PANDUAN SEDERHANA PENERAPAN UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PANDUAN SEDERHANA PENERAPAN UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PANDUAN SEDERHANA PENERAPAN UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Disusun oleh Yayasan SET atas Dukungan USAID/DRSP

Tim Penyusun: Agus Sudibyo Bejo Untung Henri Subagiyo

Diterbitkan Oleh: Yayasan SET Jl. Danau Jempang B III No. 81 Bendungan Hilir Jakarta Pusat. Telp. (021) 5738679 Faks (021) 57974104. email: [email protected] Bekerjasama dengan: USAID-Democratic Reform Support Program (DRSP) Indonesia Stock Exchange Building Tower II, 20th floor, suite 2002 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Telp. 021-5152541 Fax. 021-5152542 http://www.drsp-usaid.org Desain sampul & lay out: Agus Riyanto Ilustrasi sampul dan isi: Ifoed

PENGANTAR

PENGANTAR HAK ATAS INFORMASI Sebagai manusia kita mempunyai hak mendasar yang disebut dengan hak asasi. Hak asasi adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain hak asasi, sebagai warga Negara kita juga mempunyai HAK ATAS INFORMASI. Sebagaimana hak asasi, hak atas informasi juga melekat pada setiap diri warga Negara. Hak atas informasi ini dijamin oleh Konstitusi atau UUD 1945. Pada pasal 28F dinyatakan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

v

Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik

UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Untuk menguatkan ketentuan dalam UUD 1945 tersebut, maka disusunlah Undang-Undang No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP memberikan jaminan kepada SETIAP WARGA NEGARA untuk memperoleh informasi yang dikuasai oleh BADAN PUBLIK. UU KIP memberikan acuan yang sangat jelas kepada warga negara tentang tata cara MEMPEROLEH INFORMASI dari badan publik. UU KIP juga mengatur tentang apa yang harus dilakukan oleh warga negara (pemohon informasi publik) jika niatnya untuk memperoleh informasi dari badan publik dihambat oleh pejabat di dalam publik tersebut. Penyelesaian sengketa permintaan informasi tersebut akan diselesaikan oleh KOMISI INFORMASI. Melalui UU KIP masyarakat dapat memantau setiap kebijakan, aktivitas maupun anggaran badan-badan publik berkaitan dengan penyelenggaraan negara maupun yang berkaitan dengan kepentingan publik lainnya. OBJEK-OBJEK POKOK DALAM UU KIP PEMOHON INFORMASI PUBLIK adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.

vi

PENGANTAR

PENGGUNA adalah orang yang menggunakan informasi publik. INFORMASI adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. INFORMASI PUBLIK adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. BADAN PUBLIK adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpe-

vii


merintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

***

viii

BAGIAN 1

DAFTAR ISI PENGANTAR ...................................................... v DAFTAR ISI ....................................................... ix BAGIAN 1 Tujuan dan Asas UU KIP, serta Hak dan Kewajiban dalam UU KIP ............................... 1 BAGIAN 2 Tata Cara Memperoleh Informasi Publik ................. 9 BAGIAN 3 Sengketa Informasi dan Cara Penyelesaian ............. 15 BAGIAN 4 Jenis dan Klasifikasi Informasi ............................. 25 BAGIAN 5 Komisi Informasi................................................ 39 PENUTUP ......................................................... 43

ix


x

BAGIAN 1

xi


xii

BAGIAN 1

BAGIAN 1

Tujuan dan Asas UU KIP, serta Hak dan Kewajiban dalam UU KIP TUJUAN Secara lebih lengkap, tujuan disahkannya UU KIP adalah untuk: • menjamin hak warga negara mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; • mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; • meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; • mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; • mengetahui alasan kebijakan publik yang mempenga-

1


ruhi hajat hidup orang banyak; • mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan • meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. ASAS Asas atau prinsip dasar yang dijadikan landasan UU KIP adalah sebagai berikut: • Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. • Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. • Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. • Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

2

BAGIAN 1

HAK DAN KEWAJIBAN DALAM UU KIP Setiap orang mempunyai hak untuk: • memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. • melihat dan mengetahui Informasi Publik; • menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; • mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; • menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan. • mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pengguna informasi publik mempunyai kewajiban untuk: • menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; • mencantumkan sumber dari mana kita memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai

3


dengan peraturan perundang-undangan. Hak badan publik adalah: • menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, adalah: 1. informasi yang dapat membahayakan negara; 2. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; 3. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; 4. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau 5. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Kewajiban badan publik adalah: • menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi

4

BAGIAN 1

yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. • menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Untuk itu Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. • membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik. Pertimbangan sebagaimana dimaksud di sini antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

***

5


6

BAGIAN 2

7


8

BAGIAN 2

BAGIAN 2

Tata Cara Memperoleh Informasi Publik Sebagaimana disebutkan pada Bagian Pengantar bahwa UU KIP memberikan jaminan hukum kepada warga negara untuk mendapatkan informasi publik. Dalam rangka mendapatkan informasi publik tersebut, ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh pemohon informasi. Langkah-langkah dalam memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP (lihat infografis di halaman 9). Paling lambat 10 hari setelah permintaan informasi dicatat, badan publik akan memberikan tanggapan. Tanggapan disampaikan dalam bentuk tertulis yang antara lain akan memberitahukan beberapa hal sebagai berikut: • Ada atau tidaknya informasi yang diminta. Apabila informasi yang diminta ternyata tidak ada, maka badan publik yang bersangkutan akan meminta kepada badan publik lain yang diperkirakan memilikinya.

9


• Informasi yang diminta termasuk yang terbuka atau dikecualikan. • Materi informasi yang akan diberikan secara keseluruhan atau sebagian. Jika suatu dokumen materi yang dikecualikan, maka informasi yang dikecualikan tersebut dihitamkan dengan disertai alasan. • Alat penyampai informasi yang akan digunakan; • Biaya yang dikenakan atas pemenuhan informasi yang diminta. Jika dalam waktu 10 hari itu belum juga ada tanggapan sebagaimana dimaksud di atas, dalam waktu 7 hari berikutnya badan publik akan memberikan pemberitahuan tertulis. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara permintaan informasi ini akan diatur kemudian oleh Komisi Informasi. (Tentang Komisi Informasi, lihat Bagian 5)

***

10

BAGIAN 2

Badan Publik

Langkah 1. Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada badan publik, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (email). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

Langkah 2. Pemohon informasi harus menyebutkan nama, alamat, subjek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.

Langkah 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada badan publik mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon informasi pada Langkah 2.

Langkah 4. Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID di badan publik bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan.

11


12

BAGIAN 3

13


14

BAGIAN 3

BAGIAN 3

Sengketa Informasi dan Cara Penyelesaian Permintaan informasi sebagaimana digambarkan pada Bagian 2, ada kemungkinan tidak dilayani oleh PPID sebagaimana mestinya. Kemungkinan inilah yang kemudian akan memunculkan terjadinya sengketa informasi. UU KIP mengatur bagaimana menyelesaikan kemungkinan sengketa yang terjadi. Sengketa informasi adalah persengketaan yang terjadi antara pemohon informasi dengan badan publik. Pemohon informasi dapat mengajukan sengketa jika terjadi hal-hal sebagai berikut: • permintaan informasi ditolak berdasarkan alasan pengecualian; • tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana diatur dalam UU KIP; Keterangan: Informasi berkala adalah informasi yang wajib diu-

15


mumkan oleh badan publik secara berkala, meskipun tanpa permintaan. (Tentang jenis dan klasifikasi Informasi Publik, lebih lanjut lihat Bagian 4). • tidak ditanggapinya permintaan informasi; • permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; • tidak dipenuhinya permintaan informasi; • pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau • penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UU KIP Jika menghadapi satu atau beberapa kondisi tersebut di atas, maka pemohon informasi dapat mengajukan sengketa melalui beberapa tahapan.

16

BAGIAN 3

Tahap 1. Pengajuan sengketa kepada internal badan publik yang bersangkutan, dimana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

PPID Langkah 1. Keberatan diajukan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

SELESAI Jika pengaju sengketa puas atas putusan atasan PPID, sengketa selesai.

Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID.

Langkah 2. Atasan PPID harus memberikan keputusan/tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama keputusan/tanggapan tersebut.

Jika pengaju sengketa tidak puas atas putusan atasan PPID, sengketa dapat dilanjutkan melalui Komisi Informasi.

17


Tahap 2. Pengajuan sengketa kepada Komisi Informasi, yang langkah-langkahnya digambarkan berikut ini:

Komisi Informasi Langkah 1. Pengajuan sengketa ke Komisi selambatlambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID.

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi.

Langkah 2. Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/ atau adjudikasi. Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi tersebut diselesaikan paling lambat 100 hari kerja.

SELESAI. Putusan Komisi Informasi berdasar kesepakatan para pihak bersifat final dan mengikat

18

BAGIAN 3

Jika pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak atau para pihak, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.

SELESAI Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai.

Jika pemohon informasi tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Komisi Informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Adjudikasi Komisi Informasi.

19


Tahap 3. Penyelesaian sengketa informasi melalui pengadilan, yang langkah-langkahnya digambarkan sebagai berikut:

Pengajuan gugatan dilakukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat (tergugat) adalah Badan Publik Negara.* Gugatan dan pernyataan tertulis hasil adjudikasi Komisi Informasi diajukan ke pengadilan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya putusan Komisi Informasi.

Pengajuan gugatan dilakukan ke Pengadilan Negeri apabila yang digugat (tergugat) adalah Badan Publik selain Negara.**

Jika tidak menerima putusan pengadilan, penggugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Penggugat menerima putusan pengadilan

Pengajuan kasasi dilakukan selambatlambatnya 14 hari sejak diterimanya putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

20

SELESAI

BAGIAN 3

* Yang dimaksud Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. ** Yang dimaksud Badan Publik selain Negara adalah organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.

***

21


22

BAGIAN 4

23


24

BAGIAN 4

BAGIAN 4

Jenis dan Klasifikasi Informasi UU KIP mengatur jenis dan klasifikasi informasi publik. Berdasarkan klasifikasinya, informasi publik dibagi menjadi sebagai berikut: • • • •

Informasi yang wajib diumumkan secara berkala/reguler Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta Informasi yang wajib tersedia setiap saat Informasi BUMN/BUMD dan badan usaha lain yang dimiliki oleh negara. • Informasi tentang partai politik. • Informasi tentang organisasi non-pemerintah • Informasi yang dikecualikan. Sedangkan jenis-jenis informasi dari klasifikasi informasi tersebut di atas adalah sebagai berikut: • Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yaitu: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan

25


Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Informasi ini wajib diumumkan paling lambat 6 bulan sekali. • Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta. Informasi yang masuk dalam kategori ini adalah informasi yang berkaitan dengan kebutuhan mendesak bagi hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Misalnya informasi tentang kemungkinan akan datangnya bencana alam dan penyebaran suatu penyakit berbahaya seperti flu burung, SARS, demam berdarah, dan sebagainya. • Informasi yang wajib tersedia setiap saat. Termasuk dalam kategori informasi ini adalah: a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya; b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perki-

26

BAGIAN 4

raan pengeluaran tahunan Badan Publik; e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. • Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang-Undang ini adalah: a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar; b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dwan komisaris perseroan; c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit; d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;

27


e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi; f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas; g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik; h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran; i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang; j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan; k. perubahan tahun fiskal perusahaan; l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi; m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah. • Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam Undang-Undang ini adalah: a. asas dan tujuan; b. program umum dan kegiatan partai politik; c. nama alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;

28

BAGIAN 4

d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; e. mekanisme pengambilan keputusan partai; f. keputusan partai: hasil muktamar/kongres/munas/ dan keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau g. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan partai politik. • Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi nonpemerintah dalam Undang-Undang ini adalah: a. asas dan tujuan; b. program dan kegiatan organisasi; c. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya; d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri; e. mekanisme pengambilan keputusan organisasi; f. keputusan-keputusan organisasi; dan/atau informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perun-

29


dang-undangan. Semua informasi tersebut di atas dapat kita minta! Yang tidak dapat kita minta adalah informasi yang dikecualikan, karena ada kemungkinan ditolak oleh badan publik. Termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan adalah sebagai berikut: • Informasi publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.

30

BAGIAN 4

Tidak termasuk informasi yang dikecualikan dalam kategori ini adalah: 1. putusan badan peradilan; 2. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum; 3. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan; 4. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum; 5. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum; 6. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau 7. informasi lain yang telah sah dinyatakan terbuka pengadilan maupun Komisi Informasi. Artinya, informasi ini dapat kita minta.

• Informasi publik yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

31


• Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelejen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanaan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam

32

BAGIAN 4

perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 6. sistem persandian negara; dan/atau 7. sistem intelijen negara. • Informasi publik yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; • Informasi yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, model operasi institusi keuangan; 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 5. rencana awal investasi asing; 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

33


• Informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri: 1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional; 2. korespondensi diplomatik antarnegara; 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri. • Informasi yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Informasi ini dapat dibuka jika: a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. • Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

34

BAGIAN 4

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. Informasi ini dapat dibuka jika: a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. • Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; • Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

35


Informasi yang dikecualikan ini tidak bersifat permanen, tetapi dapat dibuka dalam batas waktu tertentu, yang akan diatur kemudian oleh Peraturan Pemerintah. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

***

36

BAGIAN 5

37


38

BAGIAN 5

BAGIAN 5

Komisi Informasi Pada Bagian 3 telah dijelaskan, jika pemohon informasi mengalami hambatan saat melakukan permintaan informasi kepada badan publik, maka dapat mengajukan sengketa kepada Komisi Informasi. Pada bagian ini akan dijabarkan apa itu Komisi Informasi. Komisi Informasi dibentuk di tingkat Pusat dan di tingkat Provinsi. Komisi Informasi juga dapat dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota jika masyarakat menganggap diperlukan. Pembiayaan Komisi Informasi berasal dari dana APBN untuk Komisi Informasi Pusat dan APBD untuk Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten/Kota. Komisi Informasi merupakan lembaga negara yang independen, bertanggungjawab kepada DPR atau DPRD. FUNGSI Selain menyelesaikan sengketa informasi baik melalui mediasi maupun ajudikasi, Komisi Informasi juga mempunyai fungsi menjalankan UU KIP dan peraturan

39


pelaksananya serta menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi. Standar layanan yang dimaksud adalah standar pelayanan informasi yang harus dipenuhi oleh badan publik, dan lebih lanjut Komisi Informasi akan mengatur tentang tatacara mendapatkan informasi publik. KEANGGOTAAN Komisi Informasi Pusat terdiri dari 7 orang anggota dan Komisi Informasi tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota terdiri 5 orang anggota. Ketua Komisi Informasi ditentukan oleh anggota Komisi. Anggota Komisi Informasi Pusat dipilih oleh DPR dan anggota Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten/Kota dipilih oleh DPRD. Sebelumnya, calon anggota Komisi Informasi diseleksi oleh Pemerintah Pusat untuk Komisi Informasi Pusat, Pemerintah Provinsi untuk Komisi Informasi Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Komisi Informasi Kabupaten/Kota. Dalam melakukan proses seleksi terhadap calon anggota Komisi Informasi, Pemerintah harus bersikap terbuka, jujur dan objektif. Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk mendaftar menjadi calon anggota Komisi Informasi jika memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai berikut:

40

BAGIAN 5

a. warga negara Indonesia; b. memiliki integritas dan tidak tercela; c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih; d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik; e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik; f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi; g. bersedia bekerja penuh waktu; h. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun; dan i. sehat jiwa dan raga.

***

41


42

PENUTUP

PENUTUP Banyak sekali kebijakan badan publik (terutama Pemerintah) yang kurang disosialisasikan dengan baik. Padahal kebijakan-kebijakan tersebut kebanyakan sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Dengan UU KIP ini Pemerintah tidak bisa berkelit lagi untuk menutup-nutupi informasi. Tetapi yang lebih penting lagi, masyarakat juga mesti aktif melakukan permintaan informasi. Tidak perlu ragu ataupun takut, karena apa yang kita lakukan itu telah dijamin oleh UU yaitu UU KIP. Panduan ini diharapkan dapat dipahami sehingga masyarakat akan semakin mudah untuk menerapkan UU KIP. Jangan lupa, informasikan kepada yang lain jika Anda adalah orang yang terlebih dahulu mendapatkan panduan ini.

***

43

PANDUAN SEDERHANA PENERAPAN UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Recommend Documents