicara hitam putih antara keterbukaan atau ketertutupan. Informasi publik telah di golongkan dalam undangundang ini menjadi : a.
informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan oleh badan publik.
b.
informasi publik yang bersifat wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, dan
c.
informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
Namun demikian dalam undang-undang ini masih memberikan pengecualian informasi yang tidak dapat diakses oleh publik diantaranya dengan alasan dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindunagn tidak sehat, membahayakan pertahanan negara dan merugikan kepentingan hubungan luar negeri. Tetapi informasi yang dikecualikan tersebut masih dapat dibuka melalui klausul pengecualian atas pengecualian. Khususnya dalam pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara di pengadilan, pembukaan informasi yang dikecualikan dapat dibuka oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua KPK dan/atau Pimpinan
lembaga
negara
penegak
hukum
lainnya
atas
izin
Presiden.
Permohonan ini tidak serta merta diberikan oleh Presiden namun permohonan ini dapat ditolak sesuai dengan alasan yang dibenarkan dalam undang-undang ini. Ketentuan ini merupakan bentuk check and balances antara yudikatif dan eksekutif dalam membuka informasi yang telah dikecualikan. 8.
Bahwa Undang-Undang ini memberikan akses yang kuat bagi warga negara terhadap informasi publik oleh badan-badan publik tetapi tidak serta merta tanpa batas. Karena itu ketentuan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam BAB XI KETENTUAN PIDANA dari Pasal 51 sampai 57 sangat diperlukan, dan harus diterapkan secara konsisten untuk menjamin bahwa setiap akses, perolehan, dan penggunaan terhadap informasi publik harus bertanggung jawab.
Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri serta hadirin yang kami hormati, Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR Rl menyatakan setuju Rancangan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik disahkan menjadi Undang - Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam kesempatan ini pula, kami haturkan terima kasih kepada pihak pemerintah, dan rekan-rekan anggota Dewan yang dengan sungguh-sungguh, dan penuh tanggung jawab telah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik ini sehingga menjadi undang-undang. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada jajaran Sekretariat Jenderal DPR Rl melalui sekretariat komisi dan semua pihak, sehingga memungkinkan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini terlaksana dengan baik.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
Selanjutnya, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta, agar setelah diundangkannya Rancangan Undang-Undang ini, Pemerintah segera menyusun peraturan pemerintah sebagai bagian dari penafsiran akan UU ini, sehingga Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan penuh tanggung jawab demi menjamin tertunaikannya hak-hak masyarakat dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan publik.
Billahittaufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Jakarta, 26 Rabiul Awal 1429 H 3 April 2008 M
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
