PEMBELAJARAN PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OSWAR MUNGKASA
PELATIHAN PEMANFAATAN SITUS INTERNET DAN MEDIA SOSIAL DALAM MENAMPILKAN KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA BOGOR, 7 MEI 2013
PROGRAM DUKUNGAN PENGEMBANGAN
SITUS KEMENTERIAN DAN LEMBAGA PUBLIK UNTUK PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN DAN TRANSPARANSI ANGGARAN (IMAGES)
Kisi-Kisi Presentasi • Fakta • Pentingnya Data • Hambatan • Tantangan
2
Fakta • PPID yang dibentuk di tingkat kementerian/Lembaga baru mencapai 42%, Provinsi 54% , dan tingkat Kota/Kab. 22%. Total 29% (2013).
Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Belum Optimal
• Uji petik sebagai pengguna pada 1 (satu) kementerian permintaan data ke email, sms, telepon bahkan datang langsung tidak mendapat tanggapan. Padahal PPID sudah terbentuk.
3
Fakta
Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Belum Optimal
• Pengalaman sebagai pengelola data menunjukkan masih sulitnya mengumpulkan data, komitmen pimpinan belum jelas, belum menjadi prioritas, belum tersedianya SOP, belum menjadi bagian penilaian kinerja
4
Fakta
Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Belum Optimal
• Situs Kementerian/Lembaga masih banyak yang benarbenar ‘situs’. Cirinya: setelah diluncurkan lalu tidak/jarang diperbaharui; terkesan ‘kumuh’; sulit diakses.
5
Padahal…
Data dan Informasi (DI) demikian pentingnya
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB Bab 19 tentang hak manusia yang paling dasar menyatakan bahwa: Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan gagasan; hak ini mencakup hak untuk memegang pendapat tanpa campur tangan, dan mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa mempertimbangkan garis batas negara 6
Padahal… Pasal 28 F UUD 1945:
Data dan Informasi (DI) demikian pentingnya
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia
7
Padahal… Ada sanksinya Pasal 52 UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
Data dan Informasi (DI) demikian pentingnya
Badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik……… , dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5 juta. 8
Padahal… • input bagi proses perencanaan, termasuk pemantauan dan evaluasi.
Data dan Informasi (DI) demikian pentingnya
• bagian dari pertanggungjawaban publik transparansi, akuntabilitas. • input bagi terbentuknya pengetahuan
9
Jika mau…
Berbagi Data dan Informasi (DI) Berdampak besar
• mencegah timbulnya penyalahgunaan kekuasaan • meningkatkan kinerja individu, lingkungan kerja, dan masyarakat • memperbanyak pahala
10
Hambatan •
Psikologis/Cara Pandang
kekurangpahaman berujung kurangnya komitmen
• sikap tidak mau ber-bagi data dianggap sebagai milik pribadi • keterbukaan identik dengan membuka kesalahan ancaman • dimaknai sekedar komputerisasi data 11
Hambatan
• proses bertumpu pada regulasi – UU, PP, Permen regulasi ada semua pasti beres
Birokrasi
• masih dianggap pekerjaan tambahan bukan bagian dari penilaian kinerja belum menjadi prioritas
12
Hambatan • belum terinternalisasi dalam kegiatan institusi pekerjaan bersifat adhoc (PPID vs struktural)
Birokrasi
• masih dilakukan secara normatif tanpa adanya komitmen lemahnya budaya pendokumentasian informasi layanan ala kadarnya
13
Tantangan (Agenda) • menjadikan para pelaku (bagian humas) memahami filosofi dari Keterbukaan Informasi Publik ‘berbagi informasi’ menyatu dalam keseharian • mendorong terjadinya internalisasi Keterbukaan Informasi Publik kedalam proses birokrasi institusi ditangani secara struktural, tersedia SOP, indikator kinerja
14
Tantangan • memantau dan mengevaluasi Keterbukaan Informasi Publik secara berkala • meningkatkan kemampuan para pelaku • membentuk forum Pemangku Kepentingan Keterbukaan Informasi Publik
15
Tantangan (kehumasan) • Menjadi ‘communication facilitator’ tidak sekedar menyampaikan, tetapi juga berkomunikasi-membelajarkan masyarakat • Sehingga ‘bagian kehumasan’ sebaiknya (i) menguasai masalah, (ii) punya kredibilitas, (iii) inisiatif-aktif-kreatif-cepat tanggap, (iv) berjejaring.
16
LAMPIRAN
Sumber: Indriyatno Banyumurti
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
Pengumpulan Informasi
• Mengenali tupoksi dan mendata kegiatan SKPD • Pencatatan informasi yang dihasilkan • Kategorisasi jenis informasi dan dokumen
Klasifikasi Informasi
• Wajib disediakan dan diumumkan secara berkala • Wajib diumumkan secara serta merta • Wajib tersedia setiap saat • Dikecualikan
Dokumentasi Informasi Pelayanan Informasi
• Deskripsi • Verifikasi • Otentifikasi • Kodefikasi • Penataan dan Penyimpanan
• Pengumuman • Situs 19
Sumber: Indriyatno Banyumurti
Terima kasih Kontak: • E-mail
[email protected] • Perpustakaan on-line: pittsburgh.academia.edu/oswarmungkasa www.scribd.com/oswarmungkasa www.slideshare.net/oswarmungkasa • Tlp genggam 0815 130 232 44
21
