KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA NORMA DAN IMPLEMENTASI ALAMSYAH SARAGIH [email protected] Jogjakarta 25 April 2013 Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757

PENGANTAR Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UndangUndang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. • Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundangundangan. • Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi. • Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi. Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757

Kerangka Hukum Keterbukaan Informasi Tujuan Bernegara: • Memajukan kesejahteraan umum, • Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan • Ikut melaksanakan ketertiban dunia

Pembukaan UUD 1945

Batang Tubuh UUD 1945

Pasal 28 F

Pasal 28 J

Undang-Undang UU Pers

UU Penyiaran

UU Privacy UU KIP

UU ITE

UU Arsip

(Perlindungan data pribadi)

UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Operasionalisasi pasal 28F UUD 1945 hasil Amandemen: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Prinsip dasar keterbukaan informasi publik “Semua informasi yang dikuasai oleh badan publik bersifat terbuka selain yang dikecualikan”

Regulasi Turunan UU KIP • PP No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 • Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik • Peraturan Komisi Informasi No. 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757

UU KIP: Apa yang berubah? Aspek

Sebelum UU KIP

Sesudah UU KIP

1. Status Informasi Publik

Informasi publik diakui sebatas Wacana Akademik (tidak bersifat mengikat)

Informasi publik diakui sebagai Ketentuan Legal (bersifat mengikat)

2. Fokus Badan Publik

Mengidentifikasi yang boleh diberikan (positive list)

Mengidentifikasi yang dikecualikan (negative list)

3. Kepastian Layanan

Tidak ada prosedur baku dan batasan waktu

Ada prosedur baku dan standar waktu

4. Penanggung Jawab

Tidak ada penanggung jawab khusus di badan publik

Ada penanggung jawab khusus di badan publik (PPID)

5. Kepastian hukum

Sanksi terutama ditujukan kepada pihak yang membocorkan

Ada sanksi bagi yang menghambat dan menyalahgunakan

6. Akuntabilitas layanan

Tidak ada prosedur komplain dan gugatan

Ada prosedur komplain dan gugatan

BAGIAN-1

PENGERTIAN INFORMASI PUBLIK DAN BADAN PUBLIK

Beberapa Cara Pandang Cara Pandang Ekonomi • Informasi sebagai komoditi: perluasan jenis barang yang memiliki nilai ekonomis. • Informasi publik vs informasi privat.

Cara Pandang HAM • Kebebasan memperoleh informasi (equality and non discrimination). • Proporsionalitas: setiap orang berhak untuk mengakses maupun menggunakan informasi sepanjang tidak merugikan orang lain.

Cara Pandang Teknologi Informasi dan Komunikasi • Data: fakta mentah yang belum memberikan pengetahuan. • Informasi: data yang diolah sehingga memiliki makna atau memberikan pengetahuan. Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757

Jenis Informasi: Privat versus Publik

PUBLIK • Boleh digunakan oleh semua orang, selain yang dilarang. • Pelarangan untuk melindungi kepentingan bersama.

INFORMASI PRIVAT

PRIVAT • Tidak boleh digunakan oleh orang lain, kecuali diijinkan oleh pemiliknya. • Pelarangan untuk melindungi hakhak pribadi pemilik.

Tertutup

INFORMASI PUBLIK

Apa perbedaan antara: • Informasi Privat dan Informasi Publik?

Terbuka


Definisi Informasi Publik Berdasarkan UU KIP Pasal 1 angka 2: Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.


Batasan Informasi Publik Kriteria 1: • Dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik, yang • Berkaitan dengan Penyelenggara dan/atau Penyelenggaraan negara dan/atau badan publik lainnya. Kriteria 2: • Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. -------------* Catatan: kriteria 1 dan 2 tidak bersifat bersifat kumulatif. Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757

BADAN PUBLIK Pasal 1 angka 3 UU KIP: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757

Batasan Badan Publik Kriteria-1 • Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan Kriteria-2 • Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Kriteria-3 • Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757

5 Kewajiban Utama Badan Publik 1. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 2. Melakukan Klasifikasi Informasi, mengumumkan dan menyediakan informasi 3. Menyusun SOP Layanan informasi sesuai dengan karakteristik Badan Publik 4. Menyusun dan mengumumkan Laporan Pelayanan Informasi setiap tahun 5. Menyiapkan pertimbangan tertulis termasuk pengecualian informasi melalui mekanisme uji konsekuensi. Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757

Peringkat Provinsi Untuk Jenis Informasi Wajib Diumumkan Berkala (Pasal 9 UU KIP)

2011

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

-

18 (35.0)

Average: 34.09

Peringkat Provinsi Untuk Jenis Informasi Wajib Diumumkan Berkala (Pasal 9 UU KIP)

2012

80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00

20.00 10.00 0.00

15 (50.5)

Average: 42.98

Peringkat Berdasarkan Penyediaan Informasi Tersedia Setiap Saat (Pasal 11 UU KIP) No

Provinsi

Nilai Akhir

Unit Layanan

1

Pemprov Jawa Timur

73.5

ada

2

Provinsi Jawa Barat

46.0

ada

3

Pemprov Lampung

23.0

ada

4

Pemprov Dki

12.5

ada

3

Provinsi Kepulauan Riau

0

tidak ada

4

Propinsi Kalimantan Timur

0

tidak ada

5

Provinsi Nusa Tenggara Barat

0

tidak ada

6

DI Jogjakarta

0

tidak ada

7

Provinsi Sumatera Utara

0

tidak ada

8

Provinsi Jawa Tengah

0

tidak ada

9

Provinsi Sumatera Selatan

0

tidak ada

BAGIAN-2

UU KIP DAN PEMENUHAN HAK UNTUK TAHU

Pemenuhan Hak Atas Informasi

Dikecualikan

“Semua Terbuka Selain Yang Dikecualikan”

Terbuka

Menutup Informasi

Memberikan Informasi

Berdasarkan Permintaan

• Pengujian Konsekuensi Bahaya

• Pengujian Kepentingan Publik

• Analisis Sensitifitas Informasi

STATUS INFORMASI (Terbuka/Tertutup)

TEKNIS PEMBERIAN INFORMASI (Terbuka)

PERTIMBANGAN SECARA TERTULIS (Pasal 7 ayat (4) dan (5) UU KIP

Proactive (afirmasi) • Berkala • Serta Merta • Tersedia Setiap Saat:  Eksekutif, Leg., Yud. (Pasal 11)  BUMN/BUMD (Pasal 14)  Parpol (Pasal 15)  Organisasi Non Pemerintah (Pasal 16)

Kelompok Informasi Dikecualikan KERAHASIAAN NEGARA

KERAHASIAAN UNTUK PERSAINGAN YG SEHAT

KERAHASIAAN ATAS HAK PRIBADI

Pasal 17 a,c,d,e,f, i

Pasal 17 b

Pasal 17 g, h

a. Penegakan Hukum c. Pertahanan dan Keamanan d.Kekayaan alam Indonesia e. Ketahanan ekonomi nasional f. Hubungan internasional i. Surat-surat badan publik yang sifatnya rahasia, kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan.

b. Perlindungan Persaiangan usaha yang sehat dan Perlindungan atas Kekayaan intelektual

g. Akta Otentik dan Wasiat Seseorang h. Informasi Pribadi (finansial, kapabilitas, riwayat hidup, kondisi fisik dan psikologis)

Pasal 18 ayat (2): Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila : a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatanjabatan publik


Informasi Terbuka Berdasarkan Permintaan

Proactive

Analisis Sensitifitas

• Berkala • Serta Merta • Tersedia Setiap Saat:

Sosial, Ekonomi Budaya, Politik, dan Hankam -Pasal 7 ayat (4) dan (5)

?

 Eksekutif, Leg., Yud. (Pasal 11)  BUMN/BUMD (Pasal 14)  Parpol (Pasal 15)  Organisasi Non Pemerintah (Pasal 16)

Tidak

Ya Diputus Oleh Komisi Informasi

Salinan sesuai asli

Salinan dengan format berbeda

Hanya menyaksikan dan mencatat

Hanya menyaksikan tanpa mencatat

Prosedur dan Jangka Waktu Penyediaan Informasi Terbuka JENIS LAYANAN

• Informasi Berkala • Informasi Serta Merta • Informasi Tersedia Setiap Saat

• Informasi Berdasarkan Permintaan

JANGKA WAKTU

BANDING INTERNAL

6 bulan sekali

Langsung Keberatan

Seketika

Ke Pihak Berwajib

Dapat langsung diberikan pada saat diminta

Langsung Keberatan disertai dengan bukti permintaan

Diperlukan waktu maksimum 10 + 7 HK (hari kerja)

Keberatan disertai bukti permintaan setelah 10+7 HK


Prosedur Penyelesaian Sengketa

Sengketa

Faktor Yuridis: Pasal 35 UU KIP Kasasi

30 hk

PTUN/PN

60 hk

≤ 14 hk

Komisi Informasi

100 hk

Keberatan

≤ 14 hk

Atasan PPID

30 hk

≤ 30 hk

PPID

10+7 hk

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut: a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. tidak dipenuhinya permintaan informasi; f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UndangUndang ini. (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Sebelum ke Komisi Informasi

Prosedur di Komisi Informasi Peraturan Komisi Informasi No. 2 tahun 2010 (PPSIP) •

Pendaftaran dan Registrasi. Petugas pendaftaran dan registrasi memeriksa kelengkapan berkas pemrmohonan. Dalam hal berkas tidak lengkap registrasi ditunda maksimum 7 hari kerja dan dilakukan pemberitahuan tertulis, Apa bila ketidaklengkapan menyangkut legal standing pemohon, maka jika dalam 7 hari kerja tidak dilengkapi oleh pemohon, Panitera menerbitkan penetapan penolakan. Jika yang tidak dilengkapi adalah berkas selain legal standing, permohonan diregistrasi dan diteruskan ke pleno untuk dilanjutkan ke Sidang pemeriksaan pendahuluan.

•

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Setelah memeriksa dan menganalisis, Majelis memutuskan untuk menolak permohonan penyelesaian sengketa jika: (1) berkas tidak lengkap; (2) waktu kadaluarsa; (3) Termohon bukan Badan Publik. Majelis menetapkan apakah permohonanan penyelesaian sengketa di terima atau ditolak..

•

Mediasi. Jika sengketa bersifat prosedural, sidang pemeriksaan ditunda maksimum 14 hari kerja untuk memberikan kesempatan penyelesaian melalui mediasi.

•

Sidang Pokok Perkara. Jika sengketa bersifat substansial, maka sidang dianjutkan pada tahap pembuktian (pokok perkara). Jika mediasi berhasil maka kesepakatan perdamaian dikukuhkan dalam bentuk putusan mediasi dalam sidang lanjutan (pokok perkara). Jika mediasi gagal, sidang lanjutan digelar untuk pembuktian. Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan setempat.

•

Sidang Putusan. Dilakukan setelah sidang pembuktian (pokok perkara) selesai.


Sanksi Pidana •

•

•

•

Sengaja menggunakan informasi secara melawan hukum dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; • (Pasal 51) Sengaja tidak menyediakan informasi yang harus diumumkan berkala, tersedia setiap saat, dan serta merta dan berdasarkan permintaan yang mengakibatkan kerugian orang lain • dipidana 1 tahun kurungan dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 52)

Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan dokumen yang dilindungi negara dan/atau terkait dengan kepentingan umum dipidana 2 tahun penjara dan/atau denda maksimal 10 juta; (Pasal 53) Sengaja dan tanpa hak mengakses/memperoleh/memberikan informasi yang dikecualikan dipidana 2 th penjara dan denda maksimal 10 juta serta 3 tahun penjara dan denda maksimal 20 juta untuk kerahasiaan pertahanan dan keamanan dan ketahanan ekonomi nasional; (Pasal 54) Sengaja membuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 55)

Delik pidana dalam UU KIP adalah delik aduan.

Beberapa Kasus Substansial

•

di Blok Cepu (LSM enggan melapor). Kasus Informasi Warkah Tanah Waris (BPN Akhirnya memberikan) Kasus Dana Partai (Berakhir Damai, Semua Partai Besar belum diaudit) Kasus CPNS Medan (Lembar Jawaban Komputer Terbuka Sebagian) Kasus Informasi Kenaikan Peringkat staf Kementerian Keuangan (Berita acara

•

penilaian) Kasus Warga Joglo (Akhirnya dokumen UKL-UPL diperoleh).

•

Kasus SOP Bank BUMN (Tidak semua bagian SOP patut dibuka)

•

Kasus Munir (sebagian selesai di Mediasi)

•

Kasus Dokumen Kotrak Kerjasama BLN (Hukum Publik vs Hukum Privat)

•

Kasus Dana Pensiun Kimia Farma (Kontroversi Laporan Keuangan)

•

Kasus Ujian Masuk Perguruan Tinggi (Nilai dan Formula)

•

Kasus dokumen RKA dan DPA (tak ditemukan alasan yuridis untuk pengecualian)

•

Kasus Informasi Transfer Gaji Komisioner Komisi Informasi Pusat.

• •

Kasus Informasi SOP Badan Narkotika Nasional (tidak semua bagian peraturan dapat dibuka?). Kasus Struktur Biaya Produksi Air Bersih; YPK vs PT Pelindo III

•

Kasus Besaran, Nama dan Alamat Penerima CSR PT Telkom

•

Kasus Total Tagihan Komunikasi Pemda; Individu vs PT Telekom

• • • •

Kasus BUMD


BAGIAN-3

ASAS PENGECUALIAN DI UU KIP

Asas Pengecualian dalam UU KIP

DASAR HUKUM

Pasal 2 UU KIP: (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UndangUndang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya

Operasionalisasi Asas Pengecualian (Perspektif Rule Consequentialism) ① Bersifat rahasia sesuai undang-undang, ② Berdasarkan pengujian atas konsekuensi yang ditimbulkan. ③ Mempertimbangkan kepentingan umum: berdasarkan pengujian atas kepentingan publik.

Terbuka

Kerahasiaan Mendasar (Pasal 6 dan Pasal 17)


BAGIAN-4

JENIS DAN SIFAT PENGECUALIAN DALAM UU KIP

Jenis Pengecualian Dalam UU KIP Pasal 6 UU KIP:

• Pengecualian Substansial • Pengecualian Prosedural

• Kerasahisaan Mendasar: Rahasia Negara, Rahasia untuk persaingan yang sehat, Rahasia Pribadi

(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2)Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hakhak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Jenis Pengecualian Pada UU KIP UU KIP memiliki dua Jenis Pengecualian Informasi, yakni: • Pengecualian substansial, tidak boleh diberikan kepada publik karena secara substansial informasi tersebut termasuk dalam kategori yang harus dirahasiakan berdasarkan Undang-undang. Pasal 6 ayat (1) • Pengecualian prosedural, suatu informasi yang secara substansial terbuka namun hanya dapat diakses melalui suatu prosedur yang secara khusus diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 6 ayat (2)


Sifat Pengecualian Substansial The Freedom Of Information Act, 2000. UK

SIFAT PENGECUALIAN

Mutlak (Absolute)

PENGUJIAN DESKRIPSI Pengecualian yang bersifat mutlak tidak dapat diuji dengan kepentingan publik.

Praduga*

Untuk melindungi terjadinya suatu hal yang mendasari alasan mengapa informasi tersebut dirahasiakan.

Kelas/ Kategori

Untuk melindungi kerahasiaan yang masuk dalam kategori kelompok informasi tersebut.

Dengan Kualifikasi

KONSEKUENSI BAHAYA

KEPENTINGAN PUBLIK

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya

* Keterangan: kepentingan yang akan dilindungi dinyatakan dalam Undang-undang Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757

Pengecualian Dengan Kualifikasi Informasi publik yang dikecualikan dengan kualifikasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1.Pengecualian dilakukan untuk melindungi suatu kepentingan publik tertentu yang dinyatakan oleh Undang-undang (baik berupa pernyataan atas dasar praduga maupun kategori/kelas), 2.Pengecualian dilakukan sepanjang kepentingan publik yang lebih luas (jika dibandingkan tujuan/kepentingan menutup informasi tersebut) masih dapat terlindungi. -------Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU KIP: … suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu Informasi, Informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya. Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757

Mencermati Sifat Pengecualian Berdasarkan UU KIP Konsekuensi ‘Bahaya’ Yang Ditimbulkan (Konsekuensi Yuridis) a. Menghambat Proses Penegakan Hukum b. Mengganggu perlindungan HAKI dan Persaingan Usaha Yang Sehat c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara d. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional f. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri g. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang h. Mengungkap rahasia pribadi i. Memorandum atau suratsurat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan (lihat penjelasan)* j. Tidak boleh diungkapkan berdasarkan UndangUndang

Sifat Pengecualian Informasi

Uji Konsekuensi Bahaya

Uji Kepentingan Publik

Praduga Praduga

Ya Ya

Ya Ya

Semi Kategori Kategori

Ya Tidak

Ya Ya

Semi Kategori Semi Kategori Mutlak

Ya Ya Tidak

Ya Ya Tidak

Mutlak Praduga

Tidak Ya

Tidak Ya

Derivatif

Tentatif

Tentatif

* Penjelasan Pasal 17 huruf i, yakni yang dapat: 1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan; 2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; 3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan.


Kerahasiaan Derivatif Kerahasiaan derivatif* adalah kerahasiaan berdasarkan suatu undang-undang yang memiliki memiliki tujuan untuk melindungi satu atau lebih kerahasiaan mendasar yang telah diatur oleh UU KIP. Dengan kata lain, kerahasiaan yang diatur oleh undang-undang tersebut adalah kerahasiaan turunan (derivasi) dari satu atau lebih kerahasiaan mendasar yang telah diatur oleh UU KIP. ------* Pengecualian Informasi Pada Badan Publik Negara. Komisi Informasi Pusat, 2012. Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757

BAGIAN-4

PENGUJIAN ATAS KONSEKUENSI

Siapa Yang Menetapkan? Pasal 19 UU KIP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang. ---------Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Yang dimaksud dengan “konsekuensi yang timbul” adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan UndangUndang ini apabila suatu Informasi dibuka. Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757

Pengujian Atas Konsekuensi 1

Tahapan Substansial

①

②

③

Mengklarifikasi dan mengidentifikasi Dasar Hukum Pengecualian informasi (substansial maupun prosedural). Mengidentifikasi kepentingan yang akan dilindungi melalui pengecualian atas informasi. Memeriksa relevansi pengecualian terhadap permohonan informasi.

Absolute

Prosedural

Qualified

Tutup

Y T

2

Tujuan Yuridis

?

• Kerahasiaan ganda? • Kerahasiaan derivatif?

3

Relevansi Tujuan

Y Tutup

T

? Buka


Anggota Komisi Informasi Pusat 2009-2013

Terima Kasih

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA

Recommend Documents