KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF

Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pengelolaan Limbah VII Pusat Teknologi Limbah Radioaktif-BATAN Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi-RISTEK

ISSN 1410-6086

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF Sri Murni, TH Budi Santoso, Jamilah H., Rukyati, Aliyah Pusat Teknologi Limbah Radioaktif - BATAN ABSTRAK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF. Informasi merupakan kebutuhan setiap orang. Informasi tentang pro-kontra nuklir dan PLTN selalu bermuara kepada pengelolaan limbah radioaktif (PLR) dan sistem tatakelola limbah radioaktif (STLR). UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengubah pola pikir dalam berbagai sektor publik termasuk PLR. PTLR-BATAN sebagai pengelola limbah radioaktif adalah badan publik yang wajib menyediakan akses informasi berdasarkan undang-undang. Pada makalah ini di-identifikasi kesiapan badan publik pengelola limbah radioaktif untuk keterbukaan informasi, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan para pengambil keputusan dalam pembuatan program dan proses pengambilan keputusan KIP-PLR-STLR. ABSTRACT TRANSPARATION OF PUBLICK INFORMATION OF RADIOACTIVE WASTE TREATMENT. Information is a need of each person. Information about the pro and contra to Nuclear Power Plant (NPP) is always ends the management radioactive waste and the governance. The act of public information changes paradigm in various sectors, radioactive waste management included. PTLR BATAN as radioactive waste management agency has to provide public access to information, based on the law. The paper identifies the body of the public radioactive management for information transparency, so that it can be used as material of considerations for decision makers.

informasi publik tentang pengelolaan limbah radioaktif dan sistem tata kelola limbah radioaktif atau KIP-PLR-STLR.

PENDAHULUAN Media di Indonesia sudah sering memuat tentang pro kontra nuklir khususnya rencana pembangunan PLTN, jika demikian maka ujungnya adalah informasi tentang penguasaan teknologi pengelolaan limbah radioaktif.

KETERBUKAAN INFORMASI Keterbukaan informasi publik mempunyai arti penting karena informasi merupakan kebutuhan setiap orang, dan hak atas informasi meliputi hak untuk tahu, hak untuk hadir, menyebarluaskan dan sebagainya, disamping itu informasi adalah salah satu upaya mewujudkan pemerintahan terbuka/open government, dan menjadikan masyarakat lebih berkualitas

Kesiapan BATAN khususnya Pusat Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR) dalam keterbukaan informasi perlu dikaji seiring dengan akan berlaku efektif Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada 31 April 2010 yang akan datang. Melalui hukum sebagai alat bantu mengubah paradigma keterbukaan lama dengan pola pikir baru yaitu : semua informasi tentang limbah radioaktif dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat kecuali yang dirahasiakan. Penerapan “rahasia” harus dilakukan secara hati-hati melalui metode pengujian.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik

Sehubungan dengan ketebukaan informasi ini perlu diketahui tentang informasi publik, kewajiban dan hak badan publik, kriteria informasi rahasia, dan jajak singkat kesiapan pengelola limbah radioaktif. Tujuannya adalah sebagai bahan pertimbangan para pengambil keputusan dalam pembuatan program dan proses pengambilan keputusan tentang keterbukaan

Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Ada beberapa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UU, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul

225


apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

4.

5.

Yang dimaksud dengan “konsekuensi yang timbul” adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan UU apabila informasi dibuka. Suatu informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu informasi, informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup.

6. 7. 8.

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas.

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai UU 2. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai UU. 3. Kriteria informasi publik yang tidak dapat diberikan adalah : informasi yang dapat membahayakan negara, informasi terkait perlindungan usaha, rahasia jabatan, dan informasi yang belum dikuasai dan didokumentasikan. Jenis-jenis informasi sesuai UU dapat dikelompokkan menjadi 5 yaitu: 1.

Untuk mengetahui keterbukaan informasi publik tentang pengelolaan limbah radioaktif, berikut rangkuman tentang hak, kewajiban bahan publik, dan jenis-jenis informasi sesuai Undang-Undang sebagai berikut :

2.

Kewajiban badan publik :

2. 3.

dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi. Pertimbangan tersebut no. 4 harus memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (poleksosbudhankam). Memanfaatkan sarana dan media elektronik dan nonelektronik. Melaksanakan kearsipan dan pendokumentasian. Mengumumkan layanan informasi, meliputi : jumlah permintaan informasi, waktu yang diperlukan dalam pelayanan, jumlah pemberian/penolakan informasi, dan alasan penolakan.

Hak badan publik :

Badan publik meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislative, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sumbangan masyarakar, dan dana yang berasal luar negeri.

1.

ISSN 1410-6086

Menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik

3.

4.

226

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Yaitu informasi yang berkaitan dengan tugas pokok fungsi (tupoksi), mengenai kegiatan dan kinerja dan laporan termasuk laporan keuangan dan informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta atau spontan, yaitu informasi yang dapat mengancam hajad hidup orang banyak dan ketertiban umum. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, yaitu : seluruh informasi/ kebijakan/keputusan/rencanakerja/perjanjian/prosedur kerja/pelayanan yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan yaitu : informasi yang apabila dibuka dapat


5.

menghambat proses penegakan hukum/ mengganggu perlindungan HaKI dan persaingan usaha tidak sehat/ dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara/merugikan Negara/mengungkap rahasia pribadi dan yang diatur UU. Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan adalah informasi yang tidak tercantum dalam klasifikasi 1,2,3,4 tersebut diatas.

radioaktif nonPLTN yang handal dan berwawasan lingkungan, dan sentra pengembangan teknologi pengelolaan limbah radioaktif, termasuk limbah PLTN, dalam rangka mencapai visi dan kelancaran pelaksanaan tugas penyelesaian permasalahan nasional berkenaan dengan pengelolaan limbah radioaktif secara aman dan berwawasan lingkungan, maka dilaksanakan penelitian dan pengembangan pengolahan limbah radioaktif, litbang radiasi dan kelautan sesuai dengan perkembangan iptek, termasuk penelitian lokasi pembuangan, serta pengembangan teknologi dekontaminasi dan dekomisioning.

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta suatu pusat teknologi yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi. Dengan membuka akses informasi diharapkan pusat teknologi termotivasi untuk lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian hal ini dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dan terciptanya pemerintahan yang baik. KETERBUKAAN PENGELOLAAN RADIOAKTIF

ISSN 1410-6086

Disamping tugas penelitian dan pengembangan tersebut, PTLR juga melaksanakan layanan pemantauan keselamatan radiasi dan radioaktivitas lingkungan serta menyediakan data dosis radiasi personil dan radioaktivitas lingkungan, menyediakan data radioekologi kelautan, melaksanakan program jaminan mutu yang terkait dengan keselamatan personil dan lingkungan. Layanan rutin pengolahan dan pengangkutan limbah radioaktif yang diwadahi dengan administrasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

INFORMASI LIMBAH

Dalam struktur organisasi PTLR tidak terlihat adanya struktur khusus yang menangani informasi sehingga tanggung jawab penuh informasi ada pada pimpinan atau dengan kata lain dilaksanakan melalui satu pintu, terkait dengan keterbukaan informasi, dilakukan pengkajian kewajiban dan kesiapan PTLR BATAN sebagai badan publik untuk memberikan informasi terkait dengan pengelolaan limbah radioaktif seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

Kegiatan dan pengelolaan limbah radioaktif meliputi kegiatan-kegiatan antara lain klasifikasi limbah radioaktif, manajemen perizinan, pengangkutan, pengolahan, pembungkusan, penyimpanan limbah radioaktif, program jaminan kualitas, pengelolaan, pemantauan lingkungan dan administrasi pengelolaan limbah, dan tugas lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan kepada unit kerja yang menjadi kewenangannya. Visi PTLR adalah menjadi sentra layanan nasional untuk pengelolaan limbah

227


ISSN 1410-6086

Tabel 1 : Kajian kewajiban dan kesiapan PTLR BATAN sebagai badan publik untuk memberikan informasi pengelolaan limbah radioaktif

No. 1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

7.6 7.7 7.8 7.9 7.10

7.11 7.12 7.13 7.14

ASPEK YANG DILIHAT

SIAP

Layanan publik melalui website Unit khusus pelayanan informasi SDM bidang informasi Sarana informasi Pendanaan Standard dan prosedur dan penjelasan tata cara permintaan informasi Database Informasi litbang : Hasil Litbang iptek teknologi pengolahan limbah radioaktif Hasil Litbang iptek teknologi penyimpanan limbah radioaktif Hasil Litbang iptek teknologi Dekontaminasi dan dekomisioning Hasil Litbang iptek teknologi keselamatan dan lingkungan Hasil Litbang iptek teknologi/ radioekologi kelautan Database Informasi layanan : Pengangkutan limbah radioaktif /B3, asal, jenis dan jumlah serta paparan radiasi. Pengolahan limbah radioaktif/B3 Penyimpanan limbah radioaktif/B3 Laju paparan radiasi lingkungan Pemantauan dosis pekerja radiasi Laju dosis daerah kerja PNBP bidang limbah radioaktif Database lainnya : Laporan keamanan Instalasi pengolahan limbah radioaktif dan lingkungan sekitar Laporan pencapaian standar dan prosedur Laporan kepegawaian, keuangan dan pengadaan.

228

DALAM PROSES PERSIAPAN

KETERANGAN

9 -

9 9

-

9

9 9 9 9 9

9 9 9 9 9

Jenis info rahasia

9 9 9

Terbatas 9

9


DAFTAR PUSTAKA

KESIMPULAN 1.

2.

3.

ISSN 1410-6086

1.

Badan publik pengelola limbah radioaktif telah membuka informasi baik melalui media nonelektronik dan elektronik, namun demikian KIP PLR STLR masih parsial sehingga perlu pendokumentasian yang baik sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses pengetahuan tentang pengelolaan limbah radioaktif. Perlu mengidentifikasi dan melakukan pengkajian jenis-jenis informasi yang sifatnya rahasia yaitu informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum/ mengganggu perlindungan HaKI dan persaingan usaha tidak sehat/dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/merugikan negara/mengungkap rahasia pribadi dan yang diatur oleh UU dan peraturan turunannya. Pengkajian rahasia dilakukan dengan pola pikir membuka informasi seluasnya, dan sedikit informasi rahasia yang benar-benar harus dirahasiakan. Sebagai badan publik pengelola limbah radioaktif PTLR perlu menyusun prosedur dalam rangka pengelolaan informasi bidang pengelolaan limbah radioaktif dari BATAN.

2. 3. 4.

5. 6. 7.

8.

9. 10.

11. 12. 13.

UU nomor 10 tahun 1997 tentang, ”Ketenaganukliran”. UU nomor 11 tahun 2008 tentang, ”Informasi dan transaksi elektronik ”. UU nomor 14 tahun 2008 tentang, ”Keterbukaan informasi publik”. PP nomor 26 tahun 2002 tentang, ”Keselamatan pengangkutan zat radioaktif”. PP nomor 27 tahun 2002 tentang, “Pengelolaan limbah radioaktif”. http://batan.go.id/ptlr http://Thehikamforum.blogspot.com/ 2008/04/mempertimbangkan, “faktor-faktor sosial politik dan budaya dalam sistim tata kelola limbah radioaktif (STLR)”. SUPRAWOTO, Keterbukaan Informasi Publik, “Peluang atau ancaman, In selection and pre services training konsultan manajemen wilayah (KMW),” Denpasar 28 Maret 2009. PTLR, “Laporan Kegiatan”, tahun 2008. PTLR, “Laporan Eksekutif Bidang Keselamatan dan Lingkungan triwulan I”, tahun 2009. PTLR, “Laporan Pengendalian personil triwulan I”, tahun 2009. PTLR, “Laporan Pengendalian daerah kerja triwulan I”, tahun 2009 PTLR, “Laporan Bidang Radioekologi kelautan triwulan I”, tahun 2009

TANYA JAWAB 1. Penanya Instansi Pertanyaan Jawab

: Murdahayu : PTLR-BATAN : Siapa yang membuat dan menentukan informasi termasuk rahasia dan tidak rahasia? Kalau semua dibuka, bagaimana jika ada teroris? : Yang menentukan infornasi rahasia dan tidak rahasia adalah PTLRBATAN, dalam hal ini bidang yang bersangkutan, tentu saja harus menentukan syarat misalnya mengganggu perlindungan Hak I (hak kekayaan intelektual/paten) atau membahayakan pertahanan dan keamanan negara (termasuk teroris) atau menyangkut rahasia pribadi, dll.

229

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF

Recommend Documents